Majalah SUARA KPU RI Edisi Juni 2011

KOMISI SI

L IHA

N

M UMU

I

I

HAN

PEM

PEM

LI

UMUM

MI

KO

2011

PEMILUKADA

SUARA KPU

Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Ju

ni

20

11

Edisi Juni 2011

KPU Klarifikasi Surat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2009

Launching Gerakan Sukses Sosialisasi Pemilukada Jepara

Penerapan E-Voting dalam Pemilihan Ketua RW

Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada

KOMISI

I

Pengantar Redaksi

B

eberapa waktu belakangan ini marak beredar wacana pengembalian mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana ini hangat berkembang dalam masa kedua penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang telah dimulai tahun 2010 lalu.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Melalui Pemilu, rakyat difasilitasi untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan maupun memilih pemimpin baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 memang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pemaknaan “dipilih secara demokratis” melalui pemilihan secara langsung merupakan keniscayaan. Sejak tahun 2004, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah diselenggarakan secara langsung, sehingga pemilihan kepala pemerintahan di daerahpun memiliki nafas yang sama yaitu dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan secara langsung seyogyanya dimaknai sebagai salah satu momen penting perwujudan demokratisasi yang sesungguhnya dimana masyarakat memiliki “hak” dan “kemerdekaan” memilih pemimpin yang mereka kehendaki yang mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Demikian halnya dengan Pemilukada (dulu dikenal dengan Pilkada).

UMU

M

PEM

LI

HAN

SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Sri Nuryanti, S.IP, MA Dra. Endang Sulastri, M.Si I Gusti Putu Artha, SP, M.Si Dr. H. Abdul Aziz, MA Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS Saut Hamonangan Sirait, M.Th Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Redaksi Drs. Syafriadi S. Yatim Editor Senior Drs. Yosmardin, M.Si, Nur Syafaat, SE, MM, Drs. Faisal Siagian M.Si.

Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilukada di tahun 2010, tercatat telah terselenggara pemungutan suara di 224 daerah dimana 164 daerah diantaranya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dari 164 daerah, 25 daerah dikabulkan permohonannya baik dengan putusan sela, dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya dengan bentuk putusan penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, pemilukada ulang dari tahapan tertentu, pembatalan calon terpilih atau pun penetapan suara calon yang mempengaruhi keikutsertaan calon di putaran kedua.

Dikabulkannya gugatan tersebut dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya keterlibatan birokrasi/PNS, praktik politik uang, intimidasi/tekanan atau kekerasan, permasalahan pencalonan, permasalahan pengawasan, dan lain-lain.

Editor Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto, SH, Dra. Titik PW MP, Andy Firmanda, Dra. Hendrika Ferdinandus, Kadar Setyawan, Andy Prasetyo.

Adanya beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilukada harusnya menjadi catatan untuk memperbaiki pengaturan dan penyelenggaraan bagi semua pihak. Tanpa harus mengurangi atau menghilangkan hak konstitusi masyarakat, memang diperlukan perbaikan terhadap sistem yang ada, mulai dari regulasi, teknis penyelenggaraan sampai pada penanganan sengketa.

Fotografer Dodi H, Sapto.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sebagai lembaga yang diamanahkan untuk menyelenggarakan Pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945, senantiasa berusaha meningkatkan profesionalitas, kualitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan demi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu (kada) secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

2

Reporter Didi, Satrio, Rita, Dewi, Khaerul Anam, Ika Prasetya, Catursari, Andre Riandi, Reni Rinjani.

Designer Grafis Arif Priyo.

Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati, Teddy Irawan.

Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id

5 Fokus Utama

Daftar Isi

Mesir Ingin Belajar Pemilu dan Demokrasi Ke KPU RI

6 News

Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Politik

8 Seputar Pemilukada

KIP Aceh dan Pemerintah Siap Laksanakan Pemilukada Tepat Waktu

Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 6-7 Seputar Pemilukada.............................. 8-10 Profil......................................................... 11 Lomba Design Poster dan Flyer......... 12

9 Seputar Pemilukada

Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo 3

Fokus

Utama

KPU Klarifikasi Surat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2009

Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, bersama Anggota KPU melakukan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka klarifikasi surat penetapan calon terpiih Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2009. (foto:ie’am/hupmas)

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka klarifikasi surat penetapan calon terpiih Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2009, Selasa (14/6/2011) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Hadir pada RDP tersebut Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, Anggota KPU I Gusti Putu Artha, SP, M.Si, Drs. H. Abdul Aziz, MA, Saut Hamonangan Sirait, M.Th, dan Sri Nuryanti SIP, MA, beserta Sekretariat Jenderal KPU. Selain itu hadir Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo beserta 2 (dua) Anggota Bawaslu lainnya.

Klarifikasi tersebut terkait dengan proses penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I. Dalam keterangannya Ketua KPU menceritakan kronologis kejadian surat Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang pada intinya menjelaskan bahwa Putusan MK Nomor: 84/PHPU-VII/2009 yang menyangkut perolehan suara Partai Hanura di Dapil Sulsel I untuk Kabupaten Gowa sebanyak 13.012 suara, Kabupaten Takalar sebanyak 5.443 suara dan Kabupaten Jeneponto sebanyak 4.206 suara merupakan penambahan suara Partai Hanura. ”Kami (KPU) mengirim surat kepada MK untuk meminta penjelasan mengenai implementasi Putusan MK Nomor: 84/PHPU-VII/2009 maka terbitlah surat MK Nomor: 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dan surat tersebut kami terima dalam bentuk faximile”, jelas Hafiz dihadapan Anggota Komisi II DPR. Lanjut Hafiz, KPU pada tanggal 21 Agustus 2009 menggelar rapat pleno perolehan suara dan penetapan calon terpilih Pasca Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang telah diputuskan MK. Pada pleno tersebut surat

4

MK Nomor: 112/PAN.MK/VIII/2009 per tanggal 14 Agustus 2009 digunakan dalam penghitungan perolehan kursi untuk Dapil Sulsel I. Hadir juga dalam pleno tersebut Anggota Bawaslu Bambang Eka dan perwakilan dari MK dan tidak ada satupun dari peserta rapat yang menyangka surat itu palsu. “Kita semua tidak mengetahui bahwa bahwa surat tersebut palsu, bahkan perwakilan MK sendiri, maka ditetapkanlah Hanura yang mendapatkan kursi,” tandasnya.

KPU dan Bawaslu baru mengetahui bahwa surat itu palsu setelah menerima surat MK nomor: 138/PAN. MK/ IX/2009 tanggal 11 September 2009 yang melampirkan surat MK Nomor: 112/PAN.MK/VIII/2009 per tanggal 17 Agustus 2009 yang isinya MK tidak pernah mengeluarkan surat Nomor: 112/PAN.MK/ VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang memiliki substansi yang berbeda dengan surat MK tanggal 17 Agustus 2009, sehingga dipastikan surat 14 Agustus 2009 adalah surat palsu dan penjelasan amar putusan MK Nomor: 84/PHPU-VII/2009 yang benar adalah sesuai Surat MK Nomor: 112/PAN.MK/ VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009. “Dalam catatan kami 17 Agustus 2009 itu hari libur (hari kemerdekaan RI) dan diserahkan pada malam hari, tetapi tidak sampai ke kita (KPU) padahal rapat penetapan kami (KPU) tanggal 21 Agustus 2009”, tambah Hafiz dalam keterangannya.

Berdasarkan penjelasan dari MK tersebut, maka KPU melakukan rapat pleno untuk merevisi keputusan KPU mengenai penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih yang semula ditetapkan untuk partai Hanura dengan calon terpilih Dewi Yasin Limpo menjadi ditetapkan untuk partai Gerindra dengan calon terpilih Mestariyani Habie.

Dengan demikian, keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih di Dapil Sulses I sudah sesuai dengan amar putusan MK maupun penjelasan resmi dari MK. (ook/red) Suara KPU Edisi Juni 2011

Fokus

Utama

Kunjungan Delegasi Mesir ke KPU RI. Mesir Ingin Mempelajari Sistem Demokrasi dan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. (foto: ie’am/humas)

Mesir Ingin Belajar Pemilu dan Demokrasi Ke KPU RI

D

elegasi Republik Arab Mesir (Arab Republic of Egypt), terdiri dari Institute for Peace and Democracy (IPD), National Democratic Institute (NDI) dan beberapa Partai Politik di Mesir seperti, Democratic Front Party, NAL, AUC, El Wasat Party, Brad WAFD, GAPRIL, dan The Egyptian Gasette, Jumat (27/5/2011) berkunjung ke KPU RI di Imam Bonjol, Jakarta.

Menurut salah seorang peserta dari NDI, Anissa, delegasi Mesir bermaksud untuk mempelajari sistem demokrasi dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilukada) di Indonesia. “Setelah Mubarak (Mantan Presiden Muhammad Hosni Sayyed Mubarak) dilengserkan melalui revolusi di awal tahun 2011 lalu, rakyat Mesir sangat antusias untuk memulai transisi kehidupan demokrasi. Mereka, tentu saja, ingin belajar dari KPU RI yang dianggap sukses melaksanakan Pemilu, “ terangnya.

Republik Arab Mesir (Arab Republic of Egypt) adalah negara di benua Afrika yang berpenduduk 70 juta jiwa (data per 1 april 2004), 94,12%-nya beragama Islam, dan memiliki luas Suara KPU Edisi Juni 2011

wilayah 997.238,9 km2. Kehidupan demokrasi di negara Ardhul Anbiya (negeri para nabi) itu, pada masa pemerintahan Mubarak, tidaklah dapat dikatakan baik. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Ketika Mubarak lengser oleh gerakan revolusi pada 25 Januari lalu, kran demokrasi seperti terbuka lebar. Mesir pun memasuki fase transisi demokrasi.

KPU menilai, niatan delegasi Mesir untuk belajar Pemilu kepada KPU adalah sesuatu yang membanggakan, terlebih KPU dianggap berhasil menyelenggarakan Pemilu di Indonesia sehingga Indonesia dipandang sebagai salah satu negara demokrasi besar di dunia. “Suatu kehormatan bagi KPU, jika Mesir mau belajar Pemilu dan sistem demokrasi dari Indonesia,” ujar Ketua KPU, Prof. Hafiz Anshary, AZ, MA, dalam sambutannya. Dalam pertemuan di Ruang Sidang Utama KPU tersebut, Ketua KPU didampingi oleh Anggota KPU Abdul Aziz dan Sri Nuryanti, serta para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Hafiz Anshary memaparkan struktur dan organisasi kelembagaan KPU, visi misi KPU, dan sistem yang

digunakan dalam Pemilu di Indonesia.

“Pemilu di Indonesia diselenggarakan tiap 5 (lima) tahun sekali, dengan azaz LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Ini untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Sebagai penyelenggara Pemilu, berdasarkan konstitusi, KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri,” urainya.

Pada bagian lain, Abdul Aziz menceritakan perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1909 sampai tahun 2009. Ia juga menerangkan tata cara dan teknis pemungutan suara, contoh surat suara dan kotak suara, syarat-syarat keterwakilam partai politik di parlemen, syarat-syarat pencalonan, serta logistik pada Pemilu 2009. “Tidak mudah melaksanakan Pemilu kemarin (2009), KPU menghadapi banyak sekali kendala. Tapi berkat bantuan semua pihak, Pemilu dapat berhasil,” kata Anggota KPU Divisi sumber Daya Manusia dan Umum tersebut.

Pada pertemuan tersebut delegasi Mesir banyak menanyakan tentang konsep Tempat Pemungutan Suara (TPS), sistem Pemilu, penghitungan kursi di DPR, serta pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (dd)

5

News Laporan BPK 2010:

Wajar dengan Pengecualian

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan KPU tahun 2010, demikian sepenggal pembukaan yang disampaikan oleh Anggota I BPK RI, Dr. Moermahadi Soerjadjanegara, Ak. dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Gedung BPK, Jumat (17/6/2011), di Jakarta.

Hadir pada acara penyerahan LHP tersebut Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, Anggota KPU Sri Nuryanti SIP, MA, didampingi Sekretaris Jenderal KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, Wakil Sekretaris Jenderal KPU Asrudi Trijono, SH beserta pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jendral KPU. Lanjutnya pula, KPU telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang

material, pada posisi keuangan KPU tanggal 31 Desember 2010 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPU. “Atas pencapaian opini WDP tersebut, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap jajaran staf KPU,” ujar Moermahadi.

Lebih lanjut, ke depan BPK akan membentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik auditee (e-Auditee), sehingga BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal tersebut dapat mem-

permudah pelaksanaan pemeriksaan BPK dan juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas data audit.

Menanggapi opini BPK tersebut, Ketua KPU mengatakan, akan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK, “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 dinyatakan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud,” jelasnya.

Ketua KPU mengharapkan bimbingan BPK dalam memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam LHP tersebut, “KPU berusaha maksimal untuk memperbaiki kekurangan, namun diperlukan bimbingan dari pihak-pihak terkait, terutama BPK,” demikian harapan Hafiz. (ook/red)

Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Politik

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kota banjarmasin (Kalsel), Rabu (1/6/2011) menggelar acara Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Politik. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Victoria, Banjarmasin, Kalsel, dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel; Anggota KPU provinsi dan kabupaten/ kota se-Kalsel dari unsur perempuan; kader partai politik; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB); serta Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolimas).

6

Setelah Ketua KPU Kota Banjarmasin, Makhmud Syazali, memberikan sambutan, acara kemudian dibuka oleh Anggota KPU RI Divisi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Endang Sulastri.

Acara juga dihadiri oleh 4 (empat) orang narasumber, termasuk Endang Sulastri. Materi yang disampaikan, substansinya senada, yakni peran perempuan dalam dunia politik, terutama dalam rangkaian penyelenggaraan Pemilu, khususnya menghadapi Pemilu 2014. Dalam sesi diskusi, Sukadji Budiharjo dan Anis Khariani, bertindak sebagai moderator.

Keempat narasumber yang memberikan materi adalah, Ananda, S.Ked (Anggota DPRD Kota Banjarmasin: “Hambatan dan tantangan perempuan dalam politik: pengalaman Pemilu 2009”); Yurliani, SH (Akademisi/Dosen Fakultas Hukum Unlam: “Kesetaraan gender: Relevansinya dengan kegiatan perempuan dalam bidang politik”); Sidiq Widianto (Anggota KPU Provinsi Kalsel: “Strategi peningkatan peran serta pemilih perempuan dalam Pemilu 2014”); dan Endang Sulastri (Anggota KPU RI: “Peluang dan tantangan perempuan dalam Pemilu 2014”). (kika/ red)

Suara KPU Edisi Juni 2011

News

S

elama dua hari (13-14 Juni 2011), KPU Kota Semarang menggelar workshop mengenai Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada di Gedung Balaikota Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, Jawa Tengah.

Peserta workshop pada hari pertama adalah para guru mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dari seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) yang ada di Kota Semarang. Sedangkan pada hari kedua, pesertanya adalah para pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dari SMA, SMK, dan MA seKota Semarang, dimana masing-masing sekolah mengirimkan dua orang pengurus OSIS-nya. Di Kota Semarang sendiri terdapat 150 SMA, SMK, dan MA. Workshop hari pertama menghadirkan pembicara Walikota Semarang, Drs. H. Soemarmo HS, M.Si dan Anggota KPU-RI, Dra. Endang Sulastri, M.Si. Menurut Ketua KPU Kota Semarang, Mohamad Hakim Junaidi, workshop tersebut ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada.”Dengan

Penerapan E-Voting dalam Pemilihan Ketua RW

W

arga RW (Rukun Warga) 02 Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, hari ini, Minggu (26/6) menyelenggarakan pemilihan Ketua RW mereka dengan menerapkan sistem e-voting (cara pemungutan suara secara elektronik).

Metode pemungutan suara dengan e-voting untuk pemilihan Ketua RW Suara KPU Edisi Juni 2011

Suasana workshop mengenai Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada di Gedung Balaikota Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, Jawa Tengah. (foto: Didi/humas)

Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada kegiatan semacam ini, KPU Kota Semarang berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat, baik dalam Pemilu maupun Pemilukada. Target yang berusaha kami sasar adalah pemilih pemula,” terang Hakim.

Menurut Endang Sulastri, pemilih pemula memiliki potensi besar untuk menjadi calon pemimpin di masa mendatang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal itu penting untuk menseperti ini merupakan yang pertama di Indonesia. Menurut Anggota KPU Divisi Sosialisasi Kota Bogor, Undang, penerapan sistem e-voting dalam pemilihan Ketua RW adalah semacam “uji coba” dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien. “Kami ingin melihat sejauh mana sistem e-voting ini dapat menghemat waktu, anggaran, dan keakuratan hasil Pemilu. Ini untuk membangun “trust” (kepercayaan) masyarakat terhadap KPU dan penyelenggaraan Pemilu,” tandasnya ketika dikonfirmasi di tempat pemungutan suara.

“Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung selama 5 (lima) jam, dari pukul 07.00 pagi sampai pukul 13.00 siang. Dengan sistem ini, warga hanya membutuhkan waktu maksimal 1 (satu) menit dalam bilik suara, dan itu

ciptakan budaya demokrasi sejak dari awal, agar tercipta kultur demokrasi yang egaliter, saling menghargai pendapat, dalam kerangka kesetaraan. “Oleh karena itu, pendidikan pemilih (voter education) bagi pemilih pemula, yang jumlahnya mencapai 30% pemilih di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan,” tutur Anggota KPU yang membidangi Divisi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat itu. (didi/red)

Implementasi sistem e-voting Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam pemilihan Ketua RW. (foto: Uwie/humas)

sangat memudahkan warga,” bangga Undang. Harga Piranti lunak atau software tidak mahal sekitar 3,5 jutaan, software-nya kreasi sendiri dengan bantuan rekan-rekan mahasiswa perguruan tinggi (ITB) (dd).

7

Seputar

Pemilukada

KIP Aceh Dan Pemerintah Siap Laksanakan Pemilukada Tepat Waktu

S

eluruh jajaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi, kabupaten/kota, jajaran bupati/walikota, Polda, Kejati dan TNI serta masyarakat Aceh siap melaksanakan Pemilukada Aceh yang mencakup pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 17 bupati/walikota tanggal 14 Nopember 2011 secara tepat waktu, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh KIP Provinsi Aceh.

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh seluruh anggota KIP se-Aceh, seluruh bupati/walikota se-Provinsi Aceh, unsur Muspida, TNI/Polri, Kejaksaan dan Kehakiman dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Aceh (Rapimda), yang dibuka langsung dan dipimpin oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Acara itu juga dihadiri anggota KPU-RI Dr. Abdul Azis MA, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Adi Mulyono, Kapolda Aceh Irjen Polisi Iskandar Hasan, Ketua Bawaslu Bambang Eko Cahyo Widodo, serta instansi terkait lainnya.

Sementara itu Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah berhalangan hadir. Acara dimulai dengan penyerahan DP4 oleh masingmasing kepala daerah kepada Ketua KIP Provinsi dan Ketua KIP 17 Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyampaikan 4 (empat) pokok pemikiran tentang Pemilukada Aceh. Pertama, Pemilukada Aceh harus bebas dari imtimidasi dan teror. Kedua, Pemilukada Aceh harus berlangsung aman, tenang dan demokratis. Ketiga, Pemilukada Aceh harus diikuti seluruh masyarakat Aceh tanpa kecuali. Keempat, Pemilukada Aceh harus menghasilkan seorang pemimpin daerah yang kredibel dan dapat dipercaya rakyat Aceh. Sementara itu anggota KPU-RI, Dr. Abdul Azis MA yang mewakili Ketua KPU menyampaikan tiga pokok pikiran dalam Pemilukada Aceh. Pertama, KPU-RI dan seluruh jajaran KIP se Provinsi Aceh siap mensukseskan Pemilukada Aceh. Kedua, KPU-RI dan seluruh jajaran KIP se-Provinsi Aceh mendukung Pemilukada Aceh secara aman dan damai. Ketiga, KPU-RI mendukung pelaksanaan

8

Anggota KPU Dr. Abdul Azis MA bersama Seluruh Anggota KIP Provinsi beserta Ketua Bawaslu, Kapolda, Pangdam, Kejati dan Kejari melakukan launching sosialisasi pemilukada Aceh di lapangan Taman Sari Kota Banda Aceh. (foto: faisal/humas)

Pemilukada Aceh berjalan secara tepat waktu.

Menurut Gubernur, sebuah usulan perubahan qanun harus mendapat persetujuan kedua belah pihak yaitu eksekutif dan legislatif Aceh. Menunggu keluarnya qanun yang baru, maka KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/Kota tetap menggunakan qanun yang lama serta Peraturan KPU tentang Pemilukada Aceh. “Putusan MK itu final dan mengikat, jadi kita harus menghormatinya,� ujar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

KIP Launching Sosialisasi Pemilukada Sementara itu, diiringi bunyi serunai Aceh yang membahana ke seantero lapangan Taman Sari Kota Banda Aceh yang dilanjutkan dengan terbukanya selubung logo Pemilukada Aceh, maka resmilah launching sosialisasi Pemilukada se-Aceh. Seluruh jajaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi, KIP Kabupaten/Kota, jajaran Bupati/Walikota, Polda, Kejati dan TNI serta masyarakat Aceh turut hadir dalam acara dimaksud. Pemilukada Aceh yang mencakup pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 17 bupati/wakil bupati akan dilaksanakan pada 14 Nopember 2011 secara tepat waktu. Acara launching disiarkan langsung oleh RRI Aceh.

Dr. Abdul Azis MA yang mewakili Ketua KPU-RI menyampaikan empat (4) pokok pikiran terkait launching Pemilukada Aceh. Pertama, KPU Pusat dan seluruh jajaran KIP se-Provinsi Aceh siap mendukung dan mensukseskan Pemilukada Aceh secara aman dan damai. Kedua, Pemilukada Aceh harus tetap berada pada koridor aturan hukum yang berlaku. Ketiga, semua pihak harus menjaga keamanan dan ketertiban. Keempat, Pemilukada Aceh harus berjalan demokratis dan menghasilkan para pemimpin yang mampu membawa masyarakat Aceh yang madani. Acara launching dimeriahkan oleh atraksi budaya antara lain Tari Selamat Datang, pemberian sirih oleh para penari kepada Abdul Azis, Ketua KIP Aceh, Ketua Bawaslu, Kapolda, Pangdam, Kejati dan Kejari. (FS) Suara KPU Edisi Juni 2011

Seputar

Pemilukada

Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo

K

omisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo, pemungutan suara diselenggarakan hari Minggu (19/6/2011), diikuti oleh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 349.906 pemilih. Total Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 937 TPS, tersebar di 12 kecamatan.

Pemilukada Kabupaten Kulon Progo diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu, pasangan “Sartika” nomor urut 1 (satu): Drs. Sarwidi- Hartikah, S.Ag (diusung oleh PKB); pasangan “Noto” nomor urut 2 (dua): Drs. H. Mulyono-H. Ahmad Sumiyanto, SE, M.Si (diusung oleh Partai Demokrat dan PKS); pasangan “Prakoso” nomor urut 3 (tiga): Drs. Suprapta- Drs. H. So’im, MM (diusung oleh Partai Golkar, Gerindra, PKPB, PDK, PKNU); pasangan “Sehat” nomor urut 4 (empat): dr. H. Hasto Wardoyo, Sp OG.(K) – Drs. H. Sutedjo (diusung oleh PDIP, PAN, PPP).

Anggota KPU RI Sri Nuryanti melakukan monitoring langsung jalannya pemungutan suara ke beberapa TPS. Sri Nuryanti didampingi oleh Anggota KPU Provinsi D.I Yogyakarta , Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo; Pengawas Pemilukada serta Sekretariat KPUProvinsi D.I Yogyakarta, dan KPU Kabupaten Kulon Progo.

Dari hasil pantauan ke beberapa TPS, Pada umumnya pelaksanaan sangat kondusif, proses pemberian hak suara oleh masyarakat berjalan aman dan lancar.Berdasarkan perhitungan sementara quick count, Pasangan ‘Sehat’ meraih 46,23% (105.781 suara). Diikuti pasangan ‘Noto’ 29,34% (67.143), pasangan ‘Prakoso’ 18,62 % (42.608), dan terakhir pasangan ‘Sartika’ 5,80 % (13.277 suara). (Tedy/red)

Anggota KPU RI Sri Nuryanti SIP, MA melakukan monitoring langsung jalannya pemungutan suara ke beberapa TPS pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo. (foto: Teday/humas)

Launching Gerakan Sukses Sosialisasi Pemilukada Jepara

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Minggu (12/6/2011) launching gerakan sukses sosialisasi Pemilukada.

Dalam acara tersebut, Si-juara “Kemajuan Untuk Jepara” yang berbentuk kura-kura diresmikan sebagai maskot pesta demokrasi di Bumi Kartini tersebut.

Hadir dalam acara tersebut, Anggota KPU Sri Nuryanti, Ketua KPU Kabupaten Jepara Muslim Aisha, Bupati Jepara Hendro Martojo, Muspida, Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara, para pejabat di kabupaten Jepara serta para tamu Suara KPU Edisi Juni 2011

undangan lainnya.

Dalam sambutannya sekaligus launching acara gerakan sukses sosialisasi Pemilukada, Anggota KPU Sri Nuryanti, S.IP, MA mengatakan melalui gerakan launching sukses sosialisasi pemilukada Kabupaten Jepara dapat menjadikan Pemilukada di Jepara Sukses dalam proses maupun hasil. “Diharapkan tidak hanya Pemilukadanya sukses, Kabupaten Jepara pun dapat dibangun menjadi lebih sejahtera”.

Selanjutnya, terkait tahapan Sri Nuryanti meminta agar warga yang memiliki hak pilih pada pemutakhiran data pemilih untuk mencermati dan

memastikan namanya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kemudian untuk tahapan kampanye agar bisa berjalan lancar, dan damai seperti pada pemilu sebelumnya yaitu dapat berjalan damai, seperti tradisi sebelumnya yaitu “Jangankan kaca pecah ranting patah pun tidak ada”, ujar Sri Nuryanti.

Sementara itu Bupati Jepara Hendro Martojo mengimbau seluruh warga berperan aktif dalam memperhatikan setiap tahapan dan menggunakan hak pilihnya sehingga tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilukada Jepara dapat meningkat dari Pemilu sebelumnya. (Mtr/red)

9

Seputar

Pemilukada

Rapat Kerja Teknis KPU Provinsi Sulawesi Barat

R

apat kerja teknis yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dan dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten di Sulawesi Barat ini merupakan forum konsolidasi dan komunikasi dalam rangka mempersiapkan, menyatukan persepsi, dan memperkuat kelembagaan Penyelenggara Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Barat memberikan bimbingan teknis mulai dari persiapan tahapan dan jadwal penyelenggaraan, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan pencalonan sampai pada rencana pelaksanaan sosialisasi untuk hajatan demokrasi di Sulawesi Barat yang pemungutan suaranya dijadwalkan pada 10 Oktober 2011 mendatang.

Endang Sulastri dalam pembekalannya kepada para peserta yang hadir menyampaikan banyak hal, salah satunya tentang pentingnya Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk melibatkan peran serta masyarakat, sehingga kesuksesan Pemilukada dapat tercapai.

Rangkaian kegiatan rapat kerja teknis ini diikuti dengan penandatanganan Nota Kerjasama KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Harian Sulbar dalam pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011.

“Pelibatan peran serta masyarakat, salah satunya, dilakukan dengan melibatkan media massa seperti yang dilakukan pada siang hari ini. Pers sebagai salah satu bagian dari demokrasi, tidak hanya memiliki fungsi kontrol tetapi juga harus seimbang dengan memberi-

10

Anggota KPU-RI Dra. Endang Sulastri, M.Si., melakukan foto bersama pada pengambilan sumpah dan pelantikan Anggota PPK dan PPS di Kabupaten Majene (foto: Catur)

kan informasi dan pendidikan (politik) bagi masyarakat”, ujar Endang.

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Anggota PPK dan PPS Pelaksanaan rapat kerja teknis KPU Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat diikuti dengan pengambilan sumpah dan pelantikan Anggota PPK dan PPS di kabupaten se-Sulawesi Barat. Dalam kunjungannya, Endang Sulastri mengikuti kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan di Kabupaten Majene pada 27 Mei 2011.

Sambutan yang luar biasa didapatkan Anggota KPU Divisi Teknis dan Hupmas itu ketika menyambangi tempat kegiatan dimaksud. Diawali dengan standing applause dari Anggota PPK dan PPS yang hadir, sambutan berikutnya didapatkan ibu dua putri ini dengan pengalungan ‘lipaq saqbeq’ sebagai bentuk kehormatan karena telah berkenan hadir dalam acara tersebut dan memberikan pembekalan.

Pada kesempatan pengambilan sumpah dan pelantikan ini, Endang juga memberikan beberapa arahan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Barat.

“Pemilu pada prinsipnya ada di TPS. Bapak dan Ibu (Anggota PPK dan PPS-red) yang mengawal surat (suara) sampai tingkat kabupaten. Tugas ini tidak mudah. PPK dan PPS adalah ujung tombak demokrasi,” ucapnya.

Endang juga menyampaikan tentang sukses penyelenggaraan Pemilu yang dilihat tidak hanya dari segi prosedural tetapi juga dari segi substansial.

Kesuksesan prosedural dilihat apabila tahapan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kesuksesan substansial dilihat apabila menghasilkan pemimpin yang aspiratif yang mampu membawa kemakmuran bagi masyarakat. Kesuksesan juga dicapai tidak hanya karena Penyelenggara Pemilunya tetapi juga didukung dengan peraturan perundang-undangan, anggaran, logistik, dan lain-lain.

Endang menyampaikan bahwa dia mendapatkan kesan yang luar biasa dalam kunjungannya di Majene. Endang juga berpesan agar KPU Kabupaten Majene melaksanakan tugas dengan penuh profesional dan tetap menjaga integritas. “Tetap semangat, Pejuang Demokrasi,” pesannya.

Suara KPU Edisi Juni 2011

Anggota KPU I Gusti Putu Artha, SP, M.Si

Profil

”Bersahabat Dengan Maut”

S

alah satu profesi tugas negara dan pekerjaan yang barangkali senantiasa berkawan dengan maut adalah menjadi Anggota KPU, baik di pusat maupun di daerah”. Lelaki kelahiran 4 April 1966 ini dalam kehidupannya senantiasa berkawan dengan maut. Sejak tahun 2003, beberapa kali selalu bersinggungan dengan maut, ketika menjadi Anggota KPU,, 3 (tiga) kali kejadian genting yang dialaminya. Pertama, pada saat mengelola Pemilukada Kabupaten Karangasem, Putu Artha pernah didatangi belasan orang preman di hotel tempatnya menginap pada dini hari, yang kemudian menggedor-gedor kamar hotel untuk mencari dirinya hanya karena keinginan mereka yang tidak puas. Kedua, ketika proses pemilukada di Buleleng. Putu Artha langsung turun menghadapi ribuan pengunjuk rasa yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap penyelenggaraan pemilikada di tempat itu. Ketiga, pada saat menjadi Anggota KPU, ketika Pemilukada Gubernur Maluku Utara. bersama anggota KPU yang lain, Sri Nuryanti, ribuan orang telah mengepung bandara Maluku Utara, di Ternate. Kontan kemudian Putu artha segera diselamatkan bersama Sri Nuryanti oleh konvoi mobil Polisi. Rombongan pun dikejar oleh ratusan motor yang berusaha untuk bertemu dengan Komisioner dari Jakarta itu.

Bagaimana menyikapi pekerjaan “selalu menyerempet maut” ?

Setiap pekerjaan pasti ada resiko. Maut dan bahkan kematian bisa saja terjadi pada dirinya maupun mungkin pada salah satu anggota keluarganya, dan pada Komisioner-Komisioner yang lain, baik di Pusat maupun di daerah. Oleh karena menjadi pekerja politik atau menjadi Anggota KPU identik bersentuhan dengan wilayah konflik, orang yang tidak puas, dan tekanan-tekanan politik.

Bagaimana menghadapi situasi itu?

Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Jangankan kita dibunuh orang karena diunjuk rasa atau apa, orang tidur pun bisa mati kalau memang Tuhan berkenan untuk hari ini memanggil kita.

Oleh karena itu, agar nyaman dalam tugas-tugas negara, maka senantiasa dekat dengan Yang di Atas.

Menyangkut soal penguatan kelembagaan di KPU, Putu Artha mempunyai optimisme yang sangat tinggi, bahwa 10-15 tahun ke depan KPU akan menjadi lembaga yang betul-betul bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dasar. Berkaitan dengan gonjang-ganjing issue-issue yang berkembang sekarang, Putu Artha mengatakan, KPU memang akan selalu menjadi “gadis seksi” yang menjadi sasaran tembak. Persoalan sesederhana apa pun akan menjadi isu yang hangat untuk diangkat.

Apa motto hidup Putu?

Petikan puisi Chairil Anwar yang kemudian menjadi folosofi dalam kehidupan sehari-hari “Sekali berarti, sudah itu mati”. (DD/SM/red).

Berita Dalam

Gambar

Kunjungan Komisi A DPRD Kota Yogya Dalam rangka persiapan Pemilukada (8 Juni 2011) Suara KPU Edisi Juni 2011

Audiensi Guru SMA-MA PKN se Kab. Kuningan, Jabar (20 Juni 20 11)

MOU KPU dan BPKP

11

KOMISI

PEM

I

2011

Po

PEMILUKADA

Tuju an Lomba

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilukada yang independen, profesional dan mandiri, serta untuk memberikan apresiasi dan jalinan komunikasi dua arah antara KPU dengan masyarakat yang ingin berkreasi dan berkompetisi dalam ajang kreatif penyusunan desain poster dan flyer.

Ketentua ntuann Lomb Lombaa Kete • Desain Poster dan flyer dapat menyertakan Tagline atau Slogan (kalimat pendek) sesuai tema.

• Desain Poster dan Flyer harus mencantumkan logo KPU yang dapat diunduh (download) di website KPU (http://kpu.go.id).

• Desain yang dikirim harus disertai dengan penjelasan singkat (maksimal 150 kata) tentang konsep atau ide dari desain Poster dan Flyer tersebut.

• Semua karya yang dikirimkan menjadi hak milik KPU dan akan dipergunakan untuk kebutuhan KPU dan hak cipta tetap pada peserta.

• Peserta wajib menyertakan Surat Pernyataan bahwa karya yang diserahkannya adalah karya asli atau bukan jiplakan dan belum pernah dipublikasikan atau dilombakan.

• Apabila di kemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya yang ditetapkan sebagai pemenang, ternyata bukan hasil karya asli peserta, maka pemenang lomba dibatalkan dan pemenang harus mengembalikan hadiah yang telah diterima.

• Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

• Kriteria penilaian terdiri dari konsep/ide, kesesuaian tema, keindahan (estetika)

Hadiah • Pemenang Lomba Desain Poster berhak memperoleh: - Juara I Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) - Juara II Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) - Juara III Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah)

omba Desain • Pemenang Lomba Desain Flyer berhak memperoleh: - Juara I Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) - Juara II Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) - Juara III Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah)

Kirimkan hasil karya lomba anda ke: Panitia Lomba Desain Poster dan Flyer Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Tlp: 021-3190 2573 Cp: Didi Suhardi (0818 490419) Tiwi (0812 8122 7150)

Persyaratan Lomba • Peserta berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum baik secara perorangan ataupun kelompok.

• Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran dan mendaftarkan diri ke Panitia dengan mengisi Formulir Pendaftaran yang bisa didapatkan di www.kpu.go.id atau di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota terdekat.

• Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari 1 karya terbaiknya, yang merupakan karya asli dan orisinil yang dapat dipertanggungjawabkan, dan belum pernah dipublikasikan atau dilombakan.

• Setiap peserta hanya berhak menjadi satu pemenang dari setiap kategori lomba.

• Hasil karya lomba dikirimkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 September 2011 (cap pos) dengan mencantumkan identitas di belakang karya, dalam keadaan tidak tergulung/terlipat dalam bentuk: - 1 (satu) buah CD (Compact Disc) berisi karya asli dalam format PDF (high resolution), ukuran poster 42 x 59,4 cm (A2) dan Flyer 21 x 29,7 cm (A4).

- 1 (satu) buah printout karya dengan ukuran 29,7 x 42 cm (A3) untuk Poster, dan 21 x 29,7 cm (A4) untuk Flyer.

• Pemenang lomba diumumkan di media massa nasional dan website KPU, pada 26 Oktober 2011.

• Pemenang akan dihubungi oleh pihak panitia dalam bentuk surat panitia.

Tema • Tema Poster: ”Komisi Pemilihan Umum melayani rakyat menggunakan hak pilihnya.”

• Tema Flyer:

“Pentingnya Pemilu” bagi:

1. Pemilih pemula, atau

2. Pemilih perempuan, atau

3. Pemilih masyarakat umum dalam rangka menghormati hak pemilih berkebutuhan khusus (disabled).

Lomba Desa

Tim Juri • • • • •

Hanny Kardinata (Pendiri Desain Grafis Indonesia) Siti Turmini Kustiah (Dosen Institut Kesenian Jakarta) Jerry Ferdan (Kepala Desain Visual Majalah Gatra) Indira Abidin (Praktisi Periklanan) Drs. Syafriadi S. Yatim (Praktisi Kehumasan)

Buruarn!

DaSebfeltuma

KOMISI

Dipersembahkan Oleh: PEM

I

LI

M

N

HAN

UMU

L IHA

UMUM

SI

UMU

n i a s e D a b m Lo ster dan Flyer I

MI

KO

M

PEM

LI

HAN

Info lebih lanjut klik www.kpu.go.id

r 2011 20 Septembe s) po ap (c