SELASA
Banjarmasin Post
7 APRIL 2015 17 JUMADIL AKHIR 1436 H
28
Halaman
RP. 3.000 LANGGANAN RP. 75.000 NO. 151870 TH XLIII/ISSN 0215-2987
DEMI KEADILAN, KEBENARAN DAN DEMOKRASI
Website Dishubkominfo Diblokir Bahrom Majie: Kami Lupa Bayar Hosting BANJARMASIN, BPOST Senin (6/4) pagi, Sukarli membuka website Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kalsel, www.dishubkominfo. kalselprov.go.id. Warga Sungai Andai Banjarmasin ini kecewa karena situs itu hanya menampilkan warna biru berisi tulisan; ‘this account has been suspended’. Tidak hanya Sukarli. Banyak warga yang mengeluh lantaran tidak bisa mengakses website tersebut. Padahal, website Dishubkominfo Kalsel tidak termasuk dalam 19 website yang diblokir karena dianggap berisi konten radikal oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
Diperoleh infiormasi, Website Dishubkominfo Kalsel tidak bisa diakses sejak 26 Maret 2015. Muhith Afif, koordinator Lembaga Komunitas untuk Demokrasi (Lkomdek) kecewa karena tak bisa mengakses website tersebut. “Padahal, anggarannya ratusan juta rupiah setahun. Website Dishubkominfo Kalsel tak terurus dan tak bisa diakses,” keluh dosen Fakultas Hukum Unlam itu, Senin (6/4). Menurut dia, website Dishubkominfo Kalsel tak bisa dibuka sampai dengan 5 April 2015. “Saya menduga pemblokiran karena belum membayar biaya hosting,” ujarnya. Alasannya, situs tersebut
tidak termasuk dalam 19 website yang dianggap radikal oleh BNPT. “Padahal, biaya hosting website tak sampai lima juta rupiah. Mustahil kalau untuk biaya hosting tidak adanya dana,” cetus Muhith. Betapa tidak, lanjut dia, di dalam APBD 2014 anggaran untuk pengelolaan website Dishubkominfo dengan kode rekening 1.07.1.07.01.15.31 berjumlah Rp 125.000.000.
Pun APBD 2015 disiapkan Rp 125 juta untuk pengelolaan website. “Bila ada anggaran Rp 125 juta tiap tahun, tapi tak bayar biaya hosting, ini kan tidak wajar,” katanya. Dia mendesak pemangku kepentingan agar mengevaluasi kinerja Dishubkominfo Kalsel. Patut diduga ada penyimpangan anggaran di Dishubkominfo sehingga Hal 14 kol 4-7
PENGAMAT IT
HUSNUL MAAD Ketua STMIK Indonesia Banjarmasin
Harus Dicek
NET
KEBERADAAN website, khususnya pada sebuah instansi pemerintahan sangat penting. Website jadi sumber informasi bagi masyarakat. Keberadaan website untuk menunjang keterbukaan informasi dan eksistensi lembaga bersangkutan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, dalam menunjang hal itu sebuah website harus selalu update. Untuk selalu update dibutuhkan sebuah tatakelola yang baik. Mengelola website tidak susah. Termasuk untuk pengelolaan dengan Hal 14 kol 6-7
GRAFIS: BANJARMASIN POST GROUP/RIZALI RAHMAN
Supit Serang Menkum HAM Kubu Ical: Cari Otak Pemalsuan Mandat JAKARTA, BPOST - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham,mengapresiasi kerja Badan Reserse Kriminal Polri terkait penetapan dua tersangka dalam laporan dugaan pemalsuan dokumen pada munas di Ancol, Jakarta. Idrus berharap penetapan tersangka tak berhenti sampai kepada dua orang tersebut. “Dua ter_sangka itu kan cuma pelaksananya di lapangan, sutradaranya perlu diungkap, dong,” ujar Idrus, Senin (6/4). Idrus enggan mengungkap otak pemalsuan DOK.BPOST yang dimak- Ahmadi Noor Supit sudkannya. “Bayangkan saja, dari 270 suara mandat, ada 70 persen palsu. Jadi 130 surat itu palsu. Makanya, harus ditangkap juga sutradaranya,” ujar Idrus. Idrus meminta penyidik menelusuri aliran dana yang diterima tersangka. Dia mengklaim pelaksana mendapatkan Rp 500 juta sebagai imbalan. Sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus laporan Hal 14 kol 1-3
Gudang Dalam Kota Sumber Kemacetan “Masa Presiden Zainal: Pemko Harus Tegas! BANJARMASIN, BPOST - Masih banyaknya pergudangan di dalam Kota Banjarmasin berefek pada sejumlah sektor. Salah satunya kelancaran arus lalu lintas. Betapa tidak, keberadaan gudang dalam kota membuat truk berseliweran. Padahal, sudah ada pengaturan soal truk dalam kota. Berdasar kronologi, adanya Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diawali keberadaan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2009. SK itu mengatur jam operasional mobil barang (truk/ trailer). Angkutan tersebut dilarang masuk kota pukul 06.30-09.00 Wita dan 15.00-18.00 Wita. Awalnya, SK itu melarang truk masuk kota pada siang. Namun karena ada protes dari pemilik gudang di dalam kota, diaturlah pelarangan di waktu tertentu. Dispensasi itu diberikan sampai
Tak Boleh Keliru?” Batal Naikkan DP Mobil Pejabat
BANJARMASIN POST GROUP/APUNK
AKTIVITAS bongkar muat di Jalan Martadinata Banjarmasin, Senin (6/4).
semua gudang pindah ke Basirih, dan tak ada lagi di dalam kota. Sampai sekarang tak ada perubahan SK wali kota tersebut. Meski sudah ada jam khusus
bagi truk masuk kota, karena gudang masih ada di dalam kota, pelanggaran pun masih terjadi. Hal 14 kol 4-7
Ramai-ramai Pindah ke 900 VA Tarif Listrik Bakal Naik Turun JAKARTA, BPOST - Tidak hanya bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik mulai 1 Mei 2015 juga akan naik turun. Ini berlaku bagi golongan rumah tangga (R1) berdaya 1.300 Volt Amper (VA) dan 2.200 VA. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), penyesuaian tarif dilakukan setiap bulan mengacu pada tiga indikator. Indikator tersebut adalah kurs rupiah terhadap dolar
Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia dan inflasi. Saat ini, konsumen rumah tangga R1 berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA dikenakan tarif tetap Rp 1.352 per kWh. Pada Mei 2015, kedua golongan konsumen tersebut akan mengalami penyesuaian tarif berdasarkan kurs, harga minyak dan inflasi selama Maret 2015. Pemerintah sebenarnya hendak memberlakukan aturan tersebut
per 1 Januari 2015. Saat itu pemerintah memberlakukan penyesuaian tarif sesuai pasar untuk 12 golongan termasuk R1 berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA. Namun untuk R1 berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA ditunda.
JAKARTA, BPOST - Setelah mendapat kritikan, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan keputusannya menaikkan tunjangan uang muka (down payment/ DP) pembelian mobil pribadi pejabat negara. Dengan demikian anggota DPR dan sejumlah pejabat lainnya tak jadi mendapat tunjangan sebesar Rp 210,890 juta seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015. Tunjangan yang mereka terima hanya Rp 116.650.000 seperti yang tertera dalam perpres sebelumnya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebutkan ada beberapa pertimbangan presiden dalam mencabut Perpres No 39/ 2015. Salah satunya mendapat persetujuan dari DPR.
“Jadi Bapak Presiden semakin mantap (mencabut), ketika beberapa pimpinan fraksi juga mengatakan hal tersebut,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). Hal 14 kol 1-3
Joko Widodo
Hal 14 kol 1-3
NET
SI PALUii
Pamdal Khusus untuk Jokowi - Situs Dishubkominfo disegel, Lak-ai + Hanyar tarasai, Nang-ai Anang Gayam
Batimbak
05
03
BIAR piala dunia sudah ampihan, tapi kamaruknya masih karasaan sampai wayah ini. Kada cuma bubuhan kakanakannya nang main bal, urang
12
22
15
34
18
24
Hal 14 kol 1-3
19
32
1 Jam Ruhut Berdiri Tunggu Presiden JAKARTA, BPOST - Sebanyak 16 anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR ‘pilihan’ disiapkan sebagai ‘tim hormat’ kepada Presiden Joko Widodo yang hadir pada rapat konsultasi di gedung DPR, Senin (6/4) siang. Mereka berdiri berjejer di lintasan yang akan dilewati Jokowi, setengah jam sebelum presiden tiba. Para anggota pamdal terbagi rata di sisi kanan dan kiri karpet merah yang dihamparkan pada anak tangga Gedung Nusantara IV, kompleks DPR/DPD/MPR RI, Jakarta. Begitu Jokowi turun dari
PRESIDEN Joko Widodo meninggalkan ruang rapat DPR didampingi Ketua DPR Setya Novanto, Senin (6/4).
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
mobil dan melangkah ke karpet merah, ke-16 anggota Pamdal secara serempak
mengangkat tangan kanan dan memberi hormat militer. Kepala Bagian Pamdal
DPR, Tamamudin, menjelaskan, para anggota Pamdal yang tergabung dalam ‘tim
hormat’ merupakan yang lolos seleksi. “Mereka yang jaga dan memberi penghormatan itu orang-orang pilihan,” katanya. Menurutnya, ke-16 petugas pamdal diseleksi berdasar kesamaan tinggi badan, kecakapan, dan ketahanan fisik. Selain merekrut tim inti, Tamamudin merekrut tim cadangan. Para anggota Pamdal adalah warga sipil yang direkrut menjadi petugas keamanan di dalam gedung DPR/DPD/ MPR. Mereka diberi penge Hal 14 kol 4-7