Majalah SUARA KPU RI Edisi 3

EDISI KHUSUS PEMILU 2009

SUARA KPU MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

2009

5 Menit untuk 5 Tahun

EDISI 1 April - 15 April 2009

1

5 Menit untuk 5 Tahun

2

Pemilu 9 April Hari Libur Nasional

FOKUS

SEPUTAR KPU

3 4 5 6 7 8

TNI Jamin Pendistribusian Logistik Pemilu Pantauan Logistik di Sulawesi Selatan Pemberitaan KPU Masih Obyektif

PUBLIK Sosialisasi Pemilu ke Sekolah dan Kampus Sosialisasi Pemilu 2009 Lewat SMS Pas Pemilu, Jangan Sakit!

Diterbitkan : Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol No 29 Jakarta Telp. (021) 314 5955 Hunting Fax. (021) 314 5855 SMS Center: 085310252527 website: www.kpu.go.id Mau tahu semua info dan panduan Pemilu 2009?

2009

MEDIA CENTER

klik..... http://mediacenter.kpu.go.id Indonesia

Kikan, vokalis Cokelat menyanyikan lagu 5 Menit untuk 5 Tahun bersama Ketua KPU dan anggota KPU di halaman Kantor KPU Jakarta (18/03).

Lewat lagu-lagu ciptaannya, Grup Band 2009 dengan cara ikut memberikan Cokelat terus berkarya dan menggelorakan suaranya pada Pemilu 2009. semangat nasionalisme. Pada Pemilu 2009 Lagu ini juga mengandung pesan tentang ini, Cokelat terpanggil ikut mensosialisasikan ajakan kepada generasi muda untuk ikut tata cara, arti, maupun fungsi dari pemilu memilih dan tidak golput dalam Pemilu kepada masyarakat luas, terutama generasi 2009. Lima menit waktu yang kita berikan muda yang selama ini akan sangat berarti pemahamannya tentang dalam menentuk an Ayo semua kita memilih, pemilu masih terbilang nasib bangsa Indonesia Yang terbaik untuk negri ini minim. pada lima tahun ke S e b a g a i p e n y e - 5 menit kita memilih, 5 tahun kan kita jalani depan, ujar K ik an, Jangan hanya menjadi putih. lenggara pemilu, KPU vokalis Cokelat di Media Suara kita sangat berarti menyambut baik dan Center KPU (18/3).

Memilihlah untuk Indonesia berterima kasih atas Bersama Kikan, turut (pilih yang terbaik) partisipasi Grup Band menyanyi Ketua KPU dan Cokelat yang ikut anggota KPU mensosialisasikan Syamsulbachri, Endang Cokelat Pemilu 2009 dengan Sulastri, dan Andi membuat lagu berjudul 5 Menit untuk 5 Nurpati.

Tahun . Kami bangga dengan kaum muda Dengan lagu ini, Cokelat ingin yang penuh semangat menggali potensi menunjukkan sebagai kelompok band yang dan kreativitasnya yang sangat berguna antigolput dan peduli terhadap Pemilu 2009 bagi kepentingan Bangsa Indonesia, tutur yang akan segera dilaksanakan. Bagi Cokelat, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. pemilu merupakan kesempatan terbaik bagi Hafiz mengatakan, apa yang dilakukan warga negara untuk menggunakan hak Grup Band Cokelat dapat menjadi inspirasi pilihnya dalam menentukan pemimpin bagi kaum muda untuk bersama-sama terbaik. menyukseskan Pemilu 2009. KPU Lebih jauh Kikan mengatakan, bangsa mengapresiasi dan memberikan dukungan Indonesia butuh dukungan positif dari penuh kepada Grup Band Cokelat atas rakyatnya. Kalau kita tidak peduli, siapa lagi? dedikasinya yang telah menciptakan lagu Dan Cokelat akan terus menyemburkan 5 Menit untuk 5 Tahun. virus-virus positif agar semangat Lewat karya lagu terbarunya 5 Menit nasionalisme bangsa Indonesia selalu tinggi.

Untuk 5 Tahun , Cokelat mendukung Komisi Semoga dengan lagu 5 Menit Untuk 5 Pemilihan Umum (KPU) dan mengajak Tahun ini, semua orang Indonesia semakin masyarakat untuk menyukseskan Pemilu tertantang untuk memilih, kata Kikan.

2009

fokus

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Pemilu 9 April Hari Libur Nasional Melalui surat Keputusan Presiden No.7/2009, pemerintah menetapkan hari pemungutan suara pada 9 April 2009 yang jatuh pada hari Kamis sebagai hari libur nasional. Surat yang ditandatangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Maret ini merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Forum Dialog KPU dengan kalangan pebisnis di Jakarta (31/03), Anggota KPU Endang Sulastri menjelaskan Keppres No. 7/2009 merupakan jawaban atas surat yang dikirim KPU kepada presiden yang meminta penetapan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional.

Dengan keluarnya Keppres No.7/2009, Endang berharap tidak ada keraguan lagi bagi kalangan pebisnis untuk meliburkan karyawannya pada 9 April nanti. Begitu juga dengan kantor-kantor pemerintah, swasta, dan BUMN. Kecuali, instansi-instansi atau kantor-kantor yang memberikan pelayanan umum, seperti rumah sakit, terminal, bandara udara, dan lain-lain yang tetap harus beroperasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tutur Endang.

Bagi pengusaha maupun pengelola kantor yang tidak ingin meliburkan karyawannya karena suatu hal, Endang

Anggota KPU Endang Sulastri (baju hijau) bersama kalangan pebisnis dalam acara Forum Dialog di Jakarta (31/03).

meminta agar mereka bisa beroperasi lebih siang dari biasanya. Hal ini dimaksudkan agar pengelola mal memberi kesempatan kepada karyawannya untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Dalam kesempatan forum dialog tersebut, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan kalangan pebisnis agar tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan Pemilu 9 April lantaran semua persiapan pemilu telah rampung seratus persen, seperti logistik dan kesiapan panitia pemungutan suara.Begitu juga dengan persoalan DPT tidak perlu ada yang dikhawatirkan.

SUARA KPU

Revisi Jadwal Kampanye untuk Asas Keadilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar dua kali, kata Sri Nuryanti. ta KPU Sri Nurya o pertemuan dengan partai politik terkait Karena masalah ini, KPU kemudian g g nti An revisi jadwal kampanye pemilu. Anggota merevisi SK No 115 menjadi SK No 173.

KPU Sri Nuryanti menjelaskan tentang Namun setelah dirapikan, ternyata adanya perbaikan SK KPU No. 115/2009 yang dicetak dan dibagikan ke publik menjadi SK No 173 Tahun 2009 yang adalah jadwal yang salah dan kurang bertujuan agar setiap partai politik berimbang tadi. Inilah yang memperoleh kesempatan yang sama memunculkan banyak pertanyaan, dalam berkampanye. tutur Sri Nuryanti.

Sebenarnya SK No.173/2009 sama Dalam kesempatan yang sama, sekali tidak mengubah secara total SK anggota KPU lainnya I Gusti Putu Artha No.115/2009, ujar Anggota KPU Pokja mengatakan, sebenarnya tidak terjadi Kampanye Sri Nuryanti di Gedung KPU, Jakarta perubahan total dalam revisi yang dilakukan (18/03). Ia menjelaskan SK No 115 Tahun 2009 KPU. Jadwal yang direvisi lebih kepada asas keadilan mencantumkan jadwal kampanye yang tidak berimbang agar setiap partai politik memperoleh kesempatan yang karena beberapa partai politik tidak mendapatkan sama, dua kali berkampanye di setiap provinsi. Jadi kesempatan yang sama untuk kampanye di setiap revisi bukan merupakan problem yang mendasar, tapi provinsi. lebih karena KPU mengedepankan azas keadilan, tutur KPU mengatur setiap partai politik memperoleh dua Putu. kali kesempatan kampanye di propinsi. Namun dalam Putu menambahkan, ada tiga variabel yang SK No 115, beberapa partai politik belum memperoleh digunakan dalam mengatur jadwal kampanye, yaitu kesempatan yang sama dalam berkampanye. Ada partai waktu, jumlah parpol, dan teritorial. Berdasarkan tiga politik yang memperoleh kesempatan satu kali, tapi variabel tadi, selanjutnya KPU menyusun jadwal ada juga yang sampai tiga kali. Jadi, tidak semuanya kampanye parpol. Dari jadwal yang disusun, KPU telah memperoleh dua kali kesempatan. Padahal berdasarkan mengatur agar partai-partai yang punya massa besar asas pemerataan, KPU sudah mengaturnya sebanyak tidak barkampanye pada waktu dan tempat yang sama.

2

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

seputar KPU

2009

TNI Jamin Pendistribusian Logistik Pemilu Sementara itu, Panglima TNI KPU dan TNI menandatangani nota Jenderal Djoko Santoso mengatakan kesepahaman tentang pendistribusian bahwa TNI akan menjamin logistik logistik Pemilu 2009, terutama untuk untuk daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah yang tidak terjangkau perbatasan yang tidak dapat dijangkau dengan alat transportasi umum. angkutan umum. Tugas tersebut Penandatanganan dilakukan oleh Ketua merupakan bagian integral dari tugas KPU Abdul Hafiz Anshary dan Panglima TNI untuk mengamankan Pemilu, kata TNI Jenderal Djoko Santoso di Kantor Djoko.

KPU, Jakarta (23/03/2009).

Panglima TNI menjamin bahwa Hafiz menjelaskan bahwa KPU kerjasama ini tidak akan menganggu memerlukan bantuan dalam pendistribusian logistik, terutama di Usai penandatanganan MoU, Ketua KPU Abdul Hafiz komitmen netralitas TNI. Partisipasi enam Kabupaten Papua Barat, yaitu: Anshary bersama Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso TNI dalam membantu KPU adalah (kiri) memberikan penjelasan di Kantor KPU (23/03). bagian tugas perbantuan TNI dalam Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten mengamankan dan mensukseskan pemilu dalam rangka Manokwari, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk menjamin kesinambungan proses demokrasi dan Wondama, Kabupaten Fak Fak, dan Kabupaten Teluk Bintuni. pembangunan nasional, tambah Djoko.

Keseluruhan titik tujuan dan distribusi berjumlah 44 distrik Djoko juga berpesan agar kedua belah pihak terus dan 291 tempat pemungutan suara (TPS). membangun dan mewujudkan komunikasi yang efektif, Hafiz mengharapkan dengan penandatanganan nota efisien, instensif, dan transparan. Selanjutnya memantapkan kesepahaman yang telah dilakukan, semua logistik pemilu koordinasi untuk kelancaran distribusi agar setiap barang bisa sampai tepat waktu tanpa mengalami hambatan yang bisa sampai di tujuan dengan tepat waktu, tepat guna dan berarti. Kami berharap pelaksanaan di lapangan dapat tepat mutu. Selain itu, memelihara disiplin kekompakan dan berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik, sehingga kualitas kerja agar proses demokrasi berjalan dengan aman tidak terjadi ada logistik dengan alasan apapun yang tidak sampai di TPS pada hari pemungutan suara 9 April dan tertib. mendatang, tambah Hafiz.

para penyelenggara di tingkat operasional, terutama PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta penetapan calon terpilih merupakan salah satu aspek yang akan menentukan keberhasilan Pemilu 2009. Mengingat pentingnya kesatuan pemahaman seluruh jajaran KPU, khususnya di tingkat operasional, maka KPU melaksanakan bimbingan teknis.

Menurut Hafiz, bahasan utama Bimtek ini merujuk pada Peraturan KPU No.3/2009 yang kemudian diubah dengan peraturan KPU No.13/2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, Peraturan KPU No.46/2008 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara dan Peraturan KPU No.15/2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih.

Bimtek juga akan diperkaya dengan materi menyangkut dana kampanye Pemilu. Selain itu, pedoman teknis penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Lewat bimtek ini, Hafiz mengharapkan, pemahaman dan pengetahuan tentang hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih dapat tersebar secara berjenjang kepada KPU kabupaten/kota sampai PPK.

Bimtek rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih di Bogor (23/03/2009)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar bimbingan teknis (bimtek) rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Puncak, Bogor.

Bimtek berlangsung selama dua hari (23-25 Maret 2009) yang diikuti dua anggota KPU Provinsi yang membidangi masalah teknis dan hukum. Peserta yang hadir nantinya akan melaksanakan bimbingan teknis kepada KPU kabupaten/kota, ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary saat membuka bimbangan teknis di Bogor (23/03).

Hafiz mengungkapkan, pemahaman dan ketrampilan

3

SUARA KPU

Bimtek Rekapitulasi Penghitungan Suara

2009

seputar KPU

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Pantauan Logistik di Sulawesi Selatan KPU meninjau kesiapan KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) KPU Pusat juga memaparkan tentang mekanisme menyiapkan logistik Pemilihan Legislatif. Anggota KPU pemberian suara bagi para penyandang cacat. Penjelasan Andi Nurpati melakukan pemantauan terhadap ini sebagai bentuk antisipasi agar penyandang cacat penyortiran surat suara di empat kabupaten/kota di tetap bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu Sulsel, yakni Maros, Gowa, legislatif pada 9 April 2009.

Makassar, dan Takalar.

Bagi penyandang cacat tuna Andi menjelaskan, netra, KPU menyediakan satu kunjungannya ke Sulsel untuk surat suara yang menggunakan memonitoring penyaluran logistik template huruf braille hanya di setiap KPU kabupaten/kota khusus untuk surat suara mengingat Sulsel adalah provinsi anggota DPD. Untuk DPRD dan terakhir untuk pencetakan surat DPR-RI, kita tidak ada karena suara. Penyaluran logistik di calonnya terlalu banyak. Agar Sulsel telah rampung dari batas para penyandang cacat bisa waktu yang ditentukan. Hal ini menyalurkan hak pilih mereka, merupakan prestasi yang dicapai tetap akan ada pendampingan. oleh KPU dalam penyaluran Juga bagi ibu hamil tetap akan logistik di Sulsel, kata Andi dalam didahulukan saat pemungutan jumpa pers dengan wartawan di Anggota KPU Andi Nurpati melakukan pantauan logistik suara, jelas Andi. kantor KPU Provinsi Sulsel (19/03). pemilu, khususnya kertas suara di Gowa (19/03).

Usai melakukan jumpa pers, Menurut Andi, KPU ingin memastikan apakah logistik Andi melanjutkan rapat koordinasi bersama anggota tersebut sudah diterima seluruh KPU kabupaten/kota KPUD se-Sulsel dan kabupaten/kota untuk membahas di Sulsel. Ternyata surat suara telah sampai semua. antisipasi-antisipasi jika terjadi kesalahan, seperti Ini telah mencapai target dari jadwal yang ditetapkan, surat suara yang rusak--termasuk noda yang ada pada ujar Andi foto caleg yang menyerupai pencontrengan--serta Selain masalah pendistribusian surat suara, anggota masalah logistik lainnya.

SUARA KPU

Penetapan Calon Terpilih Sosialisasi Peraturan KPU No 15 Tahun 2009 tentang Penghitungan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat terus dilakukan oleh KPU. Setelah melakukan sosialisasi dengan partai politik (23/03), KPU kembali menggelar pertemuan dengan kalangan media massa dalam rangka sosialisasi Peraturan KPU No.15/2009.

Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan untuk penentuan perolehan kursi DPR, tahapan paling awal adalah menghitung jumlah suara sah parpol yang lolos parliamentary threshold (PT). Jumlah suara sah parpol akan dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan (dapil) untuk menentukan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di setiap dapil, kata Endang dalam penjelasannya pada Journalist Workshop di Kantor KPU (25/03). Hadir juga dalam pertemuan tersebut, anggota KPU I Gusti Putu Artha dan Syamsulbachri.

Menurut Endang, pada tahap awal ini, partai politik akan langsung memperoleh kursi jika suara sahnya berhasil melewati angka BPP. Selanjutnya, parpol akan memberikan kursi kepada calon dalam partai berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak. Jika ada lebih dari satu calon yang mendapat perolehan suara sama atau seluruh suara untuk partai, kursi diberikan berdasarkan keputusan pimpinan

partai, kata Endang.

Setelah diperoleh sisa kursi dan sisa suara partai di tiap dapil dari penghitungan tahap awal, KPU kemudian melakukan penghitungan tahap kedua. Jika sisa suara parpol mencapai minimal 50 persen BPP, parpol itu akan mendapat tambahan satu kursi. Jika masih ada sisa kursi dan sisa suara parpol, sisa suara dibawa ke provinsi.

Di tingkat provinsi, sisa suara dari semua partai di semua dapil dihitung bersama di provinsi. Kumpulan sisa suara satu provinsi dihitung ulang untuk memperebutkan sisa kursi dari semua dapil di provinsi. Pembagian sisa kursi dilakukan dengan menggunakan BPP baru yang dihitung berdasarkan total sisa suara per provinsi, ujar Endang.

Kursi untuk partai akan diberikan sesuai peringkat perolehan suara. Kursi untuk partai itu akan diberikan kepada calon dari dapil yang memiliki sisa suara terbesar. Jika sisa kursi tinggal satu dan ada lebih dari satu partai politik yang memiliki sisa suara sama, kursi diberikan sesuai undian.

Anggota KPU Endang Sulastri

4

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

seputar KPU

2009

Pemberitaan KPU Masih Obyektif Pada tahun 2009 ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) pemberitaan mengenai masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi panggung utama bagi media massa. Karena itu, dan masalah logistik. tidak heran bila banyak media berburu berita di KPU. Apa KPU mengakui, untuk masalah logistik memang masih pun peristiwa atau kejadian di KPU, bisa dipastikan akan ada kekurangan akibat surat suara yang rusak dan mendapat tempat di halaman media penambahan jumlah pemilih. Begitu massa. Ketua KPU Abdul Hafiz juga dengan masalah DPT. Tapi, Anshary mensyukuri kondisi tersebut jangan langsung memberitakan KPU karena itu berarti media turut memanipulasi DPT atau mengatakan berperan serta mensosialisasikan pemilu terancam gagal. Itu kan Pemilu 2009. namanya langsung memvonis.

Dalam pertemuan dengan para Jangan karena nila setitik, rusak susu redaktur politik media massa di Hotel sebelanga, ujar Hafiz.

Nik ko Jak ar ta (27/03), Hafiz terhadap pemberitaan yang kurang mengatakan bahwa sebagian besar obyektif, KPU tidak pernah dan tidak pemberitaan media tentang KPU akan membalasnya. Hafiz malah masih obyektif dan berimbang. mengajak seluruh jajaran KPU untuk Untuk itu, Hafiz mengharapkan kerja bekerja lebih baik lagi serta tetap sama dengan media massa tidak meminta media agar konsisten dan Berita Pemilu dan KPU mendapat liputan luas media. Anggota hanya pada saat pemilu legislatif saja, KPU Syamsulbachri (duduk paling kanan) memberikan bersemangat melakukan perbaikan tapi bisa lebih panjang dari itu. penjelasan di Media Center KPU (17/03). dan kekurangan KPU. Mari kita Kami mohon dukungan dari jadikan pemilu kali ini sebagai pemilu media massa agar Pemilu 2009 bisa berlangsung sukses. Apa yang sejuk agar masyarakat bersemangat untuk datang ke pun bentuknya, kritik, saran, maupun kecaman, tutur Hafiz TPS. dalam kata sambutannya. Selain Hafiz, hadir dalam Terkait dengan maraknya pemberitaan tentang masalah pertemuan dengan para redaktur itu anggota KPU Abdul Daftar Pemilih Tetap (DPT), Hafiz telah memberikan surat Aziz dan Andi Nurpati. edaran kepada KPU kabupaten/kota agar merevisi DPT yang Meski demikian, Hafiz mengakui ada beberapa media bermasalah hingga 30 Maret. KPU akan terus melakukan yang pemberitaannya kurang obyektif dan tidak berimbang. perbaikan. Yang pasti, pada hari H pemilu harus berjalan Jumlahnya, kurang dari satu persen, ujar Hafiz. Contohnya, lancar, tegas Hafiz.

Para penyandang cacat, khususnya tuna netra, mempunyai keterbatasan secara fisik dalam melaksanakan hak pilihnya. Untuk itu, KPU dan Pusat Pemilu Akses Penyandang Cacat akan menyediakan alat bantu kepada pemilih tuna netra berupa template braille. Alat bantu ini akan disediakan di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Indonesia (519.920 TPS).

Anggota KPU Syamsulbachri mengatakan, sesuai dengan peraturan KPU No.13/2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, pemilih tuna netra dalam pemberian suara untuk anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan.

Di setiap TPS akan disediakan alat bantu atau template bagi pemilih tuna netra untuk memilih calon anggota DPD, ujar Syamsul di Media Center KPU (17/03). Sementara untuk memilih anggota DPR dan DPRD, pemilih tuna netra dapat didampingi orang yang dipercayainya atau petugas KPPS. Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan

dengan menggunakan formulir Model C5.

Mengenai pemilih yang mempunyai keterbatasan fisik, Syamsul mengatakan, telah diatur dalam Peraturan KPU No.13/2009 pasal 30 dan 31. Pada Pasal 30 dinyatakan bagi pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan (ayat 2).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pusat Pemilu Akses Penyandang Cacat Happy Sebayang mengatakan, saat ini organisasinya telah mendesain alat bantu menandai bagi pemilih tuna netra. Kami telah mendesain alat bantu untuk digunakan (pemilih tuna netra) sebagai alat bantu contreng anggota DPD, ujar Happy.

Menurut Happy, tulisan braille yang ada template sama dengan tulisan yang ada di surat suara calon anggota DPD. Nantinya surat suara dimasukkan ke dalam template, sehingga pemilih tuna netra bisa memilih calon DPD sesuai keinginannya. Setiap provinsi berbeda templatenya, disesuaikan dengan nama-nama anggota DPD di provinsi tersebut, jelas Happy. Saat ini, ada sekitar 3,6 juta pemilih penyadang cacat yang akan mengikuti Pemilu 2009.

5

SUARA KPU

Tuna Netra Pakai Template Braille

2009

publik

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Sosialisasi Pemilu ke Sekolah dan Kampus Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin gencar melakukan untuk mengubah bangsa. sosialisasi Pemilu 2009. Setelah sebelumnya menggandeng Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, sosialisasi organisasi keagamaan, pemuda, perempuan, dan organisasi pemilu adalah bagian dari pendidikan. Sosialisasi yang baik profesi, kali ini KPU bekerjasama dengan Departemen adalah membuat pemilih menjadi rasional dalam memilih Pendidikan Nasional (Depdiknas) calon-calonnya. Diknas akan all akan turun ke sekolah dan out mendukung sosialisasi ini. kampus untuk mensosialisasikan Dirjen Dikti (Pendidikan Tinggi) Pemilu 2009. dapat menggunakan Kuliah Kerja Segera ada gerakan Nyata, kegiatan kemahasiswaan sosialisasi pemilu di sekolah dan atau bentuk kegiatan lain. universitas. Kalau bisa, Dengan sosialisasi ini, diharapkan universitas seluruh Indonesia pemahaman masyarakat menjadi melakukan gerakan yang sama lebih baik, ungkap Mendiknas. (sosialisasi Pemilu 2009), ujar Walaupun nota kesepahaman Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary ini baru ditandatangani, kegiatan seusai penandatangan nota sosialisasi di kampus dan sekolan kesepahaman antara Ketua KPU sudah dimulai di beberapa dan Menteri Pendidikan Nasional daerah. Direktur Jenderal (Mendiknas) Bambang Sudibyo di Mendiknas Bambang Sudibyo (kiri) menandatangani MoU dengan Pendidikan Tinggi Fasli Jalal Gedung Depdiknas, Jakarta Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Gedung Depdiknas, Jakarta mengatakan, di beberapa daerah (16/03). Hadir juga dalam (16/03). sudah dimulai sosialisasi Pemilu penandatangan anggota KPU Endang Sulastri dan 2009 di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa Syamsulbachri, Sekretariat Jenderal KPU, serta para pejabat setempat. Selain sosialisasi kepada sesama mahasiswa, eselon I Depdiknas. mahasiswa juga turun ke sekolah-sekolah (sosialisasi Pemilu Menurut Hafiz, inti dari nota kesepahaman ini adalah 2009). Dan ini sangat efektif karena mereka mudah diterima kerjasama dalam rangka sosialisasi Pemilu 2009 kepada oleh anak-anak SMA. Ini bukan baru mulai, tapi sudah pelajar dan mahasiswa atau pemilih pemula. Khususnya berjalan, ujar Fasli. pemilih pemula. Ini sangat penting karena jumlah mereka Saat ini, lanjut Fasli, beberapa universitas di bawah sangat banyak. Mereka perlu pemahaman (Pemilu 2009) koordinasi Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah melakukan yang lebih komprehensif, jelas Hafiz.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematis khusus sosialisasi pemilu Saat ini sekitar 30 persen dari 171.265.442 jumlah di lima lokasi, yaitu Sumatera, Sulawesi, Jawa, DKI Jakarta, pemilih Pemilu 2009 adalah pemilih pemula. Selain sosialisasi dan Kalimantan. Sosialisasi pemilu ini dilayani oleh 17 mengenai tata cara menandai (menconteng sekali), kepada perguruan tinggi yang bahu membahu membuat metodologi pemilih pemula juga perlu disosialisasikan subtansi dari bersama. Setelah ini, sosialisasi akan diikuti di tempatpelaksanaan pemilu, yakni momentum yang sangat penting tempat lain.

SUARA KPU

Dunia Perbankan Dukung Sosialisasi Pemilu Pemilu yang tinggal 17 hari membutuhkan sosialisasi yang terus menerus. Berbagai kalangan digandeng demi menyebarkan informasi mengenai hajat besar demokrasi tersebut. Tak terkecuali, kalangan perbankan yang ikut antusias menyambut Pemilu 2009.

Bertempat di Gedung Bank Indonesia, Jakarta (23/03/09), KPU melakukan sosialisasi pemilu 2009 kepada kalangan perbankan dengan narasumber Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan Anggota KPU Endang Sulastri.

Hafiz mengingatkan kepada 125 peserta yang hadir dan antuan kalangan perbankan untuk mengingatkan tentang hari pemungutan suara serta mensosialisasikan cara menandai yang benar merupakan kontribusi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Bantu kami untuk terus mensosialisasikan pemilu. Semua ini semata-mata demi kelancaran dan kesuksesan pemilu yang jujur dan adil seperti harapan masyarakat, tambah Hafiz.

Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU Endang Sulastri menjelaskan mengenai tata cara penandaan dan bagaimana suara yang sudah diberikan dianggap sah.

Intinya adalah menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih wakil yang berkualitas. Jadi, mari sama-sama kita ingatkan

masyarakat melalui poster-poster atau bentuk sosialisasi lainnya mengenai pemilu dan bagaimana cara menandai yang sah, tambah Endang.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad menegaskan bahwa masyarakat perbankan akan membantu penyebaran informasi mengenai pemilu 2009. Terutama, melalui jaringan-jaringan bank yang tersebar di seluruh Indonesia, kata Hadad.

Sosialisasi tidak hanya kepada karyawan, tetapi juga nasabah-nasabah bank yang akan melakukan transaksi.

Cara sosialisasi yang dipakai misalnya dengan menempelkan stiker di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau memasang running text di layar ATM yang berisi ajakan untuk datang ke TPS pada 9 April 2009, hingga menuliskan pesan di dalam rekening koran yang akan ditagihkan awal bulan mengenai tanggal pemungutan suara dan ajakan menandai satu kali.

Dalam dialog tersebut, KPU membagikan berbagai materi sosialisasi Pemilu 2009 kepada perwakilan dunia perbankan. Sejauh ini, beberapa bank sudah membantu sosialisasi pemilu, di antaranya CIMB Niaga, Bank Mayora, Bank Kesejahteraan, Bank NISP, Bank BCA, dan segera menyusul bank-bank lainnya.

6

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

publik

2009

SUARA KPU Sosialisasi Pemilu 2009 Lewat SMS Mulai 20 Maret hingga 8 April Komisi Pemilihan Umum di DPT silahkan datang ke TPS dan berikan suara anda (KPU) mensosialisasikan Pemilu 2009 lewat pesan singkat dengan tanda centang (v) di surat suara. (jumlah karakter (SMS) ke 155 juta pengguna ponsel di Indonesia. Sosialisasi = 138).

Pemilu lewat SMS dinilai akan sangat efektif karena Sementara itu, jumlah karakter dan pola pengiriman pasti akan dibaca oleh pengguna telepon seluler. sudah mempertimbangkan kapasitas layanan seluler dan 혬Bahkan lebih efektif dari pada FWA. Adapun tematik SMS tersebut melalui spanduk. Mudah-mudahan dikirimkan dengan dua jadwal. problem sosialisai bisa diatasi,혬 ujar Pertama, untuk poin a pada periode Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary tanggal 20 hingga 22 Maret 2009; dalam konferensi pers di Media poin b pada periode tanggal 23 Maret Center KPU, Jalan Imam Bonjol, hingga 4 April 2009; dan poin c pada Jakarta (20/03). Hadir juga anggota periode tanggal 6 hingga 8 April KPU Endang Sulastri serta perwakilan 2009. dari perusahaan penyelenggara Kedua, dalam setiap periode, telekomunikasi. setiap penyelenggara telekomunikasi Hafiz mengatakan, dalam boleh mengirimkan SMS broadcast sosialisasi tersebut, ada tiga pesan Peluncuran sosialisasi pemilu melalui layanan SMS di secara bertahap dalam waktu yang singkat yang dikirimkan secara Media Center KPU, Jakarta (20/03). berbeda dengan tujuan untuk tetap bertahap oleh penyedia jasa telekomunikasi. Pertama: menjaga kualitas layanan telekomunikasi.

Sukses Pemilu 2009 adalah sukses bangsa. Mari sukseskan Seluruh pembiayaan dan yang akan memfasilitasi pesta demokrasi 9 April 2009 (jumlah karakter = 84). pengiriman layanan SMS ditanggung 10 penyelenggara Kedua: Tandai pilihanmu dengan centang (V) satu telekomunikasi adalah: PT Telkom, PT Indosat, PT kali di kolom parpol/nomor urut calon/nama calon untuk Telkomsel, PT Excelcomindo Pratama, PT Bakrie Telecom, memilih Anggota DPR dan DPRD serta di kolom foto untuk PT Mobil-8, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT anggota DPD (jumlah karakter =157).

Huchison CP Telecommunication, PT Natrindo Telepon Ketiga: Ingat 9 April 2009, bagi yang telah terdaftar Seluler, dan PT Smart Telcom .

Menjelang Pemilu legislatif 9 April 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan sertifikat akreditasi kepada lembaga pemantau di Kantor KPU (17/03). Pada kesempatan sama, KPU juga menyerahkan surat keterangan terdaftar kepada lembaga survei/jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu 2009.

Sertifikat dan surat keterangan terdaftar diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan KPU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Anggota KPU yang menangani Pokja Pemantauan I Gusti Putu Artha mengemukakan, pemantau agar menyiapkan diri dengan personal serta berkoodinasi dengan KPU. Secara bersama-sama, KPU dan pemantau dapat menentukan titik-titik pemantauan/ wilayah/tempat pemungutan suara (TPS) mana yang menjadi pantauan sentral atau dinilai rawan.

KPU telah memberikan rambu-rambu bagi pemantau berupa kode etik sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2008, seperti netral, integritas, transparan. 혬Agar para pemantau mematuhi kode etik yang diberlakukan KPU dan tetap berkoordinasi dengan KPU Provinsi,혬 ujar Putu di Media Center KPU (17/03).

Hingga batas akhir pendaftaran pada 12 Maret 2009, lembaga pemantau yang sudaf terdaftar sebanyak 24 pemantau dalam negeri, 7 pemantau luar negeri, dan 7 pemantau dari kedutaan. Lembaga survei terdiri atas 16 lembaga survei dalam negeri dan 2 lembaga survei luar negeri. Sementara untuk lembaga penghitungan cepat, 10 dari dalam negeri dan 2 dari luar negeri.

Anggota KPU I Gusti Putu Artha menjawab pertanyaan wartawan

7

SUARA KPU

Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemantau

2009

publik

Pas Pemilu, Jangan Sakit!

Pada hari Bidan Indonesia (IBI), pemungutan suara Persatuan Perawat Pemilu legislatif tanggal Nasional Indonesia (PPNI), 9 April 2009, usahakan Persatuan Dokter Gigi jangan sakit agar dapat Indonesia (PDGI), dan menggunakan hak Ikatan Sarjana Farmasi pilihnya di tempat Indonesia (ISFI). pemungutan suara (TPS). dialog tersebut, Hafiz Ya, siapa tahu sambil menyebutkan empat hal bertemu pasien, kan yang perlu mendapat (dokter) bisa sambil dukungan dalam mengingatkan (pasien). penyebaran sosialisasi Besok pas pemilu jangan adalah mengenai sakit! kata Ketua KPU substansi dari pemilu, tata Abdul Hafiz Anshary. cara pemberian tanda Ketua KPU yang benar, bagaimana menyampaikan pesan ini Dokter pun ikut mendukung sosialisasi pemilu. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menjadi pemilih yang pada forum dialog antara menyerahkan materi sosialisasi kepada organisasi profesi bidang kesehatan di cerdas dengan memilih organisasi kesehatan Jakarta (17/03) yang berkualitas, dan dengan Ketua KPU. Hafiz menyadari bahwa KPU memiliki waktu pemberian suara. keterbatasan dalam sosialisasi, sehingga bantuan organisasi Dengan perwakilan cabang di seluruh daerah, organisasi profesi kesehatan sangat membantu untuk mengoptimalkan kesehatan yakin materi sosialisasi pemilu dapat terdistribusi sosialisasi. Potensinya sangat besar untuk bisa dengan baik, dan pesan pemilu 2009 dapat disampaikan mensosialisasikan, sehingga menjadi optimal, kata Hafiz yan kepada masyarakat. Media Center KPU mendistribusikan 113 didampingi anggota KPU, Endang Sulastri, di Jakarta (17/03). ribu materi sosialisasi kepada pengurus cabang masingOrganisasi profesi bidang kesehatan menyatakan masing wilayah untuk dapat disebarkan di berbagai fasilitas dukungannya untuk mensosialisasikan Pemilu 2009. kesehatan di daerah.

Dukungan berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan

Indomorvosa: Pemilunya Anak Muda

Mobil Sosialisasi Pemilu

Pemilu juga milik anak muda. KPU bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Elections MDP menyelenggarakan Indomorvos, sebuah ajang strategi pendidikan demokrasi untuk anak muda dan pemilih muda.

Acara yang akan digelar di Lapangan Parkir Kolam Renang, Gelora Bung Karno-Senayan, Jakarta pada Minggu (29/03/09) tersebut ditujukan untuk memberikan forum kepada pemilih pemula. Acara ini untuk menyuarakan aspirasi serta harapan mereka bagi Indonesia.

Hafiz mengatakan bahwa acara ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang diharapkan dapat meningkatkan minat pemilih pemula untuk bersamasama menggunakan hak pilihnya. Kami berharap ini akan menjadi kegiatan yang sangat menarik bagi anak muda, terutama di Jakarta, kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Media Center KPU, Jakarta (27/03/09).

Sementara Sector Manager-Political Participation Election MDP Deddy Sitorus menjelaskan bahwa acara ini akan menarik minat kaum muda dengan menggelar berbagai kompetisi antarsekolah dan kampus seJabodetabek melalui lomba-lomba dalam kategori art, sport, dan science.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan apresiasi positif kepada Korps HMI-wati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KOHATI PB HMI) yang meluncurkan program sosialisasi Pemilu 2009 yang diberi nama Mobile Voter Education Campaign atau Mobil Sosialisasi Pemilu.

Anggota KPU Endang Sulastri menyatakan, apa yang dilakukan Korps HMI-Wati PB HMI dapat menepis adanya kekhawatiran terhadap golput . Hal ini membuktikan anak muda punya kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan demokratisasi bangsa ini. Saya kira apa yang dilakukan Korps HMI-Wati patut diapresiasi, tutur Endang dalam launching Mobile Voter Education Campaign di kantor KPU (12/03).

Mobil Sosialisasi Pemilu menggunakan sarana kendaraan mobil van yang dirancang khusus untuk mengkampanyekan pemilu. Mobil ini akan bergerak dari kota ke kota, dari desa ke desa, hingga kampung-ke kampung yang tidak terjangkau sarana komunikasi.

Dewita Hayu Shinta, Ketua Umum KOHATI PB HMI yang juga menjadi penanggung jawab program ini mengatakan akan menelusuri kampung dan desa di 17 Provinsi di Indonesia atau delapan wilayah Badan Koordinasi (Badko) HMI.