Issuu

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 16 Maret 2016

No. 50 tahun X

Pengemban Pengamal Pancasila

TNI-AL Minta Maaf JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispen TNI AL) Laksamana Pertama M Zainudin meminta maaf atas insiden kebakaran di ruang tabung chamber Pulau Miangas Gedung Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUBT) lama RSAL Mintohardjo yang menewaskan empat korban jiwa. ‘’Kami atas nama RSAL Mintohardjo meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas peristiwa ini,” ujar Zainudin dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin. Dia menambahkan rumah sakit itu telah menyelenggarakan terapi hiperbarik sejak 2013 lalu. ‘’Selama ini belum mengalami kecelakaan apapun. Ini bukan harapan kita, kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa ini,” tambah dia.

Kebakaran terjadi di ruang tabung chamber Pulau Miangas Gedung Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUBT) lama RSAL Mintohardjo yang diakibatkan korseleting listrik, sehingga menimbulkan asap putih lebat dan pasien yang ada di dalam tabung terbakar dan tak terselamatankan. Chamber merupakan ruangan untuk terapi hiperbarik atau oksigen murni. Penyelam AL biasanya melakukan terapi itu setelah menyelam akibat dekompresi. Oksigen murni kemudian dialirkan ke ruangan tersebut. ‘’Kebetulan ruangan itu hanya muat untuk empat orang,” kata Kadispenal. Peristiwa itu terjadi pada Senin pukul 13.00 WIB. Korban tewas diantarnay i Irjen Pol Purn Abubakar Nataprawira (65), Edi Suwardi Suryaningrat (67). (ant)

Dijemput Paksa

Kader Golkar Ditahan JAKARTA - KPK menahan Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Pusat setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh anggota DPR dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). ‘’Untuk kepentingan penyidikan, penyidik KPK menahan tersangka BSU (Budi Supriyanto) untuk 30 hari pertama dan dititipkan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Pusat,” kata pelaksana

harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, kemarin. Budi yang keluar dari gedung KPK setelah diperiksa penyidik selama 4 jam tersebut tampak memakai rompi tahanan warna oranye dan bergegas masuk ke mobil tahanan KPK tanpa berkomentar mengenai pemeriksaan maupun penahanannya tersebut meski dicecar oleh wartawan. Dalam perkara ini, Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir diketahui mengeluarkan uang 404 ribu dolar Singapura agar PT WTU mendapat proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang

dibiayai dana aspirasi DPR di provinsi Maluku yang dicairkan melalui Kementerian PUPR. Pada 2016, di wilayah II Maluku yang meliputi Pulau Seram akan ada 19 paket pekerjaan yang terdiri dari 14 jalan dan 5 jembatan dan masih dalam proses pelelangan. Uang tersebut sebesar 99 ribu dolar Singapura diberikan kepada anggota Komisi V dari fraksi PDI-Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti melalui dua rekannya Julia Prasetyarini serta Dessy A Edwin. Sedangkan 305 ribu dolar Singapura diberikan kepada anggota Komisi V dari fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto.

Budi pernah melaporkan uang tersebut kepada Direktorat Gratifikasi KPK pada 1 Februari 2016 tapi ditolak karena menyangkut tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Abdul Khoir sendiri akan segera disidang sedangkan Budi belum pernah diperiksa KPK sebagai tersangka hingga saat ini. Damayanti, Dessy dan Julia disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman 20 tahun. (ant)

Suluh Indonesia/ant

RAPAT TERBATAS - Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) saat memimpin Rapat Terbatas membahas Harmonisasi Peraturan Perijinan Terkait Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) di Kantor Kepresidenanan, Jakarta, kemarin.

Puskapol UI :

Monopoli Ekonomi Ancaman Demokrasi Indonesia Penilaian itu merupakan kesimpulan hasil riset Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia 2015 yang disampaikan tiga peneliti Puskapol UI yaitu Riaty Raffiudin, Panji Anugrah Permana, dan M Ridho di Jakarta, kemarin. Puskapol yang tergabung dalam Konsorsium Indeks Demokrasi Asia (Consortium of Asian Democracy Index/ CADI) menyatakan kesimpulan

tersebut diperoleh dari hasil pengukuran indeks demokrasi di Indonesia pada 2015. Peneliti M Ridho mengatakan, dalam riset yang dilakukan

Puskapol UI tersebut didapati indeks pluralisasi di sektor ekonomi pada 2015 naik 0,32 persen dibandingkan 2014 menjadi 3,20. Angka indeks ini, menurut M Ridho, perlu dicermati sebagai gejala menguatnya kekuatan monopoli kelompokkelompok ekonomi tertentu dan makin tingginya kesenjangan pendapatan antardaerah dan antarkelompok. Skor pluralisasi tersebut juga menunjukkan tidak berubahnya struktur perekonomian yang monopolistik di Indonesia. Sementara itu, skor indeks solidaritas sektor ekonomi justru mengalami penurunan dibandingkan pada 2014. Bila di 2014 indeks solidaritas mencapai 4,80, pada 2015 justru turun 0,62 menjadi 4.18. Skor tersebut, menurut dia, menunjukkan semakin rendahnya kemampuan serikat pekerja dan masyarakat pada umumnya untuk mengontrol dan memengaruhi kebijakan perusahaan-perusahaan besar atau korporasi. Turunnya skor indeks solidaritas tersebut juga patut dicermati sebagai peringatan bahwa program-program kesejahteraan dan perlindungan untuk kelompok marjinal (miskin) belum berjalan maksimal dan secara substansi belum menunjukkan kesetaraan akses sumber daya, kata M Ridho. (ant)

Suluh Indonesia/ant

DITAHAN KPK - Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Budi Supriyanto (tengah), memakai rompi tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Budi Supriyanto resmi ditahan KPK terkait kasus suap proyek pembangunan jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Tahun Anggaran 2016.

Juni Tahun Ini

KUHAP Selesai Direvisi JAKARTA - Komisi III DPR RI menargetkan dapat menyelesaikan revisi UU KUHP untuk buku pertama dari dua buku pada Juli atau Agustus 2016. ‘’Buku pertama ini mengatur soal ketentuan hukum umum. Diharapkan, pembahasannya sudah selesai pada Juli atau Agustus,” kata anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil pada diskusi bertema “Forum Legislasi: RUU KUHP” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin. Menurut Nasir Jalil, jika

pembahasan buku pertama telah selesai, maka DPR akan langsung memasuki pembahasan buku kedua yang berisi ketentuan delik hukum. Nasir berharap dinamika di parlemen akan berjalan stabil dan tidak ada kegaduhan politik sehingga proses pembahasan buku pertama dan buku kedua pada revisi UU KUHP dapat berjalan lancar. ‘’Jika proses revisi UU KUHP berjalan lancar, maka ini adalah karya dari pembaruan sistem hukum di Indonesia,” katanya. Sementara itu, Kepala

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih mengatakan pada pembahasan revisi II KUHP, Pemerintah tidak dalam posisi tergesagesa, tapi ingin menyelesaikan suatu pekerjaan besar. Menurut dia, proses revisi UU KUHP ini sudah berjalan cukup panjang. Panja RUU KUHP Pemerintah, kata dia, sudah berdiskusi dengan semua pakar hukum pidana dan sudah ada catatan masukannya. ‘’Pemerintah akan mengundang sekali lagi,

para apakar hukum pidana, agar hasilnya dapat dicermati lagi,” katanya. Enny menegaskan proses revisi UU KUHP ini bukan isu elitis dan Pemerintah meminta masukan dari pihak yang berkepentingan. Pada pembahasan RUU KUHP ini, kata dia, Pemerintah bersama para pakar dan lembaga terkait seperti kepolisian dan KPK, juga melakukan kompilasi terhadap 220 UU yang terkait dengan KUHP. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 16 Maret 2016

Kilas Anggota DPRD Diperiksa PENYIDIK Bareskrim Polri memeriksa tiga anggota DPRD DKI Jakarta sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan “Uninterruptible Power Supply” (UPS) pada APBD-P DKI Jakarta 2014. Tiga anggota DPRD yang diperiksa, Ahmad Nawawi, Abraham Lunggana dan Rudin Akbar. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin menjelaskan ketiganya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana dan dua anggota DPRD DKI Akhmad Nawawi dan Rudin Akbar Lubis.Ketiganya diperiksa sebagai saksi meringankan untuk tersangka Fahmi Zulfikar. Sementara Abraham Lunggana atau Haji Lulung membantah bahwa pihaknya diperiksa penyidik Bareskrim hari ini. Ia mengaku datang ke Bareskrim Polri untuk menemui seseorang terkait urusan pribadi. Silaturahmi menemui Pak Sugeng, sudah lama tidak silaturahmi. Hari ini nggak ada pemanggilan. Dalam kasus ‘UPS’, kepolisian telah menetapkan lima orang tersangka yakni dua anggota DPRD DKI Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah. (kmb)

Harus Bayar Pajak GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta pihak pemilik ataupun pengelola layanan transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan atau daring (online) agar memenuhi kewajibannya membayar pajak. Menurut Ahok, sama seperti angkutan umum konvensional, layanan transportasi online yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta juga harus membayar pajak. Menurut dia, setiap pengusaha angkutan di Jakarta diwajibkan untuk membayar sekitar 25 hingga 28 persen dari total pendapatannya setiap tahun. Pajak tersebut seharusnya juga dibayarkan oleh transportasi aplikasi. Dia mengatakan, apabila pengelola layanan transportasi daring tersebut tidak membayar pajaknya, maka tentu saja tarif yang diberlakukan bisa lebih murah dibandingkan angkutan konvensional. Transportasi online itu pasti lebih murah karena kan tidak harus bayar pajak, bayar asuransi dan lain-lain. Sedangkan angkutan umum konvensional dan taksi harus memenuhi kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Oleh karena itu, dia pun meminta pengelola layanan transportasi daring agar segera mendaftarkan diri ke Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta sehingga dapat bersaing secara sehat dengan angkutan konvensional. (kmb)

Saipul Jamil Diperiksa PENYIDIK Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan pedangdut Saipul Jamil alias Ipul terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Krishna Murti saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin mengatakan, penyidik Polda Metro Jaya akan meminjam Ipul yang menjalani penahanan di Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara.Petugas Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan memeriksa Ipul sebagai terlapor atas laporan AW.Sebelumnya pengacara AW, Radian Anom mengungkapkan kliennya mendapatkan tindakan pelecehan yang dilakukan mantan suami penyanyi Dewi Persik itu pada 2014.Radian menjelaskan awalnya korban berkenalan dengan Ipul usai menonton ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di salah satu stasiun televisi swasta pada 2014.Selanjutnya, Ipul mengajak korban bahkan menginap di rumahnya hingga terjadi perbuatan tidak senonoh.Ipul juga menjalani proses hukum di Polsek Kelapa Gading berdasarkan laporan DS. (kmb)

Bisnis Jakarta/ant

TARGET RUANG BERMAIN ANAK - Sejumlah anak bermain di kolam air mancur di kawasan Pasar Baru, Jakarta, kemarin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun 150 Ruang Publik terpadu ramah Anak (RPTRA) pada tahun 2016 untuk memenuhi predikat Jakarta Kota Ramah Anak.

Organda DKI Minta

Transportasi Daring Segera Ditutup JAKARTA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta meminta agar segera menutup sejumlah layanan transportasi berbasis aplikasi daring (online). ‘’Kehadiran transportasi aplikasi, seperti Grab dan Uber itu termasuk ilegal, sehingga, harus segera ditutup,” kata Ketua Organda DKI Shafruan Sinungan di Jakarta, kemarin.

Menurut Shafruan Sinungan, keberadaan dua perusahaaan transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan atau daring tersebut telah mengganggu kelangsungan usaha angkutan umum non plikasi di ibu kota, sehingga, transportasi daring itu harus dilarang pengoperasiannya. ‘’Keberadaan transportasi aplikasi itu sudah mengganggu ke-

hidupan sehari-hari para pengemudi dan juga pengusaha angkutan umum, serta menurunkan jumlah penumpang yang selama ini menggunakan angkutan non aplikasi,” ujar Shafruan. Kondisi tersebut, sambung dia, akhirnya berdampak terhadap penghasilan para pengemudi dan pengusaha angkutan umum. Dia menuturkan ada

Periksa Ketua DPRD DKI Pekan Depan

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat, berupa :

Suluh Indonesia/ant

Objek Lelang

1 (satu) paket kendaraan roda 4 (empat) berjumlah 30 (tiga puluh) unit, terdiri dari : a. 26 (dua puluh enam) unit Mitsubishi Kuda Grandia, tahun 2003, dengan No. Polisi sebagai berikut : B 2856 JQ, B 2857 JQ, B 2859 JQ, B 2860 JQ, B 2861 JQ, B 2862 JQ, B 7632 JQ, B 7634 JQ, B 7637 JQ, B 7639 JQ, B 7641 JQ, B 7643 JQ, B 2906 JQ, B 2907 JQ, B 2908 JQ, B 2909 JQ, B 2910 JQ, B 2911 JQ, B 2912 JQ, B 2914 JQ, B 2916 JQ, B 2917 JQ, B 2919 JQ, B 2922 JQ, B 2923 JQ, B 2924 JQ; b. 4 (empat) unit Mitsubishi Kuda Grandia, tahun 2004, dengan No. Polisi sebagai berikut : B 1215 WQ, B 1216 WQ, B 1217 WQ, B 1218 WQ.

Harga Limit Uang Jaminan Rp 902.365.000,-

Rp.700.000.000,-

Pelaksanaan Lelang : a. Penawaran lelang dimulai sejak pengumuman lelang ini dimuat/ditayangkan dan ditutup pada: Hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Pukul 11.00 waktu server ALI (sesuai WIB). b. P e m b u k a a n p e n a w a r a n l e l a n g d i l a k u k a n p a d a : Hari Senin tanggal 21 Februari 2016 Pukul 12.00 waktu server ALI (sesuai WIB). c. Tempat lelang : Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat. Syarat-syarat lelang : 1. Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (E-Auction) dengan penawaran tertutup (close bid) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada domain http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara dapat dilihat pada menu “Prosedur Lelang” dan “Syarat dan Ketentuan” pada domain tersebut; 2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id dengan merekam dan mengunggah/upload softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut); 3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta IV selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 pukul 16.00 WIB; 4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) PT. BNI (Persero) masingmasing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan; 5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetorkan uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist; 6. Pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah bea lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara dan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia; 7. Foto kendaraan yang lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas dan kendaraan dimaksud dilelang dengan kondisi apa adanya (as is). Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya-biaya resmi lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli. 8. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 pukul 09.00 s.d 15.00 WIB, bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat; 9. Keterangan lanjut hubungi Tim Penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Polhukam RI, Telp. Telp. 021-3860421 atau KPKNL Jakarta IV telp. 021-3440910. Jakarta, 16 Maret 2016 Ketua Tim Penghapusan BMN Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. U.006377-Peng

pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Usia Kendaraan. Dia menilai aturan yang membatasi usia kendaraan angkutan umum hingga 10 tahun sangat bertentangan dengan aturan yang tercantum dalam Permenhub Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang. (kmb)

Bareskrim Jadwalkan

PENGUMUMAN LELANG Nomor 01 TIM-PPP/Polhukam/03/2016

No.

penurunan dalam jumlah penghasilan, baik bagi pengemudi maupun pengusaha. ‘’Jadi, tuntutan pertama yang disampaikan oleh para pengemudi angkutan umum, baik taksi, bus kota hingga mikrolet, yakni agar transportasi berbasis aplikasi itu segera ditutup,” tutur Shafruan. Tuntutan kedua, dia mengungkapkan, yaitu mengenai

REKONSTRUKSI PENCURIAN KABEL - Anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan tersangka melakukan rekonstruksi pencurian kabel di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin. Rekonstruksi tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan kasus pencurian kabel di gorong-gorong untuk mengkroscek kesesuaian antara penyidikan dengan fakta di lapangan.

Lulung Diperiksa

Sebagai Saksi Kasus “UPS” JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau karib disapa Haji Lulung diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Bareskrim Polri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan “Uninterruptible Power Supply” (UPS) pada APBDP DKI Jakarta 2014. ‘’Iya, (Lulung) diperiksa, ada tiga anggota DPRD yang diperiksa sebagai saksi yang meringankan atas permintaan (tersangka) Fahmi (Zu-

lfikar),” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus di Jakarta, kemarin. Kendati demikian, Lulung membantah adanya agenda pemeriksaan dirinya hari ini. Menurutnya kedatangannya ke Bareskrim untuk menemui seseorang bernama Sugeng terkait urusan pribadi. ‘’Silaturahim menemui Pak Sugeng, sudah lama tidak silaturahim. Hari ini nggak ada pemanggi-

lan,” ucap Lulung. Saat ditanya apakah Sugeng adalah seorang penyidik Bareskrim, Lulung tidak membenarkan. ‘’Saya nggak tahu bagian apa di sini. Dia tetangga saya di belakang rumah. Cuma lain RW. Ketemunya di sini beliau nggak sempat datang ke rumah. Ya, beliau sibuk, saya juga sibuk,” kilahnya. Dalam kasus “UPS”, kepolisian telah menetapkan lima orang tersangka. (kmb)

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan “Uninterruptible Power Supply” (UPS) pada APBDP DKI Jakarta 2014, pada pekan depan. “Minggu depan akan dijadwalkan pemeriksaan (Prasetyo) sebagai saksi,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa. Kendati demikian, pihaknya belum memastikan tanggal pemanggilan Prasetyo karena masih menunggu hasil pemeriksaan tiga saksi kasus UPS hari ini. “Kami masih menunggu hasil pemeriksaan hari ini,” kata Kombes Erwanto. Pada Selasa, penyidik Bareskrim Polri memeriksa tiga orang anggota DPRD DKI Jakarta sebagai saksi dalam kasusdugaan korupsi pengadaan “Uninterruptible Power Supply” (UPS) pada APBDP DKI Jakarta 2014. Ketiganya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana dan dua anggota DPRD DKI yakni Ahmad Nawawi dan Rudin Akbar. Ketiganya diperiksa sebagai saksi meringankan untuk tersangka Fahmi Zulfikar. Dalam kasus ‘UPS’, kepolisian telah menetapkan lima orang tersangka yakni dua anggota DPRD DKI Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah karena diduga melakukan korupsi saat berada di Komisi E DPRD DKI Jakarta. Fahmi adalah anggota Komisi E, sedangkan Firmansyah Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta. Sementara dari pihak perusahaan rekanan, yakni bos PT Offistarindo Adhiprima, Harry Lo ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dua tersangka lainnya dua pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman. Baru tersangka Alex yang sudah masuk tahap persidangan Pengadilan Tipikor. (kmb)

100 Perusahaan di Jakut Mulai Kelola Sampah TERHITUNG SEJAK 1 Maret 2016, penanganan sampah setra bisnis di Jakarta Utara tidak lagi ditangani Sudin Kebersihan Jakarta Utara. Hingga pertengahan Maret, lebih dari 100 perusahaan. “ Tujuannya, kebersihan kawasan dapat dikelola dengan baik dan proporsional serta profesional” Kasudin Kebersihan Jakarta Utara, Slamet Riyadi mengatakan tidak ditanganinya lagi soal pengangkutan sampah

kawasan industri dan sentra bisnis tersebut, tapi diserahkan pada pihak swasta mengacu pada instruksi Dinas Kebersihan No.117 Tahun 2016. Salah satu butirnya, penanganan sampah pada kawasan industri dan serta bisnis serta

armada pengangkutan hingga sampai pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dilakukan oleh pihak swasta. Seharusnya penanganan sampah pada kawasan industri dan binis atau Business to Business (B to B), sudah berjalan sejak awal Januari 2016. Tapi, karena harus melalui proses lelang dan administratif lain, maka baru dapat terlaksana awal Maret 2016. “Tujuannya, kebersihan ka-

wasan dapat dikelola dengan baik dan proporsional serta profesional. Kebijakan itu juga akan menghemat pengeluaran Dinas Kebersihan,” ujar Slamet, Selasa (15/3). Adapun penanganan sampah pada B to B tersebut, yang diserahkan pada pihak swasta, jelas Slamet, seperti, kawasan industri misalnya, kawasan KBN, Mall, ruko dan lain sebagainya yang memang kawasan bisnis. Hingga pertengahan Maret, pengelolaan sam-

pah lebih dari 100 perusahan sudah beralih ke sistem B to B. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan ganti rugi kepada warga yang ditertibkan. Menurutnya, warga juga melanggar karena menduduki lahan milik pemerintah. “Ganti rugi gimana? wong dia melanggar. LBH Jakarta gimana sih?,” kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 16 Maret 2016

Aspek Indonesia :

Pemerintah Jangan Antikritik erasan fisik dari petugas yang menggunakan seragam bertuliskan “Turn Back Crime”. “Massa unjuk rasa saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. Namun, petugas m a l a h melakukan “Aspek Inpengejaran, donesia bersapemukulan ma dengan seludan perusaruh elemen bukan mobil ruh dan rakyat h i n g g a akan menolak akhirnya 26 setiap upaya orang itu dikriminalisasi tangkap,” terhadap aktivis tuturnya. yang memperMenurut juangkan keMirah, sepentingan harusnya rakyat,” kata aparat peMirah dalam simerintah aran persnya dimelindungi terima di Jakarpeserta aksi, ta, Selasa. b u k a n M i r a h melakukan mengecam sikap kriminalisasi. Polda Metro Karena itu, Jaya dan Kejakdia menunsaan Negeri tut 26 orang Mirah Sumirat Jakarta Pusat aktivis buyang tetap ruh dan melanjutkan pemeriksaan dan persidan- rakyat itu dibebaskan. gan terhadap 26 orang aktivis yang di“Rakyat yang telah menjadi korban tangkap saat menggelar aksi unjuk rasa kesewenang-wenangan aparat jangan menolak pengesahan Peraturan Pemer- dijadikan tersangka dengan dalih yang intah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pen- direkayasa,” katanya. gupahan pada 30 Oktober 2015. Mirah mengatakan Aspek IndonePara aktivis yang ditangkap itu ad- sia tetap menyatakan menolak PP Penalah 23 orang buruh, dua orang peng- gupahan dan mendesak pemerintah abdi bantuan hukum LBH Jakarta dan untuk mencabut Peraturan tersebut satu orang mahasiswa. Mirah menilai karena bertentangan dengan Undangmereka sebenarnya adalah korban kare- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang na pada saat ditangkap mengalami kek- Ketenagakerjaan. (ant)

PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah agar tidak antikritik dan menghentikan kriminalisasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan.

Suluh indonesia/ant

DPR SAHKAN UU NELAYAN - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah) dan Taufik Kurniawan usai menyampaikan pandangan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Dalam Sidang itu DPR mengesahkan RUU tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam, menjadi Undang-Undang.

Pelibatan Publik

Diperlukan Dalam Membangun Desa JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan pelibatan publik diperlukan dalam membangun desa. ‘’Kami memulai tradisi baru yakni sinergi antara lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun desa,” ujar Marwan di Jakarta, kemarin. Kemendes PDTT sebelumnya juga meluncurkan pokja

masyarakat sipil yang merupakan gabungan dari 300 lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pembangunan desa. Selain itu, lanjut Marwan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan. ‘’Kami akan saling bekerja sama, terutama dalam mewujudkan sembilan hasil konsensus pada rembuk nasional beberapa waktu lalu,” kata dia. Sembilan hasil konsensus yakni reformasi agraria dan tata

ruang, kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berasaskan keadilan ekologis, transformasi perekonomian desa, partisipasi masyarakat yang berkualitas, pembangunan yang memberi manfaat pada masyarakat miskin dan kaum disabilitas, pelaksanaan UU Desa dan perlindungan hak adat, akses perempuan dalam pembangunan, pelayanan publik, dan sistem informasi yang merata.

Selama ini, kawasan perdesaan relatif tertinggal dari segi penyediaan infrastruktur, pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia. ‘’Melalui pelibatan publik, pembangunan desa dapat berjalan lebih komprehensif,” kata Marwan. Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, mengatakan kehadiran kelompok sipil dalam pembangunan desa melebarkan semangat kepemilikan dalam menjalankan UU Desa. (ant)

Anggota DPR

Tidak Setuju Rasionalisasi Kurangi PNS

Suluh Indonesia/ant

SIDANG PERDANA GUGATAN PPP - Ketua Tim Kuasa Hukum PPP Humphrey R. Djemat menujukkan sejumlah dokumen gugatan usai menghadiri sidang perdana kasus gugatan PPP terhadap presiden dan sejumlah menteri di PN Jakpus, kemarin. Sidang pertama gugatan PPP kubu Djan Faridz terhadap Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan serta Menkum HAM Yasonna Laoly ditunda sampai 29 Maret.

Pemerintah :

Hak Pilih Bagi Psikososial Timbulkan Masalah Baru STAF Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, menyebutkan bahwa memberikan hak pilih bagi penyandang psikososial dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan hak pilih. Suhajar ketika memberikan keterangan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, kemarin mengatakan, dipastikan berpotensi menimbulkan permasalahan baru manakala warga negara yang menyandang psikososial dipaksa untuk melaksanakan hak memilihnya. Hal itu dikatakan Suhajar yang mewakili pihak Pemerintah dalam menanggapi dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada bersifat diskriminatif bagi warga negara penyandang psikososial

atau disabilitas gangguan mental karena menghilangkan hak pilih mereka dalam pilkada. Lebih lanjut Suhajar menjelaskan bahwa para penyandang psikososial tidak dapat dipastikan kapan waktu kambuh dan sehatnya, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan surat suara saat yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya. Ketentuan a quo dikatakan Suhajar sebagai bentuk persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah guna mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa

dan bernegara yang lebih baik. Suhajar kemudian menyebutkan bahwa ketentuan a quo

Suhajar Diantoro telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak bersifat diskriminatif. ‘’Ketentuan tersebut dinilai Pemerintah dimak-

sudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,” kata Suhajar. Permohonan uji materi untuk ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada ini dimohonkan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan seorang warga negara bernama Khorunnisa Nur Agustyati. Gugatan dilayangkan, karena pasal tersebut merugikan hak konstitusional warga negara dan bersifat diskriminatif terutama bagi penyandang psikososial, karena menghilangkan hak memilih mereka. (ant)

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Arwani Thomafi menyatakan tidak setuju pengurangan pegawai negeri sipil dalam wacana rasionalisasi yang digulirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Rasionalisasi jika dimaksudkan untuk menata ke depannya itu bagus. Tapi kalau harus memecat PNS yang ada sekarang ini tentu kurang tepat,” ujar Arwani di Jakarta, kemarin. Arwani mengatakan rasionalisasi dapat diterima jika hanya bertujuan memetakan kondisi PNS saat ini, untuk selanjutnya dilakukan pembinaan bagi PNS yang kinerjanya kurang baik. Menurut dia, pemerintah

harus mampu memberdayakan aparatur sipil yang sudah ada saat ini. “Pemerintah tidak bisa hanya melihat kepentingan perampingan struktur saja, tetapi juga harus mampu memberdayakan ASN yang sudah ada sekarang ini,” jelas dia. Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menilai secara umum wacana rasionalisasi pegawai negeri sipil yang tengah digulirkan pemerintah tidak sesuai dengan agenda reformasi birokrasi yang mendambakan adanya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). “Rasionalisasi tidak sesuai agenda reformasi birokrasi, karena secara indeks perbandingan jumlah penduduk dengan ASN masih dibawah negara lain. Seharusnya fokus di

peningkatan kapasitas dan kualitas,” ujar Lukman Edy. Lukman mengingatkan, Komisi II DPR RI melalui rapat kerja Senin (7/3) menyepakati membentuk panja reformasi birokrasi, yang tujuannya ingin mengawasi lebih ketat agenda reformasi birokrasi. Menurut dia, saat ini sejumlah kebijakan terkait reformasi birokrasi terlampau sporadis sehingga menyebabkan gaduh berkepanjangan di kalangan ASN. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian PANRB mewacanakan rasionalisasi PNS untuk memetakan kondisi dan kompetensi PNS di seluruh Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah juga berencana mengurangi jumlah PNS untuk menekan belanja pegawai. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 16 Maret 2016

Kilas PKL Serpong Ditertibkan RATUSAN lapak milik pedagang kaki lima (PKL) yang terletak di sepanjang jalan trotoar pasar serpong kota Tangsel, kemarinditertibkan aparat gabungan setempat. Penggusuran yang melibatkan sedikitnya 300 personil aparat ini sengaja dilakukan lantaran keberadaan PKL dinilai merusak keindahan atau estetika perkotaan. “Penertiban lapak PKL bakal dilakukan secara berkelanjutan,” ungkap camat Serpong Mursinah, disela penertiban. Lebih lanjut Mursinah mengatakan, penertiban PKL tidak hanya berhenti sampai disini. Komitmen tersebut telah disepakati lewat jalur musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) yang digelar sebelum penertiban berlangsung. Disinggung perihal kegiatan penertiban sudah rutin digelar setiap tahunnya, dan keesokannya PKL di Pasar Serpong bisa kembali bebas menggelar lapak dagangan, Mursinah membantahnya. (nov)

Layanan Perijinan Online SETELAH meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (SIMPONIE). Kini, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) membuat gebrakan baru dengan membuka layanan di masing-masing kecamatan. Layanan ini diyakini dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat saat mengajukan perizinan. Kepala BP2T Kota Tangsel Dadang Sofyan kemarin. mengatakan, rencananya di bulan April akan dilauncing pelayanan perizinan online di tujuh kecamatan. Program ini untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Masyarakat yang ingin mengajukan perizinan namun, terkendala akses internet bisa datang ke kantor kecamatan. Dadang menambahkan, saat di kecamatan warga yang mengajukan perizinan akan dibimbing pegawai BP2T. Sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor BP2T. Cukup mengakses di rumah, kantor ataupun dimana saja. (nov)

Suluh Indonesia/ant

UNJUK RASA BPJS KESEHATAN RICUH - Polisi membubarkan paksa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok saat menggeruduk Kantor BPJS Kesehatan Cabang Depok, kemarin. Unjuk rasa berakhir ricuh setelah pihak BPJS Kesehatan Cabang Depok tidak mampu menjawab tuntutan demonstran terkait permintaan pencairan klaim asuransi BPJS Kesehatan kepada salah seorang peserta BPJS berpenyakit jantung karena tidak mampu melunasi iuran bulanan.

Cegah Peredaran Narkoba

BNN Depok Sidak Lapas Cilodong DEPOK - Sedikitnya 50 personel gabungan dari Polresta Depok dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok diterjunkan untuk melakukan operasi mendadak (Sidak) Narkoba di Lapas Cilodong dengan sasaran pegawai lapas, dan warga binaan, kemarin. Kegiatan ini meliputi tes urine terhadap 108 tahanan yang ada dan melakukan penggeledahan ke kamar-kamar warga binaan Sidak dipimpin langsung Kasat Narkoba Polresta Depok Kompol Vivick Tjangkung

dibantu dengan anggota TNI bersama petugas Rutan dan BNN Kota Depok. ‘’Sasaran razia kita berupa narkoba, senjata tajam, HP, serta barangbarang yang dilarang dibawa masuk ke dalam lapas,”ujarnya. Dirinya mengatakan, kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan aman sesuai dengan rencana. Tidak ada perlawanan. “Razia ini bertujuan untuk meminimalisir peredaran narkoba serta kaburnya tahanan dari dalam rutan seperti yang terjadi di Lapas Paledang Bogor,”

ungkapnya. Selain itu, razia juga tak hanya dilakukan pada tahanan di Rutan Cilodong Depok, tetapi seluruh pegawai Rutan tidak luput dari tes urine yang dilaksanakan. Kepala Rutan Depok, Soibul Rahman mengatakan, untuk mengantisipasi penggunaan narkoba dalam kalangan pegawai rutan, pihaknya juga melakukan pemeriksaan tes urine kepada 24 pegawainya. ‘’Selain penggeledahan terhadap 108 tahanan berada di

20 kamar dalam rutan. Petugas rutan juga tidak luput dari pemeriksaan tes urine,” ujarnya. Dirinya menambahkan, sesuai program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, tidak hanya para warga binaan yang dilakukan pemeriksaan, namun seluruh pegawai rutan juga harus dilakukan tes urine sebagai keikutsertaan dalam mendukung pemberantasan peredaran narkoba. ‘’Kegiatan ini dilakukan agar penghuni lapas bebas penyalahgunaan narkoba,’’ katanya. (jif)

Pasien Ditolak

Kantor BPJS Didemo DEPOK - Kepolisian Sektor Pancoran Mas dan Sabhara Polresta Depok menyiagakan 50 personel untuk mengamankan kantor BPJS di Saladdin Square, Beji, Depok, Selasa (15/3) siang. hal ini Menyusul aksi unjuk rasa dari Organisasi masa, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR). Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan, kedatangannya pihaknya ke kantor BPJS Depok diklaim sebagai bentuk memperjuangkan pemutihan tunggakan terhadap kepesertaan Slamet Riyadi (50) yang diketahui di diagnosa menderita penyakit jantung dan paru-paru. ‘’Kemarin memang Slamet sempat datang ke RSUD Depok untuk pengobatan. Meski ada

tunggakan BPJS, tapi tetap mau diobati sama RSUD. Cuma untuk kontrolnya tidak bisa, karena ada tunggakan tersebut,” tutur Roy, kemarin. Ia menjelaskan awalnya Slamet yang merupakan warga Jalan Buni, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji ini diketahui menunggak iuran sebesar Rp25 ribu yang dipungut setiap bulan oleh BPJS. Slamet tak mampu membayar lantaran yang bersangkutan sudah tidak memiliki pekerjaan. ‘’Awalnya Slamet membuat BPJS, tapi karena sudah tidak punya pekerjaan jadi tidak sanggup membayar iuran,” ucap Roy. Dengan demikian, Roy meminta pihak BPJS memutihkan tunggakan milik Slamet. Dengan begitu yang bersangkutan

bisa menjadi peserta penerima bantuan iuran untuk orang miskin yang tak mampu. Sementara itu, pihak BPJS cabang Depok mengaku tak begitu saja bisa memutihkan tunggakan tersebut. Pasalnya hal itu terbentur dengan aturan Perpres 111 tahun 2013. ‘’Tetap harus bayar tunggakan sesuai dengan aturan. Kalau memang dia sudah tidak mampu membayar iuran harus melaporkan ke Dinkesos agar digolongkan kepada masyarakat tidak mampu,” ungkap Kepala BPJS Cabang Depok, Betsy Roeroe. Selain itu, untuk menjaga tindakan anarkis, demo warga tersebut dijaga aparat kepolisian dari Polsek Pancoran Mas. (jif)

Tangsel Inisiasi Bankum Gakin TANGSEL - Pemkot Tangsel tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) bantuan hukum bagi masyarakat Tangsel yang kurang mampu. Meski belum masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), namun wacana itu disambut baik sejumlah kalangan. “Selama itu memang dibuat untuk kepentingan masyarakat Tangsel sepenuhnya, terlebih lagi

bagi masyarkat belum mampu. Maka kami akan dorong terus dan kami dukung,” ungkap Ketua DPRD Tangsel, Moch Ramlie diu Tangsel, kemarin. Lebih lanjut Ramlie mengatakan, nantinya setiap warga kurang mampu, yang selama ini tidak mampu mengeluarkan uang banyak untuk membayar pengacara, maka pemerintah akan menyediakannya melalui

perda tersebut. Ramlie menambahkan, yang terpenting dalam penyusunan Perda tersebut, kajian yang disiapkan benar-benar lengkap, dan tidak melanggar aturan yang lainnya. “Yang terpenting itu kajiannya harus jelas, dan kami akan dorong itu semua nantinya,” tandasnya. Menurut Ramlie, bantuan hukum untuk masyrakat

kurang mampu juga cukup diperlukan di Tangsel. karena hingga saat ini masih ada masyarakat yang masih buta hukum. ‘’Saya rasa itu juga diperlukan, karena masyarakat masih ada yang buta hukum. Dan masyarakat yang kurang mampu itu juga tidak tahu kalau dia memiliki hak pendampingan atau bantuan hukum,’’ katanya. (nov)

Kerusakan Situ Kian Parah Suluh Indonesia/ant

AKSI BLOKADE JALAN - Warga bersama Paguyuban Ojek IPB memblokade jalan masuk Kampus IPB di Kampung Cangkrang, Desa Cikarawang, Dramaga, Kabupaten Bogor, kemarin. Aksi blokade tersebut untuk menolak kebijakan program Transportasi Hijau yang dijalankan IPB.

TANGSEL - Pertumbuhan bangunan yang menguruk lahan Situ Ciledug atau Situ Tujuh Muara di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan (Tangsel) semakin tak terkendali. Untuk itu, organisasi kepemudaan (OKP) Ganespa Tangsel mendesak pemkot setempat untuk segera menangani permasalan ini secara serius. ‘’Situ-situ di Tangsel sekarang sudah di ambang kehancuran ,” ungkap anggota OKP Ganespa Tangsel, Hairul Aditya , dalam acara forum SKPD di Tangsel, kemarin. Aditya mengatakan Kegiatan pembangunan hunian menyaplok bantaran Situ Ciledug. Iapun menantang para pejabat yang

hadir ataupun Kepala Bidang Sumber Daya Air mau turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan. “Kita sudah seringkali berkirim surat tapi sampai saat ini tidak ada tindakan nyata. Kalau aspirasi atau saran kami sih harus turun langsung ke bawah, lihat sendiri kondisinya,” imbuhnya. Senada dengan Aditya, anggota Ganespa lainnya, Sucipto menyarankan agar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangsel dapat menyediakan bak penampungan sampah atau amrol. “Menurut saya, situ-situ yang ada di Tangsel harus disediakan amrol ataupun truk pengangkut sampah,” ujarnya. (nov)

Di Bogor

Layanan Kependudukan Dilakukan Online PEMKOT Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Catatan (Disdukcapil) memberikan program layanan secara online gratis pembuatan dokumen kependudukan, seperti KTP.

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Layanan online gratis melalui stan mobil keliling milik disdukcapail ini nantinya diharapkan dapat menjangkau dan mempermudah masyarakat saat mengurus atau mendapatkan dokumen kependudukannya. Walikota Bogor, Bima Arya menegaskan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan, kapan dikerjakan dan belum dikerjakan oleh Pemkot Bogor. “Pameran Pembangunan ini sengaja digelar selama 5 hari untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Di sini warga yang datang bisa tahu, apa-apa saja yang telah kita capai dan rencana program kedepan terkait pembangunan di kotanya. Di

sini kita juga telah sediakan mobil keliling Disdukcapail untuk membuat KTP, KK dan laynnya secara online dan gratis,” kata Walikota Bogor, Bima Arya, saat membuka Pameran Pembangunan, di halaman kantor Balaikota Bogor, kemarin. Walikota menyampaikan, bahwa program pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bogor rencananya mulai pertengahan tahun ini akan digeser dari kantor Disdukcapil ke kantor kecamatan setempat. “Insa Allah pertengahan tahun ini juga KTP,KK dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan di kecamatan. Jadi warga tidak perlu repot lagi datang dan ngatri di kantor dinas kependudukan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Pemkot Bogor juga akan mengintensifkan pelayanan kependudukan ini melalui mobil kelilingnya untuk jemput bola. “Dengan mobil keliling ini mengurus KTP nanti bisa dilakukan di pasar, mall atau pusat pusat keramaian lainnya,” jelas Bima. Febrianti (26), salah satu warga yang datang di lokasi stan mobil keliling milik disdukcapail mengaku senang karena dirinya tidak perlu repot mengantri dan datang jauh ke kantor dinas kepandudukan untuk membuat KTP baru. ‘’Senang, di sini kita cepat dilayaninya. Tadi Cuma perlu nunggu 10 menit KTP baru saya sudah jadi. KTP yang lama soalnya rusak dan patah,” ujarnya.(bas)

Suluh Indonesia/bas

BOGOR EXPO - Walikota Bogor Bima Arya (kiri) bersama istri Yane Ardian berpose dengan replika Presiden Joko Widodo pada peresmian Bogor Expo Pembangunan di Bogor, kemarin.

pini F OKUS Konsumen Harus Cerdas dan Kritis NGKAPAN ‘’pembeli adalah raja’’, sekarang ini susah didapat. Bukan karena sekarang tidak lagi zaman kerajaan, tetapi itulah kenyataannya sekarang. Ketika konsumen bersengketa dan harus berhadapan dengan pelaku usaha, baik penyedia barang maupun jasa, sering kali mereka harus menerima kenyataan pahit menelan kekalahan. Kondisi ini terutama di Bali, sering membuat konsumen memilih diam dan mempercayakan semuanya pada Tuhan (hukum karma phala untuk yang memeluk agama Hindu). Hal itu kerap terjadi, karena konsumen biasanya mengadukan ketidakpuasan/komplain/klaim secara perseorangan, sementara yang dihadapi korporasi/perushaan besar. Yang namanya korporasi, sudah menyiapkan segalanya termasuk tameng pengacara, sementara konsumen yang perorangan tidak mampu untuk itu. Meskipun mungkin ada yang mampu, sekali lagi mereka lebih memilih diam dan menggerutu sendiri — atau bahkan nyumpahin — karena bersengketa dengan merekamereka itu dianggap hanya akan membuang waktu, tenaga dan pikiran. Belum lagi sudah menjadi rahasia umum, masyarakat kita sekarang seperti apatis bahkan apriori duluan mendengar kata pengadilan. Masyarakat sekarang sudah dicekoki bahwa pengadilan itu akan memenangkan mereka yang punya duit banyak dan atau yang punya kekuasaan. Pasal-pasal pun dinilai akan dapat diatur sesuai pesanan. Ya… sudahlah, ikhlaskan saja. Begitu kira-kira. Kecuali, pada kasus-kasus yang melibatkan konsumen banyak, mungkin baru akan mendapat perhatian pelaku usaha. Itu pun biasanya kalau sudah terjadi class action. Banyak contoh kasus mengenai masih lemahnya posisi konsumen di negeri ini. Misalnya dalam layanan PLN yang banyak dikeluhkan. Ketika pelanggan telat membayar tagihan listrik, pihak PLN bisa memutus secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Tak ada istilah peringatan I, II atau III. Tetapi ketika listrik mati secara tiba-tiba, pernahkah PLN memberikan kompensasi kepada pelanggannya? Misalnya seperti yang diungkapkan para pedagang ikan hias, ketika listrik tiba-tiba mati, banyak ikan koi mereka yang mati menggelepar dan itu sama sekali tidak ada kompensasi dari pihak PLN. Ketika listrik mati, banyak kulkas dan peralatan elektronik lainnya milik masyarakat yang rusak, itu sama sekali tidak diperhitungkan, apalagi mendapat kompensasi. Yang paling patal, ketika listrik padam dan konsumen terjebak tidak bisa bernapas di lift. Demikian pula ketika air PDAM macet (tidak mengalir), airnya keruh, berbau kaporit menyengat dan sebagainya. Konsumen tidak pernah mengembalikan air PDAM itu untuk diganti dengan yang baru (seperti halnya berlaku garansi), dan pihak PDAM juga tidak pernah menarik kembali produknya yang ‘’rusak’’ tersebut. Semua itu masih terjadi karena masih adanya praktik monopoli di negeri ini. Contoh tadi, listrik dan air yang masih dipegang satu perusahaan, yakni milik pemerintah. Dari kondisi itu, tidaklah mengherankan jika posisi konsumen sampai sekarang masih sangat lemah. Untuk mengangkat posisi konsumen ini, pemerintah telah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahkan, tiap tanggal 15 Maret diperingati sebagai Hari Konsumen Dunia. Namun, hal itu tidaklah bisa mengangkat posisi konsumen jika aturan itu masih bisa ‘’diatur’’ oleh oknum-oknum yang bermain di pengadilan. Konsumen akan tetap berada pada posisi lemah jika praktik monopoli masih berlangsung, karena ketiadaan pilihan. ***

Bang D

DPR menargetkan dapat menyelesaikan revisi UU KUHP bulan Juli

Revisi UU KPK Menyusul ... ?

Suluh Indonesia, Rabu 16 Maret 2016

Mengapa Harus Menjadi Konsumen Cerdas? JUDUL di atas sengaja penulis buat dalam rangka Hari Konsumen Sedunia yang jatuh setiap tanggal 15 Maret. Memang membicarakan masalah perlindungan konsumen sangat kalah jauh dibandingkan membicarakan persoalan lain seperti isu politik, isu masalah korupsi, perselingkuhan di kalangan artis dan lain sebaginya. Sangat jarang yang mau membahas masalah perlindungan konsumen, sehingga isu perlindungan konsumen di negeri ini redup. Padahal kita tahu sebagian besar penduduk Indonesia adalah konsumen sebagai pengguna barang dan jasa. Ketika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang curang, kebanyakan konsumen hanya nerima. Sikap kritisnya lenyap.

Bali memiliki kultur konsumen yang sangat berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Kultur konsumen di Bali adalah konsumen pasif. Mereka lebih banyak diam, tidak kritis dan cenderung membiarkan setiap persoalan yang menimpanya. Maka dari itulah terkadang ada yang menganggap persoalan perlindungan konsumen di Bali kalah jauh dengan daerah lainnya di Inonesia. Jumlah penduduk Bali yang mencapai 4,3 juta sejatinya merupakan sebagai konsumen, bahkan dilihat dari tipe konsumen di Bali tidak bisa dianggap remeh karena banyak konsumen di Bali adalah segmen kalangan menengah ke atas bisa dikatakan bahwa rata-rata konsumen di Bali adalah konsumen yang berkantong tebal. Baik dia adalah warga penduduk Bali ataupun orang luar yang tinggal maupun yang berlibur di Bali. Hal ini dikarenakan Bali adalah pariwisata dunia. Namun jangan salah, walaupun tipe konsumen seperti di atas belum tentu semua konsumen tersebut paham hak-haknya sebagai konsumen. Bahkan sebagian besar masih belum tahu keberadaan UUPK yang dapat dijadikan payung hukum konsumen selama ini. Dari data yang dimiliki penulis banyak kasus sengketa konsumen yang masuk dikarenakan dari beberapa aspek. Pertama faktor konsumen. Masih banyak konsumen di Bali yang tidak menjadi konsumen yang cerdas dan sering berperilaku ceroboh dan cenderung diam ketika ada kasus tidak mau melaporkan kepada para pihak. Kedua faktor pelaku usaha. Masih banyak juga pelaku usaha di Bali yang melanggar dan mengabaikan masalah perlindungan konsumen, sehingga kasus dan pelanggaran sengketa konsumen juga masih tetap tinggi di Bali. Walaupun sudah ada berbagai peraturan dan perundang-undangan yang melindungi konsumen, bahkan peraturan tersebut sudah sangat komprehensif, namun nyatanya pelaku usaha sering melupakan atau sekadar pura-pura lupa, sehingga kasus konsumen yang masusk ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen setiap tahun-

Oleh I Putu Armaya, S.H.* Kita seringkali kecewa dengan sebuah produk/jasa yang kita beli. Walupun ada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun sepertinya di Indonesia ini penyelesaian sengketa konsumen ini belum begitu baik. Seringkali hak-hak kita sebagai konsumen tidak dapat diberikan oleh pelaku bisnis/usaha. Namun di sisi lain hal ini sengaja juga dibiarkan oleh konsumen itu sendiri. nya mencapai angka 300 sampai 500 pengaduan. Ketiga faktor pemerintah. Dalam persepektif perlindungan konsumen semestinya pemerintah berada di tengah-tengah, kemudian pemerintah mampu mengawasi terkait kebijakan perlindungan konsumen. Di samping itu ketegasan pemerintah juga penting dari perilaku dan tindakan pelaku usaha yang curang, seperti contoh masih banyak pelaku usaha di Bali yang belum punya izin tetapi sudah mengembangkan bisnisnya, tibatiba ada persoalan masalah kasus sengketa konsumen, pelaku usaha kabur dan tidak bertanggung jawab. Mampukah Menjadi Konsumen Cerdas? Menjadi seorang konsumen cerdas sejatinya tidaklah terlalu susah. Setidaknya hal ini sering dipesankan oleh pihak Kementerian Perdagangan, bahwa semua masyarakat selaku konsumen di Indonesia harus bisa menjadi konsumen yang cerdas. Konsumen cerdas itu seperti apa? Konsumen harus teliti dan cermat dalam memilih barang-barang yang akan dikonsumsi. Selain itu setiap orang juga harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen yang baik. Sehingga untuk menjadi konsumen cerdas paham perlindungan konsumen tidaklah sulit.

Setidaknya ada empat faktor yang harus dilakukan oleh konsumen, yaitu harus lebih teliti sebelum membeli barang, perhatikan label dan masa kedaluwarsa, pastikan barang tersebut sesuai standar K3L dan beli sesuai kebutuhan bukan keinginan. Kita seringkali kecewa dengan sebuah produk/jasa yang kita beli. Walupun ada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun sepertinya di Indonesia ini penyelesaian sengketa konsumen ini belum begitu baik. Seringkali hak-hak kita sebagai konsumen tidak dapat diberikan oleh pelaku bisnis/usaha. Namun di sisi lain hal ini sengaja juga dibiarkan oleh konsumen itu sendiri. Konsumen cerdas yang sudah lama dikampanyekan banyak pihak. Langkah ini juga sangat mencintai lingkungan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan gerakan konsumen hijau, yang mana gerakan ini lebih mementingkan dari aspek lingkungan. Sebagai contoh penulis sangat setuju dengan memberlakukan sistem kantong plastik berbayar bagi konsumen yang berbelanja di pasar modern. Hal ini untuk menyelamatkan lingkungan dari sampah plastik. Namun ada beberapa catatan penulis dari kebijakan ini. Untuk mengubah perilaku konsumen itu diperlukan kebijakan revolusioner dan keseriusan, karena men-

gubah perilaku tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Saat pemerintah mengampanyekan agar konsumen mengurangi konsumsi rokok, pemerintah menaikkan cukai maksudnya dengan harga rokok mahal agar konsumen secara pelan-pelan berhenti merokok. Namun hasilnya sama saja. Walaupun rokok mahal konsumen yang tergolong miskin pun tetap setia membeli rokok walau harga rokok menyundul langit. Begitu juga halnya dengan kebijakan plastik berbayar tersebut. Tanpa kebijakan revolusioner, kebijakan itu akan sia-sia belaka. Semestinya pemerintah melalui kementerian terkait mewajibkan pasar modern menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan. Apalagi konsumen nantinya kan membeli. Ketika konsumen membeli kantong plastik tersebut pihak toko akan tunduk juga dengan UU Perlindungan Konsumen. Konsumen punya hak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang dan jasa sesuai pasal 4 UUPK. Seumpama kantong plastik yang dibeli konsumen kemudian tidak ramah, bahkan bisa membahayakan konsumen pihak toko dapat digugat. Pelanggarannya sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 2 miliar. Saran penulis tetap menjadi konsumen yang cerdas. Bila perlu membawa kantong belanja dari rumah yang terbuat dari kain dan tidak ada alasan pihak toko untuk menolak. Mengapa kita harus menjadi konsumen cerdas? Tentu agar kita terhindar dari perilaku curang pelaku usaha. Bukankah kasus-kasus yang merugikan konsumen begitu banyak di negeri ini. Di antaranya mulai dari investasi bodong, makanan kedaluwarsa, pelayanan publik seperti layanan PLN dan PDAM yang sangat banyak dikeluhkan konsumen. Di Bali kasus sengketa konsumen pelayanan jasa pariwisata juga marak. Kasus properti, kasus leasing dan pelayanan perbankan serta masalah lainnya juga dominan. Di sini yang menjadi faktor utama untuk menghindari terjadinya sengketa konsumen tersebut hanya dengan menjadi konsumen cerdas. Jika kita mampu menjadi konsumen cerdas, kita dapat melindungi diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Untuk itu mari kita mulai sekarang juga menjadi konsumen cerdas. *Penulis adalah Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali Wakil Ketua Majelis BPSK Kab.Badung

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Tayangan Televisi Semakin Rusak Moral Bangsa KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempat-tempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih

menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Mereka meniru aksi konyol para penghibur yang biasa melakukan adegan yang tak layak disaksikan di depan jutaan mata penonton dari sabang sampai sampai merauke. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Acara Televisi Semakin Jelas Pada Perbuatan Amoral SAYA sebagai masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan acara televisi yang ada terutama acara yang ‘ga jelas’ mempertontonkan apa. Apakah hal yang lucu atau sekedar pamer paha dan lekuk tubuh wanita selama jam jam pagi atau sore yang menurut saya tak layak disiarkan. Acara pagi yang sering dipertontonkan adalah lelucon yang menurut saya adalah pembodohan masal. Ditonton oleh penonton palsu yang diberi imbalan uang alias joki penonton dalam suatu acara yang sampah dan tak mendidik anak bangsa untuk menjadi lebih cerdas lebih kritis atau lebih berakhlak. Tapi acara tersebut hanyalah sampah yang menampilkan artis nikahan yang pamer kemewahan dan bahkan artis

‘beranak’ pun sampai sedemikian detil sampai ke detik-detik keluarnya sang bayi. Bagi saya ini acara sampah yng dipertontonkan oleh stasiun televisi yang tak mengerti tentang bangsa Indonesia yang mayoritas miskin dari segi ekonomi dan intelektual. Sebenarnya mau kemana kita jika acara televisi sedemikian sampahnya. Saya sudah sulit membayangkan negeri ini. Bangsa ini sedemikian kasihannya sehingga mungkin kelak akan semakin rusak atau ada orang yang benar-benar menjadi pemimpin yang mampu merubah kebiadaban ini. Abdurrahman Kalideres-Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis

dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Jadi, persoalan kemiskinan dan pengangguran akan berlanjut, jika tidak terjadi perubahan pola pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 16 Maret 2016

Presiden

Akan Buka Piala Bhayangkara

Suluh Indonesia/ist

GARUDA BANDUNG MENANG - Pebasket Garuda Bandung Pratama Diftha (kiri) mencoba menahan pergerakan pebasket Satya Wacana Salatiga Ramadhan Musthofa (kanan) pada pertandingan Basket Indonesian Basketball League (IBL) Seri IV di GOR Sahabat Semarang, Jateng, Selasa (15/3). Garuda Bandung mengalahkan Satya Wacana dengan skor 63-49.

Agum:

April Pembekuan PSSI Dicabut JAKARTA - Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar mencurahkan isi hati alias “curhat” kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kondisi persepakbolaan Indonesia yang dikatakannya sedang sangat terpuruk. “Saya tadi katakan sudah berbunga-bunga masyarakat bola di Indonesia tapi kok jadi begini lagi. Saya mohon bisa cepat selesai karena selama ini kita terus kena sanksi FIFA, kita sangat terpuruk, kita

Atlet DKI

Waspadai Jawa Timur JAKARTA - Atlet loncat indah DKI Jakarta mewaspadai Jawa Timur yang dinilai akan menjadi lawan tangguh dalam ajang Pekan Olahraga Nasional XIX tahun 2016. “Kalau untuk lawan terberat, menurut saya ada di nomor sinkro dari Jawa Timur,” kata atlet loncat indah DKI Jakarta Andriyan saat ditemui di komplek kolam renang senayan Jakarta, Selasa sore. Menurut dia, atlet dari Jawa Timur di nomor sinkro yang akan menjadi saingannya antara lain Muhammad Nasrullah dan Luthfi Nico Abdillah yang pernah menjadi atlet pelatnas bersama dengan Andriyan. Andriyan mengaku tetap optimistis saat bertanding di PON walaupun lawan mereka dari Jawa Timur tersebut merupakan atlet yang lebih senior dari dirinya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama atlet loncat indah DKI Jakarta Adityo Restu Putra juga sependapat dengan Andriyan yang merupakan pasangannya pada nomor sinkro. “Tidak beda jauh dengan (penilaian) Andriyan, mereka kan pernah ikut di pelatnas juga,” tukas Adit. Adit berpendapat, sebenarnya tidak ada perbedaan yang antara atlet Jakarta dan Jawa Timur dalam hal porsi latihan dan teknik. Namun dia menilai atlet Jawa Timur lebih berpengalaman. “Mungkin karena mereka lebih berpengalaman, lebih lama bermain dari pada kita yang baru tiga tahun. Tapi kita tidak akan menyerah, terus optimistis,” ujar Adit.(ant)

terkucil dengan dunia luar yang berkaitan dengan sepak bola,” kata Ketua Komite AdHoc Reformasi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Agum Gumelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Agum yang juga Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) baru saja diundang Presiden ke Istana Merdeka. Ia mengatakan, pada kesempatan itu Presiden men-

gaku sudah memberikan petunjuk kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora). “Beliau kemudian menyampaikan bahwa beliau sudah kasih petunjuk kepada Menpora bahkan menanyakan Menpora, kapan ini selesai dicabut, katanya April ya. Katanya. Jadi Menpora menjanjikan bulan April, kata Presiden,” ujar Agum. Agum sangat yakin bahwa pencabutan sanksi terhadap PSSI itu akan segera dilakukan. “Saya rasa positif sekali dan

beliau sangat menyadari betul bahwa kompetisi sepak bola ini sangat dominan peranannya dalam proses pembinaan sepak bola di Tanah Air. Beliau sangat mengerti,” kata Agum. Pihaknya akan menunggu sampai April hingga sanksi tersebut dijanjikan akan dicabut. Sebab, kata dia, pihaknya tidak bisa memaksa kepada siapapun hanya berharap Presiden memberikan petunjuk yang pasti kepada Menpora. (har)

BANDUNG - Turnamen Piala Bhayangkara akan bergulir mulai 17 Maret mendatang. Prosesi pembukaan rencananya akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. “Pembukaan Piala Bhayangkara nanti rencananya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo,” ujar General Coordinator Panitia Pelaksana Pertandingan Budhi Bram Rachman, Selasa (15/3) kemarin. Selain dihadiri Presiden, di lokasi juga rencananya akan hadir berbagai tamu penting lainnya baik dari tingkat pusat, Jawa Barat, maupun tingkat kabupaten/kota. Saat pembukaan juga akan diisi kegiatan hiburan berupa penampilan band papan atas Indonesia. “Nanti akan ada Sheila on 7 dan Gigi,” ungkapnya. Rencananya, seremoni pembukaan Piala Bhayangkara akan dilakukan malam. Tapi rangkaian kegiatan akan berlangsung sejak sore, Piala Bhayangkara sendiri terbagi dua grup. Bandung jadi tuan rumah Grup A, se-

dangkan Bali jadi tuan rumah Grup B. Grup A terdiri dari Persib Bandung, Mitra Kukar, Sriwijaya FC, Pusamania Borneo FC, dan PS TNI. Sedangkan Grup adalah Bali United, Arema Cronus, Persipura Jayapura, Persija Jakarta, dan PS Polri. Sementara terkait kedatangan Presiden pada laga pembuka, ada peraturan yang lebih ketat. Panpel tidak menjual tiket VIP utama pada laga pembuka. Sebab tribun VIP akan dikhususkan untuk tamu undangan. Untuk tribun lainnya, tiket akan dijual normal. Tapi tiket tidak akan dijual di stadion saat hari H pertandingan. Tiket hanya dijual di tempat khusus yang sudah ditunjuk. “Tapi itu hanya berlaku untuk pertandingan pertama saja. Pertandingan kedua dan berikutnya semua akan kembali normal,” jelas Bram. Ia pun mengimbau Bobotoh untuk jadi tuan rumah yang baik, apalagi saat ada kedatangan Presiden. “Ini saatnya membuktikan kepada publik bahwa kita penonton yang baik, santun, dan bisa jadi contoh,” tandasnya. (ant)

Subangkit

Bangkitkan Optimisme Mitra Kukar SAMARINDA - Pelatih anyar Mitra Kukar Subangkit menyatakan optimistis timnya bisa bersaing di turnamen Piala Bhayangkara 2016 yang dimulai 17 Maret, kendati persiapan cukup mepet dan juga ditinggal sejumlah pemain penting. “Memang tidak ada target dari manajemen tim, tetapi saya melihat tim ini punya potensi untuk bersaing,” kata Subangkit ketika dihubungi Antara dari Samarinda, Selasa. Rombongan tim “Naga Mekes” berangkat ke Bandung, Jawa Barat, pada Selasa pagi, dengan membawa sebanyak 22 pemain, termasuk tujuh pemain yang baru bergabung. Di turnamen Piala Bhayangkara, Mitra Kukar bera-

da di Grup A bersama tuan rumah Persib Bandung, Sriwijaya FC, PS TNI, dan Pusamania Borneo FC. “Empat tim itu termasuk lawan berat semua dan komposisinya sudah mapan. Saya akan maksimalkan pemain yang ada untuk menghadapi mereka,” tambahnya. Subangkit resmi menangani Mitra Kukar sejak Senin (14/3), menggantikan posisi Jafri Sastra yang memutuskan tidak memperpanjang kerja sama setelah gagal bersinar di turnamen Piala Gubernur Kaltim 2016. Selain ditinggal pelatih, Mitra Kukar juga kehilangan sejumlah pemain utamanya menjelang Piala Bhayangkara, yakni Rizky Pellu pindah ke PSM Makassar, Yanto Basna merapat ke Persib Bandung

dan Hendra Ridwan. Sementara beberapa pemain yang baru bergabung, antara lain Anindito Wahyu, Joko Sidik, Arifki Eka Putra, Geri Mandagi (kiper), dan penyerang asal Brazil Marlon Da Silva. “Praktis sebenarnya hanya ada 15 pemain lama yang kondisinya siap, sementara beberapa pemain baru masih perlu pematangan fisik. Ya, nanti kita lihat siapa yang paling siap dimainkan,” tutur Subangkit. Laga pembuka turnamen Piala Bhayangkara di Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis (17/3), akan mempertemukan tuan rumah Persib Bandung sebagai juara Piala Presiden melawan Mitra Kukar (juara Piala Jenderal Sudirman. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 16 Maret 2016

Conte Siapkan Diri Mundur Sebagai Pelatih ROMA - Antonio Conte akan mengundurkan diri sebagai pelatih kepala timnas Italia setelah Piala Eropa 2016, kata presiden Federasi Sepak Bola Italia Carlo Tavecchio seperti dikutip oleh kantor berita Italia ANSA pada Selasa. “Antonio Conte mengatakan kepada saya pada akhir Piala Eropa 2016 pengalamannya akan selesai,” kata Tavecchio. Media Inggris telah mengaitngaitkan Conte dengan kepindahan ke klub Liga Utama Inggris Chelsea setelah Piala Eropa yang

akan berlangsung pada 10 Juni sampai 10 Juli di Prancis. Conte memenangi tiga gelar Liga Italia berturut-turut dengan Juventus sebelum meninggalkan klub itu untuk mengarsiteki Italia pada 2014, menyusul tersingkirnya Tim “Azzurri” di fase grup Piala Dunia di bawah asuhan Cesare Prandelli. Tavecchio mengatakan mantan gelandang Italia berusia 46 tahun itu telah mengekspresikan harapannya untuk kembali melatih klub. “Ia merasa perlu kembali ke

lapangan, untuk melatih setiap hari, dan hal ini dapat dipahami,” tambah Tavecchio. “Kami akan melakukan evaluasi dengan tenang, untuk sekarang inilah saatnya untuk mengakui hal ini dan harus bersepakat dengan sosok yang telah memulihkan citra tim nasional Italia, komitmen dan pengorbanannya.” Manajer Chelsea Guus Hiddink, yang mengambil alih tim setelah Jose Mourinho dipecat pada Desember, akan mengundurkan diri pada akhir musim. (ant)

Raheem Sterling Naikkan Harapan City MANCHESTER - Pemain sayap Manchester City Raheem Sterling mengatakan penampilan perdana di perempat final Liga Champions tidak akan cukup, dan klub Inggris itu semestinya bertekad mengangkat trofi dengan talenta yang ada di tim mereka. Pasukan Manuel Pellegrini menggenggam keunggulan 3-1 atas juara Ukraina Dynamo Kiev menjelang pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions, namun mantan penyerang Liverpool itu telah mengincar tempat di final pada 28 Mei di San Siro, Milan.

“Dengan pemain-pemain yang kami miliki di tim ini, kami semestinya berusaha untuk melaju sepanjang jalan, karena kami memiliki kemampuan dan jika kami dapat bergerak bersama, saya dapat melihat kami melaju sejauh yang kami inginkan,” kata Sterling kepada situs resmi klub (www.mcfc.co.uk). “Kami memiliki dua pemain bagus untuk setiap posisi yang dapat menantang dan membuat pusing manajer untuk setiap pertandingan.” “Kami semestinya mengincar untuk mendorong ke Liga Cham-

pions dan tidak hanya bertujuan untuk perempat final, namun lebih jauh dari itu, dan mudah-mudahan final. Itulah alasan mengapa saya datang kemari... Menjadi bagian dari tim yang mendesak untuk turnamen-turnamen besar seperti ini.” City telah memenangi Piala Liga pada musim ini, dan Liga Champions kelihatannya menjadi peluang terbaik mereka untuk menambahi koleksi trofi, ketika mereka telah tertinggal 12 angka dari Leicester City dengan sembilan pertandingan tersisa di Liga Utama Inggris. (ant)

Murray

Disingkirkan Delbonis INDIAN WELLS- Pemain nomor dua dunia Andy Murray sempat memimpin 4-1 pada set ketiga sebelum kalah 6-4 4-6 76(3) dari Federico Delbonis pada putaran ketiga turnamen tenis BNP Paribas Open di Indian Wells, Kalifornia, Senin (Selasa WIB). Petenis asal Inggris itu menyia-nyiakan keunggulannya itu pada pertandingan di bawah cuaca hangat dan berangin. Ia harus mematahkan servis lawannya pada game ke12 untuk memaksa tie-break, yang akhirnya dimenangi petenis Argentina peringkat 53 dunia itu. Delbonis memanfaatkan sejumlah kesalahan Murray untuk merebut lima poin tera-

khir dalam pertandingan selama dua jam 46 menit itu. “Terima kasih untuk semuanya disini untuk pertandingan yang menurut saya sangat menggairahkan ini,” kata Delbonis. Delbonis, yang tahun ini mencapai perempat final pada turnamen di Rio dan Sao Paulo, membuat strategi yang variatis dalam menghadapi Murray yang kali ini lemah dalam servisnya. Murray gagal membuat ace dan memenangi kurang dari 50 persen dari servis keduanya. “Saya sadar akan tantangan berat pada pertandingan ini. Saya harus mengubah-ubah pukulan saya,” kata Delbonis yang pada babak selanjutnya akan menantang petenis Prancis Gael Monfils.

SALT LAKE CITY - Tampil gemilang dengan permainan cepat telah menjadi ciri khas pribadi dari Rodney Hood. Hood menyalakan bara untuk memicu serangan Utah Jazz setiap kali ia melepaskan tembakan belakangan ini. Hal itu kembali terjadi saat timnya menang 94-85 atas Cleveland Cavaliers pada Senin malam. Guard tahun kedua itu menyumbangkan 28 angka dari sembilan keberhasilan dari 16 tembakan — yang termasuk empat tembakan tiga angka. Hood memberikan dorongan besar untuk Utah yang tidak diperkuat pencetak angka terbanyak Gordon Hayward, yang harus menepi karena “plantar fasciitis.” “Rekan-rekan setim saya mengatakan kepada saya untuk agresif,” kata Hood. “Saya melakukannya sejak awal, dan berbagai hal mulai terbuka.” Shelvin Mack menambahi 17 angka, sepuluh assist, dan tujuh rebound, sedangkan Derrick Favors

memasukkan 19 angka, dan Trey Lyles menambahi 12 angka untuk Jazz (32-35). Utah mencatatkan 44,4 persen keberhasilan tembakan (12 dari 27) untuk membantu mengamankan kemenangan beruntun ketiga dan menjaga kecepatan dengan Dallas dan Houston pada persaingan untuk unggulan kedelapan di playoff Wilayah Barat. Mavericks dan Rockets, keduanya memiliki rekor 34-33, masing-masing unggul dua game atas Jazz. LeBron James mencetak 23 angka dan memasukkan 12 rebound, menorehkan “double-double” ke-23nya musim ini untuk memimpin Cleveland. Kyrie Irving memasukkan 15 angka dan Kevin Love menambahi 12 angka. Cleveland (47-19) mencatatkan kemenangan ketiga secara beruntun dan enam kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir sebelum kalah dari Jazz. Cavaliers terpuruk akibat tembakan perimeter yang buruk, hanya memasukkan 23,8 persen dari seluruh lem-

Monfils lolos ke putaran empat setelah mengalahkan unggulan 13 asal Spanyol Albert Ramos Vinolas 6-1 6-3. Pada pertandingan lainnya unggulan 12 Milos Raonic dari Kanada menang 6-3 3-0 atas petenis Australia Bernard Tomic yang mengundurkan diri pada set kedua karena cedera. Raonic pada putaran empat akan menantang unggulan keenam asal Ceko Tomas Berdych, yang menyingkirkan petenis Kroasia Borna Coric 6-1 7-6 (3). Unggulan kedelapan Richard Gasquet dari Prancis juga lolos ke putaran empat setelah mengalahkan pemain Ukraina Alexandr Dolgopolov 2-6 6-2 6-1. (ant)

Suluh Indonesia/ap

BEREBUT BOLA - Pemain sepak bola dari Newcastle United, Jack Colback (kiri) dan pemain sepak bola dari Leicester City Riyad Mahrez (kanan) terlibat dalam perebutan bola di udara dalam laga pertandingan Liga Inggris antara Leicester City dan Newcastle United di Stadion King Power di Leicester , Inggris , Senin, 14 Maret, 2016.

Hood Bantu Jazz Taklukkan Cavaliers paran tiga angka mereka, sepuluh keberhasilan dari 42 tembakan. “Kami memiliki peluang kami,” kata James. “Kami terlalu banyak melakukan kesalahan pada lemparan dari luar area tiga angka pada malam ini dan tidak memperbaikinya. Mereka melakukan pekerjaan hebat dengan memaksimalkan kesalahan-kesalahan kami.” Cleveland terlihat melaju cepat meninggalkan Jazz pada awal kuarter pertama, mencatatkan keunggulan 11-4 melalui “alley-oop dunk” dari James. Utah dengan cepat memberi perlawanan balik. Mack memasukkan tembakan tiga angka dan Rudy Gobert menindak lanjutinya dengan permainan tiga angka untuk memicu laju 13-2. Favors dan Hood menutup laju timnya dengan sepasang angka beruntun untuk membuat Jazz memimpin 19-15. Utah membangun keunggulan lima angka pada kuarter itu setelah Raul Neto memasukkan lemparan

tiga angka untuk mengubah skor menjadi 26-21. Cavs mempercepat lajunya pada awal kuarter kedua dan unggul 35-34 ketika Irving menggebrak untuk melakukan layup. Hood membalasnya dengan sepasang lemparan untuk membantu Jazz kembali unggul 40-35. Ia hanya melakukan pemanasan. Hood memasukkan lemparan tiga angka dan memberi umpan kepada mack untuk lemparan tiga angka lainnya untuk membawa Utah memimpin 48-42 dengan 29,9 detik tersisa sebelum turun minum. Tembakan tiga angka ketiganya mendorong Jazz bertambah unggul menjadi 53-44 pada awal kuarter ketiga. “Saya benar-benar berpikir Rodney melakukan apa yang dilakukan Rodney,” kata pelatih Jazz Quin Snyder. “Saya tidak yakin ia menyadarinya. Ia tidak memburu tembakan-tembakan. Ia benar-benar agresif sewaktu ia memiliki peluang.” Utah unggul 61-52 setelah tembakan tiga angka keempat dari Hood,

ketika Cavaliers akhir berupaya bangkit. Cleveland menggunakan laju 14-3 — yang ditutup dengan raihan tiga angka beruntun dari Channing Frye dan James — untuk kembali berbalik memimpin 66-64 pada akhir kuarter ketiga. Hal itu tidak berlangsung lama. Lyles mengambil alih pada kuarter keempat. Ia memasukkan lemparan tiga angka sebanyak dua kali secara beruntun untuk membawa Utah kembali unggul. Hal itu memicu laju 16-2 yang membantu Jazz menjauhkan diri. Joe Ingles menutup laju timnya dengan lemparan tiga angka lainnya, membawa Utah memimpin 8673 dengan waktu tersisa 4:41. Lyles memasukkan sepuluh angka pada kuarter itu sebelum dikeluarkan karena melakukan pelanggaran keras kepada Frye dengan 3:57 waktu tersisa. Frye juga dikeluarkan setelah dinilai melakukan technical foul kedua. “Trey Lyles merupakan sosok besar — memasukkan tiga angka,

menuju ring basket,” kata Hood. “Ia menciptakan sejumlah separasi. Kami benar-benar merupakan tim yang bagus saat bertahan, maka kami memerlukan sejumlah perhentian ketika kami memerlukan mereka. Ini merupakan hal besar bagi kami.” Bangkit pada kuarter keempat terlihat mustahil bagi Cleveland, karena mereka tidak mampu mematahkan pertahanan Utah. Jazz memaksa Cavs menembak dari luar area tiga angka, dan hal itu menghancurkan Cleveland pada malam itu ketika tembakan-tembakan mereka tidak menghasilkan angka. Hal itu juga merusak peluang Cavs mencatatkan laju 4-0 pada laju tandang mereka di Wilayah Barat. “Hal ini memberikan rasa yang buruk di mulut Anda, secara alami,” kata Love. “Ini pahit. Kami menginginkan (laju) 4-0, namun tiga (kemenangan) dari empat penampilan tandang di mana kami memainkan dua kemenangan tidak buruk. Kami mencari kesempurnaan. Kami selalu ingin lebih baik.”(ant)

JAKARTA

PASANG IKLAN

CEPAT LAKU Hanya

Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771

(021) 5357602

Pasang Iklan Baris

Rp. 50.000 (10 Baris - 10x Tayang) Hubungi

G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 16 Maret 2016

MCK Minim

Pemkot Kucurkan Rp 4,6 Miliar SUKABUMI - Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengucurkan anggaran sebesar Rp4,6 miliar untuk membangun 18 sarana mandi, cuci dan kakus di beberapa lokasi. ‘’Anggaran yang dikucurkan oleh pemkot itu merupakan bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI,” kata Kepala Seksi Prasarana Permukiman Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman (Distarumkim) Kota Sukabumi¥ Syaifier Saman Daway di Sukabumi, kemarin. Menurutnya, pembangunan MCK tersebut bertujuan untuk meningkatkan pel-

ayanan sanitasi kepada masyarakat dan saat ini masih dalam tahap perencanaan DED (Detail Engineering Design) dan ditargetkan selesai pada akhir Maret ini dan pada April pembangunan fisik MCK tersebut sudah bisa dilaksanakan. MCK tersebut akan dibangun di 15 keluraha yakni di Kelurahan Benteng, Sukakarya dan Dayeuh Luhur (Kecamatan Warudoyong), Kelurahan Limus Nunggal, Singdang Palay dan Babakan (Kecamatan Cibeureum), Kelurahan Karang Tengah dan Karamat (Kecamatan Gunung Puyuh), Kelurahan Tipar dan Gedong Panjang (Kecamatan

Citamiang). Kemudian di Kelurahan Baros dan Jayaraksa (Kecamatan Baros), Kelurahan Cikole dan Cisarua (Kecamatan Cikole), serta Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu. “Kami juga sudah melakukan sosialisasi dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk turut membantu dan mengawasi pembangunan sarana umum ini,” katanya. Syaifier mengatakan untuk pembangunan MCK tersebut tidak ada dana pendamping sebesar 10 persen dari pemerintah daerah, karena memberatkan pemerintah daerah. (ant)

HIV/AIDS

Suluh Indonesia/ant

Jangkiti Tiga Balita Tulungagung TULUNGAGUNG - Tiga balita di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dinyatakan positif mengidap penyakit HIV/AIDS yang diduga penularan berasal dari orang tuanya, sejak masih dalam kandungan. ‘’Tiga ODHA (orang dengan HIV/AIDS) berusia balita ini saat ini terus dalam pengawasan tim VCT (voluntary counselling and testing) RSUD dr Iskak,” kata Kasi Informsi dan Pemasaran RSUD dr Iskak, Tulungagung Mochammad Rifai di Tulungagung, kemarin.

Rifai tak banyak menjelaskan kondisi balita berstatus ODHA tersebut. Ia hanya mengatakan, pemantauan kesehatan terus dilakukan termasuk pemberian obat untuk mempertahankan/ meningkatkan sistem imunitas penderita. Ketiga balita itu diyakini bisa terinfeksi HIV/AIDS karena tertular dari orang tua yang memang sebelumnya sudah menjadi ODHA. ‘’Sama seperti ibu rumah tangga, anakanak menjadi kelompok risiko tidak langsung penderita HIV/

AIDS karena tertular dari penyakit yang lebih dulu mengidap orang tuanya,” jelas Rifai. Hingga saat ini, kata dia, jumlah ODHA yang tercatat di klinik VCT RSUD dr Iskak Tulungagung tercatat sebanyak 1307 jiwa. Khusus Maret ini, kata dia, sudah ditemukan 13 ODHA baru. Sedangkan dua ODHA lama meninggal dunia karena kondisinya sudah parah. ‘’Untuk ODHA baru Maret 13 jiwa dan Februari 20 jiwa,” ujarnya. (ant)

BANJIR BANDANG - Satu perkampungan terisolir karena banjir bandang Sungai Citalahab yang terjadi di Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat, kemarin. Pada bulan Maret 2016 ini, banjir bandang di Sungai Citalahab atau Sungai Cimenga sudah dua kali terjadi dan merendam puluhan hektar lahan persawahan.

DBD di NTB

11 Warga Meninggal MATARAM - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat drg Eka Junaedi menyebutkan 11 warga di daerah itu dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit demam berdarah dengue (DBD). ‘’Dari data yang kita miliki sampai 14 Maret 2016 jumlah pasien DBD di NTB tercatat 1.020 orang dan enam di antaranya meninggal dunia,” kata

Eka Junaedi di Mataram, kemarin. Ia menjelaskan, dari jumlah kasus DBD itu terbanyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur dengan 291 kasus dan enam orang dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya kota Mataram 241 kasus dua orang meninggal dunia. Kemudian, Kabupaten Bima 83 kasus, Kabupaten

Lombok Barat 82 kasus dan dua orang meninggal dunia, Kabupaten Sumbawa 157 kasus, Kabupaten Dompu 50 kasus, kabupaten Lombok Tengah 35 kasus, Kabupaten Lombok Utara 33 kasus, Kabupaten Sumbawa Barat 30 kasus, Kota Bima 18 kasus dan satu orang meninggal dunia. ‘’Dari 10 kabupaten/kota di NTB, ada empat daerah yang warganya

dinyatakan meninggal dunia akibat DBD,” ujarnya. Menurut dia, 11 warga yang dinyatakan meninggal dunia tersebut sesungguhnya sudah mendapat penanganan medis. Namun, karena terlambat dibawa menuju rumah sakit akhirnya nyawa mereka tidak bisa tertolong, mengingat kondisinya yang sudah terlalu parah (ant).

103 Koperasi Terancam Bubar DENPASAR - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Denpasar menyebutkan sebanyak 103 koperasi di kota itu terancam bubar karena dinilai berkinerja tidak sehat. ‘’Mereka tidak pernah RAT (rapat anggota tahunan), kami bina dulu, kami tegur lisan dan tertulis dan jalan terakhir memang dibubar-

kan,” kata Kadiskop dan UMKM Pemkot Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena di Denpasar, kemarin. Saat ini, di Ibu Kota Provinsi Bali itu tercatat ada 1.090 koperasi dengan sebagian besar masih tergolong sehat. Sedangkan yang tidak sehat, pihaknya menyurati kop-

Suluh Indonesia/ant

SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk

Pengairan di Banyuwangi

Dialokasikan Rp 176 Miliar mana air yang tertampung akan digunakan sebagai sumber irigasi pertanian warga setempat,” katanya. Dengan embung-embung ini, katanya, daerah yang potensi rawan kekurangan air akan tetap bisa melakukan aktivitas pertanian saat musim kemarau. Lokasinya antara lain di Kecamatan Kalipuro, Songgon, Kalibaru dan Tegaldlimo yang sering kesulitan air saat musim hujan selesai. Selain embung, lanjut Guntur, juga akan dibangun tujuh bendung. Tujuannya untuk menaikkan debit air sungai

agar bisa dialirkan ke daerah irigasi. ‘’Bendung ini akan dibangun di sungai-sungai besar yang tersebar di seluruh Banyuwangi, yaitu di Kecamatan Pesanggaran, Purwoharjo, Tegaldlimo, Srono, Siliragung, dan Kabat,” kata dia. Adapun untuk saluran irigasi, lanjut dia, Pemkab Banyuwangi akan membangunnya sepanjang 137 kilometer. Rinciannya 120 Km saluran irigasi tersier, 5 Km saluran irigasi sekunder dan 12 kilometer saluran irigasi primer. (ant)

Pemkab Muratara

Larang Warga Tangkap Ikan MUSIRAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, dalam waktu dekat membuat peraturan daerah tentang larangan menangkap ikan sungai dengan cara meracun dan lainnya, untuk melestarikan jenis ikan-ikan yang semakin langka. KAdis Pertanian dan Perternakan Kabupaten Musirawas Utara Iliyas mengatakan sebelum membuat perda tersebut pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menangkap ikan menggunakan berbagai jenis racun dan alat terlarang lainnya. Untuk mencegah banyakn-

ya penangkapan ikan di Sungai Rawas secara ilegal yang dilakukan masyarakat, maka pihaknya mengusulkan membuat Perda ilegal fishing. Selama ini masyarakat menangkap ikan menggunakan racun, bahan peledak, strum, tuba dan cara penangkapan ikan dengan cara yang salah lain nya, sehingga populasi ikan sungai semakin habis, terutama jenis ikan putih, patin, banung dan sejumlah jenis udang sungai. Untuk menyelamatkan ikan dan udang sungai itu, maka pemerintah daerah berupaya membuat Perda khusus ilagl

fishing, namun sebelumnya akan dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat diperbolehkan menangkap ikan dengan cara menggunakan jala, jaring dan memancing, selain itu akan dilarang dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanki hukum. ;;Sebelum perda itu diajukan ke DPRD kita akan mengundang para camat, Kapolsek dan sejumlah tokoh masyarakat, tujuannya Perda ilegal fishing tersebut yakni larangan penangkapan ikan disungai dengan menggunakan bahan peledak, setrum, tuba. (ant)

memberikan pelatihan dan pembinaan kepada jajaran pengurus dan manajerial. Ia mengklaim bahwa sudah ada sekitar 300 manajer koperasi di Denpasar yang sudah menjalani uji kompetensi sebagai salah satu syarat menunjukkan kinerja koperasi dari segi sumber daya manusia. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM

BANJIR BANDUNG - Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan (tengah), berfoto bersama pengungsi bencana banjir Bandung Selatan di Kantor Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin.

BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengalokasikan dana Rp176 miliar untuk infrastruktur pendukung pengairan berupa pembangunan 13 embung, irigasi 137 kilometer, tujuh bendung dan tempat penampungan air di sungai. KadisPekerjaan Umum Pengairan Banyuwangi Guntur Priambodo di Banyuwangi, kemarin mengatakan, tahun ini pihaknya membangun 13 embung di daerah yang berpotensi kekurangan air. ‘’Embung ini berfungsi menampung kelebihan air saat musim hujan, di

erasi tersebut agar segera melakukan RAT. RAT, kata dia, merupakan salah satu syarat untuk menunjukkan akuntabilitas lembaga. ‘’Kalau tidak RAT, anggota juga harus memberikan teguran kepada pengurus,” imbuh Erwin. Untuk menjamin kinerja baik dari koperasi, pemerintah

Bunda Norma

yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629