Buku Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILU 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PPK

Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Pengarah Husni Kamil Manik, S.P., Ketua KPU Ida Budhiati, SH., MH., Anggota KPU Sigit Pamungkas, S.IP., MA., Anggota KPU Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA., Anggota KPU Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si., Anggota KPU Drs. Hadar Naď€ s Gumay., Anggota KPU Juri Ardiantoro, M.Si., Anggota KPU Penanggung Jawab Ir. Arif Rahman Hakim, MS., Sekjen KPU Pengarah Teknis Ir. Moyong Haryanto, Kepala Biro Perencanaan dan Data Informasi Rr. Endang Pujiastuti Secapawati ST, Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi Penulis Hasyim Asy’ari Partono Samino Desain dan Layout I Ketut Rai BS

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum Informasi lebih lanjut hubungi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol 28, jakarta Pusat 10310 Telp.021-31937223 Fax.021-3157759 Copy Rights: Boleh diperbanyak untuk kepentingan sosialisasi Pemilu

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK Secara sederhana dalam proses pemutakhiran data pemilih PPK memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

Tahap persiapan 1. Membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan.

2. Menerima data pemilih per TPS (Model A.0-KPU) dan seluruh alat perlengkapan pemutakhiran data pemilih dari KPU Kabupaten/Kota ketika dilaksanakan BimTek untuk diserahkan kepada PPS dan Pantarlih. Secara rinci PPK akan menerima: No

Diterima ( )

Jenis dokumen dan perlengkapan

YA

1

Hard Copy Data Pemilih Per TPS (Model A.0-KPU) sejumlah Pantarlih di kecamatan yang akan diberikan kepada setiap Pantarlih

2

Formulir Data Pemilih Baru (Model A.A-KPU) sesuai dengan kebutuhan yang akan diberikan kepada setiap Pantarlih

3

Formulir bukti telah didaftar/data (Model A.A.1-KPU) yang akan diberikan kepada Pantarlih

4

Stiker pemutakhiran data pemilih (Model A.A.2-KPU) sesuai kebutuhan (satu KK satu stiker);

5

Ballpoint sesuai jumlah Pantarlih

6

Spidol sesuai jumlah Pantarlih

7

Pensil sesuai jumlah Pantarlih

8

Map plastik sesuai jumlah Pantarlih

TIDAK

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2

3. Melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan pemutakhiran data pemilih bagi PPS dan Pantarlih di wilayah kerja PPK.

Verifikasi Data Pemilih Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses supervisi dan asistensi kepada PPS dan Pantarlih adalah sebagai berikut: 1. Apakah Pantarlih telah memulai verikasi faktual tepat waktu?

2. Bagaimana perkembangan pemutakhiran yang dilakukan oleh Pantarlih setiap minggu?

3. Apakah Pantarlih telah bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan (lihat SOP Pantarlih)?

4. Apa kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pantarlih di lapangan?

5. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota jika ditemukan Pantarlih yang kekurangan formulir atau alat kelengkapan pemutakhiran.

6. Ketepatan waktu Pantarlih menyerahkan hasil verikasi faktual kepada PPS.

Penyusunan DPS  KPU menetapkan penyusunan DPS dilakukan oleh PPS bersama-sama PPK di kantor PPK.  Penyusunan DPS ini menjadi tahap pertama yang paling penting dalam menentukan kualitas DPT.  PPK membantu PPS dalam proses menyusun dan mengumumkan DPS.  Operator PPK melakukan entry data DPS bersama-sama dengan PPS yang bersangkutan.  PPK diwajibkan melakukan analisis terkait dengan sumber daya manusia, teknologi (komputer), dan jumlah desa/kelurahan dan TPS yang dimiliki oleh masing-masing PPK agar dalam keterbatasan sumber daya PPK tetap mampu menyusun DPS secara optimal dan tepat waktu.

3

 SOP pemutakhiran bisa dilihat di http://doc.kpu.go.id/index.php/SOP_SRS_ Pemutakhiran  Yang harus dilakukan oleh PPK dalam keterbatasan tersebut adalah membuat jadwal petugas PPK dan PPS dalam menyusun DPS. Yang menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan, penetapan dan pengumuman DPS adalah sebagai berikut: 1. PPK dan PPS harus melakukan entry data DPS dengan bersumber pada Model A.0-KPU dan Model A.A-KPU hasil verikasi Pantarlih; 2. PPK memastikan pada waktu entry data DPS ke dalam formulir Model A.1-KPU (halaman aplikasi yang sudah benar); 3. PPS wajib mendampingi operator PPK ketika melakukan entry data/menyusun DPS;

4. PPK dan PPS harus teliti dan hati-hati dalam setiap entry data untuk menghindari kesalahan tulis maupun kesalahan memasukkan data Pemutakhiran menggunakan aplikasi SIDALIH mengikuti SOP http://doc.kpu. go.id/index.php/SOP_SRS_Pemutakhiran; 5. Melakukan konrmasi kepada Pantarlih ketika PPK dan PPS menemukan data yang dianggap tidak dimengerti; 6. Memeriksa kembali keakuratan data yang telah selesai di-entry (draft DPS) dengan cara mencocokkan hasil entry data dengan Model A.0-KPU dan Model A.A-KPU; KOMISI PEMILIHAN UMUM

4

7. Mencetak DPS yang telah selesai diperiksa kebenarannya dan meminta PPS untuk kembali memeriksa keakuratan data dan memberikan paraf di setiap halaman DPS yang akan ditetapkan; 8. Menyampaikan DPS tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu yaitu 1 (satu) rangkap untuk bahan pengumuman di PPS dan 1 (satu) rangkap sebagai bahan pengumuman di masing-masing RT dan 1 (satu) rangkap untuk dokumen PPS; 9. Proses penyusunan DPS adalah 1 bulan setelah Pantarlih selesai melakukan veriď€ kasi faktual yaitu 10 Juni s.d. 9 Juli 2013.

Penetapan dan Pengumuman DPS Setelah PPK menyelesaikan penyusunan DPS, PPK mencetak DPS tersebut dan memberikannya kepada masing-masing PPS untuk ditetapkan sebagai DPS (Model A.1KPU).

Dalam proses penetapan DPS yang dilakukan oleh PPS, PPK melakukan beberapa hal di bawah ini: 1. Memastikan seluruh PPS menetapkan DPS pada tanggal 10 Juli 2013; 2. Memastikan PPS menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka PPS; 3. Memastikan PPS mengumumkan DPS di tempat-tempat yang strategis agar mudah diakses oleh pemilih; 4. Memastikan PPS mengumumkan DPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 11 Juli s.d. 24 Juli 2013.

5. PPK mengumpulkan DPS dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK dan melakukan rekapitulasi DPS tingkat kecamatan dalam rapat pleno terbuka PPK 6. Memberikan soft copy DPS dalam format PDF yang terkunci kepada pengurus partai politik tingkat kecamatan sebagai bahan tanggapan dan masukan terhadap DPS

Perbaikan DPS dan DPSHP Yang menjadi perhatian utama PPK dalam asistensi dan supervisi terhadap PPS pada tahap ini adalah sebagai berikut:

5

1. Memastikan PPS mengetahui dan menjalankan jadwal tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu terhadap DPS (11 Juli s.d. 1 Agustus 2013) maupun DPSHP ( 17 s.d. 23 Agustus 2013).

2. Memastikan PPS mengetahui dan memahami serta menjalankan prosedur/mekanisme proses perbaikan DPS dan DPSHP. 3. Memastikan PPS mengetahui dan menjalankan jadwal perbaikan DPS dan DPSHP dengan baik dan benar (2 s.d. 15 Agustus 2013 untuk perbaikan DPS dan 24 Agustus s.d. 6 September 2013 untuk perbaikan DPSHP).

4. Mengkoordinasikan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu melalui KPU Kabupaten/Kota atau on line untuk diveriď€ kasi kebenarannya oleh PPS. 5. Mengkoordinasikan temuan analisis potensi data ganda dan data tidak akurat lainnya dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS yang bersangkutan untuk kembali dilakukan veriď€ kasi dan perbaikan.

Konsolidasi DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir PPK memiliki kewajiban untuk mengkonsolidasi (mengumpulkan) dan merekapitulasi DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Proses rekapitulasi DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir di tingkat kecamatan dilakukan dalam rapat pleno terbuka PPK dengan mengundang Panwaslu Kecamatan, pejabat pemerintah kecamatan, dan pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kecamatan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

6

PPK wajib menyerahkan DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir beserta rekapitulasinya kepada KPU Kabupaten/Kota secepatnya, paling lambat 1 hari setelah PPK melakukan rapat pleno rekapitulasi masing-masing data pemilih.

Menyampaikan DPT kepada PPS Setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT, maka PPK akan menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota dan wajib menyampaikan kepada masing PPS yang bersangkutan.

Menyusun Daftar Pemilih (DP) Khusus 1. PPK membantu PPS untuk menyusun DP Khusus secara terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan.

2. PPKsegara menyampaikan usulan Daftar Pemilih Khusus (Model A-Khusus) dan rekapitulasi usulan Daftar Pemilih Khusus dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota.

Penggunaan Sidalih/Aplikasi Dalam proses penyusunan daftar pemilih baik DPS, DPSHP, maupun DPSHP Akhir :

 Telah terdaftar menjadi petugas dimasing-masing portal Kabupaten  PPK akan dibekali minimal 1 (satu) buah ash disc yang berisi aplikasi Sidalih untuk menyusun daftar pemilih secara komputerisasi.  PPK harus menentukan anggota dan staff pendukungnya yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sebagai operator Sidalih.  Jika PPK tidak memiliki komputer dan/atau sumber daya yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer maka penyusunan daftar pemilih dapat dilakukan di KPU Kabupaten/Kota atau dengan ditulis tangan.  Untuk PPK yang ingin mengakses aplikasi SIDALIH maka diperlukan koneksi internet, masuk ke masing-masing portal kabupaten dengan alamat http:// namakabupatenkab. kpu.go.id

7

Urutan dalam menggunakan aplikasi adalah

ď‚&#x; Menyaring pemilih Pilih nama pemilih Klik saring untuk menghapus pemilih dari data pemilih

ď‚&#x; Menambah data pemilih Jika data pemilih tidak ada dalam sistem sidalih, maka data pemilih tersebut bisa ditambahkan melalui menu pemutakhiran Cara menambah data pemilih satu persatu 1.Pilih menu Sidalih > Pemutakhiran 2.Pilih wilayah untuk pemutakhiran 3.Klik tambah data untuk 4.Isikan informasi data pemilih yang baru 5.Klik simpan, maka data terbaru akan tampil pada halaman terakhir dari daftar pemutakhiran

KOMISI PEMILIHAN UMUM

8

Menambah data pemilih secara banyak yang sudah dituliskan di excel dengan format seperti format impor DPT yaitu

Cara menambah adalah sebagai berikut: 1. Pilih menu Sidalih > Tambah Data 2. Pilih wilayah untuk Tambah Data 3. Klik Unggah 4. Copy data yang berasal dalam excel dengan Ctrl+C 5. Paste ke dalam form yang disediakan pada SIDALIH dengan perintah Ctrl+V

6. Klik Unggah, lalu klik unggah sekali lagi 7. Setelah selesai Tambah data, Klik Copy ke Data Pemilih

9

ď‚&#x; Mengubah Data Pemilih Jika dibutuhkan maka informasi data pemilih bisa diubah sesuai kebutuhan Cara mengubah data pemilih 1. Pilih menu Sidalih > Pemutakhiran 2. Klik ubah disamping nama 3. Lakukan perubahan 4. Klik Simpan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Formulir Model A.0-KPU

10

Formulir Model A.0.2-KPU

11

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Formulir Model A.1-KPU

12

Formulir Model A.1.2-KPU

13

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Formulir Model A.2-KPU

14

Formulir Model A.2.2-KPU

15

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Formulir Model A.2.A-KPU

16

Formulir Model A.2.A.2-KPU

17

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Formulir Model A.3-KPU

18

19

Tanggal penting bagi PPK, PPS dan Pantarlih No.

Program / Kegiatan

Jadwal

Keterangan

1

Pembentukan PPK dan PPS/PPLN

Des 2012 s/d Maret 2013

Dilaksanakan oleh KPU, KPU kabupaten/kota

2

Pembentukan KPPS /KPPSLN

9 Feb s/d 9 Maret 2014

Dilaksanakan oleh PPS/PPLN

3

Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN

15 Maret s/d 15 April 2013

Dilaksanakan oleh PPS/PPLN

4

Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

20 s/d 31 Maret 2013

Dilaksanakan oleh KPU

5

Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)

1 April s/d 9 Juni 2013

Dilaksanakan oleh Pantarlih

6

Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

10 Juni s/d 9 Juli 2013

Dilaksanakan oleh PPS

7

Penetapan DPS

10 Juli 2013

Dilaksanakan oleh PPS

8

Pengumuman DPS

11 s/d 24 Juli 2013

Dilaksanakan oleh PPS

9

Masukan dan tanggapan masyarakat

11 Juli s/d 1 Agust 2013

10

Perbaikan dan penyusunan DPS

2 s/d 15 Agust 2013

Dilaksanakan oleh PPS

11

Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

16 Agust 2013

Dilaksanakan oleh PPS

12

Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP

17 s/d 23 Agust 2013

Dilaksanakan oleh PPS

13

Perbaikan DPSHP

24 Agust s/d 6 Sept 2013

14

Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota

7 s/d 10 Sept 2013

Dilaksanakan oleh PPS melalui PPK

15

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kabupaten/kota

7 s/d 13 Sept 2013

Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota

16

Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS

14 s/d 20 Sept 2013

Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota

17

Pengumuman DPT

21 Sept 2013 s/d9 April 2014

Sumber :

Peraturan KPU No.6 Tahun 2013 Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU No.07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

20 Catatan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Layanan Helpdesk Senin-Sabtu: 08:00 - 16:00 Minggu: 08:00 - 13:00 Kontak Helpdesk No Telp: 021 3193 1527, 021 319 37223 No Fax: 021 315 6362 Email: helpdesk@app.kpu.go.id www.kpu.go.id