Edisi 01 Februari 2017 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 1 Februari 2017

No. 23 tahun XI

Pengemban Pengamal Pancasila

Politisi Golkar Ditahan JAKARTA - KPK menahan mantan anggota Komisi IX DPR dari fraksi Partai Golkar Charles Jones Mesang seusai diperiksa sebagai tersangka. Charles keluar dari gedung KPK dengan sudah mengenakan rompi tahanan KPK dan tidak berkomentar apapun mengenai pemeriksaannya tersebut. “KPK melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhadap tersangka CJM di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Guntur,” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin. Pemeriksaan Charles adalah pemeriksaannya yang kedua sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pembahasan anggaran optimalisasi pada

Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) 2014. “Tadi sekitar 10 pertanyan seputar pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi,” kata pengacara Charles, Melissa Christianes. Politisi asal Nusa Tenggara Timur itu diduga menerima suap bersama-sama dengan mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kemenakertrans Jamaluddien Malik sebesar Rp9,75 miliar. Charles disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikot jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PEMERIKSAAN LANJUTAN - Tersangka Kasus Dugaan Suap Pengadaan Alat Monitoring Satelit di Bakamla Fahmi Darmawansyah berjalan meninggalkan gedung usai diperiksa di Jakarta, kemarin.

Ma’ruf Amin :

Ahok Menghina Al Quran Dan Ulama

Suluh Indonesia/ant

RATAS INTEGRASI PEMBANGUNAN - Wapres Jusuf Kalla (kiri) berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri) dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelum rapat terbatas tentang Integrasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Mengoptimalkan Hasil Pembangunan Nasional di Bogor, kemarin.

Presiden Sebut

Tiga Syarat Pokok Wujudkan Kemakmuran PRESIDEN Joko Widodo mengatakan perlu tiga syarat pokok untuk mewujudkan kemakmuran bersama yang akan diwujudkan pemerintah, bahkan diperjuangkan sejak Indonesia merdeka. Presiden saat memimpin rapat terbatas yang membahas kebijakan ekonomi berkeadilan di Istana kepresidenan, Kota Bogor, kemarin mengatakan, Pertama keperpihakan, kedua usaha bersama dengan semangat persatuan dan semangat gotong royong, dan ketiga upaya mencapai kemakmuran harus bersifat inklusuf tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan. Presiden menegaskan semua warga negara tanpa kecuali harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam menik-

mati kemakmuran yang telah dicapai. Jokowi kembali mengingatkan kemajuan atau kemakmuran yang ingin diwujudkan pemerintah adalah kemakmuran yang berkeadilan. “Bukanlah kemakmuran orang per orang, bukan kemakmuran hanya sekelompok orang, bukan untuk satu golongan tapi kemakmuran yang ingin kita wujudkan adalah kemakmuran bersama, kemakmuran yang berkeadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden. Jokowi menegaskan bahwa

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin mengatakan sebagai seorang nonmuslim tidak etis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. “Seharusnya Pak Basuki tidak bicara Surat Al-Maidah karena bukan muslim, tidak etis dan tidak proporsional,” kata Ma’ruf saat memberikan kesaksian dalam lanjutan sidang Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, kemarin. Ma’ruf pun menggarisbawahi bahwa Ahok telah menghina Al-Quran dan ulama terkait ucapannya terse-

but. “Itu substansinya, yaitu kata-kata “dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51”, tidak ada korelasinya dengan isi seluruh pidato,” ucap Ma’ruf. Namun, dirinya tidak mempermasalahkan apabila Surat Al-Maidah dikutip oleh seorang yang bukan ulama. “Dia yang bukan ulama kan nantinya dapat ilmu Surat Al-Maidah dari ulama karena yang paham ulama. Jadi, ulama juga yang jadi sumbernya,” kata Ma’ruf. Ma’ruf menyatakan sikap dan pendapat keagamaan terkait penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibahas oleh empat komisi di dalam MUI. “Empat komisi yang terdiri dari komisi fatwa, perundang-undangan,

pengkajian, dan informasi dan komunikasi (infokom) melakukan penelitian dan investigasi di lapangan kemudian melakukan pembahasan,” katanya. Setelah dilakukan pembahasan di empat komisi itu, kata Ma’ruf, hasilnya dilaporkan kepada pengurus harian. “Kemudian dibahas lagi di pengurus harian termasuk saya. Pengurus harian itu ada ketua umum, wakil ketua, dan sekretaris-sekretaris. Pengurus harian inti ada sekitar 20 orang,” katanya. Ma’ruf menyatakan setelah pembahasan dalam pengurus harian kemudian lahir sikap dan pendapat keagamaan MUI yang menyimpulkan bahwa ucapan “dibohongi pakai Su-

rat Al-Maidah ayat 51” itu mengandung penghinaan terhadap agama dan ulama. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sendiri menghadirkan lima saksi dalam sidang kedelapan Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa. Lima saksi itu antara lain dua saksi dari nelayan di Pulang Panggang, Kepulauan Seribu, yaitu Jaenudin alias Panel bin Adim dan Sahbudin alias Deni. Selanjutnya Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin dan Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar. Satu saksi lagi yaitu Ibnu Baskoro sebagai saksi pelapor. Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara. (ant)

itu merupakan tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah yang harus dihadapi dan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini terus diperjuangkan. Presiden mengungkapkan pada Desember 2016 lalu dirinya telah memperintahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk mengkaji sebuah kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi sosial yang terjadi selama ini. “Meskipun kita tahu tingkat ketimpangan ekonomi sosial sejak 2015 mengalami perbaikan kalau diukur dari gini ratio yang turun dari 0,41 menjadi 0,39, namun ketimpangan ini masih perlu kita usaha agar lebih baik,” tegas Jokowi. Bangunan Modifikasi Sebelumnya, Presiden Jokowi minta sederhanakan proses yang rumit-rumit, yang bertele-tele, yang bersifat administrasif, bangun modifikasi yang bersifat lintas kementerian dan lembaga. Presiden berharap agar tidak ada lagi perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron satu sama lainnya. “Kita tidak mau mengulang-ulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak ‘nyambung’, tidak sinkron antara yang direncakan beda dengan yang dianggarkan seolaholah ada 2 mesin, mesin perencanaan dan mesin anggaran, sehingga ke depan sedini mungkin pencapaian programprogram prioritas itu betul-betul bisa maksimal dan tidak meleset dari sasaran yang kita ingin capai,” tegas Presiden. Presiden Jokowi meminta agar kebijakan yang diambil adalah “money follow program”. (ant)

Suluh Indonesia/ant

SAKSI SIDANG AHOK - Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (tengah) berjalan sebelum mengikuti sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, kemarin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lima saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kapolda Jabar :

Rizieq Shihab Segera Dikonfrontir JAKARTA - Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Pol Anton Charliyan mengatakan penyidik akan mengonfrontir pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab dengan saksi, terkait isi video yang dibantah tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila tersebut. ‘’Selanjutnya akan ada konfrontir karena pada saat penayangan video pertama, yang bersangkutan tidak mengakui bahwa itu dirinya dan kapan

kejadian itu dilaksanakan” ujar Anton di Hotel Bidakara Jakarta, kemarin. Mantan Kapolda Sulawesi Selatan itu menuturkan Rizieq Shihab mengaku laki-laki yang ada di dalam video tersebut bukanlah dirinya, tapi orang yang mirip dengannya. Terkait dengan itu, Anton mengatakan Polda Jabar berencana memanggil Rizieq pada pekan depan. Ia menambahkan kepolisian saat ini sudah memiliki empat alat bukti terkait kasus

dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden pertama RI Soekarno. “Ada dua alat bukti yang sah dan beruhubungan satu sama lain. Lalu ada bukti video dan dari saksi ahli. Jadi sudah ada empat alat bukti,” katanya. Polda Jabar menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden pertama RI Soekarno. Menurut Kepala Bidang

Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus penetapan status tersangka itu berdasarkan gelar perkara dengan pemeriksaan 18 saksi, antara lain ahli bahasa, sejarah, filsafah dan pidana. Terkait dengan kasus ini, Rizieq disangkakan Pasal 154 KUHP tentang Penodaan Lambang Negara dan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 1 Februari 2017

2

Kilas AKAP Masuk Pulogebang MULAI Senin (30/1) ini, sembilan terminal yang ada di DKI Jakarta tidak lagi melayani penumpang jurusan antar kota antar provinsi (AKAP). Bus AKAP pun dialihkan ke Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Elly Sinaga mengatakan, terminal-terminal yang dilarang melayani tujuan AKAP yakni Terminal Pulogadung, Rawamangun, Pinang Ranti, Lebak Bulus, Pasar Minggu, Tanjung Priok, Rawa Buaya, Tanah Merdeka dan Grogol. Elly mengatakan,.seluruh bus AKAP di sembilan terminal itu tidak boleh lagi mengangkut penumpang. Termasuk terminal bayangan dan pool bus yang menjual tiket tidak boleh lagi. Keputusan ini merupakan hasil rapat yang dibahasnya bersama jajaran Dishub DKI. Rapat ini sebagai tindak lanjut dari tinjauan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono ke Terminal Pulogebang. (kmb)

Program Kepemudaan SUKU Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat mengalokasikan angggaran sekitar Rp 1,7 miliar untuk program peningkatan peran serta kepemudaan tahun ini. Program tersebut diharapkan dapat menciptakan pemuda Ibukota yang mandiri, memiliki daya saing dan berkarakter. “Program ini diprediksi mulai jalan Maret sampai September. Ini bisa berubah khusus untuk kegiatan yang berjenjang karena mengacu pada kegiatan yang ada di provinsi maupun nasional,” kata Tedi Cahyono, Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat, Senin (31/1). Ia menjelaskan, program tersebut berisi 12 kegiatan. Di antaranya, pengiriman peserta kapal pemuda nusantara, seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) kota ke provinsi, pelatihan gabungan dan seleksi Paskibraka kota ke provinsi. “Anggaran untuk program ini kita alokasikan Rp 1,7 miliar,” tandasnya. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

PEMERIKSAAN SAKSI - Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di Auditorium Kementrian Pertanian, Jakarta, kemarin. Sidang kedelapan digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi antara lain Ketua MUI Ma'aruf Amin dan anggota KPUD DKI Jakarta Dahlia.

Air SWRO Dinilai

Tak Layak Minum

Saluran Air Dibersihkan BELASAN petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dikerahkan untuk membersihkan sampah dan lumpur di saluran air Jalan Kebantenan VII, RW 04, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. “Kondisi saluran air tersebut sudah penuh sampah dan lumpur. Saat hujan, air di saluran jadi meluap ke jalan,” kata Cahyo Hudoyo, Lurah Semper Timur, Selasa (31/1). Ia menjelaskan, akibat tersumbat sampah dan lumpur, ruas Jalan Kebantenan VII kerap tergenang setinggi sekitar 10-15 sentimeter saat hujan. Karena itu pada hari ini pihaknya mengerahkan petugas PSSU untuk mengangkut sampah dan lumpur dari saluran tersebut. “Kita harap dengan dibersihkannya sampah dan lumpur, genangan di kawasan itu bisa diminimalisir,” tandasnya. (kmb)

JAKARTA - Air produksi Sea Water Reverse Osmosisi (SWRO) Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, sejak diresmikan dan diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, belum bisa digunakan untuk minum dan memasak. ‘’Rasanya aneh dan masih berbau. Sehingga hanya digunakan untuk me-

nyiram tanaman dan mencuci perkakas,” ujar Manan (34), warga Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, kemarin. Hal tersebut dibenarkan Lurah Kelurahan Pulau Untung Jawa, Ade Slamet. Sampai saat ini, katanya, warga masih membeli air produksi Reverse Osmosis (RO) yang dibuat Sudin Tata Air Kepulauan Seribu,

untuk keperluan minum dan masak. Operator SWRO, Husen mengaku, masih ada kendala teknis terkait penyulingan air laut sehingga hasilnya belum sempurna. “SWRO-kan yang disuling air laut sehingga angka Total Dissolved Solid (TDS)nya masih tinggi dibanding mesin RO yang menyuling air

tanah, hanya menghasilkan angka 76 Part per Million (ppm) zat padat yang larut di kandungan air tersebut,” katanya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) menandatangani berita acara serah terima pengelolaan Sistem Penyedia Air Minum

(SPAM) untuk Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Nantinya seluruh sarana dan prasarana SPAM di pulau tersebut akan dibangun dengan teknologi Sea Water Reserve Osmosis (SWRO) dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013-2015. (kmb)

Kawasan Senen

Perlu Dibangun Konsep Terpadu DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar kawasan Senen, Jakarta Pusat, ditata dengan konsep terpadu. Karena, saat ini di sana sudah ada terminal, stasiun dan pasar. Syarifuddin, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, kemarin mengatakan, ke depannya harus ada integrasi. Jadi sekalian perlu dilakukan penataan. Menurutnya, lokasi Pasar Senen sekarang sebenarnya bisa juga dibangun rumah susun, tidak cuma pasar. ‘’Tanah di Jakarta mahal. Pasar itu

sudah 56 tahun seperti itu. Sudah harus dipikirkan integrasinya agar lebih berkembang,” katanya. Dia menambahkan, jika kawasan terminal dan stasiun bisa terintegrasi dengan pasar, maka bisa meningkatkan sektor pendapatan asli daerah (PAD). “Karena kawasan

Kontraktor Nakal

Suluh Indonesia/ant

PEMERIKSAAN - Pegawai PT Melati Techonofo Indonesia, Hardy Stefanus, berjalan meninggalkan ruangan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, kemarin. Hardy diperiksa sebagai saksi terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI Tahun Anggaran 2016.

Polda Metro Periksa

Saksi Fakta Ceramah Palu Arit JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan saksi fakta terkait kasus yang menyeret Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab terkait ceramah berisi dugaan tuduhan logo Bank Indonesia pada mata uang rupiah baru mirip “palu-arit”. “Nanti kita akan memeriksa saksi yang melihat dan mendengarkan ceramah di lokasi,” kata Direskrim Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wahyu Hadiningrat di Jakarta kemarin.

Wahyu menuturkan sejauh ini proses penyelidikan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Habib Rizieq itu masih tahap pemeriksaan saksi. Wahyu mengaku telah mengantongi salah satu saksi yang melihat dan mendengar langsung ceramah Habib Rizieq saat membahas logo mata uang rupiah baru tersebut. Saat ini penyidik juga belum meningkatkan status hukum terhadap Habib Rizieq yang masih menyandang saksi. Setelah pemeriksaan sejum-

lah saksi selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya akan menggelar perkara guna menentukan kasus Habib Rizieq akan ditingkatkan ke penyidikan atau dihentikan. Sebelumnya, Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) melaporkan Habib Rizieq ke Polda Metro Jaya. JIMAF melaporkan Rizieq karena beredar video berisi ceramah yang menyebutkan mata uang rupiah baru berlogo Bank Indonesia mirip palu arit. (kmb)

Harus Masuk Daftar Hitam JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta untuk menindak tegas kontraktor nakal. Khususnya kontraktor pembangunan rumah susun (rusun) yang tidak dapat penyelesaikan pekerjaannya. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan, jika ada kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya harus diberi sanksi. Sanksi terberat yakni dimasukan daftar hitam atau blacklist. “Apalagi

bangun rusun. Itu kan untuk rakyat, harusnya dia selesaikan tepat waktu. Kalau tidak di-blacklist saja,” tegas Iman, di Rusun KS Tubun, Jakarta, kemarin. Menurut Iman, sanksi yang diberikan jangan hanya denda saja. Karena itu tidak memberikan efek jera. Jika masuk daftar hitam, mereka tidak lagi bisa mengikuti proyek lainnya. “Kalau cuma denda itu sudah biasa dan mereka bisa dapat uang dari proyek lain. Tapi kalau sudah blacklist kan bisa memberikan efek jera bagi yang lain juga dan lebih bertanggung jawab,” tandasnya. (kmb)

Senen itu memiliki nilai sejarah. Kita mau dikembangkan dan jangan kalah saing dengan mall yang ada saat ini,” tandasnya. Pemprov DKI Jakarta akan membuka banyak akses bagi pembeli menuju ke tempat penampungan sementara (TPS) di Blok V, Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sekda DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, masalah akses ke TPS menjadi salah satu hal yang dikeluhkan pedagang korban kebakaran. “Saya minta wali kota koordinasi, terus buka akses dari segala arah

menuju ke Blok V. Ini kan mereka lantai 1 dan 2 saja sudah 800 kios,” kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/1). Selain menambah akses, pemprov juga menyiapkan skema waktu berjualan antara pedagang kue subuh dengan pedagang yang akan direlokasi ke lantai 5 dan 6 di Blok V. “Karena keterbatasan tempat, maka tadi solusinya ruang yang tempat pedagang kue subuh akan dipakai pada siang hari oleh pedagang itu, satu lokasi jadi dua fungsi,” ucapnya. (kmb)

Delapan RW di Cipete Punya Bank Sampah JAKARTA - Dari 11 jumlah RW di Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, delapan diantaranya sudah memiliki bank sampah. Diharapkan, bank sampah ini bisa mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Lurah Cipete Utara, Mohammad Yohan mengatakan, setiap harinya tercatat sekitar 20 ton sampah di wilayahnya yang dibuang ke TPST Bantar Gebang. Dengan adanya bank sampah ini, ditargetkan 10 persen volume sampah yang dibuang bisa berkurang. “Kami mengajak warga untuk membentuk bank sampah di delapan RW. Awalnya hanya ada tiga bank sam-

pah. Namun belakangan ini, selama tujuh bulan saya menjadi Lurah Cipete Utara, sudah ada lima bank sampah baru lagi,” papar Yohan di Jakarta, kemarin. Disebutkan Yohan, delapan bank sampah di wilayahnya masing-masing adalah, Bank Sampah Kober RW 06, Bank Sampah Karwa RW 03, Bank Sampah Citra Antasari RW 09, Bank Sampah Suka Damai RW 04, Bank Sampah Kirai Mandiri RW 0, Bank Sampah Sawo RW 02, Bank Sampah Saraswati RW 07 dan Bank Sampah Reformasi RW 08. Dia menambahkan, di bank sampah terdapat banyak barang bekas yang memiliki nilai ekonomi. Seperti botol plastik, kardus, kertas koran dan sebagainya. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 1 Februari 2017

3

DPR Ingatkan

Kelola Dana Desa Lebih Transparan KOMISI V DPR mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian keuangan lebih transparan dalam panyaluran dan penggunaan dana desa di tahun 2017, kata anggota Komisi V DPR Nizar Zahro. Nizar di Jakarta, kemarin mendesak kepada kemendes agar penyaluran dan penggunaan dana desa untuk di evaluasi. Selain itu, kami juga mengapresiasi sikap KPK yang akan menindaklanjuti laporan penyelewengan dana desa. Dia mengatakan adanya 87 laporan yang akan ditindaklanjuti oleh KPK dari 362 laporan, mengindikasikan penyaluran dan penggunanan dana desa masih bermasalah. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan penyaluran dana desa merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memberdayakan potensi desa

dan mengakomodasi kebutuhan desa agar tercipta kesejahteraan masyarakat desa. “Namun, kalau penyaluran dan penggunaannya tidak tepat sasaran maka tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di desa tidak akan pernah tercapai,” ujarnya. Menurut dia, BPS pernah merilis angka kemiskinan yang merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2016 dan hasilnya mengejutkan. Dia menjelaskan angka, kemiskinan di pedesaan meningkat menjadi 14,11 persen, padahal sebelumnya berdasar hasil Susenas September 2015, angka kemiskinan sebesar 14,09 persen. “Jadi dari September 2015-Maret 2016 terjadi kontradiksi. Di satu sisi, anggaran dari APBN banyak digelontorkan ke desa, sedangkan kemiskinan di desa justru meningkat,” ucapnya. Menurut dia, kontradiksi semacam itu jangan sampai terjadi di 2017 karena itu dirinya meminta Kemendes dan Kemenkeu lebih transparan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2017. Nizar juga mempertanyakan kinerja para pendamping desa karena 87 laporan yang ditindaklanjuti KPK dari 362 laporan yang diterima polisi. (ant)

Suluh Indonesia/ant

RAPAT KOORDINASI PILKADA SERENTAK - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah) bersama pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak (kelima kiri) dan Daniel Zuchron (keempat kiri) saat menghadiri rapat koordinasi di gedung MK, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut membahas persiapan dan sengketa Pilkada serentak 2017.

Parpol Tak Boleh

Dimiliki Perorangan JAKARTA - Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI Alfan Alfian mengusulkan agar partai politik adalah badan hukum yang dikelola bersama dan tidak boleh menjadi milik perseorangan. “Partai politik perlu diatur tersendiri dalam bab khusus dalam konstitusi. Dalam bab khusus tersebut perlu diatur partai politik sebagai badan hukum,” kata Alfan pada rapat pleno ketiga Lembaga Pengkajian MPR RI,

di Ruang GBHN di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin. Rapat dipimpin Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Rully Chairul Azwar, yang membahas tema “Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensial berdasarkan UUD NRI 1945”. Menurut Alfan, partai politik harus dibiayai negara sehingga dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan politik bagi

masyarakat dan menjamin proses demokrasi di internal setiap partai politik. “Hal demikian perlu diatur dalam partai politik,” katanya. Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, yang diundang sebagai nara sumber mengatakan, kalau melihat dari pendekatan konstitusi, partai politik berada di posisi dilematis. Di satu sisi partai politik ditempatkan menjadi pranata mulia tapi dalam real-

itasnya menanggung beban sangat berat. Partai politik saat ini, kata dia, ditarik-tarik ke dalam tiga kekuatan besar yakni Pemerintah, rakyat, dan pengusaha. Irman melihat, partai politik saat ini juga diberi hak eksklusif sehingga dapat mengatur segalanya, mencengkram dan menentukan segala arah kehidupan. ‘’Bahkan, masalah harga cabai pun bisa diatur oleh partai poli-

tik,” ujarnya. Menurut dia, meskipun partai politik memiliki hak eksklusif tapi bangsa Indonesia tidak memikirkan bagaimana partai politik dapat menghidupi diri sendiri. “Mengapa partai politik diberi hak mulia? Mungkin hanya partai politik yang diharapkan dapat bekerja profesional yang selalu memikirkan tata negara dan pemerintahan,” katanya.(ant)

Polri Sebut

Rangkul Ormas Islam JAKARTA - Sejumlah ormas Islam mengapresiasi langkah Polri menggelar pertemuan dengan ormas Islam untuk mencari penyelesaian masalah kebangsaan. “Saya kira ini bagus. Baru pertama kali Polri gelar acara mengundang ormas-ormas Islam,” kata Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Haries Setiawan di sela-sela acara bertajuk Silaturahmi Kapolri dengan Ormas Islam Tahun 2017, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, kemarin. Selasa. Menurutnya, dalam acara tersebut Polri dan sejumlah ormas berusaha menyamakan

persepsi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan RI. Hal yang senada juga diutarakan Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar. “Beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini memerlukan kesadaran kebangsaan. Para ulama diminta untuk ikut bersama-sama menciptakan suasana tenang, memelihara persatuan dan kesatuan,” katanya. Nasaruddin melihat bahwa misi Polri dengan para ulama dan umaro sebetulnya banyak kesamaan sehingga sudah sewajarnya kedua belah pihak bersinergi menjaga keutuhan bangsa. “Sebetulnya misi polisi dan ulama banyak kesamaan.

Sama-sama ingin membina umat. Cuma bedanya, di polisi ada tugas penyelidikan, kalau ulama, tidak,” katanya. Pihaknya pun berharap dengan adanya pertemuan Polri dengan sejumlah tokoh agama dan ormas ini menjadikan untuk kedepannya ‘jarak’ antara kedua belah pihak tidak ada lagi dan sinergitas kedua belah pihak lebih baik. Pada Selasa, Polri mengadakan pertemuan dengan sejumlah ormas Islam untuk berkoordinasi membahas situasi keamanan dalam negeri. Dalam acara bertajuk Silaturahmi Kapolri dengan Ormas Islam Tahun 2017, dan dilakukan diskusi. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BERTEMU PERWAKILAN BURUH MIGRAN - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri) bersama Ketua Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI) Nur Halimah (tengah) dan anggota pengawas TKI DPR Rieke Dyah Pitaloka memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut terkiat adanya laporan LACI yang melaporkan wakil ketua DPR ke Majelis Kehormatan Dewan atas tulisan di akun twitter pribadinya yang dianggap merendahkan buruh.

Wapres Sebut

Kebijakan Trump Menambah Kecurigaan Terhadap Islam WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang visa dari tujuh negara Muslim untuk masuk ke negara tersebut bisa menambah kecurigaan terhadap umat Islam. Wapres mengatakan, kalau kita efeknya secara langsung pasti tidak besar karena tidak termasuk disitu, tapi bisa juga menambahkan kecurigaan khususnya untuk yang Islam kan. Wapres mengatakan, reaksi keras atas kebijakan Trump tersebut justru berasal dari rakyat Amerika sendiri karena membahayakan keutuhan Amerika. “Orang Amerika itu asalnya adalah para imigran, nilai itu yang mereka pertahankan. Sedangkan ke negara kita tidak punya efek langsung, yang kena justru Amerika sendiri,” tambah Wapres. Dengan pelarangan visa

dari tujuh negara Muslim tersebut, kemungkinan laju imigrasi akan beralih ke Asia, termasuk Indonesia. Bahkan selama ini wilayah Indonesia menjadi tempat transit para imigran seperti dari Afghanistan yang akan menuju ke Australia. “Kita terbuka kalau pengungsi, pengalaman yang ada kan kita terima semua. Apakah Rohingnya dari Afghanistan kan kita menerima,” ujar Wapres Kalla. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani 10 perintah eksekutif (executive order). Salah satu di antaranya

yakni pelarangan visa kepada warga tujuh negara, yaitu Irak, Iran, Suriah, Libya, Yaman, Sudan, dan Somalia. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI Rofi Munawar menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang warga dari tujuh negara mayoritas Muslim masuk ke AS dapat mempersulit dialog antara dunia Islam dan Barat. “Kebijakan Trump telah menimbulkan keresahan bagi umat Muslim dunia. Situasi ini akan semakin menyulitkan dialog dunia Islam dan barat untuk membangun kondisi dunia yang lebih kondusif,” kata Rofi Munawar. Pada Jumat pekan (27/1), Trump menandatangani surat perintah yang memberlakukan penundaan selama empat bulan untuk mengizinkan pengungsi dari Suriah masuk ke Amerika Serikat dan untuk sementara melarang masuk pengunjung dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Ketujuh negara itu adalah Suriah, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman. Sebanyak 22 negara anggota Liga Arab menyatakan keprihatinan yang mendalam pada Minggu terhadap perintah yang dikeluarkan Trump dan menilai bahwa larangan masuk itu tidak dapat dibenarkan. “Kebijakan Presiden AS Donald Trump didasari atas asumsi dan prasangka berlebihan terhadap Islam. Trump menganggap bahwa Islam adalah radikalisme negara dan tindakan terorisme, padahal Islam adalah beragam aspek yang tidak berdiri sendiri dan sudah terbukti memiliki kontribusi besar terhadap peradaban dan perdamaian dunia,” ujar Rofi. Menurut dia, kebijakan Trump tersebut menunjukkan bahwa proses dialog tidak menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Trump untuk membangun diplomasi dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 1 Februari 2017

4

Butuh Dana Besar

Depok Ajukan ke Pusat untuk Revitalisasi Setu

EMPAT setu yang berada di Depok diklaim berpotensi mengurangi banjir di wilayah Ibu Kota, akibat tingginya curah hujan.

Suluh Indonesia/ant

SEKOLAH TIDAK LAYAK – Sejumlah murid kelas jauh SDN Rabak 01 mengikuti pelajaran di ruang terbuka di Kampung Haniwung, Gunung Suling, Rabak, Rumpin, Bogor, kemarin.

Namun, agar lebih efektif Pemkot Depok mengaku perlu merevitalisasi keadaan setu tersebut. Untuk itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku tengah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat anggaran perawatan di Setu Cilodong, Setu Citayam, Setu Pladen dan Setu Rawa Besar.“Satu setu anggarannya Rp7 miliar. Sebenarnya lebih tepatnya melakukan pemeli-

haraan, bukan revitalisasi. Anggaran besar karena untuk melakukan pengerukan saja, kami butuh dana Rp1,5 miliar,” ujar Mohammad Idris, usai melakukan diskusi dengan Forum Komunitas Hijau (FKH). Selain itu, kata Mohammad Idris, setu lainnya yang menjadi perhatian Pemkot Depok yakni Setu Cilangkap. Rencananya Pemkot Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (PUPR) akan meminta pengajuan dana CSR kepada salah satu BUMN, untuk melakukan pemeliharaan pada Setu Cilangkap. “Setu Cilangkap akan kami rekomendasikan untuk dilakukan pemeliharaan. Melalui dana CSR tersebut,” jelasnya. Terkait adanya laporan penyalahgunaan lahan di sekitar setu, Mohammad Idris menegaskan, Pemkot Depok tidak bisa memberikan tindakan represif ataupun hukuman. Karena setu itu sudah menjadi otoritas pemerintah pusat. Dikatakannya, upaya

mencegah terjadinya banjir ketika musim hujan tiba, Mohammad Idris meminta, dinas terkait untuk mempercepat sodetan di Jalan Juanda. Ini dilakukan untuk menanggulangi banjir, karena permasalahan yang ada saat ini ketika musim hujan menyebabkan meluapnya air yang ada di setu, hingga meluber ke jalan dan masuk ke pemukiman warga. “Kami minta dinas terkait dalam hal ini PUPR untuk mempercepat sodetan yang berada di Jalan Juanda. Agar luapan air tidak sampai masuk ke Perumahan Taman Duta yang menjadi langganan banjir. Sedang kita

upayakan,” terangnya. Selain itu, upaya mengatasi banjir di Jakarta, Pemkot Depok juga tahun ini akan menormalisasi Setu Pedongkelan dengan dana hibah dari Pemprov DKI sebesar Rp15 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Manto mengatakan, dalam waktu dekat dana Hibah diberikan untuk menormalisasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta itu, saat ini butuh penanganan lanjutan agar fungsinya sebagai tempat air bisa lebih maksimal. (ant)

DPAP Tangerang Prihatin

66 Siswa Hamil Belum Nikah TANGERANG - Aparat Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan (DPAP) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, prihatin karena terdapat sebanyak 66 siswa hamil sebelum menikah. “Kami telah melakukan evaluasi data selama tahun 2016 ada sebanyak 66 kasus siswa dari 72 kasus di luar nikah,” kata Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak DPAP Kabupaten Tangerang Siti Zahro di Tangerang, kemarin. Siti mengatakan kasus tersebut terjadi karena para siswa menganut pola pergaulan bebas, sehingga mereka melakukan seks sebelum menikah. Upaya yang dilakukan adalah penguatan terhadap fungsi keluarga dan orang tua sehingga berperan aktif dalam pen-

gawasan. Pengawasan anak usia dibawah 17 tahun sepenuhnya oleh orang tua, maka jangan biarkan mereka pergi dengan orang lain yang belum dikenal. Namun upaya tersebut demi mengurangi tindakan kekerasan seksual pada anak maupun perempuan lainnya. Pihaknya melakukan pendampingan psikologi terhadap anak yang hamil di luar nikah tersebut agar mental mereka tidak goyah dan kadang menghindari dari keluarga atau lingkungan. Dia mengatakan aparat DPAP juga berupaya untuk mendampingi korban dalam hal pendidikan, karena merupakan hak anak. “Biasanya korban hamil di luar nikah itu kami pindahkan sekolah ke tempat lain

setelah melahirkan demi mengurangi beban psikologi,” katanya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Mauk, seorang siswa sekolah negeri akhirnya dipindahkan ke swasta beda kecamatan dengan biaya dari sekolah asal. Dia berharap agar anak korban kekerasan dan hamil di luar nikah supaya dapat melaporkan karena ada jaminan identitas dirahasiakan. Menurut dia, data hamil diluar nikah itu tahun 2016 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2015 yakni sebanyak 106 kasus. Namun angka tersebut tetap saja memnimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap perkembangan dan pergaulan anak saat ini. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PENGEMBALIAN UANG NEGARA - Petugas Kejakasaan Negeri Kota Tangerang menunjukan barang bukti uang kerugian negara dan pembayaran denda hukuman atas kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang, kemarin. Kejarimenerima uang pengganti denda senilai Rp985.623.888 dari terdakwa Adrian Rusli, untuk selanjutnya uang tersebut akan diserahkan kepada negara.

Aksi Tangerang Desak

Kilas Produksi Garam Farmasi PRODUKSI garam farmasi untuk industri obat-obatan skala domestik dinilai masih minim. Total jumlah produksi garam farmasi yang baru dihasilkan baru mencapai dua ribu ton per tahunnya. “Padahal kebutuhan garam farmasi di Indonesia sebanyak enam ribu ton per tahunnya,” ungkap Direktur Farmasi dan Medika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Imam Paryanto di kawasan Puspiptek, Kecamatan Setu, Kota Tangsel, kemarin. Imam mengatakan, dua farmasi di Indonesia cenderung terlambat dalam pemanfaatan garam. Menurutnya, green farmasi dunia telah lama memanfaatkan komoditas garam farmasi. Selama ini Indonesia telah rutin mendapatkan impor garam farmasi dari Australia. Baru pada periode 2016, lanjutnya, Indonesia sudah mengurangi ketergantungan impor garam farmasi. (nov)

Tak Ingin Kocolongan

ASN Netral Dalam Pilgub TANGSEL - Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Selasa (31/1) menggelar aksi demonstrasi di Halaman Puspem Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Mereka menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilgub 2017 dan menolak kampanye uang serta menghidupkan demokrasi bersih. “Kami berharap, Ibu Airin Rachmi Diany agar bisa menjaga netralitas sikap politik para Aparatur Sipil Negaranya. Maka, kami dari Himpunan Mahasiswa Banten, Mendesak agar ASN yang ada di Tangsel bisa

bersikap netral pada Pilgub mendatang,” ungkap Kordinator Lapangan HMB, Fakih melalui orasinya kemarin. Fakih mengatakan ASN selalu menjadi sasaran untuk dijadikan objek kekuasaan yang digerakan sesuai selera penguasa. “Kami menduga ada mobilisasi ASN di Kota Tangsel untuk memilih calon tertentu,” imbuhnya. Larangan PNS terlibat dalam politik juga diatur oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui pasal 61 ayat (1) dan pasal 62 PP No. 6/2005. (ant)

Volume Sampah Meningkat TINGGINYA produksi sampah warga Kota Depok membuat kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung kelebihan beban. Sebagai solusi atas persoalan itu, Pemerintah Kota Depok bakal menambah pembangunan kolam baru untuk menampung volume sampah yang makin tinggi setiap harinya.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Etty Suryahati mengatakan, saat ini jumlah sampah yang masuk Ke TPA Cipayung per harinya mencapai 700-750 ton, sementara daya tampung kolam yang ada diprediksi hanya bisa menampung hingga 6 bulan ke depan. Dengan begitu pembangunan kolam baru seluas 5000 meter ini bisa menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan sampah di Depok.Etty mengatakan, sosialisasi sudah dilakukan termasuk juga anggarannya. (jif)

Suluh Indonesia/ant

PENEMUAN GRANAT - Tim Penjinak Bom Gegana Polda Metro Jaya mengamankan granat nanas aktif di Komplek Perumahan Peruri, Kreo, Tangerang, kemarin. Granat yang ditemukan oleh pekerja pembersih perumahan tersebut diamankan untuk dibawa ke markas Brimob Kelapa Dua.

Dewan Pendidikan Ingatkan

Disdik Tangerang Benahi Tiga Aspek TANGERANG - Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang menyatakan aparat Dinas Pendidikan (Disdik) setempat agar dapat membenahi tiga aspek penting menunjang

kinerja. “Pertama adalah aspek penataan manajemen dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang Eny Suhaeni

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

di Tangerang, kemarin. Eny mengatakan aspek kedua adalah pembenahan terhadap guru honorer dan terakhir yakni koordinasi antarlembaga yang terkait mengurus pendidikan. Menurut dia, harus dipelajari secara cermat efek berlaku UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena salah satu kewenangan dari Pemprov mengelola SMA/ SMK dan sederajat. Selama ini, Pemkab Tangerang dianggap berhasil mengelola sekolah menengah itu, tapi setelah dikelola Pemprov Banten masih perlu dikaji. Dia mengatakan sebagai contoh menyangkut guru honorer, apakah sudah ada dana yang disediakan Pem-

prov Banten. Meski begitu, pihaknya menilai upaya Disdik adalah menunggu sampai ada kebijakan dari pemerintah pusat mengenai guru honorer itu. Hal tersebut agar tidak salah langkah dan menyalahi hukum, karena penerapan UU No.23 tahun 2014 itu terutama menyangkut pengelolaan SMA/ SMK. Demikian pula menyangkut pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang selama ini dari Pemkab Tangerang, apakah terus berlanjut diberikan. “Ini akan menjadi masalah bila pemberian beasiswa itu terputus dan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan,” kata mantan anggota DPRD Tangerang itu. (ant)

Pemkot Depok Data Jumlah Ormas DEPOK - Guna meminimalisir konflik antar organisasi masyarakat (ormas). Anggota Dewan dari Komisi A DPRD Kota Depok, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera melakukan pendataan ormas yang cukup banyak terdapat di Depok. Menurutnya, dengan pendataan tersebut selain bisa diketahui jumlahnya, nantinya ormas juga bisa diajak bersinergi dengan pemerintah dan bisa menjadi potensi besar jika dikelola dengan benar. Qurtifa Wijaya mengatakan, ormas harus bisa dibina dan disinergikan Pemkot Depok. Menurutnya, ormas sebagai wadah untuk berhimpun masyarakat, juga harus diarahkan untuk kepentingan pembangunan. “Harus dibina bahkan bisa disinergikan dengan program pemerintah, misal ormas kepemudaan maka sinergikan dengan program kepemudaan. Ormas lingkungan sinergikan dengan program

lingkungan, begitu juga ormas di bidang lainnya,” ujarnya, kemarin. Dirinya mengatakan, Komisi A sudah rapat dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok dan meminta agar lebih ada pendataan, pembinaan dan perhatian. Dengan begitu, ada peran pemerintah dalam melangsungkan komunikasi yang intens dengan mereka. Komunikasi yang intens, diharapkan sinergitas akan terbangun untuk kemajuan pembangunan Kota Depok. “Dialog dan komunikasi diperlukan, tidak hanya antara Pemkot dengan ormas. Tapi, juga antar ormas dengan Pemkot sebagai fasilitator. Ini untuk meminimalisir konflik antar ormas di Depok,” tambahnya. Ia juga merasa di negara demokrasi seperti Indonesia, pihak Pemkot tidak bisa membatasi keberadaan ormas. Namun, pendataan juga harus dilakukan. (jif)

Masalah Keuangan

Pemicu Terjadinya Perceraian TANGERANG - Sebanyak 70 persen perceraian pasangan suami istri di Kabupaten Tangerangterkait masalah keuangan keluarga, sesuai data di Pengadilan Agama Tigaraksa. “Dalam evaluasi kami selama tahun 2016 bahwa terdapat 5.578 kasus perceraian yang telah disidangkan,” kata Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Pariyanto di Tangerang, Selasa. Pariyanto mengatakan dari jumlah terebut maka sebanyak 4.468 kasus adalah gugatan istri karena faktor ekonomi dan selebihnya gugatan suami. Dia mengatakan masalah gugatan cerai istri karena

suami tidak bekerja dan menumpang di rumah mertua serta tanpa penghasilan tetap. Namun penyebab lain dari percerain karena perselingkuhan istri maupun suami, jumlahnya mencapai 20 persen. Sedangkan umur pasangan yang bercerai itu mayoritas di bawah 40 tahun dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Dia menambahkan pada awal sidang gugatan cerai, biasanya hakim berupaya untuk membuat pasangan itu rujuk kembali berupa mediasi dengan berbagai alasan. Bila penggugat cerai tetap pada pendirian, artinya rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan, maka dilanjutkan sidang berikutnya dengan

menghadirkan sejumlah saksi kedua pihak. “Pada prinsipnya hakim tidak mau menceraikan, tapi karena memang kedua pasangan itu telah sepakat, sidang digelar,” katanya. Menurut dia, kebanyakan dalam sidang agenda putusan, pihak suami enggan menghadiri, biasanya diwakili keluarga atau pengacara. Dia mengharapkan apabila ada pasangan suami istri yang ingin bercerai sebaiknya meminta nasehat kepada petugas KUA setempat, demi menghindari adanya gugatan . Pihaknya menyarankan kepada pasangan sebelum menikah mengikuti program bimbingan pranikah. (ant)

pini F OKUS Perlu Gerakan Moral Mengawal NKRI AAT ini dapat kita lihat dan saksikan sendiri bagaimana faham radikalisme tumbuh dan berkembang dengan suburnya. Hal ini tentu tidak lepas dari pemahaman agama yang dangkal, sepotong-sepotong dan tentu saja hasil dari berguru dari guru yang sebenarnya tidak punya pemahaman ajaran ataupun agama yang luas. Akibatnya ya… dapat kita lihat, terutama di berbagai media sosial paham-paham itu cenderung menyesatkan dan tidak menimbulkan kedamaian di kalangan umat sebangsa. Justru pertikaian, kebencian dan saling hujat yang dikedepankan. Pemerintah dalam hal ini semestinya bergerak lebih cepat untuk menanggulangi hal ini. Tak bisa dibiarkan liar seperti ini. Ormas yang mengusung paham radikalisme ini mesti dibina dengan baik dan tegas. Tidak ada toleransi bagi mereka yang intoleran. Kebersamaan di tengah kebinekaan mesti dikembangkan secara serius. Merangkul sejumlah pihak yang punya kompetensi terhadap hal ini adalah langkah jitu. Baik ormas, organisasi keagamaan, profesi, pemuka adat, pemuka agama dan sebagainya sebaiknya diajak dialog. Bahwa beginilah kondisi bangsa ini sekarang. Bibit disintegrasi semakin merajalela. Semua sepertinya lupa akan sejarah, asal-usul bagaimana bangsa dan negeri ini dibangun. Apakah akan semudah ini bangsa Indonesia akan ambruk? Tentu tidak dan sangat kita sesalkan kalau hal ini terjadi. Perlu gerakan moral kuat dari segenap elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Jangan lagi ada statemen yang mendidihkan suasana. Sejukkan dengan kalimat santun yang menyejukkan. Jangan lagi ada saling tuding. Jangan saling hujat dan sebagainya. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terpancing berita hoax. Saat ini, semua elemen sepertinya sangat mudah naik darah. Sangat mudah tersinggung. Ini bukan watak bangsa yang penuh pengertian. Itulah sebabnya, semua stakeholder mesti ikut ambil bagian. Termasuk pemuka agama. Ajarkan agama yang baik dan benar. Jangan justru ikut mengompori. Kita bangsa yang toleran. Sangat menghargai kebinekaan. Mengapa sekarang menjadi bangsa yang intoleran? Ini sebuah pertanyaan besar. Kita mesti kembali ke jati diri. Kembali ke hakiki bangsa Indonesia yang beragam. Anak cucu kita mesti diajarkan sejarah. Sejarah perjuangan bangsa di mana semua pihak terlibat di dalamnya. Tidak ada yang paling berperan dan sedikit berperan. Sejarah Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional serta perjuangan pahlawan di berbagai daerah sampai pergerakan nasional. Semua sangat berperan sesuai dengan porsi serta zamannya. Kalau kita sekarang berada pada zaman ini, tentu saja mesti berkontribusi positif. Bukan sebaliknya menggerogoti sendiri pilar bangsa dengan paham radikalisme. Kita mesti sadar, di dalam keragaman kita menemukan kedamaian. Untuk itulah, kita harus membangun gerakan moral yang utuh untuk mengawal bangsa ini. Jangan ada lagi penumpang kapal yang justru ingin menghancurkan kapal saat berlayar. Semua penumpang harusnya berada dalam pemahaman yang sama dan tujuan yang sama. Dalam konteks ini tentunya lembaga pendidikan menjadi harapan utama. Lembaga pendidikan harus menjadi lembaga yang melahirkan generasi bangsa yang loyal terhadap negerinya dan siap membela negerinya. ***

S

Bang D

el

Presiden Jokowi mengatakan perlu tiga syarat pokok untuk mewujudkan kemakmuran bersama

Yang ada miskin bersama ...

Suluh Indonesia, Rabu 1 Februari 2017

5

Radikalisme Dalam Dunia Akademis, Sebuah Fenomena Paradoksal INFILTRASI paham radikal di Indonesia telah memasuki fase krusial – yang bukan hanya menjangkiti kalangan masyarakat ekonomi kelas bawah – melainkan juga kalangan intelektual. Konfirmasi ini dipertegas oleh pernyataan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat sesaat setelah bertemu Presiden Joko Widodo (9/12/2016). Meski bukan merupakan informasi baru, penegasan ini tetap menjadi pengingat penting bagi segenap elemen bangsa atas eksistensi dan ancaman radikalisme yang mengatasnamakan agama.

Secara historis, penetrasi ideologi garis keras pada dunia akademis di Tanah Air telah ada sebelum era reformasi. Laporan Litbang Departemen Agama tahun 1996 mencatat bahwa paham intoleran ini telah ada dan berkembang subur justru di kampus-kampus besar. Hal ini tidak terlepas dari pertarungan ideologi para alumni kampus besar tersebut pada level praktis dan diwariskan kepada junior mereka yang masih ada di kampus. Reformasi semakin memberi angin segar bagi tumbuh-suburnya paham ini. Laju perkembangan gerakan radikal pada dunia pendidikan makin tak terbendung, yang imbasnya kita rasakan hingga kini. Dari analisis penulis, setidaknya ada tiga alasan yang bisa menjelaskan tingginya laju infiltrasi ideologi kanan ini pada dunia akademis. Pertama, meningkatnya jumlah ormas maupun partai politik dengan ideologi eksklusif pascaindoktrinasi Pancasila berimplikasi langsung pada agresivitas perekrutan anggota baru; salah satunya di kalangan kampus. Mengingat potensi strategis intelektualitas (dalam relasinya dengan masyarakat), kampus justru menjadi target utama pertarungan ideologis tersebut. Penguasaan organisasi dan objek vital (seperti masjid kampus) menjadi target operasinya. Kedua, pemahaman agama yang parsial dan superfisial yang memisahkan peran rasional akademis dan ideologi individu menyebabkan proses akulturasi kedua paham beda kultur ini, dimungkinkan. Secara natural, proses unifikasi paham radikal pada domain akademis merupakan fenomena paradoksal. Budaya totalitarian-sentralistik dan mono-doktrin yang dianut oleh kelompok garis keras – penganut paham radikal ini - secara prinsip berbenturan dengan kelaziman kaidah-kaidah akademis (egaliter, inklusif, rasional, skeptis serta empiris). Ketiga, metode pengajaran yang tidak memberikan tumbuhnya ruang kreativitas akademik merang-

Oleh Sadwika Salain* Pemahaman agama yang parsial dan superfisial yang memisahkan peran rasional akademis dan ideologi individu menyebabkan proses akulturasi kedua paham beda kultur ini, dimungkinkan. Secara natural, proses unifikasi paham radikal pada domain akademis merupakan fenomena paradoksal. Budaya totalitarian-sentralistik dan monodoktrin yang dianut oleh kelompok garis keras – penganut paham radikal ini - secara prinsip berbenturan dengan kelaziman kaidah-kaidah akademis (egaliter, inklusif, rasional, skeptis serta empiris).

sang kecenderungan tumbuhnya radikalisme sebagai bentuk eskapisme (pelarian) di kalangan mahasiswa. Di sisi lain, keampuhan strategi para agen radikal dalam menangkap ‘peluang’ di atas dengan memberikan ruang ekspresi dan kontemplasi individu hingga relasi sosio-ekonomis dalam bungkus keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa atau kalangan yang haus dalam pencarian jati diri (spiritual). Say-

angnya, mereka ‘’terperangkap’’ dalam jalur yang tidak semestinya. Hal lain adalah, kemampuan para agen dalam menyembunyikan agenda ideologismemiliki peran yang krusial untuk menghindari resistensi (penolakan) ideologi kanan ini pada calon ‘’korbannya’’. Secara umum, para korban ideologi mono-doktrin ini adalah kalangan mahasiswa baru yang berlatar belakang eksakta dan be-

rasal dari sekolah umum (SMU/ SMK/STM). Hal ini disebabkan oleh faktor semangat untuk mempelajari agama, sehingga siswa golongan ini cenderung lebih mudah didoktrinasi daripada mereka yang lulusan sekolah agama (pesantren) yang sudah terpapar (well-exposed) dengan diskusi agamis (Saefuddin, 2011). Tidak hanya menjangkiti mahasiswa, paham radikal ini juga endemik pada para dosen yang seharusnya menjadi penjaga marwah akademis yang inklusif. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak di antara para akademisi tersebut justru pernah mengenyam pendidikan pascasarjana di negara sekuler. Fenomena teralienasi (terasing) pada budaya yang berbeda – seperti yang dikonsepsikan oleh Karl Mark – mempermudah proses radikalisasi pada individu tersebut. Bagi kalangan nasionalis/pluralis termasuk di dalamnya elemen minoritas, radikalisme dalam dunia akademis ini bukan hanya kekalahan politis melainkan prahara ideologis. Penguasaan kampus yang menjadi rahim harapan bagi lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa oleh kaum radikal, berpengaruh langsung pada berkurangnya kader-kader nasionalis yang militan bukan hanya dari sisi kuantitas, melainkan juga secara kualitas. Padahal, militansi dan kualifikasi ini adalah faktor kunci untuk memenangkan kompetisi ideologis yang kelak kian berat. Oleh karenanya, upaya strategis, masif dan terpadu harus segera dilakukan, untuk menghentikan atau paling tidak membendung laju peningkatan gurita radikalisme di kalangan generasi kampus. Hal ini bisa dilakukan melalui perjuangan ‘rakyat semesta’; yang bukan hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah dan partai politik, melainkan seluruh stakeholders bangsa termasuk di dalamnya generasi muda Hindu, yang masih mendambakan tegaknya NKRI yang ber-bhinneka-tunggal-ika ini. Kesalahan strategi yang kita buat masih lebih baik daripada keengganan kita untuk berbuat. Namun, keengganan kita untuk berbuat masih lebih mulia daripada ketidaksadaran kolektif kita (atas marabahaya itu). *Penulis, Inisiator Akademisi Muda Bali (AMUBA). Dosen Kopertis Wil VIII Dpk FKIK Un. Warmadewa. Kandidat Doktor di The University of Western Australia.

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Mungkinkah Acara Televisi Kita Memberikan Ilmu yang Baik KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa

memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Pemerintah Semakin Jelas PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyunduyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya un-

tuk sekedar menembus kemacetan bukan untuk gaya-gayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian

menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 1 Februari 2017

6

PSSI Butuh

Bek dan Sayap Naturalisasi

Suluh Indonesia/ant

CARI BIBIT POTENSIAL - Pelatih Indra Sjafri saat memimpin latihan tim Bali United di Stadion Wayan Dipta, Gianyar, Bali, kemarin. Setelah resmi menjadi pelatih Timnas U-19, Indra Sjafri, mengaku akan langsung mencari bibit-bibit pemain potensial mulai Februari ini yang akan mengisi tempat di kesebelasan yang dibentuknya.

Timnas

Dijadwalkan Tur Eropa Mei JAKARTA - Tim nasional sepak bola U-22 asuhan pelatih Luis Milla dijadwalkan menjalani pemusatan latihan (TC) ke Eropa pada Mei 2017, kata Direktur Hubungan Internasional dan Media PSSI Hanif Thamrin. “Usai Piala Presiden 2017, rencananya akan ada TC timnas di Indonesia, kemudian bulan Mei berangkat ke Spanyol,” ujar Hanif di Jakarta, kemarin. Dia melanjutkan, TC di Spanyol dijadwalkan berlangsung selama sebulan. Di sana, anak-anak asuh Luis Milla akan menjajal kekuatan beberapa tim usia 21 tahun ke bawah (U-21) milik klub La Liga. Jika tidak ada

Indra Sjafri

Cari Pemain U-19 Mulai Februari JAKARTA - Pelatih tim nasional U-19 yang baru resmi dikontrak PSSI, Indra Sjafri, mengatakan dirinya akan langsung mencari bibit-bibit pemain potensial mulai Februari ini yang akan mengisi tempat di kesebelasan yang dibentuknya. “Mulai Februari ini saya akan melakukan pemantauan bakat ke asosiasi-asosiasi provinsi di seluruh Indonesia,” tutur Indra usai menandatangani kontrak sebagai pelatih tim nasional di Kantor PSSI, Jakarta, kemarin. Dia melanjutkan, dirinya langsung fokus membangun tim karena turnamen terdekat yang akan diikuti bergulir pada September 2017, yaitu Piala AFF U-18 di Myanmar. Pada turnamen tersebut, Indra ditargetkan menjadi juara oleh PSSI. “Waktu menuju turnamen tinggal enam bulanan. Jadi persiapannya sesegera mungkin harus dimulai,” ujar dia. Usai menjabat sebagai pelatih tim nasional U-19, Indra Sjafri pun harus meletakkan jabatannya sebagai pelatih Bali United yang sudah diembannya sejak 2014. Selain juara di Piala AFF U-18, Indra juga ditargetkan membawa timnya lolos dari Kualifikasi Piala Asia U-19 2018 yang digelar pada November 2017. Kontrak Indra berdurasi setahun dengan kemungkinan diperpanjang jika pelatih asal Sumatera Barat tersebut dinilai beprestasi. “Perpanjangan kontrak akan ditinjau setiap tahun,” tutur Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi. (ant)

aral melintang, timnas U-22 yang diproyeksikan ke SEA Games 2017 di Malaysia itu juga akan mengikuti turnamen mini di Negeri Matador. “Akan ada 23 pemain yang dibawa. Selain dari Spanyol, mudah-mudahan juga bisa bermain melawan tim-tim Eropa lain,” kata Hanif. Adapun pelatih timnas senior dan U-22 Indonesia, Luis Milla, dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa (7/2) dan mulai aktif bekerja pada Rabu (8/2). Pria asal Spanyol yang pernah berkiprah di Barcelona dan Real Madrid ini kemudian akan bertemu dan berdiskusi dengan Direktur Teknik Timnas

PSSI Danurwindo terkait namanama yang berpotensi masuk timnas. Menurut Hanif, PSSI sebelumnya sudah memberikan data-data lengkap beserta video dari sekitar 50 pemain potensial kepada Luis Milla. Datadata itu disimpan dalam perangkat keras yang dibawa Milla ke Spanyol usai dirinya menandatangani kontrak dengan PSSI. “Ada empat sampai lima pemain di setiap posisi. Ketika dia tiba di Indonesia, Milla akan memantau kiprah nama-nama tersebut di Piala Presiden 2017,” lanjut Hanif. Luis Milla sendiri membawa

dua asisten untuk mendampinginya di tim nasional Indonesia, yaitu Eduardo dan Miguel. Untuk membantunya, PSSI menugaskan satu asisten dari Indonesia yaitu gelandang veteran Indonesia Bima Sakti, yang menyambut tugas barunya dengan optimistis. “Saya akan memberi contoh yang baik untuk pemain,” tutur Bima. Bima akan ditemani pria asal Prancis, Simon Toselli yang pernah menjadi penasihat teknik timnas Fiji U-20. Selain sebagai asisten, Simon yang fasih berbahasa Spanyol juga berperan menjadi penerjemah. (ant)

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi mengatakan tim nasional Indonesia membutuhkan pemain berposisi bek dan sayap berstatus naturalisasi. “Memang saat ini di posisi itu sudah ada orangnya, tetapi masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Nah, yang kualitasnya baik susah ditemukan di Indonesia,” kata Edy di Kantor PSSI, Jakarta, kemarin. Pria yang juga menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini melanjutkan, PSSI sebenarnya sudah memantau beberapa nama dari luar negeri yang diproyeksikan untuk tim nasional. Namun, menurut Edy, para pemain tersebut belum memenuhi kualitas yang diinginkan oleh PSSI. “Apapun itu kami akan membebaskan pelatih tim nasional Luis Milla untuk memilih pemain yang diinginkannya,” ujar dia. Masih terkait naturalisasi, pelatih anyar tim nasional U19, Indra Sjafri menegaskan dirinya masih mengandalkan tenaga para pemain nasional di tim. “Saya tidak akan pakai pe-

main naturalisasi,” tutur Indra, pelatih yang pernah membawa tim nasional U-19 Indonesia menjadi juara di Piala AFF U19 pada tahun 2013. Adapun naturalisasi dilakukan PSSI demi memenuhi target menjuarai SEA GAmes 2017 di Malaysia dan empat besar Asian Games 2018. Salah satu pemain yang sudah dalam proses naturalisasi adalah Ezra Walian. Ezra merupakan penyerang yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam U-21 di Liga Belanda kasta kedua, Eerste Divisie. Pemuda berusia 19 tahun ini berdarah Indonesia dari sang ayah, Glenn Walian yang berasal dari Manado. Dia memiliki kewarganegaraan Belanda, sama dengan mendiang ibunya. Karier Ezra di Belanda bisa dikatakan cemerlang. Dia sudah pernah membela tim nasional Belanda di empat kelompok umur yaitu U-15, U-16, U17 dan U-18. Pada 2013, dia mencuri perhatian setelah mencetak lima gol untuk tim Belanda U-17 ketika berlaga di Kualifikasi Piala Eropa U-17 2014 melawan San Marino dan membantu kemenangan timnya dengan skor 12-0. (ant)

Kompetisi Nasional

Bola Basket Putri Siap Bergulir JAKARTA - Seri pertama kompetisi bola basket nasional antarklub putri musim 2017, Merpati B a l i Wo m e n B a s k e t b a l l Challenge 2017, siap diselenggarakan di Bali, 2-7 Februari dengan tuan rumah Merpati Bali. “Panitia sudah siap. Kami berharap dengan bergulirnya seri pertama ini, kompetisi bola basket sektor putri bisa meningkat baik secara pemberitaan, pertandingan dan menarik minat para sponsor. Semoga seri perdana bisa menjadi acuan penyelenggaraan seri berikutnya yang lebih baik,” ujar pemilik klub Merpati Bali Deddy Setiawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Adapun pada Seri I di Bali, tujuh tim yang berpartisipasi akan dibagi dalam dua grup. Grup A

dihuni Merah Putih Predat o r J a k a r t a , Te n a g a B a r u Pontianak, Surabaya Fever dan Flying Wheel Makassar. Sementara Merpati Bali, Sahabat Semarang serta Tanago Friesian Jakarta ada di grup B. Penyelenggaraan Seri I rencananya juga diselingi oleh kejuaraan bola basket putra antar-SMA se-Provinisi Bali dan kompetisi menari modern putri antar-SMA. Kompetisi bola basket putri 2017 sendiri akan digelar dalam tiga seri, termasuk babak “play off” dan final. Seri kedua akan diadakan pada Maret 2017 di Semarang atau Surabaya. Seri ketiga yang mempertandingkan babak “final four” dilaksanakan pada April 2017. Tuan rumah penyelenggara seri berhak menamakan kompetisi sesuai dengan nama sponsor atau meng-

gunakan nama kegiatan yang ditentukan klub penyelenggara. Setelah Seri I di Bali, Pengurus Besar Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PB Perbasi) menyatakan akan ada pemusatan latihan (training center/ TC) dan seleksi tim nasional bola basket putri. TC untuk menentukan personel yang tampil di SEA Games Malaysia 2017 ini merupakan pelaksanaan lanjutan dari TC sebelumnya yang diadakan di Cirebon, Jawa Barat, 12-14 Januari 2017. Ini dilakukan agar tim asuhan Kim Dong Won bisa menemukan 12 pemain dengan kualitas mumpuni yang bisa bersaing di Malaysia dan setidaknya dapat menyamai prestasi medali perak di SEA Games 2015 di Singapura. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 1 Februari 2017

7

Nets-Suns

Betah Jadi Juru Kunci

Suluh Indonesia/ap

FLORIDA - Brooklyn Nets dan Phoenix Suns betah menjadi juru kunci klasemen di wilayah masing-masing, selepas rangkaian laga lanjutan NBA, Selasa WIB. Nets yang memang sejak awal musim akrab dengan dasar klasemen Wilayah Timur tetap menempati posisi tersebut dengan raihan sembilan kemenangan dan 39 kekalahan, setelah menjadi korban kemenangan kedelapan beruntun Miami Heat (19-30) dengan skor 96104 di American Airlines Arena, Florida. Sedangkan Suns (15-33), gagal beranjak melepaskan status sebagai juru kunci Wilayah Barat usai menyerah 96-115 kepada Memphis Grizzlies (29-21) di hadapan pendukungnya sendiri di Talking Stick Resort Arena, Arizona. Sementara itu, tiga tim mengalami perbaikan posisi, yakni Boston Celtics (30-18) usai mengatasi Detroit Pistons (2127) dengan skor 113-109 di TD Garden, Massachusets. Kemudian Heat yang naik ke urutan ke-12, diikuti Philadephia 76ers (18-29) yang baru saja menumbangkan Sacramento Kings (19-29) di Wells Fargo Center, Pennsylvania. (ant)

VIDEO PARA WASIT - Presiden Liga Spanyol Javier Tebas menyatakan, video para wasit diharapkan dapat digunakan di sepak bola Spanyol pada musim 2018/2019 ketika hal itu telah disetujui sepenuhnya oleh FIFA.

Liga Spanyol Perkenalkan

Video Wasit Mulai 2018 MADRID - Video para wasit diharapkan dapat digunakan di sepak bola Spanyol pada musim 2018/ 2019 ketika hal itu telah disetujui sepenuhnya oleh FIFA, kata Presiden Liga Spanyol Javier Tebas. Tebas berbicara setelah hasil imbang 1-1 pada Minggu antara Barcelona dan Real Betis, pertandingan di mana sang juara bertahan Barca terlihat mencetak gol yang

tidak disahkan. Tayangan-tayangan ulang video memperlihatkan bahwa pemain Betis Cristiano Piccini membelokkan bola operan Aleix Vidal ke gawang yang melintasi garis sekitar semeter, sebelum bek Aissi Mandi meluncur dan membuang bola. “Tes-tes telah dilangsungkan. Kami mengerjakan video wasit selama delapan bulan terakhir,” kata

Tebas kepada El Pais. “Kami akan mengujinya di Liga Spanyol mulai musim depan,” tambahnya “Jika FIFA akhirnya mengesahkannya, kami akan mulai menggunakannya mulai Juli 2018.” Badan pembuat peraturan sepak bola IFAB mengesahkan pada bulan lalu masa percobaan selama dua tahun untuk sistem video asis-

ten wasit (VAR) dengan akses untuk tayangan-tayangan ulang untuk membantu para ofisial pertandingan meninjau ulang keputusankeputusan kunci. Tidak seperti liga-liga papan atas lain di Eropa, Liga Spanyol tidak memiliki teknologi garis gawang karena pihaknya menganggap hal itu terlalu mahal. Pelatih Barcelona Luis Enrique

meyakini para ofisial memerlukan asisten. “Para wasit memerlukan bantuan, apakah itu dengan kamera atau apapun, untuk keputusankeputusan yang menguntungkan atau merugikan kami,” ucapnya. “Teknologi dapat membantu kami. Saya telah mengatakan hal ini sebelumnya.” Bagaimanapun, tidak semua orang menyukai penerapan teknolo-

Atlet Olimpiade Rusia

Pelari AS

Dicekal Empat Tahun Karena Doping BERLIN - Juara Olimpiade kereta salju (bobsled) asal Rusia Dimitriy Trunenkov dicekal untuk ikut serta dalam berbagai kejuaraan selama empat tahun setelah ia melanggar regulasi anti doping, kata Badan Anti Doping Rusia (RUSADA), Selasa. “Federasi kereta salju Rusia, mengikuti materi yang disediakan komisi disiplin RUSADA, mengeluarkan keputusan yang membuat Trunenkov tidak berhak berkompetisi untuk empat tahun dimulai 19 April 2016,” kata RUSADA. Tidak dikatakan dengan jelas apa pelanggaran yang dilakukan Trunenkov, yang meraih medali emas bersama tiga orang lainnya di dalam tim yang berlaga di Olimpiade musim dingin Sochi 2014. Rusia sendiri mengirimkan tim kecil ke Olimpiade Rio de Janeiro tahun lalu menyusul skandal doping yang menyebabkan ratusan atlet mereka dilarang berkompetisi di sana. Federasi atletik Rusia masih dicekal dan acara-acara olahraga telah dipindahkan dari Rusia ketika negara tersebut bergulat dengan dampak dari program doping yang didukung penuh oleh negara tersebut dengan melibatkan atlet di berbagai cabang olahraga. Komite Olimpiade Internasional (IOC) juga kembali menguji sampel dari gelarangelaran terdahulu, termasuk Sochi, di mana penyelenggara diduga menukar sampel positif doping atlet Rusia dengan yang bersih untuk menghindari temuan dan memberi mereka keunggulan atas saingan-saingannya. (ant)

gi. “Saya menentang video untuk perwasitan karena itu akan merusak esensi sepak bola,” kata presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo kepada Marca. “Para wasit melakukan kesalahan dan memperbaikinya. Ada masamasa di mana hal itu menguntungkan, dan pihak lain merasa dirugikan. Saya tidak melihat ada masalah dengan hal ini.” (ant)

Keliling Dunia Menangkan Tujuh Maraton Sepekan

Suluh Indonesia/ap

DICEKAL KARENA DOPING - Juara Olimpiade kereta salju asal Rusia Dimitriy Trunenkov (kanan) dicekal untuk ikut serta dalam berbagai kejuaraan selama empat tahun setelah ia melanggar regulasi anti doping.

SIDNEY - Mulai dari dataran salju Antartika dan berakhir di dataran berpasir Sidney, seorang pialang saham AS memenangi tujuh maraton di tujuh benua selama sepekan untuk memenangkan World Marathon Chalange. Mengandalkan penerbangan sewa dan makanan pesawat, Michael Wardian (42) memimpin 30 pelari melewati garis finis dalam perlombaan 183 mil (295km), di mana musuh terberat mereka adalah lecet dan kelelahan ketika harus berkompetisi dengan menempuh perjalanan sejauh 24.000 mil. Maraton pertama dimulai beberapa ratus mil dari kutub selatan, dilanjutkan perlombaan di Chile, Miami, Madrid, Maroko dan Dubai sebelum yang berakhir di lokasi yang diselimuti malam dalam kegelapan di sebelah Manly Beach, Australia, Minggu. “Ini dalah pengalaman sekali seumur hidup, mak-

sudku siapa yang akan melakukan ini, sesungguhnya tak ada satupun,” kata Wardian setelah menyelesaikan event tersebut dalam enam hari, tujuh jam dan 25 menit di mana setiap maraton diselesaikannya dalam waktu kurang dari tiga jam. “Setiap hari aku berlari hingga mencapai batasnya dan sangat banyak orang yang membantu saya melakukan sebisanya. Untuk dapat melakukan ini setiap hari selama sepekan dengan mengelilingi dunia adalah sesuatu yang spesial,” ujarnya. Seorang guru sekolah di Chile, Silvana Camelio, mengalahkan delapan orang lainnya untuk memenangkan gelar bagi sektor wanita, sementara Sinead Kane asal Irlandia menjadi peserta dengan gangguan penglihatan pertama yang menyelesaikan lomba melelahkan tersebut. (ant)

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 1 Februari 2017

8

Nelayan NTT Pastikan

Tak Gunakan Centrang KUPANG - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Nusa Tenggara Timur memastikan para nelayan setempat tidak menggunakan centrang atau pukat hela untuk menangkap ikan. “Nelayan kita di NTT dari dulu tidak gunakan pukat hela atau centrang ketika menangkap ikan di laut,” kata Sekretaris HNSI NTT Wahid Wham Nurdin saat dihubungi Antara di Kupang, kemarin. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan tambahan toleransi menggunakan pukat hela atau centrang hingga Juni 2017. Namun Wham mengatakan selama ini nelayan di provinsi kepulauan itu menangkap ikan menggunakan pancing secara manual dan “mini purse seine”

(pukat cincin kecil). “‘Mini purse seine’ itu yang digunakan nelayan kita di Kupang, Lembata, Alor, Larantuka, Maumere dan lainnya,” katanya. Dia mengatakan para nelayan saling memperingati dan melarang agar tidak menggunakan pukat hela karena akan berdampak buruk pada lingkungan laut dan membuat produktifitas hasil perikanan berkurang. Selain itu, HNSI juga bekerja sama dengan Balai Konservasi maupun dinas terkait sudah melakukan sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan secara menyebar di desa-desa nelayan. “Sosialisasi tetap kita lakukan dan nelayan-nelayan kita pun siap mendukungnya

karena mereka juga prihatin dengan ulah oknum nelayan yang masih gunakan bom,” katanya. Meski demikian, penggunaan pukat hela disebutnya mungkin saja dilakukan oleh nelayan luar yang selama ini masuk tanpa terpantau untuk menangkap ikan di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Terkait bantuan alat tangkap ramah lingkungan, Wham mengatakan biasanya diberikan satu paket dengan bantuan kapal nelayan seperti kapal pole and line, rawe, purse seine. “Kalau bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan perunit dari kementerian kita belum dapat,’’ jelasnya. (ant)

Kelola Hutan

Sulbar Terima Dana Rp 12,7 Miliar MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima dana alokasi APBN tahun 2017 sebesar Rp12,7 miliar untuk mengelola sektor kehutanan di daerah itu. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar Fakruddin di Mamuju, kemarin mengatakan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran tersebut antara lain melalui Balai Pengelolaan Hutan Produksi sebesar Rp7 miliar. ,Selain itu Balai Pengelolaan DAS Lariang Mamasa sebesar Rp4 miliar dan Balai Hutan Lindung Jeneberang sebesar Rp1,6 miliar. Menurut dia, selain dana tersebut, Sulbar juga menerima

dana dekonsentrasi sebesar Rp817 juta dan mengelola dana APBD Sulbar sebesar Rp9.8 miliar untuk pengelolaan kehutanan tahun ini. “Anggaran APBD Sulbar itu digunakan mengelola sekitar 15 program dan 75 kegiatan di bidang kehutanan,” katanya. Ia mengatakan, Sulbar memiliki luas kawasan hutan sekitar 1,1 juta hektar atau 64,6 persen dari luas wilayah daratan daerah itu. Berdasarkan fungsinya, kata dia, hutan tersebut sebagian besar 452.030 hektar atau sekitar 26,7 persen merupakan kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas se-

luas 331. 245 hektar (19,5 persen), hutan produksi seluas 71,859 hektar (4,3 persen). Sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 22.597 hektar (1,3 persen), dan hutan konservasi/ suaka alam seluas 215.190 hektar (12,7 persen). Ia berharap anggaran yang dimiliki itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengelola sektor kehutanan di daerah itu. “Kami berharap agar pengelolaan hutan di Sulbar dapat terkoordinasi dengan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten di Sulbar,” ujarnya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

RATUSAN HEKTAR SAWAH TERENDAM BANJIR - Pengendara becak melintasi banjir yang menggenangi areal persawahan di Desa Kendit, Kendit, Situbondo, kemarin. Menurut data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Situbondo, sebanyak 194 Ha sawah yang ditanami padi terendam banjir dan terancam gagal panen akibat hujan mengguyur tiap hari.

Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kerugian Negara Capai Rp21 Miliar PALEMBANG - Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara pada kasus korupsi dana hibah tahun 2013 yang terjadi di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencapai Rp21 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp2,1 triliun. Ketua Tim Penyidikan dari Kejaksaan Agung Haryono di Palembang, Selasa, mengatakan perhitungan kerugian itu di-

lakukan berkerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang memang sejak awal menyatakan terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran. “Hari ini Kejagung melimpahkan dan tersangka ke Kejari Palembang, dan di Kejari akan diperiksa lagi mengenai berkas-berkas ini karena terdapat 19 kardus,” kata dia. Lantaran banyaknya berkas,

maka untuk pelimpahan tersangka akan dilakukan Rabu (1/2) ini. Ia mengatakan kasus yang menyeret dua tersangka yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Laonma PL Tobing dan mantan Kepala Kesbangpol Sumsel Ikhawanuddin ini, telah memasuki tahap kedua

yang artinya tidak berapa lama lagi akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang. “Untuk kapan sidangnya, saya belum memastikan karena ini masih menjalani proses. Yang jelas, kasusnya sendiri sudah P-21,” kata dia. Sebelumnya tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi yakni dari lingkungan Pemprov Sumsel. (ant)

Di Lebak

340 Jembatan Gantung Tak Layak Dilintasi

Suluh Indonesia/ant

TANAMAN MANGROVE TERANCAM MATI - Warga melintasi tanaman bakau atau mangrove yang terancam mati di pantai Ujung Pancu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, kemarin. Puluhan ribu batang bakau yang ditanam warga bantuan organisasi konservasi dunia, World Wildlife Fund dan termasuk juga bantuan lembaga lainnya di kawasan pantai wisata itu terancam mati dan kegagalan penanaman bibit di lokasi tersebut merupakan kesekian kalinya.

Bengkulu Susun Rancangan

Reklamasi Pulau Tikus BENGKULU - Pemprov Bengkulu menyusun rancangan rencana reklamasi Pulau Tikus, Kota Bengkulu, yang akan diusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan, di Bengkulu, Selasa, menyebutkan, persyaratan reklamasi membutuhkan peraturan daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kajian akademis serta persyaratan lain terkait reklamasi. “Tahun ini kajian akademis dulu kami rampungkan. Tahun 2018 kami akan merancang perdanya, setelah itu baru kita usulkan un-

tuk reklamasi,” kata dia. Rencana reklamasi ini kata dia telah mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ekspose pada 20 Januari 2017, walau baru dalam bentuk lisan. “bentuk resminya belum kita terima, tetapi dukungan ini menjadi pintu untuk merancang reklamasi,” kata dia lagi. Usulan mereklamasi, mengingat Pulau Tikus merupakan satu-satunya pulau terdepan Kota Bengkulu, dan kondisinya saat ini terancam tenggelam akibat sebagian besar daratannya habis karena abrasi.

Awalnya Pulau Tikus memiliki luas dua hektare, pada 2014 tercatat kehilangan daratannya seluas 1,3 hektare, dan pada 2016 hanya tinggal 0,6 hektare. Sementara pulau tersebut merupakan penghalang gelombang laut ganas seperti tsunami menghantam Kota Kota Bengkulu. “Kalau tidak direklamasi, maka kami perkirakan lima atau 10 tahun lagi pulau ini hilang, dan tinggal sejarahnya saja,” ujarnya. Satu-satunya upaya penyelamatan yakni dengan mengembalikan lagi sebagian besar luas daratan pulau yang telah hilang. (ant)

LEBAK - Sebanyak 340 jembatan gantung di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tidak layak dilintasi masyarakat karena kondisinya rusak akibat dimakan usia. “Kami tahun ke tahun terus merealisasikan pembangunan jembatan gantung itu melalui APBN Pusat dan APBD setempat juga kepedulian perusahaan swasta,” kata Bupati Lebak Iti Octavia saat peresmian jembatan Desa Sukajaya Kecamatan Sajira, Lebak, kemarin. Saat ini, jumlah jembatan

tercatat 1.088 unit, 248 unit kondisi baik dan 340 unit tidak layak dilintasi akibat kerusakan. Bahkan, peristiwa memilukan terjadi tahun 2015 puluhan anak-anak SD terjatuh di atas jembatan gantung. Namun, beruntung anak SD itu tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya patah kaki saja ke Sungai Ciberang. Karena itu, pengalaman memilukan itu jangan sampai terulang lagi melalui pembangunan.

Kerusakan jembatan gantung itu karena dimakan usia juga terkena bencana alam sehingga perlu dilakukan pembangunan. Saat ini, kondisi jembatan yang mengalami kerusakan secara bertahap dilaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap PT Chandra Asih Petrochemical yang membangun jembatan gantung Desa Sukajaya Kecamatan Sajira. Jembatan gantung tersebut

dilintasi ribuan masyarakat setempat. “Kami berharap perusahaan-perusahaan lainnya juga bisa membantu untuk membangun jembatan gantung itu,” katanya. Menurut Bupati, saat ini Kabupaten Lebak terbanyak jumlah jembatan gantung di Provinsi Banten. Sebab, Lebak memiliki tiga sistem sungai strategis nasional, seperti Sungai CilimanCibungur, Sungai CibaliungCisawarna dan Sungai Ciujung-Cidurian. (ant)

Warga Benangin

Secara Swadaya Perbaiki Jalan Negara MASYARAKAT Desa Benangin Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah secara swadaya melakukan gotong royong memperbaiki jalan nasional yang menghubungkan kecamatan dengan ibu kota kabupaten setempat yang rusak. Camat Teweh Timur Muhammad Taofik ketika berada di Muara Teweh, kemarin mengatakan, perbaikan jalan negara yang rusak oleh warga tersebut merupakan jalan yang dilalui sehari-hari warga, sementara dari pihak kecamatan sampai kabupaten juga tidak punya kewenangan atas perbaikan

tersebut, karena tanggung jawab pemerintah Provinsi Kalteng. Menurut Taofik, rusaknya rusa jalan itu membuat masyarakat menderita melewati jalur tersebut, apalagi saat ini musim penghujan. Kerusakaan jalan sangat parah, dimana sepenjangan jalan terdapat

kubangan lumpur di atas Desa Kuwari Kecamatan Teweh Timur, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan baik roda empat dan lainnya. Apalagi pada musim penghujan sekarang ini. “Kami sering kali mendapat pengaduan dari warga sekitar, terutama keluhan kerusakaan jalan. Sementara pihak kecamatan tidak punya kewenangan dalam melakukan perbaikan. Sebab jalan tersebut adalah wewenang dari Pemprov Kalteng,” katanya. Camat Teweh Timur itu mengatakan pihaknya sudah berkali-kali memberi pengertian kepada masyarakat mengenai tahapan penanganan jalan

yang rusak itu. Tetapi warga tetap ngotot, bahkan mengancam akan memortal kantor kecamatan, apa bila tidak ada aksi atau tindakan untuk penanganan jalan yang rusak tersebut. Sehingga pada akhirnya dilakukanlah rapat musyawa-rah masyarakat beberapa desa dengan kesepakatan mengadakan kerja bakti bersama untuk perbaikan jalan tersebut secara swadaya dengan melibatkan para aparatur desa, dibantu pihak Polsek dan Koramil TNIAD setempat. “Kegiatan gotong royong tersebut dilaksanakan selama dua hari yang dibantu alat berat dari perusahaan,’’ katanya. (ant)