Majalah SUARA KPU RI Edisi 10

EDISI KHUSUS PEMILU 2009

SUARA KPU MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Terima Kasih kepada Pemilih

EDISI 16 Juli - 31 Juli 2009

1 2

2009

Terima Kasih kepada Pemilih

FOKUS Pemilu Presiden Berjalan Lancar

SEPUTAR KPU

3 4 5 6 7 8

KPU Pantau Rekapitulasi Suara di PPK Harapan Bangsa Lima Tahun ke Depan Pemilu Presiden Lebih Baik

PUBLIK Kesepakatan Penyisiran DPT Tidak Banyak Pemilih Gunakan KTP Anugerah Jurnalistik Pemilu 2009

Diterbitkan : Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol No 29 Jakarta Telp. (021) 314 5955 Hunting Fax. (021) 314 5855 SMS Center: 085310252527 website: www.kpu.go.id Mau tahu semua info dan panduan Pemilu 2009?

2009

MEDIA CENTER

klik..... http://mediacenter.kpu.go.id Indonesia

Ketua KPU A. Hafiz Anshary dan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Mirhan (baju biru) memantau proses rekapitulasi di PPK Bati-bati, Tanah Laut (12/07).

Pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) berjalan cukup aman, tertib, dan lancar berlandaskan asas luber dan jurdil.

Hampir dikatakan, tidak ada gangguan berarti selama proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia. Untuk itu, KPU mengucapkan terima kasih kepada pemilih dan semua pihak yang telah berperan untuk kelancaran Pilpres.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengemukakan, penyelenggaraan Pilpres 2009 dalam konferensi pers Media Center KPU pada Rabu malam (08/07). Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU didampingi dua anggotanya, Endang Sulastri dan Andi Nurpati, serta Wakil Sekjen Asrudi Trijono. "Keberhasilan pemilu adalah keberhasilan seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan ini merupakan karya anak bangsa sendiri," kata Hafiz.

KPU mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas partisipasinya dalam pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, para penyelenggara pemilu di tingk at

KPPS/KPPSLN, PPS/PPLN, PPK, serta KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi. KPU mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, ujar Hafiz.

KPU juga mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwascam, Panwas Lapangan, Panwaslu Luar Negeri, para peserta pemilu dan tim kampanye, Kapolri beserta segenap jajarannya, media massa, serta semua pihak yang telah mendukung hingga terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara secara tertib, aman, dan damai. KPU berterima kasih kepada para peserta Pilpres dan tim kampanyenya yang telah menciptakan suasana damai seperti yang telah dideklarasikan sebelumnya.

Pihak lain yang juga diapresiasi KPU adalah pemerintah dan pemerintah daerah yang memfasilitasi proses Pilpres, terutama untuk pendistribusian logistik. Hasilnya, seluruh logistik Pilpres bisa sampai di tempat pemungutan suara (TPS) tepat

2009

fokus

waktu, sehingga pemungutan suara berjalan serentak.

KPU memohon kepada semua pihak untuk bersabar menunggu hasil penghitungan suara yang secara resmi akan dikeluarkan oleh KPU. 혬Penghitungan suara yang resmi dan sah sesuai aturan dan hukum perundangundangan adalah penghitungan yang dilakukan oleh KPU melalui rapat pleno terbuka,혬 kata Hafiz Hafiz menambahkan, selanjutnya dengan UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 42 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 29, 30, dan 52 Tahun 2009, KPU menginstruksikan kepada PPS di seluruh di Indonesia, untuk mengumumkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS yang berada di wilayahnya dalam Lampiran Model CI PPWP di kantor PPS.

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

KPU meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, dan PPK, dan KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi tetap melaksanakan tahapan penghitungan suara selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2009, selain itu melaksanakan tugas-tugas rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan tetap berpegang pada asas transparansi, kecermatan, kejujuran, profesional, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi wajib memberikan salinan hasil rekapitulasi di tingkat masing-masing kepada saksi-saksi pasangan calon, termasuk PPLN wajib menyerahkan ke Panwas luar negeri dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir.***

SUARA KPU

Pemilu Presiden Berjalan Lancar Waktu belum menunjukkan pukul 08.00, tapi TPS Hendarso Danuri, Ketua Badan Pengawas Pemilu 41 di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, itu sudah ramai (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini, dan Wakil Ketua Komisi dengan para pemilih yang akan menggunakan hak II DPR Eka Santosa. pilihnya. Hari itu, 8 Juli 2009, 176.367.056 pemilih Mendagri memberikan apresiasi sekaligus (sesuai daftar pemilih tetap) begitu antusias mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan suara mereka di telah mendukung 451.182 tempat pemungutan p e l a k s a n a a n Pi l p r e s , suara (TPS). Pemilu Presiden khususnya kepada pun berjalan lancar. masyarakat yang ikut Sehari sebelumnya, membangun tempat Presiden Susilo Bambang pemungutan suara (TPS) Yudhoyono dalam telewicara secara swadaya di daerah dengan sebelas gubernur di masing-masing. "Kami Istana Negara, Jakarta sampaikan apresiasi kepada (07/07), memerintahkan masyarakat yang telah semua jajaran pemerintah, datang ke TPS-TPS untuk termasuk Kepolisian RI (Polri) menggunakan hak pilihnya, d a n Te n t a r a N a s i o n a l termasuk masyarakat yang Indonesia (TNI) untuk bersikap telah ikut berswadaya profesional dalam membantu membangun TPSmenjalankan t u g a s Pemilih mencermati visi dan misi capres-cawapres di tempat pemungutan TPS." p e n g a m a n a n suara Jakarta Ketua KPU Abdul Hafiz penyelenggaraan Pilpres.

Anshary mengakui Presiden memerintahkan semua gubernur dan para pelaksanaan Pilpres 2009 di beberapa daerah sedikit bupati/wali kota agar membantu KPU di masing-masing terkendala dengan kurangnya surat suara di tempat daerah karena beban tugas yang berat. pemungutan suara (TPS). 혬Meskipun pemilih dalam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto pelaksanaan Pilpres kian bertambah, KPU tidak menilai, secara umum pelaksanaan Pilpres 2009 menambah surat suara baru bagi pemilih yang berjalan dengan sukses, meskipun di sejumlah daerah mengunakan KTP,혬 ujar Hafiz. ditemukan beberapa persoalan kebutuhan logistik Menurut Hafiz, surat suara tidak ditambah karena pemilu seperti kotak suara dan surat suara. "Pilpres jumlahnya dibatasi. Namun, KPU menyediakan surat berjalan dengan lancar, cuma penyaluran kotak suara suara cadangan kepada mereka yang memiliki KTP dan dan surat suara di beberapa daerah seperti di Papua formulir A7. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU di memang terlambat karena daerah tersebut cukup sejumlah daerah telah menyediakan 1.000 surat suara jauh," ujar Mendagri. cadangan. "KPPS di daerah telah aktif melakukan dan Mendagri memantau pelaksanaan Pilpres (08/07) mengantarkan surat suara cadangan. Karena itu, di Tangerang, Bogor, dan Bekasi bersama Ketua KPU pemilih yang mengunakan KTP tidak perlu khawatir A. Hafiz Anshary, Kapolri Jenderal Polisi Bambang tidak memberikan hak suaranya.

2

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

seputar KPU

2009

KPU Pantau Rekapitulasi Suara di PPK Anggota KPU turun ke daerah berjalan baik. Petugas tidak untuk memantau proses hanya membaca angka-angka, rekapitulasi tingkat kecamatan di tapi juga menayangkan hasilnya tujuh provinsi mulai Jumat (10/7). di proyektor. Seandainya ada Kunjungan ini untuk keberatan dari saksi atas memperlancar proses hasilnya, mereka dapat langsung penghitungan (rekapitulasi) menyampaikannya," kata Hafiz perolehan suara Pemilu Presiden yang didampingi Ketua KPU dan wakil Presiden (Pilpres) 2009.

Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi yang dipantau Mirhan dan Ketua KPU adalah Bali, Sulawesi Selatan, Banjarmasin Rojani di PPK BatiKalimantan Selatan, Papua, Jawa bati, Tanah Laut (12/07).

Barat, Jawa Tengah, dan DI Hafiz melihat proses Yogyakarta. "KPU memutuskan penghitungan berjalan sesuai meninjau langsung rekapitulasi prosedur. Ia berpesan kepada suara Pilpres di sejumlah daerah Proses penghitungan suara Pilpres di daerah ditayangkan di panitia agar tidak salah itu, termasuk memantau berbagai proyektor dan dihadiri saksi. melakukan penjumlahan. "Kalau kendala yang mungkin dihadapi sampai terjadi perbedaan antara penyelenggara di lapangan," kata Divisi Teknis hasil TPS dengan yang telah disampaikan ke kabupaten, Penyelenggaraan Pemilu KPU Andi Nurpati usai meninjau berarti ada penyimpangan dan itu harus diusut tuntas proses rekapitulasi perolehan suara Pilpres di kantor Panitia sebelum sampai ke tingkat nasional."

Pemilihan Kecamatan (PPK) Panakkukang, Kota Makassar Saat ini, KPU memang masih menghadapi kendala Sulawesi Selatan (11/07). pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan Andi mengatakan, berdasarkan pantauan sementara di suara Pilpres. Terutama, di 40 Tempat Pemungutan Suara sejumlah daerah, proses rekapitulasi perolehan suara Pilpres (TPS) yang tersebar di tiga distrik di Kabupaten Yahukimo berjalan baik dan lancar. Bahkan, prosesnya selesai lebih Provinsi Papua akibat belum terlaksananya pemungutan cepat dibandingkan dengan pemilu legislatif lalu. Lancarnya suara karena faktor cuaca. proses rekapitulasi di daerah itu diharapkan mendukung Guna mengatasi persoalan ini, KPU telah memutuskan kelancaran proses rekapitulasi tingkat nasional agar dalam rapat pleno untuk mengirimkan tim khusus langsung diselesaikan sesuai jadwal, ujar Andi. oleh Koordinator Wilayah Papua Anggota KPU Syamsul Bahri.

Ketua KPU A. Hafiz Anshary yang mengunjungi Tim khusus bertugas mendampingi KPU kabupaten Kalimantan Selatan juga mengakui proses penghitungan Yahukimo guna mengatasi kendala yang di lapangan.***

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin rekapitulasi nasional hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2009 akan dilaksanakan sesuai jadwal, tanggal 2224 Juli 2009. Untuk itu, pada 22-23 Juli KPU mengundang seluruh anggota KPU provinsi, PPLN, Bawaslu dan para saksi untuk sama-sama melaporkan hasil rekapitulasi di masing-masing wilayah Anggota KPU Andi Nurpati berharap wilayah di seluruh Indonesia dapat menyelesaikan rekapitulasi di tingkat PPK sesuai jadwal yang ditentukan. Rekapitulasi nasional tersebut digelar di kantor KPU. Dengan target penyelesaian selama dua hari, maka pada 24 Juli akan diketahui angka pasti hasilnya secara pasti, kata Andi.

Pasca rekapitulasi, ada waktu selama 3x24 jam untuk ruang pengajuan perselisihan hasil Pilpres ke Mahkamah Konsitusi, sehingga hasil tersebut belum bisa dinyatakan final. Tetapi jika memang tidak ada, KPU akan menetapkan hasil itu sebagai hasil yang final, untuk ditetapkan calon terpilih.

Menurut Andi, jika terdapat calon dengan perolehan

suara sah lebih dari 50 persen dengan sebaran di lebih dari 17 provinsi sebanyak 20 persen, maka putaran kedua yang dijadwalkan dilaksanakan pada 8 September tidak diperlukan. Tetapi jika tidak ada satu calon pun memperoleh suara seperti ketentuan di atas, maka putaran kedua akan dilaksanakan sesuai jadwal, tambah Andi.

Dari pemantauan ketiga anggota KPU--Andi Nurpati, Syamsul Bahri dan Endang Sulastri--di PPK Kebayoran Baru, sebanyak 10 kelurahan dan 237 TPS di wilayah tersebut akan selesai direkapitulasi pada 10 Juli 2009.

Sementara untuk wilayah Jakarta Selatan, dari 10 Kecamatan, tiga di antaranya telah selesai melakukan rekapitulasi dan telah ditandatangani saksi, yaitu Mampang Prapatan, Setiabudi dan Pesanggrahan. Lima kecamatan lainnya sudah selesai melaksanakan rekapitulasi, tetapi belum ditandatangani, sedangkan Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama selesai pada 10 Juli 2009 DKI bisa menyelesaikan hari ini (10 Juli). Sementara daerah lainnya yang belum selesai, maksimal, penyelesaiannya besok, tambah Andi.***

3

SUARA KPU

Rekapitulasi Nasional di KPU

2009

seputar KPU

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Harapan Bangsa Lima Tahun ke Depan Ketua KPU A. Hafiz Anshary mengajak seluruh sebagai bukti telah memilih. masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk Dalam kesempatan tersebut, Hafiz juga mengimbau melaksanakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden/Wakil saksi-saksi agar dapat turut serta mengawasi dan menjaga Presiden (Pilpres) 2009 yang akan digelar pada Rabu, 8 agar Pilpres dapat berjalan tertib, aman, damai, luber, Juli 2009. dan jurdil. Sementara untuk jajaran KPU, baik provinsi Ketua KPU A.Hafiz Anshary mengatakan, lewat Pilpres, hingga ke tingkat TPS, Hafiz meminta agar menjaga bangsa Indonesia akan memilih pemimpin negara dan integritas penyelenggara Pemilu. Jutaan rakyat dunia pemerintahan yang akan menjadi tumpuan dan harapan menyorot pada kinerja kita semua, dan harapan seluruh dalam mengelola kehidupan rakyat Indonesia atas kehidupan bangsa dan negara untuk lima demokrasi tertuju pada kita. tahun ke depan. Presiden dan Pada acara di gedung KPU Wakil Presiden yang terpilih yang dihadiri oleh undangan nantinya merupakan Presiden dan media itu, Ketua Bawaslu Nur Wakil Presiden yang aspiratif, yang Hidayat Sarbini didampingi dapat membawa kemajuan dan anggota Bawaslu juga kesejahteraan bagi bangsa dan memberikan sambutan negara, ujar Hafiz. menjelang hari pemungutan Hafiz juga mengingatkan suara Pilpres. Ketua Bawaslu kepada pemilih agar mendatangi mengajak masyarakat untuk TPS sesuai dengan waktu yang mengawasi pelaksanaan ditentukan (pukul 08.00-13.00 Anggota KPU Andi Nurpati (baju coklat) dan Endang pemungutan suara. waktu setempat). Pada saat Sulastri (baju biru) mengunjungi penghitungan suara Sesuai memberikan m e n d a t a n g i T P S , p e m i l i h PPK di Jakarta. sambutan, Ketua KPU hendaknya menunjukkan memberikan plakat kepada kesepuluh jari untuk memastikan yang bersangkutan moderator debat capres cawapres yang hadir, Anis belum pernah memilih sebelumnya.

Baswedan dan Aviliani, lima stasiun televisi (Trans TV, Pada saat membuka surat suara, pemilih memastikan SCTV, Metro TV, TV One, dan RCTI), serta dua stasiun terlebih dahulu bahwa surat suara yang diterima dalam radio (RRI dan Elshinta), sebagai penyelenggara debat kondisi yang baik. Bukalah lebar-lebar surat suara pada capres-cawapres dan media partner KPU. Setelah ramah tamah, acara dilanjutkan dengan saat diterima dari petugas KPPS, tambah Hafiz. pengumuman pemenang dan penyerahan Anugerah Hal lainnya adalah agar pemilih memberikan tanda Jurnalistik Pemilu 2009 untuk kategori pemberitaan sekali saja pada kolom foto, atau nama calon, atau cetak/online, pemberitaan radio, pemberitaan televisi nomor urut salah satu pasangan calon. Terakhir, Hafiz dan pemberitaan foto. Media Center KPU memamerkan mengingatkan agar pemilih mencelupkan salah satu jari foto-foto Pemilu 2009 di KPU*** ke tinta yang telah disediakan sampai mengenai kuku

SUARA KPU

KTP dan Paspor untuk Memilih Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan dibolehkannya penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku bagi pemilih yang belum terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT ) untuk melaksanak an hak pilihnya pada 8 Juli 2009.

Keputusan ini dibacakan oleh Ketua MK Mahfud MD sekitar pukul 17.00 WIB di Gedung MK, Jakarta (06/7). MK juga membolehkan penggunaan paspor bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih di luar negeri.

Dalam putusannya, MK juga menetapkan syarat dan cara yang harus dipenuhi masyarakat Indonesia yang tidak terdaftar di DPT dan akan melaksanakan hak pilihnya.

Pertama, selain Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah terdaftar di DPT, warga negara yang belum terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi WNI yang berada di luar negeri.

Kedua, warga negera Indonesia yang menggunakan KTP untuk memilih harus dilengkapi dengan kartu keluarga atau

sejenisnya. Ketiga, penggunaan hak pilih bagi WNI yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya.

Keempat, WNI yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP, sebelum menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kepada KPPS setempat. Kelima, WNI yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPSLN setempat.

Ketua KPU A. Hafiz Anshary mengatakan, dengan keputusan MK ini, WNI yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT mempunyai kesempatan untuk memilih dengan menggunakan KTP atau Paspor (bagi WNI di luar negeri). KPU segera menindaklanjuti keputusan MK ini, ujar Hafiz. Untuk itu KPU menggelar rapat pleno di KPU (06/07) untuk membahas keputusan MK dan mengambil langkah-langkah teknis operasional keputusan MK ini secara rinci.***

4

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Wawancara

2009

Ketua KPU:

“Pemilu Presiden Lebih Baik” Beda dengan pemilu legislatif, ada informasi bahwa petugas PPK disogok dan disuap, serta mendapatkan perlakuan intimidasi. Kalau sekarang untuk Pilpres, KPU belum terima laporan (ada kecurangan). Kami berharap tidak ada paksaan dan kecurangan. Jadi, apa yang dihasilkan Pemilu ini merupakan murni suara rakyat.

Apakah rekapitulasi di daerah akan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU? Rentang waktu yang KPU berikan satu minggu. Untuk di PPK, perhitungan dimulai dari tanggal 10-16 Juli 2009. Ratarata tanggal 10 Juli 2009 sudah selesai, kecuali daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, seperti Papua, karena faktor kendala geografis, sehingga perhitungan belum bisa diselesaikan.

Rekapitulasi untuk kabupaten/kota tanggal 17-19 Juli 2009, provinsi 19-21 Juli 2009, sedangkan untuk pusat 2224 Juli 2009. Kita berharap perhitungan ini bisa selesai sesuai jadwal. Untuk tanggal 24 Juli 2009 akan dilakukan rekapitulasi nasional, sedangkan tanggal 25 Juli 2009 akan dilakukan penetapan di tingkat nasional.

Ketua KPU A. Hafiz Anshary menjawab pertanyaan wartawan seputar pelaksanaan Pilpres.

Usai pelaksanaan Pemilu Presiden, anggota KPU serentak memantau penghitungan (rekapitulasi) suara Pilpres 2009 di tujuh provinsi. Anggota KPU mengunjungi rekapitulasi langsung di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary memantau langsung rekapitulasi ulang hasil suara Pilpres dan mencermati bagaimana petugas menghitung hasil suara Pilpres di Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan (PPK) Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Berikut petikan wawancara Suara KPU dengan Hafiz saat mengunjungi Kalimantan Selatan:

Bagaimana dengan penggunaan KTP pada Pilpres kemarin?

KPU telah mengirim surat ke pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Paling lambat tanggal 18 Juli 2009 mereka harus melaporkan berapa jumlah masyarakat yang menggunakan KTP untuk Pemilu. Tapi, sekarang belum bisa memastikan berapa jumlahnya. Saya baru dapat informasi bahwa di Kalimantan Selatan terdapat sekitar 10 orang per satu kecamatan yang menggunakan KTP. Yang lebih banyak masalah KTP justru terjadi di kota besar, contoh Jakarta dan sekitarnya.

Apa maksud dari kunjungan anggota KPU untuk melihat penghitungan surat suara ke daerah-daerah?

Tujuannya untuk mendorong agar pelaksanaan perhitungan suara di tingkat daerah tepat waktu. Selain itu, mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan yang selama ini dituduhkan dan selama ini juga tidak terbukti. Dengan datang secara langsung, anggota KPU mempunyai bahan dari lapangan ketika membahas rekapitulasi nasional Pilpres.

Bagaimana cara memastikan tidak terjadi kecurangan pada perhitungan suara di tingkat daerah?

Dari hasil kunjungan ke Kalimantan Selatan, saya melihat langsung pelaksanaan rekap perhitungan suara di tingkat kecamatan. Pelaksanaan rekap sudah sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan dan tidak ada penyimpangan. Ada tiga saksi dari masing-masing parpol, TPS, PPK, dan berjalan sangat transparan.

Hasil rekap perhitungan suara manual tidak hanya dibacakan, tapi juga ditayangakan. Jadi kalau ada kecurigaan terjadi rawan kecurangan di PPK, dari tinjauan ke lapangan tidak terbukti. Kemungkinan untuk curang sangat kecil karena disaksikan banyak orang. Pekerjaan teman-teman di PPK sudah bagus.

Apa langkah KPU ke depan terkait pelaksanaan Pemilu tahun ini?

Regulasi perlu dievaluasi secara menyeluruh supaya pemilu di tahun 2014 nanti menjadi lebih baik. Misal ditiadakannya perhitungan di tingkat desa. Memang ada baiknya, tapi ternyata mudaratnya lebih banyak. Selain itu, pemilu di luar negeri perlu dievaluasi juga karena biayanya besar, tetapi tingkat partisipasinya kecil. Usulan peniadaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden datang antara lain dari tokoh masyarakat Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Mereka mengeluhkan sulitnya pendataan calon pemilih. Bayangkan dari keseluruhan orang Indonesia di sana, tingkat partisipasinya hanya 22,58 persen.

5

SUARA KPU

Sejauh mana pelaksanaan Pilpres jika dibandingkan Pemilu legislatif kemarin?

Dibanding dengan pemilu legislatif, Pemilu Presiden lebih baik, baik dari pelaksanaan maupun persiapan KPU dan Insya Allah hasilnya. Dalam Pilpres ini, partisipasi masyarakat juga lebih tinggi. Sosialisasi lebih mudah.

2009

publik

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Kesepakatan Penyisiran DPT KPU dan pasangan calon presiden/wakil presiden induk kependudukan (NIK)nya sama. (capres/cawapres) Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto Untuk pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali, KPU serta pasangan capres/cawapres M. Jusuf Kalla (JK)-Wiranto melakukan pencoretan, sehingga dalam DPT, pemilih yang mencapai kesepakatan untuk melakukan penyisiran dan bersangkutan hanya terdaftar sekali. Jika ditemukan TNI/Polri perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden (Pilpres) aktif dan pemilih yang tidak jelas identitasnya maka akan dicoret 2009. dari DPT dan diberi keterangan tidak berhak memilih.

Ketua KPU A.Hafiz Anshary mengemukakan, terdapat dua Jika keputusan MK memperbolehkan penggunaan KTP untuk hal pokok yang disepakati dari memilih, KPU segera mengeluarkan pertemuan antara KPU dengan surat edaran dan mempersiapkan kedua pasangan capres/cawapres. logistik pemilu. Sesuai undangPertama, melakukan koreksi undang, KPU hanya bisa mencetak terhadap DPT yang telah ditetapkan surat suara sebanyak jumlah DPT KPU pada 8 Juni 2009. ditambah daftar pemilih tambahan Kedua, dimungkinkannya dan ditambah dua persen penggunaan kartu tanda penduduk cadangan. Untuk itu kita minta ada (KTP) bagi pemilih yang belum aturan-aturan tambahan (mengenai masuk DPT untuk memilih pada 8 logistik) kalau pemilih yang belum Juli 2009. Untuk kesepakatan kedua terdaftar diperbolehkan (penggunaan KTP), baik KPU dan menggunakan KTP, ujar Hafiz. kedua pasangan calon, sepakat pasangan Megawati-Prabowo dan untuk menunggu hasil sidang JK-Wiranto menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi kesepakatan ini. Kedua pasang (MK) tentang boleh tidaknya capres/cawapres dan KPU sepakat menggunakan KTP untuk memilih. Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto menyambut baik kesepakatan penggunaan KTP bagi pemilih yang Tim teknologi informasi (TI) dari dengan KPU untuk penyisiran DPT (06/07). belum terdaftar di DPT. Namun, agar KPU dan tim TI dari Mega-Prabowo dan JK-Wiranto melakukan ada payung hukumnya, kedua pasang calon sepakat akan penyisiran dan koreksi bersama DPT Pilpres. Kita sepakat untuk menunggu keputusan MK. melakukan koreksi bersama, ujar Hafiz saat konferensi pers Pada kesempatan ini, Hafiz juga memerintahkan kepada bersama KPU, pasangan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto di seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk Gedung KPU seusai pertemuan (06/7). memberikan soft copy DPT kepada masing-masing tim sukses Penyisiran dilakukan untuk menemukan jika masih ada capres-cawapres. "Daftar DPT juga harus dipasang di tiap TPS. pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali, sudah meninggal, Di samping itu, berita acara pemungutan dan penghitungan masih TNI/Polri aktif, pemilih yang tidak jelas identitasnya, belum suara juga harus diserahkan kepada para saksi yang hadir, tegas berusia 17 tahun dan belum menikah, dan pemilih yang nomor Hafiz.***

SUARA KPU

Hasil Verifikasi DPT

KPU segera menindaklanjuti hasil verifikasi dan penyisiran daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) oleh tim teknologi informasi (TI) dari KPU dan tim TI ketiga pasang calon presiden/wakil presiden.

Verifikasi dan penyisiran dilakukan terhadap 69 Kabupaten/Kota yang ada di pulau Jawa.

Data DPT yang diverifikasi berasal dari soft copy DPT yang diterima KPU Pusat dari KPU Kabupaten/Kota per tanggal 31 Mei 2009. Sejak tanggal 31 Mei 2009 KPU telah memerintahkan KPU Kabupaten/Kota dan PPS setempat untuk tetap melakukan penyisiran sampai hari H Pemilu.

Jika masih ditemukan pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali, sudah meninggal, identitas tidak jelas, masih TNI/Polri aktif, belum berumur 17 tahun dan belum menikah wajib dicoret dari DPT dan diberi keterangan tidak memenuhi syarat memilih dan tidak berhak memilih.

Namun, pencoretan dilakukan di-print out (hasil print) DPT Bukan di-soft copy-nya, sehingga saat verifikasi masih ditemukan pemilih yang terdaftar lebih dari sekali.

Ketua KPU A.Hafiz Anshary mengatakan, KPU akan segera menindaklanjuti hasil verifikasi dan penyisiran ini dengan mengirimkan data hasil temuan ke kabupaten/kota.

"Temuan ini akan dieksekusi oleh KPU tingkat kabupaten/kota bukan oleh KPU pusat. Segera kami kirim untuk dilakukan perbaikan," jelas Hafiz pada konferensi

pers hasil verifikasi DPT di Media Center (07/07). Hadir juga tim sukses ketiga pasangan calon presiden/wakil presiden.

Menurut Hafiz, yang lebih mengetahui realitas di lapangan adalah KPU Kabupaten/Kota dan PPS setempat.

Empat variabel yang diverifikasi adalah nama, NIK, tempat tanggal lahir, dan alamat. Dari hasil verifikasi dan penyisiran, yang paling banyak ditemukan adalah pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama, yaitu sebanyak 5,8 juta. Kami tidak bisa menyimpulkan jika NIK nya sama orangnya juga sama, apalagi nama, alamatnya beda. Pembuktian terdaftar ganda akan dibuktikan di lapangan, kata Hafiz.

Sistem administrasi kependudukan Indonesia yang baru selesai 2011 sangat memungkinkan ditemukan beberapa orang dengan NIK yang sama. Kecuali jika memang ditemukan nama, NIK, tempat tanggal lahir, dan alamat yang sama, besar kemungkinan pemilih yang bersangkutan terdaftar lebih dari sekali, jelas Hafiz.

Hafiz menegaskan, prinsip yang dipegang dalam pemungutan suara adalah pemilih hanya sekali melaksanakan hak pilihnya. Pemilih yang melaksanakan hak pilihnya lebih dari sekali akan terkena sanksi pidana cukup berat. KPU menyambut baik hasil verifikasi ini dan meminta dukungan semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan Pilpres 2009.***

6

MELAYANI RAKYAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

publik

2009

SUARA KPU Selain KTP, Pemilih Bawa KK Paska keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-VII/2009 yang memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), KPU segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan petunjuk teknis penggunaan KTP di tempat pemungutan suara (TPS) pada Senin Malam (06/07).

Salah satu poin penting dari petunjuk teknis yang dikeluarkan KPU lewat Surat Edaran Nomor 1232/KPU/VII/2009 adalah bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan akan melaksanakan hak pilihnya harus membawa KTP asli yang masih berlaku dan juga harus membawa kartu keluarga (KK) yang asli. Tidak cukup dengan KTP, tapi juga menunjukkan kartu keluarga yang asli kepada petugas KPPS, ujar anggota KPU Andi Nurpati di Gedung KPU, Jakarta.

Sementara bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang punya hak pilih, tetapi namanya tidak terdaftar dalam DPT, dapat melaksanakan hak pilihnya dengan menunjukkan paspor asli yang masih berlaku.

Poin penting lainnya dari petunjuk teknis penggunaan KTP adalah penggunaan hak pilih bagi WNI yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; WNI yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP, sebelum menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kepada KPPS setempat; WNI yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS luar negeri setempat.

Pendaftaran boleh dilakukan pagi hari, tapi hak pilihnya baru boleh dilakukan pukul 12.00 waktu setempat, ujar Andi. Khusus untuk pemilih di luar negeri, pemungutan suara bagi pemilih yang menggunakan paspor disesuaikan dengan waktu setempat. Namun, pemilih tersebut juga baru bisa menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara selesai.

Mengenai logistik, KPU tidak akan mencetak lagi surat suara. Surat suara yang digunakan bagi pemilih yang menggunakan KTP adalah surat suara cadangan dan menggunakan surat suara pemilih yang tidak hadir di TPS. Apabila surat suara di TPS tersebut telah digunakan semua, maka KPPS dapat mengarahkan pemilih tersebut ke TPS terdekat yang masih tersedia surat suara dalam lingkungan RT/RW sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP pemilih yang bersangkutan.

Namun, apabila semua surat suara di TPS dalam lingkungan RT/RW sudah tidak tersedia lagi, KPPS yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada KPPS di wilayah RT/RW lainnya, tetapi yang masih berada di wilayah satu PPS/desa/kelurahan untuk memberikan surat suara. Pemberian surat suara tersebut dibuat dalam berita acara yang ditandatangi kedua KPPS tersebut dan diketahui oleh PPS yang bersangkutan.

Sementara itu, Ketua KPU A.Hafiz Anshary mengatakan, Komisi Pemilihan Umum sudah mengintruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota agar segera memberikan bimbingan dan petunjuk kepada PPK, PPS, dan KPPS terkait penggunaan KTP dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden.**

Pemilih yang tercatat di TPS 13 Tidak banyak pemilih yang belum Stasiun Gondangdia sebagai 570 orang. terdaftar dalam DPT menggunakan hak Sebanyak 330 pemilih menggunakan pilihnya dengan kartu tanda penduduk hak pilihnya dan 200 pemilih tidak (KTP) dan kartu keluarga. Paling tidak, menggunakan hak pilihnya alias golput. hal tersebut ditemukan saat anggota Menurut Ketua KPPS Abdul Manan, KPU Syamsul Bahri bersama-sama para hanya tiga orang yang tidak terdaftar wartawan saat meninjau dua tempat dalam DPT yang menggunakan hak pemungutan suara (TPS) di TPS 13 pilihnya. Mereka datang menunjukkan Stasiun Gondangdia dan TPS 3 Kelurahan Kali Pasir, Jakarta Pusat. Anggota KPU Syamsul Bahri mengunjungi tempat KTP dan kartu keluarga, ujarnya.

Di TPS 3 Kelurahan Kali Pasir juga Syamsul mengatakan, pemilih saat pemungutan suara di Jakarta Pusat (08/07) tidak banyak pemilih yang tidak ini semakin cerdas. Mereka tidak bisa terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya. Menurut dibohongi lagi. Karena itu, Syamsul optimis pemilihan Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Kali Pasir Asbumar, pemilih presiden dan wakil presiden dapat berlangsung dengan yang tidak terdaftar dalam DPT tapi menggunakan hak pilih lancar. Mudah-mudahan situasi di dua TPS ini dengan KTP hanya berjumlah empat orang. Asbumar mencerminkan bahwa secara keseluruhan pemilu dapat berjalan dengan baik, tutur Syamsul. Ia tidak lupa mengatakan pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak mengucapkan terima kasih kepada panitia pemungutan 609 orang. Tujuh pemilih sudah pindah alamat dan yang suara yang telah bekerja keras mempersiapkan pemungutan menggunakan hak pilihnya sebanyak 395 orang, sedangkan suara.

207 orang tidak menggunakan hak pilihnya.***

7

SUARA KPU

Tidak Banyak Pemilih Gunakan KTP

2009

publik

Juara 1 Lomba Foto: Melintasi Sungai

Juara 2 Lomba Foto: Antri Memilih

Juara 3 Lomba Foto: Calon Pemilih Muda

Juara Harapan Lomba Foto: Distribusi Logistik Pemilu di Flores Timur

Anugerah Jurnalistik Pemilu 2009 Sebagai bentuk apresiasi kepada media yang telah membantu mensosialisasikan pemilu, KPU melalui Media Center KPU memberikan anugerah jurnalistik kepada karyakarya dengan tema Pemilu 2009. Anugerah diberikan untuk kategori penulisan feature cetak/online, televisi, radio, dan foto.

Pendaftaran lomba dibuka sejak 28 Februari 2009 15 Mei 2009, sedangkan untuk televisi ditutup pada 4 Juni 2009.

Pengumuman dan penyerahan plakat dilakukan di Gedung KPU, Selasa malam (07/07) dan diserahkan langsung oleh Ketua KPU A. Hafiz Anshary.

Dewan juri untuk kategori penulisan feature cetak/online adalah Daru Priyambodo, Maria Hartiningsih, dan Refly Harun.

Juri memutuskan Agus Supriyanto dari Tempo dengan judul feature Calon Anggota Legislatif, Modal Cekak Dukun Bertindak sebagai juara I. Asrori S. Karni, dkk dari Majalah Gatra dengan judul feature Benang Kusut Persiapan Pemilu sebagai Juara II. Asrori S. Karni, dkk dari Gatra dengan judul feature Korban Hukum Rimba Pemilu 2009 sebagai Juara III. Juara Harapan Mellyan dari Aceh Feature dengan judul Pemimpin Idaman .

Dewan juri untuk kategori pemberitaan foto adalah Arbain Rambey, Enny Nuraheny, dan Endang Sulastri. Juri memutuskan Yusuf Ahmad dari Reuters dengan judul Melintasi Sungai sebagai juara 1. Arie Basuki dari Koran Tempo dengan judul Antri Memilih sebagai juara II, Alif Ichwan dari Kompas dengan judul Calon Pemilih Muda

sebagai juara III, Izmar Patrizki dari Antara dengan judul Distribusi Logistik Pemilu di Flores Timur sebagai juara harapan.

Dewan juri untuk kategori pemberitaan radio adalah Arya Gunawan, Nursyawal, Syafriyadi S. Yatim. Dewan juri memutuskan Heriyanto dari KBR 68H dengan judul rekaman feature Manipulasi Pemilu di Pedalaman Kalimantan sebagai juara I. Yudha Satriawan dari KBR 68H dengan judul rekaman feature Pengerahan PNS Guru di Surakarta untuk Pemilu 2009 sebagai juara II. Fachri, Dewi, Eko Susanto-Iradio dari KBH 68 H dengan judul rekaman feature Bisnis Massa Bayaran Saat Kampanye Pemilu 2009: Potret Kegagalan Pendidikan Politik sebagai Juara III. Budi Nahaba dari VOA dengan judul rekaman feature Partai Aceh sebagai juara harapan.

Dan terakhir, untuk kategori pemberitaan televisi dewan juri terdiri atas Bekti Nugroho, Imam Wahyudi, dan Syamsul Bahri. Dewan juri memutuskan Caecilia Tiara dari RCTI dengan judul rekaman feature Adakah Namaku di DPT? sebagai juara pertama. Tim SCTV- SCTV dengan judul rekaman feature Apa Yang Parpol Lakukan Untuk Mengentaskan Kemiskinan sebagai juara II. Hendrawan Setiawan dari RCTI dengan judul rekaman feature Bukan Contreng Juga Sah sebagai juara III. Penghargaan Khusus diberikan kepada Arien Novarien/Taufik Kurniawan dengan Program Manager Shanta Curanggana dari Trans TV dengan judul rekaman feature Pesta Demokrasi di Sekolah . Selamat kepada para pemenang dan para wartawan yang telah berprestasi.!!!***