BULETIN BAWASLU RI Maret 2015

EDISI 3, MARET 2015

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Bawaslu-Unhas Selenggarakan Seminar Internasional ”Democracy and Election”

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro

Tugas, Tanggung Jawab dan Etos Kerja Penyelenggara Pemilu

Sekretariat Jenderal yang Bersih Dimulai dari Pengadaan yang Sehat

HAL: 20

HAL: 18

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

www.bawaslu.go.id

UM

BADAN

N

PE

AS PEMIL AW IH A NG

UM

IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

SI

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Drs. Ferdinand ET Sirait, MH, Pakerti Luhur, Ak, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang; Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350.

Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

Pembaca yang budiman Pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 telah lama usai. Namun berbagai kegiatan evaluasi atas perhelatan demokrasi itu giat dilakukan hingga sekarang oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Pertengahan Maret 2015, Bawaslu bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, menyelenggarakan kegiatan seminar internasional bertema “Democracy and Election : Solution For Establishing Good Governance”.

Selain Bawaslu dan Unhas, hadir juga pembicara dari University of Foreign Language Studies, Vietnam dan akademisi dari Kamboja.

Bawaslu menggandeng Unhas sebagai bagian dari akademisi untuk menyosialisasikan secara luas mengenai demokrasi dan pemilihan umum.

Bagaimana menyelenggarakan pemilu yang berintegritas, demokratis, jujur, adil, dan terkontrol dengan baik.

Dari akademisi Vietnam dan Kamboja, peserta belajar dan membandingkan bagaimana sistem pemilu dan berdemokrasi di Vietnam dan Kamboja.

Peserta mempelajari bagaimana Vietnam menjadikan hak memilih sebagai hak politik paling mendasar di negara tersebut.

Tak lupa, Bawaslu kembali menyosialisasikan pentingnya Pengawasan Partisipatif. Hak memilih merupakan hak politik yang dimiliki rakyat Indonesia.

Karena itu, aktifitas politik dan kegiatan menjalankan demokrasi merupakan hak sekaligus tanggung jawab semua masyarakat.

Untuk menciptakan pemilu yang jurdil dan berintegritas, diperlukan kontrol dan pengawasan yang baik. Bawaslu memegang peranan penting untuk menegakkan fungsi pengawasan tersebut. Namun, hakikat demokrasi juga menuntut rakyat sebagai pemilik hak memilih untuk melakukan pengawasan.

Dengan begitu, pengawasan partisipatif dari masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Mari bersama-sama kita awasi pemilu dan demokrasi di negara ini. Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia.

Bawaslu - Unhas Selenggarakan Seminar Internasional “Democracy and Election”

Salam Awas

DAFTAR ISI Dari Redaksi Laporan Utama Bawaslu-Unhas Selenggarakan Seminar Internasional “Democracy and Election” Sorotan DPR Minta Kemendagri Beri Payung Hukum Penganggaran Pilkada Serentak Investigasi Belajar dari Dualisme Kepengurusan Partai Politik Opini Harmonisasi demi Meningkatkan Partisipasi Info Bawaslu Sekretariat Jenderal yang Bersih Dimulai dari Pengadaan yang Sehat

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

2

3

Bawaslu Terkini Bawaslu Mendorong Partisipasi Masyarakat Madani dalam Proses Pemilu

11

5

Divisi Update Bawaslu Rumuskan Potensi Kerawanan Pilkada 2015 Antisipasi Sengketa Pemilihan GBW, Bawaslu Gandeng Komisi Yudisial

19

8

Sudut Pandang Tanpa Partisipasi, Demokrasi Tidak Berarti

22

Profil Rektor Universitas Hasanuddin: Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu

24

Ekspose Daerah

26

Galeri

32

10

11

18

Bawaslu RI bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan seminar internasional bertema “Democracy and Election : Solution For Establishing Good Governance.”

Seminar diadakan selama dua hari pada tanggal 17 - 18 Maret 2015 di gedung IPTEKS Unhas. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan secara luas mengenai demokrasi dan pemilihan umum yang terkontrol dengan baik akan menghasilkan kualitas kepemimpinan yang baik. Peserta Seminar internasional diantaranya para akademisi, mahasiswa dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Acara dibuka oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. Dalam sambutannya ia memberikan apresiasi dan sangat mendukung seminar internasional ini dan berharap kegiatan tersebut bisa memberikan pandangan dan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu ke depan.

“Saya yakin seminar semacam ini dengan narasumber yang kompeten, kita bisa belajar pengalaman dari negara lain tentang bagaimana mengelola faktor atau kendala agar tidak mengganggu proses pemilu,”

imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Muhammad, Ketua Bawaslu RI yang juga guru besar Unhas dalam sambutannya mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dan paling strategis dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif.

Bawaslu memiliki sejumlah program yang telah disiapkan dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif. Seminar ini rencananya juga akan diselenggarakan di sejumlah perguruan tinggi dan negara untuk memperkenalkan pemilu dan pengawasannya.

Muhammad mengajak kepada mahasiswa dan para dosen untuk mengembangkan kreatifitas menulis, karena Bawaslu berencana membuat jurnal ilmiah. Hasil seminar ini juga akan diseleksi dan dibuat prosiding secara ilmiah yang selanjutnya didaftarkan ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mendapatkan akreditasi, “Ini alasan dan bukti bahwa Bawaslu juga

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

3

Sambungan: Bawaslu - Unhas ....

Ketua Bawaslu Muhammad memberi pertanyaan terkait netralitas PNS pada saat Seminar International yang bertajuk Democracy and Election (Solution for Establishing Good Governance), di Kampus Universitas Hasanuddin Fakultas FISIP, Selasa (17/3).

peduli tehadap perguruan tinggi” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Pemilu adalah hajatan masyarakat, bukan hajatan pemerintah atau partai politik. Jadi masyarakat harus diberikan pendidikan politik yang baik. “Kami melihat partai politik agak lalai disitu (pendidikan politik,red). Sehingga fungsi utama untuk mendidik masyarakat menjadi pemilih cerdas yang bertanggungjawab itu terabaikan” tandasnya. Untuk itu Bawaslu berharap peran aktif perguruan tinggi dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin (mantan anggota KPU RI periode 2004 -2009), menyampaikan makalahnya tentang evaluasi demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Ia menyatakan bahwa ada empat Pemilu yang telah dilaksanakan sejak jatuhnya rezim Suharto tahun 1998. Setiap Pemilu telah mewarnai karakter pemerintahan dan cara mereka mengimplementasikan kebijakan masing-masing.

Hal ini berpengaruh terhadap dinamika kehidupan perpolitikan di Indonesia sejak jatuhnya Suharto yang dahulu sering dianggap sebagai pemerintah yang demokratis.

Asumsi umum menyatakan bahwa setiap pemerintahan sejak 1999 telah menghasilkan Pemilu dan pemerintahan yang demokratis.

Pembicara dari University of Foreign Language Studies, Da Nang, Vietnam, Nguyen anh Chi menyampaikan makalah tentang Pemilu dan demokrasi langsung di Vietnam pada masa sekarang. Pemilihan

4

Majelis Nasional (MPR) Vietnam dan Dewan Rakyat (DPR) diselenggarakan setiap lima tahun setelah pemegang kekuasaan terpilih berakhir. Pemilu yang bebas dan jujur di Vietnam berhubungan dengan empat kriteria yaitu umum, adil, langsung dan rahasia.

Hak memilih dianggap sebagai salah satu hak politik yang paling mendasar bagi penduduk Vietnam. Faktanya, ada peran aktif rakyat dalam sejumlah aspek, khususnya menyarankan solusi-solusi praktis terhadap otoritas Negara dalam membuat kebijakan terkait perbaikan manajemen dan infrastruktur. Hal itu merupakan bentuk demokrasi yang disebut “demokrasi langsung” yang sedang difokuskan saat ini di Vietnam dengan slogan “People know, people discuss, people do and people check”.

Mao Sina dari Kamboja menyampaikan makalahnya mengenai tantangan demokrasi di Kamboja. Ia menceritakan tentang situasi politik di di negaranya dengan tujuan untuk menunjukkan proses demokratisasi dan tantangannya, seperti tidak adanya keinginan politik para pemimpinnya, korupsi, persoalan pembagian kekuasaan dan lembaga demokrasi. Dalam rangka mengenalkan demokrasi, partisipasi rakyat dengan revolusi media sosial memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi pada masyarakat Kamboja. Selain itu, Vanmaly Somphathong dari Laos menyampaikan makalahnya tentang peran masyarakat dalam mengenalkan transparansi dan pemerintahan yang baik di negaranya.

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

FOTO-FOTO: BAWASLU/HENDRU

Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro memberi pertanyaan terkait persoalan sistem pemilu yang efektif dilakukan di Indonesia pada saat Seminar International yang bertajuk Democracy and Election (Solution for Establishing Good Governance), di Kampus Universitas Hasanuddin Fakultas FISIP, Selasa (17/3).

Sedangkan Dosen Ilmu Politik Unhas, Muhammad Kausar Bailusy memaparkan hasil penelitiannya tentang keberadaan demokrasi era pasca orde baru yang dikendalikan secara konstitusional oleh partai politik dalam pelaksanaan Pemilukada. Ia juga ingin melihat sejauhmana penguatan parpol sebagai konsekuensi pelaksanaan kehidupan demokrasi yang lebih terbuka. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa actor Parpol pasca Orba belum mampu menerapkan empat fungsi Parpol, yakni artikulasi kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.

Andi Samsu Alam, dosen Ilmu Sosial dan Politik Unhas menyampaikan makalah tentang Demokrasi dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Dalam pemaparannya ia menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis, mensyaratkan adanya kinerja dan akuntabilitas aparatur yang makin meningkat.

Oleh karenanya reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, kemasyarakatan, dan dunia usaha. Dalam peta tantangan nasional, regional, dan internasional, aparatur Negara dituntut untuk dapat mewujudkan profesionalisme, kompetensi dan akuntabilitas.

Menurutnya, pada era globalisasi, aparatur negara harus siap dan mampu menghadapi perubahan yang sangat dinamis dan tantangan persaingan dalam berbagai berbagai bidang. Saat ini masyarakat Indonesia sedang memasuki era yang

penuh tuntutan perubahan serta antusiasme akan perubahan. Namun perlu disadari oleh berbagai kalangan yang terlibat dalam proses reformasi atau demokratisasi tersebut, bahwa perubahan dan pengubahan tersebut tidak dengan sendirinya akan membawa perbaikan yang dikehendaki secara maksimal, yaitu ditegakkannya demokrasi serta dihargainya Hak Asasi Manusia.

Sedangkan Armin Arsyad akademisi Unhas juga melihat bagaimana menciptakan sebuah sistem politik yang etis dan demokratis. Menurut pendapatnya, Pilkada yang menjunjung tinggi etika dan moral akan melahirkan pemimpin berkualitas, jujur, adil dan demokratis. Pemimpin yang demikian dapat membawa daerah yang dipimpinnya ke arah yang didambakan rakyat pemilihnya. Ia menambahkan, rekayasa sistem Pemilu dibutuhkan sehingga kecurangan, konflik dapat diminimalisir.

Rekayasa itu dibutuhkan karena berdasarkan hasil evaluasi masih ada kelemahan sistem Pemilu dengan suara terbanyak, jelasnya.

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Unhas, Adi Suryadi Culla menuturkan, bahwa dalam konteks demokrasi, pejabat publik dipilih dan diturunkan melalui partisipasi politik. Menurutnya tanpa partisipasi proses dipilih dan memilih tidak akan ada proses politik sehingga menjadi suatu kegiatan yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Pemilu ukurannya adalah partisipasi politik dari masyarakat, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat Pemilu dapat dikatakan gagal,” ujarnya. Menurutnya, konteks partisipasi politik dalam kerangka penyelenggaraan pemilu bisa dilihat dari perspektif pendekatan civil culture (budaya masyarakat) dan pendekatan rasional.

Ia mengatakan pendekatan civil culture merupakan partisipasi politik dalam Pemilu yang menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi berkaitan legitimasi hasil Pemilu dan tingkat dukungan pada pemerintah hasil Pemilu.

“Makin banyak warga negara yang ikut memilih atau memberikan suara dalam pemilu, indikasi makin kuatnya legitimasi demokrasi,” ujarnya. Sementara itu, tingkat partisipasi menurut pendekatan rasionalitas malah sebaliknya yaitu partisipasi dari masyarakat atau publik bukan menjadi ukuran satu-satunya faktor, oleh karena itu partisipasi yang rendah boleh jadi dikatakan menggambarkan demokrasi makin baik.

”

Makin banyak warga negara yang ikut memilih atau memberikan suara dalam pemilu, indikasi makin kuatnya legitimasi demokrasi.

”

Adi Suryadi Culla

KETUA Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin

Adi menilai pendekatan civic culture lebih mampu menjawab masalah partisipasi pemilih. Fakta menunjukkan, semakin tinggi tingkat perasaan bahwa memilih itu kewajiban bagi warga negara, makin tinggi pula tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Karena itu, dapat juga disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi dalam pemilu dari tahun ke tahun itu karena menurunya pula perasaan wajib memilih yang ada di masyarakat.

Selain para peneliti dan akademisi, dari kalangan birokrasi pemerintah juga menjadi

pembicara dalam seminar internasional ini, salah satunya Wakil Bupati (Wabup) Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Ia menyebutkan sejarah perjalanan panjang demokrasi di Indonesia merupakan pencarian jati diri sesuai nilai luhur bangsa menuju demokrasi sesungguhnya. Permasalahan yang timbul dalam setiap pelaksanaan Pemilu, berupa pelajaran yang sangat berharga diteliti, dikaji, dan dianalisa guna menemukan solusi terbaik. Menurut pendapatnya, Pilkada secara langsung masih yang terbaik dalam sebuah proses demokrasi dalam menentukan kepala daerah yang memperoleh legitimasi rakyat.

Seminar internasional ini dihadiri oleh narasumber dari dalam dan luar negeri.

Tampil sebagai pembicara utama yakni Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, Craig L. Hall (Deputy Political Counselor for Domestic Political Affairs U.S Embassy), Endang Wihdatiningtyas (Pimpinan Bawaslu RI Bidang SDM dan Organisasi) dan Nelson Simanjuntak (Pimpinan Bawaslu RI Bidang Hukum dan Pencegahan Pelanggaran). Sejumlah pembicara dari mancanegara juga memberikan makalah.

Mereka mewakili akademisi lintas negara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Laos, dan Kamboja.

Sementara pembicara nasional berasal dari kalangan akademisi yaitu dari Universitas Hasanuddin dan universitas yang ada di Indonesia timur. Sejumlah pejabat juga didaulat untuk memberikan pandangannya, diantaranya wakil walikota Makassar, wakil Bupati Luwu Utara dan pemangku kepentingan lainnya. [AI]

Sejumlah para pakar yang menjadi narasumber pada Seminar International Democracy and Election (Solution for Establishing Good Governance), di Kampus Universitas Hasanuddin Fakultas FISIP, Selasa (17/3).

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

5

Jaga Integritas Pemilihan, Bawaslu Libatkan Masyarakat Tangani Sengketa

DPR Minta Kemendagri Beri Payung Hukum Penganggaran Pilkada Serentak Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengungkapkan rencana pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak pada Desember 2015 belum sepenuhnya diakomodir oleh daerah dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya di 68 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di semester I 2016. Karena itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta mengeluarkan payung hukum bagi daerah untuk mempercepat pembahasan APBD-Perubahan.

“Misalnya yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir semester pertama 2016 itu kan, pelaksanaan pilkadanya ditarik ke Desember 2015. Tentu kan mereka anggarannya belum ada, karena awalnya dianggarkan di 2016, sehingga kita minta itu untuk bisa dianggarkan di 2015. Kemendagri mesti membuat payung hukum supaya daerah juga tidak ragu untuk menganggarkannya di 2015,” kata Saan ketika dihubungi beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan dari 272 daerah yang akan melaksanakan pilkada di Desember 2015, 204 diantaranya relatif tidak ada persoalan. Pasalnya 204 daerah tersebut memang sudah mempersiapkan anggaran karena masa jabatan kepala daerahnya berakhir di 2015. Sementara 68 daerah sisanya yang belum siap dari sisi anggaran, karena awalnya pelaksanaan pilkadanya didesain baru berlangsung 2016.

“Keputusan menarik itu (68 daerah) baru diputuskan dalam revisi UU Pilkada pertengahan Februari lalu,” tambahnya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan berdasarkan siklus normal, pembahasan APBD Perubahan baru akan dilakukan pada bulan September. Namun dikarenakan kepentingan kelancaran pelaksanaan pilkada serentak yang rencananya berlangsung 9 Desember 2015, maka sebaiknya ada percepatan waktu pembahasan. Menurutnya pembahasan dan pengesahan APBD-P paling lambat dalam dua sampai tiga bulan kedepan.

Tidak hanya di DPR, kekhawatiran mengenai belum adanya anggaran pilkada,

6

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, penanganan sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) rentan penyimpangan. Karena itu, Bawaslu menetapkan untuk melibatkan masyarakat dalam penanganan sengketa proses pemilihan.

GOOGLE.COM

khususnya bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di semester I 2016 juga diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik. KPU berharap Kemendagri bisa memfasilitasi hal tersebut, apakah melalui pembahasan APBD-P ataukah ada bantuan dari pemerintah pusat. “Kami sudah tanya informasi beberapa daerah, bahkan ada yang kepala daerahnya bilang anggaran belum 100 persen tersedia, terutama daerah yang masa menjabatnya berakhir semester I 2016,” kata Husni.

Bentuk Panja Sementara itu jelang dimulainya tahapan pilkada serentak 2015, Komisi II DPR RI pada Kamis (26/3) sepakat membentuk panitia kerja (panja) Pilkada. Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengatakan pembentukan panja untuk fokus memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam membuat peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu.

Pembentukan panja juga ditujukan untuk menjaga agar substansi yang diatur dalam peraturan tersebut tidak bertentangan dengan UU Pilkada yang sudah ditetapkan.

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan Komisi II DPR juga menyepakati akan membentuk panja pengawasan Pilkada paska rampungnya Panja Pilkada. “Untuk secara menyeluruh mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak bulan desember nanti,” ujarnya.

Dia mengungkapkan salah satu latar belakang pembentukan panja, lantaran materi PKPU terkait pilkada sangat banyak, yaitu 10 PKPU. Ke-10 PKPU itu terdiri dari Rancangan PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan, tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih, tentang pencalonan, tentang kampanye, tentang dana kampanye, tentang tata kerja KPU, KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS. Selain itu juga rancangan PKPU tentang norma, standar, prosedur, serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan, tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat, tentang pemungutan dan perhitungan, dan terakhir rancangan PKPU tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetàpan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. [HS]

“Dalam hal sengketa pun kita terapkan partisipatori. Dalam (rancangan) Peraturan Bawaslu kami tuangkan ‘dapat melibatkan unsure masyarakat dan perguruan tinggi,” ujar Pimpinan Bawaslu Nasrullah dalam diskusi media “Formulasi Penanganan Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, Jumat (20/3/2014) di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, pelibatan masyarakat itu dilakukan dengan menambahkan satu orang anggota majelis dari unsure masyarakat. Unsur masyarakat itu, kata Nasrullah, harus orang yang paham kepemiluan dan memiliki integritas tinggi.

Ia berpendapat, secara psikologis, tekanan pada penyelenggara pemilu di daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangat besar. Terlebih, katanya, pihak, Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota berada sangat dekat dengan pihak yang saling bersengketa.

Menurut dia, keberadaan tokoh masyarakat itu dapat menjaga marwah peradilan sengketa pemilihan di daerah.

“Kalau sudah ada tokoh masyarakat yang memang dikenal nama baiknya, siapa lagi mau ganggu sengketa itu?” ujar mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Ia mencontohkan, pihak yang dapat dilibatkan misalnya dosen yang mendalami kepemiluan, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, atau mantan anggota KPU. Dia menuturkan, penempatan tokoh tersebut dilakukan secara bersilang.

Misalnya, kata dia, tokoh yang berasal dari Jawa Timur akan menangani sengketa pemilihan di wilayah Kalimantan Selatan. Atau, tokoh dari Sumatera Utara akan menangani sengketa pemilihan di

GOOGLE.COM

Sulawesi Utara.

Dia menyampaikan, pelibatan tokoh masyarakat dalam penanganan sengketa pemilihan bukan berarti Bawaslu melakukan intervensi pada jajaran di bawahnya.

Menurut Nasrullah, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu member mandat kepada Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan pada kinerja jajarannya. “Bawaslu juga diberi mandat untuk melakukan pengawasan proses (penyelenggaraan pemilu dan pengawasan) di daerah,” katanya Selain itu, Nasrullah mengatakan, pihaknya juga tetap menjalankan pelatihan khusus bagi panwaslu kabupaten/kota mengenai penanganan sengketa. Ia mengatakan, dengan demikian, diharapkan kompetensi pengawas pemilihan di daerah meningkat terutama terkait memutuskan perkara sengketa pemilihan dan menyusun draft putusan sengketa pemilihan.

Lembaga penyelesai sengketa pemilu Di sisi lain, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

(Perludem) Titi Anggraini mengatakan, kegelisahan Bawaslu mengenai kerawanan penyimpangan penanganan sengketa pemilihan sangat beralasan. Sebab, kata dia, Bawaslu memang yang paling memahami peta kerawanan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Titi mengatakan, usulan Nasrullah relevan dengan gagasan pengendalian internal Bawaslu. Pengendalian internal dengan garis hirarkis, menurut dia, dapat menekan politisasi pengawas dan menghindari intervensi dari pihak luar terhadap penyelenggaraan pemilihan.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar Bawaslu sepenuhnya menjadi lembaga penyelesai sengketa pemilu. Usulan itu disampaikan Titi mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani sengketa hasil pemilihan hanya sementara.

Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur agar dibentuk lembaga peradilan khusus pemilihan. [DA]

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

7

Belajar dari Dualisme Kepengurusan Partai Politik Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah dua partai politik besar di Indonesia. Berdiri sejak awal orde baru membuat kedua partai ini mempunyai sejarah lebih panjang di banding parpol lain saat ini.

Sayang, usai pemiu 2014, kepengurusan Golkar dan PPP terpecah. Dualisme ini berlanjut menjelang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (Pilkada) serentak 2015.

K

etika tahapan Pilkada dimulai, April 2015 masalah kepengurusan di Golkar dan PPP belum juga usai. Sengketa kepengurusan dua partai itu masih bergulir dalam proses peradilan.

Padahal dalam Pilkada 2015 ini, peran kepengurusan partai politik sangat penting. Pasal 42 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, mensyaratkan bahwa pencalonan kepala daerah harus disertai dengan surat persetujuan pengurus partai politik di tingkat pusat.

Nah, jika masih berkonflik kepengurusan mana di partai politik yang berhak memberikan persetujuan calon kepala daerah?

UU sebenarnya sudah mengatur bahwa Kementerian Hukum dan HAM adalah pihak yang mencatat kepengurusan partai politik. Artinya kepengurusan partai politik yang terdaftar di kementerian hukum dan HAM adalah kepengurusan

8

yang berhak mengikuti pilkada.

Berdasarkan UU ini, maka KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota hanya menerima calon kepala daerah yang disetujui partai politik yang kepengurusan pusatnya terdaftar di Kemenkumham. Hal itu pula yang sempat menjadi pegangan KPU untuk menentukan pengurus partai yang sah mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya berharap sebulan sebelum pendaftaran calon peserta pilkada, Kemenhukam sudah mengirimkan SK soal kepengurusan partai yang sah.

“SK Kemenhukham itu nanti yang akan kita jadikan sebagai dsar terkait dengan penadaftaran pasangan calon,” kata Ferry.

Dia menjelaskan pada saat pendaftaran calon kepala daerah ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah syarat pencalonan dan syarat calon. Dalam syarat pencalonan, calon harus didukung partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara gabungan partai.

Kemudian calon juga harus disertai surat keputusan DPP Partai berisi persetu-

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

juan terhadap pasangan calon tersebut.

Surat yang harus berisi tandatangan ketua umum dan sekretaris jenderal partai itu harus diserahkan pada saat pendaftaran.

“Nah itu yang akan menjadi rujukan kita (KPU),” tutur Ferry.

Tetapi faktanya, ternyata tidak sesederhana itu. KPU pun mempertimbangkan kembali soal kepengurusan partai dan pencalonan kepala daerah.

Dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) soal tahapan Pencalonan di Pilkada 2015, partai politik yang kepengurusannya masih pecah justru tidak bisa memberi persetujuan pengajuan calon kepala daerah. Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan Kemenkumham memang mempunyai otoritas menerbitkan surat kepengurusan partai politik yang sah dan terdaftar di negara. Namun, tidak bisa dipungkiri juga adanya keputusan lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan keputusan Kemenhukham, ditangguhkan (dalam kasus PPP dan Golkar).

Dia mengatakan KPU juga harus menghormati keputusan lembaga peradilan tersebut. KPU tidak mungkin menggunakan surat dari Kemenkumham.

Sebab surat tersebut sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh PTUN. Karena itu dalam rancangan PKPU, partai yang belum menyelesaikan konflik kepengurusan tidak bisa mengajukan calon kepala daerah.

Menurut Ida kepengurusan parpol baru bisa diakui apabila sudah ada keputusan pengadilan yang tetap (inkracht). Pilihan lain dalam PKPU, parpol yang kepengurusannya dalam sengekata di pengadilan harus membuat pernyataan damai terlebih dulu jika ingin mengajukan pasangan calon.

Pernyataan Ida diperkuat Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Menurutnya, KPU akan mengikuti putusan pengadilan. Ada ke-

mungkinan, kata Husni, pengadilan bakal menyatakan kepengerusan parpol yang bersengketa, status quo. “Kalau seperti itu maka pengelola partai politik (yang sedang dalam sengketa) tidak ada yang diikutkan,” ujarnya.

Namun Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyatakan KPU tidak bisa melarang partai politik untuk mengikuti Pilkada. Menurutnya Riza, UU nomor 8/2015 menjamin Parpol peserta Pemilu 2014 untuk mengikuti Pilkada serentak 2015.

“KPU tidak memutuskan mana parpol yang bisa ikut pilkada atau tidak karena tugas KPU itu hanya menyelenggarakan saja,”ujar Ahmad.

Ahmad memahami jika KPU khawatir keputusan penetapan calon kepala daerah bisa memicu gugatan hukum. Tapi menurutnya masalah hukum bakal lebih besar lagi jika sama sekali menolak calon dari parpol yang berkonflik. Karena itu

jika pembahasan PKPU soal pencalonan tidak tuntas, Ahmad Riza menyarankan untuk meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan KPU tidak bisa melarang kedua partai tersebut mengikuti pilkada.

Mengenai konflik kepengurusan, menurut Refly, KPU hanya perlu meminta Kemenkumham data kepengurusan yang resmi tercatat. Hal itu, kata Refly merupakan perintah UU. “Pengurus yang sah adalah yang ter-

catat di Kementerian Hukum dan HAM. Itu saja yang perlu KPU pegang,” katanya.

Dia mengatakan KPU tidak bisa mengatur agar dua kubu partai politik harus islah sebelum mengajukan pasangan calon.

Sebab, hal itu bukan kewenangan KPU. Menurutnya kerja KPU hanya bersifat administrative. “KPU bukan mediator. Dia adalah pelaksana pemilu jadi tidak ada urusan siapa yang damai dan tidak,” katanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Muhammad mengatakan KPU mempunya kewenangan mengatur tahapan pencalonan dalam PKPU. Karena itu menyangkut dualisme kepengurusan partai politik, Bawaslu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada KPU. “Kita menghargai proses itu.

Nanti setelah KPU mengambil keputusan, baru kita melaksanakan fungsi penGOOGLE.COM gawasan,” ujarnya.

(VD)

Political Quotes This is not an election where we hand out gifts.

It is an election where we ask everyone to contribute more.

Our democracy is not something to be taken for granted.

You have to fight for it. You have to commit yourself to working for it - for the long haul.

http://www.bt.dk

rebelpundit.com

Ini bukan pemilu di mana kita membagikan hadiah. Ini adalah pemilu di mana kami meminta semua orang untuk berkontribusi lebih

Demokrasi kita bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Anda harus berjuang untuk itu. Anda harus berkomitmen diri bekerja untuk itu - untuk jangka panjang.

- Helle Thorning-Schmidt –

- Keith Ellison -

GOOGLE.COM

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

9

Briefing

Opini

Harmonisasi demi Meningkatkan Partisipasi Oleh: Deytri Aritonang

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah adalah salah satu kunci kesuksesan pesta demokrasi yang diselenggarakan pada 2014 lalu. Karena itu, program yang sama, yaitu pelibatan masyarakat untuk ikut mengawasi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) kembali menjadi salah satu program andalan Bawaslu.

B

elajar dari Pemilu 2014, Pilkada 2015 akan terselenggara dengan tidak kalah gadung disbanding helatan demokrasi 2014 itu. Prediksi itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada mengamanatkan, pilkada serentak akan diselenggarakan pada 2015.

Penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak itu akan diselenggarakan bagi provinsi, kabupaten dan kota yang jabatan kepala daerahnya akan habis pada 2015 dan semester pertama 2016. Jadi, tidak kurang dari 269 daerah akan menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak, bersamaan, pada waktu yang sama. Seperti diketahui, KPU menetapkan pemungutan suara akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015.

Tetapi, potensi konflik dan gesekan jelas tidak akan hanya terjadi pada harih pemungutan suara saja. Setiap tahapan

10

pilkada tentu rawan konflik. Sebut saja misalnya tahapan pemutakhiran data pemilih. Data pemilih akan berpengaruh pada dukungan, bukan hanya calon yang diusung partai politik, namun juga calon kepala daerah independen atau perorangan.

Tahapan lain yang juga rawan gesekan adalah pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah sebagai peserta pilkada.

Tahapan tersebut tidak kalah rawannya dibandingkan dengan tahapan rekapitulasi suara dan penetapan pemenang pemilihan.

Keberadaan pengawas pemilu sangat penting untuk menekan atau bahkan mencegahnya terjadinya gesekan. Penting bagi pengawas untuk menekan semua potensi gesekan dalam Pilkada.

Tetapi, tidak dapat dipungkiri, kehadiran pengawas pemilu dalam setiap tahapan Pemilihan sangat terbatas. Pengawas pemilu tentu terbatas baik dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur. Karena itu, penting bagi pengawas pemilu untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilihan.

Bukan hal baru bagi Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasai perhelatan demokrasi. Bawaslu telah mengagas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sejak Pemilu 2014.

Meski Bawaslu telah mengupayakan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu 2014 secara optimal, seperti yang dikatakan Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak, kualitas demokrasi saat itu belum dikatakan sempurna. Sebab, partisipasi masyarakat untuk ikut memilih justru menurun.

Untuk itulah, harus ada harmonisasi program Bawaslu dengan Bawaslu Provinsi di bidang sosialisasi, hubungan masyarakat dan hubungan antar-lembaga. Sosialisasi bagi pemilih dan seluruh pemangku kepentingan pemilihan penting demi membangun kesadaran para pemangku kepentingan atas pentingnya peran mereka dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Sebut saja misalnya, peran media

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

massa untuk menciptakan suasana yang sejuk dan damai selama penyelenggaraan Pemilihan di daerah yang bersangkutan. Jurnalisme damai berperan penting mendinginkan suhu politik di daerah.

Program lain misalnya koordinasi dengan para pemangku kepentingan Pemilihan. Di antaranya, dengan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, organisasi sipil pemantau pemilu.

Setiap lembaga jelas memiliki peran.

Misalnya,bagaimana pemda setempat memberikan dukungannya bagi penyelenggaraan pemilihan. Dukungan tersebut bukan hanya terkait anggaran saja, tetapi juga sumber daya manusia, kegiatan dan sarana dan prasarana.

Pembangunan hubungan dengan para pemangku kepentingan telah dilakukan Bawaslu sejak 2012 saat tahapan Pemilu 2014 lalu. Pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 ini pun Bawaslu tetap merawat hubungan tersebut.

Tetapi mengingat kegiatan tahapan Pilkada lebih banyak dilaksanakan daerah, Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupateb/ Kota-lah yang harus lebihberperan banyak dalam membangun hubungan tersebut demi memaksimalkan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

Kalau Bawaslu memiliki program terkait sosialisasi, humas dan hubal, bukan berarti program tersebut untuk melangkahi kewenangan Bawaslu Provinsi. Kembali mengutip Nelson, justru di sinilah pentingnya sinkronisasi program antara Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, bukan untuk saling tumpang dan saling tindih.

Justru demi saling melengkapi.

Bawaslu Provinsi tentu yang paling paham karakter masyarakat di daerahnya. Dengan begitu, sudah jelas Bawaslu Provinsi yang paling paham materi, metode dan mekanisme pembangunan hubungan yang tepat untuk diterapkan.

Dengan begitu, harmonisasi pasti terbangun. Kalau harmonisasi telah terbangun, partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan. Efeknya, kualitas penyelenggaraan pemilihan dapat ditingkatkan. n

Sekretariat Jenderal yang Bersih Dimulai dari Pengadaan yang Sehat Oleh: GUNAWAN SUSWANTORO Sekretaris Jenderal Bawaslu

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan tentang peningkatan struktur Setjen Bawaslu menjadi eselon I yang sebelumnya hanya sebatas eselon II. Peningkatan eselon tersebut, otomatis memberikan kewenangan tambahan untuk merekrut pegawai negeri sipil (PNS) Setjen Bawaslu secara organik guna meningkatkan kerja mesin-mesin Pengawas Pemilu yang sebelumnya sudah digerakkan oleh tenaga kontrak (honorer) serta PNS dari beberapa kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri.

M

enurut filosofi sapu, maka untuk membersihkan lantai yang kotor dibutuhkan sebuah sapu yang bersih dengan struktur dan bagian yang lengkap. Filosofi ini yang harus digunakan untuk membangun Bawaslu, sebagai lembaga yang diharapkan mampu memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belajar dari filosofi tersebut, ditambah pola reformasi birokrasi saat ini yang sedang gencar-gencarnya digalakkan oleh Kemen PAN-RB, maka Bawaslu berupaya semaksimal mungkin memastikan pengadaan CPNS Bawaslu dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang ada. Pola perekrutan seperti ini sudah terjadi sejak tahun 2013 silam.

Dengan jumlah formasi yang tidak terlalu banyak yakni sekitar 35 orang saja, panitia pengadaan sudah diinstruksikan sejak awal agar pengadaan dilaksanakan sesuai prosedur dari BKN serta tanpa mengenakan pungutan biaya sedikitpun. Instruksi ini, bahkan terus dipertegas dengan konfirmasi baik kepada panitia maupun peserta tentang adanya indikasi “main belakang� dalam setiap kesempatan.

Alhasil, angkatan pertama PNS Bawaslu tahun 2013 merupakan hasil terbaik dari seleksi ketat yang dilakukan oleh Bawaslu secara netral dan akuntabel. Bahkan, Bawaslu berani

mempertanggung jawabkan jika ada indikasi “main belakang� dalam pengadaan tersebut.

Ini merupakan langkah awal untuk menjadikan lembaga Bawaslu hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga yang bersih dan profesional serta menjadi birokrat yang siap melayani. Sejak rahim, maka birokrat yang ada di dalam Bawaslu harus terputus dari rantai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan menjadi agen of change (agen perubahan).

Pola yang sama terjadi dalam pengadaan CPNS Tahun 2014.

Sejak di rahim, CPNS dipastikan lulus dengan kerja kerasnya sendiri dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada campur tangan Ketua dan Pimpinan Bawaslu maupun pejabat di Setjen Bawaslu untuk memanipulasi hasil yang ada. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi lembaga yang baru berusia tujuh tahun ini.

Sebanyak 145 orang CPNS tahun 2014 yang lulus untuk mengisi jabatan-jabatan di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi merupakan amunisi baru Bawaslu yang dipersiapkan untuk beberapa hal sekaligus, yaitu menjadi aparatur Bawaslu yang siap sedia menjadi bagian untuk membangun dan mengembangkan demokrasi yang sehat serta agen-agen perubahan dalam menciptakan birokrasi yang bersih bahkan bisa menjadi contoh efektivitas PNS dalam sebuah kementerian/lembaga. n BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

11

Bawaslu Uji Publik Tiga Rancangan Peraturan Bawaslu

Sementara itu, dalam rancangan Perbawaslu mengenai pengawasan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu memberikan porsi yang besar terhadap peran serta masyarakat dan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Tindak lanjutnya, memberikan kewenangan kepada Panwaslu Kecamatan dalam rangka optimalisasi pengawasan daftar pemilih dengan membuka posko untuk masyarakat di kantor Panwas Kecamatan, mengadakan rapat koordinasi secara reguler dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon dan saksi calon, dan sosialisasi tentang pengawasan pendaftaran pemilih kepada masyarakat dan penyelenggara pemilihan.

Masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengetahui ketentuan sehingga dapat memberikan informasi dan

masukan terkait dengan daftar pemilih di daerahnya. Ketika ada informasi dan masukan maka Panwas Kecamatan akan menindaklanjuti informasi dan masukkan tersebut dengan menyampaikan sebagai dasar saran perbaikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan tembusan ke Panwas Kabupaten/Kota. Selain itu.

Panwaslu Kecamatan terlebih dahulu melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi dan masukkan yang disampaikan.

Isu krusial dalam rancangan perubahan Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 dengan ditetapkannya UU No.8/2015 tentang Perubahan Atas UU No.1/2015 tentang Penetapan Perppu No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Bawaslu menyempurnakan terhadap fungsi pencegahan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran (peninda-

kan) yang berpotensi terjadi dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu dengan mengamanatkan Pengawas Pemilu melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dalam pelaksanaan tahapan dengan cara melakukan pengamatan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan, melakukan konfirmasi kepada pihak-terkait dan memberikan saran perbaikan dalam hal terdapat indikasi kesalahan, penyimpangan, atau kekeliruan yang berpotensi terjadinya pelanggaran serta mendapatkan informasi dan/atau data yang dibutuhkan dari KPU secara berjenjang dan pihak terkait. [IS]

Bawaslu Usul KY Gandeng Perguruan Tinggi Awasi Sengketa Pemilihan GBW HUMAS

Jelang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan diselenggarakan serentak pada Desember 2015, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mulai menyiapkan Peraturan Bawaslu. Untuk mengatur pengawasan pelaksanaan Pilkada yang akan digelar serentak di 268 Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setidaknya, sebanyak 10 Peraturan Bawaslu disiapkan untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak.

Pada Senin (30/3) lalu, Bawaslu telah menggelar uji publik terhadap tiga rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Yakni Perbawaslu mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Perbawaslu mengenai Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih, dan Perbawaslu mengeanai perubahan Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Uji publik tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukkan dari publik dan beberapa stakeholders diantaranya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), partai politik, media massa, serta KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Se-

12

lain uji publik, rancangan Perbawaslu juga akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Hasil konsultasi dan masukkan tersebut akan direview dan diakomodasi sebagai bahan penyempurnaan dalam Perbawaslu sebelum nantinya ditetapkan dan diundangkan sebagai Peraturan Bawaslu yang mengikat publik.

“Ini ajang untuk meminta masukan sekaligus sosialisasi supaya Perbawaslu ini lebih sempurna. Supaya kita bisa mengawasi proses-proses ini dengan lebih sempurna,” kata Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak.

Nelson menjelaskan, uji publik ini juga sebagai ajang untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses pemilihan kepala daerah . Dia mengatakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

“Kami mutlak membutuhkan partisipasi masyarakat, dari segi jumlah personel saja kami kurang, tidak mungkin kami ada di seluruh situasi pengawasan,” ujarnya.

Rancangan Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari 38 pasal. Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam rancangan Perbawaslu tersebut yaitu dengan mengatur mengenai ketentuan musyawarah. Antara lain, musyawarah dipimpin paling sedikit oleh 2 (dua) orang Anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.

Namun demikian, dalam draf juga diatur bahwa pimpinan musyawarah dapat dibantu oleh kalangan profesional atau perguruan tinggi yang memiliki kapabilitas, netralitas, dan imparsial.

Dalam musyawarah Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu mengecualikan penyelesaian sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam menyelesaikan sengketa, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berkonsultasi dan dapat meminta pendampingan kepada Bawaslu dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan Komisi Yudisial (KY) turut menggandeng perguruan tinggi untuk mengawasi peradilan banding sengketa proses pemilihan gubernur, bupati dan walikota (GBW). Hal itu untuk meminimalisir penyimpangan proses peradilan dan pengambilan putusan sengketa.

“Kami berharap ada langkah preventif yang harus segera dicari solusinya untuk mencegah (penyimpangan). Beberapa pertimbangan yang kami usulkan agar dilakukan pengawasan partisipatif, misalnya dengan melibatkan perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum,” ujar Pimpinan Bawaslu Nasrullah dalam rapat koordinasi Bawaslu dengan KY di gedung KY, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Ia mengatakan, pengawasan memang harus dilakukan dari segala penjuru. Dari atas, katanya, pengawasan dilakukan oleh lembaga Negara. Sedangkan dari bawah, pengawasan dilakukan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut Nasrullah, pelanggaran dan penyimpangan dapat diminimalkan. Selain itu, Nasrullah juga berharap Bawaslu dan KY mengintensifkan koordinasi kedua lembaga itu untuk menemui langkah yang progresif dalam

rangka pengawasan penanganan sengketa proses pemilihan. Bawaslu menggandeng KY untuk mengawasi kinerja hakim dalam proses peradilan banding sengketa pemilihan GBW tahun 2015 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Nasrullah menyampaikan, setidaknya terdapat dua hal yang Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah menjadi kekhwatiran Bawaslu dalam pengajuan banding sengtal dengan kepentingan politik. Bisa jadi keta proses Pemilihan GBW di PT TUN, kepentingan politik ini akan bermuara yakni aspek kompetensi hakim dan aspek pada money politik sehingga dibutuhkan integritas hakim. integritas hakim yang memadai.

Dikatakan, hakim PT TUN sebaiknya “Kami membutuhkan Komisi Yudidibekali kompetensi memadai tentang sial turut serta mengawasi hakim-hakim aturan main Pemilihan GBW sehingga PTUN dan PTTUN. Bawaslu mulai ragu memberikan keputusan tepat dalam seng- terhadap aspek kompetensi dan aspek keta proses Pemilihan GBW di PT TUN. integritas hakim. Apakah hakim-hakim Terkait integritas hakim, Nasrullah men- PTUN dan PTTUN memahami problema gatakan penanganan sengketa proses pe- pilkada dan aturan-aturannya,” kata Nasmilihan GBW di PTUN akan sangat ken- rullah. [DA] BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

13

Laporan dari Tunisia dan Mesir

Bawaslu Mendorong Partisipasi Masyarakat Madani dalam Proses Pemilu Dalam pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati Pemilu di Tunisia (6/3), Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat madani dalam pemilu sangat penting utamanya dalam mengawal proses Pemilu sehingga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk negara demokratis yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pengawasan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu di Indonesia telah disinergikan dengan LSM. Dengan sinergi tersebut, maka proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai asas penyelenggaraan pemilu. Apabila ada pelanggaran administrasi yang terjadi, LSM tersebut akan menyampaikan laporannya kepada Bawaslu dan akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Pertemuan tersebut merupakan insiatif dari KBRI Tunisia atas permintaan kumpulan LSM pemerhati Pemilu di Tunisia, pertemuan berlangsung di Mosquée Youssef Saheb Tabaa, Halfaouine.

Delegasi diundang oleh Abderrahmen Boukhari (Ketua Asosiasi Seni dan Demokrasi), hadir dalam pertemuan tersebut beberapa elemen masyarakat Tunisia diantaranya Mrs. Leila Bahria (Ketua Observatoire Chahed, mantan Wakil Menlu tahun 2013), Mr. Mootez Akacha (Ketua Asosiasi Budaya Islam Saheb Ettabaa).

Dalam pengantarnya Mrs. Madam Laila Bahria menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam pemilu sangat penting untuk Tunisia, terutama peran LSM dalam mendukung proses demokrasi di Tunisia.

Dalam pertemuan tersebut, kumpulan LSM berharap agar Indonesia terus memberikan dukungan dalam bentuk sharing pengetahuan dan pengalaman dalam

14

bidang kepemiluan terutama bagi LSM agar mereka dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Tunisia.

Di sela-sela kunjungan Ketua Bawaslu ke Tunisia, KBRI Tunisia memfasilitasi pertemuan antara Delegasi Indonesia dengan para pelajar dan mahasiswa di Tunisia yang beberapa diantaranya adalah penyelenggara Pemilu di Luar Negeri (PPLN dan KPPSLN) bertempat di Kantor KBRI Tunisia.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu juga menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada para Mahasiswa utamanya yang membantu dalam penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri sehingga Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tunisia berjalan dengan lancar.

Ketua PPLN Tunisia, Sugianto menyampaikan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

di Tunisia berjalan dengan aman dan lancar, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Anggota DPR adalah 73% dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 91%.

Sementara itu, sebagai salah satu kontribusi Indonesia khususnya sebagai Penyelenggara Pemilu dalam proses demokratisasi dan berbagi pengalaman dalam pemilihan umum, Ketua Bawaslu RI, Muhammad hadir sebagai narasumber dalam kegiatan International Workhsop on Legislative Election; Indonesia’s Experience yang diadakan di Kairo, Mesir (3/3). Workshop ini merupakan kerjasama antara Institute for Peace and Democracy (IPD) Bali dan al-Ahram Centre for Political and Strategical Studies (ACPSS) yang difasilitasi oleh KBRI Kairo.

Dalam kesempatan ini, Muhammad menyampaikan proses pengawasan Pemilu Legislatif di Indonesia. Mesir sendiri telah melaksanakan pemilu Presiden pada

Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Husni Kamil Manik pada saat Kedutaan Besar RI Tunisia memfasilitasi pertemuan antara Delegasi Indonesia dengan para pelajar dan mahasiswa di Tunisia yang beberapa diantaranya adalah penyelenggara Pemilu di Luar Negeri (PPLN dan KPPSLN) bertempat di Kantor KBRI Tunisia (7/3).

tahun 2014 dan akan melaksanakan pemilu legislatif yang tahapannya akan dimulai pada April Tahun 2015 ini.

Selain Ketua Bawaslu RI, turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Hakim Mahkamah Konstitusi, Wahiduddin Adams dan Direktur Institute for Peace and Democracy, I Ketut Putra Erawan yang masing-masing membawakan materi tentang pengalaman Indonesia dalam proses pemilu legislatif mulai dari sejarah, prinsip dan asas, penyelenggaraan, pengawasan serta penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Peserta workshop ini terdiri dari para stakeholder pemilu yaitu partai politik, penyelenggara pemilu di Mesir, peneliti dan pemerhati pemilu, lembaga swadaya masyarakat pemilu serta media. Dalam setiap sesi, selain pembicara terdapat para penanggap yang merupakan tokoh-tokoh penting pemilu di Mesir antara lain Mr. El Sayed Yassin (penasehat ACPSS), Counselor Mahmoud Fawzy, Brigjen Fifat Qomsan (penasehat Perdana Menteri untuk urusan Pemilu), Mr Abdel Aziz Salman (Ketua Badan Komisariat di Mahkamah Konstitusi Mesir), Mr Omar Marwan (Jubir High Elections Commiteeof Egypt).

Peserta sangat antusias dalam memberikan pertanyaan dan berdiskusi tentang penyelenggaraan pemilu di kedua negara. Menurut para peserta, Indonesia telah sukses dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga pengalaman Indonesia adalah pengalaman yang sangat berharga dan dapat dipelajari oleh Mesir serta negara-negara lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan pengalaman Indonesia yang disampaikan dalam workshop ini, diharapkan Mesir dapat mengambil best practices dari pengalaman Pemilu Indonesia. (IP/FS)

Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPU Husni Kamil Manik beserta duta besar Indonesia untuk Republik Tunisa pada saat melakukan pertukaran pengalaman (sharing experience) dengan Penyelenggara Pemilu Tunisia yang bernama Instance Supérieure Indépendante pour les Elections(ISIE) Tunisia bertempat di Kantor ISIE, Tunis (6/3).

Dialog interaktif antara Ketua Bawaslu Muhammad dan audiens ketika sesi tanya jawab pada kegiatan International Workhsop on Legislative Election; Indonesia’s Experience yang diadakan di ruang pertemuan Al- Ahram , Mesir (3/3).

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

15

PILKADA SERENTAK 2015

16

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

17

Divisi Pengawasan

Bawaslu Rumuskan Potensi Kerawanan Pilkada 2015 Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang pertama dilakukan secara serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015. Oleh karena itu, sejak awal Bawaslu sudah merumuskan potensi-potensi kerawanan yang mungkin akan terjadi pada pelaksanaan Pilkada nantinya.

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron

D

alam Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2015 yang melibatkan beberapa pihak seperti Akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), Kepolisian, Kementrian dan Pegiat Pemilu yang turut merumuskan potensi kerawanan dalam Pilkada 2015.

Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, beberapa tujuan yang menjadi fokus dalam melakukan identifikasi dalam potensi kerawanan pelanggaran dalam Pilkada 2015 misalnya, teridentifikasinya pelanggaran yang kerap terjadi dalam Pilkada, terumuskanya indeks kerawanan Pilkada, terumuskannya strategi pengawasan atas pelanggaran dalam Pilkada serta adanya rekomendasi strategi pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada berdasarkan tren pelanggaran yang sering kali terjadi.

Daniel menjelaskan ada berbagai cara dalam membedah potensi kerawanan dalam pelanggaran pemilu, salah satunya dengan melakukan identifikasi potensi pelanggaran. Menurutnya dengan adanya penentuan pemetaan kerawanan pelanggaran maka penyelenggara bisa memperki-

18

rakan dan menguraikan apa yang selama ini menjadi permasalahan penyelenggaraan pemilu. “Identifikasi adalah hal yang fundamental dalam melakukan pengawasan atas pelanggaran. Ini juga dapat memonitoring adanya potensi-potensi pelanggaran yang ada, dan indeks dari daerah-daerah yang berpotensi pelanggaran tentu bisa menjadi indikator,” ujarnya pada saat Forum Group Diskusi (FGD) Perumusan Indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2015 tahap II di Lantai 4 Gedung Bawaslu, Kamis (12/3).

Ia mencontohkan salah satu permasalahan pada proses pencalonan misalnya, banyak calon bermasalah pada sisi adminstrasi. “Pencalonan biasanya tidak secara mendetail diketahui, karena dalam prosesnya hal tersebut dilakukan oleh pasangan calon kandidat dan KPU. Untuk itu pengawas pemilu harus tahu masalah tersebut di level dokumen atau perilaku,” ujarnya.

Selain potensi kerawanan Daniel mengatakan, strategi pencegahan pun merupakan bagian utama strategi dalam melakukan rumusan pelanggaran dalam melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah, Bupati dan Wali Kota tahun

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

WISNU BROTO

2015. “Pencegahan pun menjadi upaya dalam pelaksanaan Pilkada berdasarkan tren pelanggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M. Afifudin mengatakan untuk memetakan adanya potensi pelanggaran bisa dilihat dari beberapa indikator seperti prapilkada yaitu pencalonan, pendaftaran pemilih, logistik, kampanye dan dana kampanye, kemudian Hari H seperti pemungutan suara dan perhitungan suara, serta pasca pelaksanaan seperti rekapitulasi suara dan sengketa hasil.

Menurutnya dari beberapa indikator potensi kerawanan tersebut adalah hal yang menjadi potensi adanya pelanggaran pemilu secara umum terjadi. “Dana Kampanye misalnya, hal ini harus bisa dipastikan secara jelas, karena hal ini bisa mendiskualifikasikan calon (kepala daerah),” ujarnya.

Selain itu, Afif berharap agar kesiapan pengawas pemilu dibeberapa daerah baik itu Provinsi dan kabupaten dan kota turut melakukan membuat rumusan atas indeks potensi kerawanan pelanggaran yang biasa terjadi di sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2015. [HW/FS]

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Antisipasi Sengketa Pemilihan GBW, Bawaslu Gandeng Komisi Yudisial Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menggandeng Komisi Yudisial guna mengawasi kinerja hakim dalam proses sengketa banding pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (GBW) tahun 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasalnya ketidakpuasan calon kepala daerah dalam sengketa proses di tingkatan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/ kota dan Badan Pengawas Pemilu provinsi, sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015 akan bermuara pada banding di PTUN.

Pertemuan Bawaslu dengan Komisi Yudisial.

Menurut Pimpinan Bawaslu Nasrullah, setidaknya terdapat dua hal yang menjadi kekhwatiran Bawaslu dalam pengajuan banding sengketa proses Pemilihan GBW di PTUN, yakni aspek kompetensi hakim dan aspek integritas hakim. Dikatakan, hakim PTUN sebaiknya dibekali kompetensi memadai tentang aturan main Pemilihan GBW sehingga memberikan keputusan tepat dalam sengketa proses Pemilihan GBW di PTUN. Terkait integritas hakim, Nasrullah mengatakan penanganan sengketa proses pemilihan GBW di PTUN akan sangat kental dengan kepentingan politik. Bisa jadi kepentingan politik ini akan bermuara pada money politik sehingga dibutuhkan integritas hakim yang memadai. “Kami membutuhkan Komisi Yudisial turut serta mengawasi hakim-hakim PTUN dan PTTUN. Bawaslu mulai ragu terhadap aspek kompetensi dan aspek integritas hakim. Apakah hakim-hakim PTUN dan PTTUN memahami problematika pemilukada dan aturanaturannya,” kata Nasrullah dalam audiensi Bawaslu dengan Pimpinan Komisi Yudisial, Kamis (19/3), di Komisi Yudisial Jakarta.

Hadir dalam audiensi tersebut, DR Imam Anshori Saleh, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial dan sejumlah pejabat Komisi Yudisial. Sementara dari Bawaslu hadir pejabat struktural, tenaga ahli dan tim asistensi yang membidangi teknis pen-

gawasan pemilihan GBW. Dalam paparannya, Bawaslu menjelaskan di tahun 2015 terdapat 272 kabupaten/kota termasuk 9 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan GBW. Proses penetapan calon kepala daerah akan di mulai bulan Juni-September 2015.

Dalam proses ini, potensi penolakan pendaftaran calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum setempat sangat besar.

Hal ini dapat menimbulkan sengketa proses di level Panwaslu kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi. Calon yang tidak puas terhadap keputusan Panwaslu maupun Bawaslu dapat mengajukan banding ke PTUN sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan GBW menjadi undang-undang.

Belajar dari pengalaman Pemilukada sepanjang tahun 2010-2013, dari 36 gugatan ke PTUN terkait sengketa proses pemilukada, sebanyak 34 gugatan dikabulkan hakim, 2 gugatan di tolak. Dari 34 gugatan yang dikabulkan hakim hanya 2 putusan PTUN yang dilaksanakan KPU. Nasrullah menjelaskan, seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Daerah Istimewa ACEH akan menyelenggarakan Pemilukada. Sementara PTUN hanya ada di Ibukota Provinsi sedangkan Pengadilan Tinggi TUN hanya ada di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Terbatasnya jumlah hakim di bandingkan dengan potensi jumlah perkara yang masuk dikhawatirkan menimbulkan polemik baru

HUMAS

sengketa proses Pemilihan GBW. Menanggapi persoalan itu, Pimpinan Komisi Yudisial DR Imam Anshori Saleh, mengatakan, Komisi Yudisial akan bertindak cepat untuk berkoordinasi dengan pihakpihak terkait terutama Mahkamah Agung dan Kemenkumham untuk mengantisipasi gelombang gugatan sengketa proses pemilihan GBW. Terkait kompetensi hakim, Imam Ansyori mengatakan, masih cukup waktu untuk para hakim PTUN dan PT TUN belajar tentang aturan main Pemilihan GBW. Sedangkan persoalan integritas, KY akan mencermati betul latar belakang dan catatan perjalanan karir hakim yang akan menangani sengketa proses Pemilihan GBW. “Menjadi tugas KY diminta atau tidak untuk mengawasi hakim-hakim itu. Modelmodel penyimpangan yang mungkin terjadi pada hakim. Kalau soal kapasitas tentu masih ada waktu. Kami akan ke MA dan kehakiman, sejauh mana pemahaman mereka tentang Pilkada. Akan kami cermati masukan-masukan Bawaslu. Kita akan lihat track record hakim-hakim yang ada,” kata Imam Ansyori. Imam menambahkan, dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir, tidak ada rekruitmen hakim. Hal ini tentu menyebabkan keterbatasan hakim. Apalagi bila gugatan banding sengketa proses pemilihan GBW banyak di ajukan ke PTUN. Karenanya, hal semacam ini perlu diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah baru dalam proses pemilihan GBW. [RS]

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

19

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Endang Wihdatiningtyas:

Tugas, Tanggung Jawab dan Etos Kerja Penyelenggara Pemilu

Apel pagi pada awal minggu di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI kali ini dipimpin oleh Kordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Endang Wihdatiningtyas, Senin (16/03).

B

ertempat di halaman parkir Gedung Bawaslu RI, Endang menyampaikan beberapa poin penting untuk mengawali kerja minggu ini, diantaranya: Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu, serta Etos Kerja.

“Dalam Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 disebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Adapun pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa aparatur Penyelenggara Pemilu terdiri dari unsur KPU sebagai pelaksana kemudian Bawaslu sebagai Pengawas”, sambut Endang dalam pembukaan apel. Adapun DKPP adalah sebagai lembaga penyeimbang sekaligus pengawas kinerja dari Bawaslu dan KPU serta jajarannya. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 15 Tahun 2011 bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Kemudian Endang mengutip pernyataan Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, “KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas harus berhadapan tetapi pada saat yang bersamaan harus mampu

20

memainkan peran sebagai satu-kesatuan dalam menghadapi fungsi dan kekuasaan di luar dirinya. Sehingga dengan demikian lembaga Penyelenggara Pemilu haruslah kuat, profesional, obyektif, transparan dan akuntabel termasuk di hadapan para pemegang kekuasaan Yudikatif dan Legislatif, sehingga bisa dikonstruksikan di perkembangan ilmu yang akan datang bahwa penyelenggara Pemilu sebagai cabang ke empat kekuasaan negara di luar kekuasaan Yudikatif, Legislatif, serta Eksekutif yaitu sebagai kekuasaan pemerintahan demokrasi”. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dan DKPP adalah sebuah lembaga pelayan publik, baik bagi masyarakat maupun bagi peserta Pemilu.

Oleh karena itu lembaga ini harus didukung oleh SDM yang jujur, ikhlas, pintar dan professional. Tidak kalah pentingnya yaitu sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal. “Yang pertama adalah memaksimalkan pemanfaatan teknologi, kemudian restrukturisasi kelembagaan yang ramping dan kaya fungsi, kemudian alur pertanggung jawaban yang jelas, juga relokasi dan peningkatan kualitas SDM. Sehingga dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus diperhatikan adanya aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia”, tambah Endang.

Rencana strategis merupakan rancangan yang digunakan Bawaslu RI untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara menyeluruh.

Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi Bawaslu RI untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. “Penyusunan Renstra baik

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

Bawaslu maupun DKPP yang tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi lima tahun mendatang yang juga disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Pemerintah era kepemimpinan Presiden Joko Widodo” kata Endang.

Selanjutnya wanita asal Yogya ini menyampaikan perbaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lembaga Bawaslu RI untuk meningkatkan pelayanan publik serta pengadaan sumber daya manusia, baik pejabat maupun staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI yang mana disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan khususnya pada bidang Pengawasan Pemilu yang bertujuan untuk peningkatan kwalitas Pemilu di Indonesia.

Endang Wihdatiningtyas menutup arahan pada apel pagi dengan mengajak segenap peserta apel untuk kembali menyadari pentingnya agama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik di keluarga maupun lingkungan kantor, “Indonesia adalah bangsa yang religius, oleh karena itu kita harus bisa mentransformasikan nilai-nilai ajaran agama kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar menjalankan formalitas dalam beribadah”. Kehidupan bukan hanya didunia saja, sebagaimana semua agama memberikan pemahaman tentang hari akhir, semua akan berakhir pada waktunya. Oleh sebab itu kita berikan pikiran, gagasan serta perbuatan yang terbaik untuk hidup dan kehidupan dunia saat ini, cinta kemanusiaan, melawan egoisme, menjunjung harkat dan martabat, pungkas Endang. [WB]

dok. bawaslu

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Ketua Bawaslu:

Kerja Ikhlas, Kerja Cermat dan Kerjasama Suatu pagi, saat memimpin Apel Pagi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan poin penting tentang etos kerja, yaitu kerja ikhlas, kerja cermat dan kerjasama.

Tiga prinsip tersebut menurutnya, tidak hanya dapat dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari, namun juga dalam berkehidupan dengan sesama. Dalam kaitan dengan pekerjaan, maka ia mengungkapkan prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan etos kerja untuk membangun sebuah lembaga ke depan.

“Mari kita mantapkan niat kita bekerja, kita meyakini bahwa bila kita memantapkan niat kita bekerja, baik sebagai pejabat, staf, tim ahli, tim asistensi, atau bahkan komisioner, niat itu kita luruskan dalam rangka mencari dan mendapatkan keberkahan dalam hidup,” ungkap Guru Besar Universitas Hasanuddin tersebut.

Motivasi kerja adalah untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah. Semua agama pasti menyarankan untuk melakukan pekerjaan secara jujur, ikhlas dan disiplin. “Niat bekerja kita luruskan dalam rangka mencari dan mendapatkan keberkahan dalam hidup,” lanjut Muhammad.

Pekerjaan akan menjadi mudah jika didalam diri kita sudah tertanam keikhlasan dalam bekerja, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bawaslu Muhammad, bahwa bekerja adalah jihad atau ibadah kita kepada Allah SWT. “Karena orang yang senantiasa memperbaiki niatnya semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT, disitu pasti ada pertolongan Allah”. Muhammad melanjutkan dengan mengutip sebuah ayat di dalam Al Quran Surat At-Thalaq ayat

2-3 , “Dan barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Dan Dia memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesunguhnya Allah melaksanakan urusanNya. Sungguh, Allah telah memberikan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

Selanjutnya Ketua Bawaslu RI Muhammad menambahkan, bahwa beliau yakin di dalam Alkitab maupun Kitabkitab agama lain juga memiliki ayat yang sama untuk memotivasi umatnya untuk bekerja ikhlas dan sungguh-sungguh. Di dalam suasana yang khidmat di pagi hari yang cerah itu, Ketua Bawaslu ingin menyentuh hati seluruh pejabat struktural dan staf yang mengikuti apel pagi dengan menyampaikan pentingnya bekerja ikhlas yang nantinya akan berdampak positif kepada hasil kerja.

“Jika kita niatkan hidup dan kehidupannya karena Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap problem yang dia miliki”, tambahnya.

Selain mendapat penghasilan atau gaji dan meningkatkan produktivitas kerja, kita juga akan disukai oleh lingkungan kerja, baik itu teman sekerja maupun atasan. Begitu juga dengan problem-problem yang sedang dihadapi, maka diyakini setiap masalah dapat diselesaikan secara bersama, baik itu masalah di kantor maupun masalah di rumah. Banyak manfaat

yang akan didapat jika kita bekerja secara ikhlas, antaranya adalah pekerjaan yang terlihat berat akan menjadi ringan karena dikerjakan dengan sepenuh hati dengan rasa ikhlas.

“Kalau kita serius dan diawali karena mencintai pekerjaan kita maka seberat dan serumit apapun masalah yang dihadapi, maka akan mudah terurai dan teratasi,” jelasnya.

Setelah kita bekerja ikhlas, bekerja cermat, maka tidak lupa kita harus bisa bekerjasama. Silaturahmi adalah roh dari kerjasama tim, dimana setiap individu yang terlibat memberikan segala daya dan upaya untuk sama–sama bekerja mencapai tujuan.

“Sehebat apapun seorang Ketua Bawaslu, seorang Komisioner Bawaslu, seorang Sekjen Bawaslu, seorang Kepala Biro dan seterusnya tanpa bantuan orang lain tidak mungkin menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik,” tegas Muhammad.

Sebagai seorang anak yang soleh, Muhammad juga tidak akan pernah melupakan peran seorang ibu yang begitu vital dalam kesuksesannya sebagai seorang manusia. Begitu juga peran keluarganya, sebagaimana yang ia sampaikan disela-sela pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin beberapa waktu lalu.

Dalam ucapan terima kasihnya, para pengunjung yang hadir dibuat terharu oleh Bersambung ke hal. 22

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

21

Dosen Program Magister Ilmu Politik Unhas, Adi Suryadi Culla

Tanpa Partisipasi, Demokrasi Tidak Berarti

FAJARPENDIDIKAN.CO.ID

Dosen Program Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla megatakan partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara. Menurutnya tanpa adanya partisipasi demokrasi adalah omong kosong atau tidak berarti.

“Tidak ada partisipasi publik dalam berdemokrasi semua adalah omong kosong, toh siapa yang mau dipilih tanpa adanya partisipasi,” ujarnya pada saat mempersentasikan materi yang berjudul partipasi politik dan pemilu pada Seminar International yang bertajuk Democracy and Election (Solution for Establishing Good Governance), di Kampus FISIP, Universitas Hasanuddin, baru-baru ini.

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin tersebut menuturkan, dalam konteks demokrasi, pejabat publik dipilih dan diturunkan melalui partisipasi politik. Menurutnya tanpa partisipasi proses dipilih dan memilih tidak akan ada proses politik sehingga menjadi suatu kegiatan yang penting dalam penyelenggaraan pemilu.

“Pemilu ukuranya adalah partisipasi

22

politik dari masyarakat, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat pemilu dapat dikatakan gagal,” ujarnya.

Menurutnya, konteks partisipasi politik dalam kerangka penyelenggaraan pemilu bisa dilihat dari perspektif pendekatan civic culture (budaya masyarakat) dan pendekatan rasional. Ia mengatakan pendekatan civic culture merupakan partisipasi politik dalam pemilu yang menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi berkaitan legitimasi hasil pemilu dan tingkat dukungan pada pemerintah hasil pemilu. “Makin banyak warga negara yang ikut memilih atau memberikan suara dalam pemilu, indikasi makin kuatnya legitimasi demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, tingkat partisipasi menurut pendekatan rasionalitas malah sebaliknya yaitu partisipasi dari masyarakat atau publik bukan menjadi ukuran satu-satunya faktor, oleh karena itu partisipasi yang rendah boleh jadi dikatakan menggambarkan demokrasi makin baik. “Atau bisa dikatakan pemilih semakin rasional dalam proses memilih siapa calon yang akan dipilih, berdasarkan kepentingan individu, ” ujarnya.

Adi menilai, pendekatan civic culture lebih mampu menjawab masalah partisipasi pemilih. Fakta menunjukkan, semakin tinggi tingkat perasaan bahwa memilih itu kewajiban bagi warga negara, makin tinggi pula tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Karena itu, dapat juga disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi dalam pemilu dari tahun ke tahun itu karena menurunya pula perasaan wajib memilih yang ada di masyarakat.

“Partisipasi pemilih dalam pemilu sebagai suatu hal yang dianggap wajib oleh warga negara, bukan karena faktor rasionalitas pemilih tapi lebih karena faktor ekspresi moralitas pemilih. Tindakan memilih berhubungan dengan nilai baik dan buruk,” ujarnya. [HW/FS]

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

pidato Muhammad ketika menceritakan tentang perjuangan dan cita-cita ibundanya Syarifah Aisyah Sadiq Alaydrus. Salah satu pesan yang diingat, yakni ketika ibunda tercinta menidurkan Muhammad sambil berkata “Tidurlah Anakku, Tidurlah Buah Hatiku, Jadilah Anak yang Berbakti, Jadilah Kebanggaan Orang Tuamu”. Dan gelar guru besar tersebut ia persembahkan untuk ibunda tercinta serta isteri dan tiga orang anaknya.

“Mulailah dari diri sendiri, lingkungan keluarga lalu berikan yang terbaik untuk kemajuan Bangsa dan Negara. Kerja Ikhlas, Kerja Cermat dan Kerjasama untuk bersama – sama menikmati perjalanan hidup hingga akhirnya apa yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa diambil kembali oleh Nya. Sebagaimana sifat air, yang mengalir ke tempat yang rendah, menyebar kesegala arah dan mengikuti wadahnya. Baik hati, murah senyum dan tidak sombong. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadi motivasi kita dalam menjalani kehidupan.

Sebagai manusia yang selalu bersyukur atas segala nikmat, Muhammad tidak lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat. Ia bukan hanya Ketua Bawaslu RI, namun juga imam bagi kaum muslimin dan muslimat di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Disela-sela kesibukannya mengurus Pengawasan Pemilu di Republik ini, ia selalu menyempatkan diri untuk menjadi imam shalat wajib bersama Pimpinan Bawaslu RI lainnya, para Pejabat Struktural berikut staf di Mushallah Al Hakam gedung Bawaslu RI. Lebih dari itu, ketika di sebuah kesempatan dimana ia diminta hadir untuk menjadi narasumber di stasiun Radio Republik Indonesia, setelah selesai wawancara terkait maraknya kampanye hitam di beberapa sosial media, ia menyempatkan diri untuk melaksanakan kewajiban shalat maghrib berjamaah, disalah satu ruangan mushallah gedung RRI. Banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan shalat berjamaah, diantaranya adalah menjalin hubungan batin yang kuat diantara para jemaah, belajar disiplin dan sebagai perwujudan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada manusia.

Membangun Kerjasama dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan kerja yang pada akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan. Kerja ikhlas dan kerja cermat adalah bagian terpenting bagi setiap individu untuk bisa hadir memberikan kontribusi yang positif bagi kelompoknya untuk samasama mencapai tujuan. [WB]

UU Pilkada Tanpa Sanksi Pidana Politik Uang

Bawaslu Tidak Diam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) ternyata tidak mengatur sanski pidana bagi pelaku politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Meski demikian, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan tidak akan tinggal diam dan tetap dapat menjerat pelaku politik uang.

Publik dan pegiat pemilu terkecoh tatkala DPR dan pemerintah menetapkan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati dan walikota/wakil walikota diselenggarakan tidak langsung. Publik menilai, demokrasi berhasil terselamatkan oleh pelaksanaan pilkada secara langsung. Nyatanya, UU Pilkada secara formil dan material merusak prinsip-prinsip tatanan demokrasi.

Ramdansyah, pegiat pemilu mengatakan, materi UU Pilkada mengabaikan dimasukkannya ancaman pidana dan denda terhadap pelaku politik uang dan jual beli suara partai. Undang-Undang seolah merestui dan melegalkan praktik politik uang dan jual beli suara partai politik.

Pasal 73 UU Pilkada memang melarang praktik politik uang. Namun pengenaan sanksi terhadap kejahatan politik uang tidak dapat dilakukan. Sebab, diskualifikasi pasangan calon yang melakukan politik uang harus didahului dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Masalahnya, pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan pengadilan karena tidak sanksi pidana yang diatur dalam UU itu.

Sehingga sanksi diskulasifikasi terhadap pasangan calon dan pelaku politik uang tidak dapat dilakukan.

UU Pilkada membuat pelaku politik uang bebas memberikan uang kepada pemilih agar pemilih memilih pasangan calon tertentu. Di sisi lain partai politik dapat menjadikan Pilkada sebagai ajang politik transaksional untuk mendukung pasangan calon tertentu. Institusi penegak hukum menjadi lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisi tersebut.

Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjun-

tak mengatakan, tanpa adanya norma mengenai sanksi pidana, maka otomatis tidak bisa menjatuhi sanksi terhadap praktek politik uang. Bahkan sanksi administratif pun sulit dilakukan, sebab harus ada pembuktian di pengadilan.

“Kalau tidak ada norma pidananya maka tidak bisa membawa ke pengadilan untuk membuktikan ini, proses ini kan seharusnya ada di pengadilan,” ujar Nelson di Jakarta, Selasa (30/3).

Meski demikian, Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan, pihaknya tidak akan pasrah dan membiarkan praktik politik uang terjadi. Menurutnya, pelaku politik uang dalam Pilkada tetap bisa dijerat sanksi pidana. Bawaslu akan mendorong penegak hukum untuk memproses hukum pelaku politik uang berdasarkan sanksi pidana yang ada dalam pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Nasrullah mengatakan memang dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, tidak ada ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku politik uang. Namun itu bukan berarti politik uang atau money politik dibiarkan begitu saja.

“Karena semangatnya pemilu, maka sah posisi Bawaslu untuk mendorong money politik ini diproses berdasarkan KUHP. Karena pasal 149 KUHP itu berbicara soal suap dalam proses pemilihan,” ujar Nasrullah.

Dia mengatakan Bawaslu dapat berperan menerima laporan soal politik uang dan mendorong agar laporan tersebut ditindaklanjuti oleh penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan. Menurutnya, Bawaslu bisa mencantumkan itu dalam peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

“Ini kan soal semangat penegakan hukum. Memang kalau lihat aturannya, Bawaslu dibatasi, tetapi perlu diingat kalau semangatnya penegakan hukum maka perlu ada terobosan dari Bawaslu,” tuturnya.

Seperti diketahui pasal 149 KUHP berbunyi “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, di-

ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.”

Nasrullah menyatakan meski tidak ada pidana khusus pemilu yang bisa dipakai menjerat pelaku politik uang, namun pasal itu bisa digunakan karena tetap berbicara soal pemilihan. Konsekuensinya, penegakan hukum melalui proses peradilan umum.

Menurutnya pasal tersebut juga bisa digunakan untuk menjerat pelaku jual beli mahar politik untuk pencalonan kepala daerah. Misalnya, jika parpol menerima suap dari orang yang ingin menjadi kepala daerah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan DPR harus kembali merevisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, karena UU ini tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap praktek politik uang. Tanpa ada-nya ketentuan sanksi, sama saja membiarkan praktek politik uang semakin marak dalam pemilihan kepala daerah.

Menurutnya karena dibuat secara buruburu, maka soal sanksi pidana politik uang luput dari perhatian pembuat undang-undang. “Ini hal krusial yang terlewat dalam revisi UU Pilkada karena itu harus didorong untuk direvisi kembali, untuk memperkuat pengaturan soal penegakan hukum politik uang,” katanya.

Tetapi, jika memang waktu tidak cukup untuk merevisi, maka Badan Pengawas Pemilu harus melakukan terobosan hukum.

Dia mengatakan Bawaslu bisa bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk mencari cara bagaimana agar pelaku politik uang bisa dijerat hukum. Misalnya, pelaku politik uang bisa dimasukan dalam kategori penyuapan yang bisa dicari cantelan hukumnya di KUHP. Sebab menurutnya tidak boleh ada kekosongan hukum dalam persoalan penegakan hukum politik uang. Politik uang tidak boleh hanya diatasi dengan seruan moral.

“Hanya seruan moral saja tanpa penindakan hukum sama saja kita membiarkan demokrasi kita tanpa pengawalan,” paparnya. [DA]

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

23

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A

Rektor Perempuan Pertama Pimpin Unhas Untuk pertama kalinya Universitas Hasanuddin dipimpin rektor perempuan.

Pada Senin, 27 Januari 2014, Guru Besar Sosiologi Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A terpilih sebagai Rektor Universitas Hasanuddin. Untuk pertama kalinya sejak berdiri pada 11 Juni 1956, Unhas dipimpin oleh seorang perempuan.

P

erempuan kelahiran di Tanjung Karang Lampung, 19 April 1964 itu memperoleh suara signifikan 241 suara dari total 442 suara yang memiliki hak suara dalam pemilihan rektor. Sebelum terpilih menjadi rektor, Dwia menjabat sebagai Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama. Beliau dipercaya memegang jabatan ini sejak 21 Pebruari 2006. Professor Dwia diangkat sebagai dosen di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin pada tahun 1988, dan sejak tahun 2011 telah menempati jenjang kepangkatan Pembina Tingkat I Gol. IV/C. Dwia menempuh pendidikan sarjana bidang studi sosiologi di Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1982-1985 dan di Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 1985-1986. Master of Arts juga dalam bidang sosiologi ditempuh pada tahun 1991 – 1993 di Department of Sociology and Anthropology, Ateneo de Manila University, Philippines. Jenjang doktoral beliau tempuh pada Program Studi Imu Sosial Konsentrasi Sosiologi Universitas Hasanuddin tahun 2001 – 2005.

Selain pendidikan bergeral tersebut, Dwia juga mengikuti berbagai pendidikan singkat dan non gelar di luar negeri, antara lain: Short Course “Religion Pluralism” di New York University, New York City, Amerika Serikat pada tahun 1998; “Human Rights Training Study Session” di Chulalongkorn University, BangkokThailand pada tahun 2001; Program Di-

24

ploma dalam bidang “Conflict Resolution” di Uppsala University, Swedia, pada tahun 2002; serta Program Academic Recharging “Internationalization of Higher Education” di Helenic American University, Athena, Yunani pada tahun 2009.

Sebelum ditunjuk sebagai Wakil Rektor IV pada tahun 2006, Professor Dwia adalah Sekretaris Program Studi Sosiologi pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin pada tahun 2000 – 2002.

Pada saat bersamaan, beliau juga diper-

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

caya sebagai Koordinator Divisi Resolusi Konflik di Pusat Studi HAM Universitas Hasanuddin tahun 2001 – 2002.

Beberapa diantara kegiatankegiatan di luar kampus Professor Dwia adalah, menjadi pengurus Yayasan Amal Abadi Beasiswan Orang Tua Bimbingan Terpadu (YAAB-ORBIT) periode 1995 – 1998. Kemudian menjadi pengurus Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel sejak 1995 hingga sekarang. Dwia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan dan Anak (PERMATA) sejak 1996 sampai saat ini. Dia juga aktif menjadi pengurus Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan sejak 1998 sampai sekarang.

Dwia juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Wahana Pemberdayaan Perempuan dan Anak sejak 1998 hingga saat ini. Kemudian menjadi Sulawesi Selatan Team Leader Area Sulawesi, Community Base Urban Infrastructure Management Project Training (ADB) pada 2001 – 2002. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga PerlindKOMPASIANA.COM ungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan periode 2003 – 2005. Kemudian menjadi Regional Manager (RM)/Manajer Area Sulawesi.

Proyek Penganggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tahap II (Urban Poverty Project II); World Bank-Kimpraswil pada 2003 – 2006. Lalu, menjadi pengurus Dewan Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan, periode 2008 – 2010.

Selain berbagai aktivitas tersebut, Professor Dwia juga aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang dipercaya

sebagai Wakil Ketua Koordinasi Hubungan Luar Negeri dan Hankam, ICMI untuk periode 2011 – 2016. Oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Professor Dwia dipercaya sebagai Koordinator Advisory Program”BANGUN MANDAR” (Gerakan Pembangunan Desa Berbasis Mandiri). Provinsi Sulawesi Barat sejak 2009 hingga sekarang.

Dalam bidang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Rektor IV maupun sebagai ilmuwan sosial Indonesia, Professor Dwia dipercaya s ebagai Ketua Forum Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia periode 2012 – 2014, dan juga memperoleh kepercayaan sebagai Wakil Ketua Nasional Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) periode 2013 hingga 2016.

Pada Kongres Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia di Surakarta pada bulan Okktober 2013, Professor Dwia memperoleh kepercayaan dukungan terbanyak sebagai Ketua Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI).

Selain memangku jabatan formal di kampus, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi di luar kampus, antara lain Ketua Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIiS), Ketua Forum Wakil Rektor Bidang Perencanaan, dan Kerjasama, Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia dan sejumlah organisasi lainnya.

Dwia adalah seorang penulis yang aktif. Di sela-sela kesibukannya, dia masih menyempatkan diri mengisi kolom di Harian Fajar Makassar. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit menjadi sebuah buku berjudul “Menonton Pertarungan Manusia Tikus’’ (Penerbit Identitas Unhas, 2013). Empat buku lainnya yang ditulis adalah,’’Menopause Seksualitas’’ (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999),’’Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan ‘’ (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta, 2001), “Menggagas Tempat yang Aman Bagi Perempuan: Kasus Sulawesi Selatan’’ Gadjah Mada University Press, Yogyakarta (2001), dan ‘’Perempuan Papua Bergerak’’ dalam buku ‘’Derita, Karya, dan Harapan Perempuan Papua’’ (Identitas, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2008).

Perhatian Terhadap Pemilu Sejak menjabat sebagai rektor, Dwia juga menunjukkan perhatiannya dalam bidang kepemiluan. Saat pengukuhan Ketua Bawaslu, Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si sebagai Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dia menyampaikan gagasannya tentang aktifitas kepemiluan.

Dwia memuji performa penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu saat mengawal pelaksanaan Pemilu 2014. Menurutnya, pemilu bisa berlangsung dengan damai tanpa ada konflik yang berarti serta berlangsung dengan demokratis.

“Dinamika politik pada Pemilu cukup

tinggi. Jika tidak dikawal oleh kemantapan dan kelembagaan Bawaslu, maka bisa saja terjadi konflik. Tapi, hal itu tidak terjadi pada Pemilu 2014 lalu,” ujarnya.

Menurut dia, stabilitas politik selama pemilu legislatif dan pemilu presiden cukup terjaga dan aman terkendali. Dwia menilai Bawaslu yang dikomandoi oleh Muhammad memperlihatkan performa yang baik. Salah satu apresiasi yang disampaikan oleh Dwia terkait pengukuhan Guru Besar kepada Muhammad, juga dikarenakan pengabdiannya kepada masyarakat dalam hal mengawal Pemilu 2014. [IS]

BIODATA Nama dan gelar akademik : Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Karang, Lampung, 19 April 1964 Status Perkawinan : Menikah Suami : H. M. Natsir Kalla, S.E., M.M. Riwayat pekerjaan dalam lingkup Universitas Hasanuddin - Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Unhas, Tahun 2006 – sekarang - Koordinator Divisi Revolusi Konflik Pusat Studi HAM Unhas, 2000 – 2002, - Sekretaris Proram Studi Pasca Sarjana Unhas, 2000 – 2002, - Dosen Fakultas Ilmu Social Dan Politik Unhas, 1988 – Sekarang, Riwayat Pekerjaan Luar Lingkup Universitas Hasanuddin - Ketua Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia, 2013 – 2016, - Wakil Ketua Nasional Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu Ilmu Social, 2013 – 2016 - Ketua Forum Wakil Rector Bidang Pengembangan Dan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Se- Indonesia, 2012 – 2014 - Kordinator Advisory Program “Bangun Mandar” Gerakan Pembangunan Desa Berbasis Mandiri, Provinsi Sulbar, 2009 – Sekarang.

- Pengurus Yayasan Amal Abadi Beasiswan Orang Tua Bimbingan Terpadu (YAAB-ORBIT) periode 1995 – 1998; - Pengurus Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel sejak 1995 – sekarang; - Wakil Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan dan Anak (PERMATA) sejak 1996 – sekarang - Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan sejak 1998 – sekarang; - Ketua Yayasan Wahana Pemberdayaan Perempuan dan Anak sejak 1998 – sekarang; - Sulawesi Selatan Team Leader Area Sulawesi, Community Base Urban Infrastructure Management Project Training (ADB) pada 2001 – 2002; - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan periode 2003 – 2005; - Regional Manager (RM)/Manajer Area Sulawesi. Proyek Penganggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tahap II (Urban Poverty Project II); World Bank-Kimpraswil pada 2003 – 2006; - Pengurus Dewan Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan, periode 2008 – 2010; BULETINBAWASLU BAWASLU||EDISI EDISI3,3,MARET MARET2015 2015 BULETIN

25

Ketua Bawaslu Jateng, Abhan, melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji pejabat struktural eselon IV (a) di jajaran Sekretariat Bawaslu Jateng. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tersebut berlangsung di kantor Bawaslu Jateng, Jl. Atmodirono 12 A – Semarang, Rabu (11/3).

Bawaslu Jateng Lantik Pejabat Eselon IV

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melakukan pelantikan serta pengangkatan dari unsur Pegawai Negeri Sipil guna posisi jabatan struktural dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Jateng, Abhan, melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji pejabat struktural eselon IV (a) di jajaran Sekretariat Bawaslu Jateng.

Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tersebut berlangsung di kantor Bawaslu Jateng, Jl. Atmodirono 12 A – Semarang, Rabu (11/3). Juga dihadiri Sekwan DPRD Jateng, Kesbangpolinmas, Bapermedes, KPU Jateng dan beberapa instansi terkait, Pimpinan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo dan Juhanah serta Kepala Sekretariat Bawaslu Jateng Kartini Tjandra Lestari. Pejabat struktural yang dilantik dan diambil sumpahnya antara lain Drs. Setyo Pramudi (Kepala Sub Bagian Administrasi

26

pada sekretariat Bawalsu Jateng), Rr. Istilah Wulandari, SH. (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu pada sekretariat Bawaslu Jateng), Sadhu Sudiyarto, SH. (Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga pada sekretariat Bawaslu Jateng).

Pada kesempatan ini juga hadir Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas.

Usai melantik dan mengambil sumpah pejabat struktural tersebut, Endang Wihdatiningtyas mengingatkan kepada pejabat struktural eselon IV di lingkungan sekretariat Bawaslu Jateng agar pejabat yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi dalam struktur organisasi dan memberikan penguatan terhadap kelembagaan sekaligus bersinergi dengan jajaran yang sudah terlebih dahulu bekerja.

“Syukur Alhamdulillah, bahwa personil Bawaslu Jateng sudah lengkap. Karena sebelumnya pada pengawasan Pemilu tahun 2014 sekretariat Bawaslu Jateng hanya dinahkodai oleh Kepala Sekretariat yang dalam prakteknya saya apresiasi karena kerja kerasnya dengan tenaga sekretariat yang ada dapat maksimal melakukan pengawasan. Tidak hanya itu untuk administrasi dan pertanggungjawaban anggaran pun tidak berpotensi bermasalah,” ujar Endang Wihdatiningtyas. Endang berharap, dengan

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

lengkapnya personil Bawaslu Jateng saat ini, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta koordinasi dapat berjalan dengan baik terutama harus saling melengkapi dan mengingatkan satu sama lain sebagai fungsi kontrol sehingga mempunyai semangat kerja yang sama, saling membantu dan bersinergi untuk mendukung fungsi pengawasan yang kita ketahui bahwa nanti di Jateng akan ada perhelatan pemilihan kepala daerah di 21 Kabupaten/Kota.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural Eselon IV (a) diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh tamu undangan kepada ketiga pejabat yang usai dilantik. Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo menyatakan bahwa pelantikan pejabat eselon IV di lingkungan Bawaslu Jateng sangatlah penting, karena sebentar lagi akan melakukan supervisi pengawasan Pemilukada di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terutama saat ini Bawaslu Jateng telah membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Panwaskab di 5 Kabupaten yaitu : Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan danKabupaten Sragen.

“Yang dalam waktu dekat ini akan dibuka pendaftaran bagi masyarakat setempat yang memenuhi syarat agar dapat berpartisipasi dan mempersiapkan diri’, imbuh Teguh Purnomo. [Humas Bawaslu Jateng/AI]

Tiga Daerah Otonomi Baru Tak Ikut Pilkada 2015 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Sulawesi Tenggara tidak akan mengikuti pilkada seretntak 2015. Tiga daerah tersebut adalah Muna Barat, Buton Selatan, dan Buton Tengah.

“DOB akan disetujui ikut Pilkada 2017. Sudah pasti keliatan begitu (Tidak pilkada 2015). Itu belum dirapatkan dengan KPU,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyadmadji saat dikonfirmasi, Selasa (21/4).

Sebelumnya ketiga daerah tersebut ditetapkan mengikuti Pilkada serentak yang akan digelar Desember 2015 nanti. Kemendagri menginginkan dengan mengikuti pilkada serantak, maka masa kepemimpinan Penjabat di tiga daerah tersebut berakhir. Dengan begitu DOB memiliki kepala daerah.

“Penjabatnya berakhir jika pilkada.

Tapi Persoalannya UU eksplisit paling cepat dua tahun,” ujarnya.

Aturan eksplisit dua tahun tersebut, menurut Dodi tercantum dalam UU DOB. Namun, lanjut dia, ada kerugian jika dalam waktu dua tahun daerah dipimpin oleh seorang penjabat.

“Karena seorang penjabat tidak bisa membuat sesuatu yg terencana yang biasanya bisa dibuat oleh definitif. Rencana strategis itu tidak bisa. Yang buat siapa?,” jelasnya.

Normalnya, Penjabat hanya menjabat enam bulan sampai satu tahun. Tetatpi memang di beberapa daerah Penjabat memimpin sampai dua tahun bahkan tiga tahun.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo mengatakan akan menunggu pembahasan terkait DOB dengan KPU. Dia juga mengatakan akan segera mengundang semua kepala daerah dan sekda dalam rangka persiapan pilkada serentak.

“Kita mengecek termasuk DOB

bagaimana. Lalu daerah yg belum ada kesepakatan dengan KPUD mengenai anggaran,” ungkapnya.

Kemendagri telah menerbitkan Surat Nomor 270/1561/SJ perihal Pelaksanaan Pilkada Serentak pada Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan. Menteri Dalam Negeri menyampaikan, ketiga derah tersebut tidak termasuk kabupaten yang akan mengikuti Pilkada serentak pada Desember 2015.

Pada butir 2 surat tersebut disebutkan alasan ketiga DOB itu tidak termasuk yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2015. “Bahwa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di DOB tersebut, dipilih dan disahkan Bupati dan/ atau Wakil Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat dua tahun sejak diresmikan. Mengingat peresmian tiga DOB dan pelantikan Penjabat Bupati pada tanggal 9 Oktober 2014, maka idealnya Pilkada pada tiga DOB tersebut dilaksanakan setelah tanggal 9 Oktober 2016”. (IS)

Bawaslu Papua Laksanakan Fit and Proper Test Calon Panwaslu Kabupaten Waropen Setelah Bawaslu Provinsi Papua membentuk tim seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) yang terdiri dari unsur akademisi, profesional serta tokoh masyarakat, selanjutnya menetapkan Fegie Y. Watimena, ST, M.Kom menggantikan Petrus Tekege, SH, MH anggota tim seleksi sebelumnya yang mengundurkan diri.

Anggota Timsel Natalia Edowai, S.ST, M.Kes, Pdt. Oktovianus Satya, S.Th, Marthen Rante Tandung, SH, M.Si dan Pdt. Daniel Wenggi, S.Th telah menyerahkan nama-nama calon anggota Panwaslukada Kabupaten Waropen yang lulus test wawancara kepada Bawaslu Provinsi Papua. Nama-nama yang lulus tersebut diantaranya: Gasper Ruamba, S.IP, Matias M. Menepat, S.Pt, Marsuci Y.F Mambrasar, SE, Weinad K. Ayomi, S.Sos, M.Si, Siti N. Somar, S.Pd, dan Eferd H. Mofu, M.Pd. Kemudian pada hari Sabtu, (29/3) di Kabupaten Waropen Bawaslu Provinsi Papua melakukan Fit and Proper Test untuk enam calon anggota Panwaslukada Kabupaten Waropen yang nantinya akan disaring menjadi tiga besar dan ditetapkan sebagai anggota Panwaslukada Kabupaten Waropen. Siapapun yang terpilih nantinya itulah yang terbaik dari yang baik dan yang tidak terpilih diharapkan agar tidak kecewa, kata Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Pdt. Robert Y. Horik. “Yang belum terpilih masih bisa

Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Panwaslu Kabupaten Waropen.

bergabung menjadi Pengawas Pemilu, entah itu jadi Panwas Distrik atau pengawas partisipatif tambanhnya. Komisioner Bawaslu Provinsi Papua juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah peduli terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya Papua dengan mendaftar menjadi Pengawas Pemilu.

[Bawaslu Provinsi Papua/Yonas Randan Buak/AI] BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

27

Anekdot

Pemerintah Bedah Anggaran Pilkada Enam Daerah Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak pada Desember 2015 nanti, persoalan anggaran menjadi salah satu hal yang paling disoroti. Demi tercukupinya anggaran pilkada, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membedah anggaran di enam daerah.

Daerah-daerah tersebut dari hasil klarifikasi menyatakan bahwa anggaran Pilkada belum terpenuhi sepenuhnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek enam daerah tersebut antara lain Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara (Bengkulu), Kota Bitung (Sulawesi Utara), Kabupaten Halmahera Utara (Maluku), Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Supriori (Papua). Menurut dia, dari enam daerah tersebut anggaran pelaksanaan pilkadanya memang masih belum mencukupi. Pembedahan tersebut dilakukan untuk mengetahui pos-pos mana saja yang adapat diefisiensikan.

“Daerah itu siap tetapi memang belum cukup. Kami fasilitasi dan bedah APBDnya. Agar bisa digeser anggarannya,” kata Reydonnyzar saat dikonfirmasi, Selasa (21/4).

Dari enam daerah yang tadi menyatakan siap, lanjut Reydonnyzar, dibedah satu persatu APBD-nya. Lima diantaranya yaitu Kaur, Bengkulu Utara, Bitung, Yahukimo, Supiori telah menyatakan siap dan cukup.

Sementara Kabupaten Halmahera Barat yang masih difasilitasi oleh Kemendagri.

Selain itu Kemendagri akan terus melakukan konfirmasi terkait anggaran terhadapa 11 Daerah lainnya. Pasalnya kesebelas daerah tersebut tidak hadir dalam rapat klarifikasi kesiapan anggaran kemarin. Daerah tersebut antara lain Nias Selatan, Kutai Timur, Nunukan, Majene,

28

Cerimor

(Cerita Humor) Takut Didenda

Seorang bapak yang sangat-sangat pelit diajak anak tersayangnya untuk naik helikopter. Awalnya si bapak tidak setuju karena harus bayar tapi karena sayang dengan anaknya ia pun setuju.

Boven Digul, Yalimo, Kutai Barat, Balikpapan, Konawe Utara, Membramo Raya, dan Kuantan Singgigi.

Meski begitu, dari sebelas yang masih diupayakan untuk dikonfirmasi oleh Kemendagri, jika dilihat dari data APBD kesebelas daerah tersebut di atas kertas memiliki kapasitas fiskal memadai. Dengan demikian menurutnya tidak ada alasan tidak bisa menggelar pilkada. “Dengan demikian sudah ada 56 daerah menyatakan siap dan cukup anggaran,” ujarnya.

Menurut Reydonnyzar, Kemendagri meyakini bahwa setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup. Pasalnya jajarannya telah melakukan pemetaaan perilaku belanja daerah-daerah tersebut.

“Hanya soal pilihan, intinya kami kasih solusi. Nyatanya anggaran mereka ada.

Kecuali ada satu dan lain hal. Misalnya ada yang punya kepentingan di daerah karenanya susah dianggarkan,” kata dia.

Meski dapat melakukan efisiensi, namun menurut Donny ada pos anggaran yang tidak bisa diganggu. Misalnya saja belanja pegawai, anggaran kesehatan dan pendidikan.

“Hibah dan bansos itu kan tidak wajib.

Yang wajib dipenuhi dulu, baru boleh berhibah dan berbansos, makanya kita minta itu diefisienkan. Jadi bisa digeser anggaran hibah/bansos, perjalan dinas, belanja makan minum. Itu bisa diefisiensikan, datanya kita pegang semua,” kata dia.

Untuk pembahasan anggaran Pilkada, Kemendagri telah mengadakan rapat klarifikasi peyiapan anggaran Pilkada di

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

68 daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya antara Januari-Juni 2016.

Rapat tersebut dihadiri oleh sekda-sekda selaku Ketua Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD), KPUD, dan Panwaslu.

Rapat tersebut juga dihadiri Sekjen KPU dan Sekjen Bawaslu.

Dalam rapat tersebut meskipun mayoritas menyatakan siap dan memiliki cukup anggaran, masih ada beberapa daerah yang mengeluh kekurangan anggaran.

Misalnya saja Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang belum memiliki anggaran yang cukup untuk pilkada. Meskipun telah dilakukan pergeseran-pergeseran anggaran.

“KPUD mengusulkan anggaran Rp 18 miliar, Panwaslu Rp 7 miliar, pengamanan Rp 3,6 miliar. Total keseluruhan Rp 29 miliar. Tapi SiLPA kami kecil. Lalu sekalipun digeser, tetap kecil. Jadi kami paling maksimal itu bisanya Rp 8 miliar. Jadi kami siap, tapi anggarannya belum cukup,” ujar Sekda Kabupaten Kaur Nandar Munadi .

Selain itu juga masih ditemukan beberapa daerah yang belum menganggarkan untuk panwaslu. Seperti yang terjadi di Mandailing Natal dan Nias Barat. Hal ini dikarenakan belum terbentuknya anggota panwas atau dalam proses perekrutan.

Disamping itu banyak daerah juga meminta kejelasan terkait dengan penetapan standar harga dalam penganggaran. Namun menurut Kemendagri terkait hal tersebut sudah diatur dalam revisi Permendagri 57/2009 yang telah ditandatangani oleh Mendagri. (IS)

Setelah sampai di tempat heli, si pilot bilang “Naik bayar U$100, kalau anda bicara diatas nanti didenda U$500 tapi kalau anda tidak bicara sepatah katapun akan saya kasih U$1000.”

Setelah setuju dengan perjanjian tersebut, heli diterbangkan oleh pilot dengan cara manuver dan jungkir balik diatas.

Setelah sampai mendarat si pilot bilang ke bapak pelit tadi, “Wah anda hebat, tidak bicara sepatah katapun.”

Si bapak bilang, “Sebenarnya saya mau bicara tadi, tapi takut didenda.” “Anda mau bilang apa?” tanya si pilot. “Anak saya jatuh,” jawab si Bapak.

Sumber : CeritaLucu.Gen22.net

Surat Untuk Isteri

Seorang pria sedang berlibur ke Bali.

Istrinya sedang dalam perjalanan bisnis ke Jakarta dan berencana untuk bergabung pada keesokan harinya. Ketika sampai di hotel, pria itu memutuskan untuk mengirimkan e-mail ke istrinya.

Karena tidak berhasil menemukan kertas memo dimana dia mencatat alamat email istrinya tersebut, maka dia mencoba untuk sebisa-bisanya mengirimkan e-mail keistrinya. Sialnya, dia melupakan satu hurup dan e-mail tersebut melesat langsung menuju ke seorang wanita yang suaminya baru saja meninggal satu hari sebelumnya.

meninggal seketika. Keluarganya segera berlari ke dalam ruangannya dan melihat isi surat di layar komputer.

“Istriku tercinta, Aku baru saja sampai.

Segala sesuatu telah disiapkan untuk kedatanganmu besok.”

Sumber : CeritaLucu.Gen22.net

Gadis Dalam Bis Kota

Suatu hari seorang gadis cantik menaiki Bus yang penuh sesak. Karena penuh, dia berdiri didepan seorang Pemuda. Tibatiba Pemuda itu berdiri, Namun dengan lembut gadis cantik tersebut mendorong pemuda itu kembali ke tempat duduknya.

Belum sempat pemuda itu berbicara, sudah dipotong oleh gadis tersebut.

“Sudah mas, tidak apa-apa. Tidak usah kasih tempat duduk. Saya lebih suka berdiri..”

Pemuda itupun tercengang dan juga agak jengkel mendengar jawaban gadis tersebut. Tapi pemuda itu mencoba berdiri kembali. Namun lagi-lagi ia didorong dengan lembut ke tempat duduknya. Dan kali ini gadis tersebut berkata dengan nada yang sedikit keras sehingga terdengar semua orang.

“Mas.. sudah saya bilang! Saya ini lebih suka berdiri! Dan terima kasih juga atas tawarannya!”

Lalu dengan eksperesi yang agak penuh dengan emosi, pemuda itu menjawab.

“Mbak! Siapa yang mau kasih tempat duduk?!! Saya ini mau turun! Liat noh!

Tempat turun saya udah kelewat jauh..!!”

Mimpi Isteri Yang Tekabul

Pada saat bangun pagi seorang wanita berkata pada suaminya,” Tadi malam aku bermimpi engkau memberi aku sebuah kalung berlian di hari ulang tahun ku ini. Bagaimana pendapatmu mengenai mimpiku itu?”

“Engkau akan segera mengetahuinya malam ini juga, Sayang,” jawab suaminya.

Malam itu si suami memberikan kepada istrinya sebungkus kado. Dengan hati berdebar-debar penuh kebahagiaan sang istri membuka kado itu perlahan-lahan dan isi kado itu adalah sebuah buku yang berjudul:”Arti-arti Mimpi”.

Sumber : jokes.web.id

Kebaikan Yang Pernah Dilakukan

Seorang pria yang tampak kumuh duduk di baris pertama mencemooh Walikota ketika ia menyampaikan pidato panjang.

Akhirnya walikota menunjuk ke pria tersebut dan berkata, “Dibandingkan dengan saya, silahkan Anda berdiri dan mengatakan kepada para hadirin apa yang pernah Anda lakukan untuk kebaikan kota ini?”

“Nah, Pak Walikota,” kata pria itu dengan suara tegas. “Yang pernah saya lakukan untuk kebaikan kota ini adalah satu, yaitu saya tidak memilih Anda dalam pilkada kemarin.”

Sumber: e-ketawa

Gadis : $@@@###* Sumber : CeritaLucu.Gen22.net

Saat wanita yang sedang berduka itu mengecek isi e-mail tersebut, ia berteriak dengan hebat lalu jatuh kelantai dan BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

29

Inspirasi

Kita Akan Menjadi Apa yang Kita Yakini Suatu ketika, di sebuah lereng, tersebutlah seonggok sarang Elang. Di dalamnya terdapat 6 butir telur yang sedang dierami induknya. Suatu hari, terjadi sebuah gempa kecil dan mengakibatkan sebutir telur mengelinding ke bawah. Namun, induk Elang tak mengetahui hal itu. Untung lah, telur itu kuat, sehingga kemudian benda itu malah masuk ke dalam sebuah sangkar ayam. Seekor induk ayam yang sedang mengeram, lalu malah memasukkan telur itu ke dalam buaian bersama telur-telur ayam lainnya.

dan mengepakkan sayapnya di angkasa. Lama kemudian, si Elang berhenti bermimpi, dan melanjutkan hidupnya sebagai ayam biasa.

Akhirnya, setelah sekian lama hidup menderita, dikekang dengan semua impiannya, si Elang pun mati.

Ini adalah sebuah amsal yang baik tentang kehidupan. Ini, adalah sebuah permisalan yang indah tentang makna harapan dan impianimpian. Ada banyak sekali asa dan hasrat, yang akhirnya pupus, karena hilangnya rasa percaya dalam kalbu. Ada banyak sekali harapanharapan yang hilang, hanya karena kita tak percaya dengan semua kemampuan yang kita miliki.

Mungkin, kita ini adalah Elang-Elang kecil, yang bisa jadi lahir dalam buaian ayam. Kita semua adalah manusia-manusia hebat, yang punya banyak potensi. Allah berikan banyak anugerah buat kita, namun seringkali rasa percaya diri itu begitu kecil, tak mampu membuat kita yakin bahwa kita mampu, bahwa kita bisa.

Allah berikan banyak sekali rahmat, namun seringkali itu semua itu tak membuat kita makin bersyukur, dan mau menjadikannya sebagai pendorong dalam hati.

Kita akan menjadi apa yang kita percayai.

Jadi, saat kita bermimpi untuk menjadi “elang”, teruskan impian tadi, dan coba, abaikan dulu nasehat “ayam-ayam” itu. Karena siapa tahu, kita adalah calon “elang-elang” yang akan lahir dan mengepakkan sayap dengan indah di angkasa.

Kegiatan Apel pagi merupakan rutinitas yang wajib dilaksanakan pada hari Senin. Untuk itu sebagai bentuk dari kedisiplinan para pegawai dilingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sejumlah para pejabat struktural dan staf mengahadiri apel pagi tersebut. Berikut rekaman apel pagi yang dipimpin oleh Ketua dan Pimpinan Bawaslu RI di bulan Maret 2015.

Ketua Bawaslu, Muhammad, menyampaikan pidatonya.

s

Beberapa saat kemudian, menetaslah telur itu, dan keluarlah seekor anak Elang yang gagah. Namun, sayangnya, ia dilahirkan di tengah keluarga ayam. Lama kemudian Elang kecil itu, tumbuh bersama anak-anak ayam lainnya. Dan si Elang kecil itupun percaya bahwa ia adalah seekor anak ayam. Ia juga mencintai sangkar dan induk ayam, namun, ada keinginan lain di hati kecilnya.

Elang kecil itu, suatu ketika, melihat elangelang besar yang sedang mengepakkan sayapnya yang indah di angkasa. Ia kagum sekali dengan kegagahan mereka.

“Oh,” Elang kecil itu memekik.

“Andai saja, aku bisa terbang seperti burung-burung gagah itu.” katanya sambil menatap langit.

Anak-anak ayam lain tertawa mencericit.

“Ha ha ha... kamu tak akan bisa terbang bersama mereka,” ujar seekor anak ayam.

“Kamu adalah ayam, dan ayam tak bisa terbang!” Hahahaha...

Tawa anak-anak ayam itu kembali memenuhi telinga si Elang kecil. “Oh, andai saja...” ujarnya pelan.

Elang kecil itu kembali menatap langit.

Menatap keluarga yang sebenarnya di atas sana.

Setiap waktu, saat Elang itu mengungkapkan impiannya, ia selalu diberi nasehat, bahwa itu adalah hal yang mustahil yang bisa dilakukannya. Dan hal itulah yang terus dipelajari oleh si Elang, bahwa ia tak mungkin bisa terbang,

Apel Pagi

Pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak meninggalkan lapangan seusai apel pagi di lingkungan Bawaslu, Senin (23/3).

Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro memberikan pengarahan kepada pegawai di Sekretariat Jenderal Bawaslu. s

Cerita di atas adalah hasil saduran dan kutipan dari berbagai tulisan baik media cetak maupun elektronik. Tulisan tersebut dimaksudkan untuk sharing motivasi, inspirasi, kisah hidup dan lain-lain. Semoga dapat membawa manfaat.

30

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

31

HENDRU

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah, Nelson Simanjuntak, Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Mahyuni, menjadi narasumber pada Rapat Kerja Persiapan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi di Banjarmasin, (5-7/3).

P S EMI A W L A IH G A N

UM

BADAN

N

PE

HENDRU

Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mempersentasikan materi Kapabilitas SDM dalam Pengawasan Pemilu pada kegiatan Seminar International yang bertajuk Democracy and Election (Solution for Establishing Good Governance), di Kampus Universitas Hasanuddin Fakultas FISIP, Selasa (17/3).

UM

DOK. BAWASLU

Pimpinan Bawaslu , Nasrullah didampingi Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali Wayan Juana dan Ketut Sunadra pada pelaksanaan tes tertulis calon anggota Panwaslu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Bali.

A S L U MUHTAR

Bawaslu Jateng membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Panwas Kabupaten yang terdiri dari unsur akademisi, profesional serta tokoh masyarakat yang mempunyai integritas dan menetapkan M. Fajar Subhi A.K Arif (Profesional dan mantan ketua KPU Jateng), Fitriyah (akademisi perempuan dan mantan Ketua KPU Jateng), Sri Wahyu Ananingsih (akademisi perempuan dan mantan Ketua Panwas Kota Semarang), Lita Tyesta (akademisi perempuan) dan Agus Toto Widyatmoko (wartawan), Selasa (17/3).

32

BULETIN BAWASLU | EDISI 3, MARET 2015

I

R

W

N O IK IND

E

P

BL

SI

A

RE

A

B

U

DOK. BAWASLU

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menerima kunjungan kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan di Gedung Bawaslu RI, Jumat (13/3). Kunjungan kerja tersebut merupakan koordinasi dan konsultasi terkait persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.

-

IRWAN

Ketua Bawaslu RI, Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah, Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak, Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahaya Purnama, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendy, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zulterry Asupi, Pimpinan Bawaslu Provinsi Babel, Bagong dan Sugesti, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Babel, Wardati berfoto bersama seusai kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi.