Meneropong Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan

M E N E RO P O N G KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Aceh Timur

2012-2017 Per jalanan Pembangunan

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) Meneropong Pembangunan Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Timur Maimun .. [et.al] ISBN: 978-602-0824-25-3 Edisi 1, Cet. 1 Tahun 2016 xvii + 235 hal. 18 cm x 23 cm Penerbit : Lembaga Naskah Aceh (NASA) JL. Ulee Kareng - Lamreung, Desa Ie Masen, No. 9A Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh 23117 Telp./Fax. : 0651-635016 E-mail: nasapublisher@yahoo.com

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA BAB I KETENTUAN UMUM 1.

1.

2.

3.

4.

Pasal 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 113 Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENYUSUN Pengarah : BUPATI ACEH TIMUR : H. HASBALLAH BIN H. M. THAIB WAKIL BUPATI ACEH TIMUR : SYAHRUL BIN SYAMA’UN Penanggungjawab : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR : M. IKHSAN AHYAT, S.STP, M.AP Penulis: Dr. MAIMUN, SE. Ak, M.Si, CA Dr. DARMAWAN M. ALI, ST, MISD Drh. CUT IDA MARIYA MUHAMMAD ORIZA, SE, M.Si KAHAL FAJRI, ST, MT ISKANDARSYAH, SE Editor: Drs. ZAHRI, M.AP USMAN A. RACHMAN, SH, SP SAFRIZAL, SH, M.AP Desain dan Layout : aSOKA communications (www.asoka.web.id) OZIZA SYATIFA, Amd

Hak Cipta © 2016, Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Timur Hak Publikasi, Pada BAPPEDA Kabupaten Aceh Timur.

Dilarang memperbanyak, memperbanyak dalam bentuk sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Timur.

Korespondensi: Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Aceh Timur (TP2AT) Kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Jalan : Banda Aceh – Medan Km. 370, Idi - Kode Pos 24454 Telepon : +62 646 24454 Faximile : +62 646 21115 E-mail : bappeda_atim@yahoo.co.id E-mail : maimun.ma@yahoo.com

VISI RPJM Kabupaten Aceh Timur 2012-2017 “ Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Aceh Timur yang Islami, Bermartabat, Adil, dan Demokratis Berlandaskan UUPA Sebagai Wujud Implementasi MoU Helsinki untuk Kesejahteraan Seluruh Rakyat Aceh Timur ”

4

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

H. Hasballah Bin H.M. Thaib BUPATI ACEH TIMUR

Syahrul Bin Syama’un WAKIL BUPATI ACEH TIMUR

MISI

RPJM Kabupaten Aceh Timur 2012-2017

1 2 3

Menjalankan Syariat Islam secara kaffah.

4

Mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi, hak–hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.

5

Mewujudkan Good Governance dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

6

Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.

7

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.

8

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

9

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat

Meningkatkan pendidikan dayah/ pasantren secara terpadu.

Menjaga keberlangsungan perdamaian.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

5

SAMBUTAN BUPATI

Sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, dengan terbitnya buku Meneropong Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Timur, Perjalanan Pembangunan Tahun 2012 - 2017, dalam menggerakkan percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan.

iv

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Saya mengucapkan terima kasih, kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam menyumbangkan buah pikiran, saran dan masukan di dalam penulisan buku ini. Semoga pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam membawa perubahan bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur pada saat ini dan masa yang akan datang.

Kabupaten Aceh Timur, yang memiliki keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber-sumber daya yang cukup tersedia, telah menciptakan banyak pilihan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk berimprovisasi dalam membangun perekonomian daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan.

Untuk itu, melalui peranserta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di Aceh Timur, kita harus mampu bersinergi dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam mengelola alokasi sumber daya (capital investment) dan polarisasi spasial ruang geografis ekonomi yang terdapat di masingmasing daerah atau wilayah pembangunan yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

Hal tersebut, akan dapat dilakukan dengan membentuk pola kemitraan yang strategis antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui peningkatan investasi, perluasan lapangan kerja, penggunaan teknologi dan perencanaan tata ruang wilayah, melalui pemanfaatan ruang wilayah yang sinergis, serasi, dan seimbang serta berkelanjutan, di dalam proses pembangunan yang juga mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan (green development).

Semoga kegiatan-kegiatan pembangunan Aceh Timur di dalam perjalanan pembangunan tahun 2012 – 2017, melalui buku Meneropong Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Timur, dapat memberikan gambaran yang utuh dan nyata dalam pencapaian peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur yang berkelanjutan, di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai serta dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahuwata’ala.

H. HASBALLAH BIN H. M. THAIB Bupati Aceh Timur

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

v

RINGKASAN EKSEKUTIF Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dapat terjadi lebih cepat atau lebih lambat pada suatu daerah atau wilayah pembangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya polarisasi spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya (capital investment) antar ruang wilayah yang berbeda-beda.

Kabupaten Aceh Timur, yang memiliki keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang cukup tersedia. Telah menciptakan banyak pilihan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk berimprovisasi dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan.

Pembangunan daerah, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan regional yang diarahkan pada kemajuan pembangunan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kajian pembangunan ekonomi regional, dalam konsep pembangunan daerah, atau wilayah pembangunan serta karakteristik lokal (local specific), menjadi perhatian yang sangat penting dalam pola pembangunan spasial geografis ekonomi. Oleh karenanya, peranan ruang wilayah sebagai unit analisis dari wilayah sub nasional, yang meliputi;

vi

MENEROPONG

Provinsi, Kabupaten/ Kota yang mempengaruhi lokasi aktifitas/ kegiatan pembangunan ekonomi menjadi semakin penting adanya.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dan perkembangan wilayah tersebut.

Oleh karena itu, terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah dapat saja ditimbulkan dari adanya permasalahan pembangunan di wilayah itu sendiri, yang muncul apabila wilayah yang kaya akan sumber daya alam mengalami ketertinggalan pembangunannya, akibat dari sumber daya manusia (human capital), sumber daya alam (natural capital), sumber daya keuangan dan modal investasi (financial capital), sumber daya sosial (social capital), dan sumber daya infrastruktur (physical capital) yang masih sangat rendah serta polarisasi spasial gografis ekonomi dan alokasi sumber daya (capital investment) antar ruang wilayah yang berbeda-beda.

Penerbitan Buku Meneropong Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Timur, Perjalanan Pembangunan Tahun 2012 –2017, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

utuh dan nyata dari kemajuan pembangunan yang telah dan dapat dicapai di dalam pelaksanaan dan perjalanan pembangunan tahun 2012 – 2017, yang dilandasi pada peraturan-peraturan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi : »»Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2008 - 2028 (Qanun: 5 Tahun 2008); »»Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2012-2017 (Qanun : 11 Tahun 2013); dan »»Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2012 - 2032 (Qanun : 10 Tahun 2013).

Dengan mengedepankan konsep pembangunan kawasan dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan (green development), serta turut memperhatikan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

Arah kebijakan pembangunan daerah

Kabupaten Aceh Timur, dalam menggerakkan percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, diarahkan pada pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan, yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kawasan, yang secara fungsional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh lainnya.

Secara umum arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut : 1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektoral yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya rencana tata ruang wilayah tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial geografis ekonomi dari alokasi sumber daya pembangunan pada setiap sektoral, agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam proses pembangunan;

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

vii

2. Peningkatan percepatan pembangunan pada wilayah/daerah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah/daerah lainnya, melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia (human capital), sumber daya alam (natural capital), sumber daya keuangan dan modal investasi (financial capital), sumber daya sosial (social capital), dan sumber daya infrastruktur (physical capital); 3. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan untuk dapat menjadi pusat koneksi dan distribusi hasil produksi dari wilayah perdesaan.

Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa sebagai pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/ agropolitan/ minapolitan dan sektor lainnya;

viii

MENEROPONG

Adapun kajian strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut : 1. Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat; 2. Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada perluasan lapangan kerja dan peningkatan serapan jumlah tenaga kerja serta penurunan angka pengangguran; 3. Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

pertumbuhan ekonomi yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan kemakmuran daerah; 4. Pro Sustainability yaitu : Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan menjaga keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup; Banyak kemajuan dari pembangunan daerah yang telah dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Namun dalam hal ini, masih terdapat pula beberapa kendala dan hambatan serta upaya – upaya yang harus ditempuh, untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat

terpecahkan. Untuk itu, segala upaya dan tindaklanjut pembangunan daerah dengan menggerakkan segenap potensi daerah dan sumber daya yang ada, sangat diperlukan dalam rangka membangun daerah Kabupaten Aceh Timur yang lebih baik dan sejahtera dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan. Diperlukan suatu perubahan besar dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan, serta mengelola potensi dan alokasi sumber daya (capital investment) yang ada di Kabupaten Aceh Timur, melalui pemanfaatan ruang geografis ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di masa mendatang dapat kita wujudkan.

Kunjungan Kerja Menteri Sosial RI, Wakil Gubernur Aceh, dan Bupati Aceh Timur di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2014

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

ix

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang di dalam genggaman-NYA segala urusan berada. Ucapan salawat dan salam, kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, atas pertinggal ilmu dan pengetahuan dari Beliaulah, kita mampu berada pada tatanan kehidupan kemajuan ilmu dan pengetahuan yang kita jalani saat ini Kesadaran atas keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam penyusunan Buku Meneropong Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Timur, Perjalanan Pembangunan Tahun 2012 –

x

MENEROPONG

2017, telah menyebabkan perlunya penghargaan yang tinggi terhadap berbagai bantuan, dorongan, masukan, kritikan, ide, inspirasi dan semangat serta motivasi yang diperoleh, dalam penyelesaian buku ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 1.

Bupati Aceh Timur; H. Hasballah Bin H.M. Thaib, atas arahannya, adalah awal dari penyusunan buku ini bermula sebagai ide, dalam penulisan Buku Meneropong Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Timur, Perjalanan Pembangunan Tahun 2012 – 2017;

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur; M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP, atas segenap bantuan, motivasi dan solusi, serta pengarah dalam kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Timur; 3. Para Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Aceh Timur, beserta seluruh jajarannya, terutama; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas–Dinas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Timur serta Para Staf Ahli Bupati Aceh Timur, dalam memberikan bantuan informasi, data, fakta, saran dan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur; 4. Para Anggota Tim Percepatan Pembangunan Aceh Timur (TP2AT) yang telah menyusun Buku Meneropong Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Timur, Perjalanan Pembangunan Tahun 2012 – 2017, serta mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang telah memberikan masukan tentang kemajuan pembangunan daerah menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan;

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan kita yang berlipat ganda dan menjadi amal yang tidak terputus bagi kita, dalam mengemban amanah untuk pencapaian kemajuan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Amin.

Idi, 17 September 2016 Hormat kami, Tim Penyusun

Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

xi

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI / iv RINGKASAN EKSEKUTIF / vi KATA PENGANTAR / x DAFTAR ISI / xii DAFTAR TABEL / xiv DAFTAR GAMBAR / xv DAFTAR GRAFIK / xvii

PENDAHULUAN / 19

BAB I

1.1 Latar Belakang / 20 1.2 Landasan Penyusunan / 24 1.2.1 RPJP Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2008-2028 / 25 1.2.2 RPJM Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2012-2017 / 28 1.2.3 RTRW Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2012-2032 / 31 1.3 Maksud dan Tujuan / 34

BAB II

KARAKTERISTIK UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR / 37 2.1 Gambaran Umum / 38 2.2 Kondisi Spasial Geografis / 42 2.3 Potensi Pengembangan Kawasan Pembangunan / 46

Aceh Timur

xii

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

BAB IV

BAB III

MENEROPONG KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR / 65

4.1 Bidang Pembangunan Infrastruktur / 66 4.1.1 Jaringan Jalan dan Jembatan / 73 4.1.2 Jaringan Irigasi / 75 KEBIJAKAN 4.1.3 Perumahan Rakyat / 77 PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.4 Sanitasi / 83 4.1.5 Air Minum / 87 DALAM DIMENSI 4.1.6 Perhubungan / 102

RUANG WILAYAH / 49

3.1 Kebijakan Umum Pembangunan Daerah / 50 3.2 Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan Daerah / 54 3.3 Dimensi Ruang Wilayah dalam Perspektif Pembangunan / 58

4.2 Bidang Pembangunan Perekonomian dan Pengentasan Kemiskinan / 104 4.2.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi / 105 4.2.2 Pengentasan Kemiskinan / 112 4.2.3 Ketenagakerjaan / 115 4.2.4 Pembangunan Perekonomian / 116 4.2.4.1 Bidang Pertanian dan Hortikultura / 116 4.2.4.2 Bidang Kelautan dan Perikanan / 128 4.2.4.3 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan / 138 4.2.4.4 Bidang Kehutanan dan Perkebunan / 146 4.2.4.5 Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM / 156

3.4 Jejaring Kawasan Dalam Dimensi Ruang (Spasial) Kabupaten Aceh Timur / 62

BAB V

4.2.5 Pengembangan dan Peluang Investasi / 169 4.3 Bidang Kesehatan / 170 4.4 Bidang Pendidikan / 178 4.5 Bidang Agama, Sosial dan Keistimewaan Aceh / 190 4.6 Bidang Pemerintahan / 206 4.7 Pembangunan Kecamatan dan Gampong, Menuju Gampong yang Mandiri, Maju dan Masyarakat yang Sejahtera /216

PENUTUP / 230

2012-2017

Perjalanan Pembangunan DAFTAR PUSTAKA / 234

xiii

DAFTAR TABEL Tabel 1.1.1 Tabel 2.1.1 Tabel 4.1.1.1 Tabel 4.1.1.2 Tabel 4.1.3.1

Tabel 4.1.3.2

Tabel 4.1.3.3

Tabel 4.1.3.4

Tabel 4.1.4.1 Tabel 4.1.4.2 Tabel 4.1.4.3 Tabel 4.1.4.4 Tabel 4.1.5.1 Tabel 4.2.1.1 Tabel 4.2.1.2 Tabel 4.2.1.3 Tabel 4.2.1.4 Tabel 4.2.4.1.1 Tabel 4.2.4.2.1

Tabel 4.2.4.3.1

Tabel 4.2.4.4.1

Tabel 4.2.4.5.1

Laju Perkembangan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur / 22 Data Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Aceh Timur / 44 Status, Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Timur / 73 Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Timur / 74 Kecamatan-kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Timur 2013-2015 / 78 Kecamatan-kecamatan dalam pelaksanaan Rehab Rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 / 79 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) Di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013-2016 / 80 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Rumah Bantuan Swadaya Perumahan Swadaya Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013-2016 / 81 Sasaran, Tujuan dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik / 84 Sasaran, Tujuan dan Strategi Pengembangan Persampahan / 85 Sasaran, Tujuan dan Strategi Pengembangan Drainase / 86 Sasaran, Tujuan dan Strategi Hygene / 86 Pembagian Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Peusada / 88 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK dengan Migas Tahun 2011 – 2015 / 105 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tanpa Migas Tahun 2011 – 2015 / 107 Struktur Ekonomi Aceh Timur, 2011- 2015 / 109 Laju Pertumbuhan Pembangunan Kabupaten Aceh Timur / 111 Hasil Produksi Pertanian dan Hortikultura di Kabupaten Aceh Timur (2011 s/d 2015) / 123 Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Serta Pengolahan Hasil Perikanan dan Industri Kelautan di Kabupaten Aceh Timur (2011 s/d 2015) / 135 Jenis Ternak dan Perkembangan dari Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Timur (2011 s/d 2015) / 144 Hasil Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan dan Tanaman Hasil Hutan Produksi serta Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu di Aceh Timur (2011 s/d 2015) / 153 Kegiatan Bidang Usaha Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur (2011 s/d 2015) / 167 Tabel 4.3.1.1 Sarana Kesehatan dan Jejaringnya di Kabupaten Aceh Timur (2015) / 171 Tabel 4.3.2.1 Angka Harapan Hidup Se-Provinsi Aceh 2010-2015 / 173 Tabel 4.3.3.1 Data Kematian Ibu dan Bayi Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2015 / 176 Tabel 4.4.1.1 Data Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2013/2014 / 180 Tabel 4.4.1.2 Data Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Tahun 2013/2014 / 184 Tabel 4.4.1.3 Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013/2014 / 187 Tabel 4.4.2.1 Rekapitulasi Dayah Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 / 189 Tabel 4.5.3.1 Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Timur dan Provinsi Aceh Tahun 2011 – 2014 / 196 Tabel 4.5.5.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Timur 2010-2014 / 205 Tabel 4.6.1.1 Jumlah Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 / 209 Tabel 4.6.1.2 Jumlah Pelayanan Publik di DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2014 / 210 Tabel 4.7.1 Kecamatan dan ibukota Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur / 218 Tabel 4.7.2 Jumlah Mukim Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur / 220 Tabel 4.7.3 Bantuan Keuangan Bagi Gampong di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2016 / 223 xiv

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1.1 Gambar 3.1 Gambar 3.4.1

Gambar 4.1.1

Gambar 4.1.2

Gambar 4.1.5.1 Gambar 4.1.5.2 Gambar 4.1.5.3 Gambar 4.1.5.4 Gambar 4.1.5.5 Gambar 4.1.5.6 Gambar 4.1.5.7 Gambar 4.1.5.8 Gambar 4.1.5.9 Gambar 4.1.5.10 Gambar 4.1.5.11 Gambar 4.1.5.12

Peta Kabupaten Aceh Timur / 39 Teori Tempat Sentral / 60 Ilustrasi Jejaringan Pengembangan Kawasan Tempat Sentral Kabupaten Aceh Timur / 63 Model Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah / 68 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Bidang Infratruktur PU Kabupaten Aceh Timur / 70 Peta SPAM Eksisting Unit Lhok Nibong / 89 Sungai Peureulak dan intake sumuran / 90 IPA Kap. 20 L/dt, Unit Peureulak / 91 Reservoir Kap. 200 M3, Unit Peureulak / 92 Daerah Pelayanan, Unit Peureulak / 92 Peta SPAM Eksisting Unit Peureulak / 93 Sungai Peureulak dan Intake, Unit Ranto Peurelak / 94 IPA Kap. 10 L/dt, Unit Ranto Peureulak / 94 Peta Eksisting SPAM Unit Rantau Peureulak / 95 Reservoir Kap. 100 m3, Unit Ranto Peureulak / 96 Sungai Bayeun dan Intake sumuran, Unit Ranto Seulamat / 96 IPA lama Kap. 10 L/dt dan IPA Baru Kap. 20 L/dt / 97

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh, dihadiri oleh Bupati Aceh Timur dan kementerian Terkait yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangun Manusia dan Kebudayaan RI, Tahun 2016

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

xv

Gambar 4.15.13 Gambar 4.1.5.14 Gambar 4.1.5.15 Gambar 4.1.5.16 Gambar 4.1.5.17 Gambar 4.1.5.18 Gambar 4.1.5.19 Gambar 4.2.4.1.1 Gambar 4.2.4.1.2

Gambar 4.2.4.1.2

Gambar 4.2.4.1.3

Gambar 4.2.4.2.1 Gambar 4.2.4.2.2 Gambar 4.2.4.3.1 Gambar 4.2.4.3.2

Gambar 4.2.4.4.1 Gambar 4.2.4.4.2

Gambar 4.2.4.4.3

Gambar 4.2.4.5.1 Gambar 4.2.4.5.2

Gambar 4.2.4.5.3

Gambar 4.2.4.5.4 Gambar 4.2.4.5.5

xvi

Reservoir Lama Kap. 200 m3 dan Reservoir baru kap. 300 m3 / 97 Peta Eksisting SPAM Unit Rantau Seulamat / 98 Sungai Penaron dan Intake, Unit Punaron / 99 IPA Kap. 10 L/dt , Unit Peunaron / 99 Ground Reservoir Kap. 100 M3, Unit Peunaron / 99 Peta Eksisting SPAM Unit Peunaron / 100 Dokumentasi Lapangan Pelayanan Air Minum Non PDAM / 101 Model Pembangunan Pertanian dan Hortikultura / 118 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Pertanian Untuk Tanaman Pangan Padi di Kabupaten Aceh Timur / 120 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Pertanian Untuk Tanaman Pangan Padi Gogo, Kedelai dan Jagung di Kabupaten Aceh Timur / 122 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Pertanian Untuk Tanaman Hortikultura di Kabupaten Aceh Timur / 124 Model Pembangunan Kelautan dan Perikanan / 130 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur / 132 Model Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan / 140 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Aceh Timur / 142 Model Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan / 148 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Kehutanan dan Perkebunan (Kawasan Inti Perkebunan dan Kehutanan) di Kabupaten Aceh Timur / 151 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Kehutanan dan Perkebunan (Kawasan Penyangga Perkebunan dan Kehutanan) di Kabupaten Aceh Timur / 152 Model Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM / 158 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Aceh Timur / 160 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Potensi Pertambangan, Energi dan Mineral di Kabupaten Aceh Timur / 162 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Koperasi di Kabupaten Aceh Timur / 164 Peta Orientasi Pembangunan Kawasan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Timur / 166

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

DAFTAR GRAFIK Grafik 4.2.1.1

Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Dengan Migas Tahun 2011 – 2015 / 106

Grafik 4.2.1.2

Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tanpa Migas Tahun 2011 - 2015 / 107

Grafik 4.2.1.3

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Aceh Timur (persen) 2011 - 2015 / 110

Grafik 4.2.2.1

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 – 2015 / 112

Grafik 4.2.3.1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 – 2015 / 115

Grafik 4.2.3.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 – 2015 / 115

Grafik 4.5.3.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Aceh Timur, 2011-2015 / 197

Grafik 4.5.3.2

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Aceh Timur, 2011-2015 / 197 Rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Timur Pelantikan Pimpinan DPRK Aceh Timur, Masa Jabatan 2014 -2019 Tahun 2014

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

xvii

18

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

19

1.1 Latar Belakang Pembangunan daerah, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan regional yang diarahkan pada kemajuan pembangunan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Infrastruktur Jalan Nasional di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016

20

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Lahan Pertanian Tanaman Padi dan Irigasi di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016

Pelaksanaan pembangunan yang terus tumbuh dan berkembang, harus dilakukan secara selaras, terpadu, serasi dan seimbang, sesuai dengan pola keruangan geografis ekonomi (Polarization Spatial) dan potensi dari alokasi sumberdaya (Capital Investment) yang ada di daerah tersebut.

Dalam kajian pembangunan ekonomi regional, konsep pembangunan daerah atau wilayah pembangunan serta karakteristik lokal (local specific), menjadi perhatian penting dalam pola pembangunan keruangan geografis ekonomi. Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu pada pola keruangan geografis ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya yang ada, serta kebutuhan masyarakat, akan membawa dampak pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Terjadinya perubahan pola pembangunan ekonomi global yang terus berlangsung pada saat ini, telah menyebabkan batas-batas suatu negara atau wilayah pembangunan menjadi menyatu dalam kegiatan pembangunan ekonomi

global. Konsep pembangunan ekonomi global yang mengacu pada pola pembangunan ekonomi regional, telah menyebabkan munculnya berbagai bentuk kerjasama pembangunan ekonomi regional, seperti: Zona Masyarakat Ekonomi Eropa, Zona Pasar Bebas Asia (Asia Free Trade Area, atau AFTA), Integrasi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (Asean Economic Community) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (APEC) dan berbagai bentuk kerjasama pembangunan ekonomi regional lainnya.

Proses pembangunan yang terjadi dibelahan dunia manapun pada saat ini, tetap saja memiliki dimensi ruang (spasial) yang akan mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Proses pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah pembangunan tidaklah selamanya berlangsung secara linear, dimana pertumbuhan ekonomi itu dapat terjadi lebih awal di beberapa tempat atau wilayah pembangunan, apabila dibandingkan dengan beberapa tempat (wilayah pembangunan) lainnya, yang kesemuanya itu juga sangat tergantung pada skala spasial dan kekuatanPerjalanan Pembangunan

2012-2017

21

Tabel 1.1.1 Laju Perkembangan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur NO

INDIKATOR

LAJU PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN TAHUNAN 2011

2012

2013

2014

2015

1.

PDRB ADHK (millyaran Rupiah) Dengan Migas

7.479,190

7.677,933

7.761,221

7.727,472

7.265,485

2.

PDRB ADHK (millyaran Rupiah) Tanpa Migas

5.530,763

5.787,356

6.075,039

6.253,477

6.554,504

3.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

62,35

62,93

63,27

63,57

64,55

4.

Jumlah Penduduk (Jiwa)

370.276

378.424

386.212

394.933

419.562

5.

Tingkat Kemiskinan (%)

18,01

17,19

16,59

15,88

15,85

6.

Pertumbuhan Ekonomi ADHK(%) Tanpa Migas

4,65

4,64

4,97

2,94

4,81

7.

Pertumbuhan Ekonomi ADHK(%) Dengan Migas

2,60

2,66

1,08

- 0,43

- 5,98

8.

APBK (Milyaran Rupiah)

771,09

778,31

1.003,37

1.360,51

1.663,85

9.

Angka Pengangguran/ TPT (%) *)

7,97

7,26

11,42

10,61

13,89

10.

Bekerja/ TPAK (%) *)

63,65

62,93

65,13

67,87

63,14

Sumber : Badan Pusat Statistik (2016) Ket: *) TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja) *) TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persentae jumlah angkatan kerja (bekerja + pengangguran) terhadap penduduk usia kerja)

kekuatan ekonomi yang dipengaruhi oleh ruang wilayah sekitarnya atau daerah tetangganya melalui efek spillover spatial.

Dalam dimensi ruang wilayah terdapat beberapa prinsip dasar, terhadap proses pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah yang perlu diperhatikan, sebagaimana dikemukakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002), yaitu : 1)

22

Sebagai growth center, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus juga diperhatikan sebaran atau pengaruh (spread effect) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah disekitarnya bahkan secara nasional;

MENEROPONG

2) Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi suatu keberhasilan dalam pembangunan dan pengembangan wilayah; 3) Pola pengembangan wilayah juga bersifat integral, yang merupakan integrasi dari daerah- daerah yang tercakup dalam suatu pengembangan wilayah melalui pendekatan kesetaraan; 4) Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar juga harus menjadi prasyarat di dalam perencanaan pengembangan kawasan.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Dengan demikian, peranan ruang wilayah dari suatu unit analisis untuk wilayah sub nasional, yang meliputi; Provinsi, Kabupaten/ Kota yang mempengaruhi lokasi aktifitas atau kegiatan pembangunan ekonomi, kini menjadi semakin penting adanya. Penyelenggaraan pembangunan dalam bentuk desentralisasi di Indonesia saat ini, juga telah menempatkan Kabupaten/ Kota sebagai titik tumpu otonomi daerah yang memberikan ruang gerak yang lebih besar/leluasa, bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan pemerintahan, serta lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan ruang geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang ada di daerah.

Penerapan konsep pembangunan dengan pola ruang wilayah (polarization spatial) dan alokasi sumber daya (Capital Investment), juga membuka peluang terhadap penyebaran aktifitas pembangunan hingga mencakup daerah Terluar, Terdepan dan Terisolir (3T).

Hal ini juga akan dapat memperluas daerah cakupan (Catchment Area) pembangunan untuk memunculkan growth center pengembangan wilayah yang baru dan cepat tumbuh sebagai dampak dari penerapan konsep pembangunan dengan pola ruang wilayah dan alokasi sumber daya pembangunan melalui Spread Effect dari pembangunan perekonomian wilayah.

Berbagai studi dan literatur dalam kajian pembangunan ekonomi regional, juga sangat menekankan pentingnya daerah atau wilayah pembangunan dan peranannya sebagai pelaku ekonomi, di dalam konfigurasi baru pola pembangunan spasial, yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Oleh karena itu, apabila kita mencermati aspek keruangan (wilayah pembangunan) dalam perspektif pembangunan daerah, kita akan mendapati bahwa suatu daerah atau wilayah

pembangunan itu, bukanlah merupakan suatu ruang wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Sehingga pembangunan wilayah itu dapat dikatakan ideal apabila terjadinya interaksi antar wilayah yang saling bersinergi sesuai dengan kapasitas dan potensi dari sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah atau wilayah pembangunan.

Tabel 1.1.1, sebagaimana terlihat di atas menunjukkan beberapa indikator laju perkembangan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur untuk Tahun 2011 - 2015, terlihat jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur yang terus meningkat secara signifikan pada setiap tahunnya. Mencermati indikator laju perkembangan pembangunan tahunan di Kabupaten Aceh Timur dari pengalaman pembangunan yang telah berlangsung beberapa periode yang lalu hingga saat ini, masih didapati beberapa fenomena permasalahan pembangunan yang ada, seperti: tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi serta laju pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa, masih diperlukan berbagai upaya penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke depan. Dimana konsep pembangunan daerah yang selama ini telah berjalan, perlu dilakukan penguatan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur yang sudah mengarah kepada konsep pembangunan kawasan, sesuai dengan pola keruangan geografis ekonomi (polarization spatial) dan potensi dari alokasi sumber daya (capital investment) yang ada, untuk percepatan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat di Aceh Timur secara berkelanjutan.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

23

1.2 Landasan Penyusunan Landasan penyusunan penulisan buku Meneropong Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Timur, secara normatif meliputi; peraturan-peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan daerah memiliki landasan yang kuat dalam hal implementasi dari penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Timur.

Kunjungan Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) RI dan Bupati Aceh Timur, beserta Jajaran ASN Pemkab Aceh Timur, Tahun 2014 24

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

1.2.1 RPJP Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2028 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2028, merupakan dokumen perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan, yang disusun sebagai penjabaran dari tujuan penyelengaraan pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, yang mengacu kepada RPJP Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu tahun 2008 – 2028 mendatang, tentunya akan menghadapi persaingan dan tantangan global yang semakin meningkat serta dinamika masyarakat yang semakin beraneka ragam. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerahnya, tentu memerlukan suatu upaya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dimana keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, perlu ditingkatkan dari aspek kualitas maupun kuantitasnya secara terus menerus. Permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada pada masa mendatang, harus mampu disikapi secara positif dengan tetap memperhatikan peluang peluang serta potensi dari sumber daya yang ada, untuk mendapatkan konsep-konsep perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Timur yang berkualitas, guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dinamika pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur yang telah berlangsung selama beberapa dekade yang lalu hingga saat ini, telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat yang meliputi; bidang pembangunan ekonomi, sosial budaya, kehidupan beragama, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum dan keamanan, pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan.

Di samping banyaknya kemajuan pembangunan daerah yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Masih banyak pula tantangan dan hambatan serta upaya-upaya pembangunan yang harus ditempuh untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, yang belum sepenuhnya dapat terpecahkan. Untuk itu segala upaya dan tindak lanjut pembangunan daerah dengan menggerakkan segenap potensi daerah dan sumber daya yang ada, sangat diperlukan dalam rangka membangun Kabupaten Aceh Timur yang lebih baik dan sejahtera dimasa yang akan datang. Untuk itu disusunlah Visi dan Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

25

“Menuju Masyarakat Aceh Timur yang Makmur, Aman dan Damai, Sejahtera, Mandiri, dengan Menjalankan Syariat Islam ” Dalam rangka mewujudkan Visi RPJP Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dapat ditempuh melalui 5 (lima) Misi RPJP Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2028, sebagai berikut: 1)

Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan pelayanan umum kepada masyarakat berlandaskan pada prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif;

2) Membangun pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan investasi; 3) Membangun kondisi aman dan damai yang berkesinambungan;

Demokratis Disiplin Transparan

Keadilan Profesionalisme

Kemandirian

Akuntabel

Tanggung Jawab Partisipatif Integritas

CORE VALUE

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur tahun 2008 – 2028 adalah :

4) Membangun infrastruktur daerah berdasarkan skala prioritas kebutuhan pembangunan; 5) Terlaksananya syariat Islam secara kaffah.

Penyerahan Penghargaan Guru Berprestasi oleh Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2015

26

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menjalankan kebijakan pembangunannya, juga mendasarkan pada beberapa prinsip dan nilai-nilai organisasi

(core values) yang terus dikembangkan untuk mencapai visi dan misi RPJP Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 - 2028, sebagai berikut :

1. Demokratis; adalah prinsip yang dianut dimana kebijakan akan selalu didasarkan pada kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan tetap melindungi dan memperhatikan kepentingan minoritas;

2. Profesionalisme; adalah nilai yang menjadi pedoman dalam penatakelolaan aparatur pemerintahan dengan mengedepankan pengetahuan, keterampilan, keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan pengabdian, yang dilandasi dengan penuh dedikasi dan kesadaran tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

3. Partisipatif; adalah nilai-nilai di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dimana peran serta dari seluruh komponen masyarakat akan terus dilibatkan dan diikutsertakan;

4. Transparan; adalah suatu nilai-nilai yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pembangunan serta mendapatkan pelayanan dan informasi secara baik dan benar;

5. Akuntabel; adalah nilai dasar dimana dalam setiap pengambilan kebijakan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan maupun pragmatik;

6. Keadilan; adalah dengan memberikan hak-hak dasar yang sama kepada setiap orang, tanpa membedakan kelompok, golongan, gender dan tidak bertentangan dengan tujuan strategis pembangunan;

7. Integritas; adalah kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan bertanggungjawab, sehingga menimbulkan kepercayaan dan juga rasa hormat;

8. Tanggungjawab; adalah kesediaan menanggung akibat dan memperbaikinya dalam suatu tindak pekerjaan dan perbuatan yang tidak merugikan kepentingan umum;

9. Disiplin; adalah sikap yang selalu taat kepada aturan dan norma serta prinsip- prinsip dasar dalam menjalankan tugas dan pekerjaan untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah;

10. Kemandirian; adalah upaya untuk berdiri di atas kemampuan sendiri, yang terbebas dari sifat ketergantungan, namun

tetap memiliki keterikatan kerja sama dalam lingkup regional, nasional, dan internasional yang terus berkembang, berkelanjutan

dan berkesinambungan serta mampu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

27

1.2.2 RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012–2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2017, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Peraturan menteri tersebut mengatur tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun 2012 – 2017.

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur 2012 – 2017 yang memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh Timur, isu- isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan pembangunan, program prioritas, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan, serta kaidah pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2017 merupakan RPJM Kabupaten Aceh Timur periode kedua dari amanat RPJP Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2028.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur untuk Tahun 2012 – 2017 adalah : “Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Aceh Timur Yang Islami, Bermartabat, Adil, Dan Demokratis Berlandaskan UUPA Sebagai Wujud Implementasi Mou Helsinki Untuk Kesejahteraan Seluruh Rakyat Aceh Timur ” 28

MENEROPONG

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun tersebut dapat ditempuh melalui beberapa Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2017, sebagai berikut : 1. Menjalankan Syariat Islam secara kaffah.

Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Syariat Islam merupakan penyelesaian masalah seluruh sendi kehidupan dan Syariat Islam adalah panduan menyeluruh dan sempurna bagi permasalahan hidup manusia serta kehidupan dunia ini.

2. Meningkatkan pendidikan dayah/ pasantren secara terpadu.

Dayah / Pasantren adalah lembaga pendidikan Islam dan merupakan sumber pengkaderan bagi umat Islam di bidang pemahaman, penghayatan dan pengamalan Syariat Islam secara kaffah.

3. Menjaga keberlangsungan perdamaian.

Perdamaian merupakan ujung tombak dalam memajukan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu perdamaian perlu dijaga bersama dalam segala situasi dan kondisi menuju kehidupan yang aman tertib dan damai.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

PENJELASAN DARI VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017

AAN R E T

TATANA N

H Mencerminkan EJA S E terpenuhinya kebutuhan K

KEH

IDU

P

MA

AN Mencerminkan nilai-nilai ataupun hidup masyarakat yang layak, aturan-aturan dalam baik materil maupun spiritual kehidupan yang mengatur hubungan hidup yang seimbang antara masyarakat Aceh Timur adalah kehidupan dunia antara satu dengan lainnya UndangMerupakan dan akhirat. menuju arah yang lebih baik. undang komunitas Republik Indonesia yang terdiri Nomor 11 Tahun 2006 dari individu dan kelompok-kelompok yang merupakan landasan “Membangun masyarakat yang ada di bagi Pemerintah Aceh dalam Tatanan Kehidupan Kabupaten Aceh Timur yang menyelenggarakan Pemerintahan saling memiliki hubungan Masyarakat Aceh Timur secara istimewa dan khusus. dan rasa ketergantungan satu Yang Islami, Bermartabat, sama lainnya.

RAK

UUP A

SYA

ATIS

Terwujudnya pembangunan yang merata, partisipatif dan tinggi, akhlak mulia, proporsional sesuai cerdas, berwawasan dengan potensi dan luas, taat hukum, sehat sesuai dengan standar kehidupan serta keunggulan wilayah terwujudnya Pemerintahan Kabupaten berlandaskan azas Aceh Timur yang mampu manfaat bagi kehidupan melaksanakan kewenangan masyarakat. khusus dan keistimewaan

BE

RM

yang dimilikinya.

MI

T ABA ART

AD IL

DE

Menunjukkan nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Terciptanya Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan kondisi masyarakat yang harmonis antar Aceh Timur yang memiliki peradaban umat beragama.

ISL A

KR MO

AT

Merupakan wujud dari kegiatan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat Aceh Timur, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan maupun dalam menikmati hasil- hasil pembangunan.

Adil, Dan Demokratis Berlandaskan UUPA Sebagai Wujud Implementasi Mou Helsinki Untuk Kesejahteraan Seluruh Rakyat Aceh Timur �

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

29

4. Mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi, hak–hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.

Reintegrasi salah satu faktor yang mendukung proses kelanjutan perdamaian yang sedang berjalan, mengupayakan keberlanjutan pemenuhan hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan yang belum tertangani.

5. Mewujudkan Good Governance dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, menerima saran, aspirasi masyarakat serta berpartisipasi dan terbuka kepada publik.

6. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta menciptakan kemakmuran masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi sesuai dengan potensi unggulan masing-masing tempat.

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Meningkatkan kemampuan dan mutu sarana jalan, jembatan sebagai pilar roda perputaran kegiatan ekonomi masyarakat dan prasarana umum lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan agar tidak berdampak negatif terhadap ekosistem ke depan.

9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan mencegah aliran-aliran sesat yang meresahkan masyarakat serta membina masyarakat dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK. Meningkatkan pelayanan umum dalam bidang kesehatan, pendidikan yang lebih maju dan persoalan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang sedang berkembang.

30

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

1.2.3 RTRW Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012–2032 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah: Suatu proses sistem perencanaan tata ruang yang meliputi, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang wilayah adalah suatu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan dan pemanfaatan ruang, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

RTRW Kabupaten Aceh Timur adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur. RTRW Kabupaten Aceh Timur, memuat :

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menetapkan Qanun Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2032. Qanun ini merupakan landasan pemanfaatan dan pengendalian pemanfatan ruang dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan di Kabupaten Aceh Timur serta mendorong pembangunan ekonomi daerah, nasional dan regional.

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten; d. Penetapan kawasan strategis kabupaten; e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta sanksi.

Spasial Geografis Kabupaten Aceh Timur

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

31

RTRW Kabupaten Aceh Timur, juga menjadi pedoman untuk: 1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; 4) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan ruang wilayah antar sektor pembangunan; 5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan kawasan perhatian investasi; serta 6) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana rinci penataan ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud akan ditetapkan dengan Qanun/ Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang / Wilayah (RDTR) Kabupaten Aceh Timur.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah 20 (dua puluh) Tahun (2012 – 2032), dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun, dalam hal

32

MENEROPONG

terjadinya perubahan mendasar terhadap kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan atau wilayah kabupaten, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012 – 2032, dimaksudkan sebagai wujud keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku pembangunan dalam pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Aceh Timur, yang membutuhkan pengaturan dan penataan ruang wilayah yang serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan demikian, keberadaan ruang wilayah yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang terus berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, dan produktif, menuju pecepatan pembangunan daerah dan

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur. Keberadaan RTRW Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 -2032, juga merupakan bentuk keterpaduan kebijakan ruang daerah dengan kebijakan ruang nasional yang bersandar pada RTRW Provinsi dan RTRW Nasional.

Jaringan Irigasi Tehnis dan Lahan Pertanian di Kabupaten Aceh Timur, tahun 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

33

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan buku meneropong kemajuan pembangunan berkelanjutan Aceh Timur, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan yang telah dan dapat dicapai di dalam pelaksanaan perjalanan pembangunan tahun 2012 – 2017.

Penyerahan Hewan Kurban oleh Bupati Aceh Timur Kepada Imam Mesjid Agung Darus Shalihin Aceh Timur, tahun 2015

34

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Maksud dari penulisan buku Meneropong Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Timur, adalah untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan yang telah dan dapat dicapai didalam pelaksanaan dan perjalanan pembangunan tahun 2012 – 2017, yang dilandasi pada peraturan-peraturan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi : »» Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur tahun 2008 – 2028; »» Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012 – 2017; dan »» Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012 – 2032.

Dengan mengedepankan konsep pembangunan kawasan dan pembangunan wilayah berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (green sustainable development), serta turut memperhatikan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

Adapun tujuan penyusunan buku Meneropong Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Timur, perjalanan pembangunan tahun 2012-2017 adalah: (1) Untuk melihat perkembangan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan pola keruangan geografis ekonomi (polarization spatial) dan potensi dari alokasi sumber daya (capital investment) yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

(2) Untuk melihat penguatan fungsi koordinasi, integrasi, sinergisitas dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Timur, dan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya atau tetangganya dan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Pemerintah Aceh serta Pemerintah Pusat.

(3) Untuk melihat penguatan arah kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Timur, di dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), dan sumber pendanaan lainnya (4) Sebagai bahan masukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Timur, masyarakat dan stakeholder, dalam berbagai pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, yang mengarah kepada konsep pembangunan kawasan (wilayah), yang terus berlangsung dalam proses pembangunan daerah, nasional dan regional saat ini hingga ke depan.

Aktifitas Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi Perjalanan Pembangunan

2012-2017

35

36

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

BAB II

KARAKTERISTIK UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

37

2.1 Gambaran Umum Batas Wilayah; Utara : Kab. Aceh Utara dan Selat Malaka Timur : Kota Langsa dan Selat Malaka Barat : Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Tengah serta Kab. Bener Meriah Selatan : Kota Langsa, Kab. Aceh Tamiang dan Kab. Gayo Lues

PETA PROVINSI ACEH Sabang Ibu Kota Provinsi Aceh BANDA ACEH

Aceh Besar Lhokseumawe Pidie Jaya

Bireun

Pidie

Aceh Utara

Aceh Jaya

ACEH TIMUR

Bener Meriah

Aceh Barat

Aceh Tengah Nagan Raya

Letak geografis; 4O 09’ – 5O 16’ Lintang Utara 97O 13’ – 98O02’ Bujur Timur.

Langsa

Aceh Tamiang Gayo Lues

Aceh Barat Daya SUMATERA UTARA

Ac eh Se lat

an

Aceh Tenggara

PETA INDONESIA Simeuleu

38

MENEROPONG

Subulussalam

Aceh Singkil

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Luas Wilayah

6.040,60 Km

Jumlah Penduduk

Pemerintahan 24 Kecamatan, 54 Mukim, 513 Gampong

419.562 Jiwa

2

(Periode: 31 Desember 2015)

Gambar 2.1.1 PETA KABUPATEN ACEH TIMUR

Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur 01

13 Indra Makmur

Darul Aman

14 Idi Tunong

02 Julok 12

03

16 Peudawa

04 Birem Bayeun

09

05

Ibu Kota Kabupaten IDI 06

02

01

22

23

21

07

16 18

13 10

17 Peureulak Timur

Serbajadi

18 Peureulak Barat

06 Nurussalam

03

14

11

15 Banda Alam

Idi Rayeuk

19 Sungai Raya

Peureulak

08 Rantau Selamat

20 Simpang Jernih

09 Simpang Ulim

21 Darul Ihsan

10

Rantau Peureulak

22 Darul Falah

11

Pante Bidari

23 Idi Timur

12

Madat

24 Peunaron

07

15

17

24

19 08

04 05 20

39 Perjalanan Pembangunan (Sumber: BPS Aceh Timur, 2015)

2012-2017

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di Indonesia dalam bentuk otonomi daerah, yang telah diberlakukan melalui Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan disempurnakan kembali dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Aceh Timur sejak tahun 2001 sebagai daerah kabupaten induk telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) Daerah Otonom yaitu:

1)

Kabupaten Aceh Timur dengan ibukotanya Idi (PP No. 5 Tahun 2007); 2) Kota Langsa dengan ibukotanya Langsa; (UU No. 3 Tahun 2001).

3) Kabupaten Aceh Tamiang dengan ibukotanya Karang Baru. (UU No. 4 Tahun 2002).

Dengan demikian pasca pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Timur, maka Kabupaten Aceh Timur yang semula memiliki luas wilayah 8.242,73 Km2 saat ini menjadi 6.040,60 Km2 atau sekitar 10,53 % dari luas Provinsi Aceh, yang meliputi 24

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi Aceh Timur

40

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Kecamatan, 59 Mukim dan 513 Gampong yang terdiri dari 1.602 Dusun. Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Serbajadi seluas 2.165,66 Km2 dan terkecil adalah Kecamatan Darul Ikhsan seluas 54,50 Km2. (Qanun RTRW, 2013 dan BPS Aceh Timur, 2015). Proses pemekaran ini juga berimplikasi terhadap adanya perubahan perwilayahan pembangunan, perubahan sistem pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan perubahan arah kebijakan publik. Pemekaran wilayah secara otomatis membawa perubahan pada fungsi dan hirarki beberapa wilayah kota kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, serta penetapan kecamatan Idi Rayeuk sebagai ibukota kabupaten yang baru.

Topografi Kabupaten Aceh Timur memiliki keragaman yang cukup tinggi. Sebagai daerah yang terletak di pesisir timur Provinsi Aceh, selain merupakan daerah dataran dan hamparan, serta pesisir pantai. Kabupaten Aceh Timur juga merupakan daerah berbukit, dengan ketinggian wilayah yang cukup beragam berkisar antara 0 - 308 mdpl (di atas permukaan laut) dan kemiringan antara 1 sampai dengan 5 derajat.

Wilayah Aceh Timur sebagian besar didominasi oleh hutan dengan luas mencapai 259.209 Ha (42,80 %), kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat seluas 85.880 Ha (14,22 %).

Iklim di Kabupaten Aceh Timur sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi dari bulan September sampai dengan bulan Februari, sedangkan musim kemarau mulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. Suhu udara berkisar antara 26 – 30⠰Celcius dengan kelembaban relatif (RH) rata-rata 75% (Qanun RPJM dan BPS Aceh Timur, 2013).

Penduduk merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah.

Hal ini dimungkinkan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus obyek dari pembangunan, yang dengan sendirinya turut menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Hasil sensus penduduk 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Timur mencapai 394.933 jiwa. Sedangkan kondisi kekinian jumlah penduduk Aceh Timur pada tahun 2015 mencapai angka 419.562 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 61 jiwa/Km2. Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Idi Rayeuk yaitu 426 jiwa/ Km2, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Serbajadi yaitu 3 jiwa/Km2.

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Timur, 2016).

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016

Budidaya Tambak Intensif di Kabupaten Aceh Timur Perjalanan Pembangunan

2012-2017

41

2.2

Kondisi Spasial Geografis

Kabupaten Aceh Timur mempunyai kondisi spasial geografis ekonomi dan potensi sumber daya alam, dengan keragaman kekayaan sumber daya yang tersedia, seperti: minyak dan gas bumi, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, industri serta pertambangan, yang terus dikembangkan dalam proses pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur.

Potensi Sumber Daya Alam, Kabupaten Aceh Timur

42

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Conservation Response Unit (CRU) Serbajadi, Aceh Timur. Tahun 2016

Mengacu pada RTRW Kabupaten Aceh Timur, kondisi spasial geografis ekonomi dalam pengembangan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 dan UU No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Timur, telah dikembangkan sebagai kawasan Minapolitan perikanan tangkap dan perikanan budidaya (SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35/KEPMEN-KP/2013). Dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan pembangunan kawasan Minapolitan tersebut, diperlukan juga pengembangan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Idi, melalui pembangunan pelabuhan atau dermaga yang lebih modern serta rehabilitasi tempat pelelangan ikan dari pusat-pusat pelayanan kegiatan di WKOPP tersebut.

Demikinan pula untuk pengamanan dan perlindungan permukiman di wilayah pesisir, perlu juga dikembangkan budidaya kebun campuran, hutan bakau (mangrove) serta penataan ruang sempadan pantai dan lainnya, serta jalan sebagai akses untuk perlindungan ke zona yang aman dari bencana. b. Perkembangan kegiatan perkotaan di kawasan pesisir diarahkan pada pola “linier-satelit� (pusat-pusat permukiman berorientasi pada jalan nasional Banda Aceh - Idi - Langsa Medan), kawasan permukiman akan tersebar pada jalan- jalan akses ke wilayah bagian barat dan tengah Kabupaten Aceh Timur, yang juga disertai dengan mendistribusikan fungsi- fungsi

pelayanan ke sub pusat wilayah pengembangan pembangunan di sebelah Utara (sebagai counter magnet terhadap wilayah Kabupaten Aceh Utara yang sudah berkembang) dan sebelah Timur (sebagai counter magnet terhadap wilayah Kota Langsa dan Aceh Tamiang yang juga sudah mulai berkembang), serta wilayah tengah (sebagai counter magnet terhadap wilayah Kabupaten Gayo Lues yang juga sudah mulai berkembang). c. Untuk Kondisi spasial geografis ekonomi yang terdapat di wilayah tengah, sesuai potensi dari alokasi sumber daya alam, akan dikembangkan sebagai kawasan kegiatan budidaya pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Peruntukkan kawasan budidaya tersebut juga bisa menjadi koridor/ pembatas dengan fungsi Perjalanan Pembangunan

2012-2017

43

kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser. d. Mendistribusikan secara lebih merata pusatpusat kegiatan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan umum agar pola ruang wilayah pembangunan ekonomi dapat menjadi tersebar dan lebih merata. Demikian juga dengan pembangunan ruas- ruas jalan dialokasikan pada bagian tengah wilayah Kabupaten Aceh Timur yang masih relatif kurang akses yang menghubungkan antar kecamatan. e. Mengingat lokasi yang akan dikembangkan merupakan bagian daerah pesisir dan dataran rendah, sementara di beberapa lokasi terdapat banyak potensi Daerah Aliran Sungai (DAS), maka pengelolaan sistem drainase regional

juga perlu mendapatkan perhatian agar di masa mendatang wilayah ini tidak mendapat masalah-masalah seperti banjir. Demikian juga dengan penyediaan air bersih, agar tidak terjadi masalah intrusi air laut sebagai akibat pengeboran air tanah yang berlebihan, maka diperlukan pengelolaan air minum secara komunal dengan memanfaatkan pengolahan air sungai sebagai air bahan baku, mengacu pada pola pembangunan keruangan geografis ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya yang ada, serta kebutuhan masyarakat.

Pembangunan kawasan yang didukung oleh ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak untuk kegiatan pembangunan yang berbasis kawasan.

Tabel 2.1.1 Data Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Aceh Timur NO.

PERUNTUKAN PEMANFAATAN LAHAN

LUAS LAHAN PERUNTUKAN (Ha)

PERSENTASE PERUNTUKAN LUAS WILAYAH (%)

1.

Pertanian: a. Tanah Sawah b. Tanah Ladang

42.086 64.822

6,97 10,73

2.

Perikanan Budidaya

23.285

3,85

3.

Perkebunan

85.880

14,22

4.

Bangunan/ Pekarangan

128.758

21,32

5.

Lainnya

259.209

42,80

604.040

100,00

TOTAL Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Timur, Tahun 2015

Tabel 2.1.1 Data Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Aceh Timur

44

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel 2.1.1 menunjukkan luas lahan dan persentase peruntukan lahan terhadap total luas wilayah Kabupaten Aceh Timur. Terdapat tiga sektor unggulan di Kabupaten Aceh Timur, yaitu sektor pertanian, perikanan (budidaya dan tangkap) serta perkebunan, dengan memanfaatkan lahan seluas 216.073 Ha atau 35,77% dari total luas wilayah Kabupaten Aceh Timur. Melalui pemanfaatan luas lahan peruntukan sektoral yang cukup besar ditambah dengan masih besarnya kemungkinan pemanfaatan dari lahan-lahan lainnya. Kebijakan pembangunan daerah yang berbasis kawasan dipandang cukup memenuhi persyaratan untuk dilakukan di Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan pola keruangan geografis ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya yang ada, melalui kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi

ruang (spasial), untuk percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Potensi Sumber Daya Alam Perkebunan dan Peternakan di Pasar Hewan, Aceh Timur, Tahun 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

45

2.3 Potensi Pengembangan Kawasan Pembangunan Keberadaan pola ruang geografis ekonomi (Polarization Spatial) dan potensi dari alokasi sumber daya (Capital Investment) yang berada di Kabupaten Aceh Timur, dapat menjadi pendukung utama dalam percepatan pembangunan dan perkembangan perekonomian daerah.

Lahan Pertanian Tanaman Padi dan Jaringan Irigasi Tersier di Kabupaten Aceh Timur

46

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Keberadaan infrastruktur pembangunan daerah yang saat ini masih terbatas, seperti: kondisi jalan yang kurang baik dalam menghubungkan jaringan integrasi trasportasi antar wilayah desa dan kecamatan, jaringan infrastruktur energi dan kelistrikan yang belum optimal serta masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informatika, adalah hal yang sangat perlu diperhatikan dalam memacu percepatan dan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa jenis infrastruktur dasar yang patut menjadi prioritas pembangunan dalam mendukung pengembangan suatu kawasan pembangunan, yaitu: a. Fasilitas Umum (Fasum), antara lain: Jalan, Jembatan, Dermaga, Terminal, Transportasi Umum; b. Fasilitas Sosial (Fasos), antara lain: Pusat Layanan Kesehatan, Sekolah, Pasar, Rumah Ibadah; serta c. Ketersediaan Infrastruktur dasar penunjang meliputi: Listrik, Air Bersih dan Telekomunikasi.

Keberadaan infrstruktur dasar tersebut, menjadi hal yang stragis dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, agar mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat tumbuh secara signifikan setiap tahunnya.

Kabupaten Aceh Timur yang memiliki keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang cukup tersedia, telah menciptakan banyak pilihan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk berimprovisasi dalam membangun daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Potensi keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang ada, dapat memungkinkan dikembangkannya beberapa kawasan atau wilayah pembangunan di Kabupaten Aceh Timur, seperti: Kawasan Minapolitan, Kawasan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), Kawasan Agroindustri dan Perdagangan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Terpadu Peternakan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Industri Aceh Timur (KIAT), Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan Kawasan Penyangga Hutan Lindung, Kawasan Hutan Ekosistem Leuser, Conservation Response Unit (CRU) Kawasan Gajah di Kecamatan Serbajadi, Kota Baru Idi, Kawasan Pusat Pendidikan Terpadu serta Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kecamatan.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

47

48

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

BAB III

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DIMENSI RUANG WILAYAH

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

49

3.1 Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kebijakan umum pembangunan daerah, merupakan arah kebijakan pembangunan daerah Aceh Timur, yang sangat diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan potensi dan alokasi sumber daya yang ada, guna mewujudkan suatu pembangunan daerah yang efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan berlandaskan prinsip good governance dan clean government.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Opini WTP Kabupaten Aceh Timur untuk Tahun 2015, pada tahun 2016

50

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Logo Tim Percepatan Pembangunan Aceh Timur (TP2AT)

Kebijakan umum pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah sebagaimana amanat dari pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan suatu percepatan

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, dilakukan dengan memperhatikan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur tahun 2008 - 2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012 – 2017, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012 – 2032, dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (green sustainable development), serta turut memperhatikan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

51

ACEH TIMUR MEMBANGUN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017, DIARAHKAN PADA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN. Kebijakan umum pembangunan daerah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi pengembangan kawasan strategis dan kawasan penyangga disekitarnya.

Landmark Pembangunan Kawasan Minapolitan “Suree” (Suree = Ikan Tongkol)

52

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Secara umum kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, adalah sebagai berikut:

01

Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor yang tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;

02

Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal, agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia (human capital), sumber daya alam (natural capital), sumber daya keuangan dan modal investasi (financial capital), sumber daya sosial (social capital), dan sumber daya infrastruktur (physical capital);

03

04 05

Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koneksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan.

Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa sebagai pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi minapolitan, agropolitan, agroindustri dan sektor lainnya;

Peningkatan kerjasama antar daerah dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan juga Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya;

Perluasan daerah cakupan (Catchment Area) pembangunan hingga ke daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan terluar melalui pola pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh di kecamatan serta penetapan kawasan penyangga (Buffer Zone) terhadap kawasan stategis dan cepat tumbuh kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

53

3.2 Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan Daerah Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang terjadi di belahan dunia ini, akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dimana bentuk-bentuk dari perkembangan perekonomian dunia itu, akan terus mengalami perubahanperubahan yang tentunya membutuhkan penyesuaian-penyesuaian sosial dan ruang geografis ekonomi di dalam kajian strategis pembangunan ekonomi regional.

Bupati Aceh Timur dan Para Investor dalam Pemanfaatan Jaringan MIGAS di Kabupaten Aceh Timur, tahun 2015

54

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Proses pembangunan yang terjadi di belahan dunia manapun, tentu memiliki dimensi ruang (spasial) dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Mencermati kajian dari laporan pembangunan dunia (World Bank, 2009) terdapat 3 (tiga) kajian strategis kebijakan pembangunan ekonomi regional yang menjadi perhatian dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sebagai berikut : 1)

Kepadatan ruang (density) yaitu, menunjukkan pada masa atau agregat ekonomi per unit lahan atau kepadatan geografis aktivitas ekonomi. Kepadatan, misalnya dapat diukur sebagai nilai tambah atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan per kilometer persegi lahan;

2) Jarak ruang (distance) yaitu, menunjukkan pada seberapa mudah atau sulit bagi barang, jasa, tenaga kerja, modal, informasi dan gagasan melintasi ruang wilayah. Jarak mengukur seberapa mudah modal mengalir, tenaga kerja berpindah, barang- barang diangkut, dan layanan yang disediakan antara dua lokasi atau lebih; 3) Pembagian fungsi ruang (division) yaitu, muncul dari hambatan-hambatan yang terjadi terhadap berbagai interaksi ekonomi dalam pengelolaan arus barang dan faktorfaktor produksi, yang seharusnya dapat menembus segala macam batas-batas ruang wilayah agar bisa diperoleh keuntungan yang ditimbulkan oleh adanya interaksi ekonomi dengan berbagai wilayah lain sehingga pembangunan ikut terdorong dan meningkat.

Ketiga dimensi kajian strategis pembangunan ekonomi regional tersebut, menjadi penting dan perlu mendapat perhatian untuk menjawab tantangan di dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kepadatan ruang (density) yang tinggi umumnya terdapat di wilayah perkotaan adalah sebagai konsekuensi dari adanya interaksi kegiatan ekonomi.

Jarak ruang (distance) yang terjadi antar pusat-pusat konsentrasi kegiatan ekonomi telah menyebabkan adanya perbedaan kesempatan ekonomi antar tempat dan antar wilayah.

Begitu pula dengan adanya penyekatan atau pembagian fungsi ruang (division) telah menyebabkan fungsi ruang dari kegiatan ekonomi, memiliki skala dan spesialisasi tertentu dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Oleh karena itu, proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah, tidaklah selamanya berlangsung secara linear, dimana pertumbuhan itu dapat terjadi lebih cepat atau lebih awal di beberapa tempat bila dibandingkan dengan beberapa tempat lainnya. Disamping itu perbedaan geografis dan perbedaan standar hidup juga berkembang seiring dengan berkembangnya penduduk dan aktivitas ekonomi. Dimana kecepatan perkembangannya sangat bergantung pada skala ruang (spasial) dari kekuatan- kekuatan perekonomian dan juga struktur perekonomian suatu wilayah. Sebagaimana kita mendapati dari pengalaman pembangunan di negara-negara maju maupun negara sedang berkembang yang telah berlangsung dalam beberapa dekade terakhir ini.

Ilmu ekonomi regional merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang di dalam pembahasannya turut memperhitungkan keberadaaan lokasi (location) dan ruang (space) dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Walter Isard melalui disertasinya berjudul �Location and Space Economics�. Ia sangat menekankan pentingnya kedudukan pusat-pusat urban yang menyangkut dengan aglomerasi ekonomi, sebagaimana Perjalanan Pembangunan

2012-2017

55

dikemukakan (Walter Isard dalam Barro dan Martin, 2004) yaitu : 1) Large-scale economies within a firm, consequent upon the enlargement of the firm’s scale of production at one point.

2) Localization economies for all firms in a single industry at a single location, consequent upon the enlargement of the total output of that industry at that location.

3) Urbanization economies for all firms in all industries at a single location, consequent upon the enlargement of the total economic size (population, income, output, or wealth) of that location, for all industries taken together.

Large-scale economies, yaitu besarnya ukuran bisnis akan menurunkan biaya per unit produk. Hal ini yang menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil akan kalah bersaing dengan perusahaan yang besar, kecuali kalau perusahaan itu mempunyai suatu keunikan.

Localization economies, yaitu berpusatnya industri sejenis di lokasi yang sama akan dapat

berkolaborasi mengundang produsen dan konsumen, guna mendapatkan pasokan dan menggunakan sarana/ prasarana bersama.

Dimana secara agregat akan dapat meningkatkan keuntungan. Namun demikian dalam hal ini tentunya sangat tergantung pola hubungan antar firma. Kalau kompetisinya saling mematikan meskipun secara agregat keuntungan aglomerasi meningkat, maka akan ada firma yang kalah dan mati.

Urbanization economies, ini sangat diharapkan agar aglomerasi tidak saja menghasilkan keuntungan bersama dalam memanfaatkan sumber daya, populasi penduduk, supplies, serta infrastruktur. Akan tetapi juga kerja sama dalam hubungan input/ output antar firma, termasuk memecahkan masalah energi, air bersih, dan limbah secara bersama, sebagaimana kerangka landasan ilmu ekonomi regional yang dibangun oleh Walter Isard tersebut. Ia kemudian dipandang sebagai orang yang meletakkan landasan dalam pengembangan ilmu ekonomi regional secara utuh.

Aktifitas Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, tahun 2016

56

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

57

3.3 Dimensi Ruang Wilayah Dalam Perspektif Pembangunan Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang di dalam pembahasannya turut memperhitungkan keberadaaan lokasi (location) dan ruang (space) dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tambak Perikanan Budidaya di Kabupaten Aceh Timur, tahun 2016

58

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Keberadaan lokasi dan tata ruang wilayah sekarang ini menjadi semakin penting, sebagai variabel analisis dalam bidang kajian ekonomi regional bagi para perencana pembangunan ekonomi wilayah. Dengan semakin majunya kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi regional, telah membawa dampak yang besar dalam kajian teori pembangunan ekonomi yang diperkenalkan oleh para ahli ilmu ekonomi, sebagai suatu landasan untuk perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Rustiadi (2006), mendefinisikan ruang wilayah sebagai unit geografis dengan batas - batas spesifik tertentu dimana komponen - komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Oleh karenanya batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik alamiah dan pasti, tetapi seringkali bersifat dinamis, dimana komponen wilayah dapat mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan lainnya.

Istilah wilayah juga menekankan interaksi yang terdapat antar manusia dengan sumber daya lainnya yang ada di dalam batasan unit geografis tertentu.

Konsep wilayah yang paling klasik sebagaimana yang dikemukakan para ahli (Hagget, Cliff dan Frey, dalam Rustiadi, 2006), mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam empat kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (homogenous region); (2) wilayah nodal (nodal region); (3) wilayah administratif (administrative region); dan (4) wilayah perencanaan (planning region).

Konsep wilayah homogen adalah suatu kesatuan tata ruang yang dibentuk oleh wilayahwilayah yang memiliki sifat karakteristik yang sama. Kesamaan karakteristik tersebut dapat berupa kesamaan geografis, sosial budaya,

ekonomi, sejarah dan lain sebagainya.

Wilayah nodal adalah wilayah yang dibentuk atas dasar keterkaitan sosial ekonomi yang mempunyai satu titik daya tarik satu dengan lainnya atau suatu kesatuan wilayah yang saling tergantung di antara bagian-bagian wilayah yang berbeda. Struktur wilayah dapat tercermin pada struktur arus manusia, barang dan jasa.

Wilayah administratif adalah wilayah yang dibentuk untuk keperluan admininstrasi pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, dan lain-lain.

Wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibentuk untuk keperluan penyusunan perencanaan pembangunan atau satu kesatuan tata ruang wilayah melalui suatu kebijakan perencanaan pembangunan wilayah. Penentuan suatu wilayah perencanaan biasanya didasarkan pada perpaduan antara konsep wilayah homogen dan wilayah nodal.

Secara teoritis dalam kajian pembangunan ekonomi regional, ibukota kabupaten/kota dari suatu wilayah dapat diasumsikan sebagai tempat sentral (central place) bagi daerah lain dibawahnya (hinterland). Sehingga tempat pusat yang merupakan titik inti bagi pertumbuhan ekonomi diwilayahnya juga dapat menentukan tingkat perkembangan ekonomi ke wilayah lainnya.

Dengan demikian tempat pusat menyatakan fungsi pokok dari pusat kegiatan atau daerah inti (core) sebagai pusat pelayanan bagi wilayah komplementer atau wilayah dibelakangnya, yaitu menyuplai barang-barang dan jasa-jasa seperti; jasa perdagangan, perbankan, profesional, pendidikan, hiburan dan kebudayaan serta jasajasa lainnya.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah Perjalanan Pembangunan

2012-2017

59

Sumber: Cristaller dalam (Sjafrizal, 2008)

Gambar 3.1 Teori Tempat Sentral

merupakan suatu ruang wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya.

Sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut.

Oleh karena itu, terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah, dapat saja ditimbulkan dari permasalahan pembangunan wilayah itu sendiri, yang muncul apabila wilayah yang kaya akan sumber daya alam mengalami ketertinggalan pembangunan, akibat dari; sumber daya manusia (human capital), sumber daya alam (natural capital), sumber daya keuangan dan modal investasi (financial capital), sumber daya sosial (social capital), dan sumber daya infrastruktur (physical capital) yang rendah serta aspek keunggulan geografis yang berbeda.

tersebut memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai kemampuannya melayani kebutuhan wilayah tersebut. Bentuk pelayanan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk segi enam (heksagonal), yang merupakan teori mengenai hubungan fungsional antara satu tempat pusat dan wilayah disekelilingnya atau wilayah tetangganya, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.1.

Teori Tempat Pusat menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam suatu wilayah. Model tempat pusat ini,

Teori Tempat Sentra (Central Place theory)Â sebagaimana dikemukakan oleh Christaller pada 1933, menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat, yang disebutnya sebagai tempat sentral. Tempat sentral 60

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

menggambarkan area dari pusat-pusat kegiatan pelayanan barang-barang maupun jasa pelayanan yang cenderung tersebar dalam suatu wilayah dengan membentuk pola segi enam, yang merupakan wilayah pelayanan yang dianggap optimum.

Teori Tempat Pusat juga merupakan bagian suatu tempat, yang menyediakan barangbarang dan jasa-jasa bagi penduduk di daerah belakangnya (hinterland). Elemen - elemen tempat pusat tersebut meliputi; jangkauan (catchment area), ambang batas (threshold), dan fungsi sentral elemen, yang mempengaruhi terbentuknya tempat pusat dan luasan pasar untuk pelayanan barangbarang maupun jasa pada suatu wilayah.

Keberadaan Teori Tempat Pusat dalam hubungannya dengan fungsi elemen yang mempengaruhi terbentuknya tempat pusat, dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

2)

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kota kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan desa-desa dalam satu kecamatan yang merupakan kota kecil/ ibukota kecamatan.

3)

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

4)

Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk berfungsi dalam melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

5)

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jaringan Jalan Nasional di Kabupaten Aceh Timur

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

61

3.4 Jejaring Kawasan Dalam Dimensi Ruang (Spasial) Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Timur dalam jejaring kawasan pembangunan yang berdimensi ruang (spasial), memiliki daerah inti pembangunan yang berpotensi sebagai kawasan inti yaitu; Idi sebagai pusat pertumbuhan (central place) yang dapat memberikan kontribusi pembangunan pada daerah penyangga disekitarnya.

Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur

62

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Idi, sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan (central place), jika keberadaan fasilitas sarana dan prasarana terus dipacu pembangunannya seperti; peningkatan status pelabuhan Idi dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) menjadi Pelabuhan Samudera, dan jalan yang menghubungkan Peureulak - Lokop - Pinding (Gayo Lues).

Sebagaimana Central Place Theory yang dikemukakan oleh Cristaller, secara skematis, jejaring kawasan pusat pertumbuhan (central place) pembangunan ekonomi di Kecamatan Idi Rayeuk sebagai ibukota Kabupaten Aceh Timur dapat digambarkan sebagaimana ilustrasi pada Gambar 3.4.1

Keterangan : »» Sentra Produksi dan Industri adalah area pengembangan komoditas unggulan yang mendukung kota penyangga.

Dengan memanfaatkan kota penyangga, diharapkan nantinya Kabupaten Aceh Timur akan menjadi sebuah kawasan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan, peternakan, perindustrian, perkebunan, pertanian yang memiliki kemampuan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam, sumber daya sosial, dan sumber daya energi sebagai potensi pembangunan wilayah yang dapat dikembangkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu fungsi daerah inti sebagai sentra produksi dan pusat pertumbuhan sangat penting sebagai kesatuan fungsional dan sebagai daerah penyedia berbagai kebutuhan komoditas unggulan, industri pengolahan, kelembagaan, keuangan, telekomunikasi dan lain sebagainya.

Ke Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara

»» Kota Penyangga adalah Kotakota Kecamatan di sekitar Kecamatan Idi Rayeuk »» Pusat Pertumbuhan adalah Kota Idi yang merupakan kawasan yang memiliki kesatuan fungsional di dalam menyediakan berbagai komoditas unggulan, industri pengolahan, perbankan, kelembagaan keuangan, telekomunikasi, sesuai dengan skala ekonomi dan pengembangan produksi yang dekat dengan pasar

Ke Kota Langsa dan Kab. Aceh Tamiang Ke Kab. Aceh Tengah, Kab. Gayo Lues, dan Kab. Bener Meriah

Gambar 3.4.1 Ilustrasi Jejaringan Pengembangan Kawasan Tempat Sentral Kabupaten Aceh Timur

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

63

64

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

BAB IV

MENEROPONG KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

65

4.1 Bidang Pembangunan Infrastruktur Mensukseskan keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, infrastruktur dan permukiman wilayah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Aceh Timur, tahun 2015

66

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

KTM Seumanah Jaya, Kabupaten Aceh Timur.

Tahun 2015

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Aceh Timur, adalah : “Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, Infrastruktur dan Permukiman Wilayah, Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Pembangunan Wilayah Yang Berkelanjutan “.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang pekerjaan umum dilakukan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Secara garis besar terdapat 4 (empat) tujuan utama, yang menjadi konsentrasi dari arah kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Timur, yaitu: 1.

Meningkatkan Konektivitas dan Kelancaran Arus Orang, Barang dan Jasa, melalui: a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru b. Meningkatkan Struktur dan Kapasitas Pelebaran Jalan dan Jembatan c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Wilayah serta Pusat-Pusat Kegiatan Umum untuk Kesejahteraan Rakyat.

3.

Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Yang Berkelanjutan.

4. Meningkatkan Pembangunan Wilayah dan Keseimbangan Pembangunan Sesuai dengan Daya Dukung dan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Indikator keberhasilan pembangunan di bidang pekerjaan umum, dapat terlihat dari 2 (dua) aspek yaitu; Hasil (output) dan Dampak (impact).

Hasil yang dimaksudkan adalah meningkatnya konektivitas dan kelancaran arus orang dan barang, serta investasi masyarakat dan swasta yang meningkat. Dampak yang dimaksudkan adalah meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur lingkungan dan permukiman wilayah serta tingkat kesejahteraan masyarakat, ketersediaan sumber daya air dan energi yang berkelanjutan, serta kegiatan usaha ikutan lainnya yang akan berdampak pada peningkatan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, yang juga dibarengi dengan peningkatan kualitas penataan ruang ruang wilayah sesuai dengan pemanfaatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

67

GAMBAR 4.1.1

MODEL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERMUKIMAN WILAYAH MENUJU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT ACEH TIMUR

4

G

3 68

MENEROPONG

M PE EN LE ING BA K RA ATK N AN JA LA ST N RU DA K N TUR JE M DA BA N TA KA N PA SI TA S

N AA AR IH AN EL T M BA PE JEM AN N I D DA

S N AN TA A LI AL UN YAH N BI A J NG ILA TA T HA AL BA W IA A M N EG KY RE RK PE MA S K RA BE N AS KI A IT U LIT AA AL RM SI TER KU PE FA H N N AT JA KA DA US ESE AT UR -P K GK T AT UK IN UK US NT EN TR P U M AS RTA M FR SE MU U IN

2

1

MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN KELANCARAN ARUS ORANG, BARANG DAN JASA

M DA EN S N ING PE ESU KE KA W MA AI SEI TK ILA N D M A YA FA EN BA N P H AT GA NG EM (R AN N A B TR R DA N AN W EN YA PE G ) CA DU MB UN NA K AN AN TA UNG GU WI TA D NA LA RU AN N, YAH AN G

N LA U JA AR AN N B UN TA NG BA BA M M JE PE AN D

N AN I YA A OL RG EL ENE G N N PE DA N R KA AI T A KA AY TAN G D IN R JU EN BE LAN M M E SU ERK B

CREATED BY: TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN ACEH TIMUR ( TP2AT )

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Model kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah, akan dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan alokasi sumber daya yang ada secara optimal, melalui pembangunan pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pembangunan melalui pendekatan kawasan di bidang pekerjaan umum, dapat dilakukan melalui penerapan azas kebersamaan ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan teknologi, yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added); melalui pemanfaatan penerapan teknologi, infrastruktur serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah, adalah pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya dan akan membutuhkan jangka waktu pembangunan yang panjang serta melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah, sangatlah diperlukan adanya suatu sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur lingkungan permukiman dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Aceh Timur, juga perlu diperhatikan; kesesuaian daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur dan teknologi, sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan operasional bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemanfaatan

pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah.

Model kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum sebagaimana Gambar 4.1.1, merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah dari perencanaan strategis arah kebijakan pembangunan daerah, dalam upaya mengelola sumber daya lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur.

Model pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Gambar: 4.1.1.

Menunjukkan sebuah model pembangunan bidang pekerjaan umum dalam meningkatkan konektivitas dan kelancaran arus orang dan barang, melalui peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, serta infrastruktur sarana lingkungan permukiman, guna mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan RTRW, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang pekerjaan umum, melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemukiman wilayah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Dukungan dari instansi terkait, diantaranya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan, dan Perguruan Tinggi, serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum di Kabupaten Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah Perjalanan Pembangunan

2012-2017

69

GAMBAR 4.1.2

PETA ORIENTA SI PEMBANGUNAN K AWA SAN BIDANG INFR A STRUKTUR PU K ABUPATEN ACEH TIMUR

70

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut.

Gambar 4.1.2 merupakan Peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang pekerjaan umum, melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah.

Pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur, meliputi beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur dan permukiman, yaitu: 1. Pembangunan Konektivitas dan Kelancaran Arus Orang dan Barang, melalui: • Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru • Peningkatan Struktur dan Kapasitas Pelebaran Jalan dan Jembatan • Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Permukiman dan Perumahan Rakyat.

3. Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Yang Berkelanjutan.

4. Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung Lingkungan dan

Keseimbangan Pembangunan Wilayah Melalui Peningkatan Kualitas Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur, secara umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015), menunjukkan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dasar fisik jalan dan jembatan, seiring dengan adanya revitalisasi infrastruktur dan permukiman wilayah pembangunan, yang telah dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang infrastrukur dan permukiman wilayah, yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan penetapan strategi dan arah kebijakan yang menjadi konsentrasi pembangunan bidang pekerjaan umum di Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut : a. Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan meningkatnya konektivitas dan kelancaran arus orang dan barang serta investasi yang meningkat, berikut kegiatan usaha ikutan lainnya yang akan berdampak pada peningkatan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. b. Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja; Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan Perjalanan Pembangunan

2012-2017

71

mengoptimalisasi potensi sumber daya infrastruktur dan permukiman wilayah yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, untuk menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan investasi serta kepastian berusaha. c. Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi; Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pekerjaan umum, sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah yang akan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. d. Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup;

Pendekatan Pro Sustainability dilakukan melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan konservasi sumber daya air dan energi yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pemukiman wilayah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur. Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi dari alokasi sumber daya infrastruktur dan permukiman wilayah yang ada, sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

Infrastruktur Jembatan yang Masih Membutuhkan Pembangunan Lebih Lanjut di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2014.

72

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.1.1 Jaringan Jalan dan Jembatan Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selama ini adalah; dengan terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan, sebagai pendukung kelancaran transportasi publik dan perekonomian daerah serta mendukung aktifitas sektor-sektor pembangunan lainnya.

Melihat letak geografis Kabupaten Aceh Timur, sarana perhubungan darat memiliki peran signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan non ekonomi. Meningkatnya perjalanan menggunakan sarana darat akan memberikan dampak bagi perekonomian baik langsung maupun tidak langsung. Tentu saja, ketersediaan sarana jalan harus menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas sehingga frekuensi perjalanan menggunakan sarana darat diharapkan akan terus meningkat. Sarana jalan raya berdasarkan domain dan tanggungjawab pengelolaannya dibedakan menjadi 6 (enam) kelas, yaitu :

1.

Kolektor Primer K1 (Jalan Nasional);

2. Kolektor Primer K2 (Jalan Nasional High Way Trans Sumatera); 3. Kolektor Primer K3 (Jalan Provinsi); 4. Kolektor Primer K4 (Jalan Kabupaten); 5. Jalan Lingkungan Kabupaten Aceh Timur; dan 6. Jalan Khusus Kabupaten Aceh Timur.

Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.1.1.1 : Tabel 4.1.1.1 Status, Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Timur No.

Jaringan Jalan

Panjang (Km)

1.

Kolektor Primer K1 (Jalan Nasional)

106,10

2.

Kolektor Primer K2 (Jalan Nasional High Way Trans Sumatera)

99,69

3.

Kolektor Primer K3 (Jalan Provinsi)

110,93

4.

Kolektor Primer K4 (Jalan Kabupaten)

902,01

5.

Jalan Lingkungan Kab. Aceh Timur

6.

Jalan Khusus Kab. Aceh Timur

56,14 414,48

Jumlah

1.689,35

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012-2032

Perjalanan Pembangunan Tabel 4.1.1.1 Status, Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Timur

2012-2017

73

Tabel 4.1.1.2 Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Timur No

Kondisi Jembatan

Panjang (Meter) 2010

2011

2.548,10

2.613,10

1.

Baik

2.

Sedang

496,10

510,98

3.

Rusak

759,00

683,10

4.

Rusak Berat

-

65,00

3.803,20

3.872,18

Jumlah Sumber : Aceh Timur dalam Angka Tahun 2012

Tabel 4.1.1.2 menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah panjang ruas jembatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Untuk tahun 2010 dari 2.548,10 Km panjang jembatan dengan kondisi baik, terjadi peningkatan menjadi 2.613,10 Km. Sedangkan pada tahun 2010 jembatan dengan kondisi sedang sepanjang 496,10 Km dan pada

tahun 2011 sepanjang 510,98 Km. Meskipun demikian, kondisi kualitas maupun kuantitas sarana jembatan yang ada selama ini kiranya perlu terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, mengingat pentingnya peran dan fungsi sarana transportasi tersebut bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama sebagai sarana pendukung perekonomian daerah.

Infrastruktur Jalan Produksi Perikanan yang Masih Membutuhkan Pengaspalan di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2015.

74

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.1.2 Jaringan Irigasi Pemanfaatan daerah irigasi di Kabupaten Aceh Timur berjumlah 55 buah dengan luas 26.627,67 ha.

Daerah irigasi kewenangan pusat lintas Provinsi, meliputi :

1.

Daerah irigasi kewenangan Provinsi lintas Kabupaten, meliputi:

1.

Daerah irigasi Jambo Aye Langkahan seluas kurang lebih 3.480,00 ha mengairi Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang Ulim;

2. Pengembangan daerah irigasi Peureulak seluas kurang lebih 5.000,00 ha meliputi Kecamatan Peureulak Timur, Peureulak dan Peureulak Barat.

Daerah irigasi Jambo Reuhat seluas kurang lebih 2.625,00 ha di Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Idi Tunong dan Kecamatan Idi Rayeuk;

2. Daerah irigasi Alue Teumeureu seluas kurang lebih 2.500,00 di Kecamatan Pante Bidari dan Indra Makmu; 3. Daerah irigasi Peunaron seluas kurang lebih 1.550,00 ha di Kecamatan Peunaron; dan 4. Daerah irigasi Uteun Dama seluas kurang lebih 1.300,00 ha di Kecamatan Peureulak.

Daerah irigasi kewenangan Kabupaten, meliputi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

daerah irigasi Alue Mbot-bot seluas kurang lebih 80 ha; daerah irigasi Alue Lhok Sa seluas kurang lebih 120 ha; daerah irigasi Alue Bu seluas kurang lebih 120 ha; daerah irigasi Alue Nibong Atas seluas kurang lebih 351 ha; daerah irigasi Alue Ie Mirah seluas kurang lebih 300 ha; daerah irigasi Pasir Putih seluas kurang lebih 200 ha;

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

75

7. daerah irigasi Alue Bu Tuha I seluas kurang lebih 270 ha; 8. Daerah Irigasi Alue Bu Tuha II seluas kurang lebih 130 ha; 9. daerah irigasi Coco seluas kurang lebih 128 ha; 10. daerah irigasi Birem seluas kurang lebih 400 ha; 11. daerah irigasi Alue Rangan seluas kurang lebih 170 ha; 12. daerah irigasi Alue Raya seluas kurang lebih 178 ha; 13. daerah irigasi Paya Keutapang seluas kurang lebih 70 ha; 14. daerah irigasi Alue Rambong seluas kurang lebih 34,18 ha; 15. daerah irigasi Paya Dua seluas kurang lebih 200 ha; 16. daerah irigasi Alue Gureb seluas kurang lebih 8,68 ha; 17. daerah irigasi Alue Nibong seluas kurang lebih 362 ha; 18. daerah irigasi Blang Kumahang seluas kurang lebih 200 ha; 19. daerah irigasi Leles seluas kurang lebih 150 ha; 20. daerah irigasi Peudawa Puntong seluas kurang lebih 200 ha; 21. daerah irigasi Sembuang seluas kurang lebih 150 ha; 22. daerah irigasi Alue Cantek seluas kurang lebih 89,71 ha; 23. daerah irigasi Alue Dua seluas kurang lebih 22,68 ha; 24. daerah irigasi Alue Grong-Grong seluas kurang lebih 540 ha; 25. daerah irigasi Alue Luddin seluas kurang lebih 38,72 ha; 26. daerah irigasi Blang Barom seluas kurang lebih 195,31 ha; 27. daerah irigasi Seuneubok Teungoh seluas kurang lebih 113,09 ha; 28. daerah irigasi Bukit Kuta seluas kurang lebih 96,04 ha; 29. daerah irigasi Bukit Siraja seluas kurang lebih 8,87 ha; 76

MENEROPONG

30. daerah irigasi Julok Cut seluas kurang lebih 250 ha; 31. daerah irigasi Julok Tunong seluas kurang lebih 400 ha; 32. daerah irigasi Lhok Rambong seluas kurang lebih 176,33 ha; 33. daerah irigasi Mon Jiem-Jiem seluas kurang lebih 77,66 ha; 34. daerah irigasi Paya Pasi seluas kurang lebih 7,69 ha; 35. daerah irigasi Paya Unoe seluas kurang lebih 182,85 ha; 36. daerah irigasi Peudawa Rayeuk seluas kurang lebih 152 ha; 37. daerah irigasi Seuneubok Jalan seluas kurang lebih 52,34 ha; 38. daerah irigasi Seuneubok Merdu seluas kurang lebih 47,49 ha; dan 39. daerah irigasi Keumuneng seluas kurang lebih 58,03 ha; 40. daerah irigasi Alue Canang seluas kurang lebih 300 ha; 41. daerah irigasi Alue Jrok seluas kurang lebih 165 ha; 42. daerah irigasi Alue Kaul seluas kurang lebih 600 ha; 43. daerah irigasi Alue Teh seluas kurang lebih 400 ha; 44. daerah irigasi Blang Palah seluas kurang lebih 700 ha; 45. daerah irigasi Lokop seluas kurang lebih 150 ha; 46. daerah irigasi Paya Enje seluas kurang lebih 160 ha; 47. daerah irigasi Paya Pua seluas kurang lebih 450 ha; 48. daerah irigasi Seuneubok Dalam seluas kurang lebih 175 ha; dan 49. daerah irigasi Ulee Gajah seluas kurang lebih 742 ha.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.1.3 Perumahan Rakyat Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk fungsi kegiatan sebagai berikut:

1.

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

2. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; 4. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 5. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya; dan 6. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Penyelenggara pembangunan perumahan di Kabupaten Aceh Timur adalah Dinas Pekerjaan Umum untuk pekerjaan Pembangunan Rumah layak huni yang sumber dananya berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Aceh Timur serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur dimulai dari tahun 2013 Perjalanan Pembangunan

2012-2017

77

sampai sekarang. Jumlah Pembangunan Rumah layak huni yang telah dilaksanakan di tahun 2013 adalah sebanyak 379 unit, tahun 2014 sebanyak 210 unit, tahun 2015 sebanyak 289 unit, dan yang

direncanakan dibangun di tahun 2016 adalah sebanyak 261 unit, sehingga total Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Timur sejumlah 1.139 unit.

Tabel 4.1.3.1 Kecamatan - Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni

di Kabupaten Aceh Timur 2013-2015 NO

KECAMATAN

RUMAH LAYAK HUNI (UNIT) 2013

2014

2015

2016

JUMLAH RUMAH

1

BIREM BAYEUN

9

10

4

4

27

2

RANTAU SEULAMAT

5

10

4

10

29

3

SUNGAI RAYA

6

10

10

9

35

4

PEUREULAK TIMUR

12

10

18

7

47

5

PEUREULAK

27

13

54

36

130

6

PEUREULAK BARAT

14

10

9

9

42

7

RANTO PEUREULAK

195

10

5

9

219

8

PEUDAWA

5

10

5

11

31

9

IDI TIMUR

8

10

8

12

38

10

IDI RAYEUK

12

11

44

29

96

11

IDI TUNONG

6

9

12

11

38

12

DARUL IHSAN

2

9

31

16

58

13

BANDA ALAM

2

9

6

4

21

14

DARUL AMAN

11

10

13

15

49

15

NURUSSALAM

9

9

3

10

31

16

DARUL FALAH

0

9

3

4

16

17

JULOK

14

9

12

14

49

18

INDRA MAKMU

7

12

4

7

30

19

SIMPANG ULIM

14

12

10

15

51

20

MADAT

11

9

13

14

47

21

PANTE BIDARI

8

9

17

11

45

22

PEUNARON

2

0

4

2

8

23

SIMPANG JERNIH

0

0

0

1

1

24

SERBAJADI

0

0

0

1

1

379

210

289

261

1.139

TOTAL Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Aceh Timur - 2016

78

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel 4.1.3 Kecamatan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Timur 2013-2015

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

dan APBK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014 membantu terlaksananya Rehab Rumah untuk beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Timur. Pelaksanaan Rehab Rumah dengan menggunakan dana BSPS ini difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur. Anggaran yang dikeluarkan untuk Rehab Rumah yaitu senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk masing-masing unit rumah. Jumlah Rehab Rumah menggunakan dana BSPS ini adalah sebanyak 503 unit.

Selain Pembangunan Rumah layak huni yang sumber dananya berasal dari dana Otsus

Tabel 4.1.3.2 Kecamatan - Kecamatan Dalam Pelaksanaan Rehab Rumah Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 NO

NAMA DESA

KECAMATAN

JUMLAH PENERIMA BANTUAN

1

Tanjong Kapai

Idi Rayeuk

22

2

Baro

Darul Aman

43

3

Beunot

Darul Aman

89

4

Dama Pulo Sa

Darul Aman

59

5

Gampong Blang

Simpang Ulim

28

6

Keude Tuha

Simpang Ulim

76

7

Pucok Alue Sa

Simpang Ulim

38

8

Teupin Mamplam

Simpang Ulim

74

9

Lampoh Rayeuk

Simpang Ulim

74

TOTAL

503

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Aceh Timur - 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

79

Tabel 4.1.3.3 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Komunitas Adat

Terpencil (KAT) Dan Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) Di Kabupaten Aceh Timur

Tahun 2013-2016 NO

KECAMATAN

REHAB RUMAH DHUAFA (UNIT)

RUMAH KAT (UNIT)

RUMAH RTJK (UNIT)

2013 2014 2015

2013

2015

2016

2016

2014

1

BIREM BAYEUN

13

1

1

44

-

10

-

-

2

RANTAU SEULAMAT

6

-

2

20

-

-

-

-

3

SUNGAI RAYA

6

-

2

41

-

-

-

-

4

PEUREULAK TIMUR

11

6

-

28

-

-

-

-

5

PEUREULAK

46

12

11

84

-

-

-

-

6

PEUREULAK BARAT

16

3

2

33

-

-

-

-

7

RANTO PEUREULAK

5

4

1

40

-

-

31

19

8

PEUDAWA

7

7

-

23

-

-

-

-

9

IDI TIMUR

7

12

-

17

-

-

-

-

10

IDI RAYEUK

33

18

9

62

-

-

-

-

11

IDI TUNONG

10

4

3

45

-

-

-

-

12

DARUL IHSAN

4

6

7

35

-

-

-

-

13

BANDA ALAM

11

4

1

18

-

-

-

-

14

DARUL AMAN

6

5

10

19

-

-

-

-

15

NURUSSALAM

6

-

-

46

-

-

-

-

16

DARUL FALAH

0

1

-

18

-

-

-

-

17

JULOK

17

6

1

42

17

24

-

-

18

INDRA MAKMU

13

-

-

35

-

-

-

-

19

SIMPANG ULIM

29

8

2

19

-

-

-

-

20

MADAT

21

PANTE BIDARI

22

PEUNARON

23

SIMPANG JERNIH

-

-

-

1

-

-

-

-

24

SERBAJADI

7

-

-

35

-

-

-

-

281

122

61

839

17

34

31

19

TOTAL

17 25 9 50 Tabel 4.1.4 Kecamatan pelaksanaan Rehab Rumah Program Bantuan 8 57 Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 3 27 -

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Timur, tahun 2016

80

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Stimulan -

Tabel 4.1.3.4 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Rumah Bantuan Swadaya Perumahan Swadaya

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014-2016 NO

KECAMATAN

NAMA DESA

TAHUN 2014

2015

2016

JUMLAH RUMAH

1

IDI RAYEUK

1. Tanjong Kapai

22

-

-

22

2

DARUL AMAN

1. Baro

43

-

-

43

2. Beunot

89

-

-

89

3. Damapulo Sa

59

-

-

59

1. Gampong Blang

28

-

-

28

2. Keude Tuha

76

-

-

76

3. Pucok Alue Sa

38

-

-

38

4. Teupin Mamplam

74

-

-

74

5. Lampoh Rayeuk

74

-

-

74

6. Matang Weng

-

-

43

43

7. Matang Rayeuk

-

-

63

63

8. Arakundo

-

-

61

61

9. Alue Buloh Dua

-

-

62

62

10. Matang Kumbang

-

-

69

69

11. Pucok Alue Dua

-

-

73

73

503

0

371

874

3

SIMPANG ULIM

TOTAL Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur, tahun 2016

Bupati Aceh Timur Ikut Bekerja Langsung di Lapangan Membedah Rumah Kaum Dhuafa di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2015.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

81

Bupati Aceh Timur Dalam Rangkaian Kegiatan Bedah Rumah Layak Huni (Dhuafa) Di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2015

82

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.1.4 Sanitasi Program sanitasi dilakukan dalam mendukung pencapaian 100% akses (universal access) berupa cakupan 100% air minum dan 0% kawasan kumuh serta 100% pemenuhan sanitasi masyarakat seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk program 100-0-100 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Program prioritas sanitasi disusun berdasarkan kesesuaian prioritas penanganan sanitasi sebagaimana terdapat dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Aceh Timur 2015–2019 yang ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan kabupaten untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga

diharapkan terjadi kesinambungan program dan kegiatan dalam percepatan pembangunan sanitasi.

Kebutuhan yang paling mendesak dan kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi sanitasi kabupaten merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan, yaitu:

1. Air Limbah

c) Pengurangan timbunan sampah dari sumber melalui penerapan prinsip 3R (reuse, reduce, recycle) dan minimasi sampah yang tidak terangkut ke TPA. d) pemanfaatan sampah sebagai sumber energi bio massa.

a) Prioritas pembangunan dan pengelolaan air limbah Kabupaten Aceh Timur adalah: Pengembangan prasarana dan sarana sistem air limbah terpusat (off-site) skala kota maupun komunal. b) Peningkatan pengelolaan sistem air limbah setempat (on-site). c) Penanganan air limbah berbasis masyarakat.

2. Persampahan Prioritas pembangunan dan pengelolaan persampahan Kabupaten Aceh Timur adalah: a) Penambahan kapasitas prasarana pengumpulan sampah dan kapasitas pengangkutan sampah menuju TPS maupun TPA. b) Pembangunan TPA regional dan pengembangan TPA gampong Lhok Tujoh dengan sistem sanitary landfill.

3. Drainase Prioritas pembangunan drainase Kabupaten Aceh Timur adalah: a) Penyusunan rencana induk sistem pengelolaan drainase serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. b) Pembangunan saluran drainase di kawasan strategis perkotaan c) Pengurangan volume air limpahan melalui penyediaan bidang resapan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. d) Menjaga saluran drainase dari timbunan sampah dan benda lainnya yang menghambat saluran drainase.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

83

4. Hygene Hygene merupakan pengembangan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Prioritas pengembangan PHBS Kabupaten Aceh Timur adalah: a) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat di dalam pengembangan PHBS. b) Evaluasi data, kajian dan studi untuk mendukung PHBS. c) Penyediaan sarana fisik untuk mendukung PHBS.

Penjabaran dari prioritas kegiatan 4 sektor sanitasi yaitu : 1). Air limbah; 2). Persampahan; 3).

Drainase; dan 4). Hiegene. Selanjutnya dilakukan perumusan strategi pengembangan sanitasi untuk Kabupaten Aceh Timur sebagaimana terdapat pada tabel 4.1.4.1 s/d tabel 4.1.4.4 berikut ini:

Tabel 4.1.4.1 Sasaran, Tujuan dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan mempunyai jamban yang aman / Stop BABS melalui pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan menuju Universal Access tahun 2019

1. Terdapat 31,4% penduduk yang belum mempunyai jamban dan 28,4% penduduk yang belum mempunyai jamban yang aman 2. 68,6% penduduk yang mempunyai pengolahan air limbah sistem onsite 3. Tersusunnya data base sanitasi yang jelas terkait sanitasi mulai tahun 2016 4. Terpenuhinya pengangkutan limbah cair pada tahun 2019

Strategi 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

84

MENEROPONG

Mengembangkan programprogram sanitasi berbasis masyarakat Mengadakan kerjasama dengan swasta dalam penyedotan tinja Mengembangkan programprogram sanitasi berbasis masyarakat Menyusun data base yang jelas terkait sanitasi dari berbagai sumber (data primer dan sekunder) Tersedianya sarana prasarana pengangkutan Limbah Cair Menyusun peraturan tentang pengolahan air limbah dan disosialisasikan kepada masyarakat Penyiapan tenaga teknis pengolahan Lumpur Tinja Tersedianya sarana prasarana pengangkutan Limbah Cair

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel 4.1.4.2 Sasaran, Tujuan dan Strategi Pengembangan Persampahan Tujuan Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana persampahan

Sasaran

Strategi

1. Mengurangi timbulan sampah sebesar 29,7% pada tahun 2016 dan 0% pada tahun 2019

1. Berkurangnya timbulan sampah sebesar 29,7% pada tahun 2016 dan 0% pada tahun 2019

2. Tersedianya Tempat pengolahan Sampah terpadu dan terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Reuse, Reduce, Recycle (3R)

2. Tersedianya Tempat pengolahan Sampah terpadu pada tahun 2016 s/d 2019 di Kabupaten Aceh Timur

3. Peningkatan TPA open dumping dan control landfill menjadi sanitary landfill pada tahun 2016 s/d 2019

3. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Reuse, Reduce, Recycle (3R) Kabupaten Aceh Timur 4. Prioritas Sarana Pengolahan Sampah di Kabupaten Aceh Timur 5. Terbangunnya TPA open dumping & control landfill menjadi sanitary landfiil 6. Tingkat pelayanan persampahan Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada.

7. Memanfaatkan sampah sebagai energi bio massa.

Kegiatan Bakti Sosial Universitas Syiah Kuala di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

85

Tabel 4.1.4.3 Sasaran, Tujuan dan Strategi Pengembangan Drainase Tujuan

Sasaran

Mengurangi secara 1. Masih terdapatnya daerah signifikan daerah banjir beresiko sangat tinggi yang dan genangan dalam diakibatkan genangan dari mewujudkan Universal Sungai Access pada tahun 2019 2. Pengurangan luas genangan sebesar 10% setiap tahun dari luas rawan genangan di Kabupaten Aceh Timur

Strategi 1.

Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan fisik drainase di Renstra SKPD dan RPJMD

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelancaran saluran drainase di sepadan sungai dan perumahan penduduk.

Tabel 4.1.7 Sasaran, Tujuan dan 3. Mengoptimalkan koordinasi Pengembangan Drainase lintas sektorStrategi dalam progam penanggulangan banjir dengan memberdayakan masyarakat Tabel 4.1.8

Strategi Hygene

Tabel 4.1.4.4 Sasaran, Tujuan dan Strategi Hygene Tujuan

Sasaran

Pengembangan Pola 1. Peningkatan kesadaran dan Hidup Bersih dan Sehat peran serta masyarakat di dalam (PHBS) pengembangan PHBS. 2. Evaluasi data, kajian dan studi untuk mendukung PHBS. 3. Penyediaan sarana fisik untuk mendukung PHBS

Sasaran, Tujuan dan

Strategi 1.

Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan Pola Hidup Bersih dan Sehat

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam pengembangan PHBS 3. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam progam Pengembangan Pola Hidup Bersih dan Sehat

86

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

n

4.1.5 Air Minum Program air minum dilakukan dalam mendukung pencapaian 100% akses (universal acces), berupa cakupan 100% pelayanan air minum dan 0% kawasan kumuh serta 100% sanitasi masyarakat, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan program 100-0-100 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat tentunya dibutuhkan air yang layak dan telah memenuhi syarat. Ketersediaan air minum yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

Berdasarkan bentuk dan teknis dari Sistem Penyediaan Air Minum pada prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 macam yaitu : 1.

Sistem Individual (Individual water supply system) sistem ini pada umumnya sangat sederhana, mulai dari sistem yang hanya terdiri dari satu sumur atau sumber air sebagai suatu sistem, seperti: sumur yang digunakan dalam rumah tangga serta sistem yang memiliki komponen yang lengkap, tetapi kapasitas dan daerah pelayanannya terbatas, untuk suatu lingkungan atau kawasan tertentu dan wilayah yang ditentukan tetapi terbatas;

2. Sistem Perkotaan (Integrated Water Supply System) atau terpusat/terpadu, dimana sistem ini digunakan untuk suatu wilayah atau kota, serta pelayanan yang menyeluruh, baik untuk keperluan domestik, perkotaan maupun niaga (perdagangan/jasa).

Saat ini pelayanan air minum di Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan oleh PDAM Tirta Peusada sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1.5.1, dari pembagian wilayah pelayanan PDAM Tirta Persada, yaitu: Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lhok Nibong, IKK Peureulak, IKK Ranto Peureulak, IKK Ranto Seulamat, dan IKK Peunaron. Kapasitas sistem terpasang saat ini yaitu total 170 liter/detik dengan sistem pengolahan lengkap (IPA lengkap) dengan jumlah total SR yaitu 7.991 SR. Dengan demikian pelayanan air minum di Kabupaten Aceh Timur baru mencapai 15,09%. Selain itu saat ini penduduk Kabupaten Aceh Timur mendapatkan air bersih yang digunakan untuk sumber air minum secara individual dengan memanfaatkan sumber - sumber air yang ada di sekitarnya yaitu berupa air tanah dangkal (sumur bor) dan air permukaan (sungai).

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

87

Tabel 4.1.5.1 Pembagian Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Peusada

Tabel 4.1.5.1 Pembagian Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Peusada No

Pelayanan

Daerah Pelayanan

1.

Unit Lhok Nibong

Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Julok ,Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Darul Aman dan Kecamatan Idi rayeuk.

2.

Unit Peureulak

Kecamatan peureulak.

3.

Unit Ranto Peureulak

Kecamatan ranto peureulak.

4.

Unit Rantau Selamat

Kecamatan Rantau Selamat

5.

Unit Peunaron

Kecamatan Peunaron

Sumber : PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh, tahun 2016

4.1.5.1 SPAM Lhok Nibong Unit Lhok Nibong merupakan salah satu sistem penyediaan air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirta Peusada. Sistem saat ini berjalan dan berfungsi dengan melayani area dan zoning pelayanan Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Julok, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Darul Aman dan Ibu Kota Kabupaten yaitu Idi Rayeuk.

Sumber air baku diambil dari sungai Arakundo dengan pengambilan debit 100 L/D dengan kapasitas pompa Intake 2x 100 L/D type submersible dengan pipa transmisi Diamater 8 “ sepanjang 100 m. Instalasi Pengolahan Air (IPA) eksisting yang terbangun sebanyak 1 unit.

IPA dengan kontruksi Beton dibangun tahun

88

MENEROPONG

1987. Saat ini sistem didukung dengan bangunan penyimpanan air bersih atau reservoir dengan kapasitas 500 M3 dengan kontruksi beton bertulang.

Untuk pendistribusian air bersih digunakan sistem pompa sentrifugal dengan kapasitas 100 L/D yang memiliki 3 unit pompa dengan kedudukan 2 operasi dan 1 untuk cadangan. Sedangkan jaringan transmisi dan distribusi serta jaringan retikulasi (SR) saat ini sudah terpasang/terbangun. Jaringan Transmisi yaitu berdiamater 300-100 mm PVC dan jaringan tersier /retikulasi berdiameter 75 mm dan 50 mm serta sambungan rumah pada setiap sambungan.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Gambar 4.1.5.1 Peta SPAM Eksisting Unit Lhok Nibong

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

89

4.1.5.2 SPAM Peureulak

Bangunan intake yang terletak di Sungai Peureulak berupa intake sumuran yang langsung di hubungkan dengan pompa Submersible dengan kapasitas pompa 2x20 l/dt. Air dipompakan ke IPA Kapasitas 20 L/dt dan IPA Kap. 10 L/dt melalui pipa transmisi GIP diameter 6� sepanjang 150 m dengan kondisi masih baik.

Gambar 4.1.5.2 Sungai Peureulak dan intake sumuran

90

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Instalasi pengolahan air bersih yang ada di PDAM Tirta Peusada Unit Peureulak terdiri dari 2 (dua) unit yaitu IPA paket baja PT. WKE Kap. 20 L/dt yang dibangun pada tahun 2005 dan IPA Paket Baja PT. Lapen Kencana Kap. 20 L/dt yang dibangun tahun 2012. Gambaran umum unit IPA yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1.5.3 IPA Kap. 20 L/dt, Unit Peureulak Reservoir yang ada di lokasi IPA terdiri dari 1 (Satu) unit yaitu Ground Reservoir kapasitas 200 m3. terbuat dari kontruksi baja.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

91

Distribusi air bersih dilakukan dengan tenaga pompa distribusi jenis Sentrifugal. Pompa distribusi yang ada adalah Pompa distribusi kapasitas Q= 10 l/ det); H= 40 m; sebanyak 2 buah. Jaringan distribusi air minum yang ada saat ini menjangkau 17 Desa, pipa distribusi dan retikulasi terdiri dari Pipa PVC diameter 50 - 200 mm dengan panjang 15 Km.

92

Berdasarkan data PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur jumlah pelanggan PDAM Unit Peureulak pada Bulan Januari 2016 adalah 2.161 Sambungan yang terdiri dari Niaga, Non Niaga, Instansi Pemerintah/Swasta dan Sosial.

Gambar 4.1.5.4

Gambar 4.1.5.5

Reservoir Kap. 200 M3, Unit Peureulak

Daerah Pelayanan, Unit Peureulak

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Gambar 4.1.5.6 Peta SPAM Eksisting Unit Peureulak

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

93

4.1.5.3 SPAM Ranto Peureulak Bangunan intake yang terletak di Sungai Peureulak berupa intake sumuran yang langsung di hubungkan dengan pompa Submersible dengan kapasitas pompa 10 l/dt. Air dipompakan ke IPA Kapasitas 10 L/dt melalui pipa transmisi GIP diameter 4� sepanjang 100 m dengan kondisi masih baik.

Instalasi pengolahan air bersih yang ada di PDAM Tirta Peusada Unit Ranto Peureulak terdiri dari 1 (satu) unit yaitu IPA yang dibangun pada tahun 2006 dari Anggaran APBN dengan kapasitas 10 L/dt.

Gambar 4.1.5.8 IPA Kap. 10 L/dt, Unit Ranto Peureulak Reservoir yang ada di lokasi IPA terdiri dari 1 (Satu) unit yaitu Ground Reservoir kapasitas 100 m3. terbuat dari kontruksi rangka beton.

Distribusi air bersih dilakukan dengan tenaga pompa distribusi jenis Sentrifugal. Pompa distribusi yang ada adalah Pompa distribusi kapasitas Q = 2 x 10 l/det; H= 20 m. Jaringan distribusi air minum yang ada saat ini menjangkau 10 Desa, pipa distribusi dan Retikulasi terdiri dari Pipa diameter 50 mm hingga 150 mm dengan panjang 12 Km, jenis yang di gunakan adalah pipa PVC. Gambar 4.1.5.7 Sungai Peureulak dan Intake, Unit Ranto Peurelak

94

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Gambar 4.1.5.9 Peta Eksisting SPAM Unit Rantau Peureulak

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

95

4.1.5.4 SPAM Rantau Seulamat Bangunan intake yang terletak di Sungai Bayeun berupa intake sumuran yang langsung di hubungkan dengan pompa Submersible dengan kapasitas pompa 10 l/dt. Air dipompakan ke IPA Kapasitas 10 L/dt melalui pipa transmisi GIP diameter 6� sepanjang 50 m dengan kondisi masih baik.

Gambar 4.1.5.10 Reservoir Kap. 100 m3, Unit Ranto Peureulak Berdasarkan data PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur jumlah pelanggan PDAM Unit Ranto Peureulak pada Bulan Januari 2016 adalah 763 Sambungan yang terdiri dari Niaga, Non Niaga, Instansi / Pemerintah, dan Sosial.

Gambar 4.1.5.11 Sungai Bayeun dan Intake sumuran, Unit Ranto Seulamat Instalasi pengolahan air bersih yang ada di PDAM Tirta Peusada Unit Ranto Seulamat terdiri dari 2 (dua) unit yaitu IPA Baja (Paket) PT. WKE kapasitas 10 L/ yang di bangun tahun 2011 dengan dana APBN dan IPA Baja (Paket) PT. Promix kapasitas 20 L/ yang sedang di bangun tahun 2013 dengan dana APBN.

96

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Gambar 4.1.5.12 IPA lama Kap. 10 L/dt dan IPA Baru Kap. 20 L/dt Reservoir yang ada di lokasi IPA terdiri dari 2 (dua) unit yaitu Ground Reservoir kapasitas 200 m3 dan kapasitas 300 m3 terbuat dari kontruksi rangka beton.

Gambar 4.15.13 Reservoir Lama Kap. 200 m3 dan Reservoir baru kap. 300 m3 Distribusi air bersih dilakukan dengan tenaga pompa distribusi jenis Sentrifugal. Pompa distribusi yang ada adalah Pompa distribusi kapasitas Q = 2x10 l/det; H= 20 m; yang dioperasikan selama 2 jam (16.00 – 18.00 ). Jaringan distribusi air minum yang ada saat ini menjangkau 2 Desa, pipa distribusi dan Retikulasi terdiri dari Pipa diameter 50 mm hingga 150 mm dengan panjang 7 Km, jenis yang di gunakan adalah pipa PVC. Perjalanan Pembangunan

2012-2017

97

Gambar 4.1.5.14 Peta Eksisting SPAM Unit Rantau Seulamat

Berdasarkan data PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur jumlah pelanggan PDAM Unit Ranto Seulamat pada Bulan Mei 2013 adalah 72 Sambungan yang terdiri dari Niaga, Non Niaga, Instansi Pemerintah/Swasta, dan Sosial.

98

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.1.5.5 SPAM Peunaron Bangunan intake yang terletak di Sungai Peunaron berupa intake sumuran yang langsung di hubungkan dengan pompa Submersible dengan kapasitas pompa 2x10 l/dt. Air dipompakan ke IPA Kapasitas 10 L/dt melalui pipa transmisi GIP diameter 6� sepanjang 250 m dengan kondisi masih baik. Secara umum, permasalahan di unit intake dan air baku adalah pada saat banjir intake terendam diakibatkan oleh banjir sungai peunaron.

Instalasi pengolahan air bersih yang ada di PDAM Tirta Peusada Unit Peunaron terdiri dari 1 (satu) unit yaitu IPA Baja (Paket) PT. Ruhak Pala Kap. 10 L/dt yang di bangun dengan dana APBN Tahun 2009.

Gambar 4.1.5.16 IPA Kap. 10 L/dt , Unit Peunaron Reservoir yang ada di lokasi IPA terdiri dari 1 (satu) unit yaitu Ground Reservoir kapasitas 100 m3 terbuat dari kontruksi rangka beton.

Gambar 4.1.5.15 Sungai Penaron dan Intake, Unit Punaron

Gambar 4.1.5.17 Ground Reservoir Kap. 100 M3, Unit Peunaron

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

99

Gambar 4.1.5.18 Peta Eksisting SPAM Unit Peunaron

Distribusi air bersih dilakukan dengan Gravitasi, Jaringan distribusi air minum yang ada saat ini menjangkau 3 Desa, pipa distribusi dan Retikulasi terdiri dari Pipa diameter 75 mm hingga 200 mm dengan panjang 5 Km, jenis yang di gunakan adalah pipa PVC. 100

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.1.5.6 SPAM Jaringan Perpipaan (BJP) Sistem penyediaan air bersih individual (individual water supply sistem) adalah sistem penyediaan air bersih untuk penggunaan individual dan untuk pelayanan terbatas. Sumber air yang digunakan dalam sistem ini umumnya berasal dari air tanah. Hal ini disebabkan air tanah memiliki kualitas air yang relatif lebih baik dari sumber lainnya. Sistem penyediaan seperti ini biasanya tidak memiliki komponen transmisi dan distribusi, kecuali pada penyediaan air bersih yang dibangun oleh pengembang untuk melayani lingkungan perumahan yang dibangunnya (sebagai contoh: pembangunan sumur artesis). Berdasarkan uraian tersebut, yang termasuk ke dalam sistem penyediaan air bersih ini adalah sumur gali, pompa tangan dan sumur bor (untuk pelayanan suatu lingkungan perumahan tertentu).

pedesaan menggunakan sarana dan prasarana yang berasal dari: 1.

Sumur gali (pribadi dan umum)

2. Sumur pompa tangan (dangkal) 3. Sumur pompa listrik (Sumur Pantek) 4. Sumur Dalam (Deep Well); dan 5. Perlindungan Mata air (Keran umum, tandon air, hidran umum)

Pelayanan air bersih di kabupaten Aceh Timur, selain dilayani oleh PDAM, pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat

Gambar 4.1.5.19 Dokumentasi Lapangan Pelayanan Air Minum Non PDAM

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

101

4.1.6 Perhubungan Dalam upaya memperlancar jaringan angkutan umum yang menggunakan Transportasi Darat. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi darat sangat diperlukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Aceh Timur .

Kabupaten Aceh Timur merupakan perlintasan sarana Angkutan Darat dari Provinsi Aceh menuju Provinsi Sumatera Utara. Untuk sarana angkutan penumpang, barang dan jasa melalui pelabuhan laut belum tersedia, hal ini disebabkan belum tersedianya dermaga sandar kapal. Saat ini pelabuhan yang tersedia hanya Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang berada di Kuala Idi Rayeuk, dan saat ini dengan keputusan menteri kelautan dan perikanan RI No 32/Kepmen/KP/2016 tanggal 20 Juli 2016 telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi. Kabupaten Aceh Timur masih memiliki beberapa daerah yang terisolir, hal ini diakibatkan belum tersedianya sarana jaringan jalan yang memadai yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat ataupun lainnya sebagai sarana transportasi umum dari desa ke Ibu Kota Kecamatan maupun ke ibu Kota Kabupaten Aceh timur, yang menyebabkan kurang lancarnya Transportasi pedesaan dalam upaya pelayanan Transportasi Umum dari desa ke kota.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur telah merumuskan kebijakan strategis pembangunan perhubungan/ transportasi dalam 2 (dua) sektor yaitu : 1.

Sektor Perhubungan Darat a) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat diantaranya

102

MENEROPONG

pembangunan terminal, pembangunan sarana Traffic Light serta pengadaan Warning Lamp. b) Meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas serta kenyamanannya, diupaya dengan pembuatan rambu-rambu Lalu Lintas, Marka jalan, Pembangunan jalan elak serta pembangunan sarana Halte sebagai tempat tunggu bagi para calon penumpang Bus Angkutan Umum (AKAP-AKDP). c) Meningkatkan Pembangunan Gedung Bongkar Muat Barang, dan Pembangunan Tempat Parkir. d) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan kemampuan/pengetahuan petugas bidang perhubungan darat serta mengirim pegawai untuk mengikuti Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor, PPNS dan LLASDP. e) Meningkatkan disiplin serta wibawa petugas lapangan serta meningkatkan pengadaan alat-alat operasional lapangan.

2. Sektor Perhubungan Laut Untuk menunjang pelaksanaan program bidang laut telah dilakukan survey kelayakan untuk lokasi pelabuhan melalui kerjasama dengan Dinas terkait dan Panglima Laot untuk menentukan lokasi yang layak dari bentuk garis pantai maupun kedalaman air termasuk juga prasana pendukung

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

lainnya, sehingga nantinya layak dibangun pelabuhan pengumpan di Kabupaten Aceh Timur dimana pelabuhan tersebut berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, dan juga merupakan pelabuhan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.

Sarana dan Prasarana Transportasi darat dan sungai di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

103

4.2 Bidang Pembangunan Perekonomian dan Pengentasan Kemiskinan Rangkaian Kegiatan Dekranasda Aceh, Ibu Gubernur Aceh, Ibu Bupati Aceh Timur, dan Ibu Wakil Bupati Aceh Timur beserta anggota Dekranasda Aceh Timur, dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif, dan UKM Kabupaten Aceh Timur, tahun 2015.

104

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu wilayah domestik yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu di wilayah tersebut. Pada skala nasional, PDRB dikenal sebagai PDB (Produk Domestik Bruto).

Perhitungan Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu : »» »» »»

Pendekatan Produksi, Pendekatan Pengeluaran, dan Pendekatan Pendapatan.

Dalam penyajiannya, PDRB disajikan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB atau dikenal dengan PDRB nominal, disusun berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan, bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas perekonomian suatu daerah.

Besaran nilai dari PDRB ADHB menunjukkan kemampuan sektor – sektor ekonomi di daerah tersebut untuk menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian. Perkembangan PDRB ADHB dari tahun ke tahun memberikan gambaran kemampuan masing – masing sektor ekonomi untuk menghasilkan nilai tambah dengan faktor fluktuasi harga yang masih melekat didalamnya. Sedangkan besaran nilai PDRB ADHK menggambarkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah yang dinilai berdasarkan harga pada tahun dasar.

Perkembangan PDRB ADHK dari tahun ke tahun memberikan gambaran kemampuan ekonomi yang riil dari masing–masing sektor ekonomi. Dikatakan riil karena faktor fluktuasi harga yang terjadi dari tahun ke tahun telah ‘dihilangkan’ dengan menggunakan harga pada tahun dasar dalam proses perhitungannya.

Tabel 4.2.1.1 menggambarkan perkembangan nilai PDRB dengan Migas Kabupaten Aceh Timur kurun waktu 2011 – 2015, berdasarkan harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Tabel 4.2.1.1 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK dengan Migas Tahun 2011 – 2015 Tahun

Indikator (dalam Milyar) PDRB ADHB

PDRB ADHK

2011

7.695.119

7.479.287

2012

8.088.982

7.677.933

2013

8.443.530

7.671.221

2014

8.709.418

7.727.472

2015

8.229.035

7.265.485

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Timur 2016

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai PDRB ADHB dengan Migas Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu 2011 – 2014 terus mengalami kenaikan, dan sedikit turun pada tahun 2015. Pada tahun 2011, Perjalanan Pembangunan

2012-2017

105

Grafik 4.2.1.1 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK dengan Migas Tahun 2011 – 2015

PDRB ADHK

PDRB ADHB

7.479.287

2011

7.695.119

7.677.933

2012

8.088.982

7.671.221

2013

8.443.530

7.727.472

2014

8.709.418

7.265.485

2015

8.229.035

(milyaran rupiah) Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Timur 2016

nilai PDRB ADHB Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp. 7,69 triliun dan terus naik hingga mencapai Rp. 8,70 triliun pada tahun 2014, dan sedikit menurun tahun 2015 yang hanya mencapai Rp. 8,22 triliun.

Sementara itu, untuk nilai PDRB ADHK mengalami fluktuasi dalam periode waktu 2011 hingga 2015.

Pada tahun 2011 nilai PDRB ADHK Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp. 7,47 triliun, kemudian naik mencapai Rp. 7,67 triliun pada tahun 2012.

Pada tahun 2015 nilai PDRB ADHK mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 7,26 triliun.

Penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian, terutama komoditas minyak bumi dan gas alam Kabupaten Aceh Timur yang terus menurun.

Struktur ekonomi suatu wilayah, dapat dilihat berdasarkan kontribusi masing – masing sektor ekonomi terhadap nilai total PDRB. Tabel 4.2.1.2 menunjukkan perkembangan kontribusi masing– masing sektor ekonomi terhadap nilai total PDRB Kabupaten Aceh Timur tahun 2010 – 2014.

106

MENEROPONG

Dari tabel 4.2.1.3 terlihat bahwa struktur perekonomian daerah Kabupaten Aceh Timur masih didominasi oleh sektor: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Kategori Pertambangan dan Penggalian. Hal tersebut terlihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB sangatlah besar, bahkan lebih dari 50 % dalam kurun waktu 2011 - 2015. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi leading sector perekonomian Kabupaten Aceh Timur dengan kontribusi sebesar 44,89 % terhadap nilai total PDRB pada tahun 2015. Sementara itu pada urutan kedua adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi pada tahun 2011 sebesar 27,43 persen terhadap total PDRB, namun kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terus menurun hingga mencapai 7,29 % pada tahun 2015. Penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian ini terjadi disebabkan oleh penurunan produksi Migas di Kabupaten Aceh Timur.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel 4.2.1.2 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tanpa Migas Tahun 2011 – 2015 Tahun

Indikator (dalam Milyar) PDRB ADHB

PDRB ADHK

2011

5.078.190

5.530.763

2012

6.137.207

5.787.356

2013

6.664.857

6.075.039

2014

7.139.131

6.253.477

2015

7.775.804

6.554.504

Grafik 4.2.1.2 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tanpa Migas Tahun 2011 – 2015

PDRB ADHK

PDRB ADHB

5.530.763

2011

5.078.190

5.787.356

2012

6.137.207

6.075.039

2013

6.664.857

6.253.477

2014

7.139.131

6.554.504

2015

7.775.804

(milyaran rupiah) Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Timur 2016

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

107

Pembangunan Bidang Kesehatan, Perumahan Rakyat, dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016 108

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel 4.2.1.3 Struktur Ekonomi Aceh Timur, 2011- 2015 Katagori A

Uraian

2011

2012

2013

2014*

2015**

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

37.02

37.12

38.57

39.25

44.89

1. Pertanian

24.62

24.73

25.99

26.59

30.78

2. Kehutanan

3.24

3.21

3.21

3.29

3.64

3. Perikanan

9.16

9.19

9.36

9.37

10.46

27.43

25.72

22.59

19.67

7.29

B

Pertambangan dan Penggalian

C

Industri Pengolahan

2.03

2.05

2.18

2.34

3.03

D

Pengadaan Listrik & Gas

0.10

0.10

0.10

0.10

0.12

E

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

F

Konstruksi

5.02

5.15

5.47

5.80

6.62

G

Perdagangan Besar dan Encer; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

7.05

7.31

7.55

7.88

8,98

H

Transportasi dan Pergudangan

4.10

4.40

4.74

5.13

5.86

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

0.66

0.69

0.76

0.82

0.96

J

Informasi dan Komunikasi

2.12

2.20

2.25

2.29

2.59

K

Jasa Keuangan dan Asuransi

1.55

1.64

1.54

1.48

1.65

L

Real Estate

2.74

2.81

3.00

3.17

3.72

Jasa Perusahaan

0.20

0.21

0.21

0.23

0.25

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

5.60

6.06

6.41

6.99

8.41

P

Jasa Pedidikan

1.25

1.25

1.31

1.39

1.63

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

2.06

2.17

2.19

2.28

2.67

Jasa Lainnya

1.05

1.12

1.11

1.14

1.29

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

M,N

R,S,T,U

PDRB Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Timur 2016 Ket: * Angka sementara ** Angka sangat sementara

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

109

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun dapat dipantau menggunakan laju pertumbuhan PDRB ADHK karena pada ukuran tersebut perubahan nilai yang terjadi disebabkan oleh fluktuasi perubahan harga telah dihilangkan karena menggunakan harga pada tahun dasar, sehingga tergambar perkembangan produksi yang sebenarnya (riil).

Grafik 4.2.1.2 menunjukkan perkembangan PDRB ADHK atau biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi. Petumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur tahun 2011 – 2015 berdasarkan Migas dan Tanpa Migas, terlihat bahwa untuk periode yang sama, pertumbuhan PDRB Dengan Migas lebih lambat dibandingkan dengan PDRB Tanpa Migas, bahkan mencapai negatif pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2011, PDRB Tanpa Migas mampu tumbuh sebesar 4,65 persen, sedangkan PDRB Dengan Migas hanya tumbuh 2,60 persen.

Pertumbuhan tertinggi PDRB Tanpa Migas terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 4,97

persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014, yakni 2,94 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Aceh Timur kembali meningkat pada tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,81 persen.

Terhadap pertumbuhan ekonomi juga terlihat bahwa kontribusi sektor Migas dan sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur cukup signifikan mengingat kontribusi sektor Migas dan sektor pertambangan yang relatif tinggi terhadap total PDRB Kabupaten Aceh Timur, sehingga percepatan ataupun perlambatannya sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Aceh Timur secara keseluruhan, dan diharapkan dengan dimulainya proses eksplorasi sumur gas blok A Aceh Timur oleh PT. Medco E&P yang akan di mulai pada tahun 2018, kontribusi sektor migas dan pertambangan Kabupaten Aceh Timur kedepan akan mampu meningkatkan kembali laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Aceh Timur pada tahun-tahun mendatang.

Grafik 4.2.1.3 LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK KABUPATEN ACEH TIMUR (PERSEN) 2011 - 2015 4,65 2,6

4,97

4,64

4,81

2,66

2,94 1,08 - 0,43 - 5,98

2011

2012 PDRB dengan Migas

110

MENEROPONG

2013

2014

2015

PDRB tanpa Migas

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel 4.2.1.4 Laju Pertumbuhan Pembangunan Kabupaten Aceh Timur NO

INDIKATOR

LAJU PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN TAHUNAN 2011

2012

2013

2014

2015

1.

PDRB ADHK (millyaran Rupiah) Dengan Migas

7.479,190

7.677,933

7.761,221

7.727,472

7.265,485

2.

PDRB ADHK (millyaran Rupiah) Tanpa Migas

5.530,763

5.787,356

6.075,039

6.253,477

6.554,504

3.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

62.19

62.62

63.27

63.83

64,55

4.

Jumlah Penduduk (Jiwa)

370.276

378.424

386.212

394.933

419.562

5.

Tingkat Kemiskinan (%)

18,01

17,19

16,59

15,88

15,85

6.

Pertumbuhan Ekonomi ADHK(%) Tanpa Migas

4,65

4,64

4,97

2,94

4,81

7.

Pertumbuhan Ekonomi ADHK(%) Dengan Migas

2,60

2,66

1,08

- 0,43

- 5,98

8.

APBK (Milyaran Rupiah)

771,09

778,31

1.003,37

1.360,51

1.663,85

9.

Angka Pengangguran/ TPT (%) *)

7,97

7,26

11,42

10,61

13,89

10.

Bekerja/ TPAK (%) *)

63,65

62,93

65,13

67,87

63,14

Sumber : Badan Pusat Statistik (2015) Ket: *) TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja) *) TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persentae jumlah angkatan kerja (bekerja + pengangguran) terhadap penduduk usia kerja)

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

111

4.2.2 Pengentasan Kemiskinan Pembangunan di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Timur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang senantiasa mengacu kepada indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat nasional.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia yang penanganannya membutuhkan campur tangan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

Untuk merespon kondisi kemiskinan yang relatif tinggi, maka sangat dibutuhkan kegiatan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 menurut Badan Pusat Statistik Aceh Timur, jumlah penduduk miskin menunjukkan persentase angkat

kemiskinan yang terus menurun, sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 4.2.2.1 tentang tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.

Pada tahun 2011 tingkat kemiskina di Kabupaten Aceh Timur sebesar 18,01% dan terus mengalami penurunan pada tahun 2012 dengan tingkat kemiskinan sebesar 17,19%, tahun 2013 tingkat kemiskinan 16,59% dan tahun 2014 tingkat kemiskinan 15,88% serta tahun 2015 tingkat kemiskinan 15,85%. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan telah terjadi

Grafik 4.2.2.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 – 2015

2011

370.276

17,19 %

378.424

16,59 %

386.212

15,88 %

394.933

15,85 %

419.562

2012 2013

2014 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2016

112

}

18,01 %

MENEROPONG

Jumlah Penduduk

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

(jiwa)

penguatan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur, yang ditunjukkan dengan angkat kemiskinan yang terus menurun pada setiap tahunnya.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Paket komoditi kebutuhan pokok makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Paket komoditi kebutuhan pokok bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.Pemilihan jenis barang dan jasa bukan makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

Pada tahun 2011-2015, garis kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur berada pada angka Rp. 910.000. Jumlah angka garis kemiskinan ini menjadi batas pendapatan minimum yang dibutuhkan penduduk Kabupaten Aceh Timur untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan.Penduduk Kabupaten Aceh Timur yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan ini dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan amanat UUD 1945 yang dituangkan dalam berbagai agenda pembangunan nasional.

Penurunan angka kemiskinan juga telah menjadi komitmen global dalam Millenium Development Goals (MDG’s) dengan menetapkan target penurunan setengah jumlah penduduk miskin ditahun 2015.

Pemerintah juga telah menerbitkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025 yang menjelaskan bahwa perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini menjadikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.

Target penurunan angka kemiskinan dapat dicapai dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (sebagai penyempurnaan Perpres 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 menegaskan beberapa hal sebagai berikut: (1). Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, meliputi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (2). Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari: kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan program-program lainnya yang Perjalanan Pembangunan

2012-2017

113

Sosialisasi Raskin di Aceh Timur.

Tahun 2014

baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin; (3). Membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Aceh Timur. Tahun 2016

(4). Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pimpinan dan Jajaran Bappeda dan BPS Aceh Timur

114

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.2.3 Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode tertentu.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Pada tahun 2010, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah 64,20 % kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2014 mencapai 67,87 % dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,73 % yaitu 63,14 %. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.2.3.1 yang menggambarkan tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang Grafik 4.2.3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 – 2015

termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 tingkat pengangguran pada tahun tersebut adalah 6,13 %, dimana tingkat pengangguran tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu mencapai berturut – turut 7,97 %, 7,26 %, 11,42 %, 10,61 %, dan 13,89%.

Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.2.3.2 yang menggambarkan tentang Tingkat Pengangguran Terbuka.

Grafik 4.2.3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 – 2015 6,1 %

2010

64,2 % 2010

63,1 %

10,1 %

2014

7,9 % 2011

2015

2014

2015

67,8 %

13,8 %

63,6 % 2011

7,9 % 2012

65,1 % 2013

11,4 %

62,9 %

2013

2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2016

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

115

4.2.4 Pembangunan Perekonomian 4.2.4.1 Bidang Pertanian dan Hortikultura

Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pertanian Dan Hortikultura Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Dan Kesejahteraan Petani 116

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pertanian dan Hortikultura di Kabupaten Aceh Timur, adalah : “Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pertanian Dan Hortikultura Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Dan Kesejahteraan Petani “ Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian dan hortikultura di Kabupaten Aceh Timur. Terdapat 3 (tiga) tujuan utama yang menjadi konsentrasi pembangunan bidang pertanian dan hortikultura ke depan, yaitu: 1) Meningkatkan dan Memantapkan Swasembada Pangan Yang Berkelanjutan.

2) Revitalisasi Usaha Pertanian, Meliputi: Revitalisasi Lahan, Perbenihan dan Perbibitan, Infrastruktur dan Sarana, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Petani, Kelembagaan Petani, serta Teknologi dan Industri Hilir.

3) Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kesejahteraan Petani serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Indikator keberhasilan pembangunan pertanian dan hortikultura melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam meningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani, dapat terlihat dari 2 aspek yaitu; Hasil (output) dan Dampak (impact). Hasil yang dimaksudkan adalah produktivitas di bidang pertanian dan hortikultura dapat meningkat, pendapatan masyarakat petani dapat meningkat serta investasi masyarakat yang meningkat. Dampak yang dimaksudkan adalah, terdapat kegiatan usaha ikutan lainnya yang dapat tumbuh subur di sekitar kawasan pertanian dan hortikultura, melalui pembangunan ekonomi kreatif masyarakat Aceh Timur. Terbentuknya

kelompok masyarakat petani, koperasi dan kelembagaan petani lainnya, yang mampu menyusun skala usaha berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan, serta terbentuknya tim penyuluh pertanian dan pengembangan kawasan pertanian terpadu yang maju, menjadi tempat pusat belajar bagi yang lainnya.

Model pembangunan pertanian dan hortikultura melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, di dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani, akan dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dari alokasi sumber daya yang ada secara optimal. Pendekatan kawasan dapat di bangun melalui penerapan azas kebersamaan ekonomi, antar kegiatan pertanian dan kelembagaan kelompok petani yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added); melalui penerapan teknologi, ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan wilayah pertanian dan hortikultura melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya, sehingga membutuhkan jangka waktu pembangunan yang panjang serta melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan pertanian dan hortikultura, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan sangatlah diperlukan sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelembagaan kelompok masyarakat petani serta seluruh pemangku kepentingan yang ada, dalam meningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani yang berkelanjutan.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan usaha pertanian dan hortikultura di Kabupaten Aceh Timur, juga sangat perlu diperhatikan adanya daya dukung kawasan pertanian, serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, Perjalanan Pembangunan

2012-2017

117

GAMBAR 4.2.4.1.1

MODEL PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN HORTIKULTURA MENUJU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH TIMUR

LUAR NEGERI (GLOBAL/ REGIONAL)

PE SI MB A L IS A EN R E V IT A N P E LA H MB & IHA N I PEN B GEM IT AN TEK BANGA N NOL

IN D U

N TA UA AAN NG P E M B AG NI LE K E P E TA

DAPAT DICAPAI MELALUI

OGI & STR I H IL IR

REVITALISASI USAHA PERTANIAN

PERBAIKAN INFRASTRUKTUR & SARANAN

GEM PEN GAN P E M B IA N YA A N B A M P E TA N I SD

MENINGKATKAN SWASEMBADA PANGAN

UNTUK MENCAPAI

HASIL PRODUKSI SUMBERDAYA PERTANIAN DAN HOLTIKULTURA

KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

DENGAN TUJUAN

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DAN MASYARAKAT

PASAR (MARKET)

DALAM NEGERI ( LOKAL/ DOMESTIK ) FAKTOR EKSTERNAL PEMBANGUNAN STRATEGIS PERTANIAN DAN HOLTIKULTURA

CREATED BY: TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN ACEH TIMUR ( TP2AT )

118

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

infrastruktur dan teknologi. Kesinambungan akan ketersediaan sumber daya tersebut, merupakan kunci keberhasilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pertanian dan hortikultura, guna menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertanian dan hortikultura, yang terintegrasi dengan kelestarian lingkungan hidup, untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional, program dan kegiatan, untuk para pemangku kepentingan dan masyarakat pelaku usaha di bidang pertanian dan hortikultura.

Model pembangunan pertanian dan hortikultura melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana Gambar: 4.2.4.1.1. Merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, melalui perencanaan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah, dalam pengelolaan sumber daya pertanian dan hortikultura yang dapat dikembangkan di Kabupaten Aceh Timur.

Model pembangunan pertanian dan hortikultura melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam meningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Gambar: 4.2.4.1.1.

Menunjukkan sebuah model pembangunan pertanian dan hortikultura dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan dan memantapkan swasembada pangan, melalui revitalisasi usaha pertanian, meliputi: Revitalisasi Lahan, Perbenihan dan Perbibitan, Infrastruktur dan Sarana, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Petani, Kelembagaan Petani, serta Teknologi dan Industri Hilir, dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani, serta turut menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui pemanfatan sumber daya pertanian dan hortikultra secara

menyeluruh mulai dari hulu sampai dengan hilir, yang dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian dan hortikultura di Kabupaten Aceh Timur. Kerjasama dengan instansi terkait, diantaranya: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan dan Perguruan Tinggi serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian dan hortikultura di Aceh Timur.

Gambar : 4.2.4.1.1; 4.2.4.1.2 dan 4.2.4.1.3 merupakan peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dalam meningkatkan swasembada pangan dan kemandirian ketahanan pangan masyarakat guna mendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian dan hortikultura di Kabupetan Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut.

Gambar 4.24.1.1 ; 4.2.4.1.2 dan 4.2.4.1.3 merupakan peta orientasi pembangunan wilayah dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian dan hortikultura, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur, yang meliputi :

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

119

GAMBAR 4.2.4.1.2

PETA ORIENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERTANIAN UNTUK TANAMAN PANGAN PADI DI KABUPATEN ACEH TIMUR

3 2 4 20 13 18

19 14

1

r h 21

17 8 6

11

23

16 10

5

Langsa

24

1. Pantee Bidari 2. Simpang Ulim 3. Madat 4. Julok

5. Birem Bayeun 6. Peureulak 7. Ranto Peureulak 8. Peureulak Barat

12

7 22

h ah

KAWASAN INTI PERTANIAN TANAMAN PANGAN PADI:

9

h Utara

15

Aceh Tamiang

KAWASAN ZONA PENYANGGA TANAMAN PANGAN PADI: 9. Idi Reyeuk 17. Peudawa 10. Banda Alam 18. Idi Timur 11. Idi Tunong 19. Nurussalam 12. Sungai Raya 20. Darul Falah 13. Darul Aman 21. Peunaron 14. Darul Ikhsan 22. Rantau Seulamat 15. Simpang Jernih 23. Indra Makmur 16. Peureulak Timur 24. Serbajadi

Gayo Lues IBUKOTA KABUPATEN IDI RAYEUK

120

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

A. Kawasan Inti Pertanian : • Tanaman Pangan Padi, yaitu: Kecamatan Pantee Bidari, Simpang Ulim, Madat, Julok, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, dan Peureulak Barat.

• Tanaman Pangan Padi Gogo (Lahan Kering), Kedelai dan Jagung, yaitu : Kecamatan Peunaron, Serbajadi dan Pante Bidari.

B. Kawasan Zona Penyangga Pertanian : • Tanaman Padi, yaitu: Kecamatan Idi Rayeuk, Banda Alam, Idi Tunong, Sungai Raya, Darul Aman, Darul Ikhsan, Simpang Jernih, Peureulak Timur, Peudawa, Idi Timur, Nurussalam, Darul Falah, Peunaron, Rantau Selamat, Indra Makmur, dan Serbajadi.

• Tanaman Pangan Padi Gogo (Lahan Kering), Kedelai dan Jagung, yaitu: Kecamatan Indra Makmur, Sungai Raya dan Rantau Selamat.

C. Kawasan Budidaya Tanaman Hortikultura : • Tanaman Cabai Merah, yaitu: Kecamatan Pantee Bidari, Peudawa, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Idi Timur, dan Peureulak Barat.

• Tanaman Cabai Rawit, yaitu: Kecamatan Serbajadi, Madat, Sungai Raya, Idi Timur, dan Peunaron • Tanaman Semangka, yaitu: Kecamatan Julok, Madat, Peudawa, dan Peureulak Barat • Tanaman Pisang, yaitu: Kecamatan Darul Aman, Julok, Nurussalam, Ranto Peureulak, Pantee Bidari, Peudawa, Simpang Jernih, Darul Ikhsan, dan Peunaron.

• Tanaman Rambutan, yaitu: Kecamatan Darul Aman, Ranto Seulamat, Simpang Ulim, Rantau Peureulak, Pante Bidari, Madat, Idi Tunong, Banda Alam, Peudawa, Darul Falah, dan Idi Timur.

• Tanaman Jeruk Besar, yaitu: Kecamatan Pantee Bidari, Madat, Peureulak Barat, dan Sungai Raya.

• Tanaman Durian, yaitu: Kecamatan Idi Rayeuk, Birem Bayeun, Serbajadi, Peureulak, Ranto Selamat, Simpang Ulim, Pante Bidari, Indra Makmu, Idi Tunong, Peureulak Timur, Idi Timur, dan Peunaron • Tanaman Mangga, yaitu: Kecamatan Simpang Ulim • Tanaman Jahe, yaitu: Kecamatan Idi Rayeuk, Nurussalam, Rantau Peureulak, Peudawa, Darul Ikhsan, dan Peunaron • Tanaman Kunyit, yaitu: Kecamatan Peureulak, Simpang Ulim, Rantau Peureulak, dan Peudawa • Tanaman Jeruk Manis, yaitu: Kecamatan Peunaron

Pembangunan bidang pertanian dan hortikultura, yang dilaksanakan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur, meliputi beberapa komoditi utama bidang pertanian dan hortikultura, sebagai berikut : A. Komoditi Pertanian Tanaman Pangan, yaitu: 1) Tanaman Padi, 2) Tanaman Jagung, dan 3) Tanaman Kedelai.

B. Komoditi Pertanian Tanaman Palawija, yaitu : 1) Kacang Tanah, 2) Kacang Hijau, 3) Ubi Kayu, dan 4) Ubi Jalar.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

121

GAMBAR 4.2.4.1.3

PETA ORIENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERTANIAN UNTUK TANAMAN PANGAN PADI GOGO, KEDELAI DAN JAGUNG DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Aceh Utara

KAWASAN INTI PERTANIAN TANAMAN PANGAN PADI GOGO KEDELAI, DAN JAGUNG:

3

4

Bener Meriah

5

1. Peunaron 2. Serbajadi 3. Pante Bidari

1

Aceh Tengah

2

6

Langsa

KAWASAN ZONA PENYANGGA TANAMAN PANGAN PADI GOGO, KEDELAI, DAN JAGUNG: 4. Indra Makmur 5. Sungai Raya 6. Rantau Seulamat

Aceh Tamiang Gayo Lues IBUKOTA KABUPATEN IDI RAYEUK

122

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel : 4.2.4.1.1 Hasil Produksi Pertanian dan Hortikultura di Kabupaten Aceh Timur (2011 s/d 2015) No A

Rincian Produksi

T a h u n / (satuan ton) 2011

2012

2013

2014

2015

Tanaman Pangan :

1. Padi

274.339

281.475

272.538

234.842

277.318

2. Jagung

5.656

11.049

2.639

5.298

6.749

3. Kedelai

5.824

3.634

6.095

12.683

13.888

1. Kacang Tanah

358

76

91

39

51

2. Kacang Hijau

348

94

161

42

32

3. Ubi Kayu

9.670

4.085

2.945

2.654

848

4. Ubi Jalar

1.936

475

331

174

57

1. Cabai Merah

2.073

1.158

908,5

583,4

698

2. Cabai Rawit

445

323

408,4

292,9

373

3.918

3.661

1501,8

1169,6

1314

23.183

20.722

14.867

2.744

7.921

5. Rambutan

7.775

7.536

7.819

2.482

5.209

6. Jeruk Besar

1.696

1.029

995

1.214

1.114

7. Durian

4.065

5.061

4.029

2.388

3.970

8. Mangga

2.695

2.143

2.469

1.678

1.747

9. Jahe

5.791

6.342

1.264

1.479

2.945

10. Kunyit

4.470

1.815

2.598

981

548

-

-

-

-

-

B

C

Tanaman Palawija :

Tanaman Hortikultura:

3. Semangka 4. Pisang

11. Jeruk Manis

Sumber : Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

123

GAMBAR 4.2.4.1.4

PETA ORIENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERTANIAN UNTUK TANAMAN HORTIKULTURA DI KABUPATEN ACEH TIMUR KAWASAN BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA / JENIS KOMODITI

12 9 2 6 22 1

Aceh Utara 13

14

3

21

23

16 18

11

7

ener eriah

17

15 24

19

10

8 4

Aceh Tengah

Langsa

5

1. Darul Iman - 4/5 2. Julok - 3/4 3. Idi Rayeuk - 7/9 4. Birem Bayeun - 7 5. Serbajadi - 2/7 6. Nurussalam - 4/9 7. Peureulak - 7/9/10 8. Rantau Seulamat - 5/7 9. Simpang Ulim - 5/7/8/10 10. Ranto Peureulak - 4/5/9/10 11. Pante Bidari - 1/4/5/6/7 12. Madat - 2/3/5/6 13. Indra Makmur - 7 14. Idi Tunong - 5/7 15. Banda Alam - 5 16. Peudawa - 1/3/4/5/9/10 17. Peureulak Timur - 1/7 18. Peureulak Barat - 1/3/6 19. Sungai Raya - 2/6 20. Simpang Jernih - 4 21. Darul Ikhsan - 4/9 22. Darul Falah - 5 23. Idi Timur - 1/2/5/7 24. Peunaron - 2/4/7/9/11

20

JENIS KOMODITI

Aceh Tamiang Gayo Lues

IBUKOTA KABUPATEN IDI RAYEUK

124

MENEROPONG

1. CABAI MERAH 2. CABAI RAWIT 3. SEMANGKA 4. PISANG 5. RAMBUTAN 6. JERUK BESAR 7. DURIAN 8. MANGGA 9. JAHE 10. KUNYIT 11. JERUK MANIS

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI, Gubernur Aceh, Bupati Aceh Timur dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Timur, tahun 2014

C. Komoditi Pertanian Tanaman Hortikultura, yaitu : 1) Cabai Merah, 2) Cabai Rawit, 3) Semangka, 4) Pisang, 5) Rambutan, 6) Jeruk Besar, 7) Durian, 8) Mangga, 9) Jahe, 10) Kunyit, 11) Jeruk Manis.

Hasil produksi pertanian dan hortikultura di Aceh Timur, dalam periode waktu lima tahun terakhir (2011 s/d 2015), dapat terlihat pada Tabel 4.2.4.1.1. Menunjukkan komoditi pertanian tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) terdapat peningkatan produksi, seiring adanya

upaya revitalisasi infrastruktur dan sarana produksi pertanian, dalam pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dan berkelanjutan.

Adapun untuk komoditi pertanian tanaman palawija dan hortikultura, belum menunjukkan peningkatan produksi yang optimal. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan hortikultura, perlu dilakukan revitalisasi usaha pertanian secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan kemandirian ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

125

Pengoperasian Mesin Canggih Untuk Panen Padi, Oleh Bupati Aceh Timur dan Kadis Pertanian Aceh Timur, Tahun 2015 masyarakat, sebagai pelaku usaha budidaya tanaman pertanian dan hortikultura, dengan melakukan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya pertanian dan hortikultura secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan demikian dalam upaya mensukseskan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan hortikultura, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur. Penetapan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke depan dalam bidang pertanian dan hortikultura, adalah sebagai berikut : a. Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi 126

MENEROPONG

b. Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran; Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pertanian dan hortikultura dari hulu sampai dengan hilir, baik yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, guna menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan dukungan pengembangan modal kerja dan investasi serta kepastian berusaha. c. Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI, Gubernur Aceh, Bupati Aceh Timur, dalam Kegiatan Penanaman Kedelai di Kabupaten Aceh Timur, tahun 2014

kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan hortikultura sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah, dengan melakukan transformasi usaha ekonomi sub sistem menjadi pelaku usaha ekonomi yang modern. Melalui dukungan revitalisasi usaha pertanian dan hortikultura serta pengembangan teknologi dan industrialisasi, yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat. d. Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; Pendekatan Pro Sustainability dilakukan

melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya pertanian dan hortikultura yang berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang pertanian dan hortikultura, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur. Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi, dari alokasi sumber daya pertanian dan hortikultura sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

127

4.2.4.2 Bidang Kelautan dan Perikanan

Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kelautan Dan Perikanan, Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Konsepsi Minapolitan 128

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, adalah : “Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kelautan Dan Perikanan, Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Konsepsi Minapolitan ” Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Pusat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, telah menetapkan Surat Keputusan Menteri Nomor 35/KEPMEN-KP/2013, tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, untuk daerah Kabupaten Aceh Timur, yaitu : • Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya; dan • Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Penetapan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya di Kabupaten Aceh Timur, meliputi: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Timur, Kecamatan Peudawa, dan Kecamatan Peureulak Barat.

Penetapan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap, dipusatkan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yang saat ini telah ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Idi di Kecamatan Idi Rayeuk, dan diharapkan nantinya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Dengan adanya penetapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur, secara garis besar terdapat 4 (empat) tujuan utama, yang menjadi konsentrasi pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Aceh Timur, yaitu:

1) Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Usaha Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap.

2) Meningkatkan Pengolahan dan Industrialisasi Hasil Perikanan Minapolitan dan Sumber Daya Kelautan, Melalui Pembangunan Ekonomi Kreatif Aquaculture Yang Berwasasan Lingkungan.

3) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap, Serta Pengolahan dan Industrialisasi Perikanan Minapolitan dan Sumber Daya Kelautan.

4) Meningkatkan Kesejahteraan Para Nelayan dan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sebagai indikator dari keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, akan dapat terlihat dari 2 aspek yaitu; Hasil (output) dan Dampak (impact).

Hasil yang dimaksudkan adalah, produktivitas perikanan di kawasan Minapolitan dapat meningkat, pendapatan masyarakat pembudidaya perikanan dapat meningkat, investasi masyarakat yang meningkat. Dampak yang dimaksudkan adalah terdapat kegiatan usaha ikutan lainnya yang dapat tumbuh subur di sekitar kawasan Minapolitan melalui pembangunan ekonomi kreatif aquaculture masyarakat di Aceh Timur.

Terbentuknya kelompok masyarakat pembudidaya ikan, koperasi, dan kelompok usaha pembudidaya perikanan lainnya, yang mampu menyusun skala usaha berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan. Terbentuknya tim penyuluh perikanan serta pembudidayaan ikan yang maju, menjadi tempat pusat belajar bagi yang lainnya.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

129

GAMBAR 4.2.4.2.1

MODEL PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENUJU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH TIMUR

X X

X

X2 X

X1

SENTRA PRODUKSI 1

X X

LUAR NEGERI (GLOBAL/ REGIONAL)

PENGOLAHAN & INDUSTRIALISASI HASIL PERIKANAN MINAPOLITAN & SUMBER DAYA KELAUTAN

HASIL PRODUKSI PERIKANAN

PASAR

DAN SUMBER DAYA KELAUTAN

(MARKET) DALAM NEGERI (LOKAL/ DOMESTIK)

PENGAWASAN & PENGENDALIAN MUTU X X

X2 X

FAKTOR EKSTERNAL

UK

SI

2

X

PR

PEMBANGUNAN STRATEGIS

OD

RA

MENINGKATKAN PRODUKSI USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

OD

PR

NT

X

SE

X

MENINGKATKAN PRODUKSI USAHA PERIKANAN TANGKAP

KELAUTAN DAN PERIKANAN

3

SE

SI

NT

UK

RA

X

X1

X

UNIT USAHA PRODUKSI TURUNAN

CREATED BY: TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN ACEH TIMUR ( TP2AT )

130

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DAN MASYARAKAT

Minapolitan merupakan suatu model pembangunan yang menggunakan pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah berbasis keunggulan, dengan memanfaatkan potensi dari alokasi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada secara optimal. Pendekatan kawasan dibangun melalui penerapan azas kebersamaan ekonomi, antar kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dalam kelembagaan kelompok pembudidaya ikan, yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added); melalui pemanfaatan penerapan teknologi, sarana produksi, proses budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan wilayah Minapolitan merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya, sehingga membutuhkan jangka waktu pembangunan yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis kawasan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur, sangatlah diperlukan adanya sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Dalam pemanfaatan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur, juga perlu diperhatikan daya dukung kawasan dan kemampuan asimilasi wilayah laut, wilayah pesisir dan daratan, serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur dan teknologi. Kesinambungan akan ketersediaan sumber daya tersebut, merupakan kunci dari keberhasilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, guna menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan kelestarian lingkungan hidup, untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional bagi para pemangku kepentingan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Model Pembangunan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Gambar: 4.2.4.2 Merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, melalui suatu perencanaan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah, dalam memanfaatkan investasi serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan di Aceh Timur.

Model pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, sebagaimana Gambar: 4.2.4.2.

Menunjukkan sebuah model pembangunan dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan produksi dan produktifitas usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Meningkatkan pengolahan dan industrialisasi hasil perikanan Minapolitan dan sumber daya kelautan, melalui pembangunan ekonomi kreatif aquaculture yang berwasasan lingkungan. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu usaha perikanan budidaya dan tangkap, serta pengolahan dan industrialisasi perikanan minapolitan dan sumber daya kelautan.

Meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, yang dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur. Kerjasama dengan instansi terkait, diantaranya: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan dan Perguruan Tinggi, serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan untuk mensukseskan Perjalanan Pembangunan

2012-2017

131

GAMBAR 4.2.4.2.2

PETA ORIENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR

14

KAWASAN INTI MINAPOLITAN :

13 12

1. Darul Aman 2. Idi Rayeuk 3. Idi Timur

11 1

4. Peudawa 5. Peureulak Barat 6. Peureulak

2

Aceh Utara

3 4

KAWASAN ZONA PENYANGGA MINAPOLITAN:

5 16

ener Meriah

6 10 9 15

8

7. Birem Bayeun 8. Rantau Selamat 9. Sungai Raya 10. Peureulak Timur

11. Nurussalam 12. Julok 13. Simpang Ulim 14. Madat

7

Aceh Tengah

Langsa

18

KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR: 17

15. Rantau Peureulak 17. Simpang Jernih 16. Banda Alam 18. Serbajadi

Aceh Tamiang Gayo Lues IBUKOTA KABUPATEN IDI RAYEUK

132

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Keberhasilan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur akan lebih cepat terwujud melalui Kerjasama dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian PPN/Bappenas

Dinas Pekerjaan Perusahaan Listrik Perguruan Tinggi Perusahaan Umum (PU) Daerah Air Minum Negara (PLN) dan Perbankan (PDAM),

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

133

pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Aceh Timur.

Gambar: 4.2.4.3. merupakan peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah Minapolitan guna mendukung keberhasilan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut. Gambar: 4.2.4.2.3. merupakan Peta orientasi pembangunan wilayah dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur, meliputi : A. Kawasan Inti Minapolitan, yaitu : Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Timur, Kecamatan Peudawa, dan Kecamatan Peureulak Barat.

Kawasan Minapolitan untuk Perikanan Tangkap, dipusatkan pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Idi di Kecamatan Idi Rayeuk.

B. Kawasan Zona Penyangga Minapolitan, yaitu : Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Rantau Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Julok, Kecamatan Simpang Ulim, dan Kecamatan Madat.

C. Kawasan Budidaya Air Tawar, yaitu : Kecamatan Rantau Peureulak, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Serbajadi.

Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan melalui kegiatan terpadu 134

MENEROPONG

berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur, meliputi 3 (tiga) usaha pengelolaan kelautan dan perikanan, yaitu : 1) Usaha Perikanan Tangkap.

2) Usaha Perikanan Budidaya.

3) Pengolahan dan Industrialisasi Hasil Perikanan serta Sumber Daya Kelautan.

Hasil Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan dan industrialisasi perikanan serta sumber daya kelautan, dalam periode waktu lima tahun terakhir (2011 s/d 2015) dapat terlihat pada Tabel 4.2.4.2.1 Data hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan hasil perikanan dan industri kelautan di Kabupaten Aceh Timur. Menunjukkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan secara umum dalam periode waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015), mulai menunjukkan peningkatan produksi seiring dengan adanya upaya revitalisasi infrasturktur dan sarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam upaya mensukseskan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan. Penetapan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke depan dalam bidang kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut : a. Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel : 4.2.4.2.1 Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Serta Pengolahan Hasil

Perikanan dan Industri Kelautan di Kabupaten Aceh Timur (2011 s/d 2015) Rincian Produksi

T a h u n / (satuan ton) 2011

2012

2013

2014

2015

17.662,00

21.743,51

20.065,74

20.805,66

20.831,34

5.644,70

8.325,00

10.310,00

10.398,00

10.677,00

120,00

77,00

111,00

145,00

126,00

55,00

24,00

31,00

49,00

45,00

1.280,00

1.305,00

1.330,00

1.337,00

1.010,10

Perikanan Tangkap: Perikanan Laut Perikanan Budidaya: Budidaya Air Payau (Tambak) Budidaya Air Tawar (Kolam) Keramba Jaring Apung Pengolahan Hasil Perikanan & Industri Kelautan : Pengolahan Hasil Perikanan (Penggaraman & Ikan Kering)

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016

Bupati Aceh Timur Meninjau Perikanan Budidaya Keramba Jaring Apung di Aceh Timur, Tahun 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

135

masyarakat, sebagai pelaku usaha pembudidaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan hasilhasil perikanan dan industri kelautan a. Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran; Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan hasil perikanan dan industri kelautan yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, untuk menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja yang diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan investasi serta kepastian berusaha. b. Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah. Melalui transformasi pelaku usaha ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi sub sistem menjadi pelaku usaha ekonomi modern, melalui dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan revitalisasi sarana produksi perikanan 136

MENEROPONG

dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat. c. Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan Menjaga kelestarian lingkungan hidup; Pendekatan Pro Sustainability dilakukan melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Sesuai Keputusan menteri Kelautan Perikanan Nomor: 35/KEPMEN-KP/2013 dan merujuk pada

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak) di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2015

Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 523/510/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur, meliputi enam kecamatan di wilayah pesisir Aceh Timur, yaitu: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Timur, Kecamatan Peudawa, dan Kecamatan Peureulak Barat.

Peta Spasial Tambak Kecamatan Peureulak Barat

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, yang berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur.

Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi, dari alokasi sumber daya kelautan dan perikanan sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

Peta Spasial Tambak Kecamatan Julok

Program Kegiatan Rehabilitasi Saluran Tambak di Kecamatan Peureulak, tahun 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

137

4.2.4.3 Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

138

Mensukseskan Keberhasilan Pembangunan Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Konsepsi Kemitraan Dan Agribisnis Peternakan MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Aceh Timur, adalah : “Mensukseskan Keberhasilan Pembangunan Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Konsepsi Kemitraan dan Agribisnis Peternakan�

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Aceh Timur. Terdapat 5 (lima) tujuan utama yang menjadi konsentrasi pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yaitu: 1) Meningkatkan Penyediaan Mutu Benih dan Bibit Ternak.

2) Meningkatkan Populasi, Produksi dan Produktifitas Ternak.

3) Meningkatkan Pengolahan Usaha Produksi dan Pakan Ternak.

4) Meningkatkan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5) Mengembangkan Sentra Kawasan Industri Agribisnis Peternakan Terpadu.

Sebagai indikator keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan, akan dapat terlihat dari 2 aspek yaitu; Hasil (output) dan Dampak (impact). Hasil yang dimaksudkan adalah ketersediaan mutu benih dan bibit ternak dapat meningkat. Populasi, produksi dan produktivitas ternak yang meningkat, pendapatan masyarakat petani ternak dapat meningkat serta investasi masyarakat dan kemitraan dengan pihak swasta yang juga dapat terus meningkat. Dampak yang

dimaksudkan adalah, terdapat kegiatan usaha ikutan lainnya yang dapat tumbuh subur di sekitar kawasan peternakan dan industri agribisnis peternakan terpadu, melalui pengembangan pembangunan ekonomi kreatif masyarakat Aceh Timur, terbentuknya kelompok masyarakat veteriner, koperasi, dan kelompok usaha peternakan lainnya yang mampu menyusun skala usaha yang berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan, terbentuknya tim penyuluh peternakan, serta terdapat pengembangan kawasan industri agribisnis peternakan terpadu yang maju, menjadi tempat pusat belajar bagi yang lainnya.

Model pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan dalam memanfaatkan potensi dan alokasi sumber daya yang ada secara optimal. Pendekatan kawasan dapat dibangun melalui penerapan azas kebersamaan ekonomi antar kegiatan peternakan budidaya dan dalam kelembagaan kelompok pembudidaya peternak, yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added); melalui penerapan teknologi, sarana produksi, proses budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil, serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan wilayah peternakan dan kesehatan hewan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya, sehingga membutuhkan jangka waktu pembangunan yang panjang serta melibatkan banyak pihak.

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan yang berkelanjutan. Sangatlah diperlukan sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

139

GAMBAR 4.2.4.3.1

MODEL PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN MENUJU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH TIMUR

X X

X

X2

X

X1

ME N US ING K AH A P AT K A RO DU N PEN TE KSI D GOL RN AK AN P AHAN AK AN

S I, S A LA PU VIT P O KT I AN DU T K P RO KA AK NG AN NI I D ERN T ME UKS OD

PR

LUAR NEGERI (GLOBAL / REGIONAL) HASIL PRODUKSI TERNAK DAN SUMBER DAYA PETERNAKAN

X

PASAR ( MARKET )

X2

FAKTOR EKSTERNAL PEMBANGUNAN STRATEGIS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

X

X

MENINGKATKAN PENYEDIAAN MUTU BENIH DAN BIBIT TERNAK

X

X

X2

SENTRA KAWASAN AGRIBISNIS PETERNAKAN

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETERNAK DAN MASYARAKAT

DALAM NEGERI (LOKAL / DOMESTIK)

MENINGKATKAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER

X

X1

X

UNIT USAHA PRODUKSI TURUNAN

X1

CREATED BY: TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN ACEH TIMUR ( TP2AT )

140

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

veteriner, dan kelembagaan kelompok peternak serta mitra usaha peternakan dan juga para pemangku kepentingan yang ada.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan usaha peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Aceh Timur, sangat perlu diperhatikan adanya daya dukung kawasan dan pembudidaya peternakan / masyarakat veteriner, serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur dan teknologi.

Kesinambungan akan ketersediaan sumber daya tersebut, merupakan kunci keberhasilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan, guna menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya peternakan, melalui konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan yang terintegrasi dengan kelestarian lingkungan, untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat veteriner sebagai pelaku usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Model Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Konsepsi Kemitraan dan Agribisnis Peternakan di Kabupaten Aceh Timur. Sebagaimana Gambar 4.2.4.3.1.

Merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, melalui suatu perencanaan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah, dalam pengelolaan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Aceh Timur.

Model pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana Gambar: 4.2.4.3.1.

Menunjukkan sebuah model pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka

meningkatkan penyediaan mutu benih dan bibit ternak, meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas ternak, pengolahan usaha produksi dan pakan ternak serta meningkatkan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, juga menata usahakan pengembangan sentra kawasan agribisnis peternakan terpadu. Melalui pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai dengan hilir, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis kawasan, dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan di Kabupaten Aceh Timur. Kerjasama dengan instansi terkait, diantaranya: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan dan Perguruan Tinggi serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Aceh Timur.

Gambar 4.2.4.3.2. merupakan peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan di Kabupaten Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

141

GAMBAR 4.2.4.3.2

PETA ORIENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR

4 5 24

KAWASAN INTI PETERNAKAN:

2

1.

2.

3.

4.

5.

21 17

Aceh Utara

15 1

3

16 20

Bener Meriah

23

19

9 8 13

18

14 7

22

6

10

Aceh Tengah

Langsa 11

Nurussalam Darul Falah Pantee Bidari Madat Simpang Ulim

6. Birem Bayeun 7. Rantau Selamat 8. Peureulak 9. Peureulak Barat 10. Peunaron

KAWASAN ZONA PENYANGGA PETERNAKAN: 11. Serbajadi 17. Idi Rayeuk 12. Simpang Jernih 18. Banda Alam 13. Peureulak Timur 19. Idi Tunong 14. Sungai Raya 20. Darul Ikhsan 15. Idi Timur 21. Darul Aman 16. Peudawa KAWASAN SENTRA AGRIBISNIS PETERNAKAN TERPADU:

12

22. Ranto Peureulak 23. Indra Makmur

24. Julok

Aceh Tamiang IBUKOTA KABUPATEN IDI RAYEUK

Gayo Lues

142

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut. Gambar 4.4.3.2 merupakan Peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan di Kabupaten Aceh Timur, yang meliputi : a. Kawasan Inti Peternakan, yaitu: Kecamatan Nurussalam, Darul Falah, Pantee Bidari, Madat, Simpang Ulim, Birem Bayeun, Ranto Seulamat, Peureulak, Peureulak Barat, dan Peunaron. b. Kawasan Zona Penyangga Peternakan, yaitu: Kecamatan Serbajadi, Simpang Jernih, Peureulak Timur, Sungai Raya, Idi Timur, Peudawa, Idi Rayeuk, Banda Alam, Idi Tunong, Darul Ikhsan, dan Darul Aman. c. Kawasan Sentra Agribisnis Peternakan Terpadu, yaitu: Kecamatan Rantau Peureulak, Indra Makmur dan Julok.

Pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang dilaksanakan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan di Kabupaten Aceh Timur, meliputi tiga bagian pengelolaan ternak, yaitu: 1.

2.

3.

Ternak Besar.

Ternak Kecil.

Ternak Unggas.

Jenis ternak dan perkembangan populasi ternak di Kabupaten Aceh Timur dalam periode waktu lima tahun terakhir (2011 s/d 2015), dapat terlihat pada Tabel 4.2.4.3.1 Data jenis ternak dan perkembangan populasi ternak di Kabupaten Aceh Timur,

menunjukkan pembangunan bidang peternakan dan Kesehatan Hewan secara umum dalam periode waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015) belum menunjukkan peningkatan, di dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perlu dilakukan peningkatan kegiatan usaha penyediaan mutu benih dan bibit ternak, populasi, produksi dan produktifitas ternak, pengolahan usaha produksi dan pakan ternak, serta meningkatkan status kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner, juga menata usahakan pengembangan sentra kawasan agribisnis peternakan terpadu, yang dilakukan melalui pemanfatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan secara menyeluruh (simultan). Dalam rangka meningkatkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur.

Dengan demikian, dalam upaya mensukseskan keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan. Penetapan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten Aceh Timur ke depan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan,adalah sebagai berikut : a. Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, sebagai pelaku usaha pembudidaya peternakan dan masyarakat veteriner, dalam melakukan pemanfaatan / pengelolaan sumber daya peternakan Perjalanan Pembangunan

2012-2017

143

dan kesehatan hewan secara optimal dan berkelanjutan b. Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran;

c. Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor peternakan dan kesehatan hewan sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah. Melalui transformasi pelaku usaha ekonomi peternakan dan kesehatan hewan, dari pelaku ekonomi sub sistem menjadi pelaku usaha ekonomi yang modern. Melalui dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan revitalisasi sarana produksi peternakan, dalam pengelolaan sumber daya peternakan dan

Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi peternakan dan hasil peternakan serta industri peternakan yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, untuk menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan investasi serta kepastian berusaha.

Tabel: 4.2.4.3.1 Jenis Ternak dan Perkembangan dari Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Timur

(2011 s/d 2015)

Rincian Jenis Ternak

T a h u n / (satuan ekor) 2011

2012

2013

2014

2015

Ternak Besar :

76.354

79.457

66.654

65.870

74.581

Ternak Sapi

65.958

68.075

45.030

51.428

64.169

Ternak Kerbau

10.396

11.382

21.624

14.442

10.412

Ternak Kecil :

73.505

76.507

66.690

63.311

100.093

Ternak Kambing

43.398

45.240

51.119

48.836

86.502

Ternak Domba

30.107

31.267

15.571

14.475

13.591

Ternak Unggas :

768.814

472.711

458.699

394.965

694.310

Ayam Buras

386.398

271.772

194.861

175.766

194.141

Ayam Broiler

164.634

12.052

140.865

120.356

351.365

73.138

63.138

56.327

40.512

101.191

144.644

125.749

66.646

58.331

47.613

Ayam Layer / Petelur Itik

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2015.

144

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

kesehatan hewan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan secara terpadu, yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat. d. Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; Pendekatan Pro Sustainability dilakukan melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya peternakan dan kesehatan hewan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan di Kabupaten Aceh Timur.

Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi dari alokasi sumber daya peternakan dan kesehatan hewan sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Timur (2015).

74.581 ekor

100.093

ekor

Ternak Kecil

Ternak Besar

692.310 ekor

Ternak Unggas

2012-2017

Perjalanan Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten AcehPembangunan Timur, Tahun 2015.

145

4.2.4.4 Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Meningkatkan Pengembangan Komoditas Perkebunan Strategis dan Kehutanan yang Lestari 146

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Aceh Timur, adalah : “Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kehutanan Dan Perkebunan Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Meningkatkan Pengembangan Komoditas Perkebunan Strategis dan Kehutanan Yang Lestari “.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan Perkebunan, secara garis besar terdapat tiga tujuan utama yang menjadi konsentrasi pembangunan kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Aceh Timur ke depan, yaitu: 1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman Perkebunan Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perkebunan Yang Berkelanjutan.

2. Pengembangan Program Revitalisasi Usaha Perkebunan Melalui Perluasan, Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Strategis Yang Memenuhi Skala Ekonomi.

3. Meningkatkan Produksi dan Pelestarian Sumber Daya Hutan Serta Penataan Kawasan Hutan Yang Lestari.

Sebagai indikator keberhasilan pembangunan perkebunan dan kehutanan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam meningkatkan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari, akan dapat terlihat dari 2 (dua) aspek yaitu; Hasil (output) dan Dampak (impact). Hasil yang dimaksudkan adalah produktivitas di bidang perkebunan dan kehutanan dapat meningkat, pendapatan masyarakat petani kebun dan hutan dapat meningkat serta investasi masyarakat dan kemitraan dengan pihak

swasta yang juga terus meningkat. Dampak yang dimaksudkan adalah terdapat kegiatan usaha ikutan lainnya yang dapat tumbuh subur di sekitar kawasan perkebunan dan kehutanan lestari, melalui pengembangan pembangunan ekonomi kreatif masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.

Terbentuknya kelompok masyarakat petani kebun, koperasi, dan kelembagaan perkebunan serta kehutanan lainnya, yang mampu menyusun skala usaha yang berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan. Terbentuknya tim penyuluh perkebunan dan kehutanan serta pengembangan kawasan perkebunan terpadu dan kehutanan lestari yang maju, menjadi tempat pusat belajar bagi yang lainnya.

Model pembangunan kehutanan dan perkebunan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari, dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dari alokasi sumber daya yang ada secara optimal. Pendekatan kawasan dapat di bangun melalui penerapan azas kebersamaan ekonomi, antar kegiatan usaha perkebunan dan kehutanan serta kelembagaan kelompok petani kebun yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added); melalui pemanfaatan penerapan teknologi, infrastruktur dan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari, merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya, sehingga membutuhkan jangka waktu pembangunan yang panjang serta melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan perkebunan dan kehutanan yang lestari, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan Perjalanan Pembangunan

2012-2017

147

GAMBAR 4.2.4.4.1

MODEL PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

AN

MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS USAHA PERKEBUNAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN YANG BERKELANJUTAN

MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA HUTAN SERTA PENATAAN KAWASAN HUTAN YANG LESTARI

TA R

I LUAR NEGERI (GLOBAL / REGIONAL )

PENGEMBANGAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN MELALUI PERLUASAN, PEREMAJAAN DAN REHABILITASI PERKEBUNAN STRATEGIS

BE G

YA

N

P

EM

BA

NG

UNA

N PERKEB

UN

AN

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KEBUN DAN MASYARAKAT

DALAM NEGERI ( LOKAL / DOMESTIK )

PRODUKSI PERKEBUNAN DAN KOMODITI SUMBER DAYA KEHUTANAN

KE

PEMB

N YA N G L E S

LA N J U TA N

N

KE

A TA N U H

GU

NA

MENUJU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH TIMUR

PASAR ( MARKET )

FAKTOR EKSTERNAL PEMBANGUNAN STRATEGIS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

CREATED BY: TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN ACEH TIMUR ( TP2AT )

148

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

meningkatkan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari, sangatlah diperlukan adanya suatu sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kelembagaan kelompok masyarakat perkebunan dan kehutanan serta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan usaha perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Aceh Timur, juga sangat perlu diperhatikan adanya daya dukung kawasan perkebunan dan kehutanan, serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur dan teknologi. Kesinambungan akan ketersediaan sumber daya tersebut, merupakan kunci keberhasilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan. Guna menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perkebunan dan kehutanan, yang terintegrasi dengan kelestarian lingkungan hidup, untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pelaku usaha di bidang perkebunan dan kehutanan.

Model pembangunan kehutanan dan perkebunan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari di Kabupaten Aceh Timur.

Sebagaimana Gambar 4.2.4.4.1, merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, melalui suatu perencanaan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah dalam upaya pengelolaan sumber daya kehutanan dan perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Aceh Timur.

Model pembangunan kehutanan dan perkebunan melalui pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana

Gambar : 4.2.4.4.1. Menunjukkan sebuah model pembangunan kehutanan dan perkebunan dalam kegiatan usaha, meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tanaman perkebunan melalui pengembangan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan. Pengembangan program revitalisasi usaha perkebunan melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan strategis yang memenuhi skala ekonomi. Meningkatkan produksi dan pelestarian sumber daya hutan serta penataan kawasan hutan yang lestari, melalui pemanfatan sumber daya kehutanan dan perkebunan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, yang dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani kebun dan masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam upaya meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari.

Dukungan dari instansi terkait, diantaranya: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan, dan Perguruan Tinggi, serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan di Aceh Timur.

Gambar 4.2.4.4.2 (1 & 2), merupakan Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Kehutanan dan Perkebunan, di dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan di Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu Perjalanan Pembangunan

2012-2017

149

GAMBAR : 4.2.4.4.2

PETA ORIENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR

18 11 10 6

ceh Utara 5

17

20 4

er iah

eh ngah

KAWASAN INTI PERKEBUNAN KOMODITAS STRATEGIS:

12

19

7

8 9

13

22

14

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rantau Seulamat Birem Bayeun Rantau Peureulak Pante Bidari Indra Makmur Idi Tunong Banda Alam

8. Peureulak Timur 9. Sungai Raya 10. Darul Ikhsan 11. Darul Falah 12. Idi Timur 13. Peunaron

15 1

16

21

Langsa 2

Aceh Tamiang Gayo Lues

150

MENEROPONG

KAWASAN INTI KEHUTANAN LESTARI: 14. Rantau Seulamat 19. Indra Makmur 15. Birem Bayeun 20. Banda Alam 16. Serbajadi 21. Simpang Jernih 17. Pante Bidari 22. Peunaron 18. Madat IBUKOTA KABUPATEN IDI RAYEUK

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut. Gambar 4.2.4.4.2 (1) dan 4.2.4.4.2 (2) merupakan Peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari meliputi :

A. Komoditi Perkebunan Strategis, yaitu : 1) Tanaman Sawit, 2) Tanaman Karet, dan, 3) Tanaman Coklat.

A. Kawasan Inti Perkebunan Komoditas Strategis, yaitu : Kecamatan Rantau Seulamat, Birem Bayeun, Ranto Peureulak, Pante Bidari, Indra Makmur, Idi Tunong, Banda Alam, Peureulak Timur, Sungai Raya, Darul Ikhsan, Darul Falah, Idi Timur dan Peunaron.

C. Komoditi Tanaman Hasil Hutan Produksi dan Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yaitu: Tanaman Rotan, Kayu Sengon, dan Kayu Jabon.

B. Kawasan Inti Kehutanan Yang Lestari, yaitu : Kecamatan Rantau Seulamat, Birem Bayeun, Serbajadi, Pante Bidari, Madat, Indra Makmur, Banda Alam, Simpang Jernih dan Peunaron.

C. Kawasan Zona Penyangga Komoditi Perkebunan, yaitu : Kecamatan Simpang Ulim, Julok, Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Peureulak, Peudawa, Peureulak Barat dan Indra Makmur.

D. Kawasan Zona Penyangga Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu, yaitu : Kecamatan Peunaron, Pante Bidari dan Serbajadi.

E. Kawasan Sentra Agribisnis Perkebunan Terpadu, yaitu : Kecamatan Julok dan Indra Makmur Pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan, yang dilaksanakan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari di Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut :

B. Komoditi Perkebunan Lainnya, yaitu : 1) Tanaman Kelapa Dalam, 2) Tanaman Pinang, 3) Tanaman Kopi Robusta, 4) Tanaman Pala, 5) Tanaman Kapok / Randu, 6) Tanaman Kemiri, 7) Tanaman Lada, 8) Tanaman Sagu, 9) Tanaman Aren, 10) Tanaman Tembakau dan, 11) Tanaman Tebu.

Data hasil produksi tanaman perkebunan dan tanaman hasil hutan produksi serta tanaman hasil hutan bukan kayu, menunjukkan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan secara umum dalam periode waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015) belum menunjukkan peningkatan hasil produksi tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan yang signifikan, di dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya kehutanan dan perkebunan secara optimal dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan. Perlu dilakukan kegiatan usaha meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tanaman perkebunan melalui pengembangan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.

Pengembangan program revitalisasi usaha perkebunan melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan strategis yang memenuhi skala ekonomi. Meningkatkan tanaman hasil hutan produksi serta tanaman hasil hutan bukan kayu dan pelestarian sumber daya hutan serta penataan kawasan hutan yang lestari, menuju percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

151

GAMBAR : 4.2.4.4.3

PETA ORIENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR

1 2 3

13

KAWASAN ZONA PENYANGGA KOMODITI PERKEBUNAN:

4 5

eh Utara

7 9

11

er ah

8 6

10

Langsa 12

Aceh Tamiang Gayo Lues

152

152

MENEROPONG

Simpang Ulim Julok Nurussalam Darul Aman Idi Rayeuk

6.

7.

8.

9.

Peureulak Peudawa Peureulak Barat Indra Makmur

KAWASAN ZONA PENYANGGA KOMODITI HASIL HUTAN BUKAN KAYU:

14

h gah

1.

2.

3.

4.

5.

10. Peunaron 11. Pantee Bidari

12. Serbajadi

KAWASAN SENTRA AGRIBISNIS PERKEBUNAN TERPADU: 13. Julok 14. Indra Makmur

IBUKOTA KABUPATEN IDI RAYEUK

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel : 4.2.4.4.1 Hasil Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan dan Tanaman Hasil Hutan Produksi

No A

serta Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu di Aceh Timur (2011 s/d 2015).

Rincian Komoditi

T a h u n / (ton) 2011

2012

2013

2014

2015

Tanaman Perkebunan Strategis:

1. Komoditi Sawit

105.546

105.048

112.046

119.790

200.388

2. Komoditi Karet

14.165

14.915

15.056

14.773

14.879

3. Komoditi Coklat

6.880

6.535

6.684

6.714

6.793

1. Komoditi Kelapa Dalam

5.708

6.015

6.067

6.086

6.098

2. Komoditi Pinang

1.651

1.609

1.604

1.605

1.612

3. Komoditi Kopi (Robusta)

149

125

124

125

126

4. Komoditi Pala

0,22

0,22

0,23

0,23

0,22

5. Komoditi Kapok / Randu

11

11

11

11

11

6. Komoditi Kemiri

45

45

45

45

45

7. Komoditi Lada

3,45

3,45

3,50

3,50

3,00

8. Komoditi Sagu

152

162

163

163

163

9. Komoditi Aren

21

22

22

22

22

10 Komoditi Tembakau

-

-

19

19

19

11 Komoditi Tebu

-

-

990

1.250

1.366

-

40

-

-

-

B

C

Tanaman Perkebunan Lainnya:

Hasil Hutan Bukan Kayu :

1. Komoditi Rotan

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016.

Bupati Aceh Timur dan Pimpinan dari The Sustainable Trade Infinitive (IDH) dalam rangka Penandatangan MoU Kerjasama Pembangunan Pertumbuhan Hijau di Kabupaten Aceh Timur, tahun 2016

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

153

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan, yang berbasis kawasan dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari di Kabupaten Aceh Timur, diperlukan penetapan strategi dan arah kebijakan yang menjadi konsentrasi pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut: a. Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, sebagai pelaku usaha perkebunan dan kehutanan, dalam meningkatkan pemanfaatan/ pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan secara optimal dan berkelanjutan b. Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran; Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perkebunan dan kehutanan yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, untuk menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan investasi serta kepastian berusaha. c. Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan dan kehutanan sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah. Melalui transformasi pelaku usaha ekonomi 154

MENEROPONG

perkebunan dan kehutanan, dari pelaku ekonomi sub sistem menjadi pelaku usaha ekonomi yang modern. Melalui dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan revitalisasi sarana produksi perkebunan dan kehutanan, dalam pengelolaan sumber daya komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari, yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. d. Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; Pendekatan Pro Sustainability dilakukan melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kehutanan dan perkebunan yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan, yang berbasis kawasan dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari di Kabupaten Aceh Timur. Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi dari alokasi sumber daya kehutanan dan perkebunan yang ada, sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

155

4.2.4.5 Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM, Melalui Pengembangan Usaha Manufaktur Agribisnis dan Pusat Pertumbuhan Industri Serta Peningkatan Ekspor Daerah 156

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Aceh Timur, adalah : “Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi Dan UKM, Melalui Pengembangan Usaha Manufaktur Agribisnis dan Pusat Pertumbuhan Industri Serta Peningkatan Ekspor Daerah “.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, secara garis besar terdapat 5 (lima) tujuan utama yang menjadi konsentrasi pembangunan perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur ke depan, yaitu: 1. Mengembangkan Pusat Pertumbuhan Perindustrian (Besar, Menengah, dan Kecil) di Aceh Timur, Yang Terintegrasi Dalam Koridor Pembangunan Ekonomi Daerah, Nasional, Regional dan Global.

2. Meningkatkan Kegiatan Usaha Perdagangan Domestik, Nasional, Regional dan Global, serta Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Kelancaran Arus Distribusi Barang dan Jasa Perdagangan di Aceh Timur.

3. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pertambangan, Energi dan Mineral, Untuk Kemajuan Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Timur.

4. Meningkatkan Pengembangan Investasi Bagi Para Pelaku Usaha Koperasi, dan Peningkatan Peranserta Koperasi di Aceh Timur, Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, Nasional dan Regional.

5. Meningkatkan Kemampuan Kewirausahaan

dan Produktivitas, Serta Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat, UKM dan UMKM Yang Dapat Menghasilkan Nilai Tambah (Value Added).

Sebagai indikator keberhasilan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah, akan dapat terlihat dari 2 (dua) aspek yaitu; Hasil (output) dan Dampak (impact). Hasil yang dimaksudkan adalah produktivitas bidang usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM meningkat, pendapatan masyarakat dan para usahawan dapat meningkat, serta investasi masyarakat dan swasta yang juga meningkat.

Dampak yang dimaksudkan adalah terdapat kegiatan usaha ikutan lainnya yang tumbuh subur di sekitar kawasan perindustrian, perdagangan, dan pertambangan melalui pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, UKM dan UMKM di Aceh Timur. Terbentuknya kelompok masyarakat, usahawan, koperasi, UKM dan kelembagaan usaha lainnya, serta mampu menyusun skala usaha yang berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan serta terwujudnya pembangunan ekonomi daerah, melalui pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan pusat pertumbuhan industri serta peningkatan ekspor daerah yang maju, menjadi tempat pusat belajar bagi yang lainnya.

Model pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan pusat pertumbuhan industri serta peningkatan ekspor daerah, dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dari alokasi sumber daya yang ada secara optimal. Pendekatan kawasan dapat dibangun melalui penerapan azas kebersamaan ekonomi, antar kegiatan usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, serta kelembagaan kelompok usaha manufaktur agribisnis yang dapat Perjalanan Pembangunan

2012-2017

157

GAMBAR 4.2.4.5.1 MODEL PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM MENUJU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH TIMUR

LUAR NEGERI (GLOBAL / REGIONAL)

MENGEMBANGKAN PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI YANG TERINTEGRASI DALAM KORIDOR PEMBANGUNAN EKONOMI MENINGKATKAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN PEMANFAATAN POTENSI INVESTASI BAGI PARA PERTAMBANGAN, PELAKU USAHA, ENERGI & MINERAL, KOPERASI, DAN UNTUK KEMAJUAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN PERANSERTA KOPERASI DAERAH DAN DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIVITAS SERTA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT, UKM & UMKM

HASIL- HASIL PRODUKSI INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, MINERAL, BARANG DAN JASA

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT & KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

PASAR ( MARKET )

MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DAN KELANCARAN DARI ARUS DISTRIBUSI BARANG DAN JASA PERDAGANGAN

DALAM NEGERI (LOKAL / DOMESTIK)

FAKTOR EKSTERNAL PEMBANGUNAN STRATEGIS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM

CREATED BY: TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN ACEH TIMUR ( TP2AT )

158

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

menghasilkan nilai tambah (value added); melalui pengembangan penerapan teknologi, infrastruktur dan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan ekonomi wilayah di dalam meningkatkan pengembangan kegiatan usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya, sehingga membutuhkan jangka waktu pembangunan yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan melalui pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan pusat pertumbuhan industri serta peningkatan ekspor daerah, sangatlah diperlukan adanya suatu sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kelembagaan kelompok masyarakat perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, serta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur, juga sangat perlu diperhatikan adanya daya dukung kawasan serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur dan teknologi.

Kesinambungan akan ketersediaan sumber daya tersebut, merupakan kunci keberhasilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, guna menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, yang terintegrasi dengan kelestarian lingkungan hidup, untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional bagi para pemangku kepentingan

dan pelaku usaha di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM. Model pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Gambar: 4.2.4.5.1. Merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dari arah kebijakan pembangunan daerah yang dapat dikembangkan di Aceh Timur.

Model pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam upaya pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana Gambar: 4.2.4.5.1.

Menunjukkan sebuah model pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir yang dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah. Dukungan dari instansi terkait, diantaranya: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan, dan Perguruan Tinggi, serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur.

Gambar : 4.2.4.5.2 s/d 4.2.4.5.5, merupakan Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah, di dalam mendukung keberhasilan Perjalanan Pembangunan

2012-2017

159

GAMBAR : 4.2.4.5.2

PETA ORIENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR

6 7 1

Aceh Utara

5

KAWASAN INTI PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN:

8

ener Meriah

4

3 2

Langsa

Aceh Tengah

1.

2.

3.

4.

5.

Idi Rayeuk Birem Bayeun Rantau Seulamat Banda Alam Darul Ikhsan

KAWASAN INTI PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DAN JASA: 6. Julok 7. Idi Rayeuk 8. Peurelak

Aceh Tamiang Gayo Lues IBUKOTA KABUPATEN IDI RAYEUK

160

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut. Gambar 4.2.4.5.2 s/d 4.2.4.5.5, merupakan Peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah, yang meliputi : A. Kawasan Inti Pembangunan Perindustrian, yaitu : Kecamatan Idi Rayeuk, Birem Bayeun, Rantau Selamat, Banda Alam dan Darul Ikhsan.

B. Kawasan Inti Pembangunan Perdagangan dan Jasa, yaitu : Kecamatan Julok, Idi Rayeuk dan Peureulak.

C. Kawasan Pembangunan Potensi Pertambangan, Energi dan Mineral, yaitu: Kecamatan Serbajadi, Indra Makmur, Simpang Jernih, Banda Alam, Birem Bayeun, Sungai Raya, Ranto Peureulak, Peureulak, Peunaron, Nurussalam dan Pante Bidari.

D. Kawasan Pembangunan Koperasi, meliputi : 1) Kawasan Inti Pembangunan Koperasi, yaitu : Kecamatan Madat, Pante Bidari, Idi Rayeuk, Idi Timur, Indra Makmur, Banda Alam, Peudawa, Peureulak Timur,

Peureulak, Sungai Raya, Birem Bayeun dan Peunaron.

2) Kawasan Pengembangan Pembangunan Koperasi, yaitu : Kecamatan Serbajadi, Simpang Jernih, Rantau Seulamat, Peureulak Barat, Ranto Peureulak, Julok, Nurussalam, Darul Ikhsan, Darul Falah, Idi Tunong, Simpang Ulim dan Darul Aman.

E. Kawasan Pembangunan UKM dan UMKM, meliputi : 1) Kawasan Inti Pembangunan UKM, dan UMKM, yaitu: Kecamatan Idi Rayeuk, Peunaron, Pante Bidari, Indra Makmur, Birem Bayeun, Sungai Raya, Madat, Ranto Peureulak, Peureulak, Nurussalam, Idi Timur dan Idi Tunong.

2) Kawasan Pengembangan Pembangunan UKM dan UMKM, yaitu : Kecamatan Serbajadi, Simpang Jernih, Rantau Selamat, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Peudawa, Banda Alam, Darul Ikhsan, Simpang Ulim, Darul Aman, Darul Falah, Julok.

Pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah, meliputi beberapa kegiatan bidang usaha, yaitu:Bidang Perindustrian, meliputi ; Industri Besar, Sedang dan Kecil.

1) Bidang Perdagangan, meliputi ; Kelompok Komoditi Perdagangan, yaitu : Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Perindustrian.

2) Bidang Pertambangan, dengan Jenis Bahan Perjalanan Pembangunan

2012-2017

161

GAMBAR : 4.2.4.5.3

PETA ORIENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN POTENSI PERTAMBANGAN, ENERGI DAN MINERAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR

10

Aceh Utara 11

2

8

4

Bener Meriah

7

6

KAWASAN PEMBANGUNAN POTENSI PERTAMBANGAN, ENERGI DAN MINERAL:

9

Aceh Tengah

5

1

Langsa

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Serbajadi Indra Makmur Simpang Jernih Banda Alam Birem Bayeun Sungai Raya

7. Ranto Peureulak 8. Peureulak 9. Peunaron 10. Nurussalam 11. Pante Bidari

Aceh Tamiang Gayo Lues

162

MENEROPONG

IBUKOTA KABUPATEN IDI RAYEUK

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tambang, meliputi; Emas, Besi, Timah, Minyak Bumi, dan Gas. Untuk Jenis Bahan Galian C, meliputi; Tanah Urung, Batu, Kerikil, Pasir dan Sirtu.

3) Bidang Perkoperasian.

4) Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kegiatan bidang usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur dalam periode waktu lima tahun terakhir (2011 s/d 2015), dapat terlihat pada Tabel 4.2.4.5.1.

Data kegiatan bidang usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM

di Kabupaten Aceh Timur, dalam periode waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015). Belum menunjukkan terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas yang signifikan, terhadap kemajuan pembangunan daerah untuk bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya (capital investment) yang ada secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah di Kabupaten Aceh Timur. Penetapan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke

Kunjungan Kerta Menteri BUMN RI dan Bupati Aceh Timur di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2014

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

163

GAMBAR : 4.2.4.5.4

PETA ORIENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN KOPERASI DI KABUPATEN ACEH TIMUR

1 23 21

18

24

KAWASAN INTI PEMBANGUNAN KOPERASI:

3

Aceh Utara

4 2

16

19 5

ner riah

7

20

9

22

8 10

17

6 12

15 11

Langsa

ceh ngah

13

14

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Madat Pante Bidari Idi Rayeuk Idi Timur Indra Makmur Banda Alam

7. Peudawa 8. Peureulak Timur 9. Peureulak 10. Sungai Raya 11. Birem Bayeun 12. Peunaron

KAWASAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KOPERASI: 13. Serbajadi 19. Nurussalam 14. Simpang Jernih 20. Darul Ikhsan 15. Rantau Seulamat 21. Darul Falah 16. Peureulak Barat 22. Idi Tunong 17. Rantau Peureulak 23. Simpang Ulim 18. Julok 24. Darul Aman

Aceh Tamiang Gayo Lues

164

MENEROPONG

IBUKOTA KABUPATEN IDI RAYEUK

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

depan dalam bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur, adalah sebagai berikut: a. Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat; Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, sebagai pelaku usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, dalam melakukan pemanfaatan / pengelolaan sumber daya perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM secara optimal dan berkelanjutan b. Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja; Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan mengoptimalisasi potensi perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, untuk menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan investasi serta kepastian berusaha. c. Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi; Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah. Melalui transformasi pelaku usaha ekonomi perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, dari pelaku ekonomi sub sistem menjadi pelaku usaha ekonomi yang

modern. Melalui dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan revitalisasi sarana produksi, dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah yang akan dapat berdampak langsung terhadap pen ingkatan kesejahteraan masyarakat. d. Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup; Pendekatan Pro Sustainability dilakukan melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan konservasi sumber daya perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, yang berbasis kawasan dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah di Kabupaten Aceh Timur. Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi, dari alokasi sumber daya perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

165

GAMBAR : 4.2.4.5.5

PETA ORIENTASI PEMBANGUNAN KAWASAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN ACEH TIMUR

7 21 23 10 22

24

Aceh Utara

1

3 20 4

ener eriah

18 17

12

9 16

19

6

2

ceh engah

11

8

15

5

13

Langsa

14

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KAWASAN INTI PEMBANGUNAN UKM & UMKM: Idi Reyeuk 7. Madat Peunaron 8. Ranto Peureulak Pante Bidari 9. Peureulak Indra Makmur 10. Nurussalam Birem Bayeun 11. Idi Timur Sungai Raya 12. Idi Tunong

KAWASAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN UKM & UMKM: 13. Serbajadi 19. Banda Alam 14. Simpang Jernih 20. Darul Ikhsan 15. Rantau Selamat 21. Simpang Ulim 16. Peureulak Timur 22. Darul Aman 17. Peureulak Barat 23. Darul Falah 18. Peudawa 24. Julok

Aceh Tamiang IBUKOTA KABUPATEN IDI RAYEUK

Gayo Lues

166

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel : 4.2.4.5.1 Kegiatan Bidang Usaha Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur (2011 s/d 2015) Tahun / (Jumlah Satuan) No. A

Rincian Bidang Usaha

2012

2013

2014

2015

Bidang Perindustrian : Industri Besar

2

2

3

4

4

Industri Sedang

5

4

4

4

5

1.131

1.216

1.260

1.419

1.544

-

-

-

-

-

Emas

-

-

-

-

-

Besi

-

-

-

-

-

48

64

-

-

-

3.337,18

4.449,57

5.933

4.800

*)

180.957 341.000

191.970

*)

Industri Kecil B

2011

Bidang Perdagangan : Meliputi Kelompok Komoditi : Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Perternakan, dan Perindustrian.

C

Bidang Pertambangan : Jenis Bahan Tambang, Meliputi:

Timah Minyak Bumi (Barel / Ton) Gas Bumi (MMBT/ Metrik Ton)

135.717,75

Jenis Bahan Galian C, Meliputi: Tanah Urung, Batu, Kerikil, Pasir, dan Sirtu D

E

-

-

-

Jumlah Koperasi

469

488

501

506

401

Koperasi Yang Masih Aktif

262

284

276

289

285

1.523

1.505

2.498

3.181

5.050

-

1.295

1.247

203

168

Bidang Koperasi :

Bidang UKM dan UMKM : Jumlah UKM dan UMKM UKM / UMKM Yang Terbantu Dalam Pendanaan

Ket : *) Data Belum Tersedia Sumber : Dinas Deperindag, Pertambangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

167

Pengembangan lapangan gas blok a, aceh timur

ENERGI UNTUK BANGSA

168

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.2.5 Pengembangan dan Peluang Investasi Investasi merupakan pengadaan barang modal yang digunakan untuk menghasilkan barang/jasa dalam proses produksi. Contoh membangun jaringan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pembangunan pabrik oleh pihak swasta.

Dalam meningkatkan laju pembangunan ekonomi, investasi merupakan salah satu komponen penting yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah karena memiliki multiplier efek yang besar. Semakin besar investasi yang tercipta dalam suatu perekonomiaan daerah maka akan semakin besar pula peluang pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Secara sederhana dapat dijelaskan setiap adanya investasi akan menciptakan atau membuka lapangan kerja baru yang akan diisi oleh pencari kerja, yang kemudian mereka akan mendapatkan pendapatan untuk melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Besar kecilnya investasi di satu daerah dapat dipengaruhi oleh dua aspek. Pertama, aspek ekonomi seperti suku bunga, insentif pemerintah, adanya potensi daerah terhadap ketersediaan bahan-bahan baku dan lain-lain. Kedua, aspek non ekonomi seperti kenyamanan dalam berinvestasi, hal ini sangat penting karena berkaitan dengan keamanan dan kepastian dalam berinvestasi, juga bagaimana kebijakan pemerintah menerapkan proses perizinan dalam berinvestasi.

ekonomi terus berbenah agar dapat memberikan stimulan kepada pihak swasta untuk melakukan investasi.

Melihat potensi sumber daya alam yang besar di Kabupaten Aceh Timur merupakan faktor pendukung utama untuk menarik investasi. Jika dilihat dari struktur perekonomian di Kabupaten Aceh Timur pengembangan dan potensi investasi yang dapat dilakukan adalah pada industri yang berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Harapan investasi saat ini mulai kembali muncul pada sektor pertambangan minyak dan gas di Kabupaten Aceh Timur yang kini terus tumbuh dan berkembang, dengan telah mulai beroperasinya perusahaan nasional migas yang beroperasi di Kabupaten Aceh Timur, dengan kehadiran PT. Medco E & P yang akan memulai eksplorasi pada tahun 2018.

Investasi yang terwujud pada daerah yang “sedang berkembang� seperti Kabupaten Aceh Timur umumnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Meskipun demikian pemerintah dalam mengejar pertumbuhan

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

169

4.3

170

Bidang Kesehatan

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.3.1 Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Arah kebijakan dan program pembangunan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Timur selama 5 (lima) tahun sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur terpilih. Penetapan arah kebijakan dan program pembangunan ini bertujuan untuk memudahkan penetapan indikator kinerja dan program prioritas berdasarkan bidang pembangunan Kabupaten Aceh Timur 2012-2017.

Kondisi pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Aceh Timur hingga Tahun 2015 terlihat semakin membaik. Pembangunan sarana kesehatan Puskesmas, Pustu, Polindes, dan Poskesdes, berjumlah 303 unit untuk saranan kesehatan dasar dan jejaringnya. Sebagaimana terlihat pada tabel 4.3.1.1 Tabel 4.3.1.1 Sarana Kesehatan dan Jejaringnya di Kabupaten Aceh Timur (2015) Jumlah Sarana Kesehatan Dasar & Jejaringnya

303 unit

Puskesmas

26 unit

Pustu

69 unit

Poskesdes / Polindes

208 unit

Jumlah Desa yang belum ada Sarkesdes

248 desa

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur - 2015 Gubernur Aceh Meresmikan RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

171

4.3.2 Usia Harapan Hidup (UHH) Aceh Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil hidup untuk mencapai umur pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Kegunaan UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khusunya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan yang mencakup gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Program pembangunan bidang kesehatan yang mencakup; penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, diarahkan pada peningkatan Usia Harapan Hidup masyarakat Aceh Timur.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menitikberatkan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat untuk pencapaian UHH dengan indikator pencapaian sebagai berikut : »» Menurunkan kejadian yang berpotensi menciptakan kondisi buruk pada anak-anak di Kabupaten Aceh Timur. Kejadian yang berpotensi menciptakan kondisi buruk pada anak-anak adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan anak, penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat, dan penyuluhan perilaku hidup sehat. Optimalisasi pelayanan anak dilihat dari jumlah anak umur kurang dari 1 tahun dan umur antara 1-4 tahun yang melakukan kunjungan ke Puskesmas. Makin tinggi angka kunjungan berarti makin tinggi angka pelayanan kesehatan yang diberikan.

172

MENEROPONG

»» Berkurangnya prevalensi penyakit menular di Kabupaten Aceh Timur yang dihitung dari perbandingan jumlah kasus dengan total populasi penduduk dikalikan 100 persen. »» Meningkatnya status kesehatan masyarakat dikawasan miskin. Peningkatan status kesehatan masyarakat dikawasan miskin dapat dilihat dari pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Aceh Timur. »» Meningkatnya Kapasitas Pelayanan di Puskesmas.

Peningkatan kapasitas pelayanan di Puskesmas didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur tahun 2007-2012 dapat dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan masyarakat Kabupaten Aceh Timur baik menyangkut kesehatan umum maupun kesehatan lainnya. »» Meningkatnya kegiatan penyuluhan kesehatan di balai kesehatan ibu dan anak juga posyandu.

Peningkatan kegiatan penyuluhan terus menerus dilaksanakan di Puskesmas bidang kesehatan ibu dan anak dan posyandu. Kegiatan tersebut menjadi tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRJMD) kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017.

Berdasarkan data BPS Aceh Angka Harapan Hidup tahun 2012 estimasi Kabupaten Aceh Timur 68.02 tahun, tahun 2013 angka harapan hidup 68.05, tahun 2014 angka harapan hidup 68.06,

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel 4.3.2.1 Angka Harapan Hidup Se-Provinsi Aceh 2010-2015 Kabupaten/ Kota

ACEH

Angka Harapan Hidup (Tahun) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

69.08

69.15

69.23

69.31

69.35

71.34

Simeulue

64.05

64.15

64.22

64.23

64.24

66.04

Aceh Singkil

66.71

66.76

66.85

66.91

66.94

68.78

Aceh Selatan

62.92

63.03

63.12

63.16

63.18

64.97

Aceh Tenggara

66.85

66.93

66.96

67.03

67.07

70.24

Aceh Timur

67.92

67.97

68.02

68.05

68.06

69.94

Aceh Tengah

68.22

68.27

68.30

68.35

68.38

70.24

Aceh Barat

67.16

67.21

67.25

67.30

67.33

69.16

Aceh Besar

69.34

69.38

69.41

69.44

69.46

71.33

Pidie

66.14

66.20

66.25

66.27

66.28

68.11

Bireuen

70.27

70.30

70.32

70.34

70.35

72.25

Aceh Utara

68.32

68.36

68.40

68.41

68.42

70.29

Aceh Barat Daya

63.44

63.55

63.63

63.69

63.72

65.50

Gayo Lues

64.24

64.31

64.38

64.42

64.44

66.23

Aceh Tamiang

68.57

68.61

68.65

68.66

68.67

70.54

Nagan Raya

68.17

68.24

68.26

68.28

68.29

70.16

Aceh Jaya

66.29

66.35

66.39

66.45

66.48

68.31

Bener Meriah

68.51

68.56

68.58

68.62

68.64

70.51

Pidie Jaya

69.01

69.05

69.07

69.11

69.13

71.43

Kota Banda Aceh

70.71

70.74

70.76

70.79

70.80

72.70

Kota Sabang

69.52

69.54

69.54

69.54

69.54

71.43

Kota Langsa

68.65

68.70

68.75

68.78

68.79

70.66

Kota Lhokseumawe

70.53

70.57

70.59

70.61

70.62

72.52

Kota Subulussalam

62.59

62.66

62.83

62.86

62.87

64.64

Sumber : Biro Pusat Statistik, Aceh - 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

173

pada tahun 2015 angka harapan hidup rata-rata 69,94 tahun, estimasi angka harapan hidup Kabupaten Aceh Timur terlihat meningkat setiap tahunnya, dengan begitu peningkatan derajat kesehatan Kabupaten Aceh Timur menjadi semakin baik. Data Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Aceh, dapat di lihat pada tabel 4.3.2.1.

174

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.3.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Masyarakat terutama para ibu, perlu mendapatkan lebih banyak informasi mengenai kehamilan dan persalinan, serta (dan ini sangat penting) memahaminya yang benar.

Banyak faktor yang menyebabkan begitu tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia setiap tahunnya, faktor utama yang meningkatkan AKI di kenal dengan sebutan 4 “terlalu dan 3 terlambat� yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, terlalu banyak, terlambat mencapai fasilitas, terlambat mendapat pertolongan, dan terlambat mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan.

Masyarakat terutama para ibu, perlu mendapatkan lebih banyak informasi mengenai kehamilan dan persalinan, serta (dan ini sangat penting) memahaminya yang benar. Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan dan infrastuktur yang sangat tidak merata juga perlu diperbaiki.

Saat ini banyak ibu hamil harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas yang fasilitasnya juga belum tentu lengkap, dan hal ini salah satu pemicunya utama tingginya AKI di Indonesia.

Sebuah riset telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) selama 2 tahun di Puskesmas – puskesmas terpilih. Hasilnya terjadi peningkatan jumlah kunjungan ibu hamil ke Puskesmas.

Hasil riset ini menunjukkan bahwa semakin banyak calon ibu yang memeriksa kehamilan secara rutin dan dini, semakin banyak dari mereka yang dapat melahirkan dengan persiapan matang di Puskesmas atau rumah sakit. Para calon ibu ini

secara rutin bisa mengetahui dengan pasti kondisi bayi mereka dalam kandungan, bukan hanya menerka-nerka saja. Gejala–gejala di luar normal bisa dideteksi sedini mungkin dan mendapat penanganan dengan segera.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Pada awal era 1990-an, Pemerintah Indonesia meningkatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) kepada masyarakat dengan penempatan bidan di seluruh Indonesia. Akhir tahun 1996, juga meluncurkan Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang lebih menonjolkan peran masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2000, Pemerintah mencanangkan kebijakan Making Pregnancy Safer (MPS) dengan tiga pesan kunci dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Penempatan bidan di seluruh Indonesia diharapkan mampu meningkatkan upaya pelayanan ibu dan anak. Salah satu upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

Guna menurunkan angka kematian ibu beberapa kegiatan yang perlu digiatkan, di antaranya adalah peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional kesehatan, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca-salin dan penanganan komplikasi maternal. Menurut data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, pencapaian persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Aceh mencapai 90 persen.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

175

Tabel 4.3.3.1 Data Kematian Ibu dan Bayi Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2015 Tahun

Jumlah Kematian

AKI 102/100.000 KH

AKB 23/1.000 KH

Ibu

LH

Bayi

Aceh Timur

2010

15

6979

64

215/100.000 KH

9/1.000 KH

2011

12

7545

87

159/100.000 KH

12/1.000 KH

2012

12

8290

79

145/100.000 KH

10/1.000 KH

2013

16

8226

100

195/100.000 KH

12/1.000 KH

2014

11

8294

112

133/100.000 KH

14/1.000 KH

2015

14

7915

87

166/100.000 KH

10/1.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh Timur - 2016

Hal ini menjadikan Aceh sebagai daerah urutan kedelapan di Indonesia dari sisi persalinan yang ditolong tenaga kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu yang disebabkan langsung oleh kehamilan, melahirkan dan nifas selama setahun 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana terlihat pada tabel 4.3.3.1 selama tahun 2012 – 2015 mengalami fluktuatif, pada

176

MENEROPONG

tahun 2012 angka kematian ibu 12 kasus yang berarti 145/100.000 Kelahiran Hidup (KH), di tahun 2013 angka kematian ibu kembali meningkat 16 kasus yang berarti 195/100.000 Kelahiran Hidup (KH), tahun 2014 angka kematian ibu dan mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan 11 kasus yang berarti 133/100.000 Kelahiran Hidup (KH), dan di tahun 2015 angka kematian Ibu kembali meningkat dengan 14 kasus yang berarti 166/100.000 Kelahiran Hidup (KH), dengan begitu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur khususnya Dinas Kesehatan harus lebih agresif bekerja secara

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.3.4 Angka Kematian Bayi (AKB) Masyarakat terutama para ibu, perlu mendapatkan lebih banyak informasi mengenai kehamilan dan persalinan, serta (dan ini sangat penting) memahaminya yang benar.

berkala untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Aceh Timur.

Masa kehamilan merupakan masa yang rawan kesehatan, baik kesehatan ibu yang mengandung maupun janin yang dikandungnya sehingga dalam masa kehamilan perlu dilakukan pemerisaan secara teratur. Hai ini dilakukan guna menghindari gangguan sedini mungkin dari segala sesuatu yang membahayakan terhadap kesehatan ibu dan janin dikandungnya.

Setiap tahunnya diseluruh dunia diperkirakan 4 juta bayi meninggal pada tahun pertama kehidupannya dan dua pertiga meninggal pada bulan pertama. Penyebab utama kematian pada minggu pertama kehidupan seperti adalah komplikasi kehamilan dan persalinan seperti asfiksia, sepsis, dan komplikasi berat lahir rendah.

meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian bayi (AKB) juga merupakan salah satu indikator tingkat kemiskinan di bidang kesehatan, trend AKB di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana terlihat pada tabel 4.3.3.1 selama periode 2010-2015 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 angka kematian bayi sebesar 64 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2011 angka kematian bayi meningkat sebesar 87 per 1.000 kelahiran hidup, dan menurun pada tahun 2013 angka kematian bayi sebesar 79 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 angka kematian bayi kembali meningkat sebesar 112 per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2015 angka kematian bayi kembali turun sebesar 87 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate merpakan indikator yang lazim digunakan untuk menetukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tatanan provinsi atau kabupaten. AKB merujuk pada jumlah bayi yang

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

177

4.4 Bidang Pendidikan

178

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.4.1 Pembangunan dan Pemerataan Akses Pendidikan Pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial. Pendidikan juga memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Sebagai wujud implementasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur memfokuskan pada pelaksanaan tiga bidang pembangunan yaitu : Pertama. Bidang ekonomi, kedua. Bidang Pendidikan dan ketiga. Bidang Kesehatan. Ketiga bidang ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi sebagai alat ukur untuk merefleksikan status pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Timur.

Patut disyukuri bahwa berbagai ikhtiar yang selama ini dilakukan oleh semua stake holder yaitu masyarakat, dunia usaha, para pihak dan setiap entitas pemerintahan selama ini telah mengantarkan pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Timur, terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Berbagai kemajuan tersebut, merupakan hasil kerja keras, kesunguhan, komitmen, kebersamaan dan keberpihakan Pemerintah kepada rakyat.

Tantangan di bidang penyediaan layanan pendidikan yang masih dihadapi saat ini, seperti; aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang masih belum merata. Upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur tidak terlepas dari tiga pilar pembangunan pendidikan yang terdiri dari aspek

pemerataan dan perluasan aksesibilitas, aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Pada aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, yang menjadi isu utama adalah penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rancangan Wajib Belajar 12 Tahun.

Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar.

â—Š

Tingkat SD dan MI

Bila dilihat dari table 4.4.1.1 data Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, jumlah sekolah negeri lebih banyak SD jika dibandingkan dengan MI. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar yang lebih dikenal dengan SD Inpres pada tahun 1973/1974 sampai tahun 1983/1984.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

179

Tabel 4.4.1.1 Data Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2013/2014 No. 1.

2.

3.

180

Komponen

SD

MI

SD+MI

Sekolah

278

46

324

a. Negeri

274

33

307

b. Swasta

4

13

17

c. Akreditasi A

12

7

19

d. Akreditasi B

97

14

111

e. Akreditasi C

108

20

128

Siswa Baru Tk. I

8.081

2.144

10.225

a. TK/RA

4.093

1.016

5.109

b. RT

3.988

1.128

5.116

Siswa

46.022

10.529

56.281

a. Negeri

45.460

8.790

54.250

b. Swasta

562

1.739

2.301

c. Laki-laki

24.129

5.497

29.626

d. Perempuan

21.893

5.032

26.925

e. <7 tahun

7.107

1.780

8.887

f. 7-12 tahun

38.142

8.575

46.717

g. >12 tahun

773

174

947

2.046

391

2.437

6,36

6,80

6,58

7.192

1.571

8.763

4.

Kelas

5.

Rata2 UASBN

6.

Lulusan

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

No. 7.

Komponen

680

4.403

a. Di bawah S1

2.360

341

2.701

b. S1 ke atas

1.363

339

1.702

728

149

877

2.717

485

3.202

Kepala Sekolah

278

46

324

a. Bersertifikat

236

40

276

42

6

48

Ruang Kelas

1.680

373

2.053

a. Baik

1.210

183

1.393

b. Rusak Ringan

358

115

473

c. Rusak Berat

112

75

187

Fasilitas

696

84

780

a. Perpustakaan

116

2

118

0

0

0

c. UKS

10

1

11

d. Tempat Ibadah

14

2

16

556

79

635

f. Air Bersih

-

-

-

g. Listrik

-

-

-

b. Belum bersertifikat

10.

SD+MI

3.723

d. Belum bersertifikat

9.

MI

Guru

c. Bersertifikat 8.

SD

b. Lapangan olahraga

e. Toilet

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur, 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

181

â&#x2014;&#x160;

Tingkat SMP (SMP dan MTs)

Berdasarkan data pada tabel 4.4.1.2 data Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah tahun 2013/2014, jumlah SMP dan MTs sebanyak 96 unit. Dengan rincian negeri sebanyak 74 unit dan swasta sebanyak 22 unit.

Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 1 unit telah terakreditasi A, 28 unit terakreditasi B, dan 28 unit terakreditasi C. Jumlah siswa baru tingkat I SMP dan MTs sebanyak 7.952 orang. Dengan rincian laki-laki sebanyak 4.061 dan perempuan sebanyak 3.891 orang. Jumlah siswa SMP dan MTS seluruhnya sebanyak 22.267 orang, dengan rincian negeri sebanyak 19.069 orang dan swasta sebanyak 3.198 orang. Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki sebanyak 11.076 orang dan perempuan sebanyak 11.192 orang. Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa <13 tahun sebanyak 5.468 orang (24,56 persen), 13-15 tahun sebanyak 15.800 orang (70,96 persen), dan >15 tahun sebanyak 999 orang (4,48 persen.) Jumlah kelas sebanyak 743 orang. Dan rata-rata UN SMP dan MTS adalah 6,09 orang dan lulusan SMP dan MTs sebanyak 5.698 orang. Guru yang mengajar di SMP dan MTS sebanyak 1.907 orang di antaranya yaitu sebanyak 1.586 orang (83,17 persen) memiliki kualifikasi S1 ke atas 321 orang (16,83 persen) dan memiliki kualifikasi S1 ke bawah. Guru yang telah memiliki sertifikat sebanyak 429 orang dan belum memiliki sertifikat sebanyak 1.309 orang Sedangkan kepala sekolah yang telah memiliki sertifikat sebanyak 84 orangdan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 12 orang.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 802 unit, dengan rincian 605 unit memiliki kondisi baik,129 unit dengan kondisi rusak ringan, dan 68 unit kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 743 unit.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTS terdapat fasilitas perpustakaan 182

MENEROPONG

sebesar 50 unit, lapangan olahraga sebesar 2 unit, ruang UKS sebesar 17 unit dan laboratorium sebesar 68 unit, tempat ibadah sebesar 28 unit, toilet sebesar 365 unit.

Bila dilihat dari data SMP dan MTs dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs. Jumlah SMP sebanyak 68 unit, dengan jumlah siswa sebanyak 14.051 orang dan ruang kelas sebanyak 600 unit dan ditangani oleh guru sebanyak 1.326 orang. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 46 unit, lapangan olahraga sebanyak 2 unit, ruang UKS sebanyak 15 unit, laboratorium sebanyak 65 unit, tempat ibadah sebanyak 24 unit, toilet sebanyak 303 unit..

World Development Report menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, menyerap dan menyebarluaskan pengetahuan, namun akses terhadap pendidikan tidak tersebar secara merata dan golongan miskin paling sedikit mendapat bagaian, Kasus ini dapat ditemukan di Indonesia yang pendidikannya belum merata antara masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke atas. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak warga Negara untuk memperoleh pendidikan seperti yang telah diamanatkan pada UUD 1945. Tujuan penyediaan pendidikan itu sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu equality dan equity. Equality atau kesetaraan mengandung makna persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial, seperti pengangguran, kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba. Pemerataan pendidikan di Indonesia masih merupakan masalah yang sangat rumit.

Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia terjadi pada lapisan masyarakat miskin. Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini adalah oleh faktor biaya pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Indonesia merupakan Negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup pada taraf yang belum memadai. Masyarakat menganggap bahwa banyak yang lebih penting daripada sekedar membelanjakan uang mereka untuk bersekolah. Selain itu, biaya pendidikan di Indonesia juga masih relatif mahal jika dibandingkan dengan Negara lain, meskipun biaya pendidikan dasar telah di bebaskan.

dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu memanfaatkan SDA dengan bijak sehingga dapat memajukan dan membangun perekonomian.

Untuk menuju pemerataan pendidikan yang efektif dan menyeluruh , kita perlu mengetahui beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pendidikan. Permasalahan itu antara lain mengenai keterbatasan daya tampung, kelayakan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pengajar, proses pembelajaran yang konvensional, dan keterbatasan anggaran. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah juga dilakukan dengan melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang diprioritaskan untuk wilayah perdesaan dan wilayah terpencil.

Upaya peningkatan partisipasi sekolah anak â&#x20AC;&#x201C; anak dari Keluarga Miskin antara lain adalah dengan pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi ketidakmerataan pendidikan adalah akses tempat tinggal. Masyarakat yang biasa tinggal di desa â&#x20AC;&#x201C; desa memiliki akses jalan yang sulit terhadap sarana pendidikan. Dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah tetapi sumber daya manusia (SDM) yang kurang dari kualitas pendidikannya menyebabkan SDA yang melimpah tersebut kurang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak hanya pendidikan formal saja namun pendidikan non formal pun seperti pelatihan â&#x20AC;&#x201C; pelatihan yang diselenggarakan pemerintah untuk warga miskin Wakil Bupati Aceh Timur Meninjau Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Sekolah-sekolah dalam Kabupaten Aceh Timur, tahun 2015 Perjalanan Pembangunan

2012-2017

183

Tabel 4.4.1.2 Data Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Tahun 2013/2014 No. 1.

SMP

MTs

SMP+MTs

Sekolah

68

28

96

a. Negeri

64

10

74

b. Swasta

4

18

22

c. Akreditasi A

1

0

1

d. Akreditasi B

18

10

28

e. Akreditasi C

15

13

28

Siswa Baru Tk. I

4.968

2.984

7.952

a. Laki-laki

2.554

1.507

4.061

b. Perempuan

2.414

1.477

3.891

Siswa

14.051

8.216

22.267

a. Negeri

13.674

5.395

19.069

b. Swasta

377

2.821

3.198

c. Laki-laki

7.086

3.990

11.076

d. Perempuan

6.965

4.227

11.192

e. <13 tahun

3.084

2.384

5.468

f. 13-15 tahun

10.119

5.681

15.800

g. >15 tahun

848

151

999

4.

Kelas

505

238

743

5.

Rata-rata UN

5,68

6,50

6,09

6.

Lulusan

3.598

2.100

5.698

2.

3.

184

Komponen

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

No. 7.

Komponen

SMP

Guru

581

1.907

221

100

321

1105

481

1.586

c. Bersertifikat

310

182

429

d. Belum bersertifikat

949

360

1.309

Kepala Sekolah

68

28

96

a. Bersertifikat

62

22

84

6

6

12

Ruang Kelas

600

202

802

a. Baik

468

137

605

b. Rusak Ringan

88

41

129

c. Rusak Berat

44

24

68

455

75

530

46

4

50

2

0

2

c. UKS

15

2

17

d. Laboratorium

65

3

68

e. Tempat Ibadah

24

4

28

303

62

365

g. Air Bersih

-

-

-

h. Listrik

-

-

-

b. S1 ke atas

b. Belum bersertifikat 9.

10.

SMP+MTs

1.326

a. Di bawah S1

8.

MTs

Fasilitas a. Perpustakaan b. Lapangan olahraga

f. Toilet

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

185

◊

Tingkat SMA (SMA, MA dan SMK)

Berdasarkan Tabel 4.4.1.3 APK SMA dan MA sebesar 46,86 % dengan rincian APK laki – laki sebesar 45,31 % lebih baik daripada APK Perempuan sebesar 48,35 %. APM SMA dan MA sebesar 33,50 % dengan rincian APM laki – laki sebesar 32,37 % lebih baik daripada APM perempuan sebesar 34,56 %. Rasio siswa perempuan terhadap laki – laki SMA dan MA sebesar 1,12 %, hal ini berarti lebih banyak siswa perempuan jika dibandingkan dengan siswa laki – laki. Bila dilihat perbandingan antara sekolah SMA dengan SMP maka 1 SMA terdapat 1 atau 2 SMP. Rasio siswa per sekolah SMA dan MA sebesar 258 berarti tidak padat sedangkan siswa per kelas sebesar 27 berarti tidak padat, siswa per guru sebesar 9 orang berarti seorang guru menangani siswa sebanyak 9 orang siswa, kelas per ruang kelas milik sebesar 0,92 berarti satu ruang kelas digunakan lebih dari sekali, dan kelas per guru sebesar 0,35.

Bila dibandingkan antara SMA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1 : 2 hal yang sama untuk siswa SMA dengan siswa SMK maka perbandingannya adalah 1 berbanding 2. Bila dibandingkan antara sekolah menengah umum dengan sekolah menengah kejuruan atau SMA dan MA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1 : 2, hal yang sama untuk siswa SMA dan MA dengan SMK maka perabandingannya adalah 1 berbanding 2.

Bila dilihat dari angka melanjutkan SMA dan MA sebesar 81,05 % maka AM perempuan sebesar 81,26 % lebih besar daripada AM laki – laki sebesar 80,83 %. Persentase siswa swasta SMA dan MA sebesar 10,47 % yang berarti lebih banyak siswa negeri daripada siswa swasta. Guru perempuan SMA dan MA sebesar 68,27 %, berarti lebih banyak guru perempuan daripada laki – laki. Indeks Paritas Gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SMA dan MA dan apakah sudah seimbang dengan laki – laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar 1,07.

Kegiatan Belajar pada SMA di Kabupaten Aceh Timur

186

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel 4.4.1.3 Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013/2014 No 1.

2.

3.

Indikator APK

SMA

MA

SMK

SM+MA

28,74

9,76

8,37

46,86

Laki - laki

-

-

-

45,31

Perempuan

-

-

-

48,35

APM

-

-

-

33,50

Laki - laki

-

-

-

32,37

Perempuan

-

-

-

34,56

1,24

1,37

0,62

1,12

- Perbandingan Sekolah SMA/SMK

-

-

-

1,92

- Siswa/Sekolah

272

210

258

- Siswa/Kelas

29

22

27

- Siswa/Guru

10

7

9

Rasio - Siswa Perempuan terhadap Laki-laki

- Kelas/Ruang Kelas

0,93

0,88

0,92

- Kelas/Guru

0,35

0,33

0,35

- SMA:SMK

-

-

-

0,70

- Siswa SMA:SMK

-

-

-

0,77

- SMA+MA:SMK

-

-

-

0,78

- Siswa SMA+MA:SMK

-

-

-

0,82

Angka Melanjutkan

47,82

18,08

15,15

81,05

Laki-laki

44,09

16,84

19,89

80,83

Perempuan

51,39

19,26

10,61

81,26

5.

% Siswa Swasta

5,40

33,68

0,82

10,47

6.

% Guru Perempuan

71,13

0,66

63,13

68,27

7.

Indeks Paritas Gender APK

-

-

-

1,07

APM

-

-

-

1,07

AMK

-

-

-

1,01

4.

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

187

4.4.2 Pendidikan Berbasis Nilai Islam Pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial. Pendidikan juga memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Pendidikan merupakan aspek penting dalam perkembangan suatu daerah. Begitupun pendidikan bagi masyarakat Aceh merupakan aspek vital yang turut menentukan jalannya pembangunan. Ketentuan penyelenggaraan pendidikan Aceh tertuang dalam pasal 6 Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Aceh didasarkan pada Rencana Strategis Pendidikan (Renstra). Renstra ini juga merujuk kepada (Undang Undang Pemerintahan Aceh) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendidikan Berbeda dengan pendidikan nasional yang memiliki 3 pilar dalam pendidikan yaitu 1).

Aksesbilitas, mencakup di dalamnya adalah perluasan kesempatan belajar dan pemerataan pendidikan; 2.) Peningkatan mutu dan daya saing; 3.) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik, di Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam, dibutuhkan akan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai – nilai islami. Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami (SPBNI) di daerah Syariat Islam ini menjadi pilar tambahan Dalam Qanun pendidikan 23 tahun 2002, sistem pendidikan yang dikembangkan di Aceh ialah sistem pendidikan nasional yang bersifat islami yaitu sistem pendidikan yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist, nilai – nilai sosial budaya masyarakat Aceh dan filsafat hidup bangsa 188

MENEROPONG

Indonesia. Konsep besarnya, tujuan jangka panjang penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Aceh yang termasuk SPBNI di dalamnya adalah : “Terwujudnya pendidikan Aceh yang merata untuk semua anak, berkualitas tinggi, bersifat Islami, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif dalam rangka terwujudnya masyarakat Aceh yang maju, adil, aman, damai dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam serta memiliki jati diri keacehan”.

Pendidikan yang berbasis nilai Islami di Kabupaten Aceh Timur tidak dapat dipisahkan dari sebuah lembaga pendidikan yang bernama Dayah. Dayah adalah sebutan orang Aceh terhadap Zawiyah yang berasal dari kata/bahasa Arab. Secara literal bermakna sebuah sudut yang digunakan Nabi untuk mengajar cara berdakwah pada masa awal keislaman di Medinah.

Dari tabel 4.4.2.1 dapat diketahui bahwa jumlah Dayah di Kabupaten Aceh Timur sangat banyak dengan jumlah 121 unit dan dengan jumlah santrinya mencapai 13.880 Orang.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel 4.4.2.1 Rekapitulasi Dayah Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 NO

24 KECAMATAN

1

Dayah Salafiyah memenuhi syarat yang telah terakreditasi oleh bagian Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2015 (tradisional)

2

3

Dayah Terpadu (plus sekolah yang telah terakreditasi oleh Bagian Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh Timur serta bekerjasama dengan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2015 Dayah Salafiyah Terakreditasi oleh bagian Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh Timur serta bekerjasama dengan Badan Pembinaan Pendidikan Aceh Tahun 2014 JUMLAH

Jumlah Total Dayah Dalam Jumlah Santri (Org) Kab. Aceh Timur 17

2.100

6

1.069

98

10.711

121

13.880

Sumber : Bagian Pembinaan dan Pemberdayaan Dayah Setdakab Aceh Timur, tahun 2015

Bupati Aceh Timur dan Para Ulama Meresmikan Dayah di Kabupaten Aceh Timur, tahun 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

189

4.5 Bidang Agama, Sosial dan Keistimewaan Aceh

190

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.5.1 Syari’at Islam Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah membentuk Dinas Syariat Islam pada tahun 2005 untuk melaksanakan program-program di dalam implementasi Syariat Islam.

Syari’at Islam merupakan sebuah sistem hukum Islam sebagaimana sistem hukum lainnya, yang mencakup; perdata, pidata, dagang, keluarga, peradilan dan sebagainya. Pelaksanaan dan pemberlakuan syari’at Islam Aceh, sesuai dengan adat kebiasaan yang telah ada dan berlaku serta berkembang sejak lama dari masa perjuangan melawan penjajah sampai sekarang ini. Dengan adanya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam pemahaman masyarakat muslim Aceh bahwa Syari’at Islam dan adat tidak dapat dipisahkan, yang dahulu dikenal dengan tiga keistimewaan Aceh yaitu; adat, pendidikan dan agama.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah membentuk Dinas Syariat Islam pada tahun 2005 untuk melaksanakan program implementasi Syariat Islam. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah : »» »» »» »» »» »» »» »»

Pelaksanaan Penegakan Syari’at Islam Penyediaan Kitab Bahan bacaan pendukung Kegiatan Keagamaan Pembinaan Hukum Islam Bagi Siswa/Siswi/ SLTA/MAN Penyediaan Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan Pembinaan Hukum Islam Bagi Imeum Gampong Pelaksanaan Syari’at Islam kepada Penegak Hukum Peningkatan Syiar Islam

»» »» »»

Bina Peribadatan Pemberdayaan meunasah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)

Kabupaten Aceh Timur telah menyelenggarakan kegiatan MTQ ke – 34 tingkat Kabupaten di Kecamatan Rantau Selamat pada 2016.

Pelaksanaan MTQ ke – 34 Kabupaten Aceh Timur dibuka oleh Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin H. M. Thaib. Kegiatan MTQ yang menjadi agenda rutin dua tahunan Pemkab Aceh Timur dilaksanakan secara bergilir di beberapa ibukota kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur. Adapun cabangcabang MTQ yang diperlombakan, yaitu: A. »» »» »» »» »»

Cabang Tilawah Golongan Tartil Al Quran Golongan Anak-anak Golongan Remaja Golongan Dewasa Golongan Qiraat Al-Qur’an

B. »» »» »»

Cabang Tilawah Golongan 1 Juz dan Tilawah Golongan 5 Juz dan Tilawah Golongan 10, 20 dan 30 Juz

C. »» »» »»

Cabang Tafsir Al-Qur’an Golongan Bahasa Arab Golongan Bahasa Indonesia Rujukan Utama : Al-Qur’an dan tafsirnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI dan rujukan penunjang adalah kitabkitab / buku-buku tafsir yang masyhur

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

191

D. Cabang Fahm Al-Qur’an. »» Materi soal adalah kurikulum Tsanawiyah dan Aliyah serta berorientasi kepada pemahaman Al-Qur’an E. Cabang Syarh Al-Qur’an F. Cabang Khath Al-Qur’an G. Cabang Khath Al-Qur’an Pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXXII tahun 2015 tingkat Provinsi Aceh di Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Timur

192

berada pada peringakt 6 (Enam). menurunkan sebanyak 13 pesertanya di 6 cabang berbeda yaitu meliputi cabang Tartil Putri, Tilawah dewasa dan anak-anak. Hifzhil Qur’an, Tafsir Qur’an Bahasa Indonesia, Syarhil Qur’an dan Khattil Qur’an.

Insya Allah pada pelaksanaan MTQ ke XXXIII tahun 2017 tingkat Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur telah ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ke XXXIII pada tahun 2017.

Rangkaian Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-XXXIV Tingkat Kabupaten di Kecamatan Rantau Selamat - Aceh Timur, Tahun 2016

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

193

4.5.2 Kebudayaan Aceh Kebudayaaan Aceh Timur terdiri dari perkauman besar yaitu Perkauman Aceh, Melayu dan Gayo, maka tidak mengherankan kalau daerah Aceh Timur mempunyai kebudayaan yang beragam dan mempunyai ciri khas tersendiri, karena masing-masing perkauman mempunyai spesifik dalam menampilkan kebudayan dan adat istiadat seperti Adat Perkawinan, Tarian, Ragam hias arsitektur dan Upacara Adat lainnya.

Dalam upaya membangkitkan seni budaya daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Aceh Timur (PKAT) yang ke-I, yang dipusatkan di komplek perkantoran Pemkab setempat, acara dimaksud dilaksanakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur ke-59, Senin 23 November 2015.

“Berbagai kegiatan seni dan budaya khas kecamatan ditampilkan secara bergilir di panggung utama, dan dihadiri oleh seluruh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Aceh Timur yang dapat mengunjungi lokasi PKAT yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-59 Kabupaten Aceh Timur.

194

MENEROPONG

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, Unsur Forkopimda Aceh Timur, Para Pimpinan Lembaga dan Instansi Pemerintahan Aceh Timur, Alim Ulama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat, Para Camat, Mukim, dan Keuchik, dan sejumlah awak media. Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah sekaligus membuka acara tersebut. Pekan Kebudayaan Aceh Timur (PKAT) nantinya akan diselenggarakan, sebagai even tahunan dalam rangka melestarikan adat dan kebudayaan Aceh umumnya dan Aceh Timur khususnya.

Seni Tari Budaya Aceh

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Rangkaian Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh Timur (PKAT) Ke I, Memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur Ke - 59, Tahun 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

195

4.5.3 Kesejahteraan Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.

Kondisi pembangunan kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2015 dari beberapa indikator pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi sebagai berikut: Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.

Angka Melek Huruf Penduduk Kabupen Aceh Timur sejak tahun 2011 terus mengalami kenaikan, artinya secara persentase terus terjadi peningkatan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang mampu membaca (melekhuruf). Persentase penduduk melek huruf tahun 2011 sebesar 98,25 persen dan terus meningkat hingga 98,68 persen pada tahun 2014, Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Timur dan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.5.3.1 di Bawah ini : Tabel 4.5.3.1 Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Timur dan Provinsi Aceh Tahun 2011 â&#x20AC;&#x201C; 2014 Tahun

Kab. Aceh Timur (%)

Prov. Aceh (%)

2011

98,25

96,11

2012

98,27

97,54

2013

98,33

97,85

2014

98,68

98,25

Angka Partsipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu (SD, SMP, SMA, dan PT) terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.

APK untuk masing-masing jenjang di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Nilai APK yang melebihi 100 persen pada jenjang pendidikan SD dapat mengindikasikan bahwa terdapat penduduk yang berada di luar kelompok usia 7-12 tahun namun masih duduk di jenjang SD. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka yang menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejalan dengan APK, APM masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2013.

Selain itu, APM jenjang pendidikan SD di tahun 2014 sebesar 98,72 persen atau mendekati angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk umur 7-12 tahun di Kabupaten Aceh Timur padatahun 2014 sedang menduduki jenjang pendidikan SD atau sederajat.

Sumber : BPS Aceh, Kab. Aceh Timur, 2015

196

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Bupati Aceh Timur dan Kepala Dinas Pendidikan Meninjau Pelaksanaan Ujian Nasioan (UN) SMU di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2014 Grafik 4.5.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Aceh Timur, 2013-2014 111,23

Grafik 4.5.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Aceh Timur, 2013-2014

111,88 91,87

93,36

98,72

98,61

84,63

63,97

85,06

59,85

58,23 15,14

SD

SMP

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Timur, 2015

SMA

60,29

17,99 SD

PT 2013

SMP

SMA

2014 Perjalanan Pembangunan

2012-2017

197

4.5.4 Kepemudaan, Olah Raga dan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur, tahun 2014 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Aceh (PORA) ke XII dan merupakan sebuah daerah kabupaten induk yang mengalami pemekaran daerah dan saat ini sedang giat-giatnya membangun segala aspek bidang kehidupan termasuk bidang olahraga.

Pekan Olahraga Aceh (PORA) Ke-XII Tahun 2014 telah mempertandingkan 24 cabang olahraga dan memperebutkan 1.240 medali, terbagi atas medali emas 360 keping, medali perak 360 keping dan medali perunggu 520 keping.

Penyelenggaraan pertandingan/perlombaan cabang-cabang olahraga telah didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana baik fasilitas olahraga maupun penunjangnya.

Pelantikan Pengurus KONI Aceh Timur oleh Wakil Gubernur Aceh, Tahun 2016

198

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

199

Kabupaten Aceh Timur mempunyai berbagai objek wisata yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan keberadaannya. Secara garis besar objek wisata yang ada terdiri dari objek wisata budaya dan sejarah, objek wisata alam dan objek wisata pantai.

1. Air Terjun Terujak Objek Wisata Air Terjun Terujak merupakan tempat wisata yang berudara sejuk, serta mempunyai pemandangan hutan alam yang indah. Air Terjun Terujak berada di Desa Terujak, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, untuk menuju lokasi bisa Menggunakan kendaraan mobil ataupun sepeda motor, dilokasi wisata ini selain air terjun yg indah, terdapat juga tempat pemandian air panas yang bersumber dari belerang dilereng gunung, dan juga terdapat tempat pemandian air dingin.

Gambar 4.15. Kolam Pemandian Air Panas Terujak Lokop Pantai Sungai Waih Porak Lokop Selain menikmati sumber air panas kita juga dapat bersantai menikmati wisata pantai sungai lokop yang cukup luas dengan hamparan bebatuan disepanjang sungai lokop yang airnya mengalir jernih dan sangat dingin, 200

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

disekelilingnya terdapat pemandangan pegunungan yang tinggi dan berkabut, kita bisa mengabadikannya sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah bersahabat dengan alam.

2. Pantai Kuala Parek Terletak di Kecamatan Rantau Selamat terdapat sebuah objek wisata pantai yang mempesona yaitu pantai Kuala Parek. Pantai ini terletak +sekitar 12 Km dari Ibukota Kecamatan atau lebih kurang 27 Km dari Kota Langsa, untuk menuju ke lokasi wisata ini dapat ditempuh dengan mempergunakan mobil dan dilanjutkan dengan menggunakan boat. Pantai ini merupakan wisata bahari yang memiliki pasir putih yang indah dan menawan.

3. Pantai Kuala Beukah Pantai Kuala Beukah terletak 10 Km dari Peureulak atau 59 Km dari Kota Langsa dan dapat dicapai dengan menggunakan minibus atau mobil pribadi. Pantai ini cukup panjang dan luas dengan air yang bersih. Pada hari-hari libur pantai ini sering dikunjungi masyarakat Aceh Timur untuk piknik. Para pengunjung dapat berenang, memancing dan berbagai kegiatan pantai lainnya. Angin yang menghembus pelan dengan ombak Selat Malaka yang beralun lembut membuat pantai ini begitu mempesona.

oleh

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

201

4. Air Terjun Atu Kapur Seujuk Selain menikmati sumber air panas kita juga dapat bersantai menikmati wisata pantai sungai lokop yang cukup luas dengan hamparan bebatuan disepanjang sungai lokop yang airnya mengalir.

5. Air Terjun Paya Bili Terletak di Kecamatan Birem Bayeun sekitar 12 Km dari ibu kota kecamatan terdapat sebuah air terjun dengan ketinggian 15 meter dan memilik waduk alam seluas 20 x 50 m Sarana alam yang dapat dilalui kenderaan belum mencapai lokasi, maka pengunjung harus menyusuri jalan setapak sekitar 3 Km lagi untuk menuju lokasi objek wisata ini. Alam sekitarnya masih asli dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk menikmati yang merupakan wisata alam.

6. Kerajaan Islam Peureulak Kerajaan Islam Peureulak merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Kerajaan ini didirikan pada tahun 840 M dengan raja pertama Sultan Alaidin Sayed Maulana Abdul Aziz Syah (840-864 M) sisa-sisa peninggalannya yang masih

202

MENEROPONG

dapat ditemukan sekarang adalah Makam Sultan Sayed Maulana Abdul Aziz Syah dan Istrinya serta makam Said Machdum Alaidin Malek Abdullah.

Bekas kerajaan Islam Peureulak ini terletak 6 Km dari Kota Peureulak dan dapat dicapai dengan minibus, mobil dan transportasi lainnya.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

7. Pantai Pusong Kuala Idi Objek wisata ini juga terletak di Kecamatan Idi Rayeuk dengan jarak sekitar 63 Km dari ibukota Langsa dan 1 Km dari ibukota Kecamatan. Untuk menuju ke lokasi ini dapat ditempuh dengan menggunakan kenderaan roda empat dan roda dua 8. Pantai Keutapang Mameh Merupakan objek wisata bahari yang terletak di Kecamatan Idi Rayeuk, sekitar 63 Km dari ibukota Langsa dan 1 Km dari ibukota Kecamatan. Untuk menuju kelokasi wisata tersebut dapat digunakan dengan kenderaan roda empat dan roda dua.

9. Pantai Matang Ulim Idi Cut Pantai Matang Ulim Idi Cut terletak 2,5 Km dari ibukota Kecamatan Idi Rayeuk atau 75 Km dari Kota Langsa dan dapat ditempuh dengan berbagai jenis kenderaan, pantai ini panjangnya 1,5 Km dengan lebar pantai yang cukup luas. Sepanjang pantai ditumbuhi pohon cemara laut yang rindang dan memberikan kenyamanan jika panas siang hari.

Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi disela-sela pepohonan dan riak gelombang Selat Malaka yang tiada hentinya menghempas pantai membuat pantai ini begitu mempesona terutama bila hari panas. Pengunjung biasanya betah berada dipantai ini sampai sore hari.

10. Pantai Wisata Kuala Peudawa Pantai Kuala Peudawa merupakan wisata pantai terletak di Kecamatan Peudawa, jaraknya sekitar 58 Km dari Ibukota Langsa, dan 6 Km dari Kecamatan Idi Rayeuk dan 1,5 Km dari Kecamatan Peudawa.

Sepanjang pantai ditumbuhi dengan pohon kelapa yang menjulang tinggi, untuk mencapai objek wisata dapat ditempuh dengan kenderaan roda empat.

11. Pantai Wisata Matang Rayeuk Seuneubok Meuku Merupakan wisata pantai yang terletak di Kecamatan Idi Rayeuk. berjarak 59Â Km dari ibikota Kecamatan. Untuk mencapai objek wisata ini dapat ditempuh dengan menggunakan kenderaan roda dua dan roda empat.

12. Pantai Alur Dua Muka Objek wisata yang berlokasi di Kecamatan Idi Rayeuk, berjarak sekitar 65 Km dari kota Langsa dan 2 Km dari Kecamatan. Objek wisata ini cukup indah dan memiliki suasana alam yang alami. Untuk menuju ke lokasi wisata ini dapat ditempuh dengan mempergunakan kenderaan roda empat dan roda dua 13. Pantai Kuala Geulumpang Merupakan objek wisata Bahari dengan panorama pantai yang indah menawan dengan pasir putih bersih yang membentang sepanjang pantai. Objek wista ini terletak di Kecamatan Julok yang berjarak 5 Km dari ibukota Kecamatan dari kota Langsa berjarak 80 Km. Untuk menuju ke lokasi wisata dapat dilalui kenderaan roda empat dan roda dua 14. Pantai Kuala Simpang Ulim Kecamatan Simpang Ulim terdapat objek wisata Kuala Simpang Ulim sekitar 100 Km dari kota Langsa dan jarak 8 Km dari ibukota kecamatan. Objek wisata ini sangat menarik untuk dinikmati pulau kecil yang terletak ditengahtengah Kuala merupakan objek wisata bahari.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

203

Karnaval pada Pekan Kebudayaan Aceh Timur, Tahun 2015

The Royal Idi Hotel di Kabupaten Aceh Timur, tahun 2016 204

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

4.5.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan manusia menjadi salah satu unsur penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah karena sejatinya pembangunan senantiasa melibatkan manusia, baik sebagai subjek maupun objeknya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang telah disepakati mampu menggambarkan capaian pembangunan manusia.

Dalam IPM tergambar pembangunan manusia yang meliputi dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (digambarkan oleh Angka Harapan Hidup), Pengetahuan (digambarkan oleh Harapan Lama Sekolah dan Rata – rata Lama Sekolah), serta Standar Hidup Layak (digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan). Dalam skala Provinsi Aceh, capaian IPM Kabupaten Aceh Timur masih perlu ditingkatkan karena dari 23 kabupaten/ kota yang ada, Kabupaten Aceh Timur berada pada urutan ke-18 dengan nilai IPM sebesar 63,57. Meski secara urutan tidak mengalami perubahan, namun jika dilihat masing – masing komponen, dari tahun 2010 – 2014 terus mengalami kenaikan. Artinya, secara perlahan terjadi peningkatan derajat hidup manusia di Kabupaten Aceh Timur, meski kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kualitas pembangunan

manusia suatu wilayah pada suatu kurun waktu tertentu. Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga dimensi pembangunan manusia, yakni Angka Harapan Hidup (AHH) yang mengukur peluang hidup, Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Pengeluaran Riil Per Kapita guna mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup Riil. Dari ketiga komponen tersebut yang paling signifikan mempengaruhi IPM adalah pengeluaran per kapita riil, diikuti rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan Usia Harapan Hidup.

Indeks komposit yang dihitung sebagai ratarata untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. Adapun perbandingan perkembangan IPM Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.5.5.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Timur 2010-2014 Komponen IPM

2010

2011

2012

2013

2014

AHH

67,92

67,97

68,02

68,05

68,06

HLS

11,54

11,61

11,69

11,76

11,83

RLS

7,04

7,09

7,13

7,28

7,38

PKD

6.613,80

6.897,19

7.177,60

7.219,48

7.287,73

IPM

61,75

62,35

62,93

63,27

63,57

18

18

18

18

18

Rangking IPM se-Aceh Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Timur, Tahun 2015

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

205

4.6 Bidang Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Apatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016

206

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan dekonsentrasi.

pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/ Walikota bertanggung jawab kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional.

Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRA/DPRK oleh perangkat daerah. dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Demikian Juga urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala

Penyerahan SK K2 CPNS Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2014

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

207

4.6.1 Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjadi perhatian yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Peran penting pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan guna melaksanakan berbagai strategi dan fungsi menyelenggarakan pelayanan berkualitas, yang dapat dilihat dari berbagai indikator diantaranya; kecepatan, kemudahan, keadilan, kepastian hukum, transparan, aman, biaya yang wajar, dan akuntabel kepada masyarakat.

Adapun strategi penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui berbagai kebijakan daerah dengan cerminan dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyedia layanan publik merupakan kewajiban pemerintah yang merupakan wadah untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam hal ini diharapkan adanya upaya peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai layanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, dimana pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kependudukan dan pencatatan sipil, perizinan, utilitas, dan lainya.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan utamanya dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. Langkah lain yang dilakukan adalah pengembangan tenaga kesehatan dalam perbaikan gizi, peningkatan status kesehatan masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan, dan peningkatan pemanfaatan obat.

208

MENEROPONG

Rendahnya pendidikan juga merupakan faktor yang menyebabkan kemiskinan, selain dari faktor rendahnya kesehatan masyarakat. Pendidikan dasar yang diselenggarakan di Indonesia yakni wajib belajar sembilan tahun dalam rangka meningkatkan mutu masyarakat indonesia agar dapat berkehidupan yang layak. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat patut untuk pemerintah utamakan, mengingat pendidikan merupakan investasi yang amat besar bagi generasi penerus bangsa. Dengan tingginya kualitas pendidikan maka negara ini dapat melakukan suatu perubahan kearah yang lebih baik Kesehatan merupakan hal terpenting yang menjadi perhatian pemerintah mengingat kesehatan merupakan faktor yang juga bisa menyebabkan kemiskinan. Apabila kesehatan masyarakat tidak terjaga dengan baik maka akan terjadi rendahnya produktivitas kemudian akan menyebabkan rendahnya pendapatan dan tidak adanya kemampuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. maka dari itu kesehatan adalah kebutuhan dasar yang wajib diperhatikan oleh pemerintah.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Tabel 4.6.1.1 Jumlah Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 No

Nama Pelayanan

Jumlah

1

Pelayanan KB

37.237

2

Pelayanan imunisasi DPT 1 + HB 1

6.164

3

Pelayanan imunisasi DPT 3 + HB 3

5.513

4

Pelayanan imunisasi Campak

5.708

5

Pelayanan imunisasi BCG

7.075

6

Pelayanan imunisasi Polio

6.406

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur - 2015

Jumlah pasangan usia subur penduduk Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2014 adalah 72.842 sedangkan yang menjadi peserta KB aktif adalah 37.237. berarti tngkat pelayanan KB di Kabupaten Aceh Timur mencapai 51,12% . sedangkan pelayanan imunisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dari data diatas terlihat jumlah pelayanan imunisasi yang paling sedikit pada tahun 2014 untuk pelayanan imunisasi DPT 3 + HB 3 mencapai 5.513, sementara jumlah pelayanan imunisasi yang paling banyak pada tahun 2014 untuk pelayanan imunisasi BCG mencapai 7.075.

Adapun faktor yang mempengaruhi strategi pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu : faktor internal, meliputi kemauan aparatur di Kabupaten Aceh Timur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada bidang kependudukan; dalam merealisasikan pentingnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan yang bekerja di institusi kesehatan, dalam hal ini merupakan jejaring kerja dalam layanan kesehatan tempat ibu melahirkan sangat dibutuhkan pelayanan publik bidang kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran bagi bayi yang lahir.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang

Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan adalah: rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sedangkan berdasarkan UndangUndang Nomor 24 TAHUN 2013 Administrasi kependudukan yang meliputi: 1). Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan; 2). Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap; 3). Masa berlaku KTP Elektronik yang semula 5 (Lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP Elektronik, antara perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan; 4). Pencetakan dokumen atau personalisasi KTP Elektronik yang selama ini dilaksanakan tepusat diJakarta, pada tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perjalanan Pembangunan

2012-2017

209

Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat pasal 8 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 5). Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk penerbitan KTP Elektronik, dirubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen Kependudukan (KK dan KTP Elektronik, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, sepanjang diurus tepat waktu, sesuai dengan Undang-Uundang Nomor 24 Tahun 2013; 6). Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya di singkat KTP-el selanjutnya dilengkapi dengan cip yang menjadi indentitas penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7). Dalam KTP Elektronik rusak atau hilang pemilik wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah (Geuchik) paling lambat 14 hari dan melengkapi: surat kehilangan dari Polsek setempat, surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang;

8). Setiap orang yang memerintahkan, memfasilitasi, memanipulasi data kependudukan, atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pasal 77 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 75,000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelayanan pengurusan akte kelahiran terus membaik, pada tahun 2012 jumlah pelayanan 3.026 menjadi 11.324 pada tahun 2013 berarti adanya kenaikan sebesar 8.298, sementara di tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 5.098. Untuk pelayanan pengurusan KTP juga mengalami peningkatan, yaitu dari 276.207 pada tahun 2012 menjadi 292.590 pada tahun 2014.

Pelayanan di bidang mobilitas penduduk pada pengurusan surat pindah masuk juga mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun 2013 ke tahun 2013, yaitu sebesar 2.168. Dari tahun 2013 ke tahun 2014 juga terjadi kenaikan tetapi tidak begitu besar yaitu 403. Sedangkan pelayanan di bidang mobilitas penduduk pada pengurusan surat pindah keluar naik dari tahun 2012 ke tahun 2013, tetapi turun pada tahun 214.

Dalam pelaksanaan pelayanan ini maka seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten aceh Timur Khususnya Aparatur di Kecamatan diberi dukungan

Tabel 4.6.1.2 Jumlah Pelayanan Publik di DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2014 No

Nama Pelayanan

1

Pengurusan akte kelahiran

2

Pengurusan KTP

3 4

Tahun 2012

2013

2014

3.026

11.324

16.422

276.207

283.714

292.590

Pengurusan surat pindah masuk

875

3.043

3.446

Pengurusan surat pindah keluar

1.948

3.954

2.988

Sumber: DISDUKCAPIL Kab. Aceh Timur - 2015

210

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

spirit dan motivasi agar secara sungguh-sungguh melaksanakan pelayanan sebaik dan semudah mungkin kepada masyarakat tanpa diskriminasi.

Dalam hal ini pemerintah juga berusaha mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang juga merupakan bagian dari strategi Pemerintah dan model manajemen pelayanan terbaru dalam menyelenggarakan publik yang berkualitas.

Untuk menyikapi perkembangan pelayanan publik tersebut dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang telah mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur membentuk satu unit kerja pada tahun 2010 dengan menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.

Kebijkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tersebut merupakan salah satu strategi dalam hal penataan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan pemerintah.

salah satu dasar agenda utama pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Oleh karena itu pemerintah menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan peningkatan kapasitas dan fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Aceh Timur sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan transportasi terus dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Berbagai permasalahan masih terjadi dalam pembangunan sektor transportasi.

Tingkat keselamatan dan

Pembangunan Infrastruktur merupakan

Perekaman E-KTP Penduduk Aceh Timur, Tahun 2015 Perjalanan Pembangunan

2012-2017

211

Penyerahan Hand Tractor Oleh Wabup Aceh Timur Kepada Petani, Tahun 2015 keamanan pelayanan transportasi yang masih rendah. Kondisi ini ditandai dengan masih tingginya tingkat kecelakaan transportasi, terutama angkutan jalan. Secara umum fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi belum memenuhi persyaratan kebutuhan. Keselamatan transportasi darat masih perlu mendapatkan perhatian.

Kepedulian dan tingkat disiplin masyarakat, petugas, dan penyelenggara juga berperan dalam upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan keamanan transportasi.

Aksesibilitas terhadap pelayanan transportasi bagi beberapa golongan masyarakat masih terbatas. Kondisi ini terjadi akibat jumlah sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai di wilayah terpaencil, pedalaman, dan perbatasan.

Keterbatasan akses transportasi juga terjadi di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Hal ini mengakibatkan terjadi kesenjangan antar wilayah dan antar golongan masyarakat, pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan tidak dapat optimal, serta dapat mengganggu upaya pemberian bantuan dalam penanganan bencana di berbagai wilayah.

212

MENEROPONG

Era globalisasi saat ini, menuntut organisasi perusahaan dan organisasi publik untuk senantiasa meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat telah mendorong setiap organisasi perusahaan dan organisasi publik untuk menghasilkan produk atau inovasi layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan dari produk layanan organisasi tersebut. Banyak cara yang telah dilakukan organisasi perusahaan dan organisasi publik dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, diantaranya adalah dengan memberikan kesan atau citra yang baik dalam hal produk dan jasa maupun pelayanan kepada konsumen.

Mengingat besarnya peranan inovasi bagi setiap organisasi publik dan swasta dalam era global, membawa dampak dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi meningkatnya kualitas pelayanan. Salah satu perusahaan atau BUMN yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik,

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

yaitu: PT. PLN bertugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang kebutuhannya terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik sebagai akibat dari peningkatan kualitas kesejahteraan dan perkembangan industrialisasi.

Melihat dari fungsi listrik tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga listrik berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern, untuk keperluan rumah tangga, industri, perkantoran, usaha dan sebagainya. Tingkat ketergantungan pada energi listrik sebanding dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang berhubungan erat dengan pengentasan kemisikinan yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang baik. Ketiga dampak tesebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

213

4.6.2 Good Governance dan Clean Government Governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pegelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.

Penyelenggaraan Pemerintahan (governing) dalam konteks tersebut diatas dapat diartikan sebagai proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.

Paradigma kepemerintahan (governance) adalah: paradigma yang menekankan bagaimana pemerintah berinteraksi secara kondusif dalam kesetaraan dan keseimbangan peranan dengan sektor swasta dan masyarakat madani dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk berkolaborasi memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri.

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, tahun 2015

Konsepsi kepemerintahan yang baik atau good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan pronsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

214

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

215

4.7

Pembangunan Kecamatan dan Gampong, Menuju Gampong yang Mandiri, Maju dan Masyarakat yang Sejahtera Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati termasuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kantor Kepala Desa (Gampong) di Kabupaten Aceh Timur, tahun 2015

216

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa perubahan signifikan yang menyangkut status, fungsi dan peran kecamatan, saat ini kecamatan bukan lagi sebagai perangkat kewilayahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, namun menjadi perangkat daerah otonom. Itu sebabnya dalam pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur bahwa Camat menerima pelimpahan sebagaian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota, ini berarti bahwa kecamatan berfungsi atau berperan menjalankan sebagian kewenangan desentralisasi.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang di pimpin oleh seorang camat. Di Kabupaten Aceh Timur terdapat 24 kecamatan yang dapat di lihat dalam tabel 4.7.2 ; Di Kabupaten Aceh Timur mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan dan adat di bawah kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman.

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat dan istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariâ&#x20AC;&#x2122;at Islam.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud di atas mukim mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di mukim. b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di mukim; c.

Peningkatan kualitas pelaksanaan Syariâ&#x20AC;&#x2122;at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama dikemukiman;

d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidanag pendidikan, peradatan, sosial, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiaban masyarakat di kemukiman; e. Penyelesaian persengketaan adat di kemukinan; dan f.

Pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Data Alam (SDA) di kemukiman.

Pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak, mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan bagian dari proses pembangunan yang mencakup usaha-usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

217

Tabel 4.7.1 Kecamatan dan ibukota Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur

218

No

Kecamatan

Ibukota Kecamatn

1

Darul Aman

Idi Cut

2

Julok

Kuta Binjei

3

Idi Reyeuk

Idi Rayeuk

4

Birem Banyeun

Birem Rayeuk

5

Serba Jadi

Lokop

6

Nurussalam

Bagok

7

Peureulak

Peureulak

8

Rantau Selamat

Bayeun

9

Simpang Ulim

Simpang Ulim

10

Ranto Peureulak

Rantau Panjang

11

Pantee Bidari

Lhok Nibong

12

Madat

Madat

13

Indra Makmu

Alue Ie Mirah

14

Idi Tunong

Buket Teukuh

15

Banda Alam

Panton Rayeuk M

16

Peudawa

Seuneumbok Peunteut

17

Peureulak timur

Alue Tho

18

Peureulak Barat

Beusa Seubrang

19

Sungai Raya

Labuhan Keude

20

Simpang Jernih

Simpang Jernih

21

Darul Ihsan

Blang Aroen

22

Darul Falah

Ulee Gaja

23

Idi Timur

Seuneubok Timu

24

Peunaron

Arul Pinang

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh kepala desa yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dari penjelasan Undang-undang tersebut dapat di artikan bahwa pemerintah desa atau dalam Kabupaten Aceh Timur disebut Pemerintah Gampong berhak mengatur semua urusan pemerintahanan sendiri.

Dengan di keluarkan undang-undang tersebut jelas bahwa pemerintah desa dalam hal Pembangunan Gampong memerlukan pemantauan oleh semua pihak baik pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah.

Sejalan dengan konsepsi pembangunan yang telah digariskan bahwa pembangunan Gampong dan masyarakat Gampong diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan Gampong (swadaya dan Gampong swakarsa menuju Gampong swasembada) Kemampuan masyarakat Gampong untuk berproduksi dan memasarkan basil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana dan daya bagi peningkatan

TIPOLOGI DESA

pendapatan dan taraf hidupnya. Bertolak dari amanat di atas lazimnya pembangunan perdesaan memang harus diletakkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi suatu Gampong menuju Gampong mandiri adalah potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi pembeli (pasar) serta kelembagaan dan budaya lokalnya. Konsep Gampong mandiri adalah pola pengembangan pedesaan  berbasis konsep terintegrasi mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan (supporting system). Pengembangan yang akan dilakukan pada Gampong mandiri adalah : a). Pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di Gampong; b). Pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di Gampong; c). Pengembangan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat Gampong; serta d). Pengembangan jejaring dan kemitraan.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

DESA TERTINGGAL

DESA BERKEMBANG

Desa yang belum terpenuhi SPM Desa pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Desa yang sudah terpenuhi SPM Desa Desa pada semua aspek tetapi pengelolaannya belum menunjukkan keberlanjutan.

DESA MANDIRI

Desa Mandiri adalah desa yang terpenuhi SPMDesa yang mencakup beberapa aspek, yaitu : kebutuhan social dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan219 Perjalanan Pembangunan desa, serta kelembagaan desa yang berkelanjutan.

2012-2017

Tabel 4.7.2 Jumlah Mukim Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur No

Kecamatan

Mukim

1

Darul Aman

4

2

Julok

4

3

Idi Rayeuk

3

4

Birem Bayeun

3

5

Serba Jadi

3

6

Nurussalam

4

7

Peureulak

3

8

Rantau Selamat

2

9

Simpang Ulim

3

10

Rantau Peureulak

3

11

Pantee Bidari

3

12

Madat

3

13

Indra makmu

1

14

Idi Tunong

3

15

Banda Alam

1

16

Peudawa

1

17

Peureulak Timur

2

18

Peureulak Barat

2

19

Sungai Raya

1

20

Simpang Jernih

1

21

Darul Ihsan

2

22

Darul Falah

1

23

Idi Timur

2

24

Peunaron

1 Jumlah

59

Sumber : Pusat Badan Statistik, Aceh Timur 2015

220

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Gampong sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhanya menpunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik, maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan saranaprasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan ekonomi Gampong menuju kemandirian Gampong. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk menunjang segala sektor di masyarakat, Kabupaten Aceh Timur yang memiliki 513 Gampong dan tersebar di 24 Kecamatan.

Gampong mempunyai kewenangan : 1.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturanya kepada Gampong, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten 4. Urusan pemerintah lainya yang diserahkan kepada Gampong.

Gampong yang akan menuju Gampong mandiri harus memperhatikan beberapa hal dibawah ini : a. Mempunyai potensi sumber daya alam. b. Mempunyai potensi sumber daya manusia.

c.

Mempunyai potensi prasarana dan sarana yang memadai dan tersedia.

d. Mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi Gampong. e. Mampu memenuhi kebutuhan di dalam Gampong dan sebagian yang dapat dijual keluar Gampong. f.

Terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi Gampong.

g. Tingkat kemiskinan penduduk Gampong di bawah rata-rata. h. Besarnya tingkat pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi. i.

Banyaknya jumlah dan jenis kelembagaan.

j.

Adanya tokoh penggerak / inovator dan eligimatizer yang memiliki peranan besar dalam masyarakat, dan

k. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Sehubungan dengan Pembangunan Kecamatan dan Gampong Menuju Gampong yang mandiri, Maju dan Masyarakat yang sejahtera Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan beberapa Peraturan-peraturan diantaranya ialah : 1.

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Gampong.

2. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

221

Gampong dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban.

3. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2015.

4. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati AcehTimur Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban.

5. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Tahun Anggaran 2015.

6. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2015.

7. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong.

8. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Camat.

9. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Daftar Wewenang Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan 222

MENEROPONG

Kewenangan Gampong Local Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Timur.

10. Peraturan Bupati Aceh Timur nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dan Perubahan APBG. 11. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong.

12. Peraturan Buapti Aceh Timur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tuha Peut Gampong, Imuem Gampong, Imeum Mesjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid.

13. Peraturan Bupati Aceh Timur nomor 5 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Perangkat Gampong.

14. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong.

15. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong 16. SK Bupati Aceh Timur Nomor 410/218.A/2016 Tentang Penetapan Tipe Gampong untuk Masing-masing Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur.

Pemerintah Gampong diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan Pedesaan dan kecamatan yang dilaksanakan harus

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aprisiasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Gampong (ADG). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi Gampong diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Gampong (ADG).

Maksud pemberian Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Gampong yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotongroyong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Gampong di Kabupaten Aceh Timur masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Gampong yang diperoleh Gampong. Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana Gampong dijumpai juga pada Kemampuan pengelola alokasi dana Gampong baik dari unsur pemerintah Gampong maupun lembaga kemasyarakat di Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Permasalahan lainnya adalah masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Gampong yang dibiayai dari Alokasi Dana Gampong (ADG) juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADG dengan masyarakat.

Tabel 4.7.3 Bantuan Keuangan Bagi Gampong di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 - 2016 Jenis Bantuan Keuangan Untuk Gampong

Tahun 2015

2016

81.712.187.507

85.938.556.500

134.684.927.000

302.065.821.000

Pajak dan Retribusi Daerah

720.800.000

785.850.000

Jumlah

217.117.914.507

388.790.227.500

Alokasi Dana Gampong Dana Gampong

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Aceh Timur, tahun 2016

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

223

Dari tabel 4.7.3 dapat di jelaskan bahwa presentase kenaikan bantuan keuangan bagi gampong di Kabupaten Aceh Timur di tahun 2016 ialah alokasi dana Gampong meningkat sebesar 5 % dari tahun 2015, Dana Gampong meningkat sebesar 124 % dari 2015 dan Pajak dan Retribusi meningkat sebesar 9 % dari tahun 2015.

Agar proses pembangunan gampong dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari para aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi sebagai salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penangung jawab pelaksanaan pembangunan atau unit kerja yang ada disuatu daerah, guna menggalakan proses pembangunan terutama pembangunan Gampong yang sesuai dengan tuntunan otonomi daerah dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah secara menyeluruh dapat tercapai.

Perencanaan yang tepat dan pengelolaan yang baik sangat diharapkan oleh masyarakat Gampong, terutama yang terkait dengan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang menjadi fokus utama dalam pemanfaatan dana Gampong tersebut .

Perencanaan yang baik pasti akan menghasilkan produk yang baik juga, namun karena ini pertama kali pelaksanaanya bagi kepala Gampong tentunya masih kurang memahami bagaimana mekanisme dan pemanfaatan dana Gampong agar alokasinya sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program dana Gampong dengan melakukan berbagai pelatihan tentang pengelolaan dana Gampong bagi aparatur pemerintahan Gampong.

Koordinasi merupakan salah satu yang 224

MENEROPONG

dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur agar tidak terjadi kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang harmonis. Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak.

Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan pembangunan untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan.

Pembangunan Gampong merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha tanpa akhir, pembangunan gampong bukan berarti peningkatan pendapatan masyarakat saja namun pembangunan gampong merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem serta aktifitas dalam hal ekonomi dan sosial dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa pembangunan gampong memiliki peran yang sangat penting dalam terwujudnya pembangunan nasional secara lebih merata. Pembangunan Gampong memiliki arti penting karena sebagian besar penduduk di

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Kabupaten Aceh Timur hidup di daerah pedesaan (gampong) dan menggantungkan hidupnya di gampong, pembangunan Gampong ditujukan agar penduduk bukan hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi juga mampu menggali semua potensi sumber daya yang ada di gampong untuk kemudian dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih berharga.

Dalam pembangunan gampong partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan, kesiapan aparatur gampong, pastisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya aparatur dan masyarakat Gampong ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dalam diri meraka sendiri untuk membangun gampong yang mandiri.

Melihat dari berbagai permasalahan yang ada dan berkembang dalam perencanaan pembangunan gampong, maka terhadap pembangunan Gampong yang mandiri di Kabupaten Aceh Timur, di terapkan strategi-strategi untuk membangun kemandirian Gampong yang diperhatikan, yaitu : 1). Membangun kapasitas warga dan organisasi masyrakat sipil di Gampong yang kritis dan dinamis.

Proses pembentukan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Meski demikian, hal itu menjadi modal penting bagi Gampong untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga Gampong yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat. Tanpa harus menunggu dipicu oleh mulculnya konflik sosial, Gampong di Kabupaten Aceh Timur sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga sosial masyarakat. Kelembagaan tersebut secara umum terbagi dalam dua jenis yaitu pertama lembaga korporatif yang identik dengan organisasi

masyarakat Gampong yang dibentuk oleh negara, cntohnya , PKK, karang taruna, lembaga ketahanan masyarakat Gampong ( LKMD ), pertahanan sipil (Hansip), kelompok tani, kelompok nelayan yang akhir-akhir ini menjamur seiring masuknya program masuk Gampong dari kementrian/ lembaga. Dan kedua lembaga non korporatif adalah organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyrakat, contohnya majelis taklim (kelompok pengajian) organisasi adat dan kelompok seni rakyat.

Untuk memperkuat lembaga-lembaga kemasyarakatan agar turut serta dalam membangun gampong mandiri dilakukan dengan kongkrit antara lain : a. Melakukan assessment dan pemetaan kapasitas organisasi kemasyarakatan Gampong. b. Mengorganisasi dan memfasilitasi proses penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan Gampong melalui penyelenggaraan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi tersebut. c.

Pelibatan organisasi kemasyarakatan Gampong dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah Gampong.

d. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.

Interaksi yang dinamis antara organisasi warga dengan pemerintah Gampong akan menjadi energi pembaharuan yang memeliki nilai lebih manakala bertemu dengan kepala Gampong yang berkarakter mau mendegarkan warga-warga dan inovatif,

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

225

menguatkan kapasitas pemerintah Gampong tentu tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur Gampong membuat perencanaan program/kegiatan pembangunan, tapi tercermin pula pada Badan Permusyawaratan Gampong menbangun proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang dinamis.

2). Membangun sistem perencanaan dan penganggaran Gampong yang responsif dan partisipatif.

Menuju sebuah Gampong mandiri, maju dan sejahtera, tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah dengan ditopang oleh partisipasi warga yang baik, Sebelum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong lahir, Gampong juga telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat gampong dalam pembangunan.

3). Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif Gampong mambangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan dibidang ekonomi tersebut tidak lepas dari kemamuan Gampong untuk membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Rencana pembangunaan jangka menengah Gampong (RPJM Gampong) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Gampong selama kurun waktu enam tahun kedepan. Oleh karena itu, substansi RPJM Gampong mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan Gampong, dan meliputi seluruh

226

MENEROPONG

fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah Gampong, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur meliputi 3 (tiga) agenda pokok, yaitu : 1.

Mewujudkan pemerintahan Gampong yang baik;

2. Meningkatakan kualitas kehidupan masyarakat; dan 3.

Meningkatkan kemandirian masyarakat.

Tiga agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan Gampong. Strategi adalah teknik mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan Gampong dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya,kebijakan terdiri atas : 1.

Kebijakan internal, yaitu kebijakan Gampong dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan

2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Gampong (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemerintahan Gampong yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Perlu dilaksanakannya implementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang baik adalah: 1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Gampong masih belum optimal; 2. Kualitas SDM aparatur pemerintah Gampong masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan; 3. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Gampong untuk menjawab tuntutan reformasi; 4. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintah Gampong sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; 2. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Gampong;

3.

Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur Gampong sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan; 4. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan Gampong; 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan Gampong; 3. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana dan sistem pelayanan umum; 4. Melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan Gampong sesuai peraturan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Dengan terciptanya kemandirian masyarakat Gampong dalam pembangunan, maka hal ini menunjukkan pembangunan perdesaan akan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Air Terjun ATU Kapur, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, tahun 2016

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

227

228

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

BAB V

PENUTUP

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

229

PENUTUP Pembangunan daerah, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan regional yang diarahkan pada kemajuan pembangunan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Proses pembangunan yang terjadi dibelahan dunia manapun pada saat ini, tetap saja memiliki dimensi ruang (spasial) yang akan mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri.

Dimensi ruang wilayah dalam persepektif pembangunan ekonomi regional bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat

tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dan perkembangan wilayah tersebut.

Proses pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah pembangunan tidaklah selamanya berlangsung secara linear, dimana pertumbuhan ekonomi itu dapat terjadi lebih awal dibeberapa tempat atau wilayah pembangunan, apabila dibandingkan dengan beberapa tempat (wilayah pembangunan) lainnya, yang kesemuanya itu juga sangat tergantung pada skala spasial dan kekuatan-

Lahan Pertanian Sawah di Kabupaten Aceh Timur, tahun 2016

230

MENEROPONG

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

kekuatan ekonomi yang dipengaruhi oleh ruang wilayah disekitarnya atau daerah tetangganya melalui efek spillover spatial.

Kabupaten Aceh Timur, yang memiliki keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber-sumber daya yang cukup tersedia, telah menciptakan banyak pilihan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk berimprovisasi dalam membangun perekonomian daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan.

Beberapa indikator laju perkembangan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur untuk tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014, dapat terlihat jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur yang terus meningkat secara singnifikan pada setiap tahunnya.

Mencermati indikator laju perkembangan pembangunan tahunan di Kabupaten Aceh Timur dari pengalaman pembangunan beberapa periode yang lalu hingga saat ini, masih didapati beberapa fenomena permasalahan pembangunan yang ada seperti; tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi serta laju pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan berbagai upaya penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur dari beberapa periode pembangunan yang lalu, dengan mengarah kepada konsep pembangunan kawasan, sesuai dengan pola ruang (spasial) geografis ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya (capital investment) yang ada, untuk percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara

berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian pendahuluan, karakteristik umum Kabupaten Aceh Timur, dan kebijakan pembangunan daerah dalam dimensi ruang wilayah, serta meneropong kemajuan pembangunan berkelanjutan Aceh Timur, perjalanan pembangunan 2012-2017.

Dapat diambil beberapa kesimpulan yang ada, sebagai berikut : 1. Kabupaten Aceh Timur yang memiliki keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang cukup tersedia. Telah menciptakan banyak pilihan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk berimprovisasi dalam membangun perekonomian daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan. Potensi keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang ada, dapat memungkinkan dikembangkannya beberapa kawasan atau wilayah pembangunan di Kabupaten Aceh Timur, seperti: Kawasan Minapolitan, Kawasan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), Kawasan Agroindustri dan Perdagangan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Terpadu Peternakan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Industri Aceh Timur (KIAT), Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan Kawasan Penyangga Hutan Lindung serta Kawasan Hutan Ekosistem Leuser.

2. Pola penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur yang selama ini dilakukan melalui pendekatan sektoral, belum sepenuhnya terintegrasi dengan lintas sektor pembangunan bidang perekonomian antar Organisasi Perangkat

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

231

Daerah (OPD). Perlu adanya perubahan pola penyelenggaraan pembangunan daerah, dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan kawasan, melalui peningkatan koordinasi pembangunan dan sinergisitas serta sinkronisasi dari arah kebijakan pembangunan daerah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Aceh Timur, untuk percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan.

3. Kajian strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke depan, yang perlu dilakukan adalah : a. Pro Poor, yaitu : Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Pro Job, yaitu : Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran; c. Pro Growth, yaitu : Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. Pro Sustainability, yaitu : Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; 4. Kabupaten Aceh Timur dalam jejaringan kawasan pembangunan yang berdimensi ruang (spasial) memiliki daerah inti pembangunan yang berpotensi sebagai kawasan inti yaitu Idi sebagai pusat pertumbuhan (central place) yang dapat memberikan kontribusi pembangunan 232

MENEROPONG

pada daerah penyangga disekitarnya. Idi sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Timur juga berpotensi menjadi pusat kota (urban) jika keberadaan fasilitas sarana dan prasarana terus dipacu pembangunannya seperti; peningkatan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan (WKOPP) Idi dari Pelabuhan Perikanan menjadi Pelabuhan Samudera, serta pengembangan wilayah Idi dan wilayah disekitarnya sebagai pusat pertumbuhan kawasan Minapolitan.

5. Analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang wilayah di Aceh Timur, untuk percepatan keberhasilan pembangunan berbasis kawasan dapat dilakukan dengan menggerakkan segenap potensi keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya (capital investment) yang ada dan cukup tersedia, meliputi : a. BIDANG PERTANIAN DAN HORTIKULTURA, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kesejahteraan Petani.” b. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Konsepsi Minapolitan. c. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Konsepsi Kemitraan dan Agribisnis Peternakan.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

d. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN; “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pengembangan Komoditas Perkebunan Strategis dan Kehutanan yang Lestari.” e. BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM; “Melalui Pengembangan Usaha Manufaktur Agribisnis dan Pusat Pertumbuhan Industri serta Peningkatan Ekspor Daerah, Kita Tingkatkan Keberhasilan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM.” f.

BIDANG PEKERJAAN UMUM, “Melalui Peningkatan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Wilayah, Kita Tingkatkan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Pembangunan Wilayah Yang Berkelanjutan.”

serta upaya-upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat terpecahkan.

Oleh karena itu, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Timur, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan. Diperlukan suatu perubahan besar dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi dari alokasi sumber daya (capital investment) yang ada, melalui pemanfaatan ruang geografis ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di masa mendatang dapat kita wujudkan.

Banyak kemajuan pembangunan daerah yang telah dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Namun masih banyak pula tantangan dan hambatan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Kabupaten Aceh Timur, tahun 2016

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

233

DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, R. (2005). Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Arsyad,

Lincolin.

(2005).

Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. (2013). Produk Domestik Regional Bruto (2010 s/d 2012) Provinsi Aceh, Banda Aceh.

Badan Pusat Statistik. (2013). Produk Domestik Regional Bruto (2010 s/d 2012) Kabupaten Aceh Timur.

Barro, Robert J and Xavier, Sala-i-Martin.

(2004). Economic Growth, 2nd edn.

MIT Press Cambridge, Massachusetts and London.

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI. (2002). Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Pengembangan Wilayah, Jakarta.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah RI. (2011).

Menata Daerah Dengan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), Jakarta.

LeSage, J and Pace RK. (2009). The Theory and Practice of Spatial Econometrics, Departement of Economics University of Toledo.

Maimun., Abubakar Hamzah, Mohd Nur Syechalad, Nazamuddin. (2014). The

234

MENEROPONG

Influence of Spatial Transformation on the Economic Growth of AcehIndonesia: a Spatial Economic Model, Journal of Economic and Sustainable Development, ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol. 5, No. 14, 100-103. JESD@iiste.org.

Maimun, Nazamuddin, M. Oriza.

(2014).

Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial) Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Nurcholis, Hanif. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta.

Rustiadi, Ernan.

(2006).

Perencanaan Pengembangan Wilayah Konsep Dasar dan Teori, IPB – Bogor.

Sardadvar, S. (2011). Economic Growth in the Regions of Europe : Theory and Empirical Evidence From a Spatial Growth Model, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

-------- (2014). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

-------- (2006). Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ACEH TIMUR

Sjahrizal. (2008). Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi, Baduose Media, Padang, Sumatera Barat.

Sodik, Jamzani. (2006). Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Analisis Konvegensi Antar Provinsi di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 1, Arpil 2006 hal 21-32.

The Word Bank Office Jakarta. (2006). Analisis Pengeluaran Publik Aceh, Jakarta.

The Word Bank Office Jakarta. (2009). Diagnosis Pertumbuhan Aceh, Jakarta.

Word Bank. (2009). Menata Ulang Geografi Ekonomi, Salemba Empat, Jakarta.

Tian, L. Wang, H dan Chen, Y. (2010). Spatial Externalities in China Regional Economic Growth, China Economic Review, Vol. XXX P. 1-12.

Perjalanan Pembangunan

2012-2017

235

Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dapat terjadi lebih cepat atau lebih lambat pada suatu daerah atau wilayah pembangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya polarisasi spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya (capital investment) antar ruang wilayah yang berbeda-beda.

Kabupaten Aceh Timur, yang memiliki keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang cukup tersedia. Telah menciptakan banyak pilihan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk berimprovisasi dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan.

Penerbitan Buku Meneropong Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Timur, Perjalanan Pembangunan Tahun 2012 â&#x20AC;&#x201C;2017, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan nyata dari kemajuan pembangunan yang telah dan dapat dicapai di dalam pelaksanaan dan perjalanan pembangunan tahun 2012 â&#x20AC;&#x201C; 2017.

Banyak kemajuan dari pembangunan daerah yang telah dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Namun dalam hal ini, masih terdapat pula beberapa kendala dan hambatan serta upayaupaya yang harus ditempuh, untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat terpecahkan. Untuk itu, segala upaya dan tindaklanjut pembangunan daerah dengan menggerakkan segenap potensi daerah dan sumber daya yang ada, sangat diperlukan dalam rangka membangun daerah Kabupaten Aceh Timur yang lebih baik dan sejahtera dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan.

Diperlukan suatu perubahan besar dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan, serta mengelola potensi dan alokasi sumber daya (capital investment) yang ada di Kabupaten Aceh Timur, melalui pemanfaatan ruang geografis ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di masa mendatang dapat kita wujudkan.

Dr. Maimun, SE.Ak, M.Si, CA