Edisi 10 Maret 2017 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Jumat, 10 Maret 2017

No. 50 tahun XI

Pengemban Pengamal Pancasila

Bank Mandiri Dibobol JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari PT Bank Mandiri (Tbk) kepada PT Central Stell Indonesia. “Sudah ditetapkan dua tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum di Jakarta, kemarin. Kedua tersangka itu, Mulyadi Supardi alias Hua Ping atau A Ping (MS alias HP) pekerjaan karyawan swasta dan Erika Widiyanti Liong (EWL), Direktur PT Cental Stell Indonesia. Penetapan tersangka terhadap MS berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-18/F.2/ Fd.1/02/2017 tanggal 21 Februari 2017. Lalu, tersangka EWL jabatan Direktur

PT. Central Stell Indonesia berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-19 /F.2/Fd.1/02/2017 tanggal 21 Februari 2017. Sebelumnya, penyidik JAM Pidsus memeriksa tiga saksi, yakni, Tan Le Ciaw, Ivan Wijaya, dan Liem Khai Tjen alias Athai. Dalam pemeriksaan, saksi Tan Le Ciaw menyebutkan yang bersangkutan selaku pemegang saham 15 persen di PT Central Stell Indonesia pernah menerima aliran dana melalui tersangka “MS alias HP atau Aping” atas pembayaran hutang dari PT Central Stell Indonesia. Saksi Ivan Wijaya menerangkan mengenai pengelolaan kas kecil (pengelolaan keuangan) di PT Central Stell Indonesia. (ant)

Suluh Indonesia/ant

MENGUNGSI DARI BANJIR - Warga membawa barang bawaan menggunakan perahu ketika akan mengungsi dari banjir luapan sungai Kampar yang merendam Desa Buluhcina, Kampar, Riau, kemarin. Sejumlah warga yang rumahnya terendam memilih untuk mengungsi.

Jaksa Ungkap

Uang E-KTP Dibagi di Ruang Novanto

Suluh Indonesia/ant

AKSI DUKUNG KPK - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo (ketiga kiri) menerima kaos dukungan untuk KPK dari perwakilan BEM se-Jabodetabek dan Banten saat aksi BEM di depan gedung KPK, Jakarta, kemarin. BEM mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus megakorupsi proyek e-KTP.

JAKARTA - Meski anggaran proyek e-KTP belum diketok, pembagian uang di DPR telah dilakukan. Para anggota Dewan itu menerima uang dari pengusaha bernama Andi Agustinus atau Andi Narogong. “Pada sekira bulan September-Oktober 2010 di ruang kerja Mustoko Weni di gedung DPR, Andi Narogong memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik),” kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaannya di Tipikor Jakarta, kemarin. Di ruang kerja Mustoko

Weni itu, Andi Narogong membagikan uang untuk Anas Urbaningrum, Arief Wibowo, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar Sudarsa, Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi, dan Teguh Djuwarno. Selain itu, Andi kembali membagikan uang di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 gedung DPR dan di ruang kerja Mustoko Weni. Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 gedung DPR dan di ruang kerja Mustoko Weni, selanjutnya Andi Narogong beberapa kali juga memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Badan Anggaran DPR Melchias Mar-

cus Mekeng selaku Ketua Banggar sejumlah USD 1,4 juta dan kepada 2 Wakil Ketua Banggar, yaitu Mirwan Amir, Olly Dondokambey, masingmasing USD 1,2 juta serta Tamsil Linrung sejumlah USD 700 ribu,” kata jaksa KPK. Tak hanya itu, saat masa reses pada Oktober 2010, Andi Narogong kembali membagibagikan uang. Saat itu, Andi memberikan uang kepada Arief Wibowo sebesar USD 50 ribu untuk dibagikan kepada seluruh anggota Komisi II DPR. “Dengan rincian, Ketua Komisi II DPR sejumlah USD 30 ribu, 3 orang Wakil Ketua Komisi II DPR masing-masing USD 20 ribu, 9 orang Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) pada Komisi II DPR masing-masing USD 15 ribu, dan 37 orang anggota

Komisi II DPR masing-masing antara USD 5 ribu sampai USD 10 ribu,” kata jaksa KPK. Dalam perkara itu, KPK menyebut 2 terdakwa, yaitu Irman dan Sugiharto, melakukan korupsi bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku SekjenKemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011. Namun sejauh ini, nama-nama selain 2 terdakwa itu belum jadi tersangka. (kmb)

Uang e-KTP Mengalir ke Partai

Setya Novanto Berharap Partai Golkar Solid KETUA DPR RI merangkap Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku prihatin tuduhan dirinya yang diduga ikut menerima uang suap dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Ia mengaku khawatir kasus ini dapat berimbas pada partai yang dipimpinnya. Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini juga menegaskan tidak ada perpecahan dalam tubuh internal Golkar akibat adanya kasus itu. “Nggak ada perpecahan, tapi perlu saya jelaskan kepada seluruh DPD saya di Indonesia bahwa Golkar tidak pernah menerima sepeser pun, diharapkan semuanya tetap solid dan kuat,” katany-

adi Jakarta, kemarin. Ia berharap semua kader partainya tabah dan tetap solid menghadapi situasi ini. Novanto juga berharap perkara hukum yang menyeret-nyeret namanya ini bisa diselesaikan. “Ya itulah yang saya agak prihatin. Ini kita dengan situasi yang baik-baik ternyata ada masalah,” katanya.

Dia juga memastikan Golkar tidak pernah menerima aliran dana sebesar Rp 150 miliar seperti yang disebut dalam dakwaan sidang. “Saya sampaikan, apa betul Golkar terima Rp150 miliar? Saya bilang itu durhaka, saya demi Allah, kepada kader Golkar saya tidak pernah terima apapun,” kata Novanto. Novanto menegaskan pertemuan dengan bekas bendahara umum PD M Nazaruddin, bekas ketua fraksi PD di DPR Anas Urbaningrum dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong sama sekali tidak benar. “Meskipun mengetahui ada edaran sehingga saya sempat membaca dan saya sampaikan apa yang disampaikan saudara Nazar, pertemuan saya dengan Anas, Nazaruddin dan Andi adalah tidak benar. Bahkan, menyampaikan e-KTP, bahkan saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari e-KTP,” tegasnya. Penegasan Setya Novanto membantah surat dakwaan atas dua terdakwa kasus korupsi e-KTP yaitu Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, serta Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen. Dakwaan dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017) kemarin. Dalam dakwaan itu, Jaksa KPK Eva Yusatisiana yang membacakan surat dakwaan juga menyebut Andi . (har)

Suluh Indonesia/ant

PRESIDEN TERIMA SBY - Presiden Joko Widodo (kiri) menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta, kemarin. Berbagai isu politik terkini dibicarakan dalam pertemuan kedua tokoh ini.

Jokowi Setuju

Transisi Politik Harus Ditradisikan JAKARTA - Presiden Joko Widodo setuju dengan pendapat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang transisi politik yang baik antar-pemerintahan sehingga bisa menjadi tradisi bangsa Indonesia ke depan. Dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan mantan Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang sempat disinggung soal indahnya transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi. “Pak SBY sudah menyampaikan bahwa transi-

si politik dari presiden sebelumnya ke berikutnya harus ditradisikan,” kata Jokowi. Namun Jokowi juga menyoroti tentang pentingnya budaya estafet pembangunan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan yang meneruskan. “Budaya estafet harus kita miliki sehingga kita tidak memulai terus dari awal. Itu yang harus kita tradisikan,” katanya. Menurut dia, jika Indonesia memiliki tradisi estafet pembangunan maka negara ini akan lebih gampang untuk mencapai ti-

tik target bagi kebaikan rakyat dan negara. SBY yang siang itu duduk berdampingan dengan Presiden Joko Widodo di veranda Istana Merdeka merasa bersyukur atas kesempatan untuk dapat bertemu dengan Kepala Negara. SBY sendiri tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 12.05 WIB dengan didampingi oleh mantan Menkopolhukam Djoko Suyanto. Kedatangan keduanya disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selang beber-

apa menit, Presiden Joko Widodo tiba di Istana Merdeka dan langsung menyambut serta menyalaminya dengan hangat. Usai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengajak SBY untuk berbincang sejenak di halaman veranda Istana Merdeka. Aktivitas veranda talk ini biasanya dilakukan untuk menunjukkan persahabatan dan kedekatan antara Presiden dengan tamunya. Keduanya berbincang sambil menyeruput teh. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Jumat 10 Maret 2017

2

PNS DKI Jakarta

Harus Netral JAKARTA - Menyikapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang berlangsung ke putaran kedua, Sekda DKI Jakarta, Saefullah kembali mengingatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tetap menjaga netralitas. “Kita Aparatur Sipil Negara (ASN), ini posisinya netral dan harus menjaga netralitas,” kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, dimanapun tempat bertugas, ASN harus melaksanakan apa yang menjadi amanat UU. Untuk diketahui, ketentuan netralitas PNS dalam Pilkada telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sesuai Pasal 4 angka 15, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil. Larangan memberikan dukungan diberlakukan baik dalam bentuk kampanye atau penggunaan fasilitas dan jabatan. Sekda DKI Jakarta, Saeful-

lah mengaku belum menemukan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS terkait netralitas selama musim Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI tahun 2017. “Sampai saat ini saya belum melihat ada PNS DKI yang melanggar PP tentang disiplin PNS,” katanya saat membuka acara diskusi panel dengan tema Menjaga Netralitas PNS DKI dalam Pilkada. Saefullah juga menyampaikan telah membuat surat edaran agar PNS DKI bersikap netral selama Pilgub DKI 2017. Diharapkan hingga akhir pelaksanaan pilgub tidak ada PNS yang mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. “Plt Gubernur dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan agar tetap netral. Bahkan kami juga sudah mendeklarasikan ini di Monas untuk berkomitmen PNS DKI netral,” katanya.

Kilas 141 Ranmor Terjaring Operasi OPERASI Lintas Jaya yang digelar di Jl Perintis Kemerdekaan, Pulogadung, Jakarta Timur, berhasil menjaring 141 kendaraan bermotor. Operasi ini melibatkan sekitar 50 petugas gabungan dari unsur Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Garnisun, Denpom TNI AD dan Satlantas Jakarta Timur. Kasi Operasi Sudin Perhubungan Jakarta Timur, Slamet Dahlan mengatakan, razia gabungan dilakukan karena banyak kendaraan yang masih melakukan pelanggaran. Tidak hanya angkutan umum atau angkutan barang namun juga kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor. Slamet mengatakan, operasi gabungan ini untuk menindak kendaraan yang melanggar lalu lintas. Ternyata memang masih banyak yang melanggar dan mereka tidak jera juga. Dalam operasi ini, sambung Slamet, sebanyak 126 kendaraan ditilang dan 15 angkutan disetop operasi lantaran tidak memiliki surat-surat lengkap. Razia ini sempat diwarnai adu mulut, ketika sejumlah sopir terjaring operasi. (kmb)

Pulogadung Direvitalisasi

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum setempat akan memberi bimbingan teknis kepada seluruh petugas pemungutan suara menjelang hari pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. “Bersama dengan KPU DKI Jakarta, kami bersepakat untuk memberikan bimbingan teknis secara terpadu di seluruh wilayah ibu kota, sehingga seluruh petugas KPPS betul-betul memahami aturan, mieslnya mngenai suratketerangan untuk mencoblos,” ujar Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama pada 15 Februari 2017, tercatat sebanyak 84.591 surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

RENCANA PENUTUPAN PERLINTASAN KERETA API - Sejumlah kendaraan berhenti diperlintasan kereta api jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, kemarin. Pemerintah berencana menutup beberapa tempat perlintasan, yaitu jalan Pejompongan, perlintasan Pasar Minggu, perlintasan TB Simatupang dan perlintasan Pondok Kopi. Penutupan perlintasan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran perjalanan Kereta Api.

Dewan Minta

UNBK Dipersiapkan Lebih Matang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong agar persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bisa dipersiapkan dengan matang. Terlebih tahun ini pertama kali dilaksanakan 100 persen di tingkat SMP dan SMA. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali mengapresiasi terselenggaranya UNBK 100 persen tahun ini. Diharapkan pelaksanannya berjalan dengan lancar, mengingat baru pertama kali dilaksanakan hingga 100 persen. “Sarana pendukungnya harus disiapkan dengan matang, nanti kami akan tanya ke Dinas

Pendidikan untuk kesiapan,” katanya di Jakarta, kemarin. Sarana yang harus disiapkan tidak hanya komputer, tetapi juga sarana pendukung lainnya seperti listrik dan internet. Selain itu juga sumber daya manusia (SDM) baik siswa dan guru juga harus siap dalam menjalankan UNBK. “Kami akan pastikan

untuk semua sarananya. Kelancaran harus ada jaminan dari Dinas Pendidikan, bisa belajar dari pengalaman pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya. Seperti diketahui pada tahun ini DKI menggelar UNBK 100 persen untuk tingkat SMP dan SMA. Sementara untuk pelaksanaan UN tingkat SD, menggunakan sistem Ujian Sekolah Berstandar Daerah (USBD). Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan tahun ini akan menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 100 persen. Tahun sebelumnya masih ada beberapa

PASCA pengalihan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ke Terminal Terpadu Pulogebang, Terminal Pulogadung, Jakarta Timur, akan direvitalisasi setelah proses pengkajian rampung. Kepala UP Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Mohammad Faisol mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan adanya kajian lahan terminal seluas 3,6 hektare tersebut.Saat ini area Terminal Pulogadung hanya untuk angkutan dalam kota. Selain itu, sebagian lahan dimanfaatkan untuk pengandangan kendaraan hasil razia. Dijelaskan Faisol, terhadap sekitar 80 tenaga kerja yang selama ini bertugas di terminal AKAP sudah dialihkan untuk membantu pengamanan kendaraan yang disetop operasi. Menurutnya, di area Terminal Pulogadung nantinya akan dibangun sarana hunian serta fasilitas park and ride. Perlu kajian transit oriented development sebelum direvitalisasi. Saat ini sudah kita ajukan, proses kajiannya kalau disetujui sekitar tiga bulan. (kmb)

sekolah yang menggelar UN secara secara konvensional. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adriyanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan UNBK tahun ini. “Ujian nasional di DKI Jakarta tahun ini sudah 100 persen UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Jadi seluruhnya akan menggunakan komputer,” kata Sopan. Pelaksanaan UNBK ini berlaku di jenjang sekolah yakni tingkat SMP dan SMA. Sopan memastikan seluruh perangkat mulai dari komputer hingga internet akan dipersiapkan secara

matang. Sehingga diharapkan saat pelaksanaannya tidak ada kendala. “Komputer sudah ada, yang belum punya bisa disubsudi dari sekolah lain. Intinya kami di 2017 sudah UNBK semua. Internet juga tidak ada masalah, setiap sekolah kapasitasnya sudah dinaikkan untuk menunjang UNBK,” tegasnya. Masing-masing sekolah telah memberikan pelatihan kepada siswa untuk pelaksanaan UNBK. Telah dilakukan beberapa kali try out menggunakan komputer agar siswa terbiasa menggunakan komputer untuk menjawab soal-soal. (kmb)

Jelang Putaran Kedua

KPPS Ikut Serta Bimbingan Teknis

Suluh Indonesia/ant

GELAR PERKARA KASUS PANDAWA GRUP - Sejumlah tersangka dan barang bukti kasus dugaan penipuan oleh Pandawa Grup diperlihatkan ke media di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menyita 28 unit mobil, 20 unit sepeda motor dan 12 SHM sertifikat dari 22 orang tersangka kelompok Pandawa Grup dalam perkembangan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, perbankan, perdagangan dan tindak pidana pencucian uang.

Demi Loloskan Kredit

Debitur Suap Oknum Bank JAKARTA - Tersangka D yang merupakan manajer representatif sebuah bank disuap sebesar Rp700 juta untuk meloloskan permohonan kredit modal kerja (KMK) PT Rockit Aldeway yang diajukan tersangka HS. “Tersangka D dikirimi uang Rp700 juta agar permohonan HS disetujui,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya, di Kantor Bareskrim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, Agung tidak menyebutkan nama bank tempat D bekerja. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri menangkap dua orang tersangka kasus tindak pidana pembobolan dana kredit dari bank dengan tersangka HS sebagai pihak yang berperan mengajukan kredit ke bank dan D sebagai manajer representatif bank. HS diketahui dulunya pernah bekerja di bank tersebut. Agung mengatakan kasus ini berawal dari tersangka HS

mengajukan permohonan kredit modal kerja (KMK) atas PT Rockit Aldeway kepada tujuh perbankan swasta dan pemerintah. PT Rockit Aldeway diketahui merupakan perusahaan perdagangan batu pecah atau batu split di kawasan Jakarta. Dalam pengajuan kredit ke perbankan tersebut, HS melampirkan sejumlah dokumen pendukung dan agunan. Setelah itu, seharusnya manajer representatif bank mengecek kebenaran dokumen. (kmb)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum setempat akan memberi bimbingan teknis kepada seluruh petugas pemungutan suara menjelang hari pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. ‘’Bersama dengan KPU DKI Jakarta, kami bersepakat untuk memberikan bimbingan teknis secara terpadu di seluruh wilayah ibu kota, sehingga seluruh petugas KPPS betul-betul memahami aturan, mieslnya mngenai suratketerangan untuk mencoblos,” ujar Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Jakarta, kemarin. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama pada 15 Februari 2017, tercatat sebanyak 84.591 surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Sumarsono mengatakan, surat keterangan itu dapat digunakan sebagai alat bukti bagi warga untuk dapat melakukan pencoblosan, tetapi harus disertai dengan Kartu Keluarga (KK). “Jadi, kalau ada warga yang bawa surat keterangan tapi tidak membawa KK dan ditolak oleh petugas, itu memang sudah menjadi aturan,” kata Sumarsono. Menurut dia, pada pilkada putaran pertama, terjadi berbagai perbedaan penafsiran atas pedoman petunjuk dan prosedur di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari pencoblosan. “Oleh karena itu, bersama dengan KPU DKI Jakarta, kami bersepakat untuk memberikan bimbingan teknis secara terpadu di seluruh wilayah ibu kota, sehingga seluruh petugas KPPS betul-betul memahami aturan itu,” ujar Sumarsono. Petugas baru Terlebih, dia menuturkan dalam pelaksanaan putaran kedua nanti akan ada banyak petugas baru. “Kami tidak mau ambil resiko. Kami akan turun ke lapangan dan melakukan sosialisasi sekaligus memberikan bimbingan teknis kepada seluruh petugas,” tutur Sumarsono. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubenur DKI Jakarta yang lolos ke putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Masa kampanye putaran kedua dimulai pada 7 Maret hingga 15 April 2017. Kemudian dilanjutkan dengan masa tenang hingga 18 April 2017. Sedangkan hari pencoblosan, 19 April 2017. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Jumat 10 Maret 2017

3

Adnan Anwar :

Islam Indonesia Menginspirasi Negara Lain PENELITI dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Dr Adnan Anwar menilai Islam Indonesia menginspirasi negara lain di dalam membangun hubungan antaragama maupun hubungan antara agama dan negara. Islam moderat yang berkembang di Indonesia menurut Adnan terbukti mampu membangun konstruksi antaragama dalam perspektif NKRI, bukan negara Islam meski mayoritas, sekitar 80 persen, penduduk negara ini beragama Islam. “Kemampuan Indonesia untuk membangun suatu sistem solidaritas antaragama dan suatu sistem perlindungan terhadap minoritas sehingga bisa duduk bersama dan bisa berdialog itu jarang terjadi,” kata Adnan di Jakarta, kemarin.

Fakta itulah menurut dia yang membuat banyak negara internasional terinspirasi dan ingin belajar Islam moderat dari Indonesia untuk membangun perdamaian di negara masingmasing. Adnan mencontohkan, belakangan ini di setiap forum pertemuan internasional ulama, baik yang diselenggarakan NU atau lembaga lain, hampir seluruh perwakilan negara Timur Tengah dan Eropa selalu hadir. “Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini luar biasa. Sesuatu yang menurut mereka menarik untuk dipelajari,” kata Adnan yang pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen PBNU itu. Bahkan, kata dia, atas permintaan banyak negara di Timteng NU sudah membuka cabang di beberapa negara seperti Afghanistan, India, dan Pakistan, juga beberapa negara di Afrika Utara. “Itu fakta bahwa mereka benar-benar ingin meniru Indonesia dalam memelihara keru-kunan dan kedamaian hidup bernegara,” katanya. Dikatakannya bahwa Indonesia dengan keragaman yang dimiliki sudah mempraktikkan sebagai negara “darussalam” atau negara yang aman dan itu menjadi modal untuk membangun peradaban. (ant)

Suluh Indonesia/ant

SIDANG KORUPSI PENGADAAN E-KTP - Terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman (kanan) dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto (kedua kanan) menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

DPD Usulkan

KPU-Bawaslu Buat Laporan JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan dalam Rancangan UndangUndang Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu memberikan laporan kerjanya kepada DPR, DPD, dan Presiden, kata Ketua Komite I DPR Ahmad Muqowam. “Dalam menjalankan fungsi DPD dalam hal pengawasan pelaksanaan UU maka DPD

mengusulkan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada DPR, DPD dan Presiden,” kata Muqowam dalam Rapat Paripurna DPR, Gedung Nusantara V, Jakarta, kemarin. Hal itu disampaikannya terkait laporan kerja Komite I DPD selama Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 di hadapan Rapat Paripurna DPD. Dia mengatakan Bawaslu

dan KPU menyampaikan laporan hasil kerja dan pengawasan kepada Presiden, DPR, dan DPD sesuai tahapan pemilu secara periodik dan berdasarkan kebutuhan. Selain itu Muqowam menjelaskan DPD juga mengusulkan penyusunan nomor urut calon tetap anggota DPD tidak menggunakan pola berdasarkan abjad. “Sistem berdasarkan abjad seakan ‘taken for grant-

ed’ seperti selama ini dilakukan. Hal ini terkait kepentingan memberi kesempatan yang sama dan kesederajatan bakal calon anggota DPD,” ujarnya. Dia mengatakan DPD mengusulkan metode sistem undian yang memberikan kesempatan kepada semua bakal calon untuk mendapatkan nomor yang sama. Hal itu menurut dia terkait yang dianggap nomor urut

strategis maupun nomor tidak strategis dalam surat suara. Muqowam juga menjelaskan bahwa DPD mengusulnan agar biaya kampanya untuk partai politik, calon perseorangan dan calon presiden dibiayai oleh negara secara proporsional dan mempertimbangkan asas keadilan. “Hal ini dalam rangka meningkatkan demokrasi, kesetaraan dalam politik,’’ jelasnya. (ant)

MK Sebut

KY Tak Dapat Mengawasi MK

Suluh Indonesia/ant

KORUPSI PENGADAAN ALAT BAKAMLA - Terdakwa pegawai PT Melati Technofo Indonesia, Muhammad Adami Okta (tengah) bergegas meninggalkan ruang usai menjalani sidang dakwaan kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan mekanisme pengawasan hakim konstitusi tidak termasuk ranah Komisi Yudisial terutama setelah ada putusan atas perkara pengujian Undang Undang Komisi Yudisial beberapa waktu lalu. “MK tidak dapat diawasi oleh KY, dengan kata lain KY didesain untuk mengawasi hakim pada lingkungan Mahkamah Agung dan tidak didesain untuk mengawasi MK,” kata Arief ketika memberikan ceramah kunci dalam diskusi publik di Jakarta, kemarin. Arief menyebutkan desakan supaya pengawasan terhadap hakim konstitusi bisa dilakukan kembali melalui KY. “Tapi

Penegak Hukum

Siap Jerat Korporasi JAKARTA - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) menyatakan para penegak hukum siap menjerat korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana. “Para penegak hukum menyatakan diri siap menjerat korporasi,” kata Hakim Agung yang juga Ketua Panitia Seminar Ikahi dengan “Menjerat Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Hukum”, Krisna Harahap di Jakarta, kemarin. Bagi Korporasi sendiri, kata dia, kehadiran Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentu saja dianggap tidak serta merta dapat menyelesaikan banyak keraguan, diantaranya menetapkan garis pemisah antara business judgement rule dan tindak pidana. Karena itu, Ikahi dalam memperingati HUT ke-64 menyelenggarakan seminar bertajuk “Menjerat Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Hukum” pada Selasa (21/3) mendatang di di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Seminar akan melibatkan 900 peserta yang terdiri dari para hakim agung, para hakim dari 4 lingkungan peradilan, para penyidik dan penuntut umum pada KPK dan Kejaksaan RI serta Polri, kata Ketua Seminar Prof Dr Krisna Harahap kepada Antara di Jakarta, Kamis. Seminar itu juga akan dihadiri oleh pengusaha, advokat, akademisi serta perwakilan dari Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Kemenkumham. Ia menyebutkan lima narasumber akan hadir dalam acara itu, yakni Mr Kevin R Feldies (US Attorney Departement of Justice), Prof DR Dwija Priyatno (Rektor Universitas Surya Kencana), Laode Muhammad Syarif SH LLM (Wakil Ketua KPK), Ir Hariyadi Sukamdani MM (Ketua Apindo) dan Prof DR Surya Jaya (dari Mahkamah Agung) akan menyampaikan makalahnya dalam seminar yang akan dipandu oleh Hakim Agung Syamsul Ma’arif LLM PhD tersebut. (ant)

di sisi lain ada salah kaprah mengenai kata pengawasan yang dikaitkan dengan lembaga peradilan,” kata Arief. Menurut Arief dalam UUD 1945 tidak dijumpai terminologi pengawasan terhadap hakim, namun sebagai gantinya adalah konsep menjaga. Lebih lanjut Arief mengatakan dua terminologi tersebut memiliki implikasi yang berbeda. Kata menjaga dikatakan Arief mengandung persepsi pencegahan dan koordinasi, sementara kata mengawasi memuat persepsi penindakan dan subordinasi. “Dalam hal ini hakim konstitusi haruslah dijaga kehormatannya, keluhuran martabatnya, serta perilakunya, bukan diawasi,” kata Arief.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari membenarkan bahwa berdasarkan putusan uji materi UU KY, KY tidak dapat mengawasi MK. “Tapi tetap harus ada upaya untuk menjaga para penjaga konstitusi ini karena tujuan akhirnya adalah bagaimana profesionalisme dan integritas menjadi modal terpenting bagi hakim,” pungkas Aidul. Untuk diketahuii, KY yang mengwasi lembaga peradilan tidak berdaya menghadapi arogansi MA, sehingga pengawasan atau rekomendasi terhadap pelanggarana oleh para hakim di pengadilan negeri sering tiodak direspon lembaga peradilan tetinggi ini. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Jumat 10 Maret 2017

4

Walikota Depok

Kukuhkan Satgas Saber Pungli DEPOK-Untuk mengurangi sekaligus sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberantas adanya praktik pungutan liar (pungli). Wali Kota Depok Mohammad Idris mengukuhkan Unit Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungli yang beranggotakan lintas instansi seperti, Pemerintah Kota Depok, kepolisian, kejaksaan, serta ahli dari UI. Mohammad Idris mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berperan aktif menjalankan pelayanan tanpa pungli, sesuai Standar Operasinal Prosedur (SOP) yang berlaku dalam undangundang. Karena itu, fungsi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus bisa memberikan kepuasan. “Indikator pelayanan yang baik dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat,” tegasnya, di aula lantai 5 Gedung Balaikota Depok, kemarin. Dikatakannya, penguku-

han ini merupakan bentuk komitmen pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 87/2016, tentang Satgas Saber Pungli yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungli dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah. Mohammad Idris menambahkan, Satgas Saber Pungli ini merupakan perwujudan dari reformasi di bidang hukum. Ini dilakukan sebagai langkah percepatan pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan, serta untuk pembangunan budaya hukum. Kepada pihak-pihak terkait, ia juga meminta untuk mensosialisasikan keberan Satgas Saber Pungli, sehingga warga dapat memahami sampai mana batas-batas yang dinamakan pungli. “Saya percaya tim Satgas Saber Pungli dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan terukur, dengan tanggung jawab dan kewenangannya. (jif)

Kilas

Suluh Indonesia/ant

SOSIALISASI KESEPAKATAN DAMAI – Polisi wanita (Polwan) Polres Metro Tangerang kota melakukan sosialisasi kesepakatan damai antara pengemudi angkutan umum dan pengemudi transportasi berbasis "online" di daerah Sangiang, Tangerang, Banten, kemarin. Pasca bentrokan Polres Metro Tangerang melakukan sosiaslisasi kesepakatan damai di sejumlah lokasi wilayah supaya menjaga ketertiban dan keamanan.

Longsor Lubang Peti

Pengkaderan Ulama PENGKADERAN ulama di kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai mandek. Hal ini lantaran tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan program tersebut. Sekretaris MUI Kota Tangsel, Abdul Rozak kemarin mengatakan, MUI Kota TangSel tak lagi melakukan pengkaderan dan pendidikan bagi calon ulama karena tidak adanya anggaran. Lebih lanjut Abdul Rozak mengatakan, program Pendidikan Dasar Ulama (PDU) yang terakhir berjalan di tahun 2014. Padahal menurut Rozak pengkaderan ulama menjadi penting untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara ditengah kemajemukan masyarakat Kota Tangsel. Rozak menambahkan MUI kota Tangsel berdasarkan perda hanya menerima dana Hibah Pemkot per 2 tahun sekali, jumlahnya juga belum ideal untuk menunjang kegiatan di MUI. Pada tahun 2015 MUI Tangsel meraih hibah sebesar Rp500-600 juta. (nov)

Lukai Tujuh Orang BOGOR - Longsor terjadi di kawasan Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor PT Antam (Persero) Tbk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga melukai tujuh orang karyawan kontraktor yang tengah melakukan penutupan lubang penambang emas tanpa izin atau PETI. “Ketujuh karyawan kontrak ini mengalami luka ringan, mereka berhasil diselamatkan dari longsor dan menjalani perawatan medis. Tiga masih dalam perawatan

dan empat orang sudah boleh pulang,” kata staf Humas PT Antam (Persero) Tbk, Bagus Purbananda di Bogor, kemarin. Lokasi longsor berada pada lubang PETI yang terdapat sekitar prasarana vertilasi di salah satu lokasi development tambang. PT Antam melakukan pembongkaran akses lubang PETI Rabu (8/3) kemarin. Dalam kegiatan pembongkaran tersebut terjadi insiden longsornya ‘stapling’ milik PETI yang menimpa tujuh

tenaga pihak ketiga, namun berhasil ditangani dan semua dinyatakan selamat. General Manager Antam UBPE Pongkor, I Gede Gunawan menyebutkan Antam berkomitmen untuk melaksanakan praktik penambangan yang baik, senantiasa terus dilakukan mulai dari penambangan, pengolahan, pengelolaan lingkungan dan tanggungjawab sosial. Kegiatan penutupan lubang PETI salah satu upaya

preventif menjaga keselamatan pertambangan. Kami terus mengimbau dan melakukan upaya penanganan PETI di tambang emas Pongkor,” katanya. Menurut Gede penambangan ilegal berbahaya baik bagi pelaku PETI atau gurandil yang selama ini melakukan praktek tambang secara liar, maupun bagi PT Antam. Keberadaan PETI muncul setelah PT Antam (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertamban-

gan Emas Pongkor (Antam UBPE) beroperasi di Kecamatan Nanggung sekitar tahun 1994. Sebelumnya, tidak ada aktivitas penambangan oleh siapapun di wilayah tersebut. Awalnya PETI beraktivitas secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi karena menyadari aktivitas yang dilakukan melanggar hukum. Sejak awal keberadaan PETI, mulai dilakukan penanganan dengan pendekatan keamanan. (ant)

Hari Musik Nasional

Kota Bogor

SEDIKITNYA 1000 musisi akan menghibur warga kota Tangerang Selatan (Tangsel), bulan April mendatang. Acara ini digelar dalam rangka memperingati hari musik nasional. Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (DPC PAPPRI) Kota Tangsel, Nita siregar kemarin mengatakan, hari musik nasional ditetapkan 9 maret namun konsernya akan digelar awal April. Lebih lanjut Nita mengatakan, pentas 1000 musisi rencananya akan menjadi agenda tahunan kota Tangsel dan digelar secara gratis bagi warga kota Tangsel. Kegiatan ini sambung Nita diharapkan dapat mendorong kota Tangsel menjadi Kota Musik Dunia. Semua pihak yang terkait akan dilibatkan, seperti Pemkot, insan musik, sekolah musik dan umum, komunitas berbagai aliran musik, baik modern maupun tradisional. (nov)

Dapat Bantuan Revitalisasi Pasar

Pemkot Perbaiki WALI KOTA Tangerang Arief R Wismansyah menyatakan perbaikan jalan rusak di daerah itu akan dilaksanakan setelah musim hujan selesai. Ia mengatakan, sejumlah jalan memang mengalami kerusakan akibat dari hujan dan volume kendaraan yang meningkat setiap waktunya. Laporan kerusakan jalan rusak tersebut pun telah diterimanya mulai dari laporan melalui LAKSA, laporan langsung maupun kepada camat dan lurah. Adapun jalan - jalan yang mengalami kerusakan seperti halnya di Jalan Mecong Ciledug, Jalan Gatot Subroto, Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan akibat kerusakan jalan tersebut, Pemkot Tangerang melakukan penambalan dengan menggunakan konblok. Pihaknya memang berencana untuk melakukan penebalan di Mencong, namun sementara karena memang masih musim hujan. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PENANGKAPAN PENYUNTIK ELPIJI - Tim Buser Polresta Depok memasang garis polisi pada barang bukti ratusan tabung Elpiji 12 Kg usai penggerebekan di Mapolresta Depok, kemarin. Dari hasil penangkapan ini, polisi berhasil menyita 400 buah tabung dan menangkap tujuh pelaku penyuntik elpiji.

Mahasiswa Prihatin

Tangerang Zona Merah Kekerasan Anak

SEJUMLAH mahasiswa di Kabupaten Tangerang, Banten, prihatin terhadap kasus kekerasan terhadap anak di daerah ini karena berada pada zona merah dan dianggap membahayakan.

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Evi Agustini, seorang mahasiswa di Tangerang, kemarin mengatakan, pihaknya berupaya untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak supaya kekerasan terhadap mereka dapat dihindari. Evi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak bahwa sejak tahun 2014 hingga 2016 kasus kekerasan anak cenderung meningkat. Bahkan kasus kekerasan anak seperti pelecehan seksual, penganiayaan, perkosaan di daerah ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Banten. Ini disebabkan kasus kek-

erasan anak meningkat mencapai 10 persen tiap tahunnya, perlu diwaspadai agar anak tidak menjadi korban. Dia mengatakan pihaknya bersama mahasiswa lainnya berupaya untuk memutus mata rantai kekerasan anak dengan melakukan edukasi termasuk kepada orang tua. Mahasiswa lainnya, Ratna mengatakan anak-anak di daerah ini dihantui rasa takut karena kekerasan mengancam mereka, ini perlu antisipasi dengan memberikan pencerahan dan pendidikan. Dalam memutus mata rantai tersebut pihak mahasiswa dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pisangan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten

Tangerang memberikan pemahaman kepada anak untuk menghindari kekerasan tersebut. Mahasiswa Fakultas Hukum sebuah universitas swasta di Tangerang lainnya juga terjun langsung mendatangi rumah penduduk dan kadang mereka menemui kerumuhan orang tua. Pihaknya mendukung program yang sudah dicanangkan Lembaga Pelindungan Anak (LPA) Kabupaten Tangerang berupa Gerakan Perlindungan Anak Sekampung (GPAS). Gerakan tersebut bertujuan agar dapat melindungi anak mulai dari rumah, RT, RW maupun kampung. (ant)

BOGOR - Kota Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu kota yang akan mendapatkan bantuan program revitalisasi pasar rakyat yang merupakan program kolaborasi antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Anggota Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Kota Bogor, Harry Ara Hutabarat di Bogor, Kamis, menyebutkan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-PERA dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag berencana menjalankan kerja sama revitalisasi bangunan dan infrastruktur penunjang pasar rakyat di beberapa kota, termasuk di enam kota mitra yang menjadi Kemitraan Habitat. “TP4 tidak akan menyia-nyiakan hubungan baik selama ini yang telah dibina dengan Pemerintah Pusat. Kota Bogor adalah salah satu yang mendapat bantuan pro-

gram revitalisasi pasar rakyat,” kata Harry. Menurut Harry, TP4 belum lama ini mengadakan pertemuan khusus untuk mengakselerasi dan jemput bola program dari Kementerian PU-Pera dan Kementerian Perdagangan tersebut, dalam rangka pemenuhan target Presiden Joko Widodo untuk membangun dan merevitalisasi 5.000 pasar rakyat hingga 2019. Ia mengatakan, untuk menindaklanjuti rencana kerja sama kegiatan revitalisasi pasar rakyat atau pasar tradisional itu, akan dilangsungkan pertemuan antara Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. “TP-4 berharap instansi terkait di Kota Bogor dapat segera memberikan informasi profil pasar rakyat yang diusulkan maupun informasi rencana pengembangan pasar rakyat yang sudah dimiliki di kota masing-masing sebagai bahan penjajakan kerja sama,’’ katanya. (bas)

Suluh Indonesia/ant

PENDIDIKAN SEJARAH – Sejumlah pelajar mendengarkan penjelasan mengenai sejarah Perang Lengkong dari anggota Yayasan 25 Januari 1946 di museum Daan Mogot, Tangerang, kemarin.

pini F OKUS Mewaspadai Penyimpangan Pengelolaan Aset Daerah SET pemerintah seringkali tidak terdata dengan baik. Akibatnya, seringkali pula banyak yang ‘’menguap’’ alias pindah tangan, salah urus, tidak produktif dan sebagainya. Hal ini perlu diperjelas kepada publik. Di tengah keterbatasan lahan saat ini, di satu sisi banyak lahan pemerintah yang justru tidak terdata. Dalam setiap komunikasi dengan wakil rakyat, hal ini mesti muncul. Tidak hanya dari sisi eksekutif, terlebih lagi pihak legislatif mesti punya inisiatip untuk tahu dan punya data secara rinci. Aset pemerintah yang disalahgunakan, disewakan di bawah tangan untuk kepentingan oknum tertentu sangatlah jamak terjadi. Tidak hanya lahan atau aset di tempat yang tidak atau kurang strategis, tetapi juga yang lokasinya sangat premium dan punya nilai ekonomis tinggi. Tentunya hal ini sudah menjadi bahan bagi legislatif untuk segera bertanya dan punya datanya, sehingga lahan ini bisa digunakan secara optimal. Apakah nanti digunakan sebagai apa, tentu juga sangat bergantung kepada komunikasi yang dijalin dengan pemerintah. Pun mesti ada juga usulan-usulan pihak terkait, bagaimana agar lahan itu bisa berhasil guna dan berdayaguna lebih. Apakah nanti digunakan sebagai lahan usaha atau fasilitas publik lainnya. Hal ini tentu saja sangat penting. Aset-aset itu harus didata. Dari fakta -akta itu kemudian dikembangkan sebagai rujukan untuk membuatnya lebih baik. Pemerintah dan eksekutif mesti cerdas. Jangan dibiarkan aset menjadi lahan tidur yang tidak produktif. Setiap anggota masyarakat mestinya bisa memohon untuk menjadikannya sebagai tempat usaha. Tentu dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dikontrakkan seperti selama ini terjadi dan sebagainya. Namun, uang hasil kontrakan itu mesti jelas, masuk ke kas mana dan siapa yang bertanggung jawab. Ada juga aset negara atau pemerintah yang mesti digunakan sebagai fasilitas publik. Tidak semuanya mesti digunakan sebagai ruang ekonomi. Ada ruang publik serta hijau yang mesti dianggap juga sebagai sebuah investasi. Ada taman-taman kota yang mesti dibangun untuk keluarga atau rakyat berinteraksi secara sehat. Hal ini perlu banyak dibangun di tengah rasa individualisme yang banyak menjangkiti masyarakat perkotaan. Masyarakat dibuat lebih ramah kertika dia punya tempat untuk bersosialisasi dan saling mengenal. Hal ini juga membuat jarak menjadi dekat. Bisa juga dibangun fasilitas olah raga, sehingga masyarakat bertambah sehat. Aset pemerintah juga aset publik. Persepsi ini harus sama. Jangan kemudian menggunakan aset ini bukan untuk kepentingan publik. Sudah jamak terjadi. Sekali lagi, semua aset ini harus didata. Harus semuanya ada data hitam putihnya. Jangan ada yang abuabu dan masih dalam sengketa. Seringkali pemerintah membiarkan lahan yang semestinya miliknya untuk digunakan oleh sesorang atau sekelompok orang dalam jangka waktu yang lama. Nah, ketika pemerintah perlu dan akan mengambilalih aset tersebut seringkali pula ada konflik yang melibatkan pihak lain yang mencoba mengail di air keruh. Tegas dan tegakkan aturan. Inilah yang sangat penting untuk menyelamatkan aset pemerintah. ***

A

Bang D

el

Jokowi setuju transisi politik harus diitradisikan

Lain di mulut lain di hati ...

Suluh Indonesia, Jumat 10 Maret 2017

5

Pengelolaan Aset Daerah dalam Manajemen Pemerintahan BARANG milik negara termasuk barang milik/aset-aset daerah adalah bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan pasal 2 UU No.17 Tahun 2003. Aset negara/daerah harus dikelola secara tertib, taat asas/ sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab berdasarkan keadilan dan kepatutan. Gubernur/ Walikota/Bupati adalah pejabat negara yang diberi kuasa oleh Presiden sebagai pengelola keuangan daerah dalam rangka APBD, termasuk mengelola barang/aset daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan Keuangan Daerah masih sering menemukan masalah dalam kaitan pengelolaan aset yang menandakan ada kepincangan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan pengelolaan aset daerah, dan kurang dipahaminya aturan-aturan hukum pengelolaan aset daerah oleh pimpinan maupun staf Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab tersebut. Pengelolaan aset daerah ibarat mobil tua yang tertinggal jauh di belakang dibandingkan dengan pengelolaan uang/anggaran daerah. Banyak pejabat lebih cenderung dan ‘doyan’ mengelola anggaran dari pada berkutat dengan pengelolaan barang atau aset daerah, kecuali untuk program pengadaan. Rentetan siklus barang lainnya, seperti inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan barang atau aset daerah cenderung diabaikan. Hal-hal inilah yang sering menghasilkan audit BPK dengan opini ‘Wajar Dengan Pengecualian (WDP)’ bahkan opini Disclaimer. Barang atau aset pemerintah daerah bila dikelola dengan baik dan benar mempunyai peran serta sumbangan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah, termasuk dalam peranannya sebagai salah satu sumber PAD yang potensial. Namun pada saat ini, apabila kita mencoba mencari tahu berapa sesungguhnya nilai aset kekayaan daerah Bali (provinsi, kabupaten/kota), penulis yakin belum ada data yang valid pada setiap instansi pemerintah daerah. Data aset tersebar di berbagai lokasi dengan status hukum yang belum pasti atau tidak jelas, dan belum bersertifikat untuk barang tidak bergerak berupa lahan/ tanah. Inventarisasi aset daerah jika ada, dapat dipastikan tidak lengkap dan biasanya masih mencantumkan harga perolehan yang tidak mencerminkan nilai riil dari aset tersebut. Permasalahan lain juga timbul seperti tidak jelasnya status hukum tanahtanah pemerintah, pemanfaatan, hingga pemindah-tanganan aset daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi pengelolaan aset daerah saat ini masih sangat perlu mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah daerah. Tidak validnya data-data aset daerah menyebabkan kesulitan bagi Pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang, No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; dan UU

Oleh I Ketut Wirya* No.15 Tahun 2004 terutama pada sisi Neraca Keuangan. Penyebab lain adalah kurang dipahaminya peraturan-peraturan pengelolaan aset sebagaimana tertuang dalam ketiga undang-undang di atas dan juga dalam Peraturan Pemerintah, No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping itu, sering terdapat konflik kepentingan dalam kaitan pemanfaatan aset daerah, terutama oleh pihak ketiga dalam bentuk penyewaan, Kerja Sama Operasional (KSO) dan lain-lain. Praktek-praktek penyewaan, KSO dan lain-lain yang tidak transparan cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari. Peranan DPRD nampaknya masih seperti Pemadam Kebakaran yakni doing by accident atau baru ribut setelah ada permasalahan. Sangat jarang ada upaya-upaya pencegahan sebelum terlambat dan pada akhirnya menjadi temuan empuk dari instansi pemeriksa eksternal seperti BPK. Sekretaris Daerah adalah kuasa pengelola aset daerah, sedangkan gubernur/bupati/ wali kota adalah pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah. Tugas dan wewenang gubernur/bupati/ wali kota dalam kapasitas sebagai pengelola barang atau aset daerah, antara lain menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang daerah, kebijakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD, serta pengamanan aset daerah. Penetapan kebijakan umum ini penting, agar terdapat pedoman yang tegas dan jelas sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri, No.17 Tahun 2007 dan ditetapkan dalam suatu keputusan gubernur/ bupati/ wali kota. Tertib administrasi pengelolaan aset daerah sangat tergantung dari penjabaran teknis pelaksanaannya, sehingga mudah dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang atau aset daerah. Kebijakan umum pengelolaan aset daerah harus dibuat konprehensif mencakup seluruh siklus barang atau aset daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri, baik mengenai barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Satuan-satuan kerja di bawah komando Kepala SKPD harus benar-benar mampu menjadikan tertib administrasi pengelolaan barang atau aset daerah yang menjadi wewenangnya inheren dengan pengelolaan keuangan/ anggaran satuan kerjanya. Selanjutnya, setiap SKPD wajib menyusun Laporan Penggunaan Barang secara semesteran dan Laporan Penggunaan Barang tahunan. Laporan tersebut disampaikan kepada gubernur/bupati/ wali kota melalui Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengelola Barang/Aset Daerah. Sekretaris Daerah dan jajarannya akan meneliti dan memvalidasi dengan cermat untuk selanjutnya disusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang oleh gubernur/ bupati/ wali kota disampaikan ke DPRD dalam suatu Sidang Paripurna “Penyampaian Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD”. LKPD tersebut setidaktidaknya memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan-catatan atas laporan keuangan perusahaan daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga media massa berperan penting dalam ikut mengawasi titik-titik rawan pengelolaan aset daerah dan turut serta berpartisipasi mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih. Titik-titik rawan tersebut biasanya terdapat pada proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, perencanaan anggarannya dan juga pada kegiatan pemanfaatan asset, seperti disewakan, di-BOT, KSO, dan sebagainya, serta pada kegiatan tindak lanjut setelah penghapusan asset, misalnya dalam bentuk pelelangan. Demikian juga halnya dengan tindakan pemindahtanganan aset karena dijual atau tukar-menukar dengan pihak ketiga. Dalam kaitan pemanfaatan aset daerah nampaknya dilakukan dengan tidak teliti, tidak cermat oleh pejabat yang berwenang. Akibatnya terjadi pelaksanaan pengelolaan yang tidak patuh terhadap perundang-undangan, sehingga menyebabkan kehilangan potensi penerimaan daerah dari pemanfaatan aset. Bagaimana upaya-upaya mewujudkan tertib administrasi dan mencegah kerugian daerah, terutama dalam

hal pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah? Pertama; harus ada rasa malu sebagai bagian dari kearifan atau budaya Bali, terutama dari para pejabat pengelola aset jangan sampai kelak terjadi masalah hokum, apalagi sampai masuk ke ranah tindak pidana dalam pengelolaan aset daerah. Kedua; setiap pejabat pengguna barang daerah, pejabat kuasa pengelola barang daerah dan pejabat pemegang kekuasaan pengelola barang yaitu para Kepala SKPD, Sekretaris Daerah dan gubernur/bupati/ wali kota harus benar-benar memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU, No.17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004 dan UU No.32 Tahun 2004 yaitu bagian yang mengatur pengelolaan aset daerah serta Peraturan Pemerintah, No.27 Tahun 2014 dan Peraturan Mentri Dalam Negeri yang mengatur tertib administrasi aset daerah. Peranan Kepala SKPD dan Sekretaris Daerah sangatlah vital dalam hal ini. Hasil-hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan barang atau aset daerah adalah suatu proses audit berdasarkan tata kelola yang diatur undang-undang. Terjadinya hal-hal yang ditemukan yang tidak sesuai atau menyalahi peraturan perundangundangan tidak senantiasa mengindikasikan tindak pidana, kecuali setelah melalui audit investigasi yang mengindikasikan terjadinya kerugian negara. Hal ini pun hanya merupakan data/informasi bagi para instansi penegak hukum untuk bahan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Audit BPK lebih cenderung ke ranah hukum perdata, yaitu tentang tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara negara kecuali benar-benar ada bukti-bukti permulaan terjadinya tindak pidana korupsi. Ketiga; perlu ada sosialisasi intensif terhadap satuan-satuan kerja di lingkungan Provinsi/ Kabupaten/Kota agar selaku pengguna barang atau aset benarbenar memahami ketentuan-ketentuan yang mengatur siklus barang. Sosialisasi ini dapat diadakan berjenjang, mulai dari jajaran Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit-unit terkecil pengguna barang atau aset. Keempat; senantiasa berkoordinasi dengan instansi pusat yang ada di daerah mengenai pengelolaan barang negara/ daerah, misalnya Direktorat Jenderal Pembinaan Kekayaan dan Lelang Negara serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai penyusunan dan pembuatan LKPD serta akuntansi aset. Kelima; agar setiap penyelenggara pemerintah, terutama pejabat pengelola kekayaan dan aset daerah janganlah suka menikmati sesuatu yang bukan hak kita dari yang kita peroleh secara halal, karena jika salah langkah pintu neraka akan menunggu kita. Amien. *Penulis; Pemerhati Masalah Keuangan. Br. LT Bejuh, Sesetan.

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Mungkinkah Acara Televisi Kita Memberikan Ilmu yang Baik KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa

memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Pemerintah Semakin Jelas PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyunduyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya un-

tuk sekedar menembus kemacetan bukan untuk gaya-gayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian

menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 10 Maret 2017

6

Ada Nama yang Dihapus

Dalam INASGOC

Suluh Indonesia/ant

CALON KAPTEN TIMNAS - Pelatih Timnas U-22 Luis Milla (ketiga kiri) memimpin jalannya seleksi tahap pemain Timnas U-22 di Lapangan Sekolah Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, kemarin. Luis Milla sudah menunjuk tiga pemain menjadi calon kapten tim nasional asuhannya, kata asisten pelatih Bima Sakti.

Luis Milla Tunjuk

Tiga Calon Kapten Timnas TANGERANG - Pelatih tim nasional U-22 Luis Milla sudah menunjuk tiga pemain menjadi calon kapten tim nasional asuhannya, kata asisten pelatih Bima Sakti. “Sudah ada tiga orang, tetapi kami tidak akan beritahu nama-namanya,” ujar Bima di Karawaci, Tangerang, kemarin. Penunjukan kapten ini memperlihatkan jajaran kepelatihan timnas di bawah kepemimpinan Luis Milla sudah hampir mendapatkan skuad tetap setelah melakukan tiga kali tahapan seleksi. Hal ini tidak disanggah oleh Bima. Dia mengatakan pengumuman seleksi dilakukan beberapa hari kemudian atau setelah final Piala Presiden 2017 yang dilaksanakan pada Minggu (12/3). Setelah pengumuman itu, timnas dijadwalkan bertanding di laga uji coba pada 25 dan 27 Maret 2017. Kemudian, mereka melakukan pemusatan latihan (TC) selama be-

Tunggal Putri

Kandas di All England JAKARTA - Tunggal putri Indonesia kandas di kejuaraan All England Open, setelah satu-satunya harapan Tanah Air di ajang berlevel World Superseries Premier tersebut, Dinar Dyah Ayustine, dipaksa menyerah oleh Pusarla Venkata Sindhu. Dinar terpaksa menyerah dari wakil India berperingkat enam dunia tersebut dalam pertarungan yang digelar di Barclaycard Arena, Birmingham, Inggris, Kamis, dengan dua game berdurasi 30 menit 12-21 dan 4-21. Meski terjadi kejar-mengejar angka di awal game pertama, Dinar tidak mampu mengejar ketertinggalan poin di waktu interval saat skor 5-11. Di game pembuka tersebut, pemain berusia 22 tahun tersebut menyerah 1221 dari wakil India. Di game kedua, Sindhu yang tancap gas sejak awal laga, meninggalkan Dinar yang kini berperingkat 39 dunia tersebut dengan skor 90. Jelang waktu interval, Dinar meningkatkan serangan dan berhasil mengumpulkan poin, namun laju Shindu tidak terbendung dan akhirnya wakil merah putih harus menyerah dengan skor telak 4-21. Dengan kandasnya Dinar di putaran dua All England, habis sudah harapan nomor tunggal putri untuk bisa berprestasi lebih jauh di kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia tersebut. (ant)

berapa hari, lalu berlaga di Islamic Solidarity Games (ISG) 2017, minggu kedua Mei 2017. Selanjutnya, Milla berencana membawa timnas ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding uji coba dengan klub setempat. “Namun Milla tidak terlalu menyukai TC dalam jangka panjang. Kalau jadi, TC mungkin hanya seminggu, bisa juga 10 atau 15 hari,” kata Bima. Terkait Milla, salah satu pemain seleksi Yabes Roni Malaifani (Bali United) menyatakan pelatihnya itu sosok yang pintar dan disiplin. Yabes pun mengaku belajar banyak dari pria Spanyol yang pernah bermain di Barcelona dan Real Madrid itu. “Saya mau terus belajar agar lebih pandai mengambil keputusan di lapangan. Selain itu, sampai saat ini pelatih sudah membuat saya lebih percaya diri,” kata Yabes. Kemarin merupakan hari terakhir seleksi ketiga yang

diselenggarakan pada Selasa hingga Kamis, 7-9 Maret 2017 di Lapangan Sekolah Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang. Hari ketiga seleksi ketiga timnas, ke-26 peserta diberikan menu pertandingan internal, antara tim rompi dan tim non-rompi yang dimenangkan oleh tim rompi dengan skor 1-0 berkat gol penyerang Bhayangkara FC Dendy Sulistyawan. Penyaringan ketiga ini merupakan tahap terakhir sebelum timnas U-22 yang akan bermain di SEA Games 2017 mengadakan pemusatan latihan (TC) jangka menengah, termasuk mengadakan latihan dan beberapa uji coba di Spanyol. Pengumuman nama-nama yang lolos akan dilakukan pasca-seleksi ketiga selesai atau setelah final Piala Presiden 2017 yang dijadwalkan Minggu (12/3). Pelatih Luis Milla menekankan beberapa waktu lalu, semua pemain yang sudah mengikuti selek-

si, baik yang kerap dipanggil atau tidak masih memiliki kesempatan yang sama untuk masuk skuad asuhannya. Dari 26 nama yang dipanggil seleksi ketiga, hanya ada tiga nama baru yang belum pernah ikut dua seleksi sebelumnya yaitu Henhen Herdiana dari Persib Bandung, gelandang Terens Puhiri (Pusamania Borneo FC) dan penyerang Dendy Sulistyawan (Bhayangkara FC). Sementara Nazar Nurzaidin (Barito Putera), Paulo Oktavianus Sitanggang (Barito Putera) dan Yabes Roni Malaifani (Bali United) dimasukkan ke daftar seleksi untuk menggantikan dua pemain Bhayangkara FC, I Putu Gede Antara (Bhayangkara FC) dan Muhammad Hargianto yang absen karena harus mengikuti pelantikan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta Bagas Adi Nugroho (Arema FC) yang tidak bisa ikut seleksi karena cedera. (ant)

JAKARTA - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S. Dewa Broto mengatakan akan ada nama yang dihapus dalam susunan Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC) 2018 dalam revisi Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2016. “Revisi Kepres itu sebetulnya terkait peningkatan kewenangan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi Ketua Pengarah Asian Games 2018. Jabatan itu semula dipegang oleh Presiden. Tapi, revisi itu juga menyertakan penghapusan satu nama di dalamnya,” kata Gatot di Jakarta, kemarin. Meskipun enggan menyebut nama yang dihapus dalam kepanitiaan Asian Games, Gatot mengatakan penghapusan satu nama dalam revisi Keputusan Presiden tentang INASGOC 2018 itu terkait masalah hukum. “Kami akan menggelar rapat terkait Asian Games bersama Wakil Presiden pada Rabu (15/3) di Kemenpora. Rapat itu akan membahas prestasi cabang olahraga, gelanggang yang akan dipakai, serta

efisiensi anggaran,” kata Gatot. Gatot yang juga menjabat Wakil Ketua II INASGOC itu mengatakan pembahasan efisiensi anggaran Asian Games 2018 bertujuan agar beban anggaran tidak hanya terpusat pada INASGOC dan terbagi dalam beberapa kementerian atau lembaga nonkementerian. “Kami juga masih memfasilitasi terkait persoalan kuda untuk cabang olahraga equestrian. Kami berkoordinasi dengan Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian dengan Jakpro sebagai pihak yang merenovasi arena pacuan kuda di Pulomas,” kata Gatot. INASGOC, juga akan segera mempercepat publikasi Asian Games di kota-kota penyelenggara seperti DKI Jakarta dan Palembang. “Permintaan dari INASGOC adalah pajak publikasi Asian Games menjadi nol. Itu sebagai bentuk kontribusi daerah dalam penyelenggaraan Asian Games,” katanya. Gatot menambahkan Wakil Presiden juga akan menggelar rapat terkait penyelenggaraan Asian Games di Kantor INASGOC di Gedung FX Sudirman, Jakarta pada 25 Maret. (ant)

INASGOC Diminta Ajukan

Tambahan Gelanggang JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC) 2018 mengajukan tambahan gelanggang bagi penyelenggaraan cabang-cabang olahraga di luar kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta dan komplek Jakabaring, Palembang. “Sejumlah cabang olahraga yang belum jelas gelanggangnya antara lain jetski, layar, kriket, dan rugby. Cabangcabang olahraga itu belum jelas siapa yang akan membiayai pembangunan atau renovasi gelanggangnya,” kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto di Jakarta, kemarin. Kemenpora, minta surat dari INASGOC terkait cabang-cabang olahraga yang belum mempunyai gelanggang penyelenggaraan dalam Asian Games 2018. “Kami akan segera mengirim surat atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga untuk disampaikan kepada Presiden sehingga gelanggang-gelang-

gang yang belum ada dapat tertuang dalam Instruksi Presiden yang baru,” kata Gatot. Gatot mengatakan penyediaan gelanggang bagi cabangcabang olahraga yang tidak ada di Gelora Bung Karno Jakarta dan Jakabaring Palembang itu sesuai dengan perintah Presiden dalam rapat terbatas terkait Asian Games pada Kamis (2/3). “Presiden meminta kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih luas untuk menyediakan gelanggang-gelanggang olahraga Asian Games dan tidak terbatas hanya pada Gelora Bung Karno,” ujar Gatot. Gatot mengakui penyediaan gelanggang-gelanggang cabang olahraga di luar Gelora Bung Karno dan Jakabaring itu merupakan persoalan lama dalam INASGOC menyusul fokus panitia Asian Games 2018 itu terhadap renovasi Gelora Bung Karno dan Jakabaring, serta pembayaran biaya penyiaran kepad Dewan Olimpiade Asia (OCA). “Kami anggap persoalan itu belum terlambat untuk diselesaikan karena penyediaan ge-

langgang-gelanggang itu tidak membutuhkan penyelesaian yang panjang seperti rugby atau jetski yang tidak membutuhkan gedung sendiri,” kata Gatot yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II INASGOC itu. Selain gelanggang-gelanggang cabang olahraga di luar Gelora Bung Karno dan Jakabaring, Kemenpora juga masih melakukan kajian terkait penggunaan gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE) di kawasan Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan. “Presiden meminta ada kajian terkait penggunaan ICE itu. Kami menerjemahkannya dalam beberapa hal seperti aspek biaya dan kemacetan lalu-lintas,” kata Gatot. Ia mengharapkan Instruksi Presiden terbaru terkait gelanggang-gelanggang cabang olahraga Asian Games 2018 di luar Gelora Bung Karno dan Jakabaring itu sudah selesai sebelum rapat Asian Games yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kemenpora pada Rabu (15/3). (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 10 Maret 2017

7

Ditahan Stoke Tanpa Gol

Manchester City Gagal Ke Posisi Dua

Suluh Indonesia/ap

RAYAKAN GOL - Penyerang Barcelona Neymar merayakan gol bunuh diri yang dilakukan pemain PSG Layvin Kurzawa pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Camp Nou, Barcelona, kemarin. Barcelona lolos ke babak delapan besar setelah mengkandaskan perlawan PSG 6-1.

MANCHESTER - Manchester City membuang peluang untuk naik ke posisi dua klasemen sementara Liga Utama Inggris setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan tim papan tengah, Stoke City, pada pertandingan liga pekan ke-27 di Stadion Ettihad, Kamis pagi waktu Indonesia. Tambahan satu angka yang diraih Manchester City membuat pasukan Pep Guardiola itu tetap di posisi tiga dengan 56 poin, atau gagal menyalip Tottenham di posisi kedua dengan poin yang sama. Stoke City pun tidak beranjak dari peringkat sembilan klasemen dengan perolehan angka 36 poin. Manchester Biru yang menerapkan taktik penguasaan bola berhasil mengendalikan permainan sejak babak pertama. Namun, serangan yang dibangun Jesus Navas dan Kevin de Bruyne tidak berbuah gol pada babak pertama. Sementara Stoke City sesekali mengancam dari serangan balik yang dilancarkan Mame Biram Diouf kendati sepakan pemain itu melenceng dalam beberapa kesempatan. Pada babak kedua, Stoke mengambil inisiatif serangan dari sepakan Saido Berahino yang masih bisa diblokir pemain bertahan City. Sepakan Sergio Aguero pada pertengahan babak kedua juga belum mampu memecah kebuntuan The Citizen. Serangan Stoke menurun setelah Mame Biram Diouf mengalami cedera pada menit 70 dan posisnya digantikan Ibrahim Afellay. (ant)

Barca Ukir

Kebangkitan Fenomenal BARCELONA - Barcelona menjadi tim pertama sepanjang sejarah Liga Champions yang mampu membalikkan defisit empat gol pada fase gugur ketika gol pada fase akhir pertandingan Sergio Roberto melengkapi kemenangan fenomenal 61 atas Paris St Germain (PSG) pada Rabu. Edinson Cavani terlihat telah menghancurkan impian Barcelona dengan melepaskan sepakan voli yang menjadi gol tandang untuk membuat skor menjadi 3-1, namun dua gol larut dari Neymar membuat fase akhir laga berlangsung menegangkan se-

belum Roberto mencetak gol untuk mengunci kemenangan agregat 6-5 untuk tim Spanyol tersebut. Barcelona mulai percaya pada impian mustahil yakni membalas kekalahan 0-4 mereka dari leg pertama, ketika Luis Suarez menyundul bola masuk ke gawang lawan pada menit ketiga dan Layvin Kurzawa mencetak gol bunuh diri untuk membuat tim Katalan itu dapat berharap sebelum turun minum. Penalti Lionel Messi pada menit kelima babak kedua di Nou Camp memperbesar keunggulan Barcelona, namun gol Cavani pada menit ke-

62 merupakan hantaman keras terhadap ambisi-ambisi Barca di mana tim asuhan Luis Enrique itu memerlukan waktu untuk memulihkan diri. Tendangan bebas melengkung dari Neymar pada menit ke-88 memberi harapan kepada mereka dan pemain Brazil itu mengonversi penalti pada menit ke-91, sebelum pemain pengganti Roberto menyambar bola mendahului terjangan Kevin Trapp dari bola tendangan bebas dan mengirim Barca ke fase delapan besar dengan kemenangan agregat 6-5. Atmosfer menyengat terasa di Nou Camp sebelum sepak mula set-

Pandangan Penggemar

elah Suarez dan Luis Enrique mengatakan mereka yakin sepenuhnya bahwa kebangkitan mungkin dilakukan dan para pemain merasakan gelombang aroma optimisme dengan menggempur PSG sejak peluit awal pertandingan. Trapp berjuang keras untuk mengatasi tekanan awal dan gagal mengantisipasi umpan tinggi, sehingga Suarez mampu melompat melewati dirinya dan memaksakan bola melewati garis gawang. PSG memohon penalti yang ditolak wasit ketika umpan silang Julian Draxler mengenai lengan Javier Mascherano, namun itu hanya satu

Pengaruhi Masa Depan Wenger LONDON - Manajer Arsenal Arsene Wenger akan mempertimbangkan pandangan-pandangan para penggemar klub yang terbelah sebelum memutuskan apakah dirinya akan memperpanjang 20 tahun rezimnya di klub London Utara itu. Para penggemar Arsenal melakukan protes yang menuntut Wenger, yang kontraknya habis pada akhir musim, untuk hengkang sebelum kekalahan 15 dari Bayern Munich, di mana sebagian orang bahkan menuduh sang manajer membunuh klub. “Itu akan mempengaruhi. Namun itu tidak akan menjadi faktor terpenting,” kata Wenger kepada para penggemar pada Kamis, ketika ditanyai apakah aksi-aksi protes akan mempengaruhi keputusan mengenai masa depannya. Wenger menolak gagasan dirinya akan menodai warisannya jika ia memperpanjang masa kerjanya. “Saya tidak bekerja untuk citra saya, saya bekerja untuk klub ini. Bagaimana saya terlihat tidak benar-benar menjadi masalah saya,” tuturnya.

Theo Walcott mendesak rekan-rekan setimnya untuk berhenti saling bertengkar di antara mereka sendiri setelah media Inggris melaporkan Alexis Sanchez berselisih dengan Laurent Koscielny pekan lalu, setelah pemain sayap Chile itu dituding meninggalkan sesi latihan. “Menurut saya ada banyak hal yang telah dikatakan yang keterlaluan,” kata Wenger. “Kami dapat memperlihatkan betapa bersatunya kami. Di depan itu, saya tidak cemas,” ucapnya, sambil menambahi, “Banyak hal yang telah dikatakan. Kami memiliki persatuan yang bagus dan grup yang determinan. Ketika Anda melalui hasil-hasil mengecewakan, Anda memiliki ketidak setujuan.” Kritik terhadap Wenger semakin memuncak pekan ini setelah Arsenal tersingkir dari Liga Champions pada putaran 16 besar, untuk musim ketujuh secara beruntun dengan kekalahan agregat 2-10 dari Bayern. Bagaimanapun, Wenger membela rekornya di kompetisi klub elit Eropa. “Pada sembilan tahun

terakhir hanya satu kali kami menjadi klub Inggris dengan penampilan terburuk di Liga Champions,” kata pria Prancis itu. Wenger juga terkejut terhadap laporan-laporan media yang mengindikasikan gelandang Alex Oxlade-Chamberlain berniat meninggalkan klub. “Saya terkejut. Saya menilai dirinya dengan sangat tinggi... Saya berharap ia bertahan di sini,” tutur Wenger. Wenger memberi sinyal terkuatnya bahwa ia dapat menutup karirnya di Arsenal ketika ia belakangan mengatakan dirinya akan melatih musim depan, namun tidak tahu apakah hal itu akan terjadi “di tempat lain.” Laju tiga kekalahan dari empat pertandingan Liga Inggris telah membuat klub terdepak dari empat besar, yang juga tidak membantu dalam kasus Wenger. Arsenal memiliki peluang sempurna untuk melupakan kekalahan mereka di Liga Champions, ketika mereka bersiap untuk pertandingan perempat final Piala FA menjamu tim non liga Lincoln City pada Sabtu. (ant)

dari sedikit gempuran yang dapat diberikan PSG pada babak pertama ketika Barca benar-benar memegang kendali serangan. Bagaimanapun, tim Katalan itu berhutang gol kedua mereka terhadap pertahanan ceroboh dari kubu lawan, ketika Iniesta membuka jalan untuk melewati Marquinhos untuk kemudian mengirim bola ke daerah berbahaya dan bola memantul mengenai kaki Kurzawa dan masuk ke gawang PSG. PSG membuat gusar para penggemar Barca dengan kembali ke lapangan setelah beristirahat lebih lama,

namun Nou Camp segera merayakan gol ketiga ketika Messi mengonversi penalti melewati Trapp setelah Neymar dijatuhkan Thomas Meunier. Upaya Cavani membentur tiang gawang namun ia menebusnya dengan menyambar bola liar untuk masuk ke gawang, meski ia semestinya menambahi gol lain namun peluangnya digagalkan kaki Marc-Andre Ter Stegen. Saat itu PSG terlihat sudah pasti melaju ke putaran selanjutnya, namun Barca memiliki ide lain, mencetak tiga gol dalam rentang waktu enam menit untuk melengkapi kebangkitan fenomenal. (ant)

Kondisi Lapangan Rostov

Buat Pusing Mourinho LONDON - Manajer Manchester United Jose Mourinho tidak senang dengan permukaan lapangan keras dan banyak tambalan yang digunakan untuk pertandingan Liga Europa timnya di markas FC Rostov Stadion Olimp-2, namun pria Portugal itu hanya menerima sedikit simpati dari UEFA terkait masalah ini. United akan bermain melawan klub Rusia itu pada pertandingan leg pertama putaran 16 besar pada Kamis, pada laga yang akan menjadi pertandingan kompetitif kedua di stadion itu sejak Liga Rusia dilanjutkan setelah libur musim dingin yang panjang. “Saya hanya melakukan kontak singkat dengan seseorang dari UEFA ketika saya melihat lapangan,” kata Mourinho kepada para pewarta menjelang pertandingan. “Dan ketika saya menyampaikan kepada dia mengenai kekhawatiran aya, pria itu mengatakan kepada saya bahwa para pemain telah diasuransikan — jika sesuatu

terjadi, tidak ada masalah.” “Sulit bagi saya untuk percaya bahwa kami akan bermain di lapangan itu, jika Anda dapat menyebutnya sebagai lapangan.” Mourinho, yang dapat memainkan Zlatan Ibrahimovic meski mendapat skors tiga pertandingan di ajang domestik akibat melakukan kekerasan, dan gelandang Henrikh Mkhitaryan kembali setelah absen dua pertandingan, mengatakan lapangan yang diperlihatkan kepada dia membuat dirinya mengalami dilema pemilihan pemain. “Saya tidak tahu tim mana yang akan saya mainkan, saya tidak tahu apakah Mkhitaryan akan dimainkan,” tambahnya. “Saya memiliki banyak hal untuk dipikirkan karena saya mengharapkan lebih banyak pemain tersedia untuk dimainkan.” Setelah pertandingan Liga Europa, United akan kembali bermain kandang untuk menghadapi Chelsea di perempat final Piala FA pada Senin. (ant)

Nasi nal

8

Suluh Indonesia, Jumat 10 Maret 2017

Ratusan Warga Sukabumi

Lakukan Pemeriksaan Filiriasis SUKABUMI - Ratusan warga di dua rukun tetangga (RT) Kota Sukabumi, Jawa Barat mendapatkan pemeriksaan Filariasi atau penyakit kaki gajah dengan cara survei darah jari (SDJ). “Ada sekitar 300 orang yang kami periksa di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole dengan rentan usia warga mulai dari tujuh tahun hingga lanjut usia,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Lulis Delawati di Sukabumi, kemarin. Menurutnya, pemeriksaan Filariasis ini setelah adanya seorang remaja berusia 13 tahun di kelurahan ini meninggal dunia akibat diduga terjangkit penyakit kaki gajah, sehingga pihaknya langsung men-

gambil langkah antisipasi sejak dini. Selain itu, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara masal ini juga mencegah penyebaran penyakit serupa kepada warga lainnya. Bahkan untuk mempermudah dalam melakukan tes SDJ ini pihak dinkes yang dibantu apara Polres Sukabumi Kota mendatangi warga secara door to door. Lanjut dia dipilihnya dua RT kelurahan tersebut karena merupakan daerah suspek dan diduga 300 orang yang diperiksa ini dikhawatirkan ikut tertular penyakit kaki gajah yang jika tidak tertangani bisa menyebabkan pembengkakan di bagian kaki sehingga daya tahan tubuh menu-

run. “Pemeriksaan Filariasis ini akan terus kami lakukan untuk mencegah penyebarannya. Masyarakat juga diimbau untuk segera melapor jika ada warga di daerahnya yang tertular kaki gajah,” tambahnya. Penyakit kaki gajah ini tidak menular dari satu orang ke orang lainnya, penyakit disebabkan infeksi dari cacing Filaria seperti Wuchereria bancrofti, Brugia malayi atau Brugia timori yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Sementara salah seorang warga sekitar Rahman Bukhori mengatakan jumlah warga yang tinggal di daerahnya tersebut sebanyak 328 jiwa. (ant)

Banjir di Kuansing

946 Hektar Sawah Terendam KUANTAN SINGINGI Berkisar 946,36 hektare lahan pertanian masyarakat di kabupaten Kuantan Singingi, Riau terendam banjir selama musim hujan Maret 2017, yang dikhawatirkan gagal panen. “Ini menjadi pertimbangan khusus instansi terkait, karena berdampak kepada ekonomi masyarakat,” kata salah satu warga Kuansing Yopi (48) di Teluk Kuantan, kemarin. Masyarakat sangat bersedih selama beberapa bulan musim hujan tiba, lahan persawahan terendam air, perkebunan hortikultura rusak dan ternak terserang penyakit, ini sangat berdampak kepada kesejahteraan petani yang hidup masih berlandaskan dari

hasil pertanian. Instansi terkait sebaiknya turun kelapangan mendata kerugian masyarakat khususnya materil, sepanjang bisa diupayakan untuk memberikan bantuan alangkah baiknya pemerintah menyalurkan tepat waktu. ‘’Masyarakat bukan saja minta bantuan sembako seadanya, namun benih maupun bantuan modal,” sebutnya. Kepala Dinas pertanian Kuansing Maisir mengatakan, akibat banjir ribuan lahan pertanian masyarakat terendam, berdasarkan data ada mencapai sembilan ribuan hektar tergenang air akibat luapan sungai yang tinggi. “Terdapat 946,36 hektare padi yang ter-

endam, tersebar di sejumlah kecamatan,” tegasnya. Untuk Kecamatan Pangean terdapat 388,4 hektare dan Benai seluas 189,07 hektare, Sentajo Raya 35,07 ha, Kuantan Tengah terdapat 36 ha serta Kuantan Hilir seluas 11 hektare. Kepada masyarakat diharapkan bersabar dalam menerima dan menghadapi musibah banjir tahun 2017, pemerintah juga tidak akan tinggal diam, bantuan akan terus di distribusikan. Hendri salah satu warga Hulu Kuantan mengatakan, musibah yang dialami oleh ribuan masyarakat Kuansing, mendapat perhatian serius dari Bupati. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BANJIR LUAPAN SUNGAI KAMPAR - Warga beraktivitas saat terjadi banjir luapan Sungai Kampar di Desa Buluhcina, Kampar, Riau, kemarin. Meluapnya Sungai Kampar membuat ratusan rumah warga di beberapa desa yang berada di sepanjang aliran sungai terendam.

Sulsel Miliki

1.338 Desa Tertinggal MAKASSAR - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarto Teguh Widodo mengatakan masih terdapat 1.338 desa di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih tergolong tertinggal dan sangat tertinggal. “Dari 2.254 desa yang ada di Sulsel, terdapat 155 desa tergolong sangat tertinggal, 1.183 desa tertinggal, 888 desa berkembang dan hanya 28 desa yang tergolong desa maju,” kata Boediarto saat memaparkan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan BUMdesa yang Akuntabel dan

Transparan, di Makassar, kemarin. Ini berarti, lanjut dia, terdapat 59,36 persen desa di Sulsel yang masih tergolong tertinggal dan sangat tertinggal. Ia mengatakan sejak Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disahkan, perhatian pemerintah terhadap masyarakat dan pembangunan di desa semakin tinggi. Hal ini misalnya, dapat terlihat dari jumlah dana desa yang tahun ini mencapai Rp60 triliun. Menurut dia, saat ini sudah ada enam sumber pen-

danaan desa, mulai dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pajak dan retribusi daerah, bantuan serta pendapatan lain-lain yang sah. Hanya saja dengan jumlah anggaran yang begitu banyak ini, kata dia, belum bisa membuat perekonomian di desa membaik. “Oleh karena itu, kami akan ikut berpartisipasi meningkatkan kapasitas aparat desa termasuk pendamping desa, agar pengelolaan anggaran bisa transparan dan akuntabilitas,” kata dia. Sementara itu Sekda Provin-

si Sulsel Abdul Latif menjelaskan jumlah dana desa yang dikelola tahun 2017 mencapai Rp1,821 triliun.ýÿ Angka ini meningkat hampir dua kali lipat setiap tahunnya mulai tahun 2015 sebesar Rp635 miliar dan tahun 2016 Rp1,425 triliun. “Pemprov Sulsel memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya penggunaan dana desa agar tidak terjebak dalam tata kelola keuangan yang potensial menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan serta perilaku koruptif,” ujarnya. (ant)

Distanbun Lebak Minta

Petani Bangkitkan Koperasi Desa

Suluh Indonesia/ant

DEMO SUPIR ANGKUTAN - Pengemudi angkutan umum yang tergabung dalam Aliansi Moda Transportasi Umum Jabar berunjukrasa di depan Gedung Sate memprotes keberadaan angkutan umum online, di Bandung, kemarin. Dalam aksinya pengunjukrasa menuntut, pencabutan Permenhub No.23 tahun 2016 dan mendesak aparat hukum menertibkan angkutan umum berbasis aplikasi online karena dianggap menyengsarakan para pengemudi angkot dan taksi selama.

7.500 Santri Tidak Mampu

Peroleh Bantuan Baznas YOGYAKARTA - Sebanyak 7.500 santri kurang mampu yang menjadi siswa di Taman Pendidikan Al-Quran di Kota Yogyakarta akan memperoleh bantuan pendidikan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. “Bantuan ini diberikan rutin tiap tahun. Tahun ini, ada 7.500 santri Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang masuk kategori penerima bantuan karena berasal dari keluarga kurang mampu,” kata Wakil Ketua II Bidang Pentasyarufan dan Pendayagunaan Zakat Badan Amil Zakat Nasiola (Baznas) Kota Yogyakarta Adi Suprapto di Yogyakarta, kemarin. Menurut dia, jumlah santri penerima bantuan dari Baznas Kota Yogyakarta bisa berubah setiap tahun sesuai jumlah

santri kurang mampu yang masuk sebagai siswa TPA. Santri kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari wilayah atau dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Setiap santri akan menerima bantuan sebesar Rp15.000 per bulan. Bantuan akan dicairkan melalui rekening TPA dari Bank Jogja. Bantuan dicairkan tiga bulan sekali. “Setiap tahun, akan ada empat kali pencairan bantuan,” katanya yang menyebut bantuan itu masuk dalam program Jogja Taqwa. Baznas Kota Yogyakarta kemudian menandatangani kesepakatan bersama dengan Bank Jogja terkait pencairan bantuan untuk santri kurang

mampu tersebut. Selain mencairkan bantuan untuk santri TPA, Baznas Kota Yogyakarta juga memberikan penghargaan “Zakat Award” kepada tiga instansi karena seluruh pegawai sudah menjalankan zakat 2,5 persen. Ketiganya adalah MIN 1 Yogyakarta, MTsN 1 Yogyakarta dan SMP Negeri 1 Yogyakarta. Pada tahun ini, Baznas Kota Yogyakarta juga akan mendata ulang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta akibat adanya perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) sejak awal tahun. “Harus ada penyesuaian UPZ,’’ jelasnya. (ant)

LEBAK - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebakmeminta petani membangkitkan koperasi desa untuk menampung hasil komoditas pertanian setempat. “Kami berharap koperasi desa itu bisa memutus mata rantai distribusi pemasaran tidak berkepanjangan,” kata Kadis Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak Dede Supriatna di Lebak, kemarin. Pemerintah daerah menginstruksikan kepada petani agar membangkitkan kembali lembaga koperasi desa untuk menampung produk komoditas pertanian. Lembaga koperasi desa tersebut nantinya bekerja sama dengan Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang.

Melalui kerja sama itu dapat memutus mata rantai pemasaran yang tidak berkepanjangan sehingga menguntungkan pendapatan usaha petani. Saat ini, umumnya petani menjual hasil komoditas pertanian melalui perorangan mulai tengkulak, pengumpul, hingga pengecer. Pemasaran perorangan itu tentu usaha pertanian tidak dinikmati dengan harga bagus di pasaran. Kehadiran lembaga koperasi desa sangat menguntungkan pendapatan petani karena hanya satu tangan bisa langsung dipasarkan kepada konsumen. “Kami ber-

harap lembaga koperasi desa itu diaktifkan kembali untuk menampung harga komoditas pertanian,” ujarnya. Menurut Dede, pemerintah daerah juga menyiasati agar pemasaran produk pertanian ditampung oleh Asosiasi Pasar Tani (Aspartani). Saat ini, Aspartani Kabupaten Lebak juga mampu menjual beras merah hasil panen petani hingga pasar DKI Provinsi Jakarta. Permintaan beras merah cukup tinggi di pasaran, menu-

rut dia, juga menguntungkan pendapatan ekonomi petani. Saat ini, harga beras merah lebih mahal daripada beras jenis medium maupun premium. Kelebihan beras merah Kabupaten Lebak tersebut kadar glukosa relatif rendah juga cocok dikonsumsi bagi penderita kencing manis. Selain itu, juga rasanya pulen dengan kandungan karbohidrat cukup rendah. “Kami menerima laporan setiap pekan Aspartani memasok beras merah ke pasar tradisioanal. (ant)

CV. KREASINDO FLOORING Pilihan Tepat Epoxy Lantai “ True Choice For Indonesia Exopy ” * Epoxy Flooring Contractor * Finish Trowel Floor Hardener * Membrane Water Proofing Keunggulan Kami : - Berbadan hukum - Bersertifikat - Bergaransi - Dikerjakan Oleh Aplikator Yang Sudah Berpengalaman

Harga Jasa Sudah Berikut Material Hub : 0812.1366.9280 - 0838.7004.6015 Dana Tunai Marni Mencairkan 100 Juta Sampai Triliun Talangan (Fander Tercepat) AVALIST INVESTOR. - Penyelesaian Kartu Kredit - KTA Bermasalah - Pelunasan Mendapatkan Diskon 25% s/d 70%

“ Biro Hukum Menangani Berbagai Macam Kasus ” “ Menangani Juga Berbagai Penyakit Tidak Wajar ”

Hubungi : 0817.6682.240 - 0812.1366.9280 Alamat : Jl. Arteri Raya Samping Rumah Sakit Permata Hijau No. 30 RT. 006/08 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat Kode Pos 11560 C 006482 Rpa2