Majalah SUARA KPU RI Edisi Januari 2011

Ja

KOMISI SI

L IHA

N

M UMU

I

I

HAN

PEM

PEM

LI

UMUM

MI

KO

2011

PEMILUKADA

SUARA KPU

Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

nu

ar

i2

Edisi Januari 2011

Konsolidasi Program dan Kegiatan KPU

KPU-BPK Sepakati Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data

Kunjungan Delegasi Afghanistan

KPU Susun Materi Sosialisasi Pemilukada 2011

011

KOMISI

I

Pengantar Redaksi

M

emasuki 2011, staf redaksi suara KPU mengucapkan “Selamat Tahun Baru 2011 kepada seluruh pembaca, mudah-mudahan tahun ini kita semua kembali hadir dengan semangat dan karyakarya baru”.

Para pembaca sekalian, dalam edisi awal tahun ini, suara KPU hadir dengan wajah baru, yaitu adanya penambahan jumlah halaman dari sebelumnya 8 halaman menjadi 12 halaman. Keputusan menambah jumlah halaman ini, didasarkan kepada pertimbangan bahwa berita-berita seputar Pemilukada dan kepemiluan semakin hari semakin bertambah jumlahnya.

Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, akhirnya redaksi memutuskan menambah jumlah halaman, sehingga lebih banyak berita dimuat.

Di samping itu, juga menambah beberapa rubrik baru, diantaranya rubrik profil. Rubrik ini berisi kisah orang-orang di sekitar KPU, mulai dari anggota KPU sampai dengan office boy (OB), baik yang berada di KPU pusat maupun daerah. Pembuatan rubrik profil ini dimaksudkan untuk memberi warna suara KPU yang selama ini selalu terkesan formal menjadi lebih “humanis”.

Redaksi, sangat antusias untuk menggarap kolom ini, untuk meningkatkan salah satu fungsi suara KPU sebagai sarana komunikasi internal.

Segmen baru yang juga kami tampilkan dalam edisi 2011 ini adalah, fotofoto tentang kegiatan KPU, baik di pusat maupun di daerah, yang disajikan dalam bentuk Berita Dalam Gambar. Selama ini berbagai kegiatan KPU baik di pusat maupun di daerah jumlahnya cukup banyak, namun tidak semuanya dapat terberitakan, karena keterbatasan halaman suara KPU. Galeri foto kegiatan KPU ini kami harapkan dapat menambah informasi tentang kegiatan KPU. Di samping profil dan galeri foto, perubahan lain juga menyangkut Layout dan design, agar wajah baru suara KPU 2011 ini betul-betul tersajikan dengan apik. Kami sadar bahwa suara KPU ini masih membutuhkan banyak pembenahan di sana-sini. Saran dan kritik selalu kami terima dengan tangan terbuka untuk perbaikan suara KPU di masa depan. Akhirul kalam semua staf redaksi suara KPU mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Salam Pemilu. (Yos)

UMU

M

PEM

LI

HAN

SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Sri Nuryanti, S.IP, MA Dra. Endang Sulastri, M.Si I Gusti Putu Artha, SP, M.Si Dr. H. Abdul Aziz, MA Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Redaksi Drs. Syafriadi S. Yatim Editor Senior Drs. Yosmardin, M.Si, Nur Safa’at, SE, MM, Drs. Faisal Siagian M.Si Editor Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto, SH, Dra. Titik PW MP, Rita, Uwie, Indra B, Prastiwi, Intan R, Lidya, Dewi Reporter Didi, Arif Priyo, Teddy, Doddy A, Sumantri Fotografer Dodi H, Ujang S, Ilham, Sapto Designer Grafis Satrio Mahadi, Anna Dania Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 Website: www.kpu.go.id mediacenter.kpu.go.id

2

Daftar Isi

4 Fokus Utama

Konsolidasi Program dan Kegiatan KPU

6 Fokus

Ketua KPU Hadiri Workshop Revisi UU Partai Politik

7 News

KPU-BPK Sepakati Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data

Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-11 Profil......................................................... 12 Berita Dalam Gambar........................... 12

10 News

Kunjungan Delegasi Afghanistan 3

Fokus

Utama

Suasama rapat konsolidasi program dan kegiatan KPU di ruang rapat lt 2 Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta. (Foto: Ie’am Hupmas)

Konsolidasi Program dan Kegiatan KPU “Dengan kegiatan ini misi dan tujuan KPU di tahun 2011 dapat tercapai dan dapat berfungsi secara efektif, sehingga peran KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilukada dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran.” Sekjen KPU. Dengan dimulainya Tahun Anggaran 2011, KPU mengadakan rapat Konsolidasi Program dan Kegiatan seluruh Biro (KPU memiliki tujuh Biro dan sebuah Inspektorat -red) dan Inspektorat di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Rapat digelar secara maraton dari tanggal 3-7 Januari 2011 di ruang Rapat Lt. 2 Gedung KPU Jl. Imam Bonjol, Jakarta.

Rapat dihadiri oleh Ketua KPU Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA; para Anggota KPU, Sekretaris Jenderal KPU Suripto Bambang Setyadi, Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono; Para Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro; dan jajaran staf di lingkungan Setjen KPU.

4

Sekjen KPU dalam sambutannya mengatakan, rapat konsolidasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan setiap Biro dan Inspektorat dalam merencanakan kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2011. “Dengan kegiatan ini, misi dan tujuan KPU di tahun 2011 dapat tercapai dan dapat berfungsi secara efektif, sehingga peran KPU sebagai penyelenggara Pemilu/ Pemilukada dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran,” tandas Suripto.

Tiap-tiap Biro dan Inspektorat selama lima hari itu memaparkan rencana kegiatan dan penyerapan anggaran yang akan dilakukan selama tahun

2011 dalam bentuk matriks di hadapan Ketua, Anggota, Sekjen, Wasekjen, serta seluruh peserta rapat. Hari Senin (3/1) pemaparan diisi oleh Biro Logistik dan Biro Keuangan. Selasa (4/1), Biro Umum dan Inspektorat. Kamis (6/1), Biro SDM (Sumber Daya Manusia) dan Biro Perencanaan. Terakhir, Jumat (7/1), Biro Teknis Hupmas dan Biro Hukum yang melakukan pemaparan.

Dalam presentasi tersebut, Birobiro dan Inspektorat diwakili oleh Kepala Biro/Wakil Kepala Biro. Peserta rapat dapat memberikan masukan ataupun pertanyaan, serta melakukan diskusi kepada Biro yang mendapat giliran presentasi. Dengan demikian, diharapakan rencana kerja dan anggaran seluruh Biro dan Inspektorat KPU tahun 2011 akan yang berjalan sinergis.

Biro Teknis dan Hupmas dalam pemaparannya menyampaikan rencana kegiatan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kedua hal tersebut, selain dilakukan dalam rangka kegiatan kehumasan dan persiapan teknis Pemilu/Pemilukada, juga untuk menunjang program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. (dd) Suara KPU Edisi Januari 2011

Fokus

Utama

dimulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB (kecuali Jumat, sampai pukul 16.30 WIB). Kedua, apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin pukul 08.00 WIB. Ketiga, wajib mengenakan seragam KPU Senin-Kamis (Jumat memakai batik). Keempat, olahraga setiap Jumat mulai pukul 07.30. Bagi yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Karyawan/ti Tampak Tertib dan Khidmat Mengikuti Apel Pagi. (foto: ie’am/hupmas)

Karyawan KPU Tegakkan Disiplin PNS

T

ahun baru, suasana baru.

Hal itulah yang tergambar di KPU memasuki Tahun Baru 2011. Suasana yang sedikit berbeda tampak di gedung yang terletak di Jl. Imam Bonjol nomor 29, Jakarta Pusat itu. Gedung yang semula terlihat kusam, kini sudah bercat putih bersih. Logo KPU yang berukuran besar terpampang kokoh, demikian juga dengan pintu gerbang, pagar dan halaman parkir yang telah dilapisi aspal hitam.

Memasuki lantai dasar, terlihat antrean para karyawan/ti Sekretariat Jenderal (Setjen) yang sedang absen di mesin absen handkey. Mereka berusaha mematuhi ketentuan disiplin PNS, yang mengharuskan masuk kerja mulai pukul 07.30 WIB setiap harinya.

Perubahan yang terjadi di awal tahun 2011 itu adalah untuk menindaklan-

Suara KPU Edisi Januari 2011

juti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010, dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 tahun 1995 Tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 56 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2005 Tentang Pakaian Seragam di lingkungan KPU; serta Surat Edaran Ketua KPU Nomor 1372/ KPU/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Tentang Penetapan Hari Kerja.

Dalam Peraturan dan Surat Edaran itu, tertuang ketentuan bagi seluruh karyawan/ti di lingkungan Setjen KPU. Pertama, jam kerja setiap hari

Apel Pagi Setiap Senin pukul 08.00 WIB, seluruh karyawan/ti diwajibkan untuk mengikuti apel pagi. Apel dilaksanakan di halaman parkir Gedung KPU, dengan inspektur upacaranya adalah Kepala Biro atau Wakil Kepala Biro dari setiap Biro dan Inspektorat Setjen KPU secara bergilir. Selain untuk menerapkan nilainilai kedisplinan, apel pagi digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi maupun evaluasi kegiatan Biro yang bersangkutan.

Olahraga Pagi Olahraga dilakukan setiap Jumat pukul 07.30 pagi. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan karyawan/ti KPU, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Dengan mengenakan pakain olahraga lengkap, mereka sangat antusias mengikuti gerakan-gerakan yang diperagakan oleh para instruktur. (dd)

5

Fokus

Utama

K

etua KPU Prof. H A. Hafiz Anshary, AZ, MA, hari Selasa (18/1/2011) siang menghadiri workshop pembahasan revisi Undang-Undang Partai Politik di Hotel Millenium, Jakarta. Selain Ketua KPU, hadir juga Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, serta Anggota KPU Prof. Syamsulbahri, Abdul Aziz dan Sri Nuryanti.

Acara yang diselenggarakan oleh Jimly School Law and Government itu juga diikuti oleh Prof. Jimly Ahidiqie, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. A. Tanribali Lamo, serta pengamat politik Prof. Saldi Isra dan Burhanuddin Muhtadi sebagai pembicara.

Menurut Patrialis Akbar, dengan disahkannya Undang-Undang tentang partai politik oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 dimulai Januari 2011. “Undang-Undang Revisi Parpol ini bernomor sama dengan UndangUndang yang lalu (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011). Undang-undang Parpol yang baru sebagai pancerahan bagi penyelanggara Negara, baik Eksekutif maupun Legislatif. Berdasarkan aturan dalam UU Parpol, maka yang akan dinilai oleh Kemenkum HAM adalah syarat administratif parpol tersebut. Di antaranya, keberadaan kantor kepengurusan aktif di 30 propinsi (minimal), 75% kabupaten/kota dan 50% kecamatan se-Indonesia�, ujar Patrialis.

6

Workshop Pembahasan Revisi UU Parpol Di Hotel Millenium, Jakarta. (foto: dod/hupmas)

Ketua KPU Hadiri Workshop Revisi UU Partai Politik Sementara itu, Tanribali Lamo menjelaskan, terdapat beberapa poin penting dari undang-undang parpol yang baru ini. Pertama, tentang syarat pendirian parpol, yaitu minimal dilakukan oleh 30 Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Hal ini dengan perhitungan, Indonesia memiliki 33 provinsi. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan ketentuan sebelumnya yang hanya mensyaratkan

pendiri sebanyak 50 orang.

Kedua, parpol bisa menjadi badan hukum apabila memiliki kepengurusan di seluruh provinsi dengan sedikitnya terdapat pada 75 persen dari jumlah Kabupaten/kota pada provinsi bersangkutan dan sedikitnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Dan ketiga, penyelesaian perselisihan parpol harus diselesaikan secara internal, dan dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh parpol tersebut. Jika penyelesaian tidak bisa tercapai secara internal, penyelesaian dapat melalui pengadilan negeri.

Dalam Undang-Undang Parpol juga disebutkan, periode verikasi berlangsung selama 7 bulan. Hasilnya sudah harus ada dua proses verifikasi harus tuntas dan sudah ada hasilnya, selambat-lambatnya 2,5 tahun (dua setengah tahun) sebelum Pemilu 2014.

"Proses verifikasi akan dimulai pada 17 Januari 2011 sampai dengan 22 Agustus oleh Kemenkum HAM," terang Tanribali. (tdy/dd/red) Suara KPU Edisi Januari 2011

News

Ketua KPU Prof. HA. Hafiz Anshary, AZ, MA (Paling Kanan, Mengenakan Peci Hitam) berfoto bersama para pimpinan dari kementerian dan lembaga. (foto: ie'am/UJ/hupmas)

KPU-BPK Sepakati Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (18/1/2011) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang “pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.

Acara tersebut dilakukan di ruang Auditorium Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Selain KPU, sebelas instansi pemerintahan (Kementerian/ Lembaga) juga turut menandatangani MoU tersebut, yakni Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Sosial; Kementerian Agama; KementeSuara KPU Edisi Januari 2011

rian Negara Riset dan Teknologi; Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; Kejaksaan Agung; Badan Pertanahan Nasional; Badan SAR Nasional; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan bersama dengan para Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Lembaga tersebut -termasuk Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadidisaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo; Ketua KPU Prof. HA. Hafiz Anshary AZ, MA; para Menteri/Pimpinan Lembaga; para Anggota BPK; Pejabat Eselon I di lingkungan BPK dan Kementerian Negara/Lembaga tersebut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman itu merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK dengan para pemilik kepentingan, termasuk di antaranya entitas yang diperiksa oleh BPK. “BPK dan Kementerian Negara/Lembaga tersebut memiliki peran strategis untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ujar Hendar dalam laporannya.

Ketua BPK, Hadi Purnomo, mengatakan, alasan dilakukan Nota Kesepahaman, karena entitas yang harus diperiksa oleh BPK jumlahnya sangat banyak (603 entitas), sementara tenaga yang dimiliki oleh BPK terbatas, yakni hanya 2.717 orang. Selain itu, waktu pemeriksaan yang hanya dua bulan, juga dirasa sangat singkat. “Harapan saya, akan terbentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee); mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK; serta mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee. Dengan metode Linking and Matching, memu-

7

News dahkan pembentukan “BPK Sinergi”, yaitu mewujudkan efektifitas pemeriksaan BPK guna mendorong optimalisasi pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang transparan dan akuntabel,” terangnya.

Ia juga menegaskan, Nota Kesepahaman ini bukan mengatur kewenangan atau perizinan akses data Kementerian Negara/Lembaga oleh BPK, tetapi mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Kementerian Negara/ Lembaga oleh BPK. “Nota Kesepahaman hanya mengatur mengenai “cara” untuk mengakses data,” tuturnya.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10 huruf a dan b, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (1) huruf b, BPK memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. “Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa tanpa kesepakatan

ini pun BPK tetap berwenang untuk mengakses data Kementerian Negara/ Lembaga, yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” tegas Hadi.

Menko Kesra Agung Laksono juga menyampaikan keyakinannya. Dengan pemeriksaan berbasis IT (Information Tecnology), maka akan terwujud lapo-

ran keuangan yang berkualitas. “Tahun 2010 ada enam kementerian/lembaga yang berstatus WTP (Wajar Tanpa Pengecualian-red), enam WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan tiga yang disclaimer. Trend-nya meningkat. Jadi pada 2011 kita sama-sama berusaha agar laporan keuangan seluruh kementerian/lembaga dapat berstatus WTP,” ujarnya. (dd/FS/red)

In-House Training Web Master dan Computer Network

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Website. Kegiatan yang bertajuk In-house Training Web Master dan Computer Network ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Diklat dilaksanakan mulai 2 Desember 2010 sampai 18 Januari 2011 dan diikuti 9 (sembilan) peserta. Diklat berlangsung setiap hari, mulai pukul

8

12.00 hingga pukul 16.00 WIB, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

KPU dalam menyelenggarakan Diklat tersebut bekerjasama dengan UNDP (United Nations Development Programme) dan Binus (Bina Nusantara) Center. Para instruktur berasal dari Binus Center, yakni Rommy, Kartika Milenia, dan Ronald Jayadi.

Materi untuk Diklat Web Master diantaranya, Image Editing with Adobe Photoshop (Rommy), Joomla (Kartika Milenia), Dynamic Web Programming

with PHP, Static Web Programming with XHTML, Client Side Scripting with Javascript, SQL Server serta Maintanance Website (Ronald Jayadi).

Dengan diselenggarakannya inhouse training ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan para karyawan/ti di lingkungan Setjen KPU, sesuai tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan mengenai website dan mampu mengembangkan website KPU. (nia/FS/red) Suara KPU Edisi Januari 2011

News

Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Ditunjuk Sebagai KPA/B

B

erdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2011, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Suripto Bambang Setyadi menunjuk Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (KPA/B) pada satker (satuan kerja) KPU masing-masing (Surat Edaran KPU Nomor 01/SJ/I/2011).

Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005; dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005.

Keputusan untuk menunjuk/menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota dilakukan demi kelancaran pengelolaan keuangan KPU provinsi dan KPU kabu-

paten/kota, serta mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, atas nama Sekretaris Jenderal KPU, diberi wewenang untuk menerbitkan beberapa keputusan.

Pertama, keputusan untuk menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Kedua, keputusan untuk menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar). Ketiga, keputusan menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Dan keempat, keputusan untuk menunjuk staf Pengelola Keuangan.

Jumlah personil yang ditunjuk

sebagai penanggung jawab pengelola keuangan adalah sesuai dengan jumlah orang yang tercantum dalam RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga) yang bersangkutan.

Sedangkan besaran honorariumnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Apabila Sekretaris KPU Provinsi maupun Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), maka yang bersangkutan otomatis ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan dapat merangkap sebagai PPK serta diberi wewenang untuk menetapkan Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf Pengelola Keuangan.

Apabila Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang merangkap menjadi PPK, maka honorariumnya hanya dapat dibayar untuk satu jenis jabatan. (dd/FS/red)

KPU Susun Materi Sosialisasi Pemilukada 2011

B

iro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU (Komisi Pemilihan Umum) melaksanakan kegiatan Workshop di Hotel Akmani, Jakarta Pusat. Workshop dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan Pemilukada (Pemilu Suara KPU Edisi Januari 2011

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) tahun 2011, melalui kegiatan penyusunan materi sosialisasi Pemilukada.

Acara berlangsung selama 2 (dua) hari, tanggal 24-25 Januari 2011.

Workshop yang bertujuan untuk menyusun dan menyempurnakan materi sosialisasi Pemilukada itu dibuka oleh Anggota KPU Saut H. Sirait. Dalam sambutannya, Saut mengatakan, perlu adanya pencitraan yang positif pada pelaksanaan Pemilukada 2011, karena berbagai permasalahan yang terjadi pada Pemilukada 2010 lalu.

Materi yang disusun antara lain, Poster, Flyer, Brosur, Booklet dan Leaflet

mengenai sosialisasi tahapan Pemilukada.

Penyusunan konsep dasar materi sosialisasi ini mengacu pada evaluasi penyelenggaraan Pemilukada yang digelar selama 2010. Sebagaimana diketahui, pada 2011 akan dilaksanakan 80 (delapan puluh) Pemilukada, yakni 7 (tujuh) provinsi dan 73 (tujuh puluh tiga) kabupaten/kota.

Rencananya, hasil penyusunan konsep dasar ini akan akan ditindaklanjuti melalui kegiatan bimtek dengan mengundang KPU dari 33 provinsi. KPU provinsi dapat membuat kreasi pada sebagian konsep dasar tersebut, dengan memasukkan muatan-muatan lokal daerahnya masingmasing. (dm/dd/FS/red)

9

News

P

ada hari Senin (24/1/2011), delegasi dari Afghanistan mengunjungi KPU Jl. Imam Bonjol, Jakarta.

Mereka diterima oleh Anggota KPU Abdul Aziz, para Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro, serta para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Tujuan kunjungan adalah untuk mendiskusikan seputar penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) di Indonesia. Topik yang dibicarakan antara lain, sistem rekruitmen Anggota KPU, mekanisme penyelenggaraan Pemilum, logistik Pemilu, dan budgeting Pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Aziz juga menerangkan materimateri sosialisasi, seperti poster dan leaflet yang menggambarkan keterwakilan perempuan dalam Pemilu, serta buku Modul Pendidikan Pemilih.

Masalah lain, seperti kedudukan KPU dalam konstitusi, organisasi KPU yang bersifat hierarkis, dasar hukum penyelenggaraan Pemilu sejak tahun 1955 hingga era reformasi, pembentukan PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN

Anggota KPU Abdul Aziz Berfoto Bersama Delegasi Afganistan. Di Belakang, Tampak Jajaran Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro Di Lingkungan Setjen KPU. (Dod/Us/Hupmas)

Kunjungan Delegasi Afghanistan yang bersifat ad hoc, tahapan penyelenggaraan Pemilu, surat suara, maupun sosialisasi dan informasi Pemilu juga menjadi topik diskusi.

Delegasi Afghanistan terdiri dari Ms. Shinkai Zahine Karokhail (Afghanistan Parliament), Mr. Jandad Spinghar (Free and Fair Election AfghanistanFEFA), Mr. Mawlawi Abdul Basri (Reli-

gious Leader), Mr. Mir Sharif Uddin Ansari (Ministry of Women’s Affair), Mr. Nasrullah S/o Abdul Hamid (Kabul University-Academian), Mr. Abdul Ghafoor (The Asian Foundation Afghanistan), Tim ANFREL (Asia Network for Free Election), dan Daniel Zuchron, Seknas JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat). (dd)

222 Daerah Melaksanakan Pemilukada Tahun 2010

R

angkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2010 telah berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Tercatat ada 244 daerah yang dijadwalkan menyelenggarakan Pemilukada tahun 2010, terdiri dari 7 (tujuh) Pemilukada gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi dan 237 Pemilukada bupati/walikota dan wakil bupati/ wakil walikota di tingkat kabupaten/ kota. Dari 224 daerah yang telah melaksanakan pemungutan suara, 7 Provinsi dan 217 kabupaten/kota. Kabupaten Nias Selatan (Sumatera utara) dan Kota Bontang (Kalimantan Timur) telah melaksanakan pemungutan suara pada tahun 2010, meskipun AMJ-nya jatuh pada tahun 2011. Ini berarti yang telah melaksanakan sesuai jadwal ada-

10

lah 222 daerah, sedangkan 20 daerah lainnya belum melaksanakan Pemilukada dengan berbagai alasan.

Dari 224 daerah yang telah menyelenggarakan Pemilukada, 6 (enam) daerah akan melaksanakan pemungutan suara putaran kedua tahun 2011, karena belum ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30% dari suara sah. Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Kaur (Bengkulu), Kabupaten Bombana (Sulawesi Tenggara), dan Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku), Kota Sungai Penuh (Jambi), Kabupaten Toraja Utara (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Buru Selatan (Maluku).

Selain keenam daerah yang melaksanakan putaran kedua, ada 6 (enam) daerah yang akan melaksanakan pemilukada ulang, yaitu Kabupaten Yapen (Papua), Kota Jayapura (Papua), Kota

Tangerang Selatan (Banten), Kabupaten Mandailing Natal (Sumatera Utara), Kabupaten Tebing Tinggi (Sumatera Utara), dan Kabupaten Konawe Utara (Sulawesi Tenggara). Kabupaten Yapen dan Kota Jayapura tahapan Pemilukadanya akan diulang dari awal pencalonan. Sedangkan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tebing Tinggi, dan Kabupaten Konawe Utara akan melakukan pemungutan suara ulang.

Selanjutnya, berdasarkan data Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tahun 2011 tercatat sebanyak 80 daerah yang dijadwalkan akan menyelenggarakan pemilukada, terdiri dari 7 (tujuh) Pemilukada tingkat provinsi dan 73 Pemilukada tingkat kabupaten/kota. Jadi jumlah Pemilukada adalah 100 daerah (tim) Suara KPU Edisi Januari 2011

News

K

etua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, pada hari Kamis (20/1/2011) menerima kunjungan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh. Rombongan berjumlah enam orang itu diterima di Ruang Rapat Lt. 1 Gedung KPU Imam Bonjol, Jakarta.

Hadir juga Anggota KPU Prof.

Syamsulbahri, Endang Sulastri, I Gusti Putu Artha, dan Saut H. Sirait serta para Kepala Biro (Karo) dan Wakil Kepala Biro (Wakaro) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, di antaranya Moyong Hariyanto (Karo Perencanaan), Sigit Joyowardoyo (Karo hukum), Boradi (Karo Logistik), Syafriadi S. Yatim (Wakaro Teknis Hupmas), Nanik Suwarti (Wakaro Logistik), Sri Parkhatin (Wakaro SDM), dan Ismatno Eko Ariyanto (Wakaro Keuangan).

Wakil Ketua Komisi A DPRK Banda Aceh, Moh. Nasir, mengatakan, tujuan kunjungan itu adalah untuk mendiskusikan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Pemilukada (Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah) di Kota Banda Aceh yang akan digelar pada tahun 2012, terutama mengenai calon perseorangan. “Saat ini Qanun (Peraturan Daerah-red) belum selesai, sedangkan telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan

Ketua KPU Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA (Tengah) dan Anggota KPU Prof. Syamsulbahri, Endang Sulastri dan Saut H. Sirait Berfoto Bersama Anggota Komisi A DPRK Banda Aceh Usai Audiensi Terkait Pemilukada. (foto: dod/hupmas)

Audiensi KPU Dengan DPRK Banda Aceh Qanun lama. Pertanyaannya, apakah tahapan Pemilukada akan tetap dilanjutkan atau tidak?� tutur Nasir.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan, pertama, KPU Kota Banda Aceh agar mengeluarkan peraturan yang tidak bertentangan dengan pera-

turan/perundangan di atasnya. Kedua, KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh agar mengeluarkan peraturanperaturan terkait teknis pelaksanaan Pemilukada, sehingga pelaksanaan Pemilukada di Kota Banda Aceh dapat terus berlanjut. (dd)

Uang Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2004

B

erdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tertanggal 28 Desember 2010, maka kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Ketua dan Anggota KPU provinsi maupun Ketua dan Anggota KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, diberikan uang penghargaan.

Suara KPU Edisi Januari 2011

Pemberian uang penghargaan tersebut didasari atas pertimbangan, pertama, bahwa penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 telah berhasil terselenggara dengan lancar.

Kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota KPU beserta Perangkat Pe-

nyelenggara Pemilu serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu, maka kepada Ketua dan Anggota KPU kabupaten/kota diberikan uang penghargaan pada akhir masa jabatannya.

Sampai saat ini Peraturan Pemerinta Nomor 62 Tahun 2003 tersebut belum diubah meskipun pasal 116 UU 22 Tahun 2007 mengamanatkan susunan kedudukan keuangan KPU diatur dalam Peraturan Presiden Tahun 2003

11

Profil Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA, Sederhana, nyaris tanpa emosi, begitulah profil Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA, yang memimpin KPU selama 3 tahun lebih. “Modal utama saya memimpin KPU adalah ikhlas dan rasa syukur,” ucapnya. Apa kiat-kiat dan filosofinya? Ikuti wawancara reporter Suara KPU Didi Suhardi dengan Ketua KPU berikut ini.

Pada waktu pemilihan Ketua KPU semua anggota memilih bapak?

Waktu itu Pak Abdul Aziz bertanya kepada anggota KPU yang lain “bagaimana dengan pemilihan ketua KPU?” Satu persatu anggota ditanya. Ketika tiba giliran saya ditanya, apakah siap memimpin KPU? Saya jawab selama saya dipercayai, maka saya anggap itu sebagai amanah, dan akhirnya saya terpilih secara aklamasi.

Apa filosofi Bapak memimpin KPU? Filosofi saya, pertama hiduplah sederhana, kedua, semua pekerjaan itu harus dianggap sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Ketiga, memimpin itu harus dengan hati bukan dengan emosi, hilangkan syak wasangka. Keempat, jangan menyalahkan orang lain, kalau ada orang lain yang terlikuidasi atau tereliminasi terkait proses Pemilu, bukan karena kita ingin menyakiti dia, tetapi karena aturannya begitu, dan kelima, jaga terus masalah solidaritas dan kekompakan karena keanggotaan KPU ini adalah kolegial.

Apakah ada beban psikologis selama memimpin KPU? Sejauh ini tidak ada, karena semua masalah kita selesaikan dalam pleno. Tentu saja ada perbedaan pendapat tapi itu hanya internal. Kalau secara eksternal kita semua satu suara. Yang penting kita harus punya rasa humor dan canda, agar masalah bisa cair.

Apa masalah paling sulit dan berkesan selama menjadi Ketua KPU? Bagi saya masalah yang paling krusial dan menegangkan adalah menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena ada isu-isu ancaman Pemilu akan gagal. Saat itu KPU didatangi pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Megawati/Prabowo, Jusuf Kalla dan Wiranto, kalau Pak SBY tidak datang. Mereka mempersoalkan soal DPT dan perlunya warga masyarakat yang tidak punya KTP dapat menggunakan hak pilihnya, syukur Alhamdulillah. Allah memberi jalan keluar, kami ikhlas, pasrah, tawakal, membuat semua anggota KPU menjadi tenang. Dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden berlangsung sukses. Kalau punya waktu saya ingin menulis buku mengenai pengalaman saya.

Sebagai Ketua KPU penampilan Bapak sangat sederhana?

Prinsip saya kita harus hidup sederhana, tidak berlebihan termasuk penampilan. Misalnya batik yang saya pakai paling mahal harganya Rp 75.000, yang penting kan bisa dipakai dan tidak aib. Kalau pulpen saya tidak pernah beli, saya dapat misal di acara-acara. Saya dulu itu terbiasa cari yang murah-murah. Handphone ini Wahdi anak saya yang membelikan, ketika ulangtahun saya. (dd)

Berita Dalam

Gambar

n Grobogan Pemilukada Kabupate (9 Januari 2011)

Rapat Koordinasi dengan DPRD Kota Depok (7 Januari 2011) 12

Audiensi KPU Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (21 Januari 2011) Suara KPU Edisi Januari 2011