Majalah SUARA KPU RI Edisi Mei 2011

KOMISI

M UMU

L IHA

I

I

HAN

PEM

PEM

LI

ISI UMUM

M KO

N

2011

PEMILUKADA

SUARA KPU

Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Me

i2

011

Edisi Mei 2011

Pendidikan Tentang Pemilu Dimulai Sejak Sekolah Dasar

KPU-DPR Bahas Kemungkinan Penggunaan E-Voting Dalam Pemilu

Lomba Cerdas Cermat Pemilu Dan Demokrasi Tingkat SLTA SeKabupaten Kuningan

KPU RI Siapkan Draft Nota Kesepahaman Dengan KPU Rusia

KOMISI

I

Pengantar Redaksi

P

endidikan akan memberdayakan manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya bilamana di dalamnya dikembangkan dan dipegang kukuh prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi ini setidaknya ada dalam tiga ranah pendidikan sekolah: demokrasi dalam manajemen sekolah, demokrasi dalam keuangan sekolah, dan demokrasi dalam pembelajaran di kelas.

Penataan demokrasi melalui pendidikan masih belum terinstitusionalisasi secara sistematis di Indonesia. Padahal, di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan di Australia, pendidikan demokrasi adalah bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional mereka.

Sebagai output dari pendidikan yang demokratis, kedewasaan warga negara dalam berdemokrasi di Barat bisa menjadi referensi adanya keterkaitan antara sikap-sikap demokratis warga negara dan program pendidikan demokrasi, populer dengan sebutan civic education (pendidikan kewarganegaraan), yang ditempuh melalui jalur pendidikan formal.

Bagi negara yang tengah bertransisi menuju demokrasi, seperti Indonesia, pendidikan kewarganegaraan yang mampu memperkuat barisan masyarakat sipil yang beradab dan demokratis amat penting diakukan.

Budaya dan praktik demokrasi yang luhur akan mencegah negara kita dari penyimpangan kekuasaan serta praktik korupsi. Marilah kita pupuk budaya dan praktik politik yang demokratis mulai dari tingkat dasar, menengah, tinggi hingga “socialized� di kalangan masyarakat kita.

Suara KPU edisi Mei 2011 tetap hadir dengan aneka berita kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota, antara lain mengenai masalah evaluasi bantuan Australia (AusAid) terhadap Pemilu di Indonesia, pendidikan tentang Pemilu di Australia, peresmian kantor KPU Kota Tomohon, Lomba Cerdas Cermat di KPU Kabupaten Kuningan serta laporan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pekalongan. Paparan suara KPU edisi Mei 2011 dari sisi KPU diharapkan mempunyai efek langsung atas kegiatan KPU dalam tahun 2011 ini, sekaligus mendongkrak kinerja KPU di masa mendatang. (FS)

UMU

M

PEM

LI

HAN

SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Sri Nuryanti, S.IP, MA Dra. Endang Sulastri, M.Si I Gusti Putu Artha, SP, M.Si Dr. H. Abdul Aziz, MA Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS Saut Hamonangan Sirait, M.Th Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Redaksi Drs. Syafriadi S. Yatim Editor Senior Drs. Yosmardin, M.Si, Nur Safa’at, SE, MM, Drs. Faisal Siagian M.Si. Editor Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto, SH, Dra. Titik PW MP, Andy Firmanda, Dra. Hendrika Ferdinandus, Kadar Setyawan, Andy Prasetyo.

Reporter Didi, Satrio, Rita, Dewi, Khaerul Anam, Ika Prasetya, Catursari, Andre Riandi, Reni Rinjani.

Fotografer Dodi H, Sapto.

Designer Grafis Arif Priyo.

Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati, Teddy Irawan.

Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 Website: www.kpu.go.id mediacenter.kpu.go.id

2

Daftar Isi

5 Fokus Utama Pertemuan KPU-RI-Komnas Ham

6 Fokus Utama

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada

7 Fokus Utama

KPU-DPR Bahas Kemungkinan Penggunaan E-Voting Dalam Pemilu

Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 8-10 Seputar Pemilukada.............................. 11 Profil......................................................... 12 Berita Dalam Gambar........................... 12

8 News

Peresmian Kantor KPU Provinsi Barat dan KPU Kota Tomohon 3

Fokus

Utama

Anak-anak SD sedang melakukan simulasi pemungutan suara dalam kegiatan pendidikan demokrasi. Pendidikan kepemiluan adalah pendidikan “sikap” yang harus dimulai sejak dini (foto: Lomba Foto Pemilu/hupmas)

Di Negeri Kanguru, Pendidikan Tentang Pemilu Dimulai Sejak Sekolah Dasar

D

alam work placement di Australian Electoral Commission (AEC) saya ditempatkan di Education and Communication Branch, yang dipimpin oleh Kathy Mitchel. Banyak hal yang dapat digali dan dipelajari dari kegiatan bersama pegawai di AEC, termasuk nilai-nilai kebaikan yang patut dicontoh dan diterapkan dalam budaya kerja di KPU, terutama dalam hal tepat waktu.

Salah satu program yang dijalankan di Education and Communication Branch adalah program pendidikan kepada murid-murid sekolah, melalui guru bidang studi SOSE (Studi of Society and Environment) yang ada pada jenjang pendidikan dasar (SD). Sasaran lain dari program pendidikan ini adalah murid SMP, SMA, orang dewasa, dan warga negara baru. Program ini dilakukan melalui workshop untuk para guru SOSE mengenai hal-hal yang menyangkut pemerintahan secara umum dan secara khusus tentang kepemiluan, serta program kunjungan ke National Electoral Education Centre (NEEC) yang dikelola AEC. AEC menekankan 2 hal dalam materi pendidikan kepada murid-murid sekolah, yaitu bahwa memilih merupakan “pengambilan keputusan” dan

4

“partisipasi” sebagai warga Negara.

Walaupun di Australia memilih merupakan suatu kewajiban (bukan “hak” seperti di Indonesia). Namun penekanan seperti ini perlu juga diterapkan dalam penyebaran informasi kepemiluan di Indonesia, yaitu bahwa memilih bukan hanya ikut-ikutan dan sekedarnya, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu bagaimana menanamkan sikap untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sosial secara luas. Sehingga, sejak dini murid-murid ini diajari mempunyai sikap bertanggungjawab atas keputusan apa yang diambil.

Mengapa murid-murid SD? Walaupun di Australia sejak 16 tahun sudah boleh mendaftarkan diri sebagai pemilih, dan baru wajib memilih sejak usia 18 tahun, namun murid-murid SD menjadi tujuan utama dari pendidikan kepada murid-murid sekolah. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa pendidikan kepemiluan adalah pendidikan “sikap” yang harus dimulai sejak dini. Sikap ini meliputi sikap dalam pengambilan keputusan dan sikap bertanggungjawab.

Sehingga mendidik murid-murid SD sama halnya dengan menanam benih yang akan tumbuh berkembang pada saatnya nanti untuk dipanen.

AEC juga mempunyai National Electoral Education Centre (NEEC) dengan program kunjungan ke NEEC dari sekolah-sekolah seluruh Australia. Dari laporan terakhir tahun 2010, tercatat jumlah pengunjung NEEC mencapai angka 90.000 pengunjung, dan diantaranya (mayoritas) sebanyak 72.000 adalah murid-murid SD. Dalam program kunjungan ke NEEC ini, AEC melakukan pelayanan informasi kepemiluan dengan berbagai presentasi multimedia yang dikemas sedemikian rupa bagusnya, menampilkan sejarah demokrasi dan kepemiluan di Australia, serta pengetahuan tentang sistem Pemilu.

Simulasi Pemilu dan pengenalan terhadap benda-benda kepemiluan seperti kotak suara, bilik suara juga dilayani di NEEC ini, serta informasi-informasi lain berkenaan dengan pemilu dan pemu-ngutan suara.

CD (Compact Disk) interaktif yang berisi peran AEC, Sejarah Pemilu, Sistem Pemilu, Tahapan Pemilu, Tata Cara memberikan suara dan Hasil Pemilu selalu diperbaiki apabila ada perubahan data (seperti hasil pemilu) dan dikirimkan kepada sekolah-sekolah, sehingga perubahan-perubahan dapat diikuti perkembangannya oleh para murid. (Cak Nur-Canberra) Suara KPU Edisi Mei 2011

Fokus

Pertemuan KPU RI-Komnas HAM

D

ata yang dirilis oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2009 terdapat jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 25-40%, ternyata tidak benar dan salah persepsi. Demikian benang merah yang terangkum dari pertemuan antara KPU dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (11/5/2011) di Jakarta.

Beberapa waktu lalu, DPR mengeluarkan pernyataan tersebut dengan mendasarkan pada data-data yang disodorkan oleh Komnas HAM. “Jika merujuk pada data yang dikeluarkan DPR, berarti terdapat paling tidak 60an juta rakyat Indonesia yang kehilangan hak politiknya pada Pemilu 2009 lalu. Padahal, kenyataannya kan tidak seperti itu. Inilah yang ingin kami luruskan dalam pertemuan ini,” tandas Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, yang dalam pertemuan itu didampingi oleh Anggota KPU Prof. Samsulbahri, Endang Sulastri, Sri Nuryanti, dan Saut H. Sirait, serta Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono.

Menurut Hafiz Anshary, dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 232 juta jiwa, yang terdaftar dalam DPT Pileg 2009 adalah 172 juta. Dari jumlah tersebut, jika 25%-nya saja yang tidak terdaftar, berarti ada sekitar 60 juta rakyat Indonesia yang kehilangan hak politiknya untuk memilih. “Ini kan berarti KPU-nya yang gagal. Tidak benar Suara KPU Edisi Mei 2011

itu,” tegasnya.

Ternyata, setelah melakukan klarifikasi, Komnas HAM menyatakan bahwa terdapat salah penafsiran oleh DPR terhadap data-data yang disodorkan oleh Komnas HAM. “Pada Pemilu 2009 lalu, Komnas HAM melakukan pemantauan di beberapa daerah yang rentan pelanggaran HAM-nya, seperti di rumah sakit-rumah sakit, lembaga pemasyarakatan (LP), daerah-daerah perbatasan, dan sebagainya. Metode yang kami pakai adalah metode deduksi. Hasilnya, di lokasi yang dipantau, warga masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya berjumlah sekitar 25%-40%. Itu dihitung dari jumlah penduduk keseluruhan di lokasi tersebut. Jadi, angka 25%-40% itu sifatnya lokal, bukan nasional,” demikian ditegaskan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim.

Perlu ditambahkan keterangan bahwa pada Pemilu 2009 tidak dikenal TPS khusus yang dulu berada di rumah sakit, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain, sehingga kalau ditemukan warga yang tidak menggunakan hak pilihnya di daerah-daerah rentan pelanggaran HAM, kemungkinan diakibatkan oleh keterbatasan dalam pengaturan UU, atau masalah administrasi dan mobilitas politik.

Terkait dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komnas ke beberapa daerah yang “rentan”, ditemukan fakta terdapat indikasi pelanggaran HAM (masyarakat kehilangan hak politiknya untuk memilih-red). Ketua KPU mengatakan, KPU sangat concern

Utama

KPU RI Bertemu Dengan Komnas HAM untuk Klarifikasi Beberapa Permasalahan Terkait Pemilu dan Pemilukada. Tampak Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA dan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim (foto tengah). Dalam Pertemuan tsb. Komnas HAM Menyatakan Data yang Dirilis oleh DPR Terkait Data Pemilih yang Kehilangan Hak Politiknya Pada Pileg 2009, Ternyata Tidak Benar. (foto: US/hupmas)

dengan kebebasan hak (HAM-red) dan menjamin hak-hak konstitusi setiap warga negara. “Dengan adanya penjelasan dari Komnas HAM terkait dengan permasalahan data pemilih, ini menjadi bahan masukan KPU untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu (dan Pemilukada-red) ke depannya,” tandas Hafiz.

Selain data pemilih, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Yosef Adi Prasetyo, dan Anggota Komnas, Hesti Armiwulan, Syafrudin Ngulma Siameuleu, Kabul Supriyadi, dan M. Rida Saleh, serta Sekjen Komnas HAM, Masduki Achmad, itu juga dibahas beberapa permasalahan dalam Pemilukada. Di antara permasalahan yang dibahas, antara lain Pemilukada di Kabupaten Lembata (NTT), Toli-Toli, dan Aceh.

Menurut Ifdhal, Komnas dalam menerima pengaduan selalu mengacu pada hak-hak yang bersifat internal (aspek HAM) dan tidak menyangkut pada persoalan teknis penyelenggaraan Pemilu. Terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, Komnas hanya concern pada aspek HAM-nya. “Untuk itu, kami meminta penjelasan dari KPU terkait dengan laporan serta penga-duan yang diterima,” tuturnya.

Ketua KPU juga meminta agar Komnas HAM dan KPU saling membantu dalam menyikapi persoalan politik yang terjadi di daerah. “Ini demi kebaikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, serta untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia,” tutup Hafiz Anshary. (dd)

5

Fokus

Utama

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (19/05/2011) bertempat di Hotel Saphir Yogyakarta, menyelenggarakan kegiatan “Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada” dengan topik bahasan “Pelibatan Stakeholder di luar Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih”.

Ketua KPU Provinsi D.I. Yogyakarta Any Rohyati, SE, MM. mengatakan pada sambutannya “Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada peran serta masyarakat merupakan salah satu ukuran keberhasilan Pemilu, salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keterlibatan masyarakat dalam Pemilu adalah dengan melihat tingkat kehadiran pemilih di TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada hari H pemungutan suara.

Dalam beberapa kali Pemilu terakhir di Provinsi DIY ditemukan fakta bahwa telah terjadi penurunan menggunakan hak pilihnya” Pada kesempatan seminar ini, hadir sebagai Narasumber adalah Anggota KPU Dra. Endang Sulastri M.Si dan para peserta berasal dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-provinsi D.I Yogyakarta serta instansi terkait.

Anggota KPU Divisi Sosialisasi Dra. Endang Sulastri, M.Si mengatakan untuk mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada diperlukan grand design dan strategi yang dapat dipakai oleh pihak terkait, “pihak-pihak yang diharapkan dapat mengambil peran dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu antara lain se-

6

KPU Provinsi DIY Gelar Seminar dengan KPU Kab/Kota se-Provinsi Yogyakarta di Hotel Saphir Yogya (foto: tdy;hupmas)

luruh jajaran staf Sekretariat KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota seluruh provinsi DIY dan seluruh stakeholder penyelenggara pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu diluar penyelenggara Pemilu seperti Perguruan Tinggi, Aktivis Mahasiswa, LSM, Ormas, Media Massa”.

“Untuk itu KPU selaku penyelenggara Pemilu harus memiliki perhatian yang cukup besar terhadap upaya pencapaian tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara, serta intensitas peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu”, ujar Anggota KPU Provinsi DIY (Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat), Drs. Mohammad Najib, M.Si Dalam acara seminar sesi terakhir tersebut juga dibuat beberapa kelompok untuk merumuskan strategis KPU Kabupaten/Kota dalam Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu. (tdy/red) Suara KPU Edisi Mei 2011

Fokus

K

KPU-DPR Bahas Kemungkinan Penggunaan E-Voting Dalam Pemilu

omisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI membahas kemungkinan penggunaan electronic voting (e-voting) dalam penyelenggaraan Pemilu (dan Pemilukada). Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Menteri Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik India, Selasa (24/5/2011) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Komisi II DPR RI hari itu menggelar RDP dalam rangka menyampaikan laporan kunjungan kerja (kunker) ke Republik India dan Republik Rakyat China (RRC) pada awal Mei lalu. Dalam kunker tersebut, dilibatkan juga perwakilan dari beberapa lembaga negara/pemerintahan, termasuk KPU. Salah satu hal penting yang mengemuka dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Chairuman Harahap (Fraksi Golkar) tersebut adalah penggunaan e-voting dalam penyelenggaraan Pemilu.

E-Voting merupakan metode pemungutan suara menggunakan teknologi informasi dengan sejumlah syarat.

Negara yang dianggap paling sukses menerapkan e-voting adalah India. Dengan jumlah pemilih sebesar 700 juta jiwa, dan dengan menggunakan sistem distrik, India berhasil menyelenggarakan Pemilu (dengan e-voting) dengan baik.

“Di India, KPU-nya luar biasa dipercaya oleh rakyatnya. Padahal, komisioner KPU-nya hanya tiga orang, tetapi mereka memiliki power yang sangat besar dalam memutuskan masalah-masalah kepemiluan,” tutur Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, Basuki Tjahaya Purnama.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, mengatakan, penggunaan e-voting dalam Pemilu di Indonesia masih memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi. “Penggunaan e-voting memerlukan studi kelayakan, termasuk aspek teknis, aspek ekonomis, sosialisasi, dan tenaga user-nya,” tandasnya.

Secara teoritis, e-voting memberikan banyak kemudahan, baik dalam pemberian suara maupun dalam penghitungan hasil perolehan suara. Secara ekonomis, dari pengalaman Pemilukada di Jembrana lalu, biaya yang diperlukan untuk satu alat e-voting mencapai sebeSuara KPU Edisi Mei 2011

Utama

sar 20 juta. ”Itu artinya, kalau jumlah DPS (Daftar Pemilih Sementara-red) Pemilu di Indonesia sebanyak 500 ribu jiwa, dengan Pemilu serentak, biaya yang dibutuhkan sebesar 5 Trilyun. Itu untuk alatnya saja. Padahal, di India, satu alatnya murah, hanya sekitar 2 juta-an. Inilah yang sedang dikaji oleh pihak BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi),” ungkap Hafiz.

“Karena telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU sangat concern terhadap penggunaan e-voting ini. KPU juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Anggota KPU Prof. Syamsulbahri, Saut H. Sirait, dan Endang Sulastri. Rencanya (e-voting) ini akan diterapkan secara bertahap, mulai dari Pemilukada, seperti pada (Pemilukada) DKI Jakarta atau daerah lain, tergantung pada regulasinya nanti,” sambung Hafiz.

“Di samping e-voting, ada wacana untuk menerapkan e-counting terlebih dahulu, seperti di Taiwan, Jepang dan Filipina. Menurut informasi, BPPT telah berhasil menciptakan mesin penghitung suara elektronik yang dijamin keakuratannya, sehingga azas jujur dan adil tetap terjaga,” urai Hafiz.

Terkait hubungan kerja sama antara KPU RI dengan KPU India atau Election Commission of India (ECI), Ketua KPU mengatakan, selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Hal itu terlihat dari diundangnya KPU RI dalam acara peringatan hari Ulang Tahun ke-60 ECI atau Diamond Jubilee pada 24-25 Januari 2011 lalu, berbarengan dengan International Conference on Best Electoral Practices di New Delhi, India. Konferensi itu sendiri dihadiri sekitar 130 orang peserta yang berasal dari 30 (tiga puluh) negara.

“KPU RI dengan ECI juga sedang merancang jalinan kerja sama bidang kepemiluan yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU),” ungkap Hafiz Anshary.

Selain e-voting, isu lain yang dibahas dalam rapat tersebut diantaranya mengenai legislasi dan pengawasan atas kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan perbatasan, reformasi birokrasi dan penanganan pelayanan publik, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, termasuk penerapan E-KTP dan Single Identity Number (SID). (dd)

7

News

Peresmian Kantor KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kota Tomohon

S

enin (16/5/2011) bertempat di Jl. Arifai II Kompleks Perkantoran Gubernur Manokwari, Ketua KPU RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, meresmikan gedung kantor KPU Provinsi Papua Barat. Peresmian ini merupakan yang pertama bagi KPU provinsi di Indonesia, yang pembangunannya berasal dari DIPA KPU RI serta bantuan hibah (tanah) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua Barat.

Peresmian gedung kantor yang dibangun di atas tanah seluas 1 (satu) hektar dan terdiri dari satu lantai itu, juga dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi; Wakil Gubernur Papua Barat, Rahimin Kacong; Ketua dan Anggota KPU Papua Barat, Ketua dan Anggota DPRD Papua Barat, Ketua dan Anggota KPU kabupaten/kota se-Papua Barat; serta Partai Politik.

Ketua KPU dalam sambutannya menegaskan, gedung kantor yang nyaman sangat penting artinya bagi pegawai KPU, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih maksimal lagi. “Dari kantor KPU ini dihasilkan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, melalui suara rakyat Papua Barat yang dikelola dan dihasilkan secara adil, jujur, dan mandiri,� ujar Hafiz Anshary. Ketua KPU juga berterima kasih kepada Pemda Papua Barat Ketua KPU RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, yang telah berperan besar dalam pembangunan kantor KPU Papua Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU juga secara simbolis meresmikan meresmikan gedung kantor KPU Provinsi Papua Barat. gedung kantor KPU Kota Sorong. Gedung baru KPU Kota Sorong memiliki lahan seluas 1 (satu) hektar, terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luas bangunan 175m2. Kantor KPU Kota Sorong merupakan Kantor KPU kabupaten/kota yang pertama diresmikan di Papua Barat.

Peresmian Kantor KPU Kota Tomohon Sementara itu, tepat pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tanggal 2 Mei 2011, Ketua KPU RI, Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA meresmikan kantor KPU Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Peresmian ini adalah kali pertama yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara oleh Ketua KPU RI dan kali kedua peresmian kantor KPU di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk kali pertama pula, peresmian dilakukan pada sore hari menjelang malam, dikarenakan pada hari tersebut seluruh masyarakat Tomohon mengadakan pawai dan parade dalam rangka menyambut hari pendidikan nasional. Kegiatan ini merupakan tradisi yang dipegang oleh Kota Tomohon tiap tahunnya.

Peresmian kantor KPU Kota Tomohon dihadiri oleh Plt. Walikota Tomohon, Ketua DPRD Kota Tomohon, segenap Muspida Kota Tomohon, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara beserta seluruh tamu undangan.

Ketua KPU Kota Tomohon, Joudy R. R. Sangari menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua KPU beserta rombongan dan mengucapkan terima kasih atas perkenan Ketua KPU meresmikan Kantor KPU Kota Tomohon.

Dalam laporan pembangunan kantor KPU Kota Tomohon, Sekretaris KPU Kota Tomohon, Danie Angow menyampaikan bahwa Kantor KPU Kota Tomohon dibangun di atas tanah hibah Pemda Kota Tomohon yang berlokasi di atas bekas Kantor KPU lama di Jln. Raya Tomohon. Luas gedung baru tersebut sebesar kurang lebih 340m2 dengan realisasi anggaran Rp. 1.056.857.000 dari pagu anggaran Rp. 1.107.723.000 dari DIPA KPU Tahun 2010. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2010 dan selesai pada tanggal 20 Desember 2010.

Didampingi Plt. Walikota Tomohon, Jimmy F Eman, SE. AK, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Livie Allow S.Sos, M.Si, Ketua KPU Kota Tomohon, Joudy R. R. Sangari, Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA membuka tirai papan nama Kantor KPU Kota Tomohon dan menandatangi prasasti peresmian Kantor KPU Kota Tomohon bersama Plt. Walikota Tomohon.

Ketua KPU dalam sambutannya menyampaikan bahwa peresmian kantor KPU Kota Tomohon yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional memiliki nilai strategis yang menggambarkan bahwa KPU bukan hanya sebagai penyelenggara pemilu, akan tetapi dapat berperan serta dalam pendidikan politik dan demokrasi, khususnya bagi masyarakat kota Tomohon. (wd)

8

Suara KPU Edisi Mei 2011

News

Lomba Cerdas Cermat Pemilu Dan Demokrasi Tingkat SLTA Se-Kabupaten Kuningan

K

omisi Pemilihan Umum (KPU), yang diwakili oleh Anggota KPU, Endang Sulastri, menghadiri pelaksanaan babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kuningan Jawa Barat pada tanggal 30 April 2011 di gedung DPD KNPI Kabupaten Kuningan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk lebih meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilukada di daerah. Kegiatan ini menjadi salah satu program yang cukup unik dan kreatif. Menurut Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Endun Abdul Haq, awalnya, LCC ini diikuti oleh 67 sekolah yang mengikuti seleksi tertulis di sekolah masing-masing, kemudian terjaring 15 sekolah yang mengikuti babak penyi-sihan di 5 (lima) tempat .Sekolah-sekolah yang menjadi pemenang dari 5 tempat ini lolos ke babak final, yaitu SMAN I Kuningan, SMKN 2 Kuningan, MAN Ciawi Bebang, MA Khusnul Khatimah dan SMKN Luragung.

Dalam sambutannya Endang Sulastri mengatakan, “suksesnya pemilu tidak hanya tergantung dari penyelenggaranya saja tetapi para pemilih terutama pemilih pemula,di Kabupaten Kuningan ada sekitar 30% pemilih pemula yang akan mengikuti pemilukada 2013 di Kabupaten Kuningan, para peserta yang mengikuti lomba cerdas cermat ini diharapkan akan menjadi duta pemilu di masa yang akan datang, harapan saya lomba ini tidak hanya bisa diseleng-

garakan di kabupaten tetapi di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional juga bisa diselenggarakan”, ujarnya.

Pada kegiatan yang sama, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, juga mengatakan pemilu tidak kita maknai sebagai rutinitas tahunan saja, tetapi menjadi bagian dari aktualisasi kehidupan bangsa dan negara. Peserta yang mengikuti lomba cerdas cermat ini tidak hanya menjadi duta pemilu di Kabupaten Kuningan saja tetapi di Provinsi Jawa Barat untuk pemilukada Gubernur/ wakil Gubernur Jawa Barat.

“Kegiatan lomba cerdas-cermat ini adalah bagian dari sosialisasi pendidikan pemilih dari program KPU secara nasional, dengan harapan ke depannya seluruh peserta yang mengikuti lomba ini akan menjadi duta-duta pemilukada Kabupaten Kuningan mendatang,” ujar Endun Abdul Haq menutup kegiatan. (rn/ibn/red)

Anggota KPU Endang sulastri berfoto bersama dalam pelaksanaan Final Lomba Cerdas Cermat Pemilu yang diselengggarakan KPU Kab. Kuningan (foto; ibn:hupmas)

Suara KPU Edisi Mei 2011

9

News

Anggota KPU-RI, Abdul Aziz dan Sri Nuryanti, Bertemu Dengan Pihak Kemlu Untuk Membahas Draft MoU Antara KPU-RI dengan KPU Rusia. (foto: US/hupmas)

KPU RI Siapkan Draft Nota Kesepahaman Dengan KPU Rusia

S

ebagai persiapan untuk melakukan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPU Rusia (Komisi Pusat Pemilihan Umum Federasi Rusia) terkait kerjasama dalam bidang kepemiluan, KPURI menggelar rapat dengan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Rapat pada Rabu (11/5/2011) di Ruang Sidang KPU Lt. I itu dimaksudkan untuk membahas draf naskah MoU tersebut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerjasama bidang kepemiluan antara KPU-RI dengan KPU Rusia ini merupakan hasil dari beberapa kali pertemuan Anggota KPU-RI ketika berkunjung ke KPU Rusia beberapa waktu lalu. Rencananya, penandatanganan MoU akan dilakukan di ibukota Rusia, Moscow, pada bulan Juni 2011.

Penyusunan draf MoU itu sendiri sebelumnya telah dibicarakan dalam pertemuan Seven Session pada bulan Oktober 2010 di Moscow. Sesuai kesepakatan dari pertemuan tersebut, pihak KPU RI telah mengirimkan draf tandingan (counter draf) pada tanggal 4 November melalui Kemlu. Tetapi dengan masih dimungkinkannya dilakukan revisi, maka KPU RI merasa perlu menyusun draf yang lebih “sempurna”, yang disesuaikan dengan kajian Hukum Internasional yang berlaku di Indonesia.

Anggota KPU-RI, Abdul Aziz yang memimpin jalannya rapat mengatakan, revisi terhadap draf MoU tersebut hanya bersifat penyempurnaan, tanpa mengubah

10

substansi yang telah disepakati sebelumnya. “Revisi yang kami bahas hari ini hanya bersifat “cosmetic revision”, artinya tidak mengubah substansi dari isi MoU yang telah disepakati pada Seven Session,” terangnya.

Abdul Aziz dalam kesempatan itu didampingi oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data, Sri Nuryanti.

Menurut pihak Kemlu yang diwakili oleh Direktorat Eropa Tengah dan Timur serta Direktorat Perjanjian Internasional, draf MoU tersebut harus dicermati dengan seksama, sehingga tidak ada pihak yang merasa “dirugikan” dengan adanya MoU tersebut di kemudian hari.

“Persoalannya, apakah sudah ada perjanjian bilateral sebelumnya antara KPU RI dengan KPU Rusia? Kalau belum, kemungkinan harus melalui ratifikasi, karena belum ada payung hukumnya. Ini sesuai dengan Hukum (Undang-Undang) Perjanjian Internasional,” ujar perwakilan dari Direktorat Eropa Tengah dan Timur.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak Kemlu hari ini, KPU-RI akan berkirim surat kepada KPU Rusia (melalui Kemlu-red) berkenaan dengan perubahan draf MoU. “Prinsipnya, KPU-RI menghormati draf yang telah disetujui dalam pertemuan Moscow, tetapi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, diperlukan “cosmetic revision” terhadap draf tersebut,” pungkas Aziz. (dd) Suara KPU Edisi Mei 2011

Seputar

Pemilukada

KPU Kabupaten Pekalongan Serahkan Hasil Pemilukada Ke DPRD

B

erdasarkan surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 068/PAN.MK/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, yang memastikan tidak adanya gugatan dalam Pemilukada Kabupaten Pekalongan, KPU Kabupaten Pekalongan menyerahkan seluruh berkas dan dokumen pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pekalongan kepada DPRD setempat untuk melengkapi persyaratan pengajuan usulan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Mendagri.

Bertempat di ruang rapat Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Sabtu (15/05/2011), Tim Monitoring Pemilukada Kabupaten Pekalongan dari KPU-RI mendampingi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pekalongan menyerahkan seluruh berkas dan dokumen pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pekalongan kepada DPRD setempat dalam sebuah berita acara penyerahan berkas dan dokumen pelaksanaan hasil pemilukada Pekalongan.

“Saya mewakili seluruh anggota dewan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak

penyelenggara Pemilukada yang telah bekerja keras menyelesaikan semua tahapan pemilukada ini sehingga bisa berjalan dengan aman, lancar dan terkendali, kemudian kami minta bantuan semua pihak agar pelantikan yang dijadwal tanggal 26 Juni 2011 nanti berjalan aman dan tertib” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Dwi Mei Narna, SH. mengatakan sebelum menyerahkan berkas dan dokumen pemilukada ini kami telah mendapatkan surat dari MK yang menegaskan tidak ada registrasi pengajuan gugatan dalam pemilukada ini, sehingga semua proses pengusulan dan jalannya pelantikan menjadi domain atau kewena-ngan DPRD Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara akhir hari Jumat (06/05/2011) yang lalu, kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor: 270/22 tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi

Anggota KPU Kab. Pekalongan menyerahkan berkas dan dokumen pelaksanaan hasil pemilukada Kab. Pekalongan ke DPRD. (foto: ibn/hupmas)

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011, pasangan Drs. H. Amat Antono, M.Si–Fadia Arafiq mendapatkan suara terbanyak dengan 254.762 suara (56,7%), disusul Dra. Hj. Siti Qomariyah, MA–Riswadi sebanyak 166.210 suara (37,1%), pasangan Ir. H. Wahyudi Pontjo Nugroho, MT–dr. Broto Raharjdo mendapat 19.683 suara (4,3%), kemudian pasangan Kol. Imam Djamhuri (purn)– Cashuri, SH mendapatkan 8.395 suara (1,9%). (ibn)

Sosialisasi Boleh, Kampanye Dilarang

S

etelah KPU Kabupaten Kulonprogo menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemilukada 2011, tentunya pasangan calon yang bersangkutan akan segera melakukan sosialisasi (pengenalan) pada masyarakat atau konstituennya. Namun untuk melangkah lebih jauh, yakni melakukan aktivitas kampanye, mereka harus menunggu sampai dimulainya masa kampanye, yakni tanggal 2 Juni 2011.

Anggota KPU Kulonprogo yang menjadi penanggungjawab Divisi Hukum, Pengawasan, dan Hubungan Antar Lembaga, Intan Widiastuti SH.,M.Kn, mengatakan sebelum tanggal 2 Juni 2011 pasangan calon dilarang melakukan kampanye.

Batasan kampanye yang dimaksud adalah kegiatan yang meliputi tiga unsur. Pertama, dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye. Kedua, menawarkan visi-misi atau program. Ketiga, menggunakan alat peraga.

Ketiga, unsur tersebut bersifat komulatif. Artinya, jika sebuah kegiatan hanya ada satu atau dua unsur dari ketiga unsur tersebut, belum dapat disebut kampanye. Meskipun bersifat kumulatif, KPU menghimbau agar pasangan calon berhatihati dalam melakukan pengenalan atau sosialisasi kepada masyarakat. “Kami menghimbau agar pasangan calon menciptakan situasi kondusif,” jelas Intan.

Intan menambahkan, KPU akan selalu melakukan koordinasi dengan Panwaslu kabupaten dan tim kampanye jika memang ada temuan kegiatan yang menyangkut kampanye. “Aturan memang sudah jelas, tapi seringkali praktik di lapangan sulit dimaknai secara saklek. Sehingga, perlu adanya persamaan persepsi, dan itu hanya akan mudah dicapai jika masingmasing pihak selalu melakukan koordinasi dengan mengedepankan kebersamaan dan aturan yang ada,” katanya.

Suara KPU Edisi Mei 2011

11

Profil

Anggota KPU Dr. H. Abdul Aziz, MA.

”Syukur itu pangkal makmur” “Berikan manfaat yang positif kepada orang lain, pasti kita akan mendapat feedback-nya,” demikian benang merah pemikiran Anggota KPU Dr. H. Abdul Aziz, MA. Bagi pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat, 24 September 1954 ini, hidup yang mengalir dan penuh rasa syukur merupakan arti kebahagiaan itu sendiri.

“Syukur itu pangkal makmur,” ujarnya. Itu sebabnya, ia tetap terlihat awet muda di tengah berbagai persoalan yang harus dihadapi di KPU, termasuk ketika rumor masa jabatan Anggota KPU yang akan dipersingkat, santer terdengar dari Senayan. “Itu bukan masalah bagi saya, saya tidak mau diperbudak oleh apa pun,” tegasnya. Didi Suhardi dan Sumantri serta fotografer Arif Priyo dari SUARA KPU berhasil mewawancarai Anggota KPU yang menangani Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum ini pada Kamis (26/5/2011) lalu di ruang kerjanya. Berikut petikannya: Apa filosofi Bapak dalam hidup ini?

Ada 3 hal yang menjadi prinsip (filosofi) saya dalam kehidupan ini. Pertama, berfikir positif. Segala sesuatu itu lihat saja sisi positifnya, ambil yang baiknya saja.

Setiap permasalahan saya anggap sebagai tantangan. Saya selalu belajar. Kedua, kita harus dapat memberikan kebaikan (manfaat positif) kepada orang lain, jangan membebani orang lain, termasuk kepada sopir sekali pun. Dan ketiga, hidup itu mengalir saja, mau jadi apa saja di mana saja, harus diterima, bukan masalah. Meskipun kita tetap harus memiliki target-target minimal. Hidup itu bisa mudah, kalau kita tidak membuatnya ribet. Kita harus pandai bersyukur dan harus ada wujud konkretnya. Syukur itu pangkal makmur. Itu prinsip saya. Saya sudah membuktikannya, makmur tidak selalu material Apa itu yang membuat Bapak awet muda?

Ya, mungkin, saya tak terlalu dan tak memerhatikan hal itu.

Bagaimana Bapak terpilih menjadi Anggota KPU? Sebelum di KPU, saya telah bergelut dengan dunia penelitian kemasyarakatan dan dunia birokrasi (Abdul Aziz sebelumnya menjabat sebagai Direktur Ditpekapontren, Ditjen Bagais, Departeman Agama periode 2001-2002 dan Direktur Ditmapenda, Ditjen Bagais, Departemen Agama periode 2002-2005). Saya aktivis ormas sejak lama dan banyak berhubungan dengan persoalan politik. Isteri saya juga termasuk salah satu pendiri JPPR (jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat).

Secara fungsional, saya juga adalah seorang Peneliti Utama di Departemen Agama. Jadi ketika menjadi Anggota KPU, itu bukan sesuatu yang asing buat saya.

Menjadi Anggota KPU itu sejalan dengan filosofi hidup saya, memberikan kebaikan (positif) kepada orang lain. Dan sejalan dengan persepsi konsep politik saya, yakni memberi makna keagamaan dalam praktik kehidupan politik. Tapi menjadi Anggota KPU juga mengalir saja.

Bagaimana hubungan Bapak dengan Anggota KPU yang lain?

Hubungan kami bertujuh sifatnya kolegial. Alhamdulillah kami sangat solid. Awalnya dulu hubungan kami sangat kaku, sebatas pekerjaan. Tapi seiring berjalannya waktu, kekakuan itu tidak ada lagi. Kami serius, tapi tetap santai. Termasuk menghadapi persoalan dengan melempar joke-joke. Saya juga banyak belajar kesabaran dari Pak Ketua (Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA), belajar ketelian dari Bu Endang (Anggota KPU Endang Sulastri), belajar kecepatan respons dari Pak Putu (Anggota KPU I Gusti Putu Artha), belajar membangun persahabatan kepada Bu Yanti (Anggota KPU Sri Nuryanti), dan belajar kelugasan kepada Pak Saut (Anggota KPU Saut H. Sirait).

Semua itu memperkaya horizon berfikir dan psikologis saya.

Soal wacana masa jabatan Anggota KPU yang diperpendek?

Ah, itu bukan persoalan buat saya. Saya tidak mematok sesuatu itu harus begini atau begitu. Diperpendek atau tidak masa jabatan Anggota KPU, itu bukan masalah. Karena, di mana pun atau kapan pun saya bekerja, yang penting memberi manfaat untuk orang lain. Sekali lagi saya tidak mau diperbudak oleh apa pun.

Bagaimana cara Bapak mengisi waktu luang dan mengatasi kejenuhan (refreshing)?

Biasanya jalan-jalan di sekitar lingkungan saya tinggal, membaca buku, dan jika bepergian (travelling) saya senang mempelajari kondisi fisik geografis dan kultur daerah tersebut. Cara lainnya adalah dengan me-refresh spiritualitas saya, melalui pendekatan kepada Tuhan.

Rencana setelah selesai tugas di KPU? Saya ingin mengajar di kampus. Mudah-mudahan saya bisa jadi Guru Besar. Saya rasa di sana saya dapat memberikan banyak manfaat (positif) kepada banyak orang. (Saat ini, Abdul Aziz telah menerbitkan bukunya yang berjudul Chiefdom Madinah, Salah Paham Negara Islam).

Berita Dalam

Gambar

Audiensi KPU dengan Au Gedung KPU Provinsi Papua Barat yang baru diresmikan Ketua KPU Prof. H. A. Hafiz Anshary, AZ, MA. (16 Mei 2011) 12

said. (8 Mei 2011)

Lomba Cerdas Cermat Pemilu dan Demokrasi tingkat SLTA Se-Kabupaten Kuningan. (30 April 2011) Suara KPU Edisi Mei 2011