PEMILU 2014 dalam Foto

For a Democratic Indonesia Elections in Photos

1

Ratusan peserta gerak jalan sehat melintas di Jl. M.H. Thamrin saat gerak jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil di Jakarta.

Marching participants on honest and fair election’s marching at M.H. Thamrin Street, Jakarta.

2

3

Daftar Isi - Contents -

6/7

30/32

Sambutan Ketua KPU Republik Indonesia Acknowledgment by the Head of the General Election Commissions of the Republic of Indonesia

Pemilu Legislatif 2014 The 2014 Legislative Election

8/9

78/80

Sekapur Sirih Foreword

Pemilu Presiden 2014 The 2014 Presidential Election

14/16

114/116

Sejarah KPU The History of the General Election Commissions (KPU)

Pemilu Kepala Daerah 2012-2017 The 2012-2017 Gubernatorial, Mayoral, and Regential Elections

Maskot Pemilu 2014 dengan sebutan Sikora (Si Kotak Suara) berbaris saat sosialisasi dan deklarasi kampanye partai politik di Silang Monas, Jakarta.

4

2014 Election’s Mascots called Sikora (The Ballot Box) in the political parties’ socialization and campaign declaration’s parade at Silang Monas, Jakarta.

5

Sambutan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Head of the General Election Commissions of the Republic of Indonesia

Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh,

Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh,

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

The Law Number 15 of 2011 about the Implementation of the General Election explains that the General Election is the means of execution of the people’s sovereignty that is held directly, publicly, secretly, honestly, and fairly within the unitary state of the Republic of Indonesia, based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and that the General Election Commissions (KPU) is the institution of the Election’s Organizer that is a national, permanent and standalone agency which duty is to implement the Election.

Alhamdulillah segala puji Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahNya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Periode Tahun 2012 s.d. 2017 telah mendapatkan karunia, rahmat dan ridho-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan masa bakti sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di KPU Pusat sesuai waktu yang ditetapkan.

Sebagai rekam jejak akan Pemilu yang dilaksanakan selama tahun 2012 s.d. 2017, KPU RI mempersembahkan “Buku 5 Tahun Kinerja KPU”, yaitu 5 (lima) buah buku dengan judul : “Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014”, “Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014”, “Penyelenggaraan Pilkada 2015 dan 2017”, “Inovasi Pemilu : Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang” dan “Untuk Indonesia yang Demokratis: Pemilu dalam Foto”. Kelima buku ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tolak ukur keberhasilan dan kinerja serta akuntabilitas atas pelaksanaan tugas Komisioner KPU RI Periode 2012 s.d 2017.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dari tahun 2012 s.d 2017. Selanjutnya, ungkapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh tim penyusun “Buku 5 Tahun Kinerja KPU”.

Wassalamu’alaikum Warrahmatulahh Wabarakatuh.

Juri Ardiantoro Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 6

Acknowledgment

Thanks to God Almighty for all His mercy and guidance to us, the 2012-2017 Commissioners of the General Election Commissions of the Republic of Indonesia (KPU RI), that we as the Election’s organizer of Central KPU succeeded in completing our tasks and working period at appointed time.

As the track records of all the Elections that were carried out from 2012 to 2017, KPU RI presents “KPU 5 Years Performance Books”, a series of 5 (five) books which titles are: “The Implementation of the 2014 Legislative Election”, “The Implementation of the 2014 Presidential and Vice-Presidential Election”, “The Implementations of the 2012-2017 Gubernatorial, Mayoral, and Regential Elections”, “Election Innovations: To Overcome the Challenges, to Take Advantage of Opportunities”, and “For a Democratic Indonesia: Elections in Photos”. These five books are an inseparable unity of the benchmarks of the 2012-2017 KPU RI Commissioner’s fruitfulness performance and tasks’ accountability.

As the final word, we want to express our gratitude and appreciation on all supports we received during the elections’ implementations from 2012 to 2017. Furthermore, we thank all members of the “KPU 5 Years Performance Books” book team for your work.

Wassalamu’alaikum Warrahmatulahh Wabarakatuh.

Juri Ardiantoro Head of the General Election Commissions of the Republic of Indonesia 7

Sekapur Sirih

Foreword

Tujuh puluh dua tahun sudah Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu tersebut, kita telah mengadakan pesta demokrasi sebanyak sebelas kali untuk pemilihan legislatif, tiga kali pemilihan presiden dan wakil presiden; serta puluhan atau bahkan ratusan kali pemilihan kepala daerah.

Kepala daerah yang mencakup gubernur, walikota, dan bupati. Dengan para wakilnya, tentunya, berhubung pemilihan kepada daerah dan para wakilnya bersifat satu paket sebagaimana halnya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Indonesia has been a sovereign state for seventy-two years already. In that span of time, we managed to hold eleven legislative elections, three presidential and vice-presidential elections, and tens or hundreds of regional heads elections—gubernatorial, mayoral, and regential. With their deputies, of course, since the election of the regional heads and their deputies are one single package as it is with the presidential and vicepresidential election.

Melihat catatan di atas, tak salah kiranya apabila kita berkesimpulan bahwa demokrasi sudah berjalan di atas rel-nya. Dan, apabila diumpamakan sebagai sebuah jalan, tiap-tiap pemilu yang sudah diselenggarakan adalah bentuk dari ruas-ruas jalan. Ruas-ruas jalan yang satu per satu kemudian menyatu dan membentuk jalan panjang demokrasi menuju Indonesia yang lebih baik dan gemilang. Jalan yang adalah lintasan sejarah besar bangsa Indonesia yang juga besar ini.

To see the note above, it is not wrong if we conclude that the democracy is running on its track already. And, if democracy is a road, each of the election that was held is a segment of it. Segments that thereafter are integrating to form a long path of democracy that aims to a better and bright Indonesia. A path that is the trajectory of the great history of the great Indonesia.

Sebagai lintasan sejarah besar bangsa, pemilu tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa ada upaya untuk mendokumentasikannya. Yang tentunya bukan dokumentasi yang hanya berbentuk lembaran-lembaran halaman penuh kata-kata dan deretan-deratan angka belaka. Melainkan, juga yang berbentuk rekaman imaji alias foto.

Harus diperhatikan pula bahwa foto-foto dokumentasi tersebut bukan sekedar foto biasa. Harus berupa foto-foto yang dihasilkan dengan semangat fotografi dokumenter. Karena, foto-foto yang dihasilkan dengan semangat demikian akan selalu menunjukkan kebenaran tanpa ada manipulasi gambar. Merupakan foto-foto yang akurat, rekaman-rekaman imaji dari peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya dan aktual. Akan tetapi, itupun sebenarnya belum cukup. Si fotografer juga harus jeli dalam menangkap peristiwa yang terjadi, sehingga ia akan mampu melahirkan foto-foto dengan imaji-imaji yang mampu membawa pemirsanya ke dalam perjalanan visual. Perjalanan visual yang seolah dialaminya sendiri.

8

As the historical trajectory of a great nation, every election in our country should not be slip away without any effort of documentation. Of course, we are not only talking about documentations of words in pages of paper and rows of numbers, we are also talking about images documentation a.k.a. photos.

It must also take into consideration that those photo-documentations are not merely ordinary photos. They should be photos that were generated with the sense of documentary photography. Photos that are created with such spirit will always show the truth as it is without any image manipulations. They will always stay as accurate pictures, the recorded images of the real and actual events. However, that too is not enough.

The photographers themselves should also be sharp enough to get their own decisive moments when capturing the events that occurred in front of their eyes. So that they could present the viewers the chance to taste a certain visual journey they have never had before. As if the viewers encountered the journey by themselves.

Untungnya, ternyata kita mempunyai foto-foto rekaman pesta-pesta demokrasi dengan kapasitas sebagaimana yang dibicarakan di atas. Langkah selanjutnya adalah, kita tinggal mengumpulkan foto-foto berharga tersebut dalam sebuah buku yang mudah dibaca dan dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan bangga, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2012-2017 mempersembahlkan buku foto “Untuk Indonesia yang Demokratis: Pemilu dalam Foto” kepada bangsa dan negara Indonesia. Selamat menikmati pengalaman visual yang tak akan terlupakan. Kami yakin Anda akan terus merindukan perjalanan tersebut.

Fortunately, we do have photos of our democracy parties’ moments that are in the above-mentioned capacities. So, as the next step, all we did was putting those precious photos together in a set that is easy to be read and understood by the whole nation. Therefore, we, the 2012-2017 General Election Commissions, proudly present Indonesia this “For a Democratic Indonesia: Elections in Photos” photobook. Enjoy the visual experience. We sure that you will always yearn for the trip forever.

Jakarta, April 2017 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jakarta, April 2017 General Election Commissions of the Republic of Indonesia 9

Ketua KPU Juri Ardiantoro (keempat kanan) didampingi Anggota Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (dari kanankiri), Arief Budiman, Hasyim Asy`ari, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim berfoto usai mengikuti upacara pengucapan sumpah jabatan pergantian antar waktu (PAW) Komisioner KPU yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 29 Agustus 2016.

With Compliment

10

The Head of KPU, Mr. Judi Ardiantoro (fourth from right) with KPU Commissioner Members Hadar Nafis Gumay (right to left), Arief Budiman, Hasyim Asy`ari, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, and KPU’s General Secretary Arif Rahman Hakim photographed after attending the KPU Commissioners’ between-time-transfer (PAW) occupational oath ceremony that was led by President Joko Widodo at the National Palace in Jakarta on Monday, 29 August 2016.

11

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) dan Wapres Boediono berfoto bersama dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2012-2017, yaitu (dari kiri ke kanan) Ida Budianti, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Feri Kunia, Juri Ardiantoro, Husni Kamil Malik dan Hadar Nafis Gumay seusai pelantikan anggota KPU dan Bawaslu di Istana Negara, Jakarta pada 12 April 2012.

President Bambang Susilo Yudhoyono (center) and Vicepresident Boediono photographed with 2012-2017 General Election Commissions Members, i.e. (from left to right) Ida Budianti, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Feri Kunia, Juri Ardiantoro, Husni Kamil Malik, and Hadar Nafis Gumay after the inauguration of KPU and the electoral supervisory bodies (Bawaslu) members at the National Palace, Jakarta, on 12 April 12 2012.

13

Seorang warga memasukkan kertas suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat simulasi Pemilihan Umum di halaman Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, 15 April 1970.

IPPHOS - Antara Foto

Sejarah KPU

A voter tucks her ballot papers in an election’s simulation at a Voting Booth situated at the courtyard of PJakarta Metropolitan Police Headquarter, South Jakarta, 15 April 1970.

- Dari Soekarno sampai Joko Widodo -

Tercantum dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, bahwa Indonesia akan mengadakan pemilu pada Januari 1946. Namun, niat tersebut tak dapat segera dilaksanakan. Masih banyak terjadi pergolakan di dalam negeri, juga gangguan dari Belanda yang berniat kembali berkuasa. Perangkat undang-undang pemilu pun masih belum terbentuk. Baru pada 1955 niat tersebut terlaksana, berpayung hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Meski saat itu sedang terjadi pemberontakan DI/ TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia).

Dengan tujuan memilih anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR), 260

14

kursi; dan anggota badan konstituante (lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan perubahan terhadap konstitusi negara), 520 kursi. Sekitar 30 partai politik serta puluhan perkumpulan/organisasi masa dan perorangan mencalonkan diri dalam pemilu pertama ini. Pemilu diselenggarakan dalam dua tahap. Pertama, pada 29 September 1955, khusus untuk pemilihan anggota DPR. Tahap ke-dua untuk pemilihan anggota badan konstituante, diselenggarakan pada 15 Desember 1955. Persiapan pemilu dimulai pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Sementara pelaksanaannya terselenggara pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, karena Ali Sastroamidjojo

mengundurkan diri.

Pemilu pertama 1955 ini sering disebutsebut sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Merupakan pemilu pertama, juga sekaligus menjadi yang terakhir dalam masa pemerintahan Presiden Sukarno.

Pemilu ke-dua yang dijadwalkan lima tahun setelah pemilu pertama tak dapat diselenggarakan karena pada 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden. Indonesia kembali ke UUD 1945 dan Badan Konstituante dibubarkan. Pemilu ke-dua Indonesia baru terselenggara pada 1971.

15

The History of the General Election Commissions (KPU) - From Soekarno to Joko Widodo -

Recorded in the Declaration X, or Vicepresident Mohammad Hatta’s Declaration dated 3 November 1945, that Indonesia will conduct its own first election by January 1946. However, the said intention was not immediately executed. As there were still turbulences in the country, and also the Dutch’s interferences as they intended to return to power in Indonesia. More of it, the instrument of laws for that had not been formed too. Only in 1955 the said intention could only be materialized, under the Law Number 7 of 1953. Despite at the same time the rebellion of DI/TII’s (Indonesian Army of Islam) was still happening.

The purpose is to elect 260 members of

16

the parliament (House of Representatives/ DPR), and 520 members of Constituent (an institution that was in charge and competent in making amendments for the state’s constitution). About 30 political parties and tens of associations/mass organizations and individuals took part in this first election that was held in two stages. The first, on 29 September 1955, was to elect the DPR’s members. The second stage was to elect members of constituent and was held in 15 September 1955. The preparation of the election was started during the term of the Prime Minister Ali Sastroamidjojo’s government. While the election itself was held during the administration of the Prime Minister Burhanuddin Harahap, as Ali

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) memeriksa surat suara untuk direkapitulasi di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pemilihan Umum (Pemilu) di Jakarta, 3 Juli 1971. IPPHOS - Antara Foto

The Ballot Committee (PPS) officials at a Voting Booth (TPS) check out the ballot papers before recapitulation during the General Election in Jakarta, 3 July 1971.

Satroamidjojo had already been stepped down.

The 1955 first election is always mentioned as the most democratic election in Indonesia.

It is the first as well as the last election during President Sukarno’s governmental.

The second election was scheduled to be carried out five years after the first, but it was not possible since President Sukarno had issued the Presidential Decree. That put Indonesia back to 1945 Constitution and the Constituent Body was dissolved. The second election of this nation at last was held on 1971

17

Atraksi pelepasan balon ke udara pada acara penutupan kampanye Partai Golongan Karya (Golkar) di Stadion Utama Senayan, Jakarta Pusat, 24 Juni 1971.

Warga Jakarta masuk ke dalam bilik suara untuk menggunakan hak pilihya pada Pemilihan Umum (Pemilu) di 3 Juli 1971.

A voter from Jakarta entered into a voting booth in the 3 July 1971 General Election (Pemilu).

Balloons are unleashed into the sky on the closing day of the Golongan Karya (Golkar) Party’s campaign at Senayan Main Stadium, Central Jakarta, 24 June 1971.

Suasana persiapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta pada Pemilu 3 Juli 1971.

A scenery of the voting preparation by the Ballot Committee (PPS) at one of Jakarta’s Voting Booths (TPS) on the 3 July 1971 General Election.

18

19

Jenderal TNI Maraden Panggabean (kiri) bersama pejabat negara terkait menandatangani dokumen daftar calon tetap anggota DPR dari Panitia Pemilihan Indonesia di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, 20 April 1971.

Army General Maraden Panggabean (left) along with the related stated officials signs the list of the fixed candidates of the House of Representative (DPR) issued by the Indonesian Election Committee at Bina Graha Building, Central Jakarta, 20 April 1971.

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuka kotak suara untuk direkapitulasi di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta saat Pemilu 3 Juli 1971.

Officials of the Ballot Committee (PPS) open a ballot box prior to recapitulation at one of the Voting Booths (TPS) in Jakarta during the 3 July 1971 General Election.

Petugas menunjukkan kotak suara hasil pemungutan suara oleh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri kepada para saksi perwakilan partai peserta Pemilu di Departemen Luar Negeri, Jakarta Selatan, 22 Juli 1971.

An official shows a ballot box of Indonesian voters abroad to the witnesses and representatives of the political parties participating in the Election at the Department of Foreign Affairs, South Jakarta, 22 July 1971.

20

21

Presiden Soeharto (kanan) bersama Ibu Negara Ny. Tien Soeharto (kedua kanan) menunjukkan surat suara yang telah dicoblos pada Pemilu 2 Mei 1977 di TPS 02, Jalan Cendana, Jakarta Pusat.

President Soeharto (right) with First Lady Mrs. Tien Soeharto (second from right) shows his ballot papers after voting on 2 May 1977 Election at TPS 02, Cendana Street, Central Jakarta.

22

Warga meninggalkan bilik suara usai mencoblos di sebuah TPS di wilayah Jakarta Pusat pada Pemilu 2 Mei 1977.

Petugas memberikan surat suara kepada warga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Malioboro, Kota Baru, Yogyakarta, pada Pemilu 2 Mei 1977.

A voter gets out of a ballot box after voting at a TPS in a Central Jakarta area during the 2 May 1977 Election.

An official presents ballot papers to a voter at a Malioboro Ballot Booth (TPS). Kota Baru, Yogyakarta, in 2 May 1977 Election.

23

Seorang warga keturunan Tionghoa memasukan kertas suaranya ke kotak suara di sebuah TPS wilayah pecinan, Jakarta Barat, pada Pemilu 1999 yang merupakan Pemilu pertama pasca kerusuhan 1998 yang berbau SARA. A Chinese ethnic voter puts in her ballot papers into the ballot box at a TPS in a China town area, West Jakarta, during 1999 Election, which was the post-1998 racial riot’s first Election.

Wapres Adam Malik memasukkan surat suaranya dalam kotak suara pada TPS 42 di Jl. Taman Cilacap, Jakarta, dalam Pemilu 1982.

Vice-president Adam Malik puts in his ballot papers into the ballot box at TPS 42 at Taman Cilacap Street, Jakarta, in 1982 Election.

24

25

Beberapa prajurit TNI-AD dibantu warga masyarakat mengangkat kotak dan surat suara serta perlengkapan Pemilu 2004 ke helikopter untuk segera diangkut ke sejumlah distrik di sekitar Wamena, Papua.

Indonesian Army soldiers assisted by local community members carrying ballot boxes, ballot papers and other 2004 election equipment to a chopper to be transported to several districts around Wamena, Papua.

Selembar poster ajakan melakukan Pilpres 2004 terpampang di samping sebuah TPS sederhana di kawasan Fatubenaro, Atambua, NTT.

26

The 2004 Presidential Election invintation poster plastered at a humble TPS in Fatubenaro area of Atambua, East Nusa Tenggara.

Tiga panitia pelaksana Pemilu menjelaskan kepada masyarakat yang belum memahami tata cara pencoblosan sebelum pelaksanaan pencoblosan Pemilu di Desa Asolokomal, Lembah Baliem, kawasan kaki gunung Jayawijaya, Papua.

Three members of the election executive committee showing the voting process to the local people who are not familiar with the procedures prior to an election at Asolokomal Village of Baliem Valley, at the foot of jayawijaya Mountains, Papua.

27

Aliansi Masyarakat Pengawal Amanat Rakyat (AMPERA) melakukan aksi mendukung KPU di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

The People’s Mandate’s Community Guard Aliance (AMPERA) during a KPU support action at the Hotel Indonesia Round-about, Jakarta.

28

Seorang petugas TPS memberikan petunjuk kepada warga saat pemungutan suara pemilihan presiden/ wakil presiden, di TPS khusus Kadu Ketu, Desa Kanekes, Lebak, Banten.

A TPS official is giving instruction to voters in a presidential/vice-presidential election at a Kedu Ketu special Voting Booth, Kanekes Village, Lebak, Banten.

29

BAB 1

Pemilu Legislatif 2014 - Dari Partai ke Dewan Perwakilan Rakyat -

Pemilu Legislatif 2014 adalah pemilihan umum (pemilu) Indonesia yang ke-sebelas sepanjang enampuluh sembilan tahun masa kemerdekaannya. Pemilu ke-empat yang diselenggarakan pasca reformasi, dan pemilu legislatif ke-tiga yang disusul oleh pemilihan umum presiden. Diselenggarakan pada 9 April 2014, merupakan ajang pemilihan 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2014-2019, dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Juga, guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Hasil dari pemilu inipun akan menjadi penentu partai-partai mana saja yang bisa mengajukan calon-calon presidennya.

Partai-partai politik yang mengikuti pemilu kali ini adalah partai-partai yang lolos dari seleksi yang diadakan oleh Komite Pemilihan Umum (KPU) pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 7 September 2012, 30

KPU mengumumkan 46 partai politik yang mendaftar untuk mengikuti pemilu. 9 partai di antaranya adalah partai-partai pemenang pemilu 2009 yang mempunyai anggota di DPR periode 2009-2014. Di luar itu, sebagian merupakan partai-partai baru, dan sisanya adalah partai-partai lama namun bernama baru. Tiga hari kemudian, diumumkan bahwa 34 partai di antaranya memenuhi syarat pendaftaran. Siap untuk menjalani verifikasi administrasi, dan berhak menjalani verifikasi faktual. Hasil akhir dari semua itu diumumkan pada 8 Januari 2013, di mana 10 partai dinyatakan berhak untuk menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014.

Kesepuluh partai tersebut adalah Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hati

Nurani Rakyat. Khusus untuk pemilihan DPRD Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005, terdapat tambahan 3 partai politik lokal.

Partai-partai lokal tersebut adalah Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh.

Sejumlah partai yang tidak lolos verifikasi akhir kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PTUN mengabulkan gugatan dua partai di antaranya, Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. KPU menerima keputusan hukum tersebut, dan memasukan dua partai penggugat tadi ke dalam daftar peserta pemilu legislatif 2014.

Dengan demikian, terdapat total 15 partai yang siap bertarung untuk memperebutkan kursi parlemen tingkat nasional dan provinsi.

Penyelenggaraan pemilu 2014 berada di

bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang tersebut disusun untuk menggantikan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008. Dibuat dengan perubahan, penyesuaian, dan penambahan substansi yang cukup penting. Misalnya, dalam undang-undang lama yang dikeluarkan pada 2008, disebutkan bahwa partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 2,5% suara yang sah untuk DPR RI, agar dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Dalam undangundang yang dikeluarkan kemudian, pada 2012, presentase tersebut diubah menjadi 3,5%. Perubahan angka yang cukup penting. Namun, sistem pemilu sendiri tidak berubah. Tetap dengan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (dengan suara terbanyak). Sementara, pemilihan anggota DPD dilakukan dengan sistem distrik berwakil banyak (Single Non-Transferable Vote System).

Perubahan juga terjadi dalam peraturan tentang keterwakilan perempuan. Daftar nama calon yang diajukan harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Artinya, setiap 3 orang bakal calon harus terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Dalam setiap 3 bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan seterusnya. Tidak harus hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya nomor kelipatan dari tiga.

Perubahan lain yang juga cukup penting adalah, pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau dalam daftar pemilih tambahan, dapat menggunakan KTP atau paspornya. Lalu, apabila pada pemilu 2009 pemilih melaksanakan haknya dengan mencontereng tanda gambar, pada pemilu 2014 dilakukan dengan mencoblos.

Perubahan lain adalah, diaktifkannya kembali rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS, di tingkat desa/ kelurahan).

Pemilu legislatif 2014 merupakan pemilu yang paling rumit dan kompleks di dunia.

Lihat saja angka-angka ini. Di tingkat nasional terdapat 560 kursi DPR yang diperebutkan di 77 daerah pemilihan.

Untuk tingkat DPRD Provinsi terdapat 2.112 kursi yang diperebutkan dalam 259 daerah pemilihan. Pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah

pemilihan. Kemudian, 132 kursi dari 33 provinsi diperebutkan untuk kedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara total, terdapat kurang lebih 200 ribu calon legislatif (caleg) yang bertarung dalam pemilu legislatif 2014 ini.

Tidak mengherankan jika sedikitnya 145 tamu internasional dari 30 negara merasa perlu untuk memantau jalannya pelaksanaan pemilu legislatif 2014 di Indonesia.

Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11%, melewati tingkat partisipasi Pemilu 2009 yang hanya mencapai 70,9%. Jumlah pemilih yang terdaftar adalah 187.852.992 jiwa. Dengan rincian, 185.827.987 jiwa yang tersebar di 545.803 TPS dalam negeri; dan 2.025.005 pemilih yang tersebar di 498 TPS luar negeri.

Apabila hari pemilihan di tanah air jatuh serentak pada 9 April 2014, hari pemilihan di luar negeri diselenggarakan sebelum tanggal tersebut. Waktunya ditentukan oleh panitia pemilihan setempat, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di lapangan.

Selain itu, pemilihan di luar negeri hanya dilakukan terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II. Tidak ada pemilihan untuk anggota perwakilan daerah.

31

CHAPTER 1

The 2014 Legislative Election - From Parties to the House of Representatives -

The 2014 Legislative Election is the eleventh election in the sixty-nine-year time span of Indonesia as a sovereign state. The fourth election in the reformation era, and the third legislative election that followed by the presidential election. Held on 9 April 2014, it was an event to elect the 2014-2019 House of Representative’s (DPR) 560 members, and the Regional Representative Council’s (DPD) 132 members. It was also an event to elect the Regional People’s Representative Assembly’s (DPRD) members. The result of the election was also to specify which parties would be able to propose their presidential candidates.

Political parties that took part in this election were parties that passed KPU’s selection in the previous years. In 7 September 2012 KPU announced that 46 political parties registered for the election. Among it were 9 winners of the 2009 election that have members in the 2009-2014 DPR. The rest was new parties 32

and old parties with new names. Three days later, KPU announced that 34 parties out of it were qualified according to the registration requirements. They were ready to undertake the administration verification, and have rights to undertake the factual verification.

The final result of it all was announced on 8 January 2013, in which 10 parties out of it were declared as eligible participants of the 2014 Legislative Election.

Those ten parties are National Democratic Party, National Awakening Party, Prosperous Justice Party, Indonesian Democratic Party – Struggle, Party of the Functional Groups, Great Indonesia Movement Party, Democratic Party, National Mandate Party, United Development Party, and People’s Conscience Party. Specific to the election of the DPRD’s members in Nangroe Aceh Darussalam Province, following the Aceh Government Legislation and the 2005 Helsinki Memorandum of Understanding, and

then there were an additional of three Aceh’s local political parties. They were Aceh Peace Party, Aceh National Party, and Aceh Party.

Several political parties that were not passed the final verification filed suit to the State Administrative Court (PTUN). PTUN granted two parties’ suits, Crescent Star Party and Indonesian Justice and Unity Party. KPU accepted this legal decision, and added those two parties into the list of the 2014 legislative election’s participating parties.

Therefore, there were a total of 15 political parties that were readied to fight for the national and provincial parliament seats.

The implementation of 2014 election was under the Law Number 8 of 2012 about the Legislation Election (for DPR’s, DPD’s, and DPRD’s members). The law was composed to replace the Law Number 10 of 2008.

Arranged with amendments, adjustments, and additional important substances. For

example, the old law of 2008 stated that a political party at DPR RI that at least gained 2.5% of legitimate votes in the DPR RI is to be included in the election at the province’s DPRD and district’s/city’s DPRD. In the law that was issued later, in 2012, the percentage is changed into 3.5% percent. A significant change of number. However, there is no changes in the system of the election itself. Stays as an open proportional system to elect members of DPR, province’s DPRD, district’s/city’s DPRD (the highest votes).

Meanwhile, the election of DPD’s members is using the most represented districts system (Single Non-transferable Vote System).

The amendments are also occurred in the women’s representation. The submitted list of candidates must bear at least 30% of women’s involvement. Meaning, at every 3 prospects there is at least 1 woman prospect.

On the list women can be positioned at any random number, either 1, 2, or 3 and so forth. Do not have to be at number 3, 6, or any number that is a three-multiplied.

Other significant amendments are, voters

who are not listed on the Permanent Voters List (DPT), nor on the additional voters list, could use their ID card (KTP) or passport.

Also, if in the 2009 the voting was carried out by crossing out the picture mark, the 2014 election was carried out by piercing it. Other amendment is, that the vote recapitulation by the Ballot Committee (PPS, at village level) is re-activated.

The Indonesian 2014 legislative election is the most complicated and complex election in the world. Look at those numbers! At the national level, DPR’s 560 seats were contested in 77 electoral areas. At the level of Province’s Regional People’s Representative Assembly (Province’s DPRD) as many as 2,112 seats were contested in 259 electoral areas. At the regent/city level, there were 16,895 seats for 2,102 electoral areas. And then, 132 seats of 33 provinces were contested for position as the Regional Representative Council’s (DPD) members. In total, there were, more or less, 200 thousand legislative’s membercandidates (caleg) that were contesting in this 2014 legislative election. No wonder that at least 145 international guests from

30 different countries felt the need to monitoring the course of Indonesian 2014 legislative election.

Meanwhile, the level of participation of the 2014 Legislative Election reached 75.11%, passed through the participation’s level of 2009 Election that was only 70.9%. There were 187,852,992 registered voters. With details, 185,827,987 voters were spread in 545,803 TPS in the country; and 2,025,005 voters that were spread in 498 TPSLN abroad.

If the election in the country was simultaneously held in 9 April 2014, the election day abroad was held before that mentioned date. The dates were decided by the local election committee, adapted with each own situations and conditions. Besides that, the overseas election was limited only to vote the DPR’s member from the Jakarta Capital Special Region II electoral area. No election for the representatives of other areas.

33

Seorang anak berada di depan pintu rumah yang dipenuhi baliho dan spanduk caleg di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten.

A boy at a door of a house which outside wall filled with legislative candidates’ billboards and banners at Ciledug area, Tangerang, Banten.

34

35

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kiri) berpose dengan maskot Pemilu 2014 “Ayo Memilih” saat pengenalan maskot dan jingle Pemilu 2014 hasil kompetisi, di kompleks Gedung KPU, Jakarta.

The Head of the General Election Commissions Mr. Husni Manik (left) with 2004 Election mascot “Let’s Vote” during the introduction of the mascot and the 2004 Election’s jingle that are the result of a competition, at KPU Building complex, Jakarta.

Penyanyi Judika (kedua kanan) menyanyikan jingle Pemilu 2014 berjudul Memilih untuk Indonesia saat pengenalan maskot dan jingle Pemilu 2014 hasil kompetisi, di kompleks Gedung KPU, Jakarta.

Singer Judika (second right) sings the 2004 Election jingle tittled Vote for Indonesia during the introduction of the competition results of the 2004 Election’s mascot and jingle, at KPU Building complex, Jakarta.

36

37

Pawai Pemilu 2014 Damai yang diselenggarakan oleh KPU di Boyolali, Jawa Tengah.

Procession of the Peace 2004 Election held by KPU in Boyolali, Central Java.

38

39

Pengurus PKNU dan petugas verifikasi mengamati berkas yang dibawa saat pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2014 di Gedung KPU, Jakarta.

Caretakers of PKNU Party and a verification officer are studying the party’s boxes of files during the political parties’ registration as 2004 Election participants candidates at KPU Office, Jakarta.

Petugas verifikasi KPU menjelaskan hasil pemeriksaan syarat administrasi kepada perwakilan partai politik di Kantor KPU, Jakarta.

A KPU’s verification officer explains the result of the administrative requirements’ to a political party’s representatives at KPU Office, Jakarta.

Anggota Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mengangkat kotak berkas persyaratan partai untuk lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2014 di Kantor Pusat KPU, Jakarta.

40

Members of Democratic Reform Party (PDP) are bringing boxes of their party’s requirements file required to pass the verification as 2004 election participant at KPU Headquarters, Jakarta.

41

Petugas dari Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta memperlihatkan poster ajakan menggunakan suara ketika sosialisasi pemilu 2014 di Kawasan Bundaran HI Jakarta.

Official from the department of National Unity and Politics of the provincial government of Jakarta Capital Special Region shows the election’s invitation poster during the socialization of the 2014 election at the Hotel Indonesia Round-about, Jakarta.

Petugas menunjukkan aplikasi Pemilu Orang Baik ketika peluncuran aplikasi Pemilu di Media Center KPU, Jakarta.

An official shows the application of the Good People Election during the launching of the Election’s application at KPU’s Media Center, Jakarta.

42

43

Sejumlah siswa berkebutuhan khusus mengikuti sosialisasi pencoblosan Pemilu 2014 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Paket B Pangudi Luhur, Kembangan, Jakarta Barat.

Students of Pangudi Luhur School of Special Needs at Kembangan, West Jakarta are taking part at a 2014 Election’s socialization at their school.

Petugas PPS memperlihatkan contoh alat bantu surat suara pemilu untuk pemilih tunanetra di Kelurahan Gambir, Jakarta.

PPS official shows a sample of ballot papers for blind voters at Gambir Village-office, Jakarta.

44

45

Pelanggan memilih baju atribut kampanye Pemilu Legislatif 2014 di kawasan Pasar Senen, Jakarta.

Buyers select the 2014 Legislative Election’s campaign attribute attire at Pasar Senen area, Jakarta.

46

47

48

Seorang pekerja menyelesaikan tahap akhir pesanan pembuatan alat peraga kampanye milik salah satu Calon Legislatif (Caleg) di wilayah Tangerang, Banten.

Pekerja menyelesaikan pembuatan poster Caleg, di industri rumahan percetakan dan sablon, Jalan Gazali, Pamekasan, Jawa Timur.

A worker is finishing the making of campaign props belonged to one of the Legislatvie Candidates in Tangerang area, Banten.

Worker is finishing the making of Legislative Candidates’ posters, at a printing and screen printing home industry, Gazali Street, Pamekasan, East Java.

49

Sebanyak 12 partai politik yang masing-masing diwakili 3 orang caleg berusaha merebut simpati masyarakat dengan berkeliling Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menggunakan beragam atribut partai.

As many as 12 political parties which each is represented by 3 legislative candidates are trying to get the people’s sympathy by touring in the City of Tasikmalaya, West Java, sporting their parties’ attibutes.

50

51

52

Simpatisan partai menghadiri kampanye terbuka Partai Hati Nurani Rakyat di Lapangan Blok S, Jakarta.

Pendukung Partai Aceh (PA) menggunakan becak motor yang dihiasi bendera bulan bintang saat menuju lokasi kampanye di Lapangan Bayu, Aceh Utara, Aceh.

Supporters of People’s Conscience Party attending the party’s open campaign at Blok S Square, Jakarta.

Aceh Party’s supporters riding a motor rickshaw adorned by the cressent moon and star flags on their way to the campaign location at Bayu Square, North Aceh, Aceh.

53

Sejumlah pekerja menata surat suara yang dicetak di salah satu percetakan di Palu, Sulawesi Tengah.

KPU Batam menggandakan jam kerja pelipat untuk dapat menyelesaikan 2,9 juta lembar surat suara hingga batas waktu 19 Maret 2014, langkah itu diambil karena Batam terlambat mendapatkan jatah logistik pemilu akibat gangguan cuaca yang menghambat pelayaran kargo.

Batam KPU doubling the working hours of the ballot-papers’ folders so they could done folding all of the 2.9 million ballot papers by 19 March 2014. They took the action because Batam’s election’s logistic quota arrived late, as the result of the bad weather that hampered the cargo shipping.

A worker arranges the ballot pappers at one of the printing companies in Palu, Central Sulawesi.

54

55

Polisi mengawasi pekerja yang mengangkut kotak suara sebelum didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari tempat penyimpanan di Gedung Olahraga Jombang, Jawa Timur.

A police officer watches over workers taking ballot boxes for the District Voting Organizer (PPK) out from storage at Jombang Sport Building, East Java.

Sejumlah petugas bersiap mengirim logistik Pemilu menggunakan kuda di Desa Brambang Darussalam, Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur.

Officials to send out of the Eletion’s logistics using horses at Brembang Darussalam, Tlogosari, Bondowoso, East Java.

56

57

Beberapa orang berusaha merebut kotak suara seusai pemungutan suara di TPS Kecamatan Tanah Abang saat personel polisi, warga dan petugas KPU melakukan latihan simulasi di kawasan Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Personil Polisi Anti Huru-Hara (PHH) Brimob membubarkan demonstran yang menolak putusan Pemilu dengan water canon saat simulasi pengamanan Pemilu 2014 di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

A group of people try to seize a ballot box in a commotion after the election was over at a TPS in Tanah Abang Sub-district in an election simulation organized by the police officers, local residents, and KPU officials at Karet Bivak area, Central Jakarta

Riot police use water canon to dissolve demonstrators who reject the Election’s result in a 2014 Election safety simulation at Brimob (Mobile Brigade) commands’ office, Kelapa Dua Depok, West Java.

58

59

60

Anggota KPU Kota Medan Herdensi Adnin (kiri) menjelaskan proses pemungutan suara pemilihan umum kepada siswa SMA pada peresmian Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan, Sumatera Utara.

Warga panti sosial bersama petugas membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara seusai pencoblosan Pemilu Legislatif di TPS 31 Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, Jakarta.

Member of Medan City KPU Mr. Herdensi Adnin (left) explains the proccess of election to senior highschool students after the inauguration of the Medan City’s Election’s Smart House, North Sumatra.

Helped by an official, a voter in a of social institutions puts her ballot papers in into the ballot box during the Legislative Election at TPS 31 of Tresna Werdha Budi Mulia 1 Social Institution in Jakarta.

61

Petugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menempel kertas segel dilubang kotak suara Pemilihan Umum (pemilu) legislatif 2014 yang didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Banda Aceh, NAD. An official of the Banda Aceh City’s Independent Election Commission attaches a paper seal into the slit of a ballot box of the 2014 Legislated Election distributed to the Sub-district Election Committees (PPK) in Banda Aceh, NAD.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menempelkan kertas bertuliskan “Dilarang membawa HP” di TPS 05 Tegal, Jawa Tengah.

62

The Voting Organizer Groups’ official sticks a piece of paper which read “No Cellphones Allowed” at TPS 05 in Tegal, Central Java.

63

Warga pedalaman menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif di TPS Lapangan Kampung Pike, Distrik Pesugi, Jayawijaya, Papua.

Voters of rural area vote in a Legislative Election at the Pike Kampong Square’s TPS, Pesugi District, Jayawijaya, Papua.

64

65

Warga menyaksikan daftar partai dan Caleg saat pemungutan suara pada Pemilu legislatif 2014 di Makassar, Sulawesi Selatan.

People look at the lists of parties and Legislative Candidates during the voting day of 2014 Legilative Election in Makassar, South Sulawesi.

Panitia Pemungutan Suara di TPS Kadujangkung memperlihatkan surat suara saat dilakukan penghitungan hasil Pemilu Legislatif oleh warga Baduy Luar, di Desa Kanekes, Leuwidamar, Lebak, Banten.

66

The Ballot Committee members at Kadujangkung’s TPS display a ballot papers during a Legislative Election’s vote-counting process among the Outer Baduy population at Kanekes Village of Leuwidamar, Lebak, Banten.

67

Petugas Panitia Pemilu Luar Negeri membawa kotak suara untuk dihitung di masing-masing TPS di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne, Australia.

Officials of the Election Committee Abroad carry the ballot box prior to the recapitulation process at the General Consulate of the Republic of Indonesia in Melbourne, Australia.

Petugas Panitia Pemilu Luar Negeri menghitung surat suara di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne, Australia.

Officials of the Election Committee Abroad during the recapitulation process at the General Consulate of the Republic of Indonesia in Melbourne, Australia.

68

69

Petugas PPS memeriksa surat suara saat proses penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014 di TPS 20 Kelurahan Manggarai, Jakarta.

An Election Committes’ official checks out the ballot papers during the vote counting proccess of the 2014 Legislative Election at TPS 20 of Manggarai Village-office, Jakarta.

Panitia pemungutan suara melakukan rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2014 di Kelurahan Pasar Baru, Jakarta.

The election committee at the voting recapitulation of the 2014 Legislative Election at Pasar Baru Village-office, Jakarta.

70

71

72

Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua kiri) didampingi anggota KPU dari kiri Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Ida Budhiati dan Juri Ardiantoro memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif Provinsi di Kantor KPU, Jakarta.

Perwakilan dan Saksi Partai Politik peserta pemilu menyimak hasil penghitungan suara nasional Pemilu Legislatif 2014 yang telah disahkan di Kantor KPU, Jakarta.

The Head of KPU Mr. Husni Manik (second left) accompanied by KPU members from left Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Ida Budhiati and Juri Ardiantoro; leads the recapitulation plenary meeting of the Province Legislation Election’s voting result at KPU Office, Jakarta.

Representatives and Witnesses from political parties participating in the election pay attention to the voting result of the 2014 Legislative Election which has been ratifies at KPU Office, Jakarta.

73

Anggota MPR-DPR-DPD yang terpilih melalui Pemilu Legislatif 2014 mengikuti pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

The chosen MPR-DPR-DPD members in the 2014 Legislative Election during the occupational oath ceremony led by the Head of Supreme Court Mr. Hatta Ali at Nusantara Building, Senayan, Jakarta.

74

75

Setelah pemilu legislatif selesai dan menjelang pelaksanaan pemilu presiden Juli 2014 beredar berbagai prediksi pasangan capres dan cawapres di media sosial.

After the legislative elections were over and ahead of the presidential election in June 2014, prediction on presidential and vice-presidential candidacy pairs were circulating in the social media.

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi pemilu damai sebagai rasa syukur atas berlangsungnya pemilu legislatif yang aman, serta mengharapkan hal serupa pada pemilu presiden 9 Juli mendatang di Solo, Jawa Tengah.

76

University students organize a peaceful election’s action to show their thankfulness as the legislative election went peacefully, and hoping that the similar will happen in the incoming 9 July presidential election, Solo, Central Java.

77

BAB 2

Pemilu Presiden 2014 - Dari 2 Jadi 1 untuk Rakyat Indonesia -

Semula, pemilihan presiden dan wakilnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Situasi ini berubah pasca reformasi, setelah terbit amendemen ke-empat UUD 1945 pada 2002 yang menyepakati bahwa pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Peraturan baru ini mulai diterapkan pada pemilu 2004.

Terhitung dari saat itu, pemilihan umum nonpilkada dilakukan dua kali. Pertama pemilu legislatif, yang berikut pemilu presiden (pilpres). Meski terpisah, kedua pemilu ini merupakan satu rangkaian. Hasil dari pemilu legislatif akan mempengaruhi kemungkinan ikut atau tidaknya bakal calon presiden dan wakilnya yang dijagokan oleh sebuah partai politik, atau kelompok gabungan dari beberapa partai.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014, yang diselenggarakan 9 Juli 2014, merupakan pemilihan presiden langsung Indonesia yang ke-tiga. Payung 78

hukum dari pilpres 2014 adalah UndangUndang Nomor 42 Pemilu 2008, yang mempunyai sejumlah poin penting. Antara lain, disebutkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang didukung kuat oleh rakyat. Dengan demikian, mereka akan mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara, dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Juga tercantum dalam undang-undang ini pernyataan bahwa pilpres juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil (presedensial) yang kuat dan efektif.

Presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, tetapi dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan, diperlukan juga basis dukungan dari DPR.

Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh satu atau gabungan sejumlah partai politik peserta pemilu, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR. Atau, memperoleh 25% dari jumlah total suara sah nasional dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan pilpres. Atas dasar undang-undang ini, ditambah dengan keputusan-keputusan pribadi yang dibuat oleh partai-partai politik pemenang pemilu legislatif 2014, Pilpres 2014 akhirnya diikuti oleh dua pasangan calon. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebelum pemilu legislatif berlangsung pada 9 April 2014, sejumlah tokoh menyatakan pencalonan diri sebagai calon presiden untuk pilpres 2014. Setelah partainya gagal dalam pemilu legislatif, mereka mengurungkan niatnya. Sebagian bergabung ke dalam

kubu-kubu tertentu, untuk mendukung salah satu dari dua pasang calon resmi yang telah ditetapkan oleh KPU tadi.

Undang-undang yang menjadi payung hukum pilpres 2014 adalah undang-undang yang sama dengan undang-undang yang menjadi payung hukum pilpres sebelumnya, 2009. Akan tetapi, juga terdapat sejumlah perbedaan yang merupakan perubahanperubahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Perubahan terutama terdapat dalam teknis pelaksanaan pemilihan yang, antara lain, berhubungan dengan tata cara dalam memilih. Pada pilpres 2009, misalnya, pemilihan dilakukan dengan mencontereng tanda gambar. Sementara, pada pilpres 2014 dilakukan dengan mencoblos. Perbedaan lainnya terdapat pada alur penghitungan suara. Pada pilpres 2014, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan penghitungan suara di tingkat kelurahan.

Sesuatu yang tidak dilaksanakan pada pilpres 2009. Pemilih juga diberi kesempatan untuk pindah Tempat Pemilihan Suara (TPS), dengan pengantar yang disebut sebagai ‘pengantar formulir A5’.

Pilpres 2014 diikuti oleh 190.307.134 pemilih. Diselenggarakan di 33 provinsi,

497 kabupaten dan kota; dengan jumlah 479.183 TPS di dalam dan luar negeri.

Khusus untuk penyelenggarakan pilpres 2014 di luar negeri, pelaksanaan diadakan sebelum 9 Juli 2014. Yaitu, antara 4 dan 6 Juli. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang berkedudukan di masing-masing lokal negara yang bersangkutan yang menentukan tanggal tepatnya pelaksanaan pencoblosan.

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi mereka masing-masing.

Penghitungan suara tidak segera dilakukan pada hari pencoblosan, melainkan setelahnya, pada 9 Juli 2014. Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) dimulai pukul 08.00 sampai dengan 18.00. Lokasi TPSLN berada di wilayah perwakilan NKRI, atau di tempat lain yang diijinkan oleh pemerintah negara setempat. PPLN juga melayani pemungutan suara dengan pos serta menyediakan dropbox.

Jumlah daftar pemilih luar negeri tercatat sebanyak 2.038.711. Terdiri dari 919.687 pemilih laki-laki, dan 1.119.024 pemilih perempuan. Dengan jumlah suara sah 677.857. Tercatat ada 130 PPLN yang tersebar di 96 negara. Perolehan suara berasal dari 498 unit TPSLN, ditambah 500 dropbox dan pos. Total perolehan suara dari

TPSLN di 96 negara tersebut adalah sebagai berikut. Pasangan calon Prabowo SubiantoHatta Rajasa memperoleh 313.600 suara, dan pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla 364.257 suara.

Setelah pemungutan suara berakhir—di dalam dan di luar negeri, tercatat bahwa jumlah suara sah adalah 98,98%, dan tidak sah 1,02%. Pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa memperoleh total 46,85% suara (mewakili 62,57 juta pemilih), dan unggul di 10 provinsi. Sementara, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 53,15% suara (70,99 juta pemilih), unggul di 23 provinsi dan luar negeri. Hasil akhir ini dijadikan keputusan oleh KPU pada 22 Juli 2014.

Berdasarkan peraturan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara, dengan sedikitnya 20% suara di provinsi-provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia, maka pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinyatakan menang dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

79

CHAPTER 2

The 2014 Presidential Election - 2 Became 1 for The People of Indonesia -

Originally, the presidential and vicepresidential voting was the task of the People’s Consultative Assembly (MPR). The case was changed during the reformation era, after the fourth amendment of 1945 Constitution that agree on the direct presidential and vicepresidential election was issued in 2002. The new regulation was applied for the first time in the 2004 election. Since that time, besides the head of the region election, there are also two other kinds of elections. The first is the legislative election, and the second is the presidential one. These two elections may look like two different elections, but they are a series. The result of the legislative election would decide whether the presidential and vice-presidential prospect candidates that supported by a political party, or a group of political parties, could be proposed for real or not.

The 2014 presidential and vice-presidential election (Pilpres) that was held on 9 July 2014 80

was the third Indonesian direct presidential election. The legal protection of this 2014 presidential election is the Law Number 42 of 2008, a law that contained several important points. Among others, it said that the presidential and vice-presidential election is implemented to elect a president and his/her vice-president that are strongly supported by the citizenry. Therefore, they would be able to run the authority function of the government, in the framework of reaching the national goals as mandated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The said law is also mentioned that the presidential election is also referred to assert the strong and effective presidential system.

The elected president and vice-president are not only received the strong legitimation from the citizenry, but in the framework of creating government effectiveness, the support base from the House of Representatives (DPR) is

their candidacies. Some then joined certain groups to support one of the two pairs of candidate who were appointed by the KPU. needed too.

The 9th article of the Law Number 42 of 2008 mentioned that the presidential candidatepair is proposed by a single political party or a combination of it. The parties that acquired at least 20% of the total of DPR’s seats. Or, have gained 25% of the legitimate national votes in the legislative election prior to the implementation of the presidential election itself. Based on this law, paired with the decisions made by political parties that won in the 2014 legislative election themselves, eventually there were two pairs of candidate of the 2014 Presidential Election. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa and Joko WidodoJusuf Kalla.

Before the legislative election taken place on 9 April 2014, several other figures stated their own candidacies in the 2014 presidential election. After their parties lost in the legislative election, they had to cancel

The law that is the legal protection of the 2014 presidential election is the same law as the 2009 presidential election’s legal protection.

However, there are some differences as there are amendments just as arranged by the KPU Regulations (PKPU). Most of the amendments are in the technical implementation of election which, among others, associated with the election’s procedures. In 2009 presidential election, for example, voting was performed by crossing out the election drawing mark.

Meanwhile, in the 2014 presidential election it was done by piercing it. Other difference was at the flow of vote counting. In 2014 presidential election the Election Committee (PPS) did the counting at the village-office level. Something that did not happen in the 2009 presidential election. Also, voters are allowed to switch Election Booth (TPS), by having a letter of introduction which called as “A5 Form Introduction Letter”.

The 2014 Presidential Election was joined by

190,307,134 voters. Run in 33 provinces, 497 regents and cities; with a total of 479,183 voting booths (TPS) in the country and abroad. Particularly in 2014 presidential election abroad, it was held before 9 July 2014. I.e., between 4 and 6 July. The Overseas Election Committee (PPLN) at each country decided when the voting date would be. Adapting to their own situations and conditions. The vote recapitulation was not held on the same day of the election, but afterward, on 9 July 2014. The election at the Overseas Voting Booth (TPSLN) started from 08:00 until 18:00. The location of the TPSLNs were either at the area of the representatives of the Republic of Indonesia, or other places that were allowed by the local governments. PPLN was also served voting by post and provided drop boxes.

The number of the overseas voters are 2,038,711. Consists of 919,687 male voters, and 1,119,024 female voters. From those number the total of the valid votes was 677,857. There was a total of 130 PPLN that spread in 96 countries. The total ballot is from 498 TPSLN units, with addition ballots that

came through 500 drop boxes and by post.

The general total of the voting result from those 96 countries is as follows. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pair-candidate gained 313,600 votes, and Joko Widodo-Jusuf Kalla gained 364,257 votes.

After the election was ended—both in the country and abroad, there was a total of 98.98% valid votes, and 1.02% invalid ones.

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pair gained a total of 46.85% votes (representing the 62.57 million voters), and leading in 10 provinces. In the while, Joko Widodo-Jusuf Kalla pair gained 53.15% votes (70.99 million voters), leading in 23 provinces and overseas. This result was made as a decision

by KPU on 22 July 2014.

Build upon the law that the elected paircandidate is the one who gained votes more than 50% from the total voting which at least 20% votes are from the provinces that spread in the 50% of the total number of the provinces in Indonesia, then it was declared that Joko Widodo-Jusuf Kalla pair won over Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pair.

81

Pasangan capres Prabowo Subianto (tengah) dan cawapres Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi pimpinan partai pendukung bergandengan tangan seusai mendaftar untuk mengikuti Pilpres 2014 di Gedung KPU, Jakarta.

Capres dari PDIP Joko Widodo (depan tengah) bersepeda bersama cawapresnya Jusuf Kalla dari kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Menteng, menuju gedung KPU, Jakarta Pusat, untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2014.

82

Duo presidential candidate Mr. Prabowo Subianto (center) and vice-presidential candidate Mr. Hatta Rajasa (third from right) accompanied by the leaders of their political parties’ supporters hand in hand after registering their presidential candidacy in the 2014 Presidential Election at KPU Building, Jakarta.

PDIP’s presidential candidate Mr. Joko Widodo (center front) is bicycling with his vice-presidential candidate Mr. Jusuf Kalla from the resident of PDIP’s Chairwoman Mrs. Megawati Soekarnoputri at Menteng, to KPU’s office, Central Jakarta, to register their candidacy in the 2014 Presidential Election.

83

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (tengah) mengangkat tangan bersama perwakilan partai pengusung pasangan bakal calon presiden & wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Radjasa, Fadli Zon (kiri) dan perwakilan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Sudiyatmiko Aribowo usai penyerahan hasil verifikasi berkas pasangan calon peserta Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014 di gedung KPU, Jakarta Pusat.

The Head of Deneral Election Commission (KPU) Mr. Husni Kamil Manik (middle) raises his hands along with the representatives of political parties that support the presidential & vice-presidential candidates Prabowo Subianto-Hatta Raajsa, Fadli Zon (left) and the representatives of Joko-Widadodo-Jusuf Kalla, Sudiyatmoko Aribowo, after handing over the result of the file verification of the 2014 Presidential and Vice-presidential Election’s candidates at KPU’s office, Central Jakarta.

Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut satu, Prabowo Subianto (kedua kiri) dan Hatta Rajasa (kiri) beserta pasangan Capres dan Cawapres nomor urut dua, Joko Widodo (kedua kanan) dan Jusuf Kalla (kanan) menunjukkan hasil undian pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu 2014 di Gedung KPU, Jakarta.

84

The Presidential and Vice-presidential Candidates pair sequential number one, Prabowo Subianto (second left) and Hatta Rajasa (left) with the Presidential and Vice-presidential Candidates pair sequential number two, Joko Widodo (second right) and Jusuf Kalla (right) show the drawing result of their candidacies’ sequential numbers during the 2014 Presidential and Vice-presidential Candidacies’ Drawing and Determination Sequential Numbers Open Plenary Meeting at KPU Building, Jakarta.

85

Capres Prabowo Subianto menyapa warga seusai deklarasi petani dukung Prabowo-Hatta di Ciparay, Bandung, Jawa Barat.

86

Presidential Candidate Prabowo Subianto greets his supporters after farmers’ declaration to support Prabowo-Hatta in Ciparay, Bandung, West Java.

Capres Joko Widodo (kanan) berbincang langsung dengan petani di sebuah lahan sawah di Desa Gentasari, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, sebagai bagian dari strategi kampanyenya dalam Pilpres 2014.

Presidential Candidate Joko Widodo (right) chats with farmers at a paddy field in Gentasari Village, Kroya, Cilacap, Central Java, as part of his campaign strategy in 2014 Presidential Election.

87

Capres Joko Widodo (kanan) mengacungkan salam dua jari saat berkampanye terbuka di hadapan ribuan petani di Lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat.

Presidential Candidates Joko Widodo flashes his two-fingers greet during an open campaign in front of thousands of farmers at Tegalega Square, Bandung, West Java.

Salah satu rangkaian kampanye akbar capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa di Gelora Utama Bung Karno Senayan, Jakarta.

One part of the campaign series by the presidential candidate Prabowo and vice-presidential candidate Hatta Rajasa at Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

88

89

Rangkaian debat calon presiden yang diselenggarakan KPU dalam mensukseskan Pemilu Presiden 2014.

Series of presidential candidacy’s debate carried on by KPU to succeed the 2014 Presidential Election.

90

91

Peneliti Forum Indonesia Maju (Forima) Dicky Andika memaparkan hasil survei seputar penilaian publik terhadap penampilan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU di Jakarta Pusat.

92

Researcher of Progressive Indonesia Forum (Forima) Dicky Andika explains a survey result on public assessment regarding to the appearances of Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pair and Joko Widodo-Jusuf Kalla pair during the presidential-vicepresidential candidates’ debate held by KPU in Central Jakarta.

Peserta aksi membawa poster bertuliskan Pilih yang Jujur ketika pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bundaran HI Jakarta.

Action participants hold posters that formed Vote the Honest One words during a Car Free Day at the Hotel Indonesia Round-about in Jakarta.

93

94

Pekerja menyelesaikan pelipatan surat suara pemilihan presiden di GOR Sasana Krida Adhikarsa Brebes, Jawa Tengah.

Relawan mempersiapkan kantong-kantong berisi kertas suara pilpres untuk dilakukan pengecekan ulang sebelum dimasukan ke dalam kotak suara di Banda Aceh, NAD.

Workes to finish folding the presidential election’s ballot papers at Brebes Sasana Krida Adhikarsa Sport Hall, Central Java.

Volunteers prepare bags of presidential election’s ballot that are going to be re-checked before being placed into the voting boxes in Banda Aceh, NAD.

95

Petugas menunjukkan surat suara Pilpres yang rusak di kantor KPUD Jakarta Barat.

Official shows damage Presidential Legislation’s ballot papers at KPUD’s office of West Jakarta.

Komisioner KPU Kota Palembang melakukan pembakaran surat suara Pilpres di halaman Kantor KPU Palembang, Sumatera Selatan.

Commissioners of Palembang City KPU burn the Presidential Election’s ballot papers at Palembang KPU’s office, South Sumatra.

96

97

Undangan dari kedutaan asing dan pemantau pemilu internasional mengikuti pemaparan tentang Pemilu Presiden 2014 dalam acara “Election Visit Program for International Election Management Bodies in Indonesia Presidential” di gedung KPU, Jakarta.

Invitees from foreign embassies and election international observers follow the explanation about 2014 Presidential Election during the “Election Visit Program for International Election Management Bodies in Indonesia Presidential” event at KPU’s office, Jakarta.

98

99

Anggota Linmas berjaga dipintu masuk TPS 01, TPS Piala Dunia, di Desa Tentetenan Timur, Larangan, Pamekasan, Jawa Timur.

100

Members of Community’s Protection guard the entrance of TPS 01, World Cup TPS, as East Tentetenan Village, Larangan, Pamekasan, East Java.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berbusana badut duduk di dekat kotak suara pemilihan presiden, di TPS 18 Kelurahan Kemijen, Semarang, Jawa Tengah.

Voting Organizer Group’s officials clad in clown costumes sit next to a presidential election’s ballot box at TPS 18 of Kemijen Villageoffice, Semarang, Central Java.

101

Calon presiden pasangan nomor urut dua Joko Widodo (kanan) dan Isteri Ny. Iriana (kiri) menunjukkan jari tangannya yang sudah tertoreh tinta pemilu usai mencoblos surat suara di TPS Nomor 18, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat.

Presidential candidate sequential number two Joko Widodo (right) and his wife Mrs. Iriana (left) show their fingers that tinted by election’s ink after voting at TPS Number 18, Menteng Village-office, Central Jakarta.

Capres Prabowo Subianto menunjukkan jari tangannya yang sudah tertoreh tinta pemilu seusai mencoblos surat suara di TPS 02, dalam Pilpres di Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat.

Presidential candidate Prabowo Subianto shows his finger that tinted by election’s ink after voting at TPS 02, in the Presidential Election in Bojong Koneng, Bogor, West Java.

102

103

Kolase foto sejumlah warga negara Indonesia memperlihatkan jari tangan yang sudah tertoreh tinta pemilu usai menggunakan hak pilihnya di sejumlah TPS yang tersebar di berbagai wilayah.

A photo collage of Indonesian voters showing their election’s ink tinted fingers after voting at various TPS all over the country.

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan perhitungan suara pada pilpres di TPS 4 Pasar Baru, Jakarta.

104

The Election Committee’s (PPS) officials perform presidential election vote counting at TPS 4 Pasar baru, Jakarta.

105

Seorang saksi mengabadikan gambar grafik perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014 saat rekapitulasi atau penghitungan suara tingkat kelurahan di Kelurahan Kalideres, Jakarta.

106

A witness documentate the ballot’s graphic images of the 2014 presidential and vice-presidential election during the village-level recapitulation or vote counting at Kalideres Village-office, Jakarta.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) memimpin rapat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta.

The General Election Commissions (KPU) Commissioners lead the meeting of the national level vote-count recapitulation of the 2014 Presidential and Vice-presidential Election at KPU Building, Jakarta.

107

108

Anggota kepolisian bersiap melakukan simulasi pengamanan jelang pengumuman pemenang Pilpres 2014 di depan Gedung KPU, Jakarta.

Anggota kepolisian membentuk formasi barikade saat mengamankan aksi demonstrasi massa pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Police are geared up for a safety simulation ahead to the announcement of the winner of the 2014 Presidential Election in front of KPU Building, Jakarta.

Police are forming a barricade formation when securing a rally by the presidential Prabowo Subianto and vice presidential candidate Hatta Rajasa pair’s supporters at the Horses Statues Round-about area, Medan Merdeka Barat Street, Central Jakarta.

109

Petugas Kepolisian berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, jelang sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014.

Police are taking guard in front of the Constitutional Court (MK) Building, Central Jakarta, ahead to the verdict reading of the 2014 Presidential Election’s dispute.

Ketua KPU sekaligus pihak termohon Husni Kamil Manik (kiri) didampingi Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kedua kiri) dan Ketua Bawaslu Muhammad (ketiga kanan) mendengarkan pembacaan putusan sengketa Pemilihan Presiden saat sidang di Gedung MK, Jakarta.

110

KPU’s head who at the same time is the defendant Husni Kamil Manik (left) accompanied by the KPU Commissioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah (second left) and the Head of Bawaslu Muhammad (third left), is hearing the reading of the Presidential Election’s dispute during its trial at MK Building, Jakarta.

111

Presiden Joko Widodo (podium) berpidato di hadapan Ketua MPR Zulkifli Hasan, bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Mahyuddin, EE Mangindaan, Oesman Sapta serta anggota MPR dalam Rapat Paripurna dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

President Joko Widodo (at the podium) makes a speech in front of the Head of MPR Zulkifli Hasan, along with the MPR Deputy Head Hidayat NurWahid, mahyuddin, EE Mangindaan, Oesman Sapta, and members of MPR in the Plenary Meeting with the presidential inauguration as the meeting’s single agenda at Nusantara I Building, Senayan Parliamentary Complex, Jakarta.

Presiden Joko Widodo mengucapkan sumpah jabatan dalam Rapat Paripurna MPR dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Newly-appointed President Joko Widodo says his occupational oath ceremony in a Plenary Meeting with presidential inauguration as the meeting’s single agenda, located at the Nusantara I Building, Senayan Parliamentary Complex, Jakarta.

112

113

BAB 3

Pemilu Kepala Daerah 2012-2017 - Dari Daerah untuk Rakyat -

Awalnya, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sampai kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui perangkat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada).

Pelaksanaannya pertama kali di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005, sampai keluar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang menetapkan pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum (pemilu).

Pilkada menjadi bukan otonomi daerah lagi, tapi dalam koordinasi KPU secara nasional.

Pelaksanaan pertamanya adalah pilkada DKI Jakarta 2007.

Pemilihan kepala daerah—pilkada atau pemilukada—dilakukan satu paket dengan wakil kepala daerah, mencakup tingkat gubernur, bupati dan walikota.

Penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/ 114

Kota. Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), dibawah pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Merujuk ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan undang-undang yang menindaklanjuti keputusan Mahkaman Konstitusi (MK), yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Karena itu, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa pasangan calon boleh merupakan calon independen yang didukung oleh sejumlah orang. Khusus di Aceh, peserta pilkada juga dapat diusulkan oleh partai

politik lokal.

Pilkada/Pemilukada 2012 Daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada/pemilukada 2012, sebagian besar adalah daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya—gubernur, walikota, bupati—berakhir selambatnya Maret 2013.

Sejumlah kecil merupakan daerah yang harusnya menyelenggarakannya pada 2011, tapi tertunda atau harus diulang. Umumnya menyelenggarakannya dalam satu putaran, sisanya dua putaran. Provinsi-provinsi yang turut serta menyelenggarakan pilkada 2012 adalah sebagai berikut.

Nangroe Aceh Darussalam (provinsi, kota, kabupaten), Sumatra Utara (kota), Sumatra Barat (kota), Kepulauan Riau (kota), Sumatra Selatan (kota), Bangka Belitung (provinsi), Bengkulu (kota), Lampung (kabupaten), DKI Jakarta (provinsi), Jawa Barat (kota, kabupaten), Banten (kabupaten), Jawa Tengah (kabupaten), DI Yogyakarta

(provinsi), Jawa Timur (kota, kabupaten), Bali (kabupaten), NTT (kota), Kalimantan Barat (provinsi, kota), Kalimantan Selatan (kabupaten), Kalimantan Tengah (kabupaten), Sulawesi Utara (kabupaten), Sulawesi Tengah (kabupaten), Sulawesi Tenggara (provinsi, kota, kabupaten), Sulawesi Selatan (kabupaten), Maluku (kabupaten), Maluku Utara (kabupaten), Papua (kabupaten), dan Papua Barat (kota, kabupaten).

Pilkada/Pemilukada 2013 Pilkada 2013 adalah untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten; berakhir pada 2013-2014. Daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut.

Nangroe Aceh Darussalam (kota, kabupaten), Sumatra Utara (provinsi, kabupaten), Sumatra Barat (kota, kabupaten), Jambi (kota, kabupaten), Riau (provinsi, kabupaten) Bangka Belitung (kota, kabupaten), Sumatra Selatan (provinsi, kota, kabupaten), Lampung (provinsi, kabupaten), Jawa Barat (provinsi, kota, kabupaten), Banten (kota, kabupaten), Jawa Tengah (provinsi, kota, kabupaten), Jawa Timur (provinsi, kota, kabupaten), Bali (provinsi, kabupaten), NTB (provinsi, kota, kabupaten), NTT (provinsi, kabupaten), Kalimantan Barat (kota, kabupaten), Kalimantan Tengah (kota, kabupaten), Kalimantan Timur (provinsi, kota), Kalimantan Selatan (kabupaten), Sulawesi

Utara (kota, kabupaten), Gorontalo (kota, kabupaten), Sulawesi Barat (kabupaten), Sulawesi Tenggara (kabupaten), Sulawesi Tengah (kabupaten), Sulawesi Selatan (provinsi, kota, kabupaten), Maluku (provinsi, kota, kabupaten), Maluku Utara (provinsi), dan Papua (provinsi, kabupaten).

Pilkada/Pemilukada 2015 Pada 2015, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepada daerah secara serentak. Dilaksanakan pada 9 Desember 2015, di daerah-daerah sebagai berikut.

Sumatra Utara (kota, kabupaten), Sumatra Barat (provinsi, kota, kabupaten), Kepulauan Riau (provinsi, kota, kabupaten), Jambi (provinsi, kota, kabupaten), Bengkulu (provinsi, kabupaten), Sumatra Selatan (kabupaten), Lampung (kota, kabupaten), Riau (kota, kabupaten), Bangka Belitung (kabupaten), Jawa Barat (kota, kabupaten), Banten (kota, kabupaten), Jawa Tengah (kota, kabupaten), DI Yogyakarta (kota, kabupaten), Jawa Timur (kota, kabupaten), Bali (kota, kabupaten), NTB (kota, kabupaten), NTT (kabupaten), Kalimantan Utara (provinsi, kabupaten), Kalimantan Barat (kabupaten), Kalimantan Tengah (provinsi, kabupaten), Kalimantan Timur (kota, kabupaten), Kalimantan Selatan (provinsi, kota, kabupaten), Sulawesi Utara (provinsi, kota, kabupaten), Gorontalo (kabupaten), Sulawesi Barat (kabupaten),

Sulawesi Tenggara (kabupaten), Sulawesi Tengah (provinsi, kota, kabupaten), Sulawesi Selatan (kabupaten), Maluku (kabupaten), Maluku Utara (kota, kabupaten), Papua (kabupaten), dan Papua Barat (kabupaten).

Pilkada/Pemilukada 2017 2017 menjadi tahun ke-dua Indonesia menyelenggarakan pilkada serentak pada 15 Febuari 2017, di daerah-daerah sebagai berikut.

Nangroe Aceh Darussalam (provinsi, kota, kabupaten), Sumatra Utara (kota, kabupaten), Sumatra Barat (kota, kabupaten), Jambi (kabupaten), Riau (kota, kabupaten), Bangka Belitung (propinsi), Sumatra Selatan (kabupaten), Bengkulu (kabupaten), Lampung (kabupaten), DKI Jakarta (provinsi), Jawa Barat (kota, kabupaten), Banten (provinsi), Jawa Tengah (kota, kabupaten), DI Yogyakarta (kota, kabupaten), Jawa Timur (kota), Bali (kabupaten), NTT (kota, kabupaten), Kalimantan Barat (kota, kabupaten), Kalimantan Tengah (kabupaten), Kalimantan Selatan (kabupaten), Sulawesi Utara (kabupaten), Gorontalo (provinsi, kabupaten), Sulawesi Barat (provinsi), Sulawesi Tenggara (kota, kabupaten), Sulawesi Tengah (kabupaten), Sulawesi Selatan (kabupaten), Maluku (kota, kabupaten), Maluku Utara (kabupaten), Papua (kota, kabupaten), dan Papua Barat (provinsi, kota, kabupaten).

115

CHAPTER 2

The 2012-2017 Gubernatorial, Mayoral, and Regential Elections

(regential), Central Kalimantan (regential), North Sulawesi (regential), Central Sulawesi (regential), Southeast Sulawesi (gubernatorial, mayoral, regential), South Sulawesi (regential), Maluku (regential), North Maluku (regential), Papua (regential), and West Papua Barat (mayoral, regential).

- From Region to the People -

In the beginning, the voting of the head of a regional or district area was carried out by the Regional People’s Representative Assembly (DPRD). Until a law about Local Government was enacted. That is the Law Number 32 of 2004, which stated that the head of a region is elected directly by its own people, through the gubernatorial, mayoral, and regential electoral devices. The first implementation of this new act was in Kutai Kartanegara Regency on 1 June 2005.

But then the Law Number 22 of 2007 which stated that the election for the regional head is now the part of general election was out. The election of the regional head is not the regional autonomy anymore. The first implementation of this new regulation was on the 2007 Jakarta Capital Special Region’s gubernatorial election.

The election of the regional’s head is carried out as one package with its vice, and it applies to the gubernatorial, regential, and mayoral elections. The organizer is the Provincial KPU and KPU office at the district or city 116

level. Supervised by the Provincial General Election Supervisory Committee (Panwaslu) and district-/city-level Panwaslu. Specific in Nagroe Aceh Darussalam Province, the election is carried out by the Independent Election Commission (KIP), under the supervision of Aceh Election Supervisory Committee (Panwaslih Aceh).

Referring to the Law Number 32 of 2004, the election’s participant of the head of the regionals is a pair of candidate that is submitted by a political party or an alliance of political parties. The Law Number 12 of 2008 is a law that follows up the Supreme Court’s (MA) decision, that annulled several articles concerning the head of the regional election’s participants stated in the Law Number 32 of 2004. Therefore, the Law Number 12 of 2008 stated that pairs of candidates could also be independent candidates submitted by several people. Specific in Aceh, the candidates could also have submitted by the local political parties.

The 2012 Gubernatorial, Mayoral, and Regential Elections Most of the regions that carried out the 2012 gubernatorial, mayoral and regential elections were the areas which the mentioned positions ended on March 2013 at the latest.

The rest was delayed events from the previous year, 2011, or had to be repeated.

Mostly carried it out in a single round, the rest did it in two rounds. The province that carried out the 2012 elections are as follows.

Nangroe Aceh Darussalam (gubernatorial, mayoral, regential), North Sumatra (mayoral), West Sumatra (mayoral), Riau Islands (mayoral), South Sumatra (mayoral), Bangka Belitung (gubernatorial), Bengkulu (mayoral), Lampung (regential), Jakarta Capital Special Region (gubernatorial), West Java (mayoral, regential), Banten (regential), Central Java (regential), Special Region of Yogyakarta (gubernatorial), East Java (mayoral, regential), Bali (regential), East Nusa Tenggara (mayoral), West Kalimantan (gubernatorial, mayoral), South Kalimantan

The 2013 Gubernatorial, Mayoral, and Regential Elections The 2013 elections were carried out by areas which the terms of office of the district heads ended on 2013 and 2014. Those areas are as follows.

Nangroe Aceh Darussalam (mayoral, regential), North Sumatra (gubernatorial, regential), West Sumatra (mayoral, regential), Jambi (mayoral, regential), Riau (gubernatroeial, regential), Bangka Belitung (mayoral, regential), South Sumatra (gubernatorial, mayoral, regential), Lampung (gubernatorial, regential), West Java (gubernatorial, mayoral, regential), Banten (mayoral, regential), Central Java (gubernatorial, mayoral, regential), East Java (gubernatorial), Bali (gubernatorial, regential), West Nusa Tenggara (gubernatorial, mayoral, regential), East Nusa Tenggara (gubernatorial, regential), West Kalimantan (mayoral, regential), Central Kalimantan (mayoral, regential), East Kalimantan (gubernatorial, mayoral), South Kalimantan (regential), North Sulawesi (mayoral, regential), Gorontalo (mayoral, regential), West Sulawesi (regential), Southeast Sulawesi (regential),

Central Sulawesi (regential), South Sulawesi (gubernatorial, mayoral, regential), Maluku (gubernatorial, mayoral, regential), North Maluku (gubernatorial), and Papua (gubernatorial, regential).

The 2015 Gubernatorial, Mayoral, and Regential Elections In 2015, for the first-time in the history Indonesia carried out this type of election simultaneously. It was on 9 December 2015, in the following areas.

North Sumatra (mayoral, regential), West Sumatra (gubernatorial, mayoral, regential), Riau Islands (gubernatorial), Jambi (gubernatorial, mayoral, regential), Bengkulu (gubernatorial, regential), South Sumatra (regential), Lampung (mayoral, regential), Riau (mayoral, regential), Bangka Belitung (regential), West Java (mayoral, regential), Banten (mayoral, regential), Central Java (mayoral, regential), Special Region of Yogyakarta (mayoral, regential), East Java (mayoral, regential), Bali (mayoral, regential), West Nusa Tenggara (mayoral, regential), East Nusa Tenggara (regential), North Kalimantan (gubernatorial, regential), West Kalimantan (regential), Central Kalimantan (gubernatorial, regential), East Kalimantan (mayoral, regential), South Kalimantan (gubernatorial, mayoral, regential), North Sulawesi (gubernatorial, mayoral, regential), Gorontalo (regential), West Sulawesi (regential), Southeast Sulawesi (regential), Central Sulawesi (gubernatorial, mayoral, regential), South

Sulawesi (regential), Maluku (regential), North Maluku (mayoral, regential), Papua (gubernatorial, regential), and West Papua (regential).

The 2017 Gubernatorial, Mayoral, and Regential Elections On 15 February 2017 for the second-time Indonesia carried out this kind of election simultaneously in the areas are as follows.

Nangroe Aceh Darussalam (gubernatorial, mayoral, regential), North Sumatra (mayoral, regential), West Sumatra (mayoral, regential), Jambi (regential), Riau (mayoral, regential), Bangka Belitung (gubernatorial), South Sumatra (regential), Bengkulu (regential), Lampung (regential), Jakarta Capital Special Region (gubernatorial), West Java (mayoral, regential), Banten (gubernatorial), Central Java (mayoral, regential), Special Region of Yogyakarta (mayoral, regential), East Java (mayoral), Bali (regential), East Nusa Tenggara (mayoral, regential), West Kalimantan (mayoral, regential), Central Kalimantan (regential), South Kalimantan (regential), North Sulawesi (regential), Gorontalo (gubernatorial, regential), West Sulawesi (gubernatorial), Southeast Sulawesi (mayoral, regential), Central Sulawesi (regential), South Sulawesi (regential), Maluku (mayoral, regential), North Maluku (regential), Papua (mayoral, regential), and West Papua (gubernatorial, mayoral, regential).

117

Dua pekerja menata paket logistik pilkada 2012 termasuk kertas suara di dalam paket bersegel KPU di Bojonegoro, Jawa Timur.

118

Two workers arrange the 2012 head of regions’ logistic in the KPUsealed packages in Bojonegoro, East Java.

Sejumlah surat suara rusak dan lebih untuk pilkada 2012 dibakar Komisi Independen Pemilihan (KIP) bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta Muspida di halaman kantor walikota Lhokseumawe, Aceh.

The damaged and the excess of 2012 head of regions elections’ ballot papers burnt by members of the Independent Election Commission (KIP), the Election Supervisory Committees (Panwaslu), and the Regional Leaders Forum (Muspida) at the Lokseumawe’s mayor office’s courtyard, Aceh.

119

Foto kolase pasangan nomor urut 1, Awang Faroek Ishak-Mukmin Faisyal (kiri), pasangan nomor urut 2, Farid Wadjdy-Sofyan Alex (tengah) dan pasangan nomor urut 3, Imdaad Hamid-Ipong Muchlissoni (kanan) saat mengikuti debat kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur 2013-2018 di Samarinda, Kalimantan Timur.

120

A photo collage of sequential number 1 candidate pair, Awang Faroek Ishak-Mukmin Faisyal (left), sequential number 2 candidate pair, Farid Wadjdy-Sofyan Alex (middle) and sequential number 3 candidates, Imdaad Hamid-Ipong Muchlissoni (right) during a candidacy debate of the 2013-2018 gubernatorial and vice-gubernatorial election in Samarinda, East Kalimantan.

121

Sejumlah pengguna jalan melintas dekat poster pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2013 NTB yang dipasang di kantor KPU Provinsi NTB di Mataram.

A pedestrian walk pass through posters of the West Nusa Tenggara (NTB) 2013 Gubernatorial and Vice-gubernatorial Election’s candidacies at NTB Province KPU in Mataram.

Sejumlah warga Kelurahan Kwamki Lama, Timika, Papua, melakukan perhitungan surat suara setelah melakukan pencoblosan pada Pilkada 2013 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

Residents of Kwamki Lama Village-office, Timika, Papua, do the vote recapitulation after the voting of the Mimika 2013 Regential and Vice-regential Election.

122

123

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jember, Jawa Timur.

The implementation of the East Java 2013 Gubernatorial and Vice-gubernatorial Election at Jember correctional institution (Lapas), East Java.

124

125

126

Sejumah simpatisan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Gowa, Tenri Olle Yasin Limpo-Hairil Muin, yang mengikuti Pilkada 2015 meneriakan ‘yel-yel’ saat mengikuti kampanye akbar di Lapangan Syeah Yusuf Gowa, Sulawesi Selatan.

Seorang salah satu pendukung calon Walikota Medan menggunakan kostum superhero Iron Man saat melakukan aksi “Ayo Sukseskan Pilkada Medan 2015”, di Kawasan Jalan Balaikota Medan, Sumatera Utara.

Supporters of Gowa’s Mayoral and Vice-mayoral candidacies, Tenri Olle Yasin Limpo-Hairil Muin are shouting yells during a major campaign of the 2015 Mayoral and- Vice-mayoral at Syeah Yusuf Square of Gowa, South Sulawesi.

A supporter of one of the Medan’s Mayoral candidates wears Iron Man superhero costume during the “Let’s Succeed Medan 2015 Mayoral Election” rally at Balaikota Medan Street area, North Sumatra.

127

Satpol PP menyobek pamflet berisi kampanye pasangan calon tunggal Bupati Blitar pada Pilkada 2015 yang terpasang di salah satu sudut jalan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Officer of Civil Service Police Unit (Satpoll PP) rips off the Blitar 2015 Mayoral’s single candidate-pair’s campaign flyers on a corner of a street in Blitar Regent, East Java.

Seorang petugas KPUD menempelkan foto calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi hasil undian nomor urut peserta Pilkada 2015, saat rapat pleno terbuka di Auditorium Pusataka Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatera Barat.

A KPUD official glues photos of the Bukittinggi City’s Mayoral and Vice-mayoral candidates, result of the lottery on the sequential number of the participants taken in the open plenary meeting of the 2015 Mayoral Election at Pusataka Bung Hatta Auditorium, Bukittinggi, West Sumatra.

128

129

Petugas linmas dan kelurahan dengan pengawalan polisi menunggu perahu motor untuk membawa kotak suara Pilkada 2015 menuju Pulau Sadau, Tarakan, Kalimantan Utara.

Members of Community’s Protection and a village-office official accompanied by a police officer wait for a motorboat that will take the 2015 Head of Region’s ballot boxes to Sadau Island, Tarakan, North Kalimantan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay memberikan keterangan kepada wartawan saat peluncuran aplikasi sistem informasi berbasis teknologi (SITUNG) untuk menampilkan hasil Pilkada secara akurat dan realtime di Jakarta.

130

The commissioner of the General Election Commissions (KPU) Hadar Nafis Gumay at the launching of the technology based information system application (SITUNG), shares the information about the device that can display the accurate and the real-time result of the Head of the Region Election to the journalists in Jakarta.

131

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Bengkulu, Ridwan Mukti (kiri) dan Rohidin Mersyah (kanan) berjalan menuju Istana Merdeka untuk menerima petikan Keppres dari Presiden Joko Widodo di Jakarta.

132

Bengkulu newly appointed Governor and Vice-governor, Ridwan Mukti (left) and Rohidin Mersyah (right) are entering Merdeka Palace to accept the presidential decree’s excerpt from President Joko Widodo in Jakarta.

Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan petikan Keppres kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jambi, Zumi Zola Zulkifli (tengah) dan Fachrori Umar (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta.

President Joko Widodo (right) hands out the excerpt the presidential decree to the Jambi newly elected Governor and Vice-governor Zumi Zola Zulkifli (center) and Fachrori Umar (left) at Merdeka Palace, Jakarta.

133

Seorang warga melihat contoh kertas suara pada simulasi pemungutan suara Pilkada 2017 di Kota Sorong, Papua Barat.

A voter looks at the sample of ballot papers during 2017 Mayoral Election’s simulation in City of Sorong, West Papua.

Bakal calon gubernur Aceh Tarmizi A Karim (kanan) bersama istri (kiri) melambaikan tangan kepada warga saat melakukan konvoi becak motor untuk menghadiri acara peresmian posko pemenangan di Tumpok Teurendam, Lhokseumawe, NAD.

134

Aceh gubernatoral candidate Tarmizi A Karim (right) and his wife (left) wave to people during the rickshaws convoy on their way to attend the inauguration ceremony of his winning command post in Tumpok Teurendam. Lhokseumawe, NAD.

135

Petugas Survei dari KPU (kanan) melakukan survai pada salah seorang warga saat simulasi pemungutan suara Pemilukada di Kota Sorong, Papua Barat.

Pelajar Taman Kanak (TK) menunjukkan gambar kegiatan mewarnai ceria Pilkada Serentak 2017 di Lapangan Hiraq, Lhokseumawe, NAD.

136

A KPU survey officer (right) surveys voters in a Mayoral Election’s simulation in City of Sorong, West Papua.

A kindergartener shows a drawing that she has been coloring at the cheerful coloring event for the 2017 Simultaneously Mayoral Elections at Hiraq Square, Lhokseumawe, NAD.

137

Petugas KPUD DKI Jakarta bersama maskot pilkada memberikan selebaran informasi tentang Pilkada DKI Jakarta di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta.

138

Official of KPUD DKI Jakarta and the election’s mascot are giving away information flyers on the Jakarta Capital Special Region (DKI Jakarta) Gubernatorial Election in Pramuka Island, Thousand Islands, Jakarta.

Petugas mengamati kertas surat suara pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Seram Bagian Barat Maluku di Percetakan Temprina, Wringinanom, Gresik, Jawa Timur.

An official studies a piece of the ballot papers of the Regential and Vice-regential election of Seram, West Maluku, at Temprina Printing, Wringinanom, Gersik, East Java.

139

140

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) membawa logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muaro Jambi melintasi Sungai Batanghari dari Sekernan menuju Rantau Majo di Muaro Jambi, Jambi.

Pekerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) membersihkan dan memeriksa kelayakan kotak suara yang akan digunakan pada Pilkada 2017 di Lhokseumawe, NAD.

The Ballot Committee (PPS) officials carry the logistic of the Muaro Jambi Regent’s Regental Election (Pilkada) to cross Batanghari River from Sekerman to Rantau Majo in Muaro Jambi, Jambi.

A worker of the Independent Election Commission (KIP) cleans and checks out the appropriateness of the ballot boxes that are going to be used at the 2017 Mayoral Election in Lhoksumawe, NAD.

141

Calon tunggal Bupati Pati Haryanto (kanan) memasukkan surat suara ke kotak di TPS 07, Desa Raci, Batangan, Pati, Jawa Tengah.

Pati’s regential single candidate Haryanto (right) tucks his ballot papers into the box at TPS 07, Raci Village, Batangan, Pati, Central Java.

Sejumlah warga tetap antusias mengikuti Pilkada Pati 2017 walaupun jalanan menuju TPS di Desa Mustokoharjo, Pati, Jawa Tengah tergenang banjir.

Voters are still eager to vote at Pati’s 2017 Head of Region Election even though the way to the TPS at Mustokoharjo, Pati, Central Java is flooded.

142

143

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut dua Rano Karno (kedua kanan) dan Embay Mulya Syarief (kanan) menyampaikan paparan disaksikan pasangan nomor urut satu Wahidin Halim (kiri) dan Andika Hazrumy (kedua kiri) pada debat publik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 Banten di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta.

144

Gubernatorial and Vice-gubernatorial candidate sequential number two Rano Karno (second right) and Embay Mulya Syarief (right) deliver their exposition as watched by the candidates-pair sequential number one Wahidin Halim (left) and Andika Hazrumy (second left) in the Banten 2017 Gubernatorial Election’s public debate at Usmar Ismail Film Centre, Jakarta.

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Helmi Musa KutaMaisyuri (kiri), Zulkifli-Amni (kedua kiri), Rachmatsyah-T Nauval (kedua kanan), dan Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad (kanan) mengikuti Debat Publik Kedua Pilkada Lhokseumawe di Lhokseumawe, NAD.

Lhokseumawe’s Gubernatoral and Vice-gubernatorial candidate pairs Helmi Musa Kuta-Maisyuri (left), Zulkifli-Amni (second left), Rachmatsyah-T Nauval (second right), dan Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad (right) during the Second Lhokseumawe Gubernatorial Election’s Public Debate in Lhoksumawe, NAD. 145

Warga meminta Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (tengah) menggendong anaknya saat “blusukan� di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara.

146

A resident requested the Jakarta Capital Special Region gubernatorial candidates Basuki Tjahaja Purnama or Ahok (centre) to hold his son at West Semper area, CIlincing, North Jakarta.

Bakal cagub DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berbincang dengan seorang warga di Kampung Magesen, kawasan Manggarai, Jakarta.

The Jakarta Capital Special Region gubernatorial candidates Anies Baswedan (center) chats with a resident of Magesen Kampong, Manggarai area, Jakarta.

147

Warga mencari namanya di Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 di Kantor Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat.

148

A citizen is looking for his name at the 2017 Jakarta Capital Special Region Gubernatorial Election’s Temporary Voters List (DPS) at Menteng Village Office, Central Jakarta.

Warga membuka laman situs internet KPU untuk mencari namanya di Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 di Jakarta.

Citizens open KPU’s website to find their name at the 2017 Jakarta Capital Special Region Gubernatorial Election’s Temporary Voters List (DPS) in Jakarta.

149

Seorang pelajar mengamati kotak suara saat mengikuti sosialisasi pemilih pemula di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

A student is observing a ballot box when attending the novice voters’ socialization at General Election Commissions (KPU) Office, Jakarta.

Seorang pelajar keluar dari bilik suara usai memilih ketua OSIS dengan sistem e-voting pada kegiatan Pemlihan Ketua Umum OSIS (Pemilos) di SMK 2 Solo, Jawa Tengah.

150

A student gets out of a voting booth after voting with e-voting system in the OSIS’s (intra-school students organization) Head’s Election at the Vocational High School 2 of Solo, Central Java.

151

Seorang penyandang disabilitas melakukan simulasi pencoblosan pilkada di Balaikota Depok, Jawa Barat.

A disabled voter participates in a mayoral election simulation at Depok City Hall, West Java.

Siswa mencelupkan jari ke dalam tinta setelah melakukan pencoblosan saat simulasi pencoblosan Pemilihan gubernur/wakil gubernur Aceh dan walikota/wakil walikota di Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

A student dips his fingers into the ink after voting at a voting simulation of Aceh’s gubernatorial/vice-gubernatorial and mayoral/vice-mayoral election in Lhokseumawe, Aceh Province.

152

153

Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kedua kiri) meninjau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2017 Kota Cimahi di TPS 36 Stasiun, Cimahi, Jawa Barat.

West Java Province Governor Ahmad Taher (second left) observes the simultaneously 2017 Cimahi Mayoral Election at TPS 36, Cimahi, West Java.

Komisioner KPU Arief Budiman, memeriksa ketersediaan logistik saat melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di TPS 78, Jakarta.

KPU Commisioner Mr. Arief Budiman is checking out the logistic availability when monitoring the implementation of the 2017 Jakarta Capital Special Region Gubernatorial Election at TPS 78, Jakarta.

154

155

Seorang ibu menggunakan hak pilih di TPS 05 yang memasang dekorasi berupa patung karakter tokoh film kartun Star Wars dan Smurf dalam Pilkada Serentak 2017 di Beji, Batu, Jawa Timur.

156

A young mother votes at TPS 05, a voting both that decorated with characters from Star Wars film and Smurf animation in the 2017 Simultaneously Head of Region Election in Beji, Batu, East Java.

Seorang pasien menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Musi Banyuasin, Sekayu, Muba, Sumatera Selatan.

A hospital patient votes at the Simultaneously 2017 Head of Region Election at the Musi Banyuasin Regional Public Hospital, Sekayu, Muba, South Sumatra.

157

Warga Baduy Luar memasukkan kertas surat suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 di TPS Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.

An Outer Baduy voter tucks his ballot papers in during the 2017 West Java Gubernatorial and Vicegubernatorial Election at Kanekes Village’s TPS, Leuwidamar Subdistrict, Lebak District, Banten.

Empat orang penyandang disabilitas bersiap menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI 2017 di TPS 07 Kelurahan Cawang, Jakarta.

158

Four disabled voters prepare to vote in the 2017 Jakarta Capital Special Region Gubernatorial Election at TPS 07 of Cawang Village-office, Jakarta.

159

Petugas KPPS melakukan penghitungan perolehan suara Pilkada DKI 2017 di TPS 09 Kelurahan Kebon Manggis, Jakarta.

KPPS officials recapitulate the votes of the Jakarta Capital Special Region’ 2017 Gubernatorial Election at TPS 09 of Kebon Manggis Village-office, Jakarta.

Petugas KPU Kota Yogyakarta mengamati surat suara tidak sah di Kantor KPU Kota Yogyakarta.

The City of Yogyakarta KPU’s official observes the invalid ballot papers at the City of Yogyakarta KPU Office.

160

161

Petugas Polres Aceh Timur mengawasi proses perhitungan surat suara di TPS Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, NAD. Police officers of East Aceh oversee the voting recapitulation at Tanoh Anoe Village’s TPS, Idi Rayeuk District, East Aceh, NAD.

Petugas KPPS menunjukkan surat suara saat menghitung jumlah suara pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di TPS 28 Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

KPPS’s officials show a ballot papers during the voting’s recapitulation of the Jakarta Capital Special Region Gubernatorial Election at TPS 28 of West Cilandak, South Jakarta.

162

163

Petugas KPU mengamati layar monitor yang menampilkan informasi di laman situs www.uji-pilkada2017.kpu.go.id di ruang kontrol penghitungan suara di Gedung KPU, Jakarta.

KPU officials observing monitor screens that display information on www.uji-pilkada2017.kpu.go.id website, inside the vote counting control room of KPU Office, Jakarta.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah memantau Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pilkada Serentak 2017 di ruang monitoring KPU Pusat, Jakarta.

KPU Commissioner Mr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah is monitoring the Simultaneously 2017 Regional Head Election Information System (Situng) inside the monitoring room of the Center KPU, Jakarta.

164

165

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro (tengah), Anggota Komisioner, Ida Budhiati (kiri), Ferry Kurnia Rizkiansyah (kedua kiri), Hasyim Asy’ari (ketiga kiri), Arief Budiman (keempat kiri), Sigit Pamungkas (ketiga kanan), Hadar Nafis Gumay (kedua kanan) dan Sekretaris Jenderal Arif Rahman Hakim (kanan) bertumpu tangan bersama saat peresmian ruang kantor baru KPU di Gedung Plaza Hayam Wuruk, Jakarta.

Head of the General Election Commissioners (KPU) Mr. Juri Ardiantoro (center), Members of Commissioners, Ida Budhiati (left), Ferry Kurnia Rizkiansyah (second left), Hasyim Asy’ari (third left), Arief Budiman (fourth left), Sigit Pamungkas (third right), Hadar Nafis Gumay (second right) and the General Secretary Arif Rahman Hakim (right) pile up their hands together during the formal ceremony of KPU’s new office space at Plaza Hayam Wuruk Building, Jakarta.

166

167

Seorang anggota dari Republik Aeng-aeng dan Pasoepati memegang poster bertemakan pemilu damai saat aksi kampanye damai di Bundaran HI, Jakarta.

A member of Aeng-aeng and Pasoepati Republic holds a peaceful election themed posters during a peaceful campaign rally at the Hotel Indonesia Round-about, Jakarta.

168

169

Indeks Foto Index of Photographs

Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page

170

2 4 10 12 15 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 34 36 37 38 39

Zabur Karuru Yudhi Mahatma Yudhi Mahatma Doc. KPU IPPHOS/Antara Foto IPPHOS/Antara Foto IPPHOS/Antara Foto IPPHOS/Antara Foto (top) IPPHOS/Antara Foto IPPHOS/Antara Foto IPPHOS/Antara Foto (top) IPPHOS/Antara Foto IPPHOS/Antara Foto IPPHOS/Antara Foto (left) IPPHOS/Antara Foto Antara Foto Saptono Zarqoni Maksum Saptono (top) Saptono Fanny Octavianus Ismar Patrizki Rivan Awal Lingga Andika Wahyu Andika Wahyu Akbar Nugroho Gumay Akbar Nugroho Gumay

Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page

40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Rosa Panggabean Wahyu Putro A (top) Yudhi Mahatma M. Agung Rajasa Wahyu Putro A. Ismar Patrizki Zabur Karuru Yudhi Mahatma Yudhi Mahatma Lucky R. Saiful Bahri Adeng Bustomi Adeng Bustomi M. Agung Rajasa Rahmad Basri Marzuki Joko Sulistyo Syaiful Arif Seno Andika Wahyu Indrianto Eko Suwarso Irsan Mulyadi M. Agung Rajasa Irwansyah Putra Oky Lukmansyah Yudhi Mahatma Yudhi Mahatma

Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Yusran Uccang Asep Fathulrahman Ignatius Liliek Ignatius Liliek Ismar Patrizki Zabur Karuru Andika Wahyu Yudhi Mahatma Yudhi Mahatma Yudhi Mahatma Akbar Nugroho Gumay Prasetyo Utomo Fanny Octavianus Andika Wahyu Widodo S. Jusuf Fanny Octavianus Prasetyo Utomo Widodo S. Jusuf Dhoni Setiawan Widodo S. Jusuf Andika Wahyu Andika Wahyu Andika Wahyu Wahyu Putro A. Oky Lukmansyah Ampelsa Rivan Awal Lingga

Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 118 119 120 122 123 124 125 126 127 128

Feny Selly Fanny Octavianus Fanny Octavianus Saiful Bahri R. Rekotomo Prasetyo Utomo Widodo S. Jusuf Wahyu Putro A. Andika Wahyu Rivan Awal Lingga Ismar Patrizki Andika Wahyu Andika Wahyu Yudhi Mahatma Yudhi Mahatma Yudhi Mahatma Yudhi Mahatma Aguk Sudarmojo Rahmad Amirullah Ahmad Subaidi Spedy Paereng Seno Seno Yusran Uccang Septianda Perdana Irfan Anshori

Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Muhammad Arif Pribadi Prasetyo Utomo Fadlansyah Widodo S. Jusuf Widodo S. Jusuf Rahmad Olha Mulalinda Rahmad Olha Mulalinda Wahyu Putro A. M. Risyal Hidayat Wahdi Septiawan Rahmad Yusuf Nugroho Yusuf Nugroho Wahyu Putro A. Rahmad Hafidz Mubarak A. Reno Esnir Widodo S. Jusuf Widodo S. Jusuf Akbar Nugroho Gumay Mohammad Ayudha Rahmad Indrianto Eko Suwarso Reno Esnir Novrian Arbi

Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 168

Ari Bowo Sucipto Feny Selly Nunung Purnomo Widodo S. Jusuf Andreas Fitri Atmoko Widodo S. Jusuf Syifa Yulinnas M. Agung Rajasa Widodo S. Jusuf Reno Esnir Reno Esnir Zabur Karuru

COVER: Asep Fathulrahman Panitia Pemungutan Suara di TPS Kadujangkung memperlihatkan surat suara saat dilakukan penghitungan hasil Pemilu Legislatif oleh warga Baduy Luar, di Desa Kanekes, Leuwidamar, Lebak, Banten.

The Ballot Committee members at Kadujangkung’s TPS display a ballot papers during a Legislative Election’s vote-counting process among the Outer Baduy population at Kanekes Village of Leuwidamar, Lebak, Banten.

171

KOLOFON/COLOPHON PENERBIT/PUBLISHER Komisi Pemilihan Umum RI The General Election Commissions of the Republic of Indonesia TIM KREATIF DAN PRODUKSI/CREATIF AND PRODUCTION TEAM Penanggungjawab/Person in Charge: Hermanus Prihatna | Kurator/Curator: Maha Eka Swasta | Penulis dan Penerjemah Bahasa Inggris/Writer and English Translator: Nina Masjhur | Arsip Foto/Photo Archivists: Koswara, Yudhi Mahatma | Perwajahan dan Desain Grafis/Layout and Graphic Design: Lavanda Wirianata | Kemitraan/Partnership: Nimbak Limaran Dipublikasikan di Jakarta, Indonesia April 2017 Published in Jakarta, Indonesia April 2017 Copyright © 2017 Komisi Pemilihan Umum RI Copyright © 2017 The General Election Commissions of the Republic of Indonesia Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

All rights reserved.

No part of this publication may be excerpted or reproduced without prior written permission from the publisher.

172