Majalah SUARA KPU RI Edisi Mei 2013

KOMISI SI

L IHA

N

M

UMU

I

I

HAN

PEM

PEM LI

UMUM

MI

KO

2014 PEMILIHAN UMUM

SUARA KPU

Me

i2

013

Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Profesionalisme Penyelenggara Pemilu dan Peran Pemilih

KOMISI

D

alam proses demokrasi yang diwujudkan salah satunya melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) disamping penyelenggara pemilu yang dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, peran pemilih memiliki nilai yang sangat penting. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menyiapkan instrumen hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara pemilih memegang peran strategis dalam pengecekan daftar pemilih, sehingga nama dirinya telah dipastikan benar-benar tercantum dalam daftar pemilih.

Memang bukan sekedar tanggung jawab KPU semata, tetapi diperlukan pemahaman bersama akan pentingnya suatu sinergi antara KPU dengan pemilih.

KPU yang membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan para pemilih yang memastikan dirinya telah terdaftar dengan melakukan pengecekan, akan mengeliminir terjadinya kesalahan daftar pemilih karena tidak terdaftarnya seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tentunya.

Daftar pemilih tidaklah statis sifatnya, tapi dinamis yang harus selalu dimutakhirkan. Instrumen untuk memutakhirkan sesuai dengan amanat undangundang yakni Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai data primer, selain itu KPU juga memerhatikan daftar pemilih pada pemilu kepala daerah terakhir. Meskipun demikian daftar tersebut tidak akan seratus persen sempurna benar, ketika tidak ada kontrol dari pemilih secara aktif. Nah, pada tataran ini sangat dibutuhkan sinergi yang baik antar keduanya, yakni KPU dan pemilih.

Tuntutan agar kontrol pemilih selalu aktif dalam pemutakhiran daftar pemilih, dibarengi oleh KPU dalam meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan integritasnya. KPU telah menetapkan anggota KPU provinsi di 17 provinsi. Dari 17 provinsi itu, 16 KPU provinsi dilantik oleh KPU pusat dan satu KPU provinsi dilantik oleh gubernur yakni KPU Provinsi Aceh, hal ini sesuai dengan amanat undang-undang. Mereka ini telah melalui berbagai macam tingkatan seleksi, sehingga diharapkan mampu secara cepat, tanggap dan menyeluruh menguasai peraturan terkait kepemiluan, mengingat terpilihnya mereka pada masa tahapan pemilu yang sedang berjalan.

Mereka yang terpilih, tidak gentar dengan tantangan yang menghadang dengan jarak begitu dekat. Modalnya hanya semangat untuk menyumbangkan daya dan karyanya untuk kebesaran demokrasi bangsa Indonesia, melalui aktivitas pemilu. Mereka yakin dengan mewujudkan hasil pemilu yang memiliki legitimasi dari seluruh warga masyarakat, khususnya para pemilih, maka representasi sebuah perwakilan baik di legislatif maupun eksekutif akan membawa kita semua ke arah demokrasi yang hakiki.

Makna demokrasi itu memang luas, ada yang bilang demokrasi itu 1) Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, 2) Pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial, 3) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dan 4) Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Apapun dan bagaimana pun kita memaknai demokrasi itu, tetapi sebagai penyelenggara pemilu, KPU selalu dengan sepenuh hati berbagai daya, upaya dan karya melayani pemilih menggunakan hak pilihnya melalui pemilu. Yakni pemilu yang hasilnya diakui oleh seluruh rakyat, atau setidaknya sebagian besar rakyat Indonesia. (wwn/red)

2

M UMU

LI

I

Strategisnya Peran Serta Pemilih dan Tuntutan Profesionalnya Penyelenggara Pemilu

PEM

Pengantar Redaksi

HAN

SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Pengarah Husni Kamil Manik Drs. Hadar Nafis Gumay Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Ida Budhiati, SH, MH Penanggung Jawab Arif Rahman Hakim Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Nur Syafaat Koordinator Reportase Titik P.W Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Sahruni H.R Editor Rita, Ajeng, Didi, Anna, Sumantri, Intan, Bagus, Catur Reporter Arif, Indra Budi, Satrio, Asti, Teddy, Arif Ma’aruf, Doddy Amin Fotografer Ujang Sofyan Tunjung Designer Grafis Rio Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id

Suara KPU Edisi Mei 2013

Daftar Isi 4 Fokus Utama

KPU Umumkan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bacaleg DPR

8 Fokus Utama

KPU Turunkan 550.483 Pantarlih Verifikasi Data Pemilih

10 News

KPU Lantik 80 Anggota KPU Provinsi Periode 2013-2018

Pengantar Redaksi................................ 2 Daftar Isi.................................................. 3 Fokus Utama........................................... 4-9 News......................................................... 10-14 Seputar Pemilukada.............................. 15-19 Berita Dalam Gambar........................... 20

15 Seputar Pemilukada Bali Memilih Suara KPU Edisi Mei 2013

3

FokusUtama

KPU Umumkan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bacaleg DPR Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengumumkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar dan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI kepada partai politik (parpol) peserta pemilu. Penyerahan hasil verfikasi administrasi diberikan kepada 12 parpol yang hadir di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (7/5).

4

H

asil verifikasi bacaleg DPR RI terdapat 4.701 yang tidak memenuhi syarat, 1.327 memenuhi syarat, serta 549 yang tidak ada berkas pencalonannya dari total keseluruhan bacaleg yang mendaftar. Untuk prosentase keterwakilan perempuan, ke-12 partai memenuhi syarat minimal 30 persen yang diwajibkan dalam undang-undang.

Selain itu, tercatat ada 24 nama bakal calon yang ganda.

Terdapat beberapa keriteria ganda,

yaitu ganda partai, indikasi ganda partai, serta indikasi ganda dapil.

Terhadap adanya calon ganda tersebut, KPU mengembalikan kepada masing-masing parpol untuk mencermati dan mengoreksi balon ganda tersebut. “Keputusan apakah dokumen itu ganda atau tidak ganda dikembalikan kepada parpol dan dimintakan mereka mengoreksinya. Karena kegandaan ini baru didapatkan pada satu tingkatan untuk bakal calon DPR RI. Belum lagi kegandaan terhadap pencalonan di lembaga lain seperti

Suara KPU Edisi Mei 2013

FokusUtama

pencalonan DPD, karena penempatan daerah “Parpol ada indikasi itu juga pemilihan (dapil) diberikan terjadi. Belum lagi dengan kegandaan di ketentuan wajib kesempatan tingkat DPR memperbaiki untuk melakukan RI, DPRD Model BA perbaikan, penambahan, Provinsi, dan Model penyempurnaan, penggantian BB sampai maupun DPRD Kab/ dengan bagi partainya. Mungkin ada Kota,” ujar yang ingin pindah partai atau Model BB Ketua KPU 11 bakal penggantian nama calon Husni Kamil calon yang dan sebagainya. Hal itu Manik dalam bersangkutan. keterangannya.

“Parpol dibenarkan pada “Kita juga diberikan periode 9 – 22 Mei meminta kepada kesempatan 2013.” partai untuk bisa untuk melakukan menertibkan pengajuan perbaikan, penambahan, calonnya,” sambungnya. penyempurnaan, penggantian bagi Pada kesempatan tersebut, partainya. Mungkin ada yang ingin Husni juga menekankan kepada pindah partai atau penggantian 12 parpol untuk melengkapi nama calon dan sebagainya. Hal kekurangan dokumen yang itu dibenarkan pada periode 9 – 22 belum disampaikan pada masa Mei 2013,” ungkap Husni yang pendaftaran dan menyempurnakan didamping oleh Anggota KPU Sigit dokumen yang telah diserahkan Pamungkas, Hadar Navis Gumay tetapi dinyatakan tidak memenuhi serta Sekjen KPU Arief Rahman syarat.

Hakim.

Kemudian, dalam masa Untuk itu, Anggota KPU Hadar perbaikan, pimpinan partai politik Navis Gumay juga mengingatkan dapat mengubah penempatan bahwa form model BA akan nomor urut bakal calon atau menjadi acuan dokumen yang Pengajuan Bakal Calon Dalam BA No.

Partai Politik Jumlah

LakiPerempuan Laki

lain. Karena dari form model BA tersebut akan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) dan informasi itulah yang akan ada di surat suara. Oleh karena itu, form model BA ini harus betul-betul diperhatikan dan kesitulah kita akan me-refer.

“Misalnya, nama calon haruslah betul-betul nama yang memang kita rencanakan akan ada di surat suara. tetapi, nama di dalam BA itu harus sama dengan KTP. Jadi kalau ada nama baru yang berbeda dengan KTP maka nanti harus ada keputusan pengadilan. Untuk gelar akademis boleh dipasang di sana (surat suara-red), tetapi harus dilampirkan ijasah dari masingmasing yang dilegalisir,” tutup Hadar.

Koreksi Kinerja

Husni Kamil Manik menegaskan pihaknya akan merespons dan mengoreksi kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menerapkan aturan berbeda pada tahap pencalonan. Menurutnya pemenuhan persyaratan

Berkas Bakal Calon Dalam BA

Kurang Prosentase 100% (%) Pengajuan Keterwakilan Sudah Belum Alokasi Perempuan Diterima Diterima Kursi

Verifikasi Bakal Calon MS

TMS

Tidak Ada Berkas

1

P NasDem

560

337

223

504

56

0

40

7

497

56

2

PKB

555

347

210

457

98

4

38

86

371

98

3

PKS

492

299

193

492

0

68

40

0

492

0

4

PDI-Perjuangan

545

354

191

545

0

15

36

3

542

0

5

P Golkar

560

358

202

560

0

0

37

358

202

0

6

P Gerindra

560

357

203

534

26

0

37

89

445

26

7

P Demokrat

561

358

203

561

0

-1

37

365

196

0

8

PAN

560

349

211

534

26

0

38

396

138

26

9

PPP

560

354

206

467

93

0

37

0

467

93

10

P Hanura

560

355

205

560

0

0

37

8

552

0

11

PBB

552

344

208

484

68

8

38

15

469

68

12

PKPI

512

326

186

330

182

48

37

0

330

182

6.577

4.138

2.441

6.028

549

142

38

1.327

4.701

549

Jumlah

Tabel 1. Hasil Verifikasi Bakal Calon Anggota DPR RI Suara KPU Edisi Mei 2013

5

FokusUtama MI

SI

L IHA

N

KO

PEM

UMUM

Tahapan Pencalonan

I

2014 PEMILIHAN UMUM

Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kab/kota

Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada parpol peserta Pemilu

Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

23 April s/d 6 Mei 2013

7 s/d 8 Mei 2013

9 s/d 22 Mei 2013

Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan

Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

13 s/d 17 Juni 2013

30 Mei s/d 12 Juni 2013

23 s/d 29 Mei 2013

Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

14 /d 27 Juni 2013

28 s/d 4 Juli 2013

5 s/d 18 Juli 2013

Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota

Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

2 s/d 8 Agustus 2013

26 Juli s/d 1 Agustus 2013

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota

9 s/d 22 Agust 2013

23 s/d 25 Agustus 2013

Pemberitahuan pengganti DCS

19 s/d 25 Juli 2013

Sumber: Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013

pengajuan calon dan syarat bakal calon harus tetap mengacu pada undang-undang dan pemberlakuannya sama di seluruh daerah di Indonesia.

Husni menyampaikan hal tersebut untuk merespons keluhan sejumlah anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Misalnya kata Husni, surat keterangan pengganti ijazah bagi bakal calon yang ijazahnya

6

hilang atau musnah. Banyak bacaleg yang hanya menyertakan surat yang menerangkan status kehilangan dan kebenaran bahwa yang bersangkutan benar telah tamat pada sekolah tersebut. Tapi tidak menerangkan surat tersebut sebagai pengganti ijazah. “Statusnya tetap tidak memenuhi syarat karena judul dari suratnya tidak menjelaskan keterangan pengganti ijazah yang berpenghargaan sama dengan ijazah,� terang Husni.

Untuk pemenuhan syarat kesehatan, lanjut Husni, KPU tetap mengacu pada undangundang yakni diperbolehkan dari puskesmas, dokter umum dan rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba. “Tapi masih ada bacaleg yang hanya menerangkan sehat jasmani, sementara tidak ada keterangan sehat rohani atau hanya menyertakan foto copynya

Suara KPU Edisi Mei 2013

FokusUtama

saja,” ujarnya. Begitu juga untuk keterangan bebas narkoba, masih ada bacaleg yang hanya melampirkan hasil laboratorium tanpa dilengkapi dengan surat keterangan bebas narkoba dari dokter yang berwenang.

Untuk formulir BB-8 yang menyatakan kesediaan tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaries, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan

ada keputusan pengadilan maka penggunaan nama dalam daftar calon tetap (DCT) mengacu pada nama yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Husni juga mengingatkan partai politik untuk memastikan status bacalegnya yang pencalonannya ganda atau terindikasi ganda. “Jika diajukan lagi, KPU akan memberinya status tidak memenuhi syarat (TMS) dan nama bacaleg tersebut tidak akan dimunculkan dalam daftar calon sementara (DCS),” jelasnya.

Partai juga dapat mengganti calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akibat dari masukan dan tanggapan dari masyarakat dengan nomor urut yang sama. Begitu juga dengan calon perempuan yang mengundurkan diri.

Jika pengunduran diri yang bersangkutan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat minimal keterwakilan perempuan.

Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja KPU dalam penyelenggaraan tahapan

Negara tetap wajib diisi semua bacaleg. “Kami menerapkan asas kehati-hatian karena KPU tidak mengetahui latar belakang pekerjaan semua bacaleg,” ujarnya.

Untuk penggantian nama, kata Husni harus tetap melalui pengadilan. Sepanjang tidak

Partai politik, kata Husni pada masa perbaikan DCS masih dapat menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari lembaga/ instansi sebagai lampiran BB4, BB-5 dan BB-7 atau surat keterangan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sedang diproses.

pemilu terutama dalam tahap verifikasi bakal calon. Komisi II berharap KPU memastikan bahwa semua persyaratan bakal calon dipenuhi oleh bacaleg, terutama yang berkaitan dengan surat pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, TNI/ Polri dan kepala desa. (red)

Suara KPU Edisi Mei 2013

7

FokusUtama

KPU Turunkan

550.483 Pantarlih Verifikasi Data Pemilih

P

etugas mendatangi rumah-rumah warga selama satu bulan untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih yakni data hasil sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.

“Kami berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas pantarlih dengan baik, memberikan data yang sebenar-benarnya dan sekaligus mengawasi kinerja mereka di lapangan,” terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (24/5).

Menurut Ferry pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih bertujuan untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, memastikan DPT bersih dari orang yang tidak berhak memilih dan untuk melayani pemilih menggunakan hak pilihnya.

Salah satu instrumen yang akan digunakan pantarlih dalam kegiatan verifikasi data adalah

8

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurunkan 550.483 orang panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atas data pemilih yang disediakan oleh pemerintah. pemerintahan desa/kelurahan stiker. Pantarlih yang telah di daerah ternyata belum dapat mendatangi rumah penduduk pengesahan dari Kementerian wajib mengisi dan menempel Dalam Negeri, KPU Kabupaten/ stiker yang berisi nama kepala Kota harus berkoordinasi dengan keluarga dan nama pemilih di Dinas Kependudukan dan dalam keluarga tersebut di setiap rumah yang sudah didatangi.

Catatan Sipil untuk mendapatkan landasan hukumnya berupa nomor “Petugas panitia pemungutan dan tahun peraturan suara (PPS) “Kami berharap daerahnya. juga kita Ferry mengatakan harapkan untuk masyarakat hasil verifikasi yang mengawasi dapat menerima kinerja pantarlih dilakukan oleh pantarlih kehadiran petugas akan dijadikan sebagai sehingga data pantarlih dengan bahan dasar dalam yang akan penyusunan DPS. PPS dituangkan baik, memberikan memiliki waktu satu ke dalam data yang bulan untuk melakukan daftar pemilih sementara (DPS) sebenar-benarnya penyusunan DPS. “Kalau benar-benar masih ada data yang dan sekaligus valid,” ujarnya. diragukan, PPS dapat mengawasi menugaskan kembali Pantarlih, kata kinerja mereka di pantarlih untuk turun Ferry akan lapangan.” bekerja dengan ke lapangan melakukan pengecekan datanya,” basis tempat pemungutan ujarnya.

PPS akan melakukan suara (TPS) dengan maksimal penyusunan bahan DPS dari jumlah pemilih sebanyak 500 orang. “Jadi tidak ada alasan tanggal 10 Juni sampai 9 Juli 2013.

Selanjutnya dilakukan penetapan pantarlih tidak dapat menemui DPS pada tanggal 10 Juli 2013 pemilih satu per satu ke rumahnya,” ujarnya. dan diumumkan ke publik dari Ferry menerangkan jika tanggal 11 sampai 24 Juli 2013 terdapat data wilayah administrasi untuk mendapatkan masukan

Suara KPU Edisi Mei 2013

FokusUtama

dan tanggapan dari masyarakat.

KPU Kabupaten/Kota melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemudian menyerahkan DPS kepada partai politik di tingkat kecamatan. “Kita berharap partai politik benar-benar mencermati DPS tersebut dan secara proaktif memberikan masukan jika masih ada penduduk yang berhak memilih tetapi belum terdaftar dalam DPS,” ujarnya.

Perbaikan dan penyusunan DPS dilakukan sejak tanggal 2 sampai 15 Agustus 2013.

Hasil perbaikan itu akan kembali diumumkan ke publik untuk dimintai masukan dan tanggapan. “Jika masih ada yang belum terdaftar akan kembali diakomodir,” terang Ferry. Hasil perbaikan tersebutlah yang akan diberikan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten/Kota.

Data Pemilih, Pintu Masuk Pemilu Berkualitas Penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014 sudah sampai pada pembenahan data pemilih. Data pemilih ini menjadi penting, karena sebagai pintu masuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, sehingga pada saat pemungutan suara nantinya tidak terjadi masalah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi II DPR RI. RDP yang membahas masalah data pemilih itu diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dirjen Pemerintahan Umum.

“Kita harus pikirkan sejauh mana Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dapat membantu pemutakhiran data pemilih, kemudian potensi-potensi kendala

Suara KPU Edisi Mei 2013

yang bakal dihadapi, dan juga terjadinya perbedaan antara Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) dalam Pemilukada,” papar Agun.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Irman menjelaskan support yang telah dilakukan dalam membantu KPU menyelenggarakan tahapan pemilu. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) telah diserahkan serentak pada tanggal 6 Desember 2012, totalnya sebesar 251,8 juta, kemudian DP4 juga telah diserahkan pada tanggal 7 Februari 2013, totalnya sebesar 190,4 juta.

Kemendagri juga sudah melakukan sinkronisasi bersama KPU, tambah Irman, DAK2 disesuaikan dengan daerah pemilihan (dapil) dan mengisi data bagi daerah pemekaran yang sebelumnya masih tergabung dalam daerah induknya.

Kemendagri juga telah membentuk tim teknis untuk backup KPU apabila diperlukan untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih.

Pada kesempatan tersebut, KPU diwakili oleh Anggota KPU Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro juga menguraikan kemajuan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

Salahsatunya yaitu pencermatan DP4 dengan data pemilukada terakhir. Kemudian pencocokan dan penelitian data (coklit) juga sedang dilaksanakan oleh Pantarlih dan KPU juga sudah membuat stiker data pemilih yang ditempelkan di pintu rumah yang sudah didatangi petugas pantarlih.

“KPU juga sudah memfasilitasi adanya helpdesk khusus untuk data pemilih, kemudian KPU

juga menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih yang membantu pemutakhiran dan penyusunan data pemilih Pemilu 2014, selain itu Sidalih juga dapat membantu pendataan penyelenggara pemilu adhoc, yaitu PPK sebanyak 6.994 orang, PPS sebanyak 8.153 orang, dan Pantarlih sebanyak 54.610 orang,” papar Hadar.

Kemudian Juri Ardiantoro

juga menjelaskan terjadinya perbedaan data di desa dan kelurahan dalam pemutakhiran ini berkaitan juga dengan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antara KPU di daerah dan Kemendagri mengenai pengabsahan desa atau kelurahan pemekaran yang belum diregistrasi oleh Kemendagri.

“Ada keinginan dari temanteman KPU di daerah yang melaksanakan Pemilukada untuk menggunakan basis data itu dari data Pemilukada, karena lebih baik daripada menggunakan DP4, namun karena kita merujuk pada UU sehingga kita tetap menggunakan DP4 yang disinkronisasi, dan data Pemilukada dari teman-teman KPU di daerah itu hanya sebagai pembanding saja,” tandas Juri. (red)

9

News

KPU Lantik 80 Anggota KPU Provinsi

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) melantik sebanyak 80 Anggota KPU Provinsi dari 16 Provinsi. Acara pelantikan yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Jum’at (24/5), dihadiri perwakilan Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kemudian, seluruh komisioner KPU di 17 provinsi yang baru, memperoleh pendalaman materi mengenai penyelenggaraan kepemiluan. Metode yang ditempuh adalah dengan diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD), dimana ke-80 komisioner dibagi menjadi empat kelas FGD. Anggota KPU periode 20072012, Endang Sulastri dan Abdul Aziz menjadi mentor dalam FGD ini. Endang Sulastri menjadi mentor untuk kelas satu yang meliputi Provinsi Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan DKI Jakarta. Sementara Abdul Aziz menjadi mentor di kelas empat untuk Provinsi Sumatera Barat, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara.

Materi yang disampaikan meliputi nilai dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang

10

Periode 2013-2018 bebas dan adil, isu gender dan disabilitas dalam pemilu yang bebas dan adil, etika penyelenggaraan pemilu, serta sistem pemilu.

Selain itu, masa orientasi (pembekalan) terhadap anggota KPU di 17 provinsi yang baru, melakukan pendalaman materi kepemiluan. Namun, materi diskusi lebih difokuskan untuk menggali manajemen kepemimpinan (leadership mangement) dan tata kelola KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Anggota KPU pada 17 provinsi dikelompokkan menjadi empat kelas, dengan mentor yang berbeda dan penyampaian materi di setiap kelas dikelompokkan menjadi lima sesi.

Sesi pertama mendalami penyelenggara pemilu, sesi kedua tentang tahapan pemilu, dan sesi ketiga membahas tentang tata kelola internal. Sesi keempat mendiskusikan tentang kepemimpinan, serta sesi kelima menggali mengenai perencanaan strategis.

Pembagian kelas ditentukan secara acak. Kelas I diikuti oleh anggota KPU Provinsi Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan DKI Jakarta. Mentor di kelas I adalah anggota KPU periode 20072013, Endang Sulastri.

Kelas II berisi anggota KPU Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Jambi. Mentor di kelas II adalah Minan.

Sementara untuk kelas III adalah anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Banten, Aceh, dan Sulawesi Utara. Yang menjadi mentor di kelas ini adalah Amalinda Savirani (Fisipol UGM) dan Titi Anggraeni.

Dan kelas IV diikuti oleh anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Di kelas ini yang menjadi mentor adalah anggota KPU periode 2007-2013, Abdul Aziz.

Metode orientasi yang digunakan adalah model Building Resources in Democracy, Government and Election (BRIDGE). Metode ini mengharuskan keterlibatan peserta, dimana para peserta seluruhnya terlibat aktif dalam menyampaikan pendapat, usul, maupun pandangannya terhadap setiap permasalahan yang didiskusikan, termasuk dalam penyampaian materi, klasifikasi permasalahan, pemaparan masingmasing kelompok maupun diskusi. (red)

Suara KPU Edisi Mei 2013

News

Daftar Anggota KPU Provinsi Terpilih Periode 2013 - 2018 No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Nama Anggota KPU Provinsi Terpilih

Provinsi

Jambi

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Bengkulu

Bangka Belitung

Banten

DKI Jakarta

Kalimantan Tengah

No.

Nama Anggota KPU Provinsi Terpilih

Provinsi

1

M. Sanusi, S.Ag.,MH

1

Hairansyah, SH, MH

2

Pahmi, S.Ag.,M.Si

3

H.M. Subhan, S.Ag

2

Dr. Samahuddin, S.IP.,M.Si

3

Nur Kholis Majid, M.Pd

4

Desi Arianto, S.Pt

5

Nuraida Fitri Habi

4

H. Muh.Riza Jihadi, S.Ag

5

Dra. Hj. Masyithah Umar, M.Hum

1

Amnasmen, SH

1

Drs. Delfinus

2

Drs. Mufti Syarfie, MM

3

Fikon, S.Pt

2

Kasiono, S.Pd.I

3

Misrawi, S.Sos.I

4

Nova Indra, ST

4

Viryan, SE, MM

5 1

Nurhaida Yetti, SH, MH

5

Umi Rifdiyawati, SH

Arison, S.Pt

1

Usman, S.Pd.,M.Si

2

Said Sirajuddin, S.Ag

3

Marsudi, S.Sos

2

Nurdin Pasokkori,S.IP, M.Si

3

Mursalim, S.Ag

4

Ridarman Bay, SE.,MM

4

Adi Arwan Alimin, S.Pd

5

Sriwati, MM

5

Ir. Rehang

1

Irwan Saputra, S.Ag.,MM

1

Faisal Amir, SE.,MM

2

Zainan Sagiman, SH

2

Drs. Muh. Iqbal Latief, M.Si

3

Eko Sugianto, S.P.,M.Si

3

Khaerul Mannan, SH, MH

4

Aries Munandar, AP.,S.Sos, M.Si

4

Mardiana Rusli

5

Siti Baroroh, M.Si

5

Misna M, S.P

1

Davitri, S.Pd

1

Fachruddin Noh, S.Ag.,M.Pd

2

Fahrurrozi, S.Ag

2

Ardiles Mario R. Mewoh, S.IP,.M.Si

3

Robert Randy Wandra, S.IP

4

Guid Cardi, S.IP

5

Dra. Lailan Cholidah

5

Vivi Teskri Lidia George, SKM

1

Agus Supriyatna, S.Ag, SH

1

Samsul Y. Gafur, SH

2

Syaeful Bahri, MM

2

Sahran Raden, S.Ag.,SH.,MH

3

Agus Supadmo, SE

3

Ir. Muh. Ramlan Salam, M.Si

4

Ir. Didih Muhamad Sudi, M.Sc

4

Naharuddin, SH.,MH

5

Dra. Hj. Enan Nadia

5

Dr. Nisbah, M.Si

1

Drs. Moch. Sidik, M.Si

1

La Ode Abdul Natsir, SE.,M.Si

2

Drs. Sumarno, M.Si

2

Andi Sahibuddin, S.Ag

3

Mohamad Fadlilah, S.Sos

3

Iwan Rampo Banne, S.Sos, M.Si

4

Dahliah, S.Ag, MA

4

Hidayatullah, SH

5

Betty Epsilon Idroos, M.Si

5

Tina Dian Ekawati T., SH.,MH

1

Daan Rismon, S.IP

1

Verrianto Madjowa, S.IK

2

Drs. H. Ahmad Syar'I, M.Pd

2

Ahmad Abdullah, S.Ag

3

Edi Winarno, S.Hut

9

10

11

12

13

Kalimantan Selatan

Kalimantan Barat

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Utara 3 4

14

15

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Yessy Yatty Momongan, S.Th.,M.Si

3

Drs. H.Muh. N.Tuli, M.Ag

4

Sepmiwawalma, SH

4

Selvi Katili, SE

5

Taibah Istiqomah, S.Pd

5

Maspa Mantulangi, S.Ag.,M.PdI

Suara KPU Edisi Mei 2013

16

Sulawesi Tengah

Zulkifli Golonggom, S.PdI

11

News

Parpol Dilarang Gunakan Kelebihan Dana Kampanye Partai politik peserta pemilu 2014 dilarang menggunakan kelebihan sumbangan dana kampanye dari pihak lain baik yang bersumber dari perseorangan maupun kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sumbangan dana kampanye yang boleh diterima parpol dari perseorangan maksimal Rp. 1 miliar dan dari kelompok maksimal Rp. 7,5 miliar.

“

Kelebihan sumbangan tersebut wajib dilaporkan ke KPU dan selanjutnya dana itu diserahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir,” terang Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Senin (13/5).

Ferry menegaskan kelebihan sumbangan tersebut akan ketahuan dari hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebab dalam laporan penerimaan dana kampanye, partai politik membuat daftar sumber penerimaan dana kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan yakni dari partai politik, calon legislatif, perseorangan, perusahaan atau badan usaha dan lainnya.

Petugas juga akan membandingkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dengan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Jika terjadi perbedaan akan ditindaklanjuti dengan menanyakan secara langsung kepada petugas pengelola keuangan dana kampanye partai.

Selanjutnya petugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti dari penjelasan tersebut.

“Semuanya akan terlihat

12

dari hasil audit. Bagi parpol yang tidak menyerahkan kelebihan sumbangan itu ke kas Negara akan dikenai sanksi pidana,” tegas Ferry.

Sesuai pasal 303 UU Nomor 8 Tahun 2012 ayat 2 bahwa

masa kampanye pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda Rp. 5 miliar.

“Kalau melenggar risikonya sangat besar. Karenanya jangan sampai partai berpikiran untuk menggunakan kelebihan dana itu. Harus segera dikembalikan.

Jangan ditunda-tunda karena batas waktunya hanya 14 hari,” ujarnya.

Ancaman pidana lanjut Ferry tidak hanya ditujukan kepada penerima tapi juga kepada si pemberi baik perseorangan maupun kelompok tersebut.

“Jadi yang harus berhati-hati bukan hanya partai politik yang

setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan dana sumbangan, tidak melaporkan kelebihan dana kepada KPU, dan/ atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan itu ke kas Negara paling lambat 14 hari setelah

menerima tapi juga perseorangan, kelompok atau perusahaan yang memberikan. Jika tidak teliti dengan peraturan perundangundangan maksud baik dapat berujung pidana,” tegasnya. (gd/ red)

Suara KPU Edisi Mei 2013

News

Sekjen KPU Sampaikan Opening Remarks Di Depan Delegasi Tunisia Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan KPU dan Institute for Peace and Democracy (IPD) mengadakan kegiatan Indonesia dan Tunisia; Capacity Building Partnership for Democracy “Dialogue on Empowering the Electoral Manajement Bodies� yang diselenggarakan di Bali mulai tanggal 10 - 16 Mei 2013.

Delegasi Tunisia berjumlah 14 orang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR/Majelis Konstituante Tunisia Mahrezia Labidi, rombongan terdiri dari Anggota Majelis Konstituante, Kementerian Luar Negeri Tunisia, Kementerian HAM Tunisia serta Wartawan Nasional Tunisia. Delegasi juga didampingi oleh Duta Besar RI untuk Tunisia, Ronny Prasetyo Yulian beserta pejabat dan staf KBRI Tunisia.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan pemilu dan demokrasi di Indonesia, serta forum berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai pemilu dan demokrasi, hingga menyaksikan secara langsung proses Pemilukada Provinsi Bali.

Sabtu (11/05), delegasi Tunisia menyaksikan penutupan kampanye yang dirangkai dengan ritual keagamaan bertempat di Pura Besakih. Pada kesempatan tersebut, delegasi Tunisia sempat bertemu dengan kedua pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bali juga berdiskusi dengan Ketua serta Anggota KPU Provinsi Bali.

Workshop dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada

Suara KPU Edisi Mei 2013

tanggal 13-14 Mei 2013 bertempat di Kompleks IPD, Universitas Udayana. Pada saat pembukaan workshop hari Senin (13/05), Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim menyampaikan opening remarks sekaligus ucapan selamat datang kepada para delegasi bersama dengan Patron IPD, Nur Hasan Wirayuda, Wakil Rektor Universitas Udayana dan Duta Besar RI untuk Tunisia.

Dalam opening remarks, Sekjen KPU menyampaikan sekilas tentang asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, jenis-jenis pemilu di Indonesia, struktur penyelenggara pemilu serta informasi tentang Pemilukada Provinsi Bali yang akan disaksikan oleh delegasi Tunisia pada tanggal 15 Mei nanti.

Sekjen KPU juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kemenlu RI dan IPD, ia berharap para peserta mendapat

pengalaman yang berkesan dan pengetahuan yang mendalam tentang Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. KPU berharap kerjasama ini terus berlanjut di masa yang akan datang.

Kegiatan ini akan diakhiri dengan pertemuan antara Penyelenggara Pemilu di Indonesia yakni KPU, Bawaslu dan DKPP dengan delegasi Tunisia pada hari Kamis (16/05) dilanjutkan diskusi mengenai proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang disaksikan oleh para delegasi.(red)

13

News

Selamatkan Arsip Pemilu, KPU Gelar Rakor

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) menghelat rapat koordinasi (rakor) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), KPU Provinsi seluruh Indonesia, dan Arsip Daerah (ARDA) terkait penyelamatan arsip serta dokumen pemilu 1 - 3 Mei 2013. Rakor tersebut dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dan dokumen pemilu.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bumi Tapos Bogor ini, merupakan tindah lanjut adanya Surat Edaran KPU dan ANRI Nomor 05/KB/KPU/Tahun 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyelamatan arsip dan dokumen pemil,u dengan harapan KPU, KPU Provinsi, ANRI dan ARDA dapat bersama-sama memahami proses dan alur penyimpanan dan pemusnahan arsip agar tercipta keseragaman dalam penyelamatan arsip pemilu.

Mengawali kegiatan rakor itu, Wakil Kepala Biro Umum Ismatno Eko Ariyanto menyampaikan laporan pelaksanaan rakor, kemudian disusul dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arif Rahman Hakim. Pada sambutannya, Arif mengharapkan agar dapat disusun strategi untuk pengelolaan arsip tahun 2014 mengingat pentingnya arsip bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. ”Pada saat menghadapi pendaftaran peserta pemilu atau setelah selesainya peristiwa sering terjadi gugatan-gugatan, sehingga untuk menghadapi gugatan tersebut perlu dokumendokumen atau arsip yang disimpan, dan diharapkan kedepan arsip dapat dikelola secara digital

14

untuk memudahkan KPU dalam mengarsipkan dokumen pemilu tahun 2014,” ujarnya.

Pelaksanaan rakor diisi dengan pemaparan narasumber dari ANRI yakni materi tentang kebijakan penyelamatan dan pelestarian arsip pemilu, penataan dan penyimpanan arsip pemilu serta penyelamatan dan penyusutan arsip pemilu.

Terakhir, para peserta membuat hasil rekomendasi untuk

3.

menindaklanjuti pelaksanaan terhadap surat edaran KPU dan ANRI yang berisi sebagai berikut: 1. KPU membuat surat edaran kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengenai pembuatan perjanjian kerjasama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan lembaga kearsipan daerah.

2. KPU agar mensosialisasikan surat edaran 02 Tahun 2012 tentang Penyelamatan arsip/ dokumen pemilu secara berjenjang.

sesuai dengan peraturan yang berlaku. ”Salah satu rekomendasi yakni terkait dengan pembuatan MoU dengan lembaga kearsipan daerah dimaksudkan agar lebih disesuaikan dengan kebutuhan daerah”, ujar Kabag Tata Usaha KPU Endang P. Secapawati.

Hasil rekomendasi nantinya akan ditindaklanjuti dan dicermati bersama, sehingga pada prinsipnya rekomendasi adalah menggambarkan keinginan KPU terkait penyelamatan arsip di masing-masing daerah. (aka/red)

4.

5.

KPU menyediakan anggaran dalam rangka fasilitasi dan penyelamatan arsip pemilu.

KPU melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia organik dalam pengelolaan kearsipan.

KPU untuk menginstruksikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia agar menyerahkan arsip pemilu kepada lembaga kearsipan

Suara KPU Edisi Mei 2013

Seputar Pemilukada

Bali Memilih

P

esta Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilgub) Bali dilaksanakan Rabu (15/05). Pilgub Provinsi Bali diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni “PAS” (pasangan nomor urut 1); Drs. A.A Gede Ngurah Puspayoga – Dewa Nyoman Sukrawan, SH dan “PASTI” (pasangan nomor urut 2); Drs. Made Mangku Pastika, M.M – Drs. I Ketut Sudikerta.

Adapun Pasangan nomor urut 1 diusung oleh 1 (satu) partai politik PDI Perjuangan dan Pasangan nomor urut 2 diusung

Suara KPU Edisi Mei 2013

oleh 8 (delapan) Partai Golkar; Partai Demokrat; Partai Hanura; PAN; PKPI; PNBK; PKPB dan Partai Gerindra.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pilgub yang dilaksanakan di 8 (delapan) Kabupaten Badung; Tabanan; Jembrana; Buleleng; Bangli; Karangasem; Klungkung; Gianyar dan 1 (satu) Kota Denpasar dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2.925.679 jiwa, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.448.287 jiwa dan pemilih perempuan 1.477.392 jiwa, serta Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 8 Kabupaten dan 1 Kota berjumlah 6.371 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pelaksanaan Pilgub Bali merasa sangat perlu untuk mengantisipasi ancaman terjadinya anarkisme Polda Bali menambahkan kekuatan personil dengan mendatangkan 900 Brimob dari Kelapa Dua,

Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Tengah, yang nantinya personil ini akan ditempatkan di 9 (sembilan) Polres diseluruh Bali dengan jumlah 1 (satu) Kompi dengan rincian 1 Polres 100 personil.

Rekapitulasi penghitungan perolehan sementara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 18 Mei, ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggal 19 s/d 21 Mei, Rekapitulasi di tingkat KPU Kab/Kota tanggal 22 s/d 24 Mei dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Bali serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali oleh KPU Provinsi Bali akan dilaksanakan tanggal 25 s/d 27 Mei 2013. (dosen/red)

15

SeputarPemilukada

Upaya KPU Provinsi NTB Tingkatkan Partisipasi pemilih Kesiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB cukup baik.

Ketua KPU Provinsi NTB, Fauzan Khalid, optimis, partisipasi pemilih pada pilgub yang dilaksanakan pada Senin (13/5), akan meningkat dibanding pilgub sebelumnya (pilgub 2008-red).

“

Saya optimis, Pilgub kali ini angka partisipasi pemilih akan meningkat.

Harapan saya bisa mencapai 80 persen,� ucap Fauzan.

Keoptimisan Fauzan didukung oleh kinerja KPU Provinsi NTB yang telah melakukan sosialisasi secara maksimal. Tidak hanya sekadar sosialisasi, pada saat pemungutan suara berlangsung, KPU Provinsi NTB juga tetap melakukan supervisi dan monitoring ke berbagai wilayah di NTB. Seperti di Kota Mataram, jalannya pemungutan suara ditinjau langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Fauzan Khalid; Sekretaris KPU Provinsi NTB; Asisten Deputi Kemenkopolhukam, Totok S. Moersad; Perwakilan dari KPU; KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KIP Aceh.

Beberapa Tempat Pemungutan

16

Suara (TPS) yang mereka kunjungi, antara lain, TPS 12 (Lapas Mataram, Kel. Tamansari, Kec. Ampenan); TPS 10 (Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang); TPS 3 (Kel. Mayura, Kec. Cakranegara) dan TPS 9 (Kel. Punia, Kec. Mataram).

Dalam Pilgub NTB kali ini terdapat 4 pasangan calon (paslon) yang memperebutkan kursi nomor satu di Provinsi NTB selama 5 tahun mendatang, yakni, DR TGB H.M Zainul Majdi dan H.Muh Amin SH,M.Si (pasangan nomor urut satu) yang didukung Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKB dan Partai Gerindra; Suryadi Jaya Purnama, ST dan Johan Rosihan, ST (pasangan nomor urut dua) yang didukung PKS, PBR dan PPRN; Drs. H Harun Al Rasyid, MSi dan H Lalu Abdul Muhyi Abidin,MA (pasangan nomor urut tiga) yang didukung PNKBI, PPDI, Partai Buruh, PNIM, PDP, PPNUI, PDN, PPI, Partai Karya Perjuangan, Partai Patriot, Partai Merdeka, PMB, PIS, Partai Barnas, Partai Kedaulatan, PKPI dan Partai Hanura; serta DR. KH Zulkifli Muhadli, SH, MM dan Prof.

DR. Ir. H Muhammad Ichsan, MS (pasangan nomor urut empat) yang didukung PBB, PKNU, PKPB dan PPPI. Keempat paslon tersebut bertarung memperebutkan 3.478.892 suara masyarakat NTB yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sepuluh kabupaten/kota yang tersebar di 8.924 TPS. Untuk memberikan kemudahan bagi para pemilih

Suara KPU Edisi Mei 2013

Seputar Pemilukada dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU NTB memperbolehkan warga yang belum terdaftar dalam DPT untuk mencoblos, dengan menunjukan KTP serta Kartu Keluarga (KK) kepada petugas TPS sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP. Selain Pilgub NTB, pada hari yang sama juga dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Lombok Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Bima.

Lotim Pilih Gubernur dan Bupati Serentak Masyarakat Kabupaten Lombok Timur (Lotim), di hari

Suara KPU Edisi Mei 2013

yang sama, juga menggelar hajatan besar lima tahunan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbub).

Kabupaten Lotim merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi NTB. Kabupaten yang berjarak ± 1 jam dari Kota Mataram ini memiliki luas wilayah 1.605,55 km2 dengan ibu kotanya ialah Kota Selong.

Wilayah Kabupaten Lotim secara administratif terbagi dalam 20 wilayah kecamatan, 254 desa, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2.179. Selain itu, jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 868.082 pemilih dengan rincian 416.233

laki-laki dan 451.849 adalah perempuan. Jumlah DPT di Kabupaten Lotim merupakan yang terbesar di antara 9 Kabupaten lainnya di Provinsi NTB. KPU Kabupaten Lotim sendiri telah menetapkan empat pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati periode 2013 - 2018, yakni: Paslon nomor urut 1 Ali Bin Dachlan - Haerul Warisin (calon perseorangan).

Paslon nomor urut 2 Abdul Wahab - Lale Yaqutunnafis (partai pengusung: Partai Hanura, PBB, PBR, PKPB dan Patriot.

Paslon nomor urut 3 Sukiman Azmy - M. Syamsul Luthfi (partai pengusung: Partai Demokrat, Golkar, PPP, PDI Perjuangan, PKS, Gerindra, PKNU dan PAN).

Serta paslon nomor urut 4 Usman Fauzi - M. Ihwan Sutrisno (partai pengusung: PKP, PPN, PIS, Republikan, Buruh, Kedaulatan, Pelopor, Merdeka, Pakar Pangan, PMB, PPDI, PPRN, PPPI, PNI Marhaenisme, PNBKI dan PDP).

Suasana kondusif tercipta dalam proses pemungutan suara yang dimulai pukul 07.00 WITA. Hal itu terekam dalam monitoring dan liputan yang dilakukan oleh tim dari KPU Pusat bersama Anggota KPU Provinsi NTB M. Qazuini ke Kabupaten Lotim.

Seperti yang terlihat di TPS 8 Desa Jenggik Kec. Terara, TPS 8 Desa Majidi Kec. Selong, serta TPS 22 Desa Selong Kec. Selong yang merupakan TPS Rutan. Hal unik terlihat di TPS Rutan, dimana para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan pakaian adat khas NTB, yakni Batik Sasambo.

“Kami menggunakan batik ini sebagai salah satu bentuk kekhasan masing-masing pulau yang didiami oleh suku yang berbeda yaitu suku Sasak (Lombok), Samawa dan Mbojo (Sumbawa). Sehingga untuk mempersatukan hal tersebut maka diambillah nama Sasambo (Sasak, Samawa dan Mbojo),” ungkap salah satu petugas KPPS di TPS

17

SeputarPemilukada Rutan.

Menurut Qazuini, penyelenggaraan pemungutan suara di Kabupaten Lotim berjalan dengan aman dan lancar.

“Sepanjang yang saya lihat pemungutan suara hari ini di Kabupaten Lotim berjalan dengan kondusif. Terkait dengan adanya kekurangan logistik, hal tersebut sudah diantisipasi oleh KPU Kabupaten Lotim,” ujar Qazuini.

Tujuh Pasang Calon Rebutkan Kursi Walikota Bima Pemilukada Kota Bima yang dilaksanakan Senin (13/5) telah membuat suasana Kota Bima berubah 360 derajat. Ini sebagai tindaklanjut telah dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Nusa Tanggara Barat (NTB) Nomor 060/172/ ORG yang menegaskan hari Senin sebagai hari yang diliburkan. Hal ini dimanfaatkan warga Kota Bima untuk mengikuti dan mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan dikotanya.

Sesuai Berita Acara (BA) Nomor 82/BA/III/2013 tentang penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bima tahun 2013, tercatat 104.483 warga Kota Bima terdiri dari 50.651 laki-laki dan 53.832 perempuan akan memilih satu dari tujuh pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, di 275 TPS yang tersebar di 5 kecamatan.

Dari tujuh pasangan calon yang memperebutkan kursi nomor satu di kota bima hanya satu pasangan yang berasal dari jalur independen ke enam pasangan lainnya menggunakan kendaraan partai politik, tujuh pasangan tersebut adalah: 1. H. Junaiddin H. Ismail, SE. & H. Mustaimin H. Ikraman, SE. (PBB, PKPB & PNI Marhaenisme).2.

Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini & Muhammad Rum, SH. yang merupakan satu satunya dari perseorangan.

2. H.M. Qurais H. Abidin & H. A. Rahman H. Abidin, SE. (Partai Demokrat, PDK, PPPI & PDIP).

3. Subhan H.M. Nur, SH & Muhammad Riza, SE., MA. (PKB, PKPI, PPRN, Partai BARNAS, Partai Kedaulatan, PDP, PKP, PPDI, PNBKI, Partai Patriot, PIS, PKNU, Partai Merdeka, PPNUI, Partain Buruh, PKBIB, & PPN).

4. dr. H. Sucipto & Drs. H. M. Junaidin, MM, (PKS, PPP & HANURA).

5. Feri Sofyan, SH & H. Iskandar Zulkarnain, ST,.

M.Sc (PAN, dan PBR).

6. Hj. Ferrab Amelia, SE,. MM & Drs. H. M. Natsir,

18

MM (Partai GOLKAR dan GERINDRA).

Meskipun sempat beredar isu akan terjadi gesekan antar tim sukses pasangan calon, namun tidak tampak raut wajah takut yang terpancar dari masyarakat kota Bima, harapan besar kepada pemimpin yang nantinya terpilih sebagai walikota dan wakil walikota Bima untuk lima tahun ke depan digantungkan oleh masyarakat Bima. Ini terlihat dari antusiasme mereka untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Ali Zaenal, lelaki yang lahir 71 tahun lalu ini, dengan langkah tegap dan penuh semangat mendatangi TPS lima Kecamatan Rasanae Barat. Pria yang merupakan pensiunan pegawai Pengadilan Negeri Kota Bima ini mengharapkan kemajuan terhadap daerahnya baik dari segi pembangunan maupun pendapatan dari masyarakatnya dengan tidak mengesampingkan agama sebagai tiang pembangunannya.

“Saya melihat calon yang ada baik semuanya, siapa pun yang nanti terpilih, diharapkan mengedepankan kemajuan masyarakatnya (warga Kota Bima-red) dengan tidak lupa memegang teguh agamanya, karena semua makhluk yang ada ini diwajibkan untuk beribadah kepadaNya,” ungkap Ahmad yang datang seorang diri ke TPS. Sampai dengan selesainya waktu pemungutan suara, suasana kondusif terlihat jelas di Kota Bima, isu rusuh yang beredar malam sebelum hari pemungutan suara hanya menjadi isu belaka dan tidak menodai demokrasi yang sedang ditegakan di bumi Kota Bima saat ini. (red)

Suara KPU Edisi Mei 2013

Seputar Pemilukada

“Topeng Ireng” Sosialisasi Pemilukada Temanggung

B

anyak cara dan upaya kreatif yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilukada, salah satunya dengan kesenian tradisional. Hal tersebut yang dilakukan KPU Kabupaten Temanggung melalui kesenian tari Topeng Ireng untuk mensosialisasikan hari pemungutan suara Pemilukada Gubernur dan Pemilukada Bupati di kota Tembakau ini yang digelar bersamaan pada 26 Mei 2013.

Topeng Ireng berasal dari kata Toto Lempeng Irama Kenceng yang artinya penarinya berbaris lurus dengan irama yang penuh semangat. Kemudian KPU Kabupaten Temanggung mengemasnya dalam sosialisasi pemilukada, sehingga penari Topeng Ireng tersebut juga menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

Bahkan pada H-1 pemungutan suara atau hari tenang terakhir, Sabtu (25/5), Topeng Ireng tetap beraksi menarik perhatian di pusat-pusat kegiatan masyarakat Kabupaten Temanggung, seperti

Suara KPU Edisi Mei 2013

di Pasar Jumo, Pasar Gemawang, Pasar Candi Roto, dan Pasar Ngadirejo. Sebelumnya, pada H-3 juga digelar Topeng Ireng di Pasar Tembara, Pasar Selo Pampang, Pasar Kranggan, dan alun-alun Kabupaten Temanggung.

“Topeng Ireng tersebut kami gelar ditengah aktifitas masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menarik perhatian, kemudian penari utama seorang gadis cantik yang bertugas untuk menyuarakan pesanpesan sosialisasi hari pemungutan suara kepada masyarakat,”

ujar Anggota KPU Divisi Sosialisasi Arimurti Hendro Wardani, SE. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Topeng Ireng juga disandingkan bersama Maskot Pemilukada Kabupaten Temanggung, yaitu sepasang ayam cemani yang merupakan ayam khas dari Temanggung yang berbulu hitam.

Selain itu, tambah Ari, sebelumnya KPU Kabupaten Temanggung juga menyemarakkan sosialisasi dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat melalui lomba desain poster dan stiker untuk umum, serta lomba majalah dinding

“

Topeng Ireng berasal dari kata Toto Lempeng Irama Kenceng yang artinya penarinya berbaris lurus dengan irama yang penuh semangat.

(mading) bagi siswasiswa SLTA sederajat.

Lomba-lomba tersebut digelar untuk menarik animo masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Temanggung. (arf/red)

“

19

News Berita Dalam Gambar

Sekretaris Jenderal KPU (paling kanan) melantik Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur (paling kiri) (21/5/2013)

Rapat dengar pendapat antara KPU serta Komisi II DPR-RI. (21/5/2013)

Grand Final Debat Sang Kandidat Pemuda Masa Depan Bangsa yang diselenggarakan oleh KPU Kota Semarang (30/4/2013) 20

Suara KPU Edisi Mei 2013