Majalah SUARA KPU RI Edisi Juli 2011

KOMISI

M UMU

L IHA

I

I

HAN

PEM

PEM

LI

ISI UMUM

M KO

N

2011

PEMILUKADA

SUARA KPU

Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Ju

li 2

011

Edisi Juli 2011

Kelas Pemilu, Menuju Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

KPU Terima Kunjungan Senat Kerajaan Kamboja

Pelantikan Anggota KPU Maluku Utara dan Anggota KPU Sumatera Selatan

Sekjen KPU RI Ambil Sumpah/ Janji 56 PNS KPU

KOMISI

I

Pengantar Redaksi

B

erdasarkan data-data hasil Pemilukada tahun 2010, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya cenderung menurun, artinya banyak anggota masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada. Memang di sejumlah daerah masih dijumpai adanya tingkat partipasi pemilih yang sangat tinggi lebih dari 90% seperti yang terjadi di Kepulauan Aru, Tabanan, Kediri, Boven Digul, Tolikara dan Pegunungan Bintang. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilukada seperti ini tidak berbeda jauh dengan Pemilu yang pernah dilaksanakan tahun 2005.

Tetapi sebagaimana yang terlihat dari data hasil Pemilukada 2010, ratarata tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilukada lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu DPR, DPR dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan 2009. Bahkan di sejumlah daerah, tingkat partisipasi pemilih itu hanya ada pada kisaran 50% atau bahkan di bawah di bawah 50% seperti Pemilukada Kota Medan tahun 2010 putaran 2 yang hanya diikuti 38,09%.

Kecenderungan menurunnya warganegara yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kencendrungan perilaku pemilih yang terjadi dalam Pemilu nasional, yaitu munculnya pemilih yang kritis dan apatis. Karakteristik umum dari pemilih demikian adalah terdapatnya kecendrungan menurunnya tingkat kepercayaannya terhadap politisi. Kecenderungan seperti ini juga ditemukan di dalam studi-studi tentang perilaku memilih yang menunjukan bahwa ketidakpercayaan terhadap partai politik dan para politisi di banyak negara cenderung meningkat (Larry Diamond 2010).

Bagi (sebagian) para pemilih, fakta seperti itu memperkuat munculnya arus pemikiran, ikut atau tidak ikut di dalam pemilihan sama saja. Samasama tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti. Pemikiran ini kritis sekaligus apatis. Kritis karena perilaku untuk memutuskan tidak memilih itu di dasarkan pada penilaian-penilaian (affective and evaluational orientations) terhadap apa yang dilakukan oleh para elite politik. Apatis mereka sepertinya mereka menyerah begitu saja terhadap keadaan yang ada, tanpa berusaha serius ikut memunculkan perubahan, misalnya saja rame-rame ikut pemilihan partai (atau calon di dalam Pemilukada) yang memiliki track record dan prospek kepemimpinan yang lebih baik. Namun kalau bisa memilih, mengapa tidak memilih? (FS)

UMU

M

PEM

LI

HAN

SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Sri Nuryanti, S.IP, MA Dra. Endang Sulastri, M.Si I Gusti Putu Artha, SP, M.Si Dr. H. Abdul Aziz, MA Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS Saut Hamonangan Sirait, M.Th Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Redaksi Drs. Yosmardin Editor Senior M.Si, Nur Syafaat, SE, MM, Drs. Faisal Siagian M.Si. Editor Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto SH, Dra. Titik PW MP, Andy Firmanda, Dra. Hendrika Ferdinandus, Kadar Setyawan, Andy Prasetyo.

Reporter Didi, Satrio, Rita, Dewi, Khaerul Anam, Ika Prasetya, Catursari, Reni Rinjani.

Fotografer Dodi H, Sapto.

Designer Grafis Arif Priyo.

Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati, Teddy Irawan.

Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id

2

Daftar Isi

5 Fokus Utama

Audiensi Delegasi KPU ASEAN dengan KPU RI

7 News

8 News

KPU Selenggarakan Diklat Legal Drafter

Pengantar Redaksi................................

Daftar Isi..................................................

News.........................................................

Seputar Pemilukada..............................

Profil.........................................................

Lomba Design Poster dan Flyer.........

Peresmian Serentak Kantor KPU Di Provinsi Maluku Utara

02 03 6-9 10 11 12

10 Seputar Pemilukada

72% Pemilih Gunakan Hak Pilih dalam Pemilukada Banjarnegara 3

Fokus

Utama

Anggota KPU RI, Dra. Endang Sulastri, M.Si, Ketika Menjadi Nara Sumber Dalam Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada di DIY, Kamis (21/07/2011). (foto: arf/hupmas)

Kelas Pemilu, Menuju Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

K

egiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada atau pendidikan pemilih (voters education) bukanlah program yang hanya dapat dilakukan menjelang digelarnya hajat Pemilu (pemilihan umum), namun lebih kepada pola kegiatan yang kontinyu atau berkesinambungan. Kegiatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun bisa juga dilaksanakan oleh semua elemen bangsa ini, karena pemilu itu yang menentukan nasib bangsa, dalam menentukan wakil rakyat di parlemen dan pemimpin bangsa baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Kelas Pemilu adalah kegiatan belajar mengajar/ klasikal dengan materi kepemiluan, dari substansi sampai dengan teknis dan tahapan pemilu. Tujuan kelas pemilu ini adalah untuk mewujudkan pendidikan pemilih yang berkelanjutan (tidak instan seperti saat menjelang pemilu). Melalui kelas pemilu diharapkan pemilih dapat mengenal pemilu dengan lebih baik, dan sinergitas penyelenggara pemilu dengan berbagai stakeholder terjaga.

Dalam pelaksanaan kegiatan kelas pemilu, Anggota KPU Kabupaten Bantul, Nurudin Latif, SS., mengungkapkan penggunaan metode BRIDGE (Building Resources in Government, Democracy, and Election).

Dengan metode BRIDGE tersebut, proses belajar mengajar hanya sedikit teori, tetapi lebih banyak praktik, diskusi, dan permainan.

Untuk menunjang program kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Bantul mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu diberikannya ruang untuk sosialisasi dengan menjadwalkan kelas

4

pemilu untuk tampil dalam siaran langsung acara “Taman Gabusan� di Stasiun TVRI Yogyakarta. Selain itu, untuk memperlancar kegiatan kelas pemilu, KPU Kabupaten Bantul melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain dengan sekolah, MGMP PKn (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan), universitas, partai politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Tim Penggerak PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) di wilayah Kabupaten Bantul.

Untuk mendukung pelaksanaan kelas pemilu, KPU Kabupaten Bantul juga membuat buku pemilu (modul bagi pemilih), menjadi fasilitator atau disebut guru pemilu, dan membuat film dokumenter kelas pemilu.

Selanjutnya, dalam kegiatan seminar dan workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada, Kamis (21/07/2011) di Hotel Sahid Raya Yogyakarta, di-launching film kelas pemilu produksi KPU Kabupaten Bantul. Dalam kegiatan seminar dan workshop yang difasilitasi oleh KPU-RI itu dihadiri oleh Anggota KPU-RI, Dra. Endang Sulastri, M.Si., dan sekitar 100 peserta dari berbagai elemen, seperti guru PKn, dosen, PKK, parpol, ormas, dan LSM. Prinsip kelas pemilu ini adalah untuk menuju pendidikan pemilih yang berkelanjutan, efektifitas anggaran dengan pencapaian yang optimal, dan memupuk rasa tanggungjawab, bahwa pemilu itu tanggungjawab bersama. Harapannya, metode kelas pemilu ini nantinya bisa menjadi grand design peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada secara nasional, dan dapat menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan legitimate. (Arf/Latif/Red) Suara KPU Edisi Juli 2011

Fokus

Utama

Audiensi Delegasi KPU ASEAN Dengan KPU RI

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kamis (7/7/2011) melakukan audiensi dengan sebelas orang delegasi dari The 3rd Diplomatic Training on the Development of ASEAN Community Delegation of KPU di Ruang Sidang KPU Lt. I. Sebelas orang tersebut merupakan perwakilan dari 5 (lima) negara ASEAN, yakni Cambodia, Myanmar, Timor Leste, Vietnam, dan PNG. Cambodia diwakili oleh Mr. Sok Rithy (Deputy Bureau Chief, ASEAN General Department, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation), dan Mr. Un Pros (Official, ASEAN General Department, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation).

Myanmar diwakili oleh Mr Zaw yu Min (Attache, Personal and Administrative Division-Planning and Administrative Department, Ministry of Foreign Affairs) dan Mr. Hia Min Htut (Attache, Personal and Administrative DivisonPlanning and Administrative Department, Ministry of Foreign Affairs).

Timor Leste diwakili oleh Mrs. Claudia Pereira Soares (National Direc-

torate for Consular Affairs) dan Mrs. Maria Mesquite Mendonga (Acting Human Resorce Manager). Laos diwakili oleh Mr. Outtama Sithiphong (Official, ASEAN Department) dan Ms. Veomanee Meunluang (Official, Personnel and Organization Department).

Delegasi dari Vietnam adalah Mr. Vu Khanh (Official, Department of Southeast Asia-South Asia-South Pacific) dan Ms. Khuat Thi Hong Hanh (Official, State Committee for Overseas Vietnamese). Sedangkan dari PNG diwakili oleh Farapo F. Korere (Official, Political, Security and Traties Division).

Anggota KPU Sri Nuryanti yang didampingi oleh Kepala Biro (Karo) Perencanaan Sekretariat Jenderal KPU, Moyong Hariyanto, dalam pertemuan itu banyak menjelaskan mengenai surat suara, cara memberikan suara dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta bagaimana KPU menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu presiden dan wakil presiden, Pemilu Legislatif, maupun Pemilukada (Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah).

Selain itu, Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data itu juga menerangkan tentang organisasi kelembagaan KPU, visi-misinya, dasar hukum pembentukannya, sistem rekrutmennya, serta tugas dan kewajibannya. “KPU itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5), sifat keanggotaannya kolegial, dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu,” jelasnya.

Di Indonesia, menurut Yanti, terdapat 3 (tiga) macam Pemilu yang dilaksanakan secara langsung dengan azas JURDIL dan LUBER, yakni Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu presiden dan wakil presiden; serta Pemilukada (Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah). “Ada 38 partai politik dan 6 partai lokal yang menjadi peserta pemilu 2009 lalu. Dengan Pemilu langsung, KPU RI telah andil dalam meletakkan dasar bagi pembangunan demokrasi di Indonesia,” ujarnya menambahkan. (dd/red)

Delegasi The 3rd Diplomatic Training on the Development of ASEAN Community Delegation to KPU Berfoto dengan Anggota KPU Sri Nuryanti dan Karo Perencanaan, moyong Hariyanto. (foto: US/hupmas)

Suara KPU Edisi Juli 2011

5

News

Status Laporan Keuangan KPU Mendapat Pujian DPR

D

ewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan apresiasi kepada KPU RI atas opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2010. Demikian salah satu kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Sekjen Ombudsman RI, dan Kepala Sekretariat Bawaslu, di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2011).

Komisi II DPR melakukan pembahasan perubahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) Perubahan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2011, serta Laporan Keuangan Negara Tahun 2010. Selain KPU, pihak yang hadir dalam RDP tersebut adalah Ombudsman RI dan Bawaslu.

Sekjen KPU, Drs. Suripto Bambang

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jumat (8/7/2011) menerima kunjungan dari delegasi Senat Kerajaan Kamboja (The Senate of The Kingdom of Cambodia). Rombongan berjumlah 7 (tujuh) orang itu diterima oleh Anggota KPU, Sri Nuryanti dan beberapa pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, di antaranya Kepala Biro (Karo) Logistik, Boradi; Wakil Karo Logistik, Nani Suwarti; dan Kepala Bagian (Kabag) Teknis Pemilu Biro Teknis dan Hupmas, Supriyatna.

Ketujuh delegasi Kamboja itu adalah H.E. Mr. OUK Bounchhoen (Chairperson of the Commission on Judiciary and Jus-

6

Setyadi, M.Si, pada kesempatan itu memaparkan RKA K/L KPU Tahun Anggaran 2011. “Penyerapannya, sampai saat ini telah mencapai 79,51%. Terkait dengan hasil pemeriksaan laporan RDP KPU dengan Komisi II DPR RI Terkait Perubahan RKA keuangan KPU tahun 2010, BPK K/L Perubahan RAPBN-P TA 2011, serta Laporan Keuangan pun telah memberikan status Negara Tahun 2010. Komisi II Mengapresiasi Status Laporan Keuangan KPU (WDP). (foto: oi/hupmas) WDP,” bangganya. Ia juga menyampaikan usulan penambahan angga- ran tersebut dapat secara optimal dimanran KPU terkait dengan pemberian uang faatkan untuk meningkatkan kinerja sekapenghargaan (mantan Anggota KPU- ligus mencapai target yang diharapkan; red) dan pembayaran belanja pegawai serta segera menyusun RKA K/L Tahun bagi CPNS organik Tahun 2010.

Anggaran 2012 untuk dibahas lebih lanjut Komisi II DPR RI juga meminta kepa- dengan Komisi II DPR RI. da KPU untuk terus meningkatkan kiner“Komisi II DPR RI dapat menerima janya dalam hal tata kelola keuangan dan dan menyetujui usulan yang diajukan pengadministrasian, sehingga di tahun- KPU, dan selanjutnya mengamanattahun yang akan datang bisa mendapat- kan Badan Anggaran Komisi II DPR kan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecual- RI untuk memperjuangkannya dalam ian). Komisi II DPR juga meminta kepada pembahasan di Badan Anggaran DPR KPU agar di tahun-tahun mendatang RI sesuai dengan mekanisme yang lebih efektif dalam perencanaan penga- berlaku,” demikian kesimpulan yang lokasian anggaran untuk masing-masing dibacakan oleh pimpinan rapat, Abdul program dan kegiatan, sehingga angga- Hakam Naja (Fraksi PAN). (dd/Red)

KPU Terima Kunjungan Senat Kerajaan Kamboja tice/Head of Delegation); Mr. CHEA Cheth (Chairperson of the Commission on Finance, Banking, and Auditing); Mr. KONG Sareach (Chairperson of the Commission on Interior, National Defense, Relations between National Assembly and Senate and Inspection, and Public Function); Mr. CHHOUK Chhim (Secretary of the Commission on Foreign Affairs, International Cooperation, the Media and Information); Mrs. LAK Aun (Member of the Commissionon Education, youth, Sports, Religion, Affairs, Culture and Tourism); Mr. CHHIM Sothkun (Director of Protocol and International Relations Department); dan Mr. SAM OEURN Mardy (Chief of Parliamentary Affairs Office of the General Research

Department/Interpreter).

Selain delegasi dari Kamboja, hadir juga dalam kesempatan itu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Barat, Hairiah.

Sri Nuryanti memaparkan beberapa hal terkait KPU dan penyelenggaraan Pemilu, seperti organisasi kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, dan hierarkis; visi dan misi KPU; sistem penyelenggaraan Pemilu yang LUBER dan JURDIL; pelaksanaan Pemilu tahun 2009; Partai Politik; regulasi Pemilu/Pemilukada; sistem rekruitmen Anggota KPU; serta tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2009. (dd/red) Suara KPU Edisi Juli 2011

News

Anggota KPU, Prof. Samsulbahri (kedua dari kiri), Ketika Membuka Diklat Legal Drafter, didampingi Sekjen KPU, Suripto Bambang Setyadi (Berbaju Biru), dan Wakil Sekjen KPU, Asrudi Trijono (Berbaju Putih). Diklat ini dimaksudkan untuk Meningkatkan Kompetensi Personil KPU dan KPU Provinsi dalam Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (foto: ren/SDM)

KPU Selenggarakan Diklat Legal Drafter

K

omisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), selama 4 (empat) hari, menyelenggarakan Diklat (pendidikan dan pelatihan) Legal Drafter di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU dan KPU provinsi. Kegiatan dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara, mulai tanggal 22 sampai 25 Juni 2011, diikuti oleh 46 peserta, yaitu 12 orang dari Setjen KPU, dan 34 orang dari Sekretariat KPU provinsi.

Acara dibuka oleh Anggota KPU Divisi Hukum, Prof. Samsulbahri. Hadir dalam pembukaan, Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono; Direktur Perancangan Peratutan Perundang-undangan Ditjen Peraturan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM; serta para pejabat dan staf Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Setjen KPU. Diklat tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi personil di lingkungan Setjen KPU dan KPU provinsi dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan KPU, sesuai dengan keSuara KPU Edisi Juli 2011

tentuan yang berlaku.

Materi diklat terdiri dari 9 (sembilan) materi yang disampaikan dalam 22 jam pelatihan, yakni Dasar-dasar Konstitusional; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundangundangan; Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan; Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; Naskah Akademik; Bahasa Hukum; Legal opinion; Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu; Dokumen Hukum Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Narasumber dalam diklat tersebut adalah Sigit Joyowardono (Kepala Biro Hukum Setjen KPU), Qomaruddin (Tenaga Ahli dari Kementerian Hukum dan HAM), Zafrullah Salim (Direktur Perancangan Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan HAM), Nasruddin (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM), dan Suhariyono (Sekjen Ombudsman RI). (dd/ren)

7

News

Peresmian Gedung Baru KPU Kota Tidore Kepulauan, Malut. Rombongan KPU RI Disambut dengan Tarian Adat Setempat. (foto:asp/umum)

Peresmian Gedung KPU Provinsi Dan Lima Kabupaten Di Maluku Utara Kamis (30/6/2011), Ketua KPU bersama rombongan berangkat ke Kabupaten Halmahera Barat (Jailolo) untuk meresmikan 5 (lima) gedung KPU baru.

Kelima gedung tersebut adalah kantor KPU Provinsi Maluku Utara di Sofifi; kantor KPU Kabupaten Halmahera Barta di Jailolo; kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha; kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo; dan kantor KPU Kabupaten Sula di Sanana. Acara persemiannya dipusatkan di kantor KPU Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.

Peresmian Serentak Kantor KPU Di Provinsi Maluku Utara

D

itandai dengan penekanan tombol sirine, Ketua KPU RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, Rabu (29/6/2011) meresmikan Kantor KPU Kota Tidore Kepualauan.

Pada peresmian itu, ia didampingi oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba; Wali Kota Tidore Kepulauan, Drs. Achmad Mahifa; Anggota KPU Korwil (Koordinator Wilayah) Provinsi Maluku Utara, Prof. Syamsulbahri; serta Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) KPU, Asrudi Trijono.

Kantor KPU Kota Tidore Kepulauan dibangun diatas tanah seluas 3.028 meter persegi yang merupakan hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan. Luas gedung kantor yang dana pembangunannya diambil dari APBN 2010 itu adalah 450 meter persegi.

“Di areal tersebut juga telah dibangun gudang logistik seluas 109 meter persegi,” demikian disampaikan Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Ating saat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peresmian kantor KPU Kota Tidore Kepulauan.

Dalam sambutannya, Hafiz Anshary menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah membantu menyediakan lahan serta sarana pendukung kantor, pagar, dan paving block untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan.

“Bantuan dari Pemkot tersebut tidak bermaksud untuk memengaruhi independensi KPU Tidore Kepulauan dalam melaksanakan tuga-tugas penyelenggaraan Pemilu, tetapi semata-mata bagian dari wujud tanggung jawab serta dukungan pemerintah dalam membangun demokrasi,” ujar Hafiz usai melakukan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita. Setelah itu, Ketua KPU beserta rombongan meninjau gedung baru dan fasilitas pendukungnya.

8

Selain Ketua KPU RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, hadir dalam persemian itu Wakil Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dan Bupati Halmahera Barat, Namto Hui Roba dan Husen Abdul Fatah.

“Selaku institusi penyelenggara Pemilu, KPU dihimbau untuk membangun kemandirian, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga hajatan demokrasi bisa terlaksana sesuai ketentuan. Salah satu kemandirian KPU adalah harus memiliki kantor yang representatif,” tandas Hafiz Anshary dalam pidatonya.

“Sebagai penyelenggara Pemilu yang dipercaya melaksanakan hajatan demokrasi, KPU juga harus benarbenar menjalankan amanat yang diberikan dengan baik dan jujur untuk membangun demokrasi yang lebih baik.

Partai Politik harus mampu menciptakan kondisi politik yang baik agar tatanan kehidupan masyarakat tidak terkotak kotak,” sambung Hafiz sebelum memasuki ruang kantor KPU yang baru saja diresmikan. (asp/red)

Suara KPU Edisi Juli 2011

News

K

Pelantikan Anggota KPU Maluku Utara dan Anggota KPU Sumatera Selatan

etua KPU RI, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, Jumat, (22/7/2011) melantik Herlambang, SH. sebagai Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan (Keputusan KPU Nomor 80/Kpts/ KPU/TAHUN 2011 tertanggal 9 Juni 2011); dan Kasman Tan, SE. sebagai Anggota KPU Provinsi Maluku Utara (Keputusan KPU Nomor 97/Kpts/KPU/ TAHUN 2011 tertanggal 20 Juli 2011).

Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, anggota KPU provinsi yang berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, digantikan oleh calon anggota KPU provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU. Acara pelantikan digelar di Lt. II Ruang Sidang KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. Selain Ketua KPU, hadir juga Anggota KPU Prof. Samsulbahri dan Sri Nuryanti, Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi, Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono, para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU,

S

serta para undangan, yakni Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Provinsi Maluku Utara.

Kepada anggota KPU yang baru dilantik, Ketua KPU berpesan agar keduanya dapat menjalankan tugas bahu-membahu dengan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Provinsi Maluku Utara, dan meningkatkan kinerja agar dapat mengejar ”ketertinggalan” dengan KPU yang lain. ”Saya berharap, jajaran KPU provinsi serta pejabat dan staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Maluku Utara, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada), senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kode etik pelaksana Pemilu, serta memelihara kemandirian konstitusi,” tegas Hafiz Anshary dalam pidatonya.

Ia menambahkan, untuk membangun KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, diperlukan perjuangan bersama mulai dari Pusat sampai provinsi dan kabupaten/kota dalam menata organisasi, personil, sarana/prasarana, metode/tata kerja, dan pendanaan.

Terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan KPU tahun 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), DPR RI pun memberikan apresiasi kepada KPU. “Untuk itu, jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota agar terus meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam tata kelola keuangan dan pengadministrasian, sehingga di tahun-tahun mendatang, laporan keuangan KPU dapat meningkat menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” harap Hafiz mengakhiri pidatonya.

Masa keanggotaan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Maluku Utara yang baru dilantik tersebut berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Maluku Utara. (dd/Red)

Sekjen KPU RI Ambil Sumpah/Janji 56 PNS KPU

ekretaris Jenderal KPU RI, Suripto Bambang Setyadi, Jumat (22/7/2011), mengambil sumpah/janji 56 (lima puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Acara pengucapan sumpah/janji PNS dilaksanakan di Lt. II Ruang Sidang KPU Imam Bonjol, dihadiri oleh Ketua KPU Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU Prof. Samsulbahri dan Sri Nuryanti, serta para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Suara KPU Edisi Juli 2011

Pengucapan sumpah/janji PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Berdasarkan PP tersebut, setiap PNS memiliki 17 kewajiban dan 15 larangan (Bab II Pasal 3 dan Pasal 4), yang pada salah satu butirnya (Pasal 3, butir 1), mewajibkan setiap PNS untuk mengucapkan sumpah/janji PNS. Saat ini, Setjen KPU telah memfasilitasi pengambilan sumpah/janji PNS tahun 2011 sebanyak 1.747 orang, meliputi 29 provinsi di seluruh Indonesia. PNS di lingkungan Setjen KPU

yang diambil sumpah/janji sebanyak 56 orang.

Kepada PNS yang baru diambil sumpah/janji, Ketua KPU berpesan agar senantiasa memberikan karya terbaik, tekun dalam bekerja, meningkatkan kompetensi, serta bekerja dengan penuh dedikasi dan disiplin yang tinggi. Ia juga mengingatkan, PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 PP Nomor 53 tersebut, akan dijatuhi hukuman disiplin (Pasal 5). (dd/Red)

9

Seputar

Pemilukada

Warga Bangkep Pilih Bupati-Wakil Bupati

R

abu (6/7/2011), KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, menyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bangkep periode 2011-2016.

Pemilukada Bangkep dilaksanakan secara serentak di 19 Kecamatan, dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 111.344 jiwa yang tersebar di 391 TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Pemilukada Banggai Kepulauan, Sulteng, Rabu 6 Juli 2011.

Ada 3 (tiga) pasangan calon yang bertarung memperebutkan kursi Salah Seorang Warga Sedang Memasukkan Surat Suara Bupati/Wakil Bupati Bangkep kali ini, yaitu Drs. Lania Laosa dan Drs. H. Berisi Calon Bupati/Wabup Pilihannya ke dalam Kotak Zakaria Kamindang (pasangan nomor urut 1); Drs. Abubakar Nophan Suara. (foto: dod/hupmas) Saleh, MM dan Haran Pea, SH (pasangan nomor urut 2); dan Drs. H. Irianto Malingong, MM dan Ehud Salamat (pasangan nomor urut 3). Irianto Malingong-Ehud Salamat merupakan calon incumbent.

Hasil rekapitulasi penghitungan sementara di 13 Kecamatan (minus 6 Kecamatan) yang dilakukan KPU Bangkep sampai dengan Kamis pukul 06.47.36 WIT, pasangan nomor urut 1 (Lania Laosa- Zakaria Kamindang) unggul dengan 23.882 suara, diikuti oleh pasangan nomor urut 2, Abubakar Nophan Saleh-Haran Pea (17.383 suara), dan pasangan nomor urut 3 (Irianto Malingong-Ehud Salamat) dengan 21.443 suara.

Menurut keterangan KPU Bangkep, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten akan dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Umum Tinangkung pada 12, 13 dan 14 Juli 2011, sekaligus menetapkan hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. (dod/red)

72% Pemilih Gunakan Hak Pilih Dalam Pemilukada Banjarnegara “72% pemilih telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Banjarnegara”. Demikian disampaikan Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara Wahyu Setiawan dalam gelar penghitungan suara Pemilukada Banjarnegara di alun-alun Banjarnegara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (24/7/2011) menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. 4 (empat) pasangan Bupati/Wakil Bupati mengikuti Pemilukada Banjarnegara, 3 (tiga) pasangan diusung Partai Politik (Parpol), sedangkan 1 (satu) pasangan sebagai calon independen.

Pasangan Syamsudin-Toto Hardono yang diusung PAN mendapat nomor urut 1. Pasangan yang maju melalui jalur perseorangan dan didukung Partai Demokrat, Budhi Sarwono-Kusuma Winahyu, mendapat nomor urut 2.

Pasangan HM Yusrie Husein-M Najib yang diusung PKB, PDP, PMB, PPD, Partai Kedalulatan, Partai Pelopor, dan Partai Patriot memperoleh nomor urut 3. Pasangan Sutedjo Slamet Utomo-Hadi Supeno yang diusung oleh 10 Parpol, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKS, Partai Gerindra, PKNU, PBR, Partai Hanura, PPRN, dan Partai Barnas mendapat nomor urut 4.

Ketua KPU Banjarnegara, Wahyu Setiawan menjelaskan, jumlah penduduk melebihi 1 juta dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 744.979 orang, dengan 20 kecamatan. Jumlah TPS reguler sebanyak 1.631 TPS dan TPS Khusus (Lembaga Pemasyarakatan/LP) 1 TPS dengan 88 pemilih. “Kami bersikap profesional dan objektif dalam pelaksanaan Pilkada Banjarnegara 24 Juli 2011,” katanya.

Secara terpisah, Ketua KPU Banjarnegara mengatakan Pemilukada berjalan kondusif, aman dan damai tanpa gejolak, karena semua penduduk dan pasangan calon sudah berikrar damai dan tertib.

Sampai saat ini, perolehan suara pasangan nomor urut 4, Sutedjo Slamet Utomo-Hadi Supeno, yang diusung oleh 10 parpol, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKS, Partai Gerindra, PKNU, PBR, Partai Hanura, PPRN dan Partai Barnas memperoleh suara terbanyak dengan 46%, disusul raihan suara pasangan nomor urut 2, calon independen Budi Sarwono, 32%. (FS)

10

Suara KPU Edisi Juli 2011

Profil

Sekretaris Jenderal KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si

”Hidup Itu Mengalir Bagai Air”

S

osok pria kelahiran Wonogiri Jawa Tengah, 26 Januari 1953 ini terkesan sangat tenang. Dalam setiap situasi, lulusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sospol Universitas Diponogoro (Undip) Semarang tahun 1978 itu selalu mengedepankan disiplin. SUARA KPU berhasil mewawancarai orang nomor satu di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia ini. Berikut petikannya:

Apa filosofi Bapak dalam hidup ini?

Prinsip hidup saya mengalir saja, tidak ngongso, ya mengalir seperti air. Tentu harus dibarengi dengan usaha. Kita harus punya cita-cita dulu. Hidup tanpa cita-cita itu ya nggak hidup, tetapi kita harus meraih cita-cita jadi kenyataan. Kita harus melatih diri kita dengan kesabaran dan berusaha mandiri, belajar dan berlatih dengan tekun. Sejak SMA, saya sudah terbiasa untuk puasa senin-kamis untuk mengekang hawa nafsu.

Apa cita-cita Bapak?

Sebenarnya saya bercita-cita ingin menjadi seorang camat. Pada waktu itu, saya melihat seorang camat itu gagah, berwibawa, bajunya bagus.

Cita-cita itu kesampaian?

Menjadi seorang camat memang tidak kesampaian, tapi justru yang saya peroleh jauh melebihi itu. Selama kuliah di Undip, saya memperoleh beasiswa Supersemar.

Setelah lulus dari Undip Semarang, tahun 1979 saya masuk Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD). ”Dari 12 orang, sebelas diterima,” kenangnya. Perjalanan karier saya begitu lama dan panjang di birokrasi. Selama hampir 30 tahun di Kementerian Dalam Negeri saya sudah berpindah-pindah jabatan beberapa kali. Pada suatu hari di akhir tahun 2007 saya ditelepon oleh Ketua KPU Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA. Ketua KPU mendapat rekomendasi dari Mendagri Mardiyanto untuk dicalonkan menjadi Sekjen KPU. Saat itu sudah ada 2 (dua) orang kandidat, yakni Dr Sudarsono (Dirjen Otda ) dan Dr Djohermansyah Djohan (Deputi Bidang Politik Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla). Saya hanya melengkapi syarat kandidat harus 3 (tiga) orang. Malah saya yang terpilih, padahal kemampuan kedua orang itu jauh di atas saya. Ini merupakan rahasia Tuhan. Saya sendiri tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi Sekjen KPU. Dan pada 7 Januari 2008, saya dilantik menjadi sekjen KPU oleh Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta.

Bagaimana di KPU? Di KPU itu hidup bagaikan ikan di akuarium, semua gerak-gerik dan tindak-tanduk kita dilihat oleh semua orang termasuk media. Apa pun yang kita lakukan selalu menjadi sorotan publik, persis seperti dalam akuarium. Di KPU banyak godaannya. Sebagai Sekjen, saya kan juga bertindak sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Sebagai KPA ada yang menawari ini dan itu bahkan ada yang memaksa agar jadi pemenang lelang dan tender. Tapi itu semua saya tolak.

Dalam melaksanakan pekerjaan saya selalu mengikuti prosedur. Sebagai Sekjen KPU, saya adalah panutan di KPU menurut norma umum yang benar dan baik. Mungkin saya tidak pintar, tapi saya berusaha rajin dan disiplin, minimal datang ke tempat kerja tepat waktu.

Terkait penguatan kelembagaan KPU? Pertama, saya ingin membangun KPU menjadi lembaga yang ideal, berwibawa, disegani dan dipercaya oleh publik. Sekretariat Jenderal KPU harus bisa menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik dengan 7 orang anggota KPU sesuai amanat UndangUndang Penyelenggara Pemilu. Kedua, terkait orang (Sumber Daya Manusia). saya menginginkan agar terwujud satu kesatuan manajemen kepegawaian KPU yang handal. Artinya pegawai yang organik, profesional, dan loyal. Ketiga peralatan (sarana prasarana) yang baik tentu saja akan mendukung semua itu. Keempat, uang (anggaran), agar semua proses dapat berjalan dengan baik. Terakhir, adalah metode atau hubungan tata kerja. Untuk bisa membangun KPU yang berwibawa, disegani, dan dipercaya, tentu saja harus dimulai dari masing-masing individu. Bekerjalah dengan baik dan berusaha mencintai pekerjaan. Kalau sudah begitu, rejeki akan mengikuti.

Hobby?

Berjalan kaki pada pagi hari di sekitar tempat tinggal, bersepeda, dan mendengarkan musik. Sebagai orang Jawa, tentu saya sangat suka lagu-lagu Jawa, klenengan. Walaupun pada umumnya saya juga menyukai semua jenis musik.

Berita Dalam

Gambar

Hari Pencoblosan pada Pemilukada Kabupaten Pati Jawa Tengah (23 Juli 2011)

Suara KPU Edisi Juli 2011

ta Bengkulu ke Kunjungan DPRD Ko KPU RI (15 Juli 2011)

Kunjungan Korea National Election Commision ke KPU RI (5 Juli 2011) 11

KOMISI

PEM

I

2011

Po

PEMILUKADA

Tuju an Lomba

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilukada yang independen, profesional dan mandiri, serta untuk memberikan apresiasi dan jalinan komunikasi dua arah antara KPU dengan masyarakat yang ingin berkreasi dan berkompetisi dalam ajang kreatif penyusunan desain poster dan flyer.

Ketentua ntuann Lomb Lombaa Kete • Desain Poster dan flyer dapat menyertakan Tagline atau Slogan (kalimat pendek) sesuai tema.

• Desain Poster dan Flyer harus mencantumkan logo KPU yang dapat diunduh (download) di website KPU (http://kpu.go.id).

• Desain yang dikirim harus disertai dengan penjelasan singkat (maksimal 150 kata) tentang konsep atau ide dari desain Poster dan Flyer tersebut.

• Semua karya yang dikirimkan menjadi hak milik KPU dan akan dipergunakan untuk kebutuhan KPU dan hak cipta tetap pada peserta.

• Peserta wajib menyertakan Surat Pernyataan bahwa karya yang diserahkannya adalah karya asli atau bukan jiplakan dan belum pernah dipublikasikan atau dilombakan.

• Apabila di kemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya yang ditetapkan sebagai pemenang, ternyata bukan hasil karya asli peserta, maka pemenang lomba dibatalkan dan pemenang harus mengembalikan hadiah yang telah diterima.

• Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

• Kriteria penilaian terdiri dari konsep/ide, kesesuaian tema, keindahan (estetika)

Hadiah • Pemenang Lomba Desain Poster berhak memperoleh: - Juara I Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) - Juara II Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) - Juara III Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah)

omba Desain • Pemenang Lomba Desain Flyer berhak memperoleh: - Juara I Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) - Juara II Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) - Juara III Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah)

Kirimkan hasil karya lomba anda ke: Panitia Lomba Desain Poster dan Flyer Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Tlp: 021-3190 2573 Cp: Didi Suhardi (0818 490419) Tiwi (0812 8122 7150)

Persyaratan Lomba • Peserta berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum baik secara perorangan ataupun kelompok.

• Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran dan mendaftarkan diri ke Panitia dengan mengisi Formulir Pendaftaran yang bisa didapatkan di www.kpu.go.id atau di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota terdekat.

• Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari 1 karya terbaiknya, yang merupakan karya asli dan orisinil yang dapat dipertanggungjawabkan, dan belum pernah dipublikasikan atau dilombakan.

• Setiap peserta hanya berhak menjadi satu pemenang dari setiap kategori lomba.

• Hasil karya lomba dikirimkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 September 2011 (cap pos) dengan mencantumkan identitas di belakang karya, dalam keadaan tidak tergulung/terlipat dalam bentuk: - 1 (satu) buah CD (Compact Disc) berisi karya asli dalam format PDF (high resolution), ukuran poster 42 x 59,4 cm (A2) dan Flyer 21 x 29,7 cm (A4).

- 1 (satu) buah printout karya dengan ukuran 29,7 x 42 cm (A3) untuk Poster, dan 21 x 29,7 cm (A4) untuk Flyer.

• Pemenang lomba diumumkan di media massa nasional dan website KPU, pada 26 Oktober 2011.

• Pemenang akan dihubungi oleh pihak panitia dalam bentuk surat panitia.

Tema • Tema Poster: ”Komisi Pemilihan Umum melayani rakyat menggunakan hak pilihnya.”

• Tema Flyer:

“Pentingnya Pemilu” bagi:

1. Pemilih pemula, atau

2. Pemilih perempuan, atau

3. Pemilih masyarakat umum dalam rangka menghormati hak pemilih berkebutuhan khusus (disabled).

Lomba Desa

Tim Juri • • • • •

Hanny Kardinata (Pendiri Desain Grafis Indonesia) Siti Turmini Kustiah (Dosen Institut Kesenian Jakarta) Jerry Ferdan (Kepala Desain Visual Majalah Gatra) Indira Abidin (Praktisi Periklanan) Drs. Syafriadi S. Yatim (Praktisi Kehumasan)

Buruarn!

DaSebfeltuma

KOMISI

Dipersembahkan Oleh: PEM

I

LI

M

N

HAN

UMU

L IHA

UMUM

SI

UMU

n i a s e D a b m Lo ster dan Flyer I

MI

KO

M

PEM

LI

HAN

Info lebih lanjut klik www.kpu.go.id

r 2011 20 Septembe s) po ap (c