Majalah SUARA KPU RI Edisi Maret 2011

KOMISI SI

L IHA

N

M UMU

I

I

HAN

PEM

PEM

LI

UMUM

MI

KO

2011

PEMILUKADA

SUARA KPU

Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Ma

re

t2

011

Edisi Maret 2011

KPU Songsong Pemilu 2014

KPU Serahkan SK CPNS 2010

KPU Susun Desain Materi Sosialisasi Pemilukada 2011

KIP Aceh Akan Selenggarakan Pemilukada Serentak

KOMISI

I

Pengantar Redaksi

S

uara KPU edisi Maret 2011 ini merupakan kumpulan berita, tulisan dan foto yang berasal dari berbagai kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama bulan Februari dan Maret 2011. Tak heran beberapa berita “terpaksa” tidak dapat dimuat seperti pelaksanaan Pemilukada awal tahun 2011. Kami juga menyajikan tulisan yang secara spesifik menyoroti hal-hal tertentu. Seperti tulisan anggota KPU Dr. H. Abdul Azis, MA mengenai hasil kunjungannya ke Republik Fiji. Di samping itu, secara rutin Suara KPU juga hadir dengan segmen profil Anggota KPU yang bulan ini menampilkan anggota KPU Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri MS. Banyaknya kegiatan KPU selama bulan Maret 2011 ini menjadikan Suara KPU amat “sesak”, dengan berita sehingga ada yang menyarankan agar Suara KPU tampil layaknya majalah umum sehingga lebih tebal. Tentu saja keinginan yang baik itu sampai saat ini belum bisa kami penuhi karena keterbatasan anggaran. Mungkin di tahun 2012 mendatang keinginan baik itu bisa dipenuhi. Namun dengan jumlah 12 halaman seperti sekarang, para pembaca diharapkan mampu untuk tetap berkomunikasi dari dan untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga tercipta komunikasi lintas wacana yang penuh suasana kekeluargaan.

Di samping itu redaksi Suara KPU tetap meningkatkan kualitas cetakan khususnya tampilan foto dengan desain yang menarik dengan tidak menafikan aspek informasi yang disajikan, sehingga ada keseimbangan foto dengan teks. Secara alami Suara KPU pelan tapi pasti akan memiliki peran strategis sebagai media komunikasi internal dan eksternal KPU dan itu semua tergantung respons dari pembaca. Repons yang baik akan menghasilkan ouput yang baik, sebaliknya respons yang negatif akan menimbulkan imunitas yang menjadikan Suara KPU jauh dari tujuan semula. Suara KPU sebagai salah satu corong informasi dan komunikasi KPU akan bisa bergerak leluasa apabila para pembaca menyukai tampilan dan isinya. Lebih-lebih Suara KPU bisa menjadi kebutuhan pokok yang selalu hadir di samping pembaca. (FS)

UMU

M

PEM

LI

HAN

SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Sri Nuryanti, S.IP, MA Dra. Endang Sulastri, M.Si I Gusti Putu Artha, SP, M.Si Dr. H. Abdul Aziz, MA Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS Saut Hamonangan Sirait, M.Th Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Redaksi Drs. Syafriadi S. Yatim Editor Senior Drs. Yosmardin, M.Si, Nur Safa’at, SE, MM, Drs. Faisal Siagian M.Si Editor Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto, SH, Dra. Titik PW MP, Andy Firmanda, Dra. Hendrika Ferdinandus, Kadar Setyawan, Andy Prasetyo Reporter Didi, Satrio, Rita, Dewi, Khaerul Anam, Ika Prasetya, Catursari, Andre Riandi, Reni Rinjani, Fotografer Dodi H, Sapto Designer Grafis Arif Priyo Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati, Teddy Irawan Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 Website: www.kpu.go.id mediacenter.kpu.go.id

2

Daftar Isi

4 Fokus Utama

KPU Songsong Pemilu 2014

5 Fokus

KPU Serahkan SK CPNS 2010

7 News

Guru Di Kota Semarang Ingin Masukkan Pendidikan Demokrasi Dalam Kurikulum Sekolah

Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-10 Profil......................................................... 12 Berita Dalam Gambar........................... 12

8 News

Membagi Pengalaman Pemilu Indonesia dengan Republik Fiji 3

Fokus

Utama

U

ntuk meningkatkan jalinan kerjasama dengan media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (28/2/2011) mengadakan acara Sarasehan dengan media massa, LSM, dan Ormas, di Hotel Millenium, Jakarta. Acara yang bertema “Menyongsong Pemilu 2014” ini juga dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilukada (Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua KPU Prof. H. A. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU Endang Sulastri, Saut H. Sirait, dan Sri Nuryanti; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono; serta para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Nara sumber yang diundang adalah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo; Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Aidir Amin Daud; serta peneliti dari LIPI, Prof. Syamsuddin Haris. Didik Suprianto bertindak sebagai moderator.

Ketua KPU dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan sarasehan dengan media massa, LSM dan Ormas, selain untuk menjalin kerjasama, juga merupakan bahan evaluasi bagi KPU untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2014 nanti, terlebih saat ini telah keluar Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Parpol). “UU Parpol ini menarik perhatian, karena nomornya saja belum keluar, sudah di-judicial review. Namun sampai hari ini belum satu pun parpol

4

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, Peneliti Utama LIPI Syamsudin Haris, DIrjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Aidir Daud dan moderator Didik SUpriyanto berbicara dalam Sarasehan “KPU menyongsong Pemilu 2014” dengan media massa, LSM dan Ormas di Hotel Millenium Jakarta. (foto: Hupmas)

KPU Songsong

Pemilu 2014

yang mendaftarkan diri. Alangkah indahnya kalau UU (Nomor 2 tahun 2011) tidak berubah ditengah jalan, sehingga Pemilu mendatang persiapannya dapat lebih baik lagi ,” kata Hafiz Anshary.

Ganjar Pranowo dalam pemaparannya, “Arah Pembangunan Sistem Politik Indonesia” menyatakan, untuk membantu KPU menyelenggarakan Pemilu 2014, DPR jangan terlalu lama ketika membuat UU, sehingga untuk membahas hal yang sama, tidak banyak menghabiskan energi. “Adanya statement Mahkamah Agung atau Komnas HAM, memperlihatkan bahwa kita harus memperketat Undang-Undangnya.

Apakah KPU masih harus memutakhirkan DPT, atau menerima matang saja.

Kalau banyak perdebatan untuk hal yang sama, itu hanya menghabiskan energi saja. Penyelenggaraan Pemilu akan terseok-seok lagi,” ujarnya.

Sementara, Aidir Amin Daud yang membawakan materi “Proses Verifikasi Politik” mengatakan, verifikasi harus dilakukan terkait pendirian Parpol. “Dalam UU baru ini yang paling

prinsip menurut saya adalah masalah partai yang harus ikut verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kita siap menerima pendaftaran Parpol. Soal pendiri, penyebarannya harus di semua provinsi, 75% di kabupaten/kota, dan 50% di Kecamatan. Waktu untuk verifikasi tidak bisa hanya 3 bulan, itu tidak mungkin, jangka waktunya harus lebih lama supaya bisa lebih baik,” ujarnya.

Prof. Syamsudin Haris dari LIPI menegaskan, tidak ada yang signifikan dari UU Parpol. “Misalnya, penyebaran Parpol harus berbadan hukum, sedangkan kebebasan berserikat dijamin oleh konstitusi. Kita seharusnya memudahkan Parpol, jangan dibuat berbelit-belit.” Ia juga menambahkan, ada logika berfikir yang terbalik. “Seharusnya kita bahas dulu UU Tentang Penyelenggara Pemilu, baru UU Parpol, jangan selalu terbalik-balik. Bagaimana parpol bisa menjalankan fungsinya. Ini penting untuk dipikirkan ke depannya, supaya UU Parpol ditiadakan saja” tegas Syamsudin. (ldy/dd) Suara KPU Edisi Maret 2011

Fokus

Utama

KPU Serahkan SK CPNS 2010

K

omisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (8/3/2011) menggelar Rapat Kerja (Raker) Bidang Kepegawaian Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU dan Sekretariat KPU Provinsi.

Acara berlangsung di Hotel Harris Riverview, Kuta, Bali. Jumlah peserta mencapai lebih dari delapan puluh orang, termasuk Ketua KPU Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU Divisi SDM, Abdul Aziz; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono; para Kepala Biro, Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Setjen KPU; Sekretaris KPU Provinsi dan Kasubbag SDM dari seluruh KPU Provinsi se-Indonesia; para staf di Biro SDM dan perwakilan staf dari Biro-Biro dan Inspektorat; serta para pejabat dan staf dari Sekretariat KPU Provinsi Bali yg juga turut membantu jalannya acara.

Rakor diisi dengan pemaparan materi dari Nurman Jafar, Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Refrmasi Birokrasi: (Kebijakan Reformasi Birokrasi dikaitkan dengan Remunerasi); Gima Sugiama (Ketua Program Sarjana Sains Terapan Manajemen Aset Politeknik Negeri Bandung); serta Houtman Zainal Arifin (pakar Leadership & Motivator).

Secara substantif, Raker SDM diarahkan untuk membahas rencana pelaksanaan program kerja KPU di bidang SDM pada Tahun 2011. “Melalui pemaparan dari para narasumber, diharapkan dapat membekali para peserta untuk melaksanakan tugas selama satu tahun ke depan, maupun dalam mengidentifikasi alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan SDM,” ujar Ketua KPU dalam sambutannya.

Raker SDM, menurutnya, telah mampu mengawal dan mendorong secara signifikan peningkatan kinerja di bidang SDM, yang meliputi pelaksanaan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan dan pengadaan SDM, mutasi dan disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM. Dukungan fungsi SDM sangat diperlukan, baik dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014

maupun mengantisipasi berbagai dinamika perubahan lingkungan strategis.

Upaya reformasi birokrasi di jajaran KPU diarahkan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang baik. Pada pelaksanaannya difokuskan pada 3 (tiga) aspek yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM. “Sebagai road map atau peta jalannya, saya minta saudara-saudara menyusun analisis jabatan; menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP); meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan program diklat; meningkatkan status laporan keuangan KPU, dan mengajukan usulan besaran remunerasi,” pinta Hafiz Anshary kepada peserta Raker.

Dalam Raker tersebut, dilakukan penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) KPU Tahun Ajaran 2010, dan SK PNS KPU Tahun Ajaran 2010. SK CPNS dan SK PNS diserahkan kepada Sekretaris KPU Provinsi se-Indonesia, untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota. SK kemudian diserahkan kepada para CPNS dan PNS yang berhak menerimanya. (dd/ren)

Raker SDM Di Bali. Dalam Kesempatan Tersebut, Sekjen KPU menyerahkan SK CPNS dan PNS KPU TA 2010, tanggal 8 maret 2011. (foto: ren/SDM)

Suara KPU Edisi Maret 2011

5

News

KPU Susun Desain Materi Sosialisasi Pemilukada 2011

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kedua kalinya menggelar acara penyusunan desain materi sosialisasi setelah sebelumnya diselenggarakan acara penyusunan materi sosialisasi Pemilukada 2011. Ketua KPU A. Hafiz Anshary yang membuka acara (didampingi anggota KPU yang membidangi divisi sosialisasi, Endang Sulastri) menyambut baik acara tersebut, karena dapat menutupi kesenjangan bahan sosialisasi antara KPU dan KPU di Daerah.

“Saya menyambut baik langkah Biro Teknis dan Hupmas untuk menutup kesenjangan penyusunan bahan materi sosialisasi, dimungkinkan timbulnya kreativitas dalam pembuatan desain bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga KPUD tidak mengalami hambatan dalam men-cetak dan mendistribusikan bahan ini khususnya bagi KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada tahun 2011 ini”.

Acara berlangsung dua hari (1-2

Maret 2011) di Hotel Millenium Sirih, Jakarta Pusat. Sementara itu anggota KPU Endang Sulastri memuji kesungguhan Biro Teknis dan Hupmas dalam menyusun materi desain sosialisasi ini karena dapat mempercepat informasi komunikasi bagi KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada 2011.

Endang Sulastri mengharapkan KPU dapat membantu KPUD dalam penyediaan bahan materi sosialisasi Pemilukada informasi yang selama ini dianggap kurang. “Saya berharap bahan materi yang dihasilkan mampu menjadi sarana untuk mengisi celah-celah kekurangan yang ada di KPU Kabupaten/Kota,” demikian Endang Sulastri. Acara ditutup oleh Wakaro Teknis dan Hupmas, Drs. Syafriadi S. Yatim.

Menurut rencana, materi sosialisasi ini akan dicetak dan disistribusikan oleh Biro Teknis dan Hupmas ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilukada 2011. Seluruh desain materi sosialisasi

Anggota KPU Endang Sulastri Berbincang Dengan Yosmardin (Kabag Publikasi Dan Sosialisasi Informasi Pemilu) Dalam Acara Penyusunan Desain Materi Sosialisasi Pemilukada. (foto: US/hupmas)

ini nantinya dapat diakses (diunduh) di website KPU (http://kpu.go.id) sesuai kebutuhan KPUD setempat. Dengan demikian KPUD dapat lebih efektif dan efisien dalam memperoleh materi sosialisasi Pemilukada tanpa harus datang ke kantor KPU pusat. (FS)

KPU-Lembaga Donor Internasional: Sinkronisasi Program/Kegiatan 2011

K

omisi Pemilihan Umum (KPU), bekerja sama dengan Lembaga Donor Internasional, Selasa (15/3/2011), menggelar Rapat Sinkronisasi Program/Kegiatan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) tahun 2011 di Hotel Aston Paramount Serpong, Tangerang, Banten. Rapat diikuti oleh 35 orang peserta yang berasal dari KPU dan Lembaga Donor Internasional, yakni AEC (Australian Electoral Commission), UNDP-EMDP, IFES (International Foundation for Electoral Systems), dan Kemitraan (Partnership for Governance Reform).

Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU Abdul

6

Aziz; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi, serta para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU hadir dalam acara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari. Abdul Aziz membawakan materi “Proyeksi Kebutuhan Diklat, Kerjasama dengan Lembaga Donor Internasional”.

Dari Lembaga Donor Internasional, hadir Country Director AEC, Christopher Morris; Country Director IFES, Peter Erben; serta perwakilan dari UNDP-EMDP dan Partnership for Governance Reform.

Rapat sinkronisasi bertujuan untuk mengevaluasi kerja sama antara KPU dengan Lembaga Donor Inter-

nasional di bidang penyelenggaraan Diklat; memaparkan proyeksi kebutuhan Diklat KPU Tahun 2011, terutama pos-pos yang tidak ditanggung dalam Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN); serta mendengarkan tanggapan dari para lembaga donor mengenai proyeksi kebutuhan diklat tersebut.

Pemaparan proyeksi kebutuhan Diklat KPU Tahun 2011 mendapat tanggapan yang sangat positif dari lembaga donor, terutama AEC dan IFES. Kedua lembaga itu langsung menyatakan komitmennya terhadap beberapa poin yang merupakan kebutuhan Diklat KPU tahun 2011. (dd/ren) Suara KPU Edisi Maret 2011

News

Guru Di Kota Semarang Ingin Masukkan Pendidikan Demokrasi Dalam Kurikulum Sekolah

Anggota KPU Endang Sulastri (tengah) Berfoto Bersama Guru-Guru Dari Kota Semarang dalam kunjungan ke KPU tanggal 1 Maret 2011. (foto: sapto/hupmas)

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (1/3/2011) menerima kunjungan guruguru dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Rombongan berjumlah 15 orang dan didampingi oleh Komisioner KPU Kota Semarang, Muhammad Hakim Junaedi. Anggota KPU Endang Sulastri, didampingi Nur Syafaat (Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat Biro Teknis Hupmas), menerima mereka di Ruang Sidang KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta.

Tujuan kedatangan para guru itu adalah untuk meminta masukan dan saran dari KPU atas rencana KPU Kota Semarang yang akan membuat sisipan mata pelajaran demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

Targetnya, dapat terelalisasi pada tahun ajaran 2011–2012, dan melibatkan guru-guru SMU. “Rencananya, kita juga akan melakukan kegiatan TOT (Training Of Trainer) di sekolah, bersama guru dan siswa SMU. Ini untuk mempraktekkan Pemilu dalam skala kecil, misalnya pemilihan Ketua OSIS yang diselenggarakan secara langSuara KPU Edisi Maret 2011

sung seperti halnya Pemilu atau Pemilukada (Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah),” terang Hakim Junaedi.

Para guru yang merupakan pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dari SMU Ibu Kartini, SMU 12, SMU 5, SMU 4, dan SMU 1 Kota Semarang tersebut berencana menulis konsep pendidikan pemilih untuk pemula. Apabila sinkronisasi mata pelajaran ini sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan, maka akan dimasukkan dalam pelajaran di kelas.

Selain itu, juga ada konsep mengenai penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM), pemberantasan korupsi, peran Mahkamah Konstitusi (MK), serta Pemilu.

Pemilu mencakup pengertian, fungsi, dan sejarah Pemilu dari 1955 hingga Pemilu 2009, serta Pemilukada.

Konsep-konsep itu diharapkan memperoleh respon positif dari sekolah-sekolah, dan bisa masuk dalam Satuan Acara Pembelajaran (SAP), yang diturun-kan dalam silabus, sebagai bahan ajar di tingkat SMU. “Harapan kami, mata pelajaran pendidikan demokrasi

ini bisa diterapkan secara nasional, sehingga Pemilu menjadi lebih baik lagi di masa mendatang,” ujar Mardiono, guru SMU 5 Kota Semarang.

Anggota KPU Endang Sulastri, menegaskan, proses pendidikan pemilih dapat dilakukan sepanjang tahun, karena tugas tersebut merupakan tugas KPU, meski hal itu tidak tersurat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

KPU juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional agar pendidikan pemilih dapat dijadikan sebagai kurikulum sekolah. “Metode pembelajaran itu jangan ha-nya di kelas saja, karena cen-derung membosankan.

KPU sekarang memiliki metode BRIDGE (Building Resources In Democratic, Government and Election),” tukas Endang.

Metode BRIDGE adalah metode yang dilakukan melalui pengembangan kemampuan (capacity building). Metode ini diperkenalkan oleh Australia. “Di dalam BRIDGE ada simulasi, permainan, dan diskusi kelompok. “Dengan metode BRIDGE, penyampaian materi akan lebih efektif,” imbuhnya. (ar/dd/)

7

News

MEMBAGI PENGALAMAN PEMILU INDONESIA DENGAN REPUBLIK FIJI Oleh: Dr Abdul Aziz – Anggota KPU

I

ni adalah sebuah pengalaman yang menarik bagi saya ketika mengunjungi Republik Fiji. Sebuah kunjungan singkat ke Republik Fiji negara merdeka di Pasifik Selatan.

Sebelumnya utusan Negara Fiji sudah berkunjung ke KPU Pusat. Kunjungan Ratu Lavulevu Soro, delegasi Acting Supervisor Elections Republik Kepulauan Fiji (Republic of the Fiji Islands) tanggal 15 Oktober 2010. Kedatangannya ke Gedung KPU Jl. Imam Bonjol 29 Jakarta itu dalam rangka “menimba ilmu” mengenai organisasi penyelenggara Pemilu dan penga-laman KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Anggota KPU Sri Nuryanti, S.IP, MA, Jumat (15/10/2010) menerima kunjungan tersebut. Untuk membalas kunjungan Ratu Lavulevu Soro, maka saya diundang untuk berkunjung ke sana.

Republik Kepulauan Fiji adalah sebuah negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik, di sebelah timur Vanuatu, sebelah barat Tonga, dan sebelah selatan dari Tuvalu. Fiji memiliki 322 pulau, 106 di antaranya berpenghuni.

Selain itu ada pula 522 pulau kecil. Kedua pulau terbesar adalah Viti Levu dan Vanua Levu yang penghuninya meliputi 82% dari keseluruhan penduduk negara ini. Nama Fiji adalah sebuah kata kuno dalam bahasa Tonga untuk kepulauan itu, yang pada gilirannya berasal dari nama dalam bahasa Fiji, Viti.

Ibu kota Fiji, Suva, terletak di pulau ini.

Di Fiji banyak imigran yang berasal dari India dan Pakistan.

Sebuah konstitusi 1990 menjamin etnik Fiji kekuasaan atas Fiji, namun hal ini menyebabkan emigrasi besarbesaran masyarakat keturunan India; kehilangan ini menyebabkan kesulitan ekonomi, namun menjamin bahwa bangsa Melanesia akan menjadi mayoritas. Amandemen yang diberlakukan pada 1997 menjadikan konstitusi lebih setara. Pemilu yang bebas dan

8

damai pada 1999 menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Indo-Fiji. Setahun kemudian, ia digulingkan dalam sebuah kudeta yang dipimpin oleh George Speight, seorang nasionalis Fiji garis keras. Demokrasi dipulihkan menjelang akhir 2000, dan Laisenia Qarase, yang telah memimpin pemerintahan sementara saat itu, terpilih sebagai Perdana Menteri.

Pemerintahan demokratis mengalami interupsi oleh kudeta militer pada tahun 2007, yang disebabkan keprihatinan bahwa pemerintah pada waktu ini akan didominasi oleh komunitas Indo-Fiji (India). Akibat dari kudeta , kedudukan Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan (eksekutif) menjadi terancam yang sekarang dipegang ioleh seroang etnik Fiji. Untuk itu dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka akan melaksanakan Pemilu (Tahun 2014) yang bebas dan damai untuk menghasilkan pemerintahan yang di-pimpin oleh seorang pemimpin yang legitimate. Akibat Kudeta oleh militer terhadap Perdana Menteri, keanggotaan Fiji di Persemakmuran dikenai sanksi karena kegiatan-kegiatan yang anti-demokratis sehubungan dengan kudeta 2009.

Ketika saya mendarat di ibukota Republik Fiji Suva saya dijemput oleh Kantor Perdana Menteri, karena yang mengundang resmi saya dalah Kantor Perdana Menteri. Sehari setelah mendarat di Fiji tanggal 2 Maret 2011 saya mendapat kehormatan untuk memberi ceramah mengenai Pemilu di Indonesia difasilitasi oleh Kedubes Indonesia di Fiji - di kalangan civitas akademika Fakultas Seni dan Hukum ( Universitas Pasifik Selatan) dengan topic “one Citizen, One Vote General Elections: The Indonesia Experience”. Dikalangan civitas akademika Universitas Pasifik Selatan, saya menjelaskan tentang sistem

Anggota KPU Dr. H. Abdul Aziz, MA memberikan cinderamata kepada perwakilan dari Republik Fiji dalam kunjungan ke Republik Fiji 2 maret 2011. (foto: Koran Fiji Sun)

Pemilu Indonesia.

Selanjutnya tanggal 3 Maret 2011 saya diundang langsung ke kantor Perdana Menteri Fiji Commodore Voreqe Bainimarama dan Ketua KPU Fiji Soro Toutou dan pejabat militer. Saya berceramah (tentu saja dalam Bahasa Inggris) di hadapan Perdana Menteri serta menteri-menteri terkait. Saya menjelaskan pengalaman KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2004 dan 2009 dan bagaimana hal ini bisa dipraktekkan di Fiji. Kebetulan Republik Fiji segera akan melaksanakan Pemilu, sehingga mereka meminta saya bagaimana strategic planning bagi pembuatan “roadmap” bagi demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia adalah Negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Menurut saya pengalaman Indonesia dengan prinsip “one citizen, one vote“, sudah benar dalam menerapkan sistem Pemilu proporsional terbuka dalam Pemilu 2004, 2009 dan 2014 mendatang. Saya menganggap pengalaman Indonesia bisa berhasil jika diterapkan di Republik Fiji, karena baik tekstur geografis hampir Suara KPU Edisi Maret 2011

News sama dengan Indonesia yang menjadi Negara Kepulauan. Dalam wawancara dengan The Fiji Times, Menteri Penerangan Republik Fiji menilai apa yang saya jelaskan sangat akademis dan professional.

Sebagai fasilitator internasional dinegara Fiji, para pemimpin Fiji nampaknya “haus” akan prinsip-prinsip pelaksanaan demokratis dalam Pemilu.

Perdana menteri berjanji bahwa Fiji akan membuat pusat pelatihan di Pasifik Selatan. Fiji akan membuat kedutaan besar di Jakarta, dan mereka ingin bertemu dengan KPU, sehingga

kita harus sudah siap dengan tenaga fasilitator yang lebih baik, setara untuk internasional. Kemungkinan fasilitator Indonesia diundang secara internasional sangat besar, sehingga keutuhan penyelenggaraan Pemilu yang baik sangat diperlukan, dan Indonesia akan menjadi salah satu referensi demokrasi bagi Fiji karena pengalamannya dalam melaksanakan tiga kali Pemilu yang sangat demokratisi 1999, 2004 dan 2009. Ini semua akan menjadi penghargaan bagi kita karena pengalaman kita di Indonesia sudah di pelajari oleh berbagai negara

untuk “sharing” dengan masyarakat Internasional.

Saya berharap bapak /ibu sungguhsungguh menyimak pengalaman kita dalam melaksanakan Pemilu karena ini menjadi kebutuhan global bagi sebuah pemerintahan demokratis yang dapat diterima oleh semua negara di dunia.

Meskipun ada kelemahan, itu bisa diperbaiki, perbaikan sambil berjalan, dan semua orang diharapkan menjadi lebih baik. Dengan semangat yang besar mari membangun KPU yang baru, KPU yang dipercaya masyarakat, di Indonesia dan di dunia internasional.

(Teks ini adalah hasil kutipan dari surat kabar The Fiji Times dan Fiji Sun serta transcript dari ceramah Dr. Abduk Aziz ketika membuka acara Pelatihan Fasilitator Untuk Pemilu dan Pemukada Cisarua 8 Maret 2011)

Evaluasi Pemilu:

D

KPU Bali Lakukan Survey Perilaku Pemilih

alam upaya meningkatkan pelaksanan proses demokrasi di Bali, KPU Provinsi Bali melakukan evaluasi mengenai penyelenggaraan Pemilu di Bali.

Evaluasi dilakukan dengan wawancara langsung kepada rakyat selaku pemilih. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan survey tentang Perilaku Pemilih pada Pemilu Tahun 2009 dan Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Tahun 2010.

Evaluasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada Pemilih dengan metode Exit Poll, yaitu memberikan kuesioner kepada pemilih saat keluar dari TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Survey dilakukan dengan menyebarkan 478 kuesioner pada Pemilukada di Kabupaten Jembrana, 27 Desember 2010 lalu. Langkah ini untuk melengkapi 2.499 quesioner yang sudah disebarkan sebelumnya di 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Bali, yakni Denpasar, Badung, Tabanan, Bangli & Karangasem pada saat Pemilukada serentak di Bali tang-

Suara KPU Edisi Maret 2011

gal 4 Mei 2010.

Total kuisioner yang disebarkan sebanyak 2.977 kuesioner, dengan rincian, 6 (enam) di Kabupaten/Kota, 12 di Kecamatan dan 122 di Desa/Kelurahan, yang meliputi daerah pedesaan dan perkotaan secara proporsional berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur (pemula, dewasa & lansia), tingkat pendidikan dan pekerjaan. Pelaksanaan survey melibatkan seluruh anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seBali, termasuk pejabat sekretariat serta anggota PPK & PPS setempat. ”Kita mencoba melakukan tradisi baru. Dengan melaksanakan survey ini, KPU Bali berharap dapat mengetahui perilaku, keinginan dan pendapat pemilih tentang Pemilu yang telah dilaksanakan. Ini juga untuk menjawab penilaian sepihak dari beberapa pengamat tentang pelaksanaan Pemilu yang mendiskreditkan KPU,” demikian dikatakan Ketua KPU Bali, Lanang Perbawa didampingi Anggota KPU Bali, Udi Prayudi, yang juga Ketua Tim Survey.

Beberapa pertanyaan yang terdapat dalam survey, antara lain, alasan menggunakan hak pilih, dari mana mendapatkan informasi mengenai pemilu, bagaimana pelaksanaan pemilu, bagaimana cara memilih yang cocok bagi mereka (mencoblos/mencontreng), serta bagaimana pemilu dilaksanakan.

Tetapi karena kendala anggaran, survey tidak dilakukan kepada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Ketua KPU, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA, sangat mengapresiasi dan menyambut positif pelaksanaan survey tersebut. Hal itu dikatakannya ketika memberikan pengarahan kepada seluruh anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali di Media Center KPU Kabupaten Jembrana. ”Dukungan tersebut semakin memantapkan misi KPU Bali untuk melakukan upaya lainnya demi memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali,” ujarnya saat melakukan monitoring pelaksanaan Pemilukada di Jembrana. (wik-Bali)

9

News

KPU Selenggarakan Pelatihan Fasilitator Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pelatihan Fasilitator Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Cianjur, Jabar. Pesertanya Berasal Dari KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota 7 - 9 maret 2011. (foto: hupmas)

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kedua kalinya menggelar acara Pelatihan Fasilitator Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu dan Pemilukada (Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah). Sebelumnya, pelatihan serupa diselenggarakan tahun 2010 lalu dengan peserta dari Sekretariat Jenderal KPU. Anggota KPU Abdul Aziz dan Endang Sulastri hadir dalam acara yang diadakan di Hotel Bukit Indah, Cianjur, Jawa Barat, tanggal 7-9 Maret 2011.

Pelatihan Fasilitator kedua ini pesertanya berasal dari 3 (tiga) KPU Provinsi dan tiga puluh satu KPU Kabupaten/Kota, terutama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada.

Anggota KPU Abdul Aziz, mewakili Ketua KPU, dalam sambutannya mengatakan, pelatihan fasilitator merupakan rangkaian persiapan mengahadapi Pemilu 2014 mendatang. “Agar tahun 2014 nanti kita siap menyelenggarakan

10

pemilu, pada tahun ini lah kesempatan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia,” tegasnya.

“Pelatihan ini adalah rangkaian yang memang sudah disiapkan oleh KPU, baik Anggota maupun Sekretariat KPU. Ada beberapa pelatihan, termasuk pelatihan fasilitator. Di setiap provinsi nanti akan ada dua pelatihan, begitu juga di kabupaten/kota,” tambahnya.

Sementara itu, Endang Sulastri mendorong agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan serupa di daerah. “Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan pelatihan fasilitator seperti ini, terutama untuk mengisi celah waktu sebelum Pemilu nasional berlangsung, sehingga kegiatan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dapat berjalan simultan dan kontinyu sepanjang tahun, dan tidak hanya event lima tahunan sekali,” tandasnya.

“Dengan pelatihan ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membuat metode kerja yang

inovatif. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di daerah. Bagi KPU yang akan melaksanakan Pemilukada, mudah-mudahan metode yang diterapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Pemilukada”, kata Endang Sulastri.

Dalam pelatihan fasilitator, diterapkan metode BRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance and Elections), dimana para peserta harus dapat berpartisipasi aktif.

Acara yang digagas oleh Biro Teknis dan Hupmas seluruhnya padat de-ngan metode partisipatif, di mana peserta ikut serta dalam perdebatan dengan narasumber dan sesama peserta. Di samping itu diterapkan juga metode debat antar peserta yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok. Yang paling menarik, sebelum penutupan acara, panitia menggunakan kesempatan untuk “unjuk peran” dalam bentuk parodi Pemilukada yang disambut peserta dengan sangat antusias. Acara ditutup oleh anggota KPU Endang Sulastri. (dd/CN/FS) Suara KPU Edisi Maret 2011

Seputar

Pemilukada

D

alam rangka menyongsong Pemilukada Tahun 2011 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melakukan rapat koordinasi dengan 23 KIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh.

Acara digelar di gedung serba guna kantor Gubernur Banda Aceh, 15-16 maret 2011.

Dalam rapat tersebut, hadir Anggota KPU Drs. Endang Sulastri, M.Si.; I Gusti Putu Artha, SP, M.Si; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KIP Aceh; serta Ketua dan Anggota KIP seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh. Endang Sulastri adalah Koordiantor Wilayah (Korwil) untuk Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh akan melaksanakan Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) serentak di 17 kabupaten/kota bersamaan dengan Pemilukada gubernur dan wakil gubernur. Total 18 Pemilukada akan digelar di provinsi yang dikenal dengan Serambi Mekah tersebut.

Anggota KPU Endang Sulastri mengingatkan agar tahapan-tahapan Pemilukada dipersiapkan secara matang. “Kita (KPU-red) harus merapikan dan mempersiapkan seluruh tahapan, mulai dari penyusunan anggaran, pembentukan panitia ad hock, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, hingga pemungutan dan penghitungan suara,” jelas Endang dalam presentasinya.

Sementara itu, Anggota KPU I Gusti Putu Artha juga mengingatkan tentang tertib administrasi. “Saya minta kepada seluruh KIP yang akan menyelenggarakan Pemilukada, untuk mendokumentasikan setiap tahapan dan kegiatan sebagai bukti tertulis jika nanti ada permasalahan di MK (Mahkamah Konstitusi-red)”, tegas Putu.

Anggaran Pemilukada yang selama ini menjadi permasalahan juga dibahas pada rakor tersebut. Putu Artha mengatakan agar KIP Aceh melakukan monitoring anggaran Pemilukada ini. “Divisi Keuangan KIP Aceh diharapkan secara khusus untuk mengawal seluruh proses anggaran Pemilukada di kabupaten/ kota, sehingga penandatanganan MoU anggaran dapat dilakukan serentak,” Suara KPU Edisi Maret 2011

Anggota KPU Endang Sulastri (Memegang Mic) dan I Gusti Puti Artha Ketika Menjadi Nara Sumber dalam Raker dengan 23 KIP Kabupaten/Kota se-Aceh di Banda Aceh, 15-16 Maret 2011. (foto:ook/hupmas)

KIP Aceh Akan Selenggarakan Pemilukada Serentak jelas Putu. “Persoalan anggaran menjadi krusial, karena jika ada salah satu saja kabupaten/kota yang belum menandatangani MoU anggaran, akan berpotensi menggagalkan Pemilukada serentak.

Seminar E-Voting Sementara itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Senin (14/3/2011), menggelar Seminar Nasional Forum Diskusi dan Simulasi E-voting Kota Banda Aceh di lantai IV Gedung Balai Kota, Jalan Tgk. Abu Lam Nomor 29, Kota Banda Aceh.

Anggota KPU Endang Sulastri, hadir dalam acara tersebut sebagai nara sumber. Selain itu, tampak juga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Direktorat Jendral (Ditjen) Otonomi Daerah; perwakilan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil); Direktur Pusat Teknologi Informasi BPPT, Hamman Riza; Peter Erben dari IFES; serta Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo.

Tujuan seminar adalah mengusulkan alih teknologi dari konvensional

menjadi modern, yaitu dengan evoting. Seperti diketahui, penerapan sistem ini dapat membantu mempersingkat waktu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, serta mengurangi resiko kesalahan dalam prosesnya. Dengan simulasi pemungutan suara menggunakan e-voting, diharapkan akan dapat bermanfaat secara signifikan dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Endang Sulastri dalam keterangannya mengatakan, perlu ada regulasi yang mengatur penggunaan sistem e-voting.

“Perlu ada payung hukum untuk menggunakan sistem e-voting ini,” tandasnya di sela-sela seminar. (ook/dd/FS)

11

Profil

Anggota KPU Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS

“Berbuat Baik Kepada Semua Orang, Tidak Ada Salahnya”

S

osok Guru Besar Agroklimatologi Universitas Brawijaya (UB), Malang, ini sangat kebapakan. Sikapnya yang tenang dan ramah merupakan modal utamanya dalam menyikapi berbagai persoalan di KPU. “Berbuat baik kepada semua orang itu tidak ada salahnya,” ujarnya. Pengetahuannya sangat luas dalam bidang pertanian. Ia memiliki begitu banyak ide cemerlang untuk memajukan pertanian negeri ini. “Itu merupakan hasil riset, jaminnya. Pada usia 32 tahun, ia sudah menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Malang. Ketika terpilih menjadi Anggota KPU, ia berupaya untuk professional. Terkait penguatan kelembagaan, ia berharap KPU dapat menjadi lembaga yang disegani dan berwibawa. “Komisioner KPU harus kuat, dan didukung Sekretariat yang tegas,” katanya. Reporter Suara KPU, Didi Suhardi, Arif Priyo, dan Fotografer Doddi Husein, berhasil mewawancarai Anggota KPU Divisi Hukum ini. Berikut petikannya: Prinsip Bapak dalam menjalani hidup?

Berbuat baik tidak ada ruginya, itu motto saya. Hal ini mudah di ucapkan, tetapi berat dilaksanakan. Namun jika kita berupaya, yang untung kita. Prinsip ini saya terapkan di KPU. Dengan latar belakang ilmu Pertanian bagaimana Bapak mengikuti ritme kerja di KPU? Saya Insinyiur Pertanian, S2-nya Ilmu Tanaman, dan S3 bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Walaupun ilmu saya di bidang pertanian, intinya harus profesional dalam bekerja dan mau belajar Jadi tergantung bagaimana kita mengembangkan ilmu kita agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Kebetulan saya aktif di Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM Unibraw) selama 2 periode sebagai ketua lembaga penelitian. Sebelum di KPU, dalam setiap Pemilu saya pernah dilibatkan menjadi Pemantau Pemilu dan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Saya menjadi tim ahli DPRD provinsi Jawa Timur sebagai Ketua Dewan pakar Provinsi Jawa Timur selama 8 tahun. Intinya sama saja. Asal kita bisa bekerja baik dan mau belajar, bekerja di mana pun bukan masalah.

Tentu saja kita tetap harus profesional.

Bagaimana perasaan Bapak setelah dilantik menjadi KPU? Terus terang tidak seperti waktu di UB. Di sana baik sekretaris, Kabag, Kasubag, Staff, sampai supir saya ajari. Di sini saya menyesuaikan diri dengan kondisi KPU. Memang ada yang bertanya “Pak Syamsul, kok tidak segarang dulu”. Kalau dulu saya mungkin akan berdebat, tapi sekarang saya menyadari bahwa anggota KPU kolegial dan saya selalu mengatakan dengan teman-teman di KPU jangan melihat kelemahan tapi melihat kelebihan masing-masing, saling mengisi.

Pengalaman menarik yang Bapak alami selama di KPU? Ada 3 pengalaman menarik. Pertama ketika proses rekapitulasi penghitungan suara Pileg di Hotel Borobudur, ketika itu saya harus memutuskan penghitungan Dapil Papua, padahal waktunya sudah mepet. Anggota KPU Bu Endang dan Bu Andi mengatakan, “kalau waktunya lewat, kita kena hukuman”. Ternyata jam 24.00 WIB kurang seperempat saya ketok palu, meskipun banyak protes. Kedua pada saat pemeriksaan kesehatan calon Presiden dan Wakil Presiden di Rumah Sakit Gatot Subroto. Ketiga, waktu sidang di MK. Saat itu ada pertanyaan dari kuasa hukum Ibu Megawati dan Bapak Jusuf Kalla yang menolak pengacara dari jaksa negara. Mereka minta pengacara yang profesional karena diragukan netralitasnya. Pada saat itu saya masih bingung mau menjawab apa.

Akhirnya saya berdiri sambil berfikir -dan menyebutkan satu persatu nama Majelis Hakim- ternyata ada yang membisiki saya. Dan dengan mantap saya berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Pengalaman ini sulit saya lupakan.

Bagaimana Harapan Bapak KPU Di Masa Mendatang?

Saya mengamati bahwa penguatan kelembagaan KPU menjadi prioritas, harus dihilangkan perasaan atasan-bawahan. Unsur pimpinan KPU adalah 7 orang kolegial. Ke luar dan ke dalam, menurut Undang-Undang No 22/2007 yang bertanggung jawab adalah Ketua. Tetapi Ketua tidak dapat bertindak sendiri, harus merupakan “satu suara” dengan seluruh Anggota. Sedangkan Sekertariat Jendral adalah mendukung KPU Kalau Komisionernya kuat dan Sekretariatnya tegas, maka lembaga KPU akan kuat. Yang dibutuhkan di sini adalah manajemen kepemimpinan. Kita semua harus bangga bekerja di KPU. Makanya saya sangat mendukung perubahan nama menjadi KPU RI, meskipun banyak yang apriori. Karena di Republik ini, kalau kita tidak mengangkat diri kita sendiri, orang tidak akan menghargai kita. (DD,AS,DH)

Berita Dalam

Gambar

Daftar Pasangan Ca lon Pemilukada Srag en (19 Maret 2011)

Konsultasi KPU Provinsi Gorontalo Mengenai Tahapan Pemilukada (21 Maret 2011) 12

KPU Susun Retensi Arsip bersama ANRI (17 Maret 2011)

Suara KPU Edisi Maret 2011