Majalah SUARA KPU RI Edisi April 2011

KOMISI SI

L IHA

N

M UMU

I

I

HAN

PEM

PEM

LI

UMUM

MI

KO

2011

PEMILUKADA

SUARA KPU

Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Ap

ril

20

11

Edisi April 2011

Republik Fiji Belajar Pemilu dan Demokrasi Di Indonesia

KPU Rencanakan Distribusi Logistik Pemilu 2014

Partai Ki Joko Bodo BerAudiensi dengan KPU-RI

KPU Gelar Bimtek Informasi Pemilukada

KOMISI

Secara kasat mata, kita merasa bangga karena sebagai penyelenggara Pemilu, KPU menjadi “benchmark” bagi negara-negara lain untuk menimba pengalaman Indonesia mempraktikkan demokrasi. Bukan hanya Republik Fiji, negara seperti Afganistan, Malaysia, Thailand dan Filipina juga berkunjung ke KPU. Ini sangat penting karena KPU sudah berhasil membangun “brand image” di mana “image” ini layak dijual kepada negara lain yang ingin meningkatkan kualitas demokrasi. Artinya Indonesia umumnya dan KPU khususnya sudah menerapkan prinsip-prinsip pengembangan desain demokrasi modern.

Ada beberapa alasan mengapa dibutuhkan pembelajaran demokrasi yaitu: Pertama, dalam rangka pembangunan politik yang berkelanjutan, kita tidak lagi mengandalkan proses “demokrasi prosedural”, melainkan demokrasi yang substansial di mana pemilih bukan hanya memilih lambang Parpol melainkan juga memilih calon/pemimpin berkualitas.

Kedua, pengembangan demokrasi yang lebih berorientasi pada jumlah pemilih yang besar dan spektakuler dianggap tidak tepat lagi. Sejalan dengan berkembangnya abad teknologi informasi, maka pemilih di samping aktif tapi juga harus memiliki rasionalitas, termasuk ada perubahan model mental pemilih.

Ketiga, ada penciptaan inovasi dalam infrastruktur demokrasi seperti penggunaan e-voting ketimbang “nyoblos” dalam memilih. Salah satu inovasi paling berpengaruh yaitu perencanaan Pemilu yang lebih matang. Perencanaan Pemilu secara tradisional mendorong pelaksanaannya kurang efisien dilihat dari segi anggaran.

Keempat, penyelenggara Pemilu harus mandiri dan terbebas dari intervensi berberbagai pihak. Secara bertahap, tugas ini harus mendorong lebih banyak kerjasama dan koordinasi di antara penyelenggara Pemilu. Artinya baik dalam tahapan persiapan maupun pelaksanaan Pemilu, pihak penyelenggara terbebas dari proses intervensi dan tekanan stakeholder serta harus mengacu pada kepentingan publik.

Memang “learning democracy” unik dan tidak sama penerapannya di tiap negara, suatu cara umum untuk memahami demokrasi yang muncul sejak awal sejarahnya hanya dapat dipahami seperti masa Plato atau Aristoteles. Mudah-mudahan pengalaman Indonesia berdemokrasi bisa menjadi “pembelajaran” demokrasi di Republik Fiji. (FS)

2

M UMU

LI

I

L

earning Democracy, barangkali begitulah arti kunjungan Perdana Menteri Republik Fiji (Republic of the Fiji Islands) H.E. Commodore Josaia Voreqe Bainimarama ke Indonesia tanggal 7 April 2011 lalu. Pembelajaran demokrasi adalah proses dengan mana suatu negara melakukan studi banding tentang demokrasi ke negara lain yang telah berhasil melaksanakan praktik demokrasi.

Dengan demikian Republik Fiji mempunyai kesempatan untuk terus belajar demokrasi dengan cara memperluas kapasitas dirinya. Republik Fiji siap menghadapi perubahan dengan mengelola perubahan itu sendiri (managing change) melalui Pemilu 2014.

Untuk mentransformasikan negaranya, terlebih dulu PM Fiji mencermati komponenkomponen penting yang harus ada dalam pembelajaran demokrasi khususnya belajar dari pengalaman Indonesia melaksanakan tiga kali Pemilu paling demokratis yaitu Pemilu 1999, 2004 dan 2009.

PEM

Pengantar Redaksi

HAN

SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Sri Nuryanti, S.IP, MA Dra. Endang Sulastri, M.Si I Gusti Putu Artha, SP, M.Si Dr. H. Abdul Aziz, MA Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS Saut Hamonangan Sirait, M.Th Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Redaksi Drs. Syafriadi S. Yatim Editor Senior Drs. Yosmardin, M.Si, Nur Safa’at, SE, MM, Drs. Faisal Siagian M.Si Editor Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto, SH, Dra. Titik PW MP, Andy Firmanda, Dra. Hendrika Ferdinandus, Kadar Setyawan, Andy Prasetyo Reporter Didi, Satrio, Rita, Dewi, Khaerul Anam, Ika Prasetya, Catursari, Andre Riandi, Reni Rinjani, Fotografer Dodi H, Sapto Designer Grafis Arif Priyo Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati, Teddy Irawan Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 Website: www.kpu.go.id mediacenter.kpu.go.id

Daftar Isi

4 Fokus Utama

Republik Fiji Belajar Pemilu dan Demokrasi Di Indonesia

5 Fokus

MK dan KPU Tingkatkan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara Bagi Anggota KPU Pusat dan Daerah

6 News

Penyandang Cacat Juga Punya Hak Pilih

Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-10 Profil......................................................... 12 Berita Dalam Gambar........................... 12

7 News

KPU Selenggarakan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Untuk KPU Provinsi 3

Fokus

Utama

Anggota KPU Dr Abdul Azis Menerima Cendera Mata dari PM Fiji disaksikan anggota KPU Endang Sulastri dan KPU Syamsulbachri serta Sekjen KPU Bambang Setyadi. Dalam Pertemuan Itu, KPU dan PM Fiji Bertukar Pengalaman Tentang Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. Republik Fiji akan menggelar Pemilu tahun 2014. (foto: dod/UJ/hupmas)

Republik Fiji Belajar Pemilu Dan Demokrasi Di Indonesia

P

erdana Menteri Republik Fiji (Republic of the Fiji Islands), H.E. Commodore Josaia Voreqe Bainimarama, hari ini, Kamis (7/4) bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta untuk berkonsultasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan proses demokrasi di Indonesia.

“Kesempatan ini kami pergunakan untuk mempelajari sistem Pemilu dan demokrasi di Indonesia. Presiden kami mau belajar dari Indonesia,” ujar Bainimarama, yang sehari sebelumya diterima di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai meresmikan Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Fiji di Jakarta.

Fiji pada 2014 akan melaksanakan Pemilu untuk pertama kalinya, dan persiapannya sudah dimulai pada tahun 2012, termasuk persiapan paket regulasi (konstitusi) dan logistiknya.

Republik Kepulauan Fiji adalah negara kepulauan yang terletak di selatan

4

Samudera Pasifik. Negara beribukota Suva dengan jumlah penduduk 827.900 jiwa (Juli 2007) itu menganut sistem pemerintahan multi partai yang dipimpin oleh seorang Presiden (Ratu Epeli Nailatikau). Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri (Voreqe Josaia Bainimarama).

Anggota KPU yang hadir pada kesempatan itu, antara lain Prof. Syamsulbahri, Endang Sulastri, dan Abdul Aziz.

Mereka didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi dan Kepala Biro Perencanaan, Moyong Haryanto.

Abdul Aziz menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia, proses demokratisasi, dan perjalanan sejarah Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang mulai diselenggarakan sejak tahun 1955 sampai yang terakhir, tahun 2009. “Terdapat banyak ide dan konsep terkait sistem dan proses penyelenggaraan demokrasi dan Pemilu di Indonesia, termasuk pembentukan

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan keikutsertaan Partai Politik (Parpol).

Ini semua sangat rumit, tapi it’s ok, we can do it,” ucap Aziz dengan bangga.

Aziz, secara detail, juga menjelaskan tentang Parlementary Treshold (PT), syarat-syarat seorang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), penghitungan kursi, keanggotaan DPR dan MPR, serta kelembagaan KPU yang bersifat hierarkis, nasional, tetap dan mandiri. “KPU ada di setiap tingkatan, dengan komposisi yang berbeda antara Pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), yang didukung oleh Sekretariat (Jenderal). Selain Pileg (Pemilu Legislatifred) dan Pilpres, terdapat juga pemilu langsung untuk memilih gubernur dan bupati atau walikota (Pemilukada), dengan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” terang Anggota KPU yang sangat fasih berbahasa Inggris ini.

Sementara itu, Endang Sulastri menerangkan mengenai persiapan Pemilu, penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, pendidikan kepemiluan, pembentukan KPU, sistem pemilu di Indonesia, pembentukan kabinet, dan parpol serta syarat pendirian parpol.

“Saat ini sedang berkembang wacana calon Presiden independen dan syarat dukungannya. Pada Pemilukada, calon independen ini sudah diakomodir, sepanjang ada dukungan dari presentasi jumlah penduduknya,” ujarnya.

PM Bainimarama usai berdialog menyampaikan ucapan terimakasih kepada KPU atas kesediaannya membagi ilmu kepemiluan dan demokrasi.

“Thanks for the commitment to help election in Fiji,” ucapnya penuh respek. (dd) Suara KPU Edisi April 2011

Fokus

Utama

Ketua KPU, Prof. Hafiz Anshary, AZ, MA, memberikan pidato pada acara Temu Wicara antara KPU dan Mahkamah Konstitusi di Jakarta. (foto: ie’am/hupmas)

K

MK dan KPU Tingkatkan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara Bagi Anggota KPU Pusat dan Daerah

etua KPU, Prof. Hafiz Anshary, AZ, MA, mengharapkan agar penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2011 dapat lebih baik daripada penyelenggaraan Pemilukada tahun 2010 lalu. “Saya berharap Pemilukada 2011 dapat berjalan lebih baik daripada Pemilukada 2010,” tandasnya.

Hal tersebut diungkapkan Hafiz pada acara Temu Wicara antara KPU dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tema: Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Anggota KPU Pusat dan Daerah, 8-10 April lalu di Jakarta. Acara yang diikuti oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota itu dimaksudkan untuk melakukan evaluasi dan memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Pemilukada.

“Pertemuan ini sangat penting untuk Suara KPU Edisi April 2011

KPU provinsi maupun KPU kabupaten/ kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada,” katanya.

Selain Hafiz Anshary, hadir juga Anggota KPU Abdul Aziz dan Endang Sulastri, serta Ketua MK Prof. Moch.

Mahfud MD, dan para Hakim Konstitusi serta jajarannya. Menurut Mahfud, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (setelah India dan USA-red) sedang berada pada tahap transisi demokrasi. “Dalam kehidupan demokrasi, Indonesia saat ini sudah melompat jauh. Ini tidak lepas dari peran KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada,” ujarnya.

Terkait sengketa Pemilu dan Pemilukada, Mahfud menginginkan MK dapat mengeluarkan keputusan yang terbaik. “KPU adalah anak kandung reformasi, dan MK ingin mendorong KPU agar proses Pemilu dapat berjalan dengan benar dan optimal,” tandas

Mahfud.

Pada kesempatan tersebut, Hafiz juga menghimbau kepada KPU provinsi mapun KPU kabupaten/kota agar bekerja dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. “Jaga terus netralitas KPU sebagai penyelenggara, tutup peluang-peluang yang bisa dijadikan gugatan ke MK, dan KPU jangan mau dijadikan alat politik untuk kepentingan tertentu,” pintanya kepada seluruh peserta.

“Saya sedih kalau ada Pemilukada yang diulang, karena nama KPU menjadi taruhannya. Karena itu, saya minta agar setelah melakukan rekapitulasi penghitungan suara, selain formulir C-1, KPU harus mendokumentasikan (foto) kertas plano penghitungan yang besar. KPU juga harus pandai menyusun strategi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada, supaya tidak berujung ke MK,” pungkas Hafiz. (dd)

5

News

A

nggota KPU, Saut H. Sirait, Kamis (31/3/2011) menghadiri Launching (peluncuran) buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik bagi Penyandang Cacat, di Jakarta. Buku tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh para pemangku kepentingan Pemilu di Indonesia yang menjamin hak-hak para penyandang cacat untuk mengakses dan berpartisipasi dalam Pemilu.

Buku Panduan Akses Pemilu dibuat dan diterbitkan atas prakarsa IFES (International Foundation for Electoral Systems) dan PPUA PENCA (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat), dengan dukungan pendanaan dari AusAID (Australian Government OverseasAid Program). Buku ini berisi berbagai informasi, di antaranya, informasi singkat tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang Aksesibel bagi penyandang diabilitas; informasi tentang berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu yang masih dialami penyandang disabilitas; kompilasi dari peraturan tentang Pemilu/Pemilukada yang berkaitan dengan hakhak politik penyandang disabilitas; dan informasi tentang pentingnya memaksimalkan pemanfaatan sarana teknologi pendukung demi terwujudnya Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Ketua PPAU PENCA, Aryani, Menyerahkan Buku Panduan Akses Pemilu kepada Anggota KPU, Saut H. Sirait, Disaksikan Perwakilan IFES. (foto: dod/hupmas)

Penyandang Cacat Juga Punya Saut Sirait pada kesempatan tersebut diminta untuk menjadi pembicara, bersama Koordinator PPUA PENCA, Heppy Sebayang, dan Rafendi Jamin dari Komisi HAM (Hak Azasi Manusia) ASEAN. Saut mengatakan, negara harus memiliki good will, tidak hanya political will untuk memberikan hak dan keadilan bagi para penyandang cacat dalam proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada (Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah). “Rezim sekarang berbeda dengan yang dulu, tidak ada lagi keterwakilan para penyandang

6

Hak Pilih

cacat di Majelis (MPR-red). Kita harus mendorong agar negara punya good will. Kita harus kerjasama menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT), harus ada “joint committee” agar seluruh warga punya hak pilih. Kami (KPU-red) akan tetap memonitor hal ini, termasuk dalam Pemilukada,” tandas Anggota KPU Divisi Pengawasan, yang lebih suka menggunakan istilah “Penyandang Halangan” tersebut.

Sementara, Rafendi menyambut baik peluncuran buku tersebut. “Ini (Launching buku-red) sesuatu yang harus dirayakan, karena merupakan kemajuan. Sebuah pencapaian yang recognize,” katanya. Menurutnya, buku tersebut merupakan pendekatan HAM terhadap kaum disabel. “Kaum disabilitas bukan berarti disabel. Peran Komisi HAM ASEAN adalah berupaya meratifikasi regulasi terkait. Ini momentum yang tepat, sejalan dengan The Core Convention International of Human Rights,” sambungnya.

Saut dan Heppy sependapat, harus ada data yang akurat, terutama menyangkut jumlah dan jenis cacat di setiap tingkatan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. “Selama ini, proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU sangat tergantung pada data dari Kementerian Dalam Negeri. PENCA juga harus membantu menyusun data, karena momentumnya sangat pas,” tutur Saut. (dd) Suara KPU Edisi April 2011

News

(a)

(b)

(a) Foto bersama Bimtek Penyusunan Laporan Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 . (b) Suasana Pembukaan Bimtek Penyusunan Laporan Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006, KPU dan KPU Provinsi. (foto: dod/hupmas)

KPU Selenggarakan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Untuk KPU Provinsi

K

omisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (5/4/2011) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan laporan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 untuk KPU dan KPU provinsi. Bimtek diadakan oleh Biro Perencanaan KPU, berlangsung selama 3 hari (5-7 April 2011), diikuti oleh 41 peserta. KPU provinsi diwakili oleh 1 (satu) orang Kasubbag Program dan Data, dan 1 (satu) orang Operator.

Ketua KPU Prof. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU Sri Nuryanti; Sekretaris Jenderal Suripto Bambang Setyadi hadir dalam pembukaan acara yang digelar di salah satu hotel di Jakarta itu. Kasubdit Politik Dalam Negeri dari Kementerian BAPPENAS RI, Indrajaya, tampil sebagai narasumber.

Kepala Biro Perencanaan, Moyong Hariyanto dalam laporannya menyampaikan, tujuan digelarnya Bimtek yang didasari PP Nomor 39 Tahun 2006 itu adalah dapat tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan KPU dan KPU provinsi Triwulan I Tahun 2011 dengan menggunakan Program Aplikasi PP Nomor 39 Tahun 2006. “Itu output-nya, sedangkan outcome-nya adalah, terlatihnya para operator komputer dari KPU provinsi di seluruh Indonesia dalam menggunakan Program Aplikasi PP Nomor 39 Tahun 2006; mampu menularkan kemampuannya kepada operator komputer di KPU kabupaten/kota, termonitornya pelaksanaan program/kegiatan agar sesuai dengan rencana kerja (Renja) tahun 2011; dan termonitornya seluruh pelaksanaan program/kegiatan pada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melalui penyusunan laporan PP Nomor 39 Tahun 2006.

Ketua KPU menyampaikan, salah satu tujuan dilaksanakannya Bimtek agar tercapai fungsi dan tugas yang diemban oleh KPU berdasarkan Pasal 8 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. “Kita wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 5 huruf f Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Suara KPU Edisi April 2011

Tata Kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, tugas Setjen adalah membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU. Untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan KPU secara periodik. Salah satu laporan yang telah dilakukan KPU adalah, evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulanan yang mengacu pada PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang memerintahkan setiap kementerian/lembaga melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan setiap triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan mengetahui tingkat keberhasilan capaian dan dapat segera mendeteksi kendala yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, sehingga unsur pimpinan bisa segera memberikan langkah-langkah strategis agar rencana pembangunan yang telah disepakati dapat berjalan dan mencapai hasil yang maksimal.

Ketua KPU juga berpesan agar kegiatan penyusunan laporan tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan terlaksana dalam suasana yang akrab, sehingga menghasilkan Laporan Kegiatan KPU Triwulan I Tahun 2011 yang baik dan benar serta sesuai dengan Aplikasi PP Nomor 39 Tahun 2006. ”Dengan semakin baiknya aplikasi laporan kinerja pembangunan berdasarkan PP 39 Tahun 2006 di lingkungan KPU dan KPU provinsi, dapat mendorong kinerja KPU kabupaten/kota dalam penerapan PP Nomor 39 Tahun 2006 di Satker-Satker KPU kabupaten/kota. Kepada Biro Perencanaan dan Data Setjen KPU dan KPU provinsi di seluruh Indonesia, saya minta segera melakukan pembinaan teknis secara langsung kepada petugas KPU kabupaten/kota, sehingga dapat mengisi aplikasi penyusunan laporan sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2006 secara benar. Dengan demikian, KPU dapat memberikan Laporan Triwulanan secara utuh ke BAPPENAS RI,” pungkas Hafiz Anshary. (dod/dd)

7

News

KPU Rencanakan Distribusi Logistik Pemilu 2014

D

alam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2014, KPU segera akan menyusun kebijakan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu, serta pemetaan wilayah distribusi logistik.

Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala yang pernah dialami pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Logistik KPU Drs. Boradi kepada Suara KPU. Menurut Boradi, meskipun Pemilu 2014 masih dua tahun lagi, namun KPU sudah mulai berbenah diri untuk menyambut pesta demokrasi tersebut dengan melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Untuk dapat menyusun kebijakan pengadaan dan

distribusi logistik, KPU melalui Biro Logistik meminta kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar dapat memberikan data-data pendukung, yaitu harga satuan distribusi logistik, harga satuan barang, dan peta wilayah distribusi untuk menetapkan prioritas dalam pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.

Menurut Boradi, pedoman datadata tersebut bisa didasarkan pada data-data penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; dan Walikota dan Wakil Walikota.

Harga satuan distribusi yaitu biaya pengiriman/distribusi logistik Pemilu dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/

Kota, dari KPU Kabupaten/Kota ke Kecamatan (PPK), Kecamatan (PPK) ke Desa/Kelurahaan (PPS), dan Desa/Kelurahan (PPS) ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Biaya distribusi logistik Pemilu ini terhitung untuk pulang pergi (PP). Sedangkan untuk harga satuan barang yaitu harga pengadaan logistik Pemilu yang diadakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan patokan harga pasar setempat.

Sehingga dibutuhkan juga informasi dari KPU Kabupaten/Kota mengenai biaya pengiriman/distribusi tertinggi dan terendah dari Kabupaten ke Kecamatan (PPK), Kecamatan (PPK) ke Desa/Kelurahaan (PPS) dan Desa/Kelurahan ke TPS. Di samping itu dibutuhkan pemetaan wilayah distribusi logistik Pemilu, berupa pemetaan wilayah kondisi geografis Indonesia. (Ika/Arf)

Partai Ki Joko Bodo Ber-Audiensi Dengan KPU RI

K

i Joko Bodo ternyata tidak hanya mengurusi dunia paranormal saja. Dalam bidang politikpun, ia tidak mau ketinggalan. Hal itu terungkap ketika pada Senin (11/4/2011), Partai Permata Nusantara (Perantara) melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) di Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta. Partai ini diketuai oleh Ki Joko sendiri. “Kami ingin memperoleh penjelasan yang benar dan akurat, agar partai kami bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2014.

Untuk itu, kami berkonsultasi dengan KPU terkait peraturan baru tentang Partai Politik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011-red)” kata lelaki asal Bali, yang bernama asli Agung Yulianto itu.

8

Menurut penuturan Ki Joko, Partai Perantara telah berdiri sejak tahun 2002 lalu, tetapi belum pernah lolos menjadi peserta Pemilu. “Saya hanya mendorong anak-anak saja, tidak ada niatan untuk menjadi presiden atau menteri,” ujarnya. Saat ini, ia telah mendaftarkan partainya itu ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk menjalani proses verifikasi.

Ki Joko yang datang bersama 3 (tiga) orang pengurus partai Perantara diterima oleh Anggota KPU Endang Sulastri dan I Gusti Putu Artha, Wakil Sekretaris Jenderal KPU Asrudi Trijono, dan para pejabat Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU di Ruang Sidang Lantai I. Endang Sulastri menjelaskan beberapa persyaratan Partai Politik (Par-

pol) untuk dapat menjadi peserta pada pemilu 2014. “Menurut Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011-red), Parpol harus punya kepengurusan pada setiap provinsi (33 provinsi) di seluruh Indonesia, dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, serta paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Partai juga harus punya kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta harus didaftarkan ke Kemkumham untuk menjadi badan hukum,” terang Endang. Hal senada diungkapkan oleh Putu Artha. Menurutnya, persyaratan verifikasi Parpol untuk peserta Pemilu 2014 lebih berat jika dibandingkan Pemilu 2009 lalu. (dd) Suara KPU Edisi April 2011

News

KPU Gelar Bimtek Informasi Pemilukada

Anggota KPU Endang Sulastri bersama Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan foto bersama di Acara Bimbingan Teknis Informasi Pemilukada. (foto: dod/Sapto/hupmas)

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar bim-bingan teknis (bimtek) informasi pemilukada yang melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan tujuan untuk menyerap masukkan positif dari daerah dalam pelaksanaan penyebaran informasi yang efektif dan tepat sasaran, terutama dalam penyelenggaraan pemilukada.

Kegiatan ini dihadiri 26 peserta dari Anggota KPU Provinsi divisi sosialisasi dan 14 peserta dari Anggota KPU Kabupaten/Kota divisi sosialisasi. Dalam kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari (25-27 April 2011) di Hotel Bukit Indah Cianjur Jawa Barat ini juga menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yaitu Anggota KPU Dra. Endang Sulastri, M.Si., yang menyampaikan “Teknis Penyusunan Grand Design Sosialisasi Pemilukada”, Komisioner KIP (Komisi Informasi Pusat) Amirudin, yang menjelaskan materi “Keterbukaan Informasi dan Pengecualian Informasi di KPU”, dan Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi, dengan materi “Strategi dan Perencanaan Sosialisasi Pemilukada”.

Dalam pidato pembukaannya, Ketua KPU Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ., M.A. mengungkapkan banyaknya keluhan yang muncul dalam penyelenggaraan tahapan pemilukada. “Banyak keluhan yang muncul, baik itu dari partai po-llitik, maupun pasangan calon, juga masyarakat. Seperti tata cara pemilihan, karena pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu mencontreng, masyarakat jadi terbiasa mencontreng, dan sekarang pada pemilukada harus kembali mencoblos,” papar Hafiz Anshari. Juga masalah DPS dan DPT, kurangnya informasi masalah pemutakhiran data pemilih, banyak masyarakat yang belum tahu, bagaimana dan dimana untuk melakukan pengecekan DPS dan DPT. Hafiz Anshary juga Suara KPU Edisi April 2011

berharap KPU di daerah bisa menyusun program dalam penyusunan bahan informasi ke masyarakat, dan sosialisasi itu tidak hanya dilakukan pada saat tahapan berjalan, tetapi sosialisasi bisa dilakukan jauh hari sebelum tahapan dimulai.

Pada kesempatan tersebut, narasumber dari KIP memaparkan masalah keterbukaan informasi dan pengecualian informasi di KPU. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini suatu situasi dimana seluruh informasi publik yang berada di badan publik yang berbasis dokumen dan dapat diakses oleh publik, selain yang dikecualikan. Amirudin mengungkapkan adanya korelasi antara keterbukaan informasi publik ini dengan penyelenggaraan pemilu dengan sistem yang baru ini, yaitu pemilu langsung. “Mau tidak mau, KPU sudah mulai mengadopsinya sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada. Tujuan pemilukada ini untuk mewujudkan tata pemerintahan, Community Based Governtment (CBG) ini memerlukan ketersediaan informasi yang sempurna,” papar Amirudin dalam materi yang disampaikannya.

Sementara itu Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi memaparkan materi strategi dan perencanaan sosialisasi pemilukada. Heri Rakhmadi yang berpengalaman menangani Media Center KPU sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009 ini mengungkapkan berbagai strategi yang berhubungan dengan media center dalam pelaksanaan pemilu, dan diharapkan bisa diterapkan dalam penyelenggaraan pemilukada. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan diskusi kelompok yang melibatkan seluruh peserta dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam simulasi penyusunan grand design sosialisasi Pemilukada dan pembahasan bahan-bahan sosialisasi informasi yang efektif dan tepat sasaran dalam menunjang penyelenggaraan pemilukada. (Arf)

9

Seputar

Pemilukada

Tiga Kabupaten di Riau Selenggarakan Pemilukada Secara Serentak

S

ebanyak 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Riau menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak pada hari Kamis (07/04/2011), yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hilir.

Pesta demokrasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di tiga kabupaten ini relatif berjalan lancar dan aman.

Pemilukada Kabupaten Siak diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Yulizar-Said Agus Effendi; pasangan nomor urut 2, Said Muhammad- Rusdaryanto; pasangan nomor urut 3, Syamsuar-Alfredi; dan pasangan nomor urut 4, OK Fauzi Jamil-T. Muhazza. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 248.545 orang dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 707 buah, tersebar di 14 Kecamatan.

Anggota KPU-RI, Sri Nuryanti,

K

Anggota KPU, Sri Nuryanti Sedang Mengamati Jalannya Pemungutan Suara di TPS 1, Kelurahan KP. Rempak, Kabupaten Siak. (foto: DM/hupmas)

meninjau langsung jalannya pemungutan suara, didampingi Kepala Bagian Bina Partisipasi Masyarakat, Nur Syafaat, serta staf Sekretariat Jenderal

KPU-RI. Semula, Gubernur Riau, H.M. Rusli Zaenal akan turut mendampingi, tetapi tidak jadi karena berhalangan.

(DM/Arf/dd)

Pemilukada Sulteng Berjalan Aman Dan Lancar

omisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (6/4/2011) menyelenggarakan pemungutan suara serentak di 19 kecamatan. Sejak pukul 07.00 pagi, sebanyak 1,7 juta pemilih dari total pemilih 1.785.763 yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk memberikan suaranya. Jumlah TPS seluruhnya berjumlah 5.294 buah yang tersebar di sepuluh kabupaten dan satu kota, dengan jumlah PPS (Panitia Pemungutan Suara) sebanyak 634 orang. Pemungutan suara Provinsi Sulteng ini berjalan serentak dengan pemungutan suara Kabupaten Banggai.

Pemilukada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng diikuti 5 (lima) pasangan, yaitu Pasangan Aminuddin-Luciana; Sahabuddin-Faisal, pasangan Longki DjanggolaSudarto, pasangan Rendy-Paliudju serta pasangan Achmad-Maruf.

Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU, Syafriadi. S. Yatim, turun langsung memonitor jalannya pemungutan suara, didampingi Anggota KPU Provinsi Sulteng. (FS-DD)

10

PEMI LU KA DA

Suara KPU Edisi April 2011

Seputar

Pemilukada

Pemilihan Bupati Dan Wabup Muaro Jambi

P

emungutan suara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, Jambi, periode 2011-2014, diselenggarakan pada Sabtu (9/4/2011), diikuti oleh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 240.483 orang. Total Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 784, tersebar di sebelas kecamatan.

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Muaro Jambi diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon, yaitu, pasangan nomor urut 1 (satu): Burhanuddin Mahir- Kemas M. Fuad (diusung oleh Partai Demokrat, PKB, PKPB, dan Gerindra); pasangan nomor urut 2 (dua): Masnah Busro- Ahmad Arifin (diusung oleh PPRN, PBR, PDS, PDK, PKPI, PDP, PPIB, PPDI, PKNU, PNBKI, Barnas, PPD, PPPI, Patriot, Republikan, dan Partai Buruh); pasangan nomor urut 3 (tiga): Kamaludin Havis- Rizal Lubis (calon perseorangan); pasangan nomor urut 4 (empat): Asnawi AB- Idi Irwansyah (diusungoleh PAN, PPI, Merdeka, Kedaulatan, PMB, PNIM, dan PKP); pasangan nomor urut 5 (lima): R. Azis Muslim-Irwansyah (diusung oleh Partai Golkar dan Partai Hanura); dan pasangan nomor urut 6 (enam): Muchtar Muis-Ratumas Juairiah (diusung oleh PDI-P dan PKS).

Anggota KPU Prof. Syamsulbahri, melakukan monitoring langsung jalannya pemungutan suara ke beberapa TPS. Syamsul didampingi oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus; Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Brigjen Bambang Suparsono; Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi; Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi; serta Sekretariat KPU, KPU Provinsi Jambi, dan KPU Kabupaten Muaro Jambi.

(Ook)

Anggota KPU, Syamsulbahri, Mengamati DPT di Salah Satu TPS. Syamsul Memonitor Langsung Jalannya Pemungutan Suara di Kabupaten Muaro Jambi. (foto: ook/hupmas)

Sosialisasi Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Selasa (5/4/2011), melakukan sosialisasi kepemiluan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Sosialisasi ini berkaitan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten pada Oktober 2011 mendatang. Kegiatan dengan tema “Strategi dan Teknis Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur” itu diikuti oleh 120 orang yang merupakan Kepala SKPD dan para camat se-Kabupaten Pandeglang.

Suara KPU Edisi April 2011

Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi, yang baru saja dilantik pada 10 Maret lalu, membuka acara yang digelar di Gedung Negara Pendopo Kabupaten Pandeglang, dilanjutkan pemaparan materi Tahapan dan Program Pemilukada Provinsi Banten oleh Anggota KPU Provinsi banten.

Anggota KPU, Endang Sulastri, pada kesempatan tersebut tampil sebagai pembicara, menyampaikan materi “Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pendidikan Pemilih untuk Penguatan Demokratisasi”. Menurutnya, ada 3 (tiga) hal penting yang menjadi kunci sukses penyelenggaraan Pemilu/Pemiluka-

da (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), yaitu, proses penyelenggaraan, regulasi (peraturan perundang-undangan), dan penegakan hukum.

“Untuk itu, perlu diadakan evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat bersama stakeholder. Dengan begitu, kita dapat menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilukada. PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga harus menjaga netralitasnya,” ujar Anggota KPU Divisi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat ini. (dd/TP)

11

Profil Anggota KPU Sri Nuryanti, S.IP, MA �Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani�

I

tu motto hidup saya, yang artinya kalau di depan sebagai pemimpin harus bisa menjadi teladan, di tengah memberi bimbingan, membangun semangat dan kekompakan, di belakang memberi dorongan untuk terus maju.

Apa filosofi ibu dalam hidup ini?

Filosofi itu kan pedoman hidup, kita bekerja itu harus dengan cerdas dan menghasilkan sesuatu yang bagus. Kita bekerja itu harus semaksimal mungkin untuk mencapai target yang diinginkan.

Bagaimana strategi Ibu dalam menjaga kekompakan di KPU? Seperti football management, setiap komponen itu kan mempunyai peran masing-masing, seperti orang membuat mobil, kalau tidak ada yang membuat roda dan stir kemudi, mobil pasti tidak bisa berjalan, itu artinya masing-masing mempunyai fungsi yang saling melengkapi, sehingga menjadi barang yang utuh. Maka di KPU kita saling menjaga fungsi masing-masing, ada divisi, pembagian kerja, itu fungsinya untuk saling mengisi dan saling melengkapi.

Kapan saat-saat paling berkesan selama menjadi Anggota KPU? Saat paling berkesan itu saat Pemilu 2009, saya menjadi “DOKTOR� (Mondok di Kantor), KPU itu kan bekerja 24 jam sehari 7 hari seminggu, bisa jadi KPU itu mengalahkan McDonald, hari Sabtu dan Minggu kita juga harus masuk, dan dari situ saya juga melihat soliditas teman-teman, karena di keluarga besar KPU ini harus benar-benar tahan banting.

Bagaimana manajemen mental Ibu dalam menghadapi tekanan terhadap KPU? Anggaplah dari 5 orang, 4 orang tidak suka kepada kita, hanya 1 orang yang suka, tapi kan kita tidak harus tunduk kepada yang 4 orang tadi. Kita punya pedoman, peraturan, UU yang harus kita taati, dan itu harus kita jalankan, sepanjang KPU itu tidak melanggar ketentuan satupun, ya kita go ahead aja, tidak perlu memikirkan orang tidak suka atau isu-isu yang berkembang.

Apakah ada hobi-hobi yang dilakukan diantara kesibukan Ibu? Saya itu senang menyanyi, melukis, dan menari, apa saja yang ada hubungannya dengan kreasi seni. Juga kadang ke toko buku, atau berkumpul dengan teman-teman alumni kampus.

Harapan Ibu untuk KPU kedepan?

Harapan saya, KPU kedepan bisa tetap menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan mandiri, tidak ada campur tangan dari kepentingan tertentu. Kita harus bisa menjadi lembaga yang kuat, karena di dunia kita juga diperhitungkan, apalagi tahun 2011 ini Indonesia menjadi Pemimpin ASEAN, sehingga harapannya KPU-RI juga bisa menjadi contoh untuk dunia internasional.

Berita Dalam

Gambar

Para pemilih telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Siak, Riau (7 April 2011) 12

Salinan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada Muarojambi (9 April 2011)

Rapat Juknis verifikasi Ijazah bakal calon peserta pemilukada (25 April 2011)

Suara KPU Edisi April 2011