BULETIN BAWASLU RI September 2013

EDISI 9, SEPTEMBER 2013

Mendorong Lahirnya Caleg Berkualitas Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Putuskan Tiga Sengketa Pemilu Bawaslu Rekrut Relawan Pengawas Pemilu

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

Dari Redaksi

D

alam Pemilu 2014, hampir semua orang berharap agar Pemilu itu berkualitas dan menghasilkan anggota legislatif yang juga berkualitas. Ketua Komite I DPD RI, Alirman Sori pernah mengeluarkan pernyataan, untuk menjadikan Pemilu berkualitas, maka partai politik juga harus mengusung calon anggota legislatif (caleg) yang berkualitas.

Sebenarnya, proses dan hasil Pemilu sangat ditentukan oleh partai politik. Hal ini disebabkan karena rekrutmen caleg dilakukan oleh partai politik. Masalahnya, dalam proses rekrutmen itu, partai politik kurang transparan.

Tak heran kalau Alirman Sori menyoroti proses rekrutmen caleg oleh partai politik. Fenomena yang ada selama ini, dan terjadi di hampir semua partai politik, caleg yang diusung terutama orang yang punya duit.

Mereka yang mempunyai basis politik serta memahami tugas dan fungsi legislatif tidak menjadi prioritas.

Karena itu, dalam kondisi seperti ini, partai politik telah gagal menjadi sumber rekrutmen pemimpin.

Sekarang ini banyak indikasinya, sehingga sulit harapkan lahirnya pemimpin yang diharapkan rakyat.

Jika ada kampanye yang menyerukan pentingnya menjadi pemilih cerdas, persoalannya harus dimulai dari partai politik. Pemilih cerdas akan lahir dari proses rekrutmen yang sesuai harapan masyarakat. Hal ini penting, sebab tidak ada gunanya mengharapkan pemilih cerdas, jika yang dipilih ternyata tidak cerdas.

Menurut Alirman, ada sikap politik di daerah yang sudah berkembang. Ia menilai, tidak usah dilakukan

edukasi politik di masyarakat, karena memang uang yang bermain di lapangan.

Para calon yang akan dipilih ini dinilai tidak ada yang bagus.

Caleg yang tidak berkualitas, bagaikan barang dagangan yang berkualitas rendah. Partai politik telah gagal menyediMendorong Lahirnya akan kader yang layak dipilih Caleg Berkualitas untuk menjadi anggota DPR, DPRD, maupun pemimpin di eksekutif. Kecerdasan pemilih, ternyata tidak diimbangi oleh partai politik untuk mengajukan calon yang bagus.

Akibatnya, rakyat tidak mempunyai pilihan. Mereka kembali ke pola lama, memilih pemimpin yang memberi uang. Faktor uang itu pulalah, yang membuat caleg-caleg berkualitas menjadi tersingkir dari arena politik. Pendatang baru di partai dan memiliki banyak uang menjadi terpilih di DPR. Justru, yang berkualitas malah tenggelam, karena tak punya dana. Rupanya, politik uang tidak bisa dihindari dalam proses Pemilu.

Apalagi, cost politic dengan money politic, hanya berbeda tipis. n EDISI 9, SEPTEMBER 2013

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Putuskan Tiga Sengketa Pemilu

Bawaslu Rekrut Relawan Pengawas Pemilu

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

Dari Bawaslu kita Selamatkan Pemilu Indonesia.

Salam Awas

Daftar isi: Dari Redaksi .................................................................................................... 2

Bawaslu Terkini Bawaslu Gelar Pembekalan Gelombang VII Persiapan PHPU Pemilukada di MK .................................................. 8

Laporan Utama Mendorong Lahirnya Caleg Berkualitas ............................................ 3

Pelatihan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi ................................................ 9

Sorotan Bawaslu Rekrut Relawan Pengawas Pemilu ................................... 5

Pertemuan Bawaslu dan KPI Bahas Pengawasan Iklan Kampanye ................................................... 10

Investigasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Putuskan Tiga Sengketa Pemilu ............................................................ 6

Pertemuan Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers Samakan Persepsi Terkait Iklan Kampanye di Media Cetak dan Elektronik ....................................... 11

Info Bawaslu Bawaslu Kunjungi Redaksi Harian Kompas ................................. 7

Galeri ................................................................................................................ 12

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Penanggungjawab: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Redaktur: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Editor: Ir. D. Adhi Santoso, MM, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Bernad D. Sutrisno, M.Si, Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si; Drs. Eliazar Barus, M.Si; Yusuf, S.Si, M.A, Dini Yamashita, S.Pi, M.T Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Nadya Kharima, Christina K Bahasa: A. Prativi Tyas R. Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

Laporan Utama

Mendorong Lahirnya Caleg Berkualitas

“W

akil rakyat kumpulan orang hebat”. Itulah salah satu lirik yang dilantunkan penyanyi Iwan Fals untuk menggambarkan betapa besarnya peran seorang wakil rakyat di parlemen. Peran yang tidak kecil untuk membangun negara ini, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Sebagai seorang legislator, ada tiga fungsi yang akan dijalankan oleh DPR, di antaranya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Namun, belakangan kinerja DPR sedang disorot. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para politisi Senayan, menjadi salah satu indikator masyarakat mulai tidak percaya kepada anggota DPR. Ditambah, kinerja dalam hal legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah juga dinilai menurun.

Atas dasar itulah, ekspetasi terhadap Pemilu 2014 menjadi sangat tinggi. Publik berharap anggota DPR yang terpilih nanti, bisa menjadi wakil rakyat yang memenuhi keinginan sekitar 240 juta rakyat Indonesia. Terlebih, adanya peningkatan kinerja DPR dalam fungsinya.

Namun, banyak pengamat yang menilai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, ibarat lapangan pekerjaan. Berbondong-bondong orang melamar menjadi caleg melalui mekanisme penyaringan di partai politik, walaupun belum pernah menyentuh dunia politik sekalipun.

Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 6.608 caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilu 2014 akan memperebutkan 560 kursi di DPR. Artinya, 1 kursi akan diperebutkan oleh seki-

tar 12 orang. Perbandingan ini bukan angka pasti, karena masih ada pertimbangan alokasi kursi untuk masing-masing daerah pemilihan.

Mengesampingkan data di atas, mari melihat gerak-gerik caleg yang akan bertarung pada Pemilu 2014 mendatang. Sebelum KPU menetapkan DCT, banyak caleg yang sudah terlampau percaya diri untuk mengklaim dirinya sebagai caleg, dengan memasang poster, baliho, atau alat peraga kampanye (APK) lainnya, dengan hanya berbekal penetapan di daftar calon sementara (DCS).

Gaya tersebut lebih mirip “mencuri” start untuk mensosialisasikan dirinya, walaupun dalam DCT belum tentu namanya ada.

Dari segi estetika, tingkah laku para caleg tersebut tentu saja mengganggu keindahan tata ruang wilayah yang seharusnya bersih dari hal-hal seperti ini. Poster-poster ditempel di tembok, di pohon dan di ruang-ruang publik. Seperti inikah tingkah para calon wakil rakyat kita?

Pasca penetapan DPT, tingkah laku beberapa oknum caleg di berbagai daerah lebih parah lagi. Poster dan baliho terpampang di manamana dan tidak teratur lagi. Setiap gang, jalan, bahkan di rumah-rumah warga tak jarang kita jumpai APK tersebut terpampang jelas.

Rencana KPU untuk membatasi alat peraga peserta Pemilu dianggap langkah yang tepat. Pembatasan untuk memberikan peluang yang sama kepada para caleg berkompetisi secara sehat, baik yang bermodal pas-pasan maupun yang bermodal besar.

Anggota Bawaslu, Nasrullah mengatakan, pembatasan alat per-

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

3

aga bukan untuk membatasi ruang gerak peserta. Apalagi dikaitkan dengan keuntungan bagi para incumbent dalam Pemilu. “Saya pikir tidak benar juga ya, karena kampanye tidak tergantung dalam wilayah alat peraga.

Apalagi yang cuma dibatasi hanya baliho. Artinya yang kecil-kecil (alat peraga) bisa,” ujar Nasrullah di Jakarta belum lama ini. Sebaliknya, ungkap Nasrullah, pembatasan ini malah menguntungkan calegcaleg pendatang baru, di mana mereka yang bermodal kecil bisa ikut berkompetisi dengan sehat dan seimbang. “Dia disejajarkan dengan orang-orang yang sesungguhnya sudah punya modal.”

Lebih lanjut, untuk melahirkan caleg berkualitas dari penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang, setidaknya ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Pertama, kaderisasi partai politik yang baik, penyaringan kader parpol dengan indikator integritas, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, pengawasan pemilu yang baik, dan pemilih yang kritis.

Partai politik yang berkompetisi dalam Pemilu 2014 mendatang diharapkan dapat melakukan kaderisasi yang baik terhadap caloncalon anggota partai politik. Selain dibekali terkait visi misi partai politik dan kemampuan dalam berpokitik, para kader tersebut juga harus diberikan pemahaman untuk menjaga integritas. Karena pada faktanya, banyak anggota dewan yang belum memiliki integritas yang baik.

Banyak yang menuding, hal tersebut terjadi akibat partai politik melakukan praktik pragmatis transaksional dalam pola perekrutan

Laporan Utama

kader-kadernya. Partai lebih memprioritaskan para kader yang memiliki fulus, sebagai modal untuk bertarung pada Pemilu mendatang ketimbang integritas dan kapabilitasnya.

Di samping itu, pelaksanaan penyelenggaran Pemilu yang baik, juga menjadi indikator untuk menghasilkan caleg-caleg yang layak duduk di Senayan nanti. KPU sebagai pelaksana teknis, harus benar-benar memverifikasi sejak awal pendaftaran sebagai caleg. Termasuk mencoret caleg-caleg yang tidak sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan tanpa terkecuali.

Saat sengketa Pemilu di Bawaslu beberapa waktu lalu, terlihat bagaimana tegasnya KPU mencoret nama-nama yang terindikasi tidak memenuhi persyaratan di daftar calon sementara (DCS). Dari beberapa yang dicoret KPU, kebanyakan mereka terdaftar di dua partai politik, menggunakan ijasah palsu, dan sebagainya.

Nantinya (dan sudah terjadi), KPU memang digugat oleh bacaleg yang tidak diloloskan tersebut melalui sengketa Pemilu. KPU menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan. Namun, ini merupakan konsekuensi yang harus dijalani, untuk mendapatkan bacaleg-bacaleg yang benar-benar berkualitas.

Lebih penting lagi, proses pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan dengan melihat rekam jejak masing-masing caleg dan mengambil tindakan

L !!!

B AWAS U

untuk mengeluarkan rekomendasi pencoretan terhadap caleg-caleg yang bermasalah.

Bawaslu harus berani untuk membuka diri terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan tidak menafikannya. Karena pada sesungguhnya, masyarakat lah yang memahami rekam jejak dari masing-masing bacaleg.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu nantinya juga diharapkan tidak hanya diperkuat dalam rangka mengawasi KPU dalam melakukan verifikasi. Namun, juga mengakomodasi keberatan-keberatan yang disampaikan oleh partai politik ketika merasa dirugikan oleh penyelenggara Pemilu.

Selain itu, Bawaslu harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa pengawasan yang dilakukan telah maksimal dan menghasilkan partai-partai yang maksimal juga secara kualitas. Dengan begitu, Bawaslu turut membangun optimisme di masyarakat yang saat ini tidak sedikit bersikap apatis terhadap partai politik dan penyelenggaraan Pemilu.

Faktor terakhir yang menentukan adalah kita sebagai pemilih itu sendiri. Pemilih Indonesia harus bisa memainkan peranannya sebagai pemilih yang baik. Pemilih yang baik tidak hanya sekedar datang ke TPS dan mencoblos suara dengan asal saja. Pemilih yang cerdas dan rasional akan menganggap suaranya penting dan harus diberikan kepada orang yang tepat.

Satu suara memang tidak terlalu

Bawaslu akan merekrut sejuta mahasiswa berbagai perguruan tinggi untuk menjadi relawan Pengawas Pemilu 2014. Mereka akan ditempatkan di tiap TPS. Bawaslu mengidentifikasi potensi kecurangan paling tinggi dan massif terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Menghadapi potensi tersebut, tidak memungkinkan bagi Bawaslu mengawasi tiap TPS dengan satu Pengawas.

(Karena itu, Bawaslu akan merekrut sejuta mahasiswa. Mereka menjadi mata dan telinga Bawaslu, mitra terpercaya dan terdekat Bawaslu.)

Formulir C2 Plano yang ada di TPS agar diperhatikan, karena rawan terjadi kecurangan. Kecurangan lainnya terletak pada hasil dokumentasi foto di lapangan.

Selain itu, berita acara di TPS. Saksi harus benar-benar teliti sebelum perhitungan suara selesai.

(Pastikan saksi tidak menandatangani berita acara sebelum selesai penghitungan suara.)

4

signifikan untuk menjadikan caleg yang berkualitas maju ke Senayan.

Namun, jika banyak Pemilih yang berpikir rasional dan cerdas, maka bukan tidak mungkin suara akan berbalik menjadi sangat berpengaruh.

Untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan rasional memang tidak mudah. Butuh pendidikan politik yang berkesinambungan dan menyeluruh. Tidak hanya melibatkan penyelenggara Pemilu, namun juga partai politik.

Saat ini kondisi pemilih kita masih banyak yang ‘buta’ politik. Hal ini terbukti, masih banyak masyarakat yang permisif terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh caleg. Padahal jika mau dipahami, politik uang hanya akan menyengsarakan mereka ke depannya. “Jika pemilih dan peserta Pemilu, serta caleg sama-sama melakukan politik pragmatis transaksional, maka sebetulnya demokrasi kita telah tersandera. Hal buruk yang akan dilakukan oleh pemimpin ke depan, tidak bisa kita minta pertanggung jawaban karena suara kita yang sudah dibeli,� tutur Nasrullah.

Oleh sebab itu, sebaiknya semua elemen bergerak untuk sama-sama sadar bahwa untuk menciptakan parlemen yang baik nantinya, harus dimulai sejak awal yakni Pemilu.

Pemilu yang baik akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik pula. Sebaliknya, Pemilu yang penuh transaksional, akan dihasilkan pimpinan yang cenderung korup.

Itu hukum alam yang ada. n fs/s

Bawaslu melakukan pertemuan dengan KPU, KPI, dan Dewan Pers terkait pengawasan iklan kampanye Pemilu 2014 di media massa cetak dan elektronik.

Dengan membentuk task force, mereka berkepentingan untuk secara bersama-sama mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye Pemilu 2014.

(Mereka sepakat membentuk kelompok kerja untuk menyamakan persepsi tentang batasan iklan kampanye.)

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

Sorotan Sorotan

Seminar Nasional Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu di Yogyakarta

Bawaslu Rekrut Relawan Pengawas Pemilu

B

awaslu akan merekrut sejuta mahasiswa berbagai perguruan tinggi untuk menjadi relawan Pengawas Pemilu 2014. Relawan akan ditempatkan di tiap tempat pemungutan suara (TPS) di daerah.

“Dengan gerakan ini, mahasiswa menjadi mitra Pengawas Pemilu supaya setiap TPS ada seorang Pengawas Pemilu,” ujar Ketua Bawaslu, Muhammad, saat meluncurkan “Gerakan Nasional Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu bagi Pemilih Pemula”, di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Sabtu, 28 Agustus 2013.

Menurut Muhammad, Bawaslu mengidentifikasi potensi kecurangan paling tinggi dan massif terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Menghadapi potensi tersebut, tidak memungkinkan bagi Bawaslu mengawasi tiap TPS dengan satu Pengawas. Karena itu, Bawaslu akan merekrut sejuta mahasiswa menjadi relawan pengawas Pemilu 2014.

“Mahasiswa menjadi mata dan telinga Bawaslu. Menjadi mitra terpercaya, mitra terdekat Bawaslu, dan kami beri kewenangan, beri legalitas, sehingga keberadaannya diterima baik oleh unsur penyelenggara lain,” katanya.

Muhammad mengemukakan, setelah peluncuran gerakan, Bawaslu akan merekrut relawan mahasiswa di tiap daerah. Kriteria mahasiswa yang bisa menjadi relawan Pengawas di antaranya minimal semester lima. Perekrutan akan dikoordinasi Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota. Selanjutnya, Bawaslu akan memberikan bimbingan teknis pengawasan Pemilu kepada relawan.

Obyektif dan Netral Menurut Muhammad, perguruan tinggi dan mahasiswa selama

Seminar nasional yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. ini diterima masyarakat sebagai pihak yang obyektif dan netral.

Bawaslu merekrut mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan moral dan intelektual.

“Gerakan ini terutama akan difokuskan mengawasi pada hari H Pemilu untuk memastikan masyarakat memilih dengan merdeka, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Kemudian juga me-

Ketua Bawaslu, Muhammad.

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

5

mastikan proses di TPS dan petugas KPPS menjalankan tugas dengan benar,” katanya.

Mantan Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya mengemukakan, kecurangan dalam proses Pemilu sangat rawan terjadi pada proses rekapitulasi suara di semua tingkatan. Data rekapitulasi perolehan suara sangat mungkin berubah dari TPS hingga sampai ke KPU. Karena itu, pengawasan harus benar-benar dilakukan.

Ketua DPD RI, Irman Gusman yang hadir di peluncuran mendukung gerakan ini. Menurut Irman, demokrasi di Indonesia saat ini berkembang semakin baik, tetapi tingkat partisipasi dalam Pemilu justru menurun dibandingkan dengan Pemilu tahun 1999.

Pemilu 2014 sangat strategis menentukan masa depan bangsa Indonesia memasuki masa transisi menuju negara lebih maju. “Karena itu, mahasiswa harus bangkit mengawal proses demokrasi agar tidak dibajak,” ujarnya. n rwn/fs/s

Investigasi

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Putuskan Tiga Sengketa Pemilu

B

awaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelesaikan tiga gugatan Sengketa Pemilu DPR, DPD dan DPRD terkait Pe-netapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pertama, gugatan sengketa yang diajukan H. M. Iqbal Yudiannor, SE (Bacaleg dari Partai Demokrat). Iqbal dicoret dari DCT berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, gugatan sengketa yang diajukan Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. (Bacaleg dari Partai Kebangkitan Bangsa). Nama Syamsul dicoret oleh KPU Kota Banjarmasin. Ketiga, sengketa Pemilu yang diajukan Jainal Hakim, S.Sos., MH, (Bacaleg dari PDI-P Kabupaten Tanah Laut).

Jainal dihilangkan namanya dari DCT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut.

Dalam menyelesaikan tiga sengketa Pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan 14 kali persidangan dengan agenda Pembacaan Keputusan Pendahuluan, Forum Musyawarah, dan Pembacaan Keputusan Sengketa.

Pertama, Sidang dengan agenda penyelesaian sengketa antara M. Iqbal dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu menghadirkan pihak terkait. Dalam sidang itu, DPP Partai Demokrat tidak hadir, tetapi hanya DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam putusannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Keputusan tersebut dibacakan pada Kamis, 19 September 2013 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedua, sidang dengan agenda penyelesaian sengketa antara Syamsul Qamar dengan KPU Kota Banjarmasin -- sangat alot, karena pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya.

Pemohon didampingi pengacara Anang Yuliardi, dan Erwan tetap meminta untuk dicantumkan nama pemohon dalam DCT Anggota DPRD Kota Banjarmasin. Forum Musyawarah ini menghadirkan saksi ahli dari pemohon dan termohon. Pemohon menghadirkan Bachtiar Effendi (Dosen Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin) sebagai saksi ahli, sedangkan termohon menghadirkan Deden Koswara, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin.

Kehadiran saksi ahli itu untuk menginterpretasikan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang makna “dikecualikan�. Forum musyawarah yang dilaksanakan tiga kali persidangan ini berakhir pada Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Keputusan tersebut dibacakan Jum’at, 20 September 2013 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketiga, sidang dengan agenda penyelesaian sengketa antara Jainal

Hakim dengan KPU Kabupaten Tanah Laut. Forum Musyawarah Kedua dihadiri 5 orang Komisioner KPU Kabupaten Tanah Laut sebagai pihak termohon. Dalam putusannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Keputusan tersebut dibacakan setelah pembacaan Keputusan Sengketa atas nama Syamsul Qamar, yakni pada hari yang sama di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Pembacaan putusan dari ketiga penyelesaian sengketa Pemilu tersebut dilakukan Pimpinan Bawaslu Kalsel, Mahyuni, S.Sos., MAP, Azhar Ridhanie, S.HI., M.IP., dan Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si. Dalam menyelesaikan tiga sengketa Pemilu ini, terbongkar dua fakta baru dalam forum musyawarah dengan kasus yang sama, yaitu satu kasus di Kabupaten Tanah Laut, dan satu kasus di Kota Banjarmasin. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan merekomendasikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota masing-masing untuk ditindaklanjuti temuan tersebut. n bwsl klsl/fs/s

Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalsel bersama Kepala Sekretariat.

6

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

Info Bawaslu

Bawaslu Kunjungi Redaksi Harian Kompas

Wakil Pemred Harian Kompas menerima rombongan Bawaslu.

P

impinan Bawaslu, Nasrullah beserta Kabag Humas dan Hubal, Hengky Pramono, Kasubbag Hubal, Hilton Tampubolon, Tim Asistensi Bawaslu, Ken Norton dan Saparuddin mengunjungi kantor redaksi Harian Kompas di Gedung Kompas Gramedia, Unit II, Jl. Palmerah Selatan No. 22 – 28, Jakarta Barat.

Rombongan Bawaslu disambut Wakil Pemimpin Redaksi, Budiman Tanuredjo, Wakil Pemimpin Redaksi, Ninuk Mardiana Pambudy, Redaktur, Suta, serta Wartawan Kompas, Nina Susilo dan Amir.

Kunjungan Bawaslu ke Harian Kompas dalam rangka silaturahmi dan mengajak berbagai elemen salah satunya Harian Kompas terkait penyelenggaraan Pemilu ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Bawaslu Nasrullah juga menjelaskan mengenai tugastugas Bawaslu.

“Konteks pencegahan sekarang ini lebih banyak dimainkan oleh Bawaslu. Bawaslu lebih merasa bangga ketika mampu melakukan pencegahan dibanding persoalan penindakan, tetapi bukan berarti mengesampingkan penindakan,” jelasnya.

Bawaslu juga memahami peran media sangat luar biasa, dan meminta agar Kompas, sebagai media mainstream selalu menyuguhkan

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah didampingi sejumlah staf.

perimbangan berita. Sehebat apapun kita mengelola kepemiluan ini, tetapi kalau medianya memberitakan yang negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif, demikian sebaliknya,” katanya.

Selain itu, Bawaslu meminta Kompas agar bisa berpartisipasi dalam rangka pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas, khususnya media massa di mana Kompas mempunyai jurus-jurus jitu membangun kondusifitas masyarakat.

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah juga menyampaikan bahwa Bawaslu mempunyai agenda satu juta relawan pengawas Pemilu untuk pemilih pemula. Bawaslu terinspirasi melibatkan pemilih pemula ini, karena hasil riset J. Kristiadi menyatakan bahwa sekitar 30 juta pemilih pemula terancam golput.

“Bawaslu ingin melibatkan pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu, salah satunya adalah sebagai relawan pengawas Pemilu untuk mengawasi tahapan Pemilu, tentang DPT, DCT, tentang potensi pelanggaran, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

Gerakan satu juta relawan pengawas Pemilu ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Mudah-mudahan gerakan satu juta relawan mendapat dukungan dari Kompas. Bagaimana adik-

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

7

adik mahasiswa agar berani melaporkan jika terjadi pelanggaran, dan jangan alergi terhadap partai politik. Kami masuk ke perguruan tinggi memberi keyakinan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanuredjo menilai, Bawaslu dan Kompas mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin melaksanakan Pemilu 2014 itu betul-betul akhir konsentasi politik dan konsolidasi demokrasi. Dari pengalaman-pengalaman Pemilu terdahulu, Kompas memberikan peringatan-peringatan awal terhadap siapapun itu, apakah itu penyelenggara Pemilu, parpol atau pemilih.

“Kompas mengambil posisi sebagai alarm, misalnya mengingat DPT yang acak-acakan, dan sebagainya. Jangan ini dilihat dari sisi negatifnya, tetapi kita justru memberi peringatan kepada penyelenggara Pemilu, kepada masyarakat, kepada parpol untuk sama-sama mengamati DPT. Kita mengambil posisi untuk memberikan alarm di mana pada suatu saat Pemilu akan menimbulkan problem. Tujuannya, bukan saja membangkitkan optimisme, tetapi agar Pemilu menjadi lebih baik. Kita selalu mengingatkan, mengidentifikasi segala potensi masalah dalam penyelenggaraan Pemilu,” tandasnya. n ck/fs/s

Bawaslu Terkini

Bawaslu Gelar Pembekalan Gelombang VII

Persiapan PHPU Pemilukada di MK

B

awaslu menggelar pembekalan bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) untuk persiapan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Pembekalan Gelombang VII ini berlangsung di Malang, Kamis, 5 September 2013.

Pembekalan ini dimaksudkan agar tercipta persamaan persepsi di antara Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada, sehingga mereka dapat memahami secara benar, bagaimana mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusisi, serta upaya pencegahan dalam pengawasan Pemilukada.

Tugas dan kewajiban Bawaslu sesuai amanat Pasal 73 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi jajaran Bawaslu Provinsi dan Panwaslukada dalam rangka menghadapi persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Hadir pada acara tersebut Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron, Plt.

Anggota Panwaslukada yang mengikuti pembekalan gelombang VII. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah, Kabag Hukum, Tagor Fredy, Kabag Pengawasan Internal, Pekerti Luhur, Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran, Yusti Erlina, Kasubbag Perundang-undangan, Ferdinand E.T. Sirait, Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi, Rahmawati, dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sufiyanto. Hadir sebagai narasumber dari Mahkamah Konstitusi adalah Pakar Hukum Tata Negara,

Mukthie Fajar, Andi M. Asrun, dan Sri Sugeng.

Selain Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur, hadir pula Panwaslukada Provinsi Jawa Barat (Kota Banjar); Provinsi Banten (Kota Tangerang; dan Kabupaten Lebak); Provinsi Bali (Kabupaten Klungkung); serta Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang; Kabupatern Sidenreng Rappang; dan Kota Parepare). n hw/ fs/s

Bawaslu Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu di Sumbar

B

awaslu melakukan sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Hotel Rocky, Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sabtu, 14 September 2013.

Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka Ketua Bawaslu, Muhammad.

Turut hadir Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak, serta pejabat Setjen Bawaslu, Plt. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pemilu (TP3), Bernad D. Sutrisno.

“Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah pertama, agar masyarakat mengetahui penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu. Kedua, Bawaslu mengajak partai politik dan calon legislatif serta masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan meminimalisir penyelesaian sengketa Pemilu. Untuk mencapai tujuan tersebut, bentuk kegiatannya antara lain pemaparan materi oleh narasumber yakni ketua dan anggota Bawaslu serta diskusi

8

yang akan dipandu oleh moderator,� jelas Ketua Panitia Sosialisasi, Bernad D. Sutrisno.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini masing-masing calon anggota DPR dan DPD Dapil Sumatra Barat, pimpinan parpol peserta Pemilu Tahun 2014 di Sumatera Barat, pimpinan parpol tahun 2014 di Kota Padang, calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, calon anggota DPRD Kota Padang, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Sumatera Barat. n ck/fs/s

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

Bawaslu Terkini

Pelatihan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

B

awaslu menggelar pelatihan implementasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi Kepala Sekretariat (Kasek) dan Staf Informasi Teknologi dan Komunikasi di seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan staf di masing-masing Biro di lingkungan Bawaslu RI dan DKPP. Kegiatan pelatihan yang berlangsung di Jakarta, Senin, 3 September 2013 tersebut dibuka Ketua Bawaslu, Muhammad. Hadir saat itu Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas. Pelatihan itu bertujuan untuk penguasaan teknologi informasi, khususnya teknologi video conference bagi para pejabat dan staf di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi.

Mereka yang sudah mengikuti pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi Informasi, terutama melakukan komunikasi informasi antara Bawaslu RI den-

Kasek dan staf Bawaslu Provinsi mengikuti pelatihan pengembangan TIK. gan Bawaslu Provinsi dalam menyampaikan informasi data secara visual melalui teknologi video conference.

“Penguasaan teknologi informasi ini bertujuan mengefektifkan koordinasi antara Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dalam hal pelaporan hasil-hasil pengawasan, juga termasuk dalam mendukung

proses penyelesaian sengketa Pemilu, apabila diperlukan data pendukung dari Bawaslu Provinsi secara visual,” ujar Muhammad.

Karena itu, Muhammad mengharapkan agar kegiatan pelatihan ini dapat berjalan efektif, sehingga pemanfaatan teknologi informasi khususnya teknologi video confrence bisa maksimal. n mz/fs/s

Formulir C2 Plano Berpotensi Menimbulkan Kecurangan

P

impinan Bawaslu, Nasrullah menghimbau agar dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2014, jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) memberikan perhatian terhadap formulir C2 Plano yang dianggap berpotensi menimbulkan kecurangan.

Menurutnya, untuk memaksimalkan pengawasan saat pungutan dan perhitungan suara di TPS, Panwaslu harus benar-benar memperhatikan hologram yang ditempel di formulir C2 Plano.

“Kita menginginkan agar Formulir C2 Plano diperhatikan, dan bila hologram itu terlihat rusak, maka pengawas Pemilu meminta agar di ulang kembali pada proses pemilihannya,” kata Nasrullah pada acara Sosialisasi Pengawasan Tahapan

Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Yogyakarta, Kamis, 26 September 2013.

Nasrullah juga menjelaskan, potensi kecurangan lainnya terletak pada hasil dokumentasi foto di lapangan, dan relawan dari elemen masyarakat yang memang diusung oleh calon tertentu.

“Kita membutuhkan alat bukti seperti alat perekam video dan foto, sebagai alat pembanding ketika ada yang menggugat hasil di tiap-tiap TPS,” ujarnya.

Nasrullah mengingatkan, saat penandatanganan berita acara di TPS, saksi dan pihak terkait harus benar-benar teliti, dan dikontrol sebelum perhitungan suara selesai, karena pada saat itu rawan terjadi kecurangan.

“Jangan coba-coba tandatangi berita acara sebelum selesai peng-

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

9

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah. hitungan suara. Jika disodorkan panitia, saksi harusnya langsung menolak. Begitu ditandatangani, wassalam. Karena itu, pastikan saksi tidak menandatangani berita acara sebelum selesai penghitungan suara,” ujarnya. n hw/fs/s

Bawaslu Terkini

Seminar Nasional di Universitas Sam Ratulangi, Manado

Bawaslu Launching Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu

B

awaslu menggelar Seminar Nasional Menuju Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara dengan tema Peran Partisipasi Pengawas Pemilu bagi Pemilih Pemula Menuju Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas dan Bermartabat. Seminar tersebut dilaksanakan di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado, Jumat 20 September 2013.

Seminar Nasional kerjasama Bawaslu dan Universitas Sam Ratulangi ini dibuka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Prof. Dr. Ralp Kairupan, dan dihadiri Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Herwyn J Malonda, Anggota Bawaslu Provinsi Sulut, Jonny Suak, Dekan Universitas Sam Ratulangi, Kepala Biro Teknik Pengawasan

dan Penanganan Pelanggaran (TP3), Bernad D. Sutrisno, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah, dosen dan mahasiswa Unsrat, Panwaslu se Provinsi Sulawesi Utara, serta undangan lainnya.

Narasumber dalam Seminar Na-

10

sional ini antara lain, Ketua Bawaslu, Muhammad, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, Pengamat Politik dan Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, dan Pemerhati Pemilu Sulawesi Utara, Tommy Sumakul. n ck/fs/s

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

Bawaslu Terkini

Pertemuan Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers

Samakan Persepsi Terkait Iklan Kampanye di Media Cetak dan Elektronik

Daniel Zuchron, Idy Muzayyad, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan M. Ridlo.

B

awaslu melakukan pertemuan dengan KPU, KPI, dan Dewan Pers terkait pengawasan iklan kampanye Pemilu 2014 di media massa cetak dan elektronik. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta, Senin 9 September 2013.

Dalam pertemuan tersebut, keempat lembaga negara ini membicarakan pola koordinasi dan sin-

ergi antara Bawaslu, KPI, KPU, dan Dewan Pers. Dengan membentuk task force, mereka berkepentingan untuk secara bersama-sama mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye Pemilu 2014, baik di media cetak maupun di media elektronik.

Ada beberapa hal disepakati, seperti pembentukan kelompok kerja dan penyamaan persepsi ten-

tang batasan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik yang perlu memiliki pendukung sistem dan pola kerja.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron, Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah, Kabag Humas dan Hubal, Hengky Pramono, Kasubbag Hubal, Hilton Tampubolon, Kasubbag Wilayah I Teknis Pengawasan Pemilu, Filber Sidabutar, serta Tim Asistensi Bawaslu.

Pertemuan itu juga dihadiri Wakil Ketua KPI, Idy Muzayyad, Komisioner KPI Bagian Isi Penyiaran, Agatha Lily dan Sujarwanto Rahmat, Komisioner KPI Bagian Kelembagaan, Fajar Arifianto Isnugroho, Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Pengaduan Masyarakat Dewan Pers, M. Ridlo, Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi dan Anthonius Jimmy Silalahi. n hw/fs/s

Pertemuan Bawaslu dan KPI

Bahas Pengawasan Iklan Kampanye

B

awaslu melakukan pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait tindak lajut pertemuan antara Bawaslu, KPU, dan KPI tentang iklan kampanye Pemilu di media massa cetak dan elektronik. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta, Rabu, 4 September 2013.

Dalam pertemuan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan Focus Group Discussion (FGD) dan membentuk model Kelompok Kerja (Pokja). Forum tersebut yang akan melakukan pertemuan rutin untuk membahas dan mengkaji pengawasan iklan kampanye

di media massa cetak dan elektronik.

Pada pertemuan sebelumnya antara Bawaslu dan KPI yang berlangsung di Gedung Bawaslu, Senin, 2 September 2013, juga disepakati untuk menerbitkan keputusan bersama mengenai Standard Operating Procedure (SOP) tentang Desk Penyiaran Pemilu 2014.

Hasil pertemuan tersebut, di antaranya mepercepat pembentukan task force untuk empat lembaga negara (Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers). Dengan demikian, ada kerjasama dan peny-

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013

11

amaan persepsi tentang batasan kampanye iklan di media massa cetak dan elektronik.

Hadir dalam pertemuan itu Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron, Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah, Kabag Humas dan Hubal, Hengky Pramono, dan Kasubbag Perundangundangan, Ferdinand E.T. Sirait.

Dari pihak KPI, hadir Wakil Ketua KPI, Idy Muzayyad, Komisioner KPI bidang Isi Penyiaran, Agatha Lily dan Sujarwanto Rahmat, dan bidang Kelembagaan, Fajar Arifianto Isnugroho. n hw/ fs/s

Galeri

Bawaslu mengadakan pelatihan implementasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara live melalui video conference di ruang media center Bawaslu Jakarta, Selasa, 3 September 2013.

Bawaslu menggelar pembekalan bagi Panwaslukada. Pembekalan gelombang VII itu berlangsung di Malang, Kamis, 5 September 2013, dalam rangka persiapan persidangan PHPU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu menggelar seminar nasional dengan tema “Peran Perguruan Tinggi dan Sekolah dalam Pengawasan Pemilu 2014�. Seminar tersebut berlangsung di Kampus Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 27 September 2013.

Bawaslu melakukan launching Gerakan Satu Juta Relawan Pengawasan Pemilu dan seminar nasional Peran Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu 2014 di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 28 September 2013.

Bawaslu mengadakan pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas di Bandung, Jawa Barat, 24 September 2013. Nara sumber utama dalam pelatihan tersebut Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, dan Nelson Simanjuntak.

Bawaslu melakukan pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai tindak lanjut pertemuan Bawaslu, KPU, dan KPI tentang iklan kampanye Pemilu di media massa cetak dan elektronik. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta, Rabu, 4 September 2013.

12

BULETIN BAWASLU, EDISI 9, SEPTEMBER 2013