BULETIN BAWASLU RI Oktober 2015

EDISI 10, OKTOBER 2015

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Jelang Pilkada, Netralitas ASN Dipertaruhkan

Sorotan

Kapolri Tegaskan Sentra Gakkumdu Harus Cepat dan Efektif

Bawaslu Terkini

Tripartit Kawal Regulasi Pilkada dengan Calon Tunggal

Ekspose Daerah

Tangani Netralitas ASN, Bawaslu DIY Gandeng ORI Perwakilan DIY

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

www.bawaslu.go.id

UM

BADAN

N

PE

AS PEMIL AW IH A NG

UM SI IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi,Wisnu Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, M Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350.

Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

Memerangi Politisasi Birokrasi Dalam sejarah politik Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap dijadikan alat oleh para politisi dalam meraup dukungan suara. Praktik yang begitu kuat terjadi pada Era Orde Baru itu, nampaknya belum bisa hilang dalam pemilihan-pemilihan di Era Reformasi. Birokrasi masih tak bisa lepas dari cengkeraman politik.

Jelang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak 9 Desember 2015, isu terkait adanya ketidaknetralan ASN juga kembali mengemuka. Modus yang banyak dilakukan adalah membuat kebijakan lewat dinas-dinas strategis yang menguntungkan pasangan calon tertentu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sendiri menemukan dan mendapat laporan mengenai dugaan keberpihakan ASN di sejumlah daerah.

Guna memerangi upaya politisasi birokrasi pada pilkada serentak, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu,

DAFTAR ISI Dari Redaksi

2

Laporan Utama Jelang Pilkada, Netralitas ASN Di3 pertaruhkan Opini Alternatif Upaya Pengembalian 6 Kepercayaan Publik Sorotan Pemda Membentuk Tim Cegah 8 Potensi Konflik Pemilu Investigasi Bawaslu Laporkan Panwas 11 Manado ke DKPP Info Bawaslu-Briefing Urgensi Pembentukan Peradilan 15 Pemilu (bagian kedua) Bawaslu Terkini Siapkan Rekomendasi, Bawaslu 16 Gelar Diskusi Revisi UU Pemilu Bawaslu Terkini Tripartit Kawal Regulasi Pilkada 18 dengan Calon Tunggal

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri tentang Netralitas PNS dalam Pilkada 2015. Menanggapi isu yang sama, pemerintah juga tidak tinggal diam dengan membentuk Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Buletin Bawaslu kali ini selain soal netralitas ASN juga akan membahas mengenai perkembangan terkini persiapan pelaksanaan pilkada serentak beserta dinamikanya. Mulai dari persiapan pilkada di daerah dengan calon tunggal, antisipasi terhadap daerah yang dinilai rawan, penandatanganan nota kesepahaman Sentra Gakkumdu, serta kegiatan dari berbagai divisi di Bawaslu. Selamat membaca.

Jelang Pilkada, Netralitas ASN Dipertaruhkan

Salam Awas

Divisi Update Bawaslu dan Kemendagri Akan Datangi Daerah Berpotensi Rawan Perkuat Tugas Pengawas Pilkada Lewat Nota Kesepahaman Membangun Komitmen Pilkada Damai di Daerah Zona Merah Sudut Pandang Pilkada Berintegritas Profil Kemenpan dan RB, Yuddy Chrisnandi Ekspose Daerah Bawaslu Jabar Targetkan WTP dalam Pengelolaan Anggaran Feature Asap Mulai Ganggu Tahapan Pilkada Aspirasi Tegakkan Demokrasi, Masyarakat Sampaikan Aspirasi ke Bawaslu Suara dari Thamrin 14 Sumpah Pemuda Galeri

22 23 23 24 26 28 32 32 35 40

KONFRONTASI.COM

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) serentak 2015 mulai marak terjadi. Fenomena keterlibatan dukungan ASN di birokrasi dalam perhelatan demokrasi di Indonesia terus menjadi salah satu fokus pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, Pilkada kerap menyisakan permasalahan terkait netralitas ASN. Padahal aturan terkait ASN sudah jelas baik dalam undang-undang maupun peraturanperaturan lainnya, bahwa ASN tidak boleh memihak pada salah satu calon.

“Netralitas ASN selalu jadi permasalahan.

Di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilihan, ASN selalu menjadi catatan negatif. Kami harapkan tidak ada lagi laporan atau temuan Bawaslu tentang kasus-kasus tersebut,� tutur Muhammad usai penandatanganan

nota kesepahaman dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kementerian Dalam Negeri, Jumat (2/10).

Bawaslu berkomitmen

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

3

menegakkan netralitas bagi ASN dalam Pilkada 2015 mendatang.

Hal ini ditandai dengan penekenan nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara lima lembaga tersebut.

Dia menambahkan, di beberapa tempat, banyak ASN yang tertekan menjelang Pilkada. Sebab, ASN dihadapkan pada dilema untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan calon, yang masing-masing pilihan memiliki konsekuensi sendiri.

Salah satu contoh nyata terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, baru-baru ini. Bawaslu mendapat laporan, ASN yang ditugaskan di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Pemalang ditarik secara sepihak oleh pemerintah daerah setempat.

Pasalnya, Panwaslih Pemalang mengabulkan gugatan salah satu pasangan calon yang sebelumnya tidak diloloskan oleh KPU. Ditambahkan Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Bawaslu menemukan indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan ASN untuk mendukung pencalonan petahana dalam Pilkada 2015. “Modusnya bermacammacam. Bawaslu menemukan adanya kampanye secara tidak langsung oleh petahana di sebuah koran dengan modus menampilkan program-program pemerintah daerah setempat yang disertai foto petahana. Setelah ditelusuri, iklan dipasang oleh pejabat pemerintah daerah setempat yang merupakan ASN bahkan fotonya juga ikut terpampang,” jelas Nasrullah.

Tidak hanya di koran, kata Nasrullah, petahana yang bersangkutan juga memasang spanduk dan baliho. Padahal tanpa foto petahana ini pun, informasi pemerintah daerah setempat tetap sampai ke masyarakat. “Petahana ini sudah memanfaatkan fasilitas

4

negara. Anggaran yang digunakan adalah anggaran negara, baik APBD maupun APBN, maka bisa saja masuk ke pidana korupsi.

Sementara ASN yang terlibat ini juga kami harap ditindak tegas oleh KASN atau BKN,” tegasnya.

Modus tersebut ditemukan Bawaslu di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Pada kasus di Bontang, ditemukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bontang memasang baliho program kerja maupun kegiatan pemerintah daerah disertai foto Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang adalah petahana dalam Pilkada.

Nasrullah mengatakan, Bawaslu bersama KASN dan BKN sudah mendalami kasus ini dan meminta pihak terkait seperti sekretaris

”

Ada yang diturunkan pangkatnya dan ada yang dibebastugaskan tanpa alasan yang jelas. Ini adalah dari ketidaknetralan ASN

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

”

Irham Dilmy

WAKIL KETUA KASN

daerah setempat untuk melakukan klarifikasi. Bawaslu segera turun melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

“Bawaslu juga sudah menemukan di daerah ada pergerakan secara masif yang dilakukan oleh ASN ini untuk mendukung salah satu calon.

Maka dari itu Bawaslu akan terus ke lapangan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Ke depan kami masih akan terus memanggil yang terlibat dalam ketidaknetralan ASN ini,” jelas Nasrullah.

Balas Jasa dan Balas Dendam Wakil Ketua KASN Irham Dilmy mengingatkan ASN agar tidak memihak dan tidak membantu pasangan calon kepala daerah yang maju untuk menjadi kepala daerah.

Ia menyebutkan program balas jasa dan balas dendam yang masih terjadi hingga sekarang.

Ketika ASN mendukung salah satu pasangan calon dan calon yang bersangkutan menang dalam Pilkada, akan ada pemberian imbalan berupa promosi jabatan.

Hal ini dinamakan program balas jasa dalam Pilkada. Sebaliknya, ASN yang tidak mendukung akan diturunkan dari jabatannya, dimutasikan.

Terkait program balas dendam, Irham mencontohkan, di suatu daerah ada sepasang suami dan istri tidak membantu salah satu pasangan calon untuk menjadi kepala daerah.

Kebetulan pasangan calon yang bersangkutan memenangkan Pilkada tersebut maka pasangan suami dan istri itu dipindahkan menjadi guru di tempat terpisah yang jaraknya mencapai 200 kilometer.

“Hal semacam ini merupakan program balas dendam. Ada yang diturunkan pangkatnya dan ada yang dibebastugaskan tanpa

alasan yang jelas. Ini akibat dari ketidaknetralan ASN,” jelasnya.

Irham mengatakan, yang kerap menjadi persoalan di daerah misalnya yang menjadi kepala daerah masih memiliki hubungan kekerabatan ataupun pertemanan.

Kondisi demikian mempersulit ASN untuk netral.

Ia meminta ASN benar-benar netral dalam penyelenggaraan Pilkada. “ASN jangan mau dipengaruhi.

Tetap tegakkan asas netralitas dan jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming jabatan. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan ASN, akan kami tindak tegas dan kami laporkan juga ke BKN dan Kemenpan RB ,” tegasnya.

Menyikapi adanya keterlibatan ASN, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, pihaknya tidak segan menjatuhkan sanksi kepada ASN yang terlibat dalam kampanye pasangan calon dalam Pilkada sesuai dengan PP 53/2010 tentang Disiplin ASN. “Sanksi yang dijatuhkan tidak lagi ringan, tetapi sedang atau berat. Mulai dari penundaan promosi jabatan dan kenaikan pangkat hingga pemberhentian secara tidak hormat,” tambahnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, bila ASN terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya tidak akan segan-segan mencopot jabatanya dan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan. “ASN harus mampu menjaga harkat dan harga dirinya semata-mata untuk memperkuat otonomi daerah dengan terpilihnya pemimpin di daerah yang amanah dan mampu menjalankan programprogamnya untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya” kata Tjahjo.

Banyaknya calon petahana yang kembali maju pada Pilkada

tahun ini, menurut Tjahjo menjadi catatan tersendiri bagi Kemendagri. Petahana disinyalir cenderung menggunakan serta memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pencalonannya selama pilkada dalam berbagai modus.

Salah satunya adalah melakukan mobilisasi terhadap ASN. Imbauan Wapres Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau ASN agar bertindak netral dan tidak berpihak dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. ASN yang terbukti tidak netral dan melanggar aturan, menurutnya harus diberikan sanksi tegas.

“ASN harus netral dan tidak berpihak. Ada sanksi tegas bagi ASN yang tidak netral terutama dalam menghadapi pemilihan

”

“ASN harus netral dan tidak berpihak. Ada sanksi tegas bagi ASN yang tidak netral terutama dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2015

”

Jusuf Kalla

kepala daerah 2015,” kata Jusuf Kalla saat meresmikan Satuan Tugas Pengawasan terhadap Netralitas dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Pelanggaran yang dilakukan ASN, menurutnya, belum dikenakan sanksi tegas. Oleh karena itu, dia berharap pembentukan satgas guna menyambut pelaksanaan Pilkada yang dijadwalkan pada 9 Desember 2015 nanti akan menjadi ultimatum bagi ASN agar tidak berniat atau nekat melakukan pelanggaran serta menyalahgunakan wewenangnya sebagai ASN selama Pilkada.

“Tentunya dengan satgas tersebut dibentuk akan ada sanksi yang tegas. Tanpa sanksi tegas maka tidak akan tercapai pemilu yang demokratis,” ujar pria yang akrab disapa JK itu.

Lebih lanjut JK mengatakan, segala aturan yang dibuat dan disepakati antara beberapa pihak terlibat di dalam pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada serentak berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) MenPAN-RB dengan Mendagri harus segera disosialisasikan.

Sebab dengan begitu, tindakan penyalahgunaan wewenang oleh ASN bisa diminimalisir.

Terkait pelanggaran yang dilakukan ASN maupun petahana ini akan dilakukan investigasi berdasarkan peraturan Pasal 71 dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

WAKIL PRESIDEN RI

Pratiwi EP BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

5

Opini

Opini Geliat Parpol Dalam Pilkada Serentak 2015:

Alternatif Upaya Pengembalian Kepercayaan Publik

Demokrasi di Negara berkembang, kepentingan rakyat justru kemudian plural, dan heterogen, seperti halnya menjadi pemicu konflik di daerah. Sebut Indonesia, memiliki tantangan tersendiri saja misalnya Kabupaten Mandailing Natal, dibandingkan dengan Negara yang Provinsi Kalteng, Kabupaten Banyuwangi, penduduknya cenderung homogen.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Banyak pihak menilai bahwa saat ini Kepulauan Aru serta daerah lainnya yang Indonesia sedang dalam kondisi transisi karena perbedaan dukungan akibat konflik dari berbagai permasalahan kompleks dualisme parpol menjadi pemicu konflik prosedural menuju kemapanan dalam horizontal di daerah. Bahkan di beberapa berdemokrasi. Suksesnya penyelenggaraan daerah, akibat konflik internal parpol, pemilu legislatif dan pemilihan Presiden penyelenggara pemilu seringkali diadukan Oleh: 2014 menjadi angin segar di tengah susah oleh masyarakat ke Dewan Kehormatan HELBY SUDRAJAT* payahnya pembangunan kualitas demokrasi Penyelenggara Pemilu (DKPP). di Indonesia. Namun saat ini, semua mata Melihat fenomena tersebut, ada tertuju pada proses pematangan demokrasi beberapa permasalahan mendasar yang selanjutnya setelah Pemilu 2014 yaitu Pilkada Serentak sangat berpengaruh bagi kehidupan demokrasi yang sehat 2015. serta demi terselenggaranya Pilkada yang berintegritas di Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember 2015 Indonesia. melibatkan 269 Daerah yang terdiri 9 Provinsi, 224 Pertama, tidak berjalannya fungsi parpol dengan Kabupaten dan 36 Kota serta total melibatkan lebih dari baik. Bisa kita saksikan bersama bahwa kaderisasi parpol 50 % dari daftar pemilih yang memberikan suaranya hanya tertuang dalam AD/ART saja tanpa berwujud dalam pada Pilpres 2014. Dilihat dari jumlah daerah yang program kaderisasi yang konsisten dan menjadi spirit bagi menyelenggarakan Pilkada 2015 juga lebih dari separuh penerapan ideologi partai. Popularitas dan elektabilitas total jumlah daerah di Indonesia, hal ini bisa diasumsikan masih menjadi pedoman utama bagi parpol untuk memilih bahwa Pilkada serentak ini merupakan sebuah pertaruhan calon yang mereka usung. bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia ke depan.

Fenomena ini kemudian berdampak pada banyaknya Masyarakat tentu berharap, akan terpilih kepala daerah kader baru yang direkrut secara mendadak yang sering yang berkualitas, memiliki kapasitas dan integritas serta diistilahkan kader “karbitan� (ada juga istilah kutu loncat). mampu mengagregasikan kepentingan masyarakat bawah Kemudian munculnya fragmentasi tajam dalam internal menjadi kebijakan memihak rakyat. Namun demikian, parpol sampai pada dualisme ekstrim (contoh kasus bahwa kompleksitas Pilkada 2015 ini menyimpan potensi Golkar dan PPP), muncul juga perbedaan pandangan DPP konflik yang besar. Seperti yang banyak dimuat berbagai dan DPC dalam pemberian rekomendasi dukungan serta media saat ini potensi konflik sosial di daerah mulai adanya dukungan ganda dari satu partai terhadap dua terasa. Marak terjadi aksi demonstrasi melibatkan para calon atau pasangan calon. pendukung pasangan calon yang ditenggarai tidak puas Kedua, besarnya anggaran dalam Pilkada memunculkan terhadap penyelenggara pemilu yang dianggap berpihak adigium �pilkada cikal bakal korupsi�. Biaya yang sampai berujung pada aksi anarkis dan pembakaran dimaksud disini adalah biaya pencalonan (termasuk fasilitas umum. mahar politik), biaya kampanye juga termasuk biaya yang Konflik menjelang pilkada ini juga seringkali diawali dikeluarkan Negara untuk penyelenggaran Pilkada. Data oleh masalah internal parpol berupa dualisme dalam terakhir menunjukkan bahwa korupsi dalam pemerintahan menentukan dukungan terhadap calon. Parpol yang pasca pilkada makin marak terjadi. seharusnya menjadi tempat kristalisasi dan agregasi Seperti yang disebutkan Peneliti Senior LIPI, Siti

6

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

Zuhro yang juga dimuat dalam Majelis Edisi 09/TH.IX/ September 2015 sekitar 381 kepala daerah berurusan dengan hukum pasca dilakukan pilkada. Hal ini kemudian menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada selama ini. Parpol sebagai peserta serta pengusung calon dan menjadi suksesor dalam kontestasi pilkada lagilagi menjadi kambing hitam dalam hal ini.

Ketiga, di antara parpol dan pilkada dibutuhkan integritas penyelenggara pemilu sebagai modal dasar menghasilkan pemimpin berkualitas. Tugas penyelenggara pemilu begitu berat dan begitu banyak tekanan. Kewenangan yang terbatas serta sumberdaya yang minim seringkali menjadi penyebab utama masalah yang muncul sehingga pada ujungnya menggangu kemandirian penyelenggara pemilu.

Ketiga persoalan utama tersebut direspon masyarakat dengan beragam tanggapan. Misalnya dengan semakin bertambahnya angka golput (golongan putih), munculnya gerakan anti-parpol, muncul juga wacana pembubaran parpol, bahkan lebih ekstreme lagi munculnya sikap apatis masyarakat terhadap politik yang justru akan jadi bumerang terhadap penyelenggaran pilkada serentak ini.

Wacana lain yang muncul adalah adanya pembenahan parpol dengan mewacanakan revisi undang-undang parpol. Faktanya, beberapa kali diadakan perubahan aturan perundang-undangan sama sekali tidak ada perubahan secara signifikan terhadap perbaikan partai poltik. Stigma negatif masyarakat terhadap parpol tidak berubah, ideologi parpol makin kabur, kaderisasi yang merupakan tonggak utama keberlangsungan sebuah organisasi juga sama sekali sudah tidak nampak dalam tubuh parpol saat ini.

Hemat penulis, solusi alternatif yang boleh jadi adalah solusi satu-satunya terkait problematika parpol dan pilkada saat ini adalah dengan memberi kewenangan lebih terhadap penyelenggara pemilu. Kewenangan yang dimaksud meliputi kewenangan anggaran sendiri, rekruitmen sendiri, kewenangan untuk mengatur secara total peserta pemilu, kewenangan menangani pelanggaran pemilu, mengatur segala hal yang dipandang perlu dalam kaitan penyelenggaraan pemilu. Berkaca dari negaranegara lain, misalnya India.

Di India penyelenggara pemilu diberi kewenangan yang sangat besar. Penyelenggara pemilu tidak hanya menjalankan kewenangan umum, akan tetapi diberi kewenangan khusus lainnya yang dipandang perlu dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Bahkan lebih jauh lagi bisa membatasi kebijakan pemerintah yang terindikasi dimanfaatkan untuk kampanye dan mendukung salah satu calon (incumbent). Penyelenggara pemilu juga diberi kewenangan untuk mengontrol penuh media dan pers dalam rangka kampanye, penyelenggara pemilu

diberi kewenangan untuk mengerahkan kepolisian dalam konteks kebutuhan pengamanan pemilu, serta berbagai kewenangan besar lainnya.

Jika Penyelenggara pemilu diberi kewenangan begitu besar, maka dimungkinkan terjadi beberapa hal. Pertama, kondisi parpol akan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Penyelenggara pemilu harus diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap parpol yang sehat sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan pertimbangan.

Bahkan bila dipandang perlu, penyelenggara pemilu dalam kondisi tertentu bisa menerapkan standar minimal kondisi parpol bisa dibubarkan jika memang sudah terbukti tidak relevan dan keberadaannya justru merugikan negara.

Dengan demikian parpol akan sekuat tenaga memperbaiki diri. Penyelenggara pemilu juga akan leluasa menetapkan standar apa saja yang dipandang perlu bagi calon pemimpin daerah yang akan dipilih rakyat.

Kedua, jika diberi kewenangan penuh penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu tidak mudah diintervensi cabang kekuasaan lain, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dalam hal ini penyelenggara pemilu akan tampil sebagai cabang kekuasaan keempat yang sama kuatnya dengan cabang kekuasaan lain. Jika demikian, penyelenggara pemilu akan tampil sejajar dan dipercaya publik serta menjadi kontrol terhadap kualitas calon pemimpin di daerah dan pusat. Berbeda dengan kondisi saat ini yang sangat rentan dikooptasi oleh eksekutif maupun legislatif karena kewenangannya yang serba terbatas.

Ketiga, dipastikan hasil dari pemilu akan jauh lebih baik dan adil. Dari sisi persiapan, pelaksanaan, output dan outcome pemilu maupun pilkada akan sangat berbeda.

Hasil pemilu juga akan jauh lebih dipercaya publik jika penyelenggara pemilu diberi kewenangan dalam urusan penyelesaiannya. Dampaknya kemudian adalah mampu meminimalisir konflik sosial di daerah serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan amanah sesuai keinginan rakyat.

Opini Penulis adalah sebuah tawaran bagi rakyat.

Namun demikian, yang mampu mewujudkan kewenangan besar bagi penyelenggara pemilu yang diwujudkan melalui undang-undang adalah DPR selaku kepanjangan tangan rakyat yang diberi kewenangan sebagai pembuat undang-undang. Pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin DPR membuat aturan dan kebijakan yang akan menyulitkan dirinya sendiri? Namun demikian, jika rakyat berkendak maka segala hal bisa saja terjadi. *Helby Sudrajat Staf Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

7

Pemda Membentuk Tim Cegah Potensi Konflik Pemilu

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak nanti memiliki tingkat konstelasi politik yang cukup tinggi. Dapat dipastikan ketegangan dan gesekan akan semakin besar. Untuk itu, perlu adanya sebuah strategi dalam meredam potensi konflik dari Pilkada.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat peraturan yang mengamanatkan masing-masing kepala daerah agar membentuk tim yang menangani konflik dan kekerasan yang terjadi akibat dari ekses Pilkada.

“Gubenur dan Bupati membentuk tim yang bertugas mencegah dan menyelesaikan konflik di daerah.

Formasinya terdiri dari unsur pemerintah, DPRD, Polda, serta kepala kesbangpol,” ujar Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik Kemendagri Akbar Ali. Menurut Akbar, tim ini dapat bekerja maksimal dalam mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin menimbulkan konflik di setiap tahapan. Penyelesaian konflik dilakukan dengan persuasif serta penegakan hukum yang ada.

“Pilkada tidak baik bisa disalahkan penyelenggara. pemerintah daerah dan Pusat ikut juga disalahkan.

Oleh karena itu tanggung jawab itu kita ambil bersama,” tambahnya.

8

Dia mengatakan, potensi konflik dalam pilkada dapat terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada, mulai dari pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hingga pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu, kata Akbar Ali, perlu dilakukan langkah strategis penanganan konflik sosial dalam Pilkada Serentak 2015 ini, yang meliputi: Identifikasi Potensi Konflik; Pencegahan Konflik; Penghentian Konflik; dan Pemulihan Pasca konflik.

Dia mengharapkan, Pemerintah, KPU, Bawaslu, Partai Politik, TNIPolri, dan Ormas dapat bekerjasama dengan baik dalam menyukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 ini. ”Perlu penguatan sinergitas dan koordinasi antar seluruh stakeholder agar membantu penyelenggaraan Pilkada dengan baik,” ujar Akbar.

Adapun, Pimpinan Bawaslu En-

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

dang Wihdatiningtyas mengatakan bahwa Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) sudah dikomunikasikan dengan Kemendagri dan Panglima TNI. Ia mengatakan, IKP versi Bawaslu akan dikomunikasikan dengan indeks kerawanan yang lain, termasuk yang dimiliki Polri agar bisa disinergikan.

“Ini sejalan dengan prinsip Bawaslu yang mengutamakan pencegahan Bawaslu,” tutupnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua Bawaslu Muhammad juga sudah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Nasional (BIN) agar ada antisipasi dari intelijen terkait potensi-potensi konflik yang mungkin muncul akibat ekses Pilkada. Dari penyampaian tersebut, Kepala BIN Sutiyoso mengatakan bahwa sudah melaksanakan identifikasi potensi konflik yang mungkin muncul dan menilai bahwa Pilkada relatif aman.

Falcao Silaban

Lembaga Penyiaran Komunitas Berpotensi Disalahgunakan

Kampanye Pilkada Tahun 2015 akan berbeda dengan Pileg dan Pilpres 2014 lalu, di mana setiap pasangan tidak bisa sembarangan menayangkan kampanye di lembaga penyiaran.

Peraturan KPU membatasi iklan kampanye di lembaga penyiaran demi keseteraan dan keadilan untuk setiap kontestan pasangan calon (paslon).

Meski demikian, potensi pelanggaran kampanye di lembaga penyiaran masih akan ada.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Judhariksawan mengatakan bahwa lembaga penyiaran dan radio komunitas lebih berpotensi menimbulkan pelanggaran dalam Pilkada, dibandingkan pelanggaran kampanye yang dilakukan di lembaga penyiaran komersil. “Di daerah ada potensi pelanggaran, banyak lembaga penyiaran dan radio komunitas yang akan minim dengan pengawasan,” tutur Judhariksawan, di Jakarta, Kamis (8/10).

Dia menjelaskan, lembaganya ikut dalam pengawasan pilkada karena lembaga penyiaran seperti televisi dan radio menjadi sarana dan alat yang strategis dalam pilkada.

Posisinya yang strategis itu, membuat kemungkinan adanya potensi pelanggaran yang muncul.

Dalam PKPU, iklan pasangan calon untuk Pilkada akan difasilitasi lewat anggaran KPU. Pada pileg dan pilpres lalu, banyak kita lihat indikasi pelanggaran kampanye yang dilaksanakan di lembaga penyiaran.

Untungnya, tambah dia, pada pilkada kali ini kampanye di lembaga penyiaran akan dikoordinasikan oleh penyelenggara pilkada lewat Peraturan

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Judhariksawan

KPU. “Saya titip kepada lembaga penyiaran, mari kita patuhi UU dan Peraturan yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengungkapkan, media memiliki fungsi ganda ke atas dan ke bawah. Ke bawah, media berfungsi menjadi penyejuk dengan berita-berita yang tidak provokatif. Sedangkan ke atas media menjadi garda terdepan untuk memberitakan tentang programprogram dari pasangan calon.

Namun, di beberapa tempat ia mendapat keluhan dari beberapa media di daerah karena pada pilkada kali ini banyak hal yang dibatasi terkait iklan kampanye. Menurutnya, media mengeluh karena Bawaslu ikut-ikutan dalam mengawasi media massa terkait kampanye.

“Kami mendapat kritikan akibat pengawasan Bawaslu, industri pilkada di lembaga penyiaran menjadi lesu.

HUMAS

Padahal peraturan yang mengatur tentang iklan kampanye dibuat oleh KPU,” pungkasnya.

Muhammad menjelaskan, walaupun peraturan tersebut terkesan membatasi, namun semangat pilkada adalah memberikan keadilan bagi para peserta pilkada. “Jadi tidak ada lagi calon yang punya dompet tebal menguasai media dengan iklaniklannya di media massa,” jelas Guru Besar FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar itu.

Untuk memaksimalkan pengawasan iklan kampanye dan pemberitaan paslon dalam penyelenggaraan pilkada, Bawaslu menandatangani Kesepakatan Bersama Gugus Tugas Penyiaran Kampanye Pilkada dengan KPU dan KPI. Gugus tugas juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Falcao Silaban

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

9

Kapolri Tegaskan Sentra Gakkumdu Harus Cepat dan Efektif

Bawaslu Laporkan Panwas Manado ke DKPP

HUMAS

Foto bersama Ketua Bawaslu Muhammad (kanan), Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Basuni Masyaarif usai menandatangani nota kesepakatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), di Jakarta, Kamis (8/10). Dalam kesempatan itu, Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan berkomitmen untuk menangani tindak pidana pilkada secara cepat dan efektif.

Penanganan pidana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015 dibatasi waktu yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) haruslah bekerja tepat sasaran dan cepat atau efektif.

“Semua ditangani Bawaslu, maka jika tindak pidana pilkada cepat dibawa ke Sentra Gakkumdu, (segera) proses penyidikan, jaksa penuntut umum sudah memonitor sehingga perkara tidak bolak-balik,” ujar Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Untuk itu, tambah Badrodin, semua unsur dalam Sentra Gakkumdu harus bersinergi dan berkolaborasi. Jadi, tidak ada lagi kasus-kasus tindak pidana dalam pilkada yang kadaluarsa. Ia mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu, Polri dan Kejaksaan Agung, membuat penanganan tindak pidana pilkada dapat dilakukan sesegera mungkin.

Hal senada disampaikan Jaksa Agung Pidana Umum (Jampidum) Basuni Massyaarif. Dia meminta Sentra Gakkumdu melakukan inventarisasi hambatan dan permasalahan yang selama ini terjadi dalam pilkada agar tidak ada lagi tindak pidana pemilihan yang kadaluarsa.

“Kita harus bentuk prosedur standar operasional (SOP)

10

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

agar masing-masing unsur mendapat tugas yang proporsional. Selain itu, dengan SOP ini maka akan mengeliminir hambatan yang ada,” pungkas Basuni.

Adapun, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, dalam satu kali 24 jam, laporan tindak pidana pilkada yang ditangani oleh jajarannya harus sudah disampaikan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti di tingkat penyidikan dalam Sentra Gakkumdu.

“Kepolisian punya kekuatan memaksa, sedangkan kami (Bawaslu) tidak. Jadi, tidak mungkin Bawaslu melengkapi semua alat bukti yang diperlukan. Oleh karena itu, kami instruksikan jajaran kami agar cepat dalam penanganan tindak pidana ini agar cukup waktu upaya penyidikan oleh kepolisian,” katanya.

Sentra Gakkumdu merupakan amanat UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang dipedomani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejasaan dalam penanganan tindak pidana pemilu/pemilihan. Sebelumnya pada pemilu 2014 silam, Sentra Gakkumdu kurang efektif di beberapa tempat karena kurangnya persamaan persepsi antar elemen di dalamnya. Akibatnya, ada kasus-kasus yang akhirnya tidak bisa diteruskan karena sudah lewat dari waktu yang diamanatkan dalam UU atau daluarsa.

Falcao Silaban

ILUSTRASI: MUHTAR MANADOONLINE.COM.

Suasana sidang DKPP di Bawaslu Sulut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuktikan janjinya untuk menindak tegas jajarannya yang diduga tidak berintegritas, profesional dan netral dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Bawaslu akhirnya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga pimpinan Panitia Pengawas Manado ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

P

impinan Bawaslu Nasrullah mengatakan, Panwas dianggap mengabaikan hasil konsultasinya dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu RI. Bawaslu Sulut dan Bawaslu RI telah mengimbau agar Panwas Manado terlebih dahulu menunggu konfirmasi dari Kementerian Hukum dan HAM

(Kemenkumham) mengenai status hukum salah satu calon Wali Kota Manado Jimmy Rimba Rogi. Panwas justru memberikan rekomendasi kepada KPU Manado bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.

“Kami sudah memberhentikan sementara Panwas Kota Manado, terhitung pada 27 Oktober dan kami

akan melaporakan mereka kepada DKPP. Pemberhentian tetap menjadi wewenang DKPP,” ujar Nasrullah di Jakarta, Rabu (28/10).

Dia mengatakan, pihaknya telah meminta keterangan dari tiga anggota Panwas Manado. Dari keterangan tersebut disimpulkan, ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan dan Bawaslu segera mengambil

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

11

langkah memberhentikan sementara Panwas Manado. “Kami tidak butuh penyelenggara tidak loyal, tidak taat aturan, dan tidak profesional,” tuturnya.

Selanjutnya, ujar Nasrullah, pengawasan penyelenggaraan pilkada Kota Manado diambil alih oleh Bawaslu Sulawesi Utara.

Menurut dia, pengambilalihan ini sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, menunggu putusan DKPP. Soal keputusan Panwas Manado yang dinilai salah, Nasrullah mengatakan, dengan diberhentikannya Panwas Kota Manado juga sekaligus menganulir rekomendasi yang diberikan kepada KPU Kota Manado mengenai status Jimmy Rimba tersebut.

“Bisa dianulir, kami tidak akan membiarkan proses kompetisi yang dibangun tidak didasari oleh aspek legalitas. Itu aturan mainnya.

Jadi ketaatan terhadap aturan itu yang terpenting. Taat aturan dan taat asas. Panwas Kota Manado

”

Kami sudah memberhentikan sementara Panwas Kota Manado, terhitung pada 27 Oktober dan kami akan melaporakan mereka kepada DKPP. Pemberhentian tetap menjadi wewenang DKPP,

”

ini kami anggap sisi integritas dan profesionalismenya terganggu,” ungkap Nasrullah.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Herwyn Malonda. Dia mengatakan, keputusan Panwas Kota Manado bisa dibatalkan. Untuk itu, pihaknya segera melakukan kajian sembari menunggu surat dari Kemenkum HAM soal status Jimmy.

Menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, evaluasi menyeluruh akan dilakukan menyangkut keputusan KPU Kota Manado soal keabsahan Jimmy sebagai calon wali kota. Saat ini, KPU masih menunggu respons dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulut. “Terkait rekomendasi, jika nanti tidak dijalankan KPU Kota Manado, itu bisa diambil alih KPU Provinsi dengan memberhentikan sementara,” katanya.

Nasrullah PIMPINAN BAWASLU RI

(VD)

Political Quotes

makers.com

True equality means holding everyone accountable in the same way, regardless of race, gender, faith, ethnicity - or political ideology.

- Monica Crowley–

12

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

https://www.thatchercentre.com

I always cheer up immensely if an attack is particularly wounding because I think, well, if they attack one personally, it means they have not a single political argument left.

- Margaret Thatcher -

Dugaan Ijazah Palsu Calon Wakil Walikota Balikpapan,

Menanti Kepastian Hukum

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan telah memastikan Calon Wakil Walikota Balikpapan Sirajuddin Machmud, namun kasus itu masih menyisakan satu perkara. Pasalnya, Ketua dan anggota KPU Balikpapan masih harus menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Ketua Panitia Pengawas Balikpapan Jumiko menhgatakan, dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Balikpapan dilaporkan salah satu organisasi kemasyarakatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Rabu, 29 Oktober KPU akan disidang di Kantor DKPP, Jakarta. Kami (Panwas Balikpapan) juga turut hadir karena bagian dari unsur terkait dari pemilu,” ujar Jumiko.

Perkara tersebut tetap berjalan, meski sebelumnya, KPU Balikpapan telah menyatakan bahwa ijazah yang diserahkan Sirajuddin tidak terbukti palsu. Hal itu berdasarkan klarifikasi yang dilakukan KPU Balikpapan kepada Dinas Pendidikan Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah meminta KPU Kota Balikpapan segera memberikan kepastian hukum terhadap status kasus dan pencalonan yang bersangkutan. Pihak kepolisian juga diminta membantu KPU menyelidiki kasus tersebut. Sebab kasus tersebut telah menjadi polemik selama lebih dari satu bulan.

“Balikpapan ini masih menyisakan satu persoalan, menyangkut syarat ijazah oleh pasangan calon. Kita sekarang butuh ketegasan, kalau memang itu tidak memenuhi syarat bilang tidak. Kalau memenuhi syarat, pastikan dia memenuhi syarat, jangan ditunda-tunda

terus. Lebih cepat lebih bagus, ”ujar Nasrullah pada Sosisalisasi Tatap Muka Stakeholders Pilkada Tahun 2015 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (23/10).

Dia mengatakan, kepastian hukum itu sangat penting untuk mengambil langkah hukum berikutnya.

Menurutnya, langkah hukum harus segera diambil mengingat tahapan pilkada terus berjalan. Selain itu, ujar dia, kepastian hukum tersebut diperlukan agar tidak muncul spekulasi atau fitnah.

“Kita akan melihat posisi yang sesungguhnya, kalau memang bermasalah ya harus ditindak, tapi kalau tidak, ya harus diklarifikasi segera dan direhabilitasi nama orang (yang diduga menggunakan ijazah palsu),” tegasnya.

Dia menyatakan, jika dalam penyelidikan nanti terbukti ada keterlibatan penyelenggara, maka hal itu merupakan pelanggaran kode etik dan juga pelanggaran pidana. Dia memastikan pelanggaran itu akan ditindak secara tegas.

“Akan dikode etik, harus dipecat, plus pidanakan jika memang ada unsur yang dia lakukan dengan cara sengaja menodai sisi netralitasnya. Jika memang terbukti dia berbuat curang dan berafiliasi kepada salah satu pihak,” tegas Nasrullah.

Adapun, Ketua Bawaslu Kalimantan Timur Saipul Bahtiar mengutarakan pihaknya melakukan supervisi secara serius atas kasus tersebut. Untuk itu, ujarnya, Bawaslu Kalimantan Timur dengan penegak hukum dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Balikpapan, yaitu dari panitia pengawas (panwas), kejaksaan, dan kepolisian. M Zain T, Deytri Aritonang BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

13

Briefing

Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilu

DPRD Kabupaten Tasikmalaya Konsultasi Pilkada Calon Tunggal

(bagian kedua dari dua tulisan)

Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

HUMAS

Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengadakan konsultasi ke Bawaslu terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati di kabupaten Tasikmalaya, Jum’at (9/10). Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Haris Sanjaya menanyakan tanggapan Bawaslu terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai calon tunggal yang tetap diikutsertakan dalam Pilkada serentak 2015.

Sebagai salah satu daerah yang memiliki satu pasangan calon yang mendaftar sebagai calon kepala daerah, DPRD Kabupaten Tasikmalaya berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati di daerahnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Haris Sanjaya menanyakan tanggapan Bawaslu terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai daerah dengan hanya satu pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang tetap diikutsertakan dalam Pilkada serentak 2015. “Apakah daerah kami ini mesti melaksanakannya di 9 Desember 2015 atau bisa lewat dari tanggal tersebut,” ujar Haris dalam konsultasinya, Jumat (9/10) lalu.

Rombongan diterima Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawas Internal Bawaslu Ferdinand ET Sirait, Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Feizal Rachman, dan Kepala Bagian

14

Humas dan Kerja Sama Antar Lembaga Hengky Pramono.

Haris mengatakan, konsultasi tersebut diperlukan mengingat, belum ada regulasi yang jelas dan tegas mengenai pilkada di daerah dengan calon tunggal. Padahal, kata dia, jadwal pemungutan suara semakin dekat.

Di sisi lain, Ferdinand mengatakan, Bawaslu masih menunggu Peraturan KPU yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan. “Dalam beberapa hari ke depan, KPU akan menggelar RDP bersama Komisi II DPR terkait aturan mengenai calon tunggal ini.

Kita tunggu saja. Sejauh ini semua penyelenggara tetap optimis Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2015,” kata Ferdinand.

Ditambahkan Feizal, jika Pilkada di tiga daerah yang memiliki calon tunggal, yakni Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan termasuk Kabupaten Tasikmalaya Provinsi

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

Jawa Barat tersebut tidak dilaksanakan di tahun 2015, maka putusan MK menjadi sia-sia.

Menurutnya, Bawaslu masih beranggapan, pemungutan suara di tiga kabupaten tersebut diselenggarakan pada 2015.

“Bawaslu pada intinya menganggap pelaksanaan Pilkada di tahun 2015 meski tidak di tanggal 9 Desember,” tambahnya.

Sebelumnya, Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak menegaskan Bawaslu tetap mengikuti putusan MK. “Putusan MK mengenai calon tunggal ini sudah tepat untuk mengatasi persoalan calon tunggal,” tegasnya beberapa waktu lalu.

MK memutuskan daerah yang hanya memunyai satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti pilkada serentak Desember 2015.

MK berpandangan, pemilihan kepala daerah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal memilih dan dipilih. Jadi, harus ada jaminan Pilkada.

Pratiwi EP

Sejak awal dibentuk Bawaslu dibuat tidak berdaya dengan kewenangan yang setengah-setengah. Banyak yang berpendapat Bawaslu memang sengaja dibentuk dengan kewenangan yang demikian. Ibarat macan ompong, Bawaslu hanya keliatannya saja buas tetapi tidak bisa menggigit (baca: menindak). Akibatnya, dalam setiap bab pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu harus melibatkan lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan lebih kuat.

Selanjutnya, Bawaslu banyak mendapat sorotan pada Pemilu 2009 dan pilkada pada 2010 hingga 2013. Bawaslu dianggap tidak cukup kuat dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Muncul wacana membubarkan Bawaslu atau memberikan kewenangan penuh pada Bawaslu. Dalam hal, penanganan pidana pemilu yang dianggap ‘melempem’ dan seringkali mendapat kritikan tajam.

Pasalnya, publik dan masyarakat awam belum benarbenar tahu bahwa penanganan pidana pemilu tidak hanya ada di pundak Bawaslu, melainkan ada beberapa lembaga yakni, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. Seringkali antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki pandangan yang berbeda tajam dalam menangani sebuah kasus dan terjadi bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga sampai tingkat kabupaten/kota.

Semisal, Bawaslu menilai sebuah iklan televisi sebagai bentuk kampanye di luar jadwal karena ada visi dan misi serta peserta pemilu. Namun, dari pandangan penyidik, iklan tersebut tidak terdapat adanya kegiatan meyakinkan (ajakan) maka dianggap tidak memenuhi unsur kumulatif definsi kampanye.

Padahal, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, Bawaslu seharusnya diposisikan sebagai lembaga yang

lebih kompeten dalam menafsirkan apa yang dimaksud oleh kampanye dalam UU Pemilu. Akibatnya perbedaan tajam tersebut dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk melakukan akrobat-akrobat hukum. Terlihat di depan mata, tapi sulit ditindak.

Kembali ke soal badan peradilan pemilu, maka pentingnya lembaga ini adalah untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada dalam penindakan pemilu, yang sebelumnya dilakukan oleh Bawaslu. Maka, dalam penanganan baik pelanggaran pidana pemilu maupun pelanggaran administrasi, lembaga inilah yang mengkaji, menyidik, menuntut, hingga memutusnya dalam satu kesatuan yang bisa saja disebut sistem peradilan pemilu.

Keberadaan lembaga ini tentunya membutuhkan peranperan dari beberapa lembaga seperti unsur penyelenggara pemilu, kepolisian, kejaksaan, dan hakim khusus pemilu, yang dipekerjakan secara penuh waktu. Contoh lembaga yang mengadopsi pola seperti ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana ada penyidik dan penuntut dalam satu kesatuan lembaga. Bedanya, proses peradilannya berada di luar yakni lewat peradilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Terlepas dari bentuk dan kewenangan badan peradilan ini, formatur lembaga ini harus memikirkan/ mempertimbangkan apakah membuat lembaga baru atau mentransformasi lembaga yang sudah ada, dalam hal ini Bawaslu. Utamanya, apa yang diharapkan pada lembaga ini adalah proses penanganan dan penindakan pelanggaran pemilu secara efektif dan efisien namun sistematis dan terstruktur. n

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

15

Bawaslu Pantau Simulasi Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya

Siapkan Rekomendasi, Bawaslu Gelar Diskusi Revisi UU Pemilu

HUMAS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (17/10). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut terlibat dengan melakukan pemantauan terhadap simulasi tersebut.

“Hasil simulasi ini penting dijadikan sebagai bahan utama untuk menetapkan peraturan KPU untuk calon tunggal secara proporsional. Tidak menghilangkan hak paslon tetapi juga tidak menegasikan kelompokkelompok yang tidak setuju karena pilihannya setuju atau tidak setuju,” ujar Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron di sela-sela simulasi.

Daniel mengatakan, Bawaslu ingin memastikan simulasi penyelenggaraan pilkada 2015 dengan calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya bisa menjadi evaluasi sekaligus penyempurnaan aturan teknis terkait calon tunggal yang dikeluarkan KPU. Menyikapi adanya dua versi surat suara dalam pemungutan suara di daerah yang memiliki calon tunggal,

16

Daniel menjelaskan, Bawaslu sudah menyampaikan bahwa sebaiknya menggunakan model yang sudah ada sebelumnya, tanpa ada penambahan kolom baru lagi. Hal tersebut karena adanya format baru ini tidak sesuai dengan waktu sosialisasi yang pendek sehingga akan berpotensi terjadi kegagalan dalam implementasinya.

“Sedangkan untuk masalah sengketa nantinya, pengawas pemilu sebagai pihak pemberi keterangan akan lebih pasif dan menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk menentukan siapa yang memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa nantinya. Namun Bawaslu akan selalu siap jika diminta memberikan keterangan,” ujar Daniel.

Dari simulasi ini diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon berjalan dengan sukses.

Simulasi dilaksanakan di Desa Citata Kecamatan Singaparna yang diikuti 662 pemilih. Simulasi calon tunggal ini digelar KPU menyambut

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tahun 2015. MK menyatakan, hak konstitusional warga negara yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal dipilih dan memilih kepala daerah, tetap terpenuhi tanpa tersandera oleh syarat yang paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah.

KPU RI mengungkapkan, simulasi tersebut menjadi penting untuk me-ngetahui sejauh mana respon pemilih terhadap dua versi desain surat suara yang digunakan. Simulasi juga dilakukan untuk memberikan informasi kepada penyelenggara tentang proses pemilihan dengan satu pasangan calon. Dilakukannya simulasi juga dimaksudkan untuk menginventarisir permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan satu pasangan calon. Evaluasi dari pelaksanaan simulasi diharapkan bisa menjadi bahan penyempurnaan rancangan peraturan KPU. Pratiwi EP

HUMAS

Menyikapi wacana revisi UndangUndang Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar foccused group discussion (FGD) terkait revisi tersebut, Selasa (20/10) di Gedung Bawaslu, Jakarta. Diskusi diharapkan menghasilkan masukan ataupun rekomendasi bagi legislator.

“Pada intinya kita ingin UndangUndang Pemilu ini dapat mengakomodir semua yang dibutuhkan oleh Pemilu ke depan. Maka dari itu, dari bagian analisis Bawaslu mencoba untuk menganalis hal-hal yang berkaitan dengan rencana revisi undang-undang tersebut,” ujar Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Feizal Rachman dalam diskusi.

FGD membahas beberapa klausul terkait keserentakan pemilu ke depan.

Direktur Indonesia Parliament Centre (IPC) Sulastio mengatakan, ketentuan

keserentakan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah perlu dirumuskan kembali.

Cakupan keserentakan, kata dia, harus dipertimbangkan, apakah pemilu nasional maupun yang ada di daerah dilaksanakan di tanggal yang sama atau hanya di tahun yang sama, atau alterbatif lainnya.

“Kalau semuanya serentak juga ada pertimbangan, bagaimana dengan lembaga penyelenggara Pemilu. Berarti selama empat tahun di luar tahun pemilihan tidak bekerja,” ujarnya.

Selain itu juga dibahas kodifikasi aturan mengenai pemilu. Peneliti Pemilu Para Syndicate Totok Sugiarto mengatakan, jika memang Pilpres, Pileg, dan Pilkada dilaksanakan secara serentak perlu adanya kodifikasi aturan mengenai Pemilu. “Kalau memang serentak, UU Pemilu harus dalam satu kitab,” tegas Totok.

Sementara soal wacana meng-

hilangkan lembaga Bawaslu karena tidak ada lembaga pengawas Pemilu di negara lain, ditolak aktivis jaringan Pendidikan Pemilih untuk rakyat (JPPR) Afifuddin. Bahkan ia mengusulkan agar kewenangan Bawaslu diperkuat, mengingat persoalan pengawasan memang menjadi hal yang penting, di samping memang fungsi pengawasan juga pada rakyat.

“Lembaga seperti Bawaslu dan DKPP memang tidak ada di banyak negara. Ini menjadi kekhasan kita dalam mengelola Pemilu. Jangan sampai semangat untuk menghilangkan lembaga-lembaga tersebut hanya dilatarbelakangi oleh karena tidak adanya lembaga tersebut di luar negeri,” jelasnya.

FGD direncanakan dilaksanakan setiap dua kali dalam sepekan dengan mengundang para penggiat Pemilu.

Pratiwi EP

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

17

Tripartit Kawal Regulasi Pilkada dengan Calon Tunggal Dalam rangka membahas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) 2015 di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon (calon tunggal), tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan.

Bawaslu RI dan Bawaslu Sulut Gelar Rakor Stakeholder di Sulawesi Utara Penandatanganan Komitmen dan visi misi mewujudkan Pilkada Sulawesi Utara Yang Berbudaya, Bermartabat, Aman dan Damai serta Siap Menerima Hasil oleh Pimpinan Bawaslu Nasrullah diikuti oleh Ketua Bawaslu Sulut Herwyn J. Malonda, Komisioner Bawaslu Provinsi Sulut Johny Suak,PJ Gubernur Sonny Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo setelah menyatakan komitmen dan visi misi mewujudkan Pilkada Sulawesi Utara yang berbudaya, bermartabat, aman dan damai serta siap menerima hasil di ballroom hotel Novotel Kawanua Manado, Minggu (12/10).

HUMAS

Kiri-kanan: Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, Ketua Bawaslu, Muhammad

Pertemuan itu membahas tiga kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon, yaitu Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), dan Kabupaten Timur Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).

Ketua Bawaslu Muhammad memastikan, pihaknya mengikuti putusan MK. “Pada intinya semua penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu mendukung putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK. Kita akan kawal putusan ini dan mempersiapkan pelaksanaan di tiga daerah yang memiliki calon tunggal tersebut,” ujar Muhammad.

Menyusul pertemuan tersebut, KPU dan Bawaslu mempersiapkan aturan teknis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan di lapangan. Untuk itu, digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahasan Rancangan Peraturan KPU (PKPU)

tentang Pilkada dengan Satu Pasangan Calon.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, KPU mengikuti putusan MK dan merancang PKPU yang mengacu pada putusan MK tersebut dan aturan-aturan sebelumnya. “ PKPU ini untuk mengakomodasi ketentuanketentuan teknis mengenai Pilkada yang hanya memiliki satu pasangan calon yang belum terakomodir di dalam PKPU sebelumnya,” terang Husni.

Muhammad juga memastikan Bawaslu segera menyiapkan aturan teknis untuk pengawasan penyelenggaraan Pilkada di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. “Mengacu pada PKPU ini, Bawaslu juga akan menyiapkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang akan menjadi pedoman bagi pengawas pemilihan dalam mengawasi penyelenggaraan

Pilkada khususnya untuk daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon,” kata Muhammad.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, posisi pemerintah secara keseluruhan memahami dan sependapat dengan apa yang disampaikan KPU. “Pemerintah menyepakati pelaksanaan Pilkada serentak di tanggal yang sama. Satu pasang calon atau dua pasang calon atau bahkan lebih pada prinsipnya sama. Kita berupaya memperkuat sistem pemerintahan presidensil,” tegas Tjahjo.

Dua dari tiga daerah ini yakni Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Timur Tengah Utara hanya memiliki satu pasangan calon disebabkan yang mendaftar hanya satu pasangan calon.

Sementara di Kabupaten Blitar, kandidat lainnya tidak memenuhi syarat.

Muhtar

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Herwyn J. Malonda memberi sambutan pembukaan.

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Herwyn J. Malonda, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo, PJ Gubernur Sonny Sumarsono, Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Komisioner Bawaslu Sulut Jhony Suak, bertepuk tangan disambutnya oleh tarian khas Sulut pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Stakeholder Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

FOTO-FOTO: HENDRU WIJAYA

18

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Jhonny Suak membacakan laporan kegiatan.

Foto bersama Ketua Bawaslu Muhammad bersama seluruh jajaran Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta peserta yang tergabung seperti media massa dan stakeholder terkait penyelenggaraan pilkada 2015, Selasa malam (13/10)

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

19

Divisi Pengawasan

Peningkatan Kinerja, Usulan Anggaran Bawaslu Disetujui DPR

Bawaslu: Ganti KPPS Lama

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota untuk menyampaikan rekomendasi kepada rekan kerjanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/ kota setempat agar mengganti semua anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) lama dengan anggota yang baru. Dengan demikian, diharapkan, anggota KPPS yang bertugas pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah 2015 adalah penyelenggara yang berintegritas dan bebas dari kepentingan politik.

HUMAS

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah menyampaikan pengarahan

“Saya imbau kepada panwas untuk merekomendasikan pada KPU, prioritaskan KPPS yang baru.

KPPS yang lama diganti saja. KPPS yang baru ini sangat minim celahnya (kecurangan). Jangan orang lama lagi yang mungkin berpihak pada calon tertentu,” ujar Pimpinan Bawaslu Nasrullah dalam Rapat Koordinasi Stakeholders Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (13/10).

Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah, anggota KPPS tidak diganti pada setiap penyelenggaraan. Dia menuturkan, sering mendapati,

20

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

petugas penyelenggara di tempat pemungutan suara (TPS) adalah orang yang sama, setiap tahun. Hal itu, kata dia, membuat anggota KPPS lebih mudah disusupi kepentingan peserta pemilihan Ia mengimbau, agar KPU tidak hanya memilih orang baru sebagai anggota KPPS. Ia menyarankan KPU menunjuk pemilih muda menjadi anggota KPPS. Sebab, ujar Nasrullah pemilih muda cenderung masih enerjik, idealis dan bebas dari kepentingan politik partai atau calon tertentu. “Kalau memang harus ada orang lama, paling banyak satu orang saja dari seluruh anggota KPPS di TPS itu,” kata mantan Komisioner KPU Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Imbauan itu disampaikannya

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

HUMAS

berkaitan dengan adanya klausul pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menetapkan, anggota KPPS dipilih berdasarkan rekomendasi lurah atau kepala desa atau sebutan lainnya.

Menurut Nasrullah aturan itu dapat menyebabkan lurah atau kepala desa merekomendasikan anggota KPPS yang mendukung calon tertentu, terutama petahana. Dia menegaskan, pengawas TPS juga sebaiknya orang baru, bukan orang yang pernah menjadi penyelenggara pemilu seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPPS.( Deytri Aritonang

Komisi II DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tahun 2016 sebesar Rp 446.928.781.000 untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran pagu definitif tahun 2016. Anggaran tersebut akan dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerja Bawaslu, termasuk pengembangan pengawasan pemilu partisipatif.

Rapat yang digelar Jumat (23/10) tersebut juga mengamanatkan anggota badan anggaran Komisi II DPR RI untuk menindaklanjuti dalam pembahasan di Banggar DPR RI. Ketua Bawaslu Muhammad memaparkan beberapa arah kebijakan Bawaslu tahun 2016. Di antaranya adalah, pembinaan dan supervisi pengawasan tahapan serta pembinaan dan supervisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa melalui pemantapan Sentra Penegakan Hukum Terpatu (Gakkumdu) pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2017.

Program selanjutnya adalah pengembangan dan sosialisasi

pengawasan pemilu partisipatif, peningkaatan kapasitas pengawas Pemilu, pembentukan dan pembinaan kelembagaan pengawasan pemilihan pilkada, sinkronisasi peraturan pengawasan dan pengelolaan dana hibah pilkada. ‘’Pemantapan organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dan Provinsi serta pemantapan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu juga salah satu yang difokuskan Bawaslu pada tahun 2016,’’ ujar Muhammad.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan, 2016 adalah tahun untuk membangun jajaran pengawas Pemilu menjadi lebih baik. “Tugas pengawas Pemilu adalah melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu. Apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan adalah untuk membuat rakyat semakin percaya dan optimis terhadap pengawas Pemilu,” ujar Gunawan pada kegiatan Rapat Kerja Penelitian dan Reviu Penyusunan RKA-K/L Bawaslu RI dan Bawaslu

Provinsi Tahun 2016, Kamis (15/10).

Gunawan menambahkan, sebelumnya program pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilu legislatif dan Pemilu presiden tahun 2014 telah mampu meningkatkan kualitas Pemilu di Indonesia. Untuk mendukung pemilihan kepala daerah tahun 2017, di awal tahun 2016 nanti program-program khusus seperti sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan membangkitkan semangat pemilih pemula akan terus dikembangkan. Dia mengatakan, hal ini dirasa sangat penting bagi Bawaslu RI untuk melakukan evaluasi perencanaan tahapan dan programprogram kegiatan secara sistematis.

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menambahkan, pihaknya berharap pada 2016 mendatang, pengawas Pemilu mempunyai strategi khusus yang digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2017.

Irwan, Muhtar, Deytri Aritonang

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

21

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Perkuat Tugas Pengawas Pilkada Lewat Nota Kesepahaman

Bawaslu dan Kemendagri Akan Datangi Daerah Berpotensi Rawan

HUMAS

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan hasil kajian berupa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2015. Hasil kajian tersebut mendorong kesepakatan antara Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendatangi daerah-daerah yang dinilai rawan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ini.

Diharapkan, dengan penerjunan langsung tim Bawaslu dan Kemendagri ke daerah yang rawan dalam pilkada, bai pemerintah maupun penyelenggara pemilu dapat melakukan pendegahan potensi kerawanan secara optimal. “Dengan demikian kita bisa melakukan pencegahan secara lebih optimal terhadap potensi kerawanan dan masalah yang terjadi di setiap Pilkada,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad usai kunjungan Mendagri Tjahjo Kumolo dan jajaran pejabat struktural Kemendagri ke Bawaslu,

22

Jumat (2/10).

Ia mengatakan, dari sejumlah penelitian oleh masyarakat sipil dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), diprediksi Pilkada ini lebih tinggi potensi konfliknya daripada Pemilu nasional. Sehingga penting bagi Bawaslu dan semua unsur untuk mampu menghadirkan deteksi dini terhadap potensi tersebut. Sedangkan, ujarnya, berdasarkan Hasil kajian IKP 2015 pada Pilkada serentak, daerah yang berpotensi rawa di antaranya adalah Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Supiori, Kabupaten Gunung Sitoli, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Bima.

Menanggapi IKP tersebut, Tjahyo

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

mengatakan, ia sepakat mendatangi daerah yang masuk kategori paling berpotensi rawan bersama Bawaslu.

“Kami akan membentuk tiga tim sampai 8 Desember mendatang untuk menjamin bahwa daerah tersebut aman,” tegasnya.

Tjahyo mengapresiasi pemetaan IKP 2015 oleh Bawaslu. Menurutnya, data yang disajukan komprehensif.

Selanjutnya, ujar Tjahjo data milik Bawaslu dan milik Kemendagri akan disandingkan dengan data dari Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Untuk itu, dia mengatakan, harus ada pertemuan lanjutan yang rutin dilaksanakan. “Kami sepakat nanti pertengahan minggu ini akan rutin ketemu.

Data yang diterima oleh Bawaslu apa, data yang dihimpun tim Kemendagri apa, kami akan kroscek dengan data kepolisian dan BIN” pungkasnya.

Ali Imron

Dalam rangka memperkuat tugastugas pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani nota kesepakatan dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

MoU diharapkan menjadi tonggak untuk menciptakan proses pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan bermartabat, terutama dalam penegakkan hukum dalam Pilkada.

Kerja sama dinilai penting, sebab, Bawaslu punya keterbatasan kewenangan untuk menangani semua area pengawasan.

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, dengan kesepakatan bersama ini, setiap dugaan pelanggaran pidana pilkada ditangani secara cepat karena adanya koordinasi yang lebih baik dan intensif.

“Ini penjabaran Pasal 152 UU 8/2015 tentang Pilkada. Harapan kami, tentu penyelesaian tindak pidana pemilu dapat sinergis dan tepat waktu. Perlu koordinasi erat penyidik, penuntut dan pengawas pemilu,” katanya usai penandatanganan Mou di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (8/10).

Sentra Gakkumdu merupakan wadah penegakan hukum pidana dalam pemilihan kepala daerah yang diamanatkan UU. Nantinya, forum ini juga akan dibentuk di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam pilkada, diharapkan terjadi persamaan persepsi antara Bawaslu dan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana. Se-

HUMAS

Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Judhariksawan memperlihatkan kesepakatan bersama antara KPU, Bawaslu dan KPI tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye melalui lembaga penyiaran, di Jakarta, Kamis (8/10).

belumnya, penegakkan hukum pidana pemilu di beberapa daerah, belum optimal karena masih adanya perbedaan persepsi dalam penanganannya. Oleh karena itu, terobosan-terobosan baru pun dilakukan oleh tiga instansi tersebut demi terselenggaranya pilkada yang demokratis.

Kendala paling mendasar dalam Sentra Gakkumdu adalah pemahaman soal pidana pemilihan yang kerap diperdebatkan. Kepolisian punya tafsiran tersendiri terhadap UU, begitu juga Bawaslu dan Kejaksaan. Akibatnya, tindak lanjut pidana pemilihan/pemilu yang disampaikan ke penyidik dihentikan.

Pertemuan intensif terus dilakukan oleh tiga lembaga tersebut untuk memperbaiki pola penanganan pidana Pilkada yang lex specialist itu dan beberapa kesepakatan sudah terjadi.

Semoga saja, pada implementasinya

di tingkat daerah, pemahaman yang terjadi di tingkat pusat tidak bias Adapun, Ketua Bawaslu Muhammad menegaskan, bentuk kerja sama ini lebih menitik berat pada pencegahan daripada penindakan. Tujuannya, kata dia, agar kerawanan Pilkada bisa dicegah sedini mungkin tanpa perlu menuggu adanya sengketa.

Di samping nota kesepahaman Sentra Gakkumdu, Bawaslu juga akan melaksanakan penandatanganan MoU Gugus tugas penyiaran kampanye pilkada dengan KPU dan KPI. Gugus tugas ini merupakan terobosan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada pileg dan pilpres 2014. Nantinya, gugus tugas akan berkoordinasi untuk mengawasi iklan kampanye dan pemberitaan di media elektronik. Gugus tugas ini juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Falcao Silaban, Deytri Aritonang

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

23

Pilkada Berintegritas

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak merupakan sejarah pertama bagi bangsa Indonesia. Kesuksesan Pilkada Serentak 2015 merupakan langkah awal bagi Indonesia dalam menyongsong Pemilu Nasional serentak pada tahun 2027. Banyak hal yang mendukung kesuksesan ini, di antaranya profesionalitas penyelenggara, pasangan calon yang siap menerima hasil, serta partisipasi masyarakat.

Ketua Bawaslu, Muhammad

Junjung Profesionalitas Penyelenggara

Salah satu faktor pendukung terwujudnya Pilkada berintegritas yang hasilnya dapat diterima masyarakat adalah profesionalitas penyelenggara.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, penyelenggara Pemilu harus dapat menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tugas.

Profesionalitas bukan hanya dengan membaca petunjuk teknis dan mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan. Profesionalitas adalah persoalan integritas.

“Jajaran pengawas harus bisa menempatkan diri sebagai pengawas.

Pada saat ada pelanggaran harus bisa dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut adalah pelanggaran. Begitu pun sebaliknya. Ini harga mati, kehormatan pengawas berada di sini,” tegas Muhammad mengingatkan para pengawas.

Jika ada jajaran pengawas sudah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), berdasarkan peraturan DKPP maka yang bersangkutan tidak boleh lagi menjadi penyelenggara Pemilu dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat pusat. Tidak cukup hanya itu, nama bersangkutan juga akan dipublikasi ke seluruh kementerian/ lembaga bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan ketika menjadi pengawas.

Ia juga dengan tegas mengingatkan para penyelenggara pemilihan

24

Mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Janedjri M Gaffar

Paslon Harus Siap Menerima Hasil Pertarungan pasangan calon (paslon) kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah selalu memuat deklarasi siap menang dan siap kalah. Namun, pada faktanya mereka hanya siap menang dan tidak siap untuk kalah. Demikian disampaikan Mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gafar.

“Dari banyaknya permohonan, hanya sedikit yang dikabulkan oleh MK. Sedangkan sisanya ada yang ditolak bahkan tidak memenuhi syarat,” kata Janedjri.

Ia menambahkan, kegigihan paslon yang kalah mengajukan gugatan ke MK menunjukkan kedewasaan berpolitik di Indonesia masih jauh dari harapan dan yang paling penting menandakan bahwa paslon tersebut tidak siap kalah.

Padahal, banyak gugatan yang pada akhirnya tidak dikabulkan.

“Masih butuh waktu beberapa tahun lagi agar ada paslon yang kalah dengan lapang dada menyatakakan dia kalah. Saya masih berkeyakinan pilkada sekarang ini masih banyak paslon yang menggunakan cara apapun untuk menggugat yang menang,” sindir Janedjri.

Oleh karena itu, UU 8/2015 tentang Pilkada yang mengatur ambang batas selisih jumlah suara yang dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK, akan menjadi filtrasi bagi paslon-paslon yang kalah mengajukan sengketa.

“Silakan paksakan saja untuk berperkara di MK. Karena sudah pasti tidak akan memenuhi syarat formal dan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan,”

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tambahnya.

Dia mengimbau paslon agar tidak lagi menggoda MK yang sempat terpuruk akibat kesalahan salah seorang oknum hakim terkait Pilkada yang lalu.

Pratiwi Eka Putri

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro

Tingkatkan Pengawasan Partisipatif

khususnya para pengawas untuk tidak coba-coba menyimpang dari aturan yang ada. Kalau peserta, kata Muhammad, memang memiliki hasrat yang menggebu untuk bisa menang dalam kompetisi pemilihan sehingga peserta ini kerap melakukan segala cara untuk bisa menang bahkan melanggar aturan sekali pun.

Ia sangat menyayangkan jika yang melakukan pelanggaran adalah penyelenggara karena integritas penyelenggara seharusnya tidak bisa digadaikan dengan kepentingankepentingan yang tidak berpihak dengan rakyat.

“Ingat, satu kali penyelenggara

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

menyimpang, seumur hidup nama kita tercoret. Jadi jangan pernah terpikir untuk melakukan pelanggaran. Kalau ada dari pengawas yang mencoba ‘bermain’ dengan paslon, akan langsung saya pecat,” tandasnya. Selain itu Muhammad meminta masyarakat untuk mengingatkan para pengawas pemilihan jika ditemukan melakukan pelanggaran. “Yang namanya pengawas ini juga manusia sehingga bisa saja mereka khilaf melakukan salah. Jadi kita bersama-sama saling mengawasi agar terwujudnya pemilihan yang memang sesuai dengan kehendak rakyat,” pungkasnya.

Pratiwi Eka Putri

Program prioritas pengawas pemilu untuk melakukan pencegahan pelanggaran adalah pendekatan pengawasan pilkada partisipatif.

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro meminta jajaran pengawas pemilu yang telah mampu menerapkan pengawasan partisipatif pada tingkat nasional juga mampu melakukan pengawasan partisipatif di semua tingkatan.

“Pengawasan partisipatif ini ke depannya harus tetap dilanjutkan, bukan hanya pada Pilkada 2015 tetapi pada Pemilu selanjutnya. Fungsi Bawaslu yang telah eksis dalam membangun dan meningkatkan indeks demokrasi Indonesia harus tetap

dipertahankan,”ujar Gunawan.

Gunawan melanjutkan, dalam indeks demokrasi Indonesia setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipertahankan. Di antaranya, penyelenggaraan pemilu yang lancar, berkurangnya pelanggaran hukum pemilu, dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

Peserta maupun pemilih juga diminta untuk bersama dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada karena kesuksesan Pilkada ini menjadi tanggung jawab kita bersama. “Semua unsur yang terlibat dalam Pilkada ini haruslah menjalankan tahapan sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Pratiwi

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

25

jadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan oleh ASN dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung,” kata Yuddy dalam sambutannya saat penandatanganan MoU. Guna mewujudkan netralitas ASN dan larangan penggunaan asset pemerintah dalam pilkada, Yuddy juga telah mengeluarkan surat edaran.

Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi

Mengawal Netralitas ASN di Pilkada

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Kabinet Kerja (2014–2019), Yuddy Chrisnandi lebih dikenal sebagai politisi ketimbang akademisi. Padahal, sejak 1995 ia berpengalaman menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Satya Darma Singaraja, Bali, STIELatifah Al Mubarokah, Suryalaya Tasikmalaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Trisakti, dan PPS - Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Pria yang tengah tahun kemarin menyandang gelar Profesor ini, juga menjadi dosen tetap di Universitas Nasional, Jakarta hingga kini.

Pria kelahiran Bandung, 29 Mei 1968 ini mengawali karier politiknya di Partai Golkar. Pada kepengurusan Partai Golkar periode 2004-2009, Yuddy telah dipercaya untuk memegang posisi sebagai Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Golkar. Mengusung kepemimpinan muda guna ke-

26

majuan partai, Yuddy pun pada 2009 memutuskan untuk bertarung dalam Musyawarah Nasional (Munas) memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Usai tidak berhasil menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Yuddy akhirnya bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Di partai pimpinan Wiranto ini, ia langsung mendapat posisi strategis. Yuddy diberi kepercayaan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura serta Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (BAPPILU) periode 2010 - 2015. Sebelum diberi amanat sebagai menteri, Yuddy merupakan Tim Kampanye Nasional Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ketika menjabat sebagai menteri, Yuddy kerap melakukan blusukan ke berbagai daerah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, hal itu juga untuk menggaungkan semangat revolusi mental. Berdasarkan catatan humas Kemenpan RB, dalam peri-

BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI 10, 10 OKTOBER BULETIN OKTOBER 2015 2015

SE Menteri No. B2355 tanggal 22 Juli 2015 berisi akan menjatuhkan sanksi bagi ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kampanye yaitu sanksi hukuman sedang sampai berat. Sanksi sedang yaitu berupa penundaan promosi, penundaan tunjangan kinerja, penundaan kenaikan gaji sampai dengan pemberhentian homat dan tidak

Nama Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi , ME Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 29 Mei 1968 Keluarga : Istri: Velly Elvira, SH Anak: Ayesha Fatma Nandira

ode Oktober 2014 - September 2015, Yuddy telah melakukan blusukan ke 451 unit-unit pelayanan publik yang ada di instansi pemerintah, yakni 119 instansi pusat dan 332 instansi daerah.

Tidak Berkampanye Menyongsong pilkada serentak pada Desember 2015, Kemenpan RB bersama Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara sepakat mengawal netralitas ASN secara bersamasama. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam kesepahaman bersama (MoU).

Yuddy menegaskan bahwa netralitas menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan oleh ASN dalam pilkada di 269 daerah Desember mendatang.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh aparatur sipil bekerja secara profesional, netral dan mampu melayani seluruh kepentingan publik tanpa membeda-bedakan latar belakang politiknya. Karena itu netralitas men-

Pendidikan 1980 : SD Negeri Panitran III Cirebon 1983 : SMP Negeri I Cirebon 1986 : SMA Negeri I Cirebon 1991 : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung 1997 : Fakultas Pascasarjana Ilmu Ekonomi

Universitas Indonesia (UI) 2004 : Program doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Perjalanan Karier : Pekerjaan : - Dosen Fakultas Ekonomi , Universitas Trisakti - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nasional - Dosen PPS Ilmu Politik Universitas Indonesia 1991 - 1992 : Karyawan Bank Bukopin Pusat 1992 - 1994 : Karyawan Bank Bumi Daya Pusat 1998 - 2000 : Staf Khusus Ketua Ketua BPPN 1999 - 2000 : Staf Khusus Kapolri 2001 - 2003 : Staf Khusus Wakil Presiden RI Pengalaman Kerja : 2011 - : Komisaris Utama PT. Time Line Visual 2011 - : Komisaris PT. Anugerah Bumi Cirebon 2010 - : Founder The FIRST (Future of Indonesia Research Studies), Konsultan Bisnis dan Politik : Dosen Kehormatan/Dewan Penyantun STIE Satya Darma Singaraja-Bali : Dosen/Dewan Pendiri Program S2 STIE-Latifah Al Mubarokah, Suryalaya Tasik Malaya 2005 : Dosen PPS-Studi Ilmu Politik FISIP-UI 1999 - 2004 : Personal Consultant Strategic Public Relation-Smart Communication Network 2001 - 2002 : Staf Khusus Wakil Presiden-RI Bidang Politik/Keamanan 1997 - 2001 : Dosen FE-Jurusan Manajemen, Universitas Trisakti 1999 - 2001 : Penasehat Ahli Kapolri Bidang Politik dan Kepemudaan

hormat.

Terkait netralitas ASN, Yuddy juga langsung memberikan contoh. Walaupun berstatus sebagai kader Partai Hanura, ia tidak akan mengiyakan apabila diminta untuk ikut berkampanye dalam pilkada ini.

Haryo Sudrajat

2000 - 2001 : Komisaris Utama PT Prakarsa Ciptabhakti Utama 1998 - 2000 : Direktur Utama PT Khatulistiwa Utama Abadi 1998 - 2000 : Direktur Utama PT Prakarsa Ciptabhakti Utama Legislatif : 2004 - 2009 : Anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar 1997 - 1999 : MPR dari Partai Golkar Pengalaman Organisasi : 2010 - 2015 : Ketua Bidang Pemengan Pemilu/BAPPILU DPP Partai HANURA 2011 - 2016 : Ketua Harian PB LEMKARI 2011 - 2016 : Ketua Dewan Penasehat Gentra-Sunda 2005 - 2010 : Ketua Ormas DPP MKGR 2007 - 2010 : Ketua PMN-KAHMI, Bidang Luar Negeri 2004 - 2009 : Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Golkar 2009 : Calon Ketua Umum Partai Golkar 2001 - 2004 : Pengurus DPP Partai Golkar, Dept. Hukum dan Perundangan 1998 - 2001 : Pengurus DPP Partai Golkar, Dept.Pemuda 2004 : Tim Sukses Capres Partai Golkar, Bidang Operasi 2004 : Panitia Konvensi Nasional Capres Partai Golkar 2003 - 2007 : Majelis Pakar, Pimpinan Majelis Nasional KAHMI 2002-2005/ 2005-2010 : Ketua Bidang Litbang Lemkari (Lembaga Karate-Do Indonesia) Publikasi : 1995: Kontributor Buku : Membangun Kemandirian Indonesia Penerbit: Yayasan Kebangsaan Bersatu 1999: KPP HAM Bukan Pengadilan HAM Penerbit: Yayasan Kebangsaan Bersatu 2001: Editor Buku: Orang Berkata Tentang Wiranto Penerbit: Yayasan Kebangsaan Bersatu 2004: Kurator Buku : Pemimpi Perubahan; PR Untuk Presiden RI 2005-2009 Penerbit : Kota Kita Press 2005: Reformasi TNI, Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Penerbit 2007: Kesaksian Para Jenderal Penerbit : LP3ES 2007: Post Soeharto Civil-Military Relations in Indonesia Penerbit : Rajaratnam School of International Studies Singapore 2008: Beyond Parlemen; Dari Politik Kampus Hingga Suksesi Kepemimpinan Nasional Penerbit : Transwacana BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

27

Bawaslu Jabar Targetkan WTP dalam Pengelolaan Anggaran

Tangani Netralitas ASN, Bawaslu DIY Gandeng ORI Perwakilan DIY

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menargetkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran tahun 2015. Hal ini disampaikan Kepala Sekretariat Jawa Barat, Eliazar Barus, dalam pembukaan Kerja (Raker) Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Kota di Hotel Horison Bandung, Senin (26/10).

Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib (tengah) dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan D.I. Yogyakarta Budhi Masthuri.

Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto (kanan) dan Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar, Eliazar Barus

“Impian Ketua Bawaslu Muhammad dari dahulu adalah mendapat predikat WTP dalam mengelola anggaran.

Kami (Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat) sudah dua tahun berturut – turut menjadi contoh BPK,” kata Eliazar.

Menurut Eliazar, pengelolaan anggaran yang selama ini dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah berjalan cukup baik. Ini dibuktikan dengan dijadikannya Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai contoh oleh BPK. Oleh karena itu, predikat WTP pada tahun 2015, lanjut Eliazar sangat realistis untuk dicapai.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Muhammad yang turut membuka kegiatan tersebut mengatakan kesekretariatan mempunyai peran penting dalam

28

menyinergikan fungi pengawasan yang menjadi tugas utama Bawaslu.

Khususnya, tugas dalam pengelolaan anggaran agar fungsi pengawasan bisa berjalan dengan lancar. “Saya kira komisioner bisa fokus pada tugas pokok kepada pengawasan. Begitu juga kepada tugas kesekretariatan, keduanya harus bisa bersinergi dan berkordinasi dengan baik,” kata Muhammad.

Pilkada serentak tahun 2015, lanjut Muhammad, menjadi momen penting bagi pimpinan Bawaslu dan Kesekretariatan di setiap tingkatan.

Penyelenggaraan pilkada menurutnya harus didukung oleh Komisioner dan Kepala Sekretariat di setiap daerah. Sebagai perpanjangan tangan Bawaslu RI, Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota perlu

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

membangun komunikasi yang baik antara Komisioner dan Sekretariat di daerah. Lantaran sukses atau gagalnya Pilkada tahun 2015 menjadi tanggung jawab bersama pimpinan dan kesekretariatan.

“Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan.

Komisioner perlu mendapatkan penjelasan pengelolaan anggaran oleh Sekretariat. Bangun komunikasi yang baik dan rutin, bisa berupa rapat anggaran atau hal lainnya. Hal ini tentu sangat berarti bagi kami, maka berdasarkan pleno diputuskan niat untuk WTP di tahun 2015,” ujar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu.

Bawaslu Jabar

Dalam menindaklanjuti pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengalami keterbatasan wewenang.

Salah satunya dalam menindak dugaan pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Oleh karena itu, untuk menangani pelanggaran yang dilakukan ASN, terutama yang tidak menyangkut UU Pemilu, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bermitra dengan Ombudsman Republik Indonesia (ASN) Perwakilan DIY. “Bagaimana pun, kita ini punya keterbatasan, dalam konteks pelanggaran pemilu. Tidak hanya pelanggaran terkait dengan UU pemilu, namun juga terkait dengan pelanggaran UU yang lain. Untuk itulah kita perlu bermitra dengan ORI, khususnya soal problem yang menyangkut dengan netralitas ASN”, ujar Ketua Bawaslu DIY Muhammad

Najib dalam rapat pembahasan draf kerangka acuan kerjasama dan agenda kerja dengan Ombudsman RI (ORI) Perwakilan D.I. Yogyakarta, Kamis (15/10).

Menurut Najib, tindak lanjut dugaan pelanggaran dan eksekusi penjatuhan sanksi atas pelanggaran oleh ASN yang tidak diatur UU Pemilu bukan pada pengawas pemilu. “Dalam konteks ini ORI punya kapasitas untuk menegakkan penyelewengan tersebut,” lanjut Najib.

Dia mengatakan, tujuan kerja sama antar-lembaga ini adalah untuk membangun terbangun kerja sama dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada di DIY sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Dengan demikian, katanya, terwujud Pilkada di DIY yang jujur, adil, demokratis dan berintegritas.

Dalam rapat tersebut juga dijelaskan bahwa fungsi kerja sama

tersebut antara lain sebagai forum koordinasi antara Bawaslu DIY dan Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Selain itu, sebagai pusat data dan informasi tentang dugaan pelanggaran Pilkada serta pertukaran data dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Pilkada.

Kerja sama tersebut berlaku sejak ditandatanganinya Kerangka Acuan Kerjasama ini (Kamis, 15/10) sampai dengan berakhirnya Pilkada serentak tahap kedua tahun 2017.

Salah satu produk dari rapat tersebut adalah disepakatinya Kerangka Acuan Kerjasama antar kedua lembaga yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan, dari Bawaslu DIY oleh Mohammad Najib, dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan D.I. Yogyakarta Budhi Masthuri.

Humas Bawaslu DIY

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

29

Feature

Asap Mulai Ganggu

Tahapan Pilkada

Bencana kabut asap di sejumlah daerah di tanah air akibat kebarakan hutan dan lahan mulai mengganggu tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015.

Meski demikian, penyelenggara pemilu tidak kehilangan semangat untuk tetap dapat menyelenggarakan pesta demokrasi lokal.

S

alah satu kendala signifikan yang menghambat persoalan transportasi. Akibat kondisi asap yang semakin pekat, aktivitas supervisi dan monitoring yang biasa dilakukan petugas menjadi terhambat. “Yang menjadi problem adalah soal transportasi, karena jarak pandang terbatas. Semoga nanti (Pilkada) tetap berjalan dengan lancar,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi, Selasa (27/10).

Meski kondisi alam kurang bersahabat, penyelenggara tetap mempersiapkan seluruh tahapan Pilkada dengan baik. KPU, kata Ferry, masih berpegang teguh pada koridor yang sudah ditentukan. Dia

NAWABERITA.COM

Komisioner KPU, Ferry Kurnia R

30

pun berharap, bencana asap segera berlalu, agar penyelenggara pemilu lebih mudah menjalankan tugasnya.

“Semoga asap ini cepat berlalu ya,” katanya.

Bukan hanya mengganggu aktivitas supervise. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menuturkan, dampak kabut asap berpengaruh terhadap tahap rekrutmen dan bimbingan teknis penyelenggara, proses kampanye pasangan calon, pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat umum, dan distribusi logistik.

“Bimbingan teknis sebagai sarana memastikan kemampuan petugas khawatir dilakukan dengan penuh hambatan. Pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pemungutan dan penghitungan suara terancam tidak diikuti oleh seluruh peserta yang seharusnya terlibat,” ujar Hafidz.

Selain aktivitas penyelenggara, peserta pilkada juga terganggu oleh bencana asap yang sudah melanda setidaknya selama dua bulan terakhir.

Hafidz mengatakan, kesempatan berkampanye dengan tatap muka antara pasangan calon dan pemilih jelas berkurang. Penyampaian visi, misi, dan program diperlukan bangunan komunikasi intensif.

Demikian pula dengan pemasangan

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

Koordinator JPPR, Masykurudin Hafidz

alat peraga di tempat-tempat umum.

“Jarak pandang yang terbatas menghalangi pemilih dapat melihat pesan-pesan Pilkada dalam spanduk dan baliho yang juga dibiayai dari pajak yang mereka (masyarakat) bayar,” katanya.

Dia mengatakan, bila pemerintah terlambat menangani kabut asap, bukan tidak mungkin Pilkada Serentak 2015 dibatalkan. “Bila logistik tidak sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) karena distribusi mengalami kendala, maka pemilih akan gagal menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Tetapi, dia masih berharap, tahapan tetap dapat berjalan meski di tengah bencana yang memang sudah

Feature sangat mengganggu.

Tetap Optimis Tetapi, bencana asap ternyata tidak mematahkan semangat agar Pilkada 2015 tetap berjalan sesuai harapan. Setidaknya, demikianlah semangat yang dicoba ditiupkan Pimpinan Bawaslu Nasrullah.

“Jangan ditakut-takuti (soal bencana asap). Kita harus optimistis bahwa Pilkada akan tetap dilaksanakan (tepat waktu),” ujar Nasrullah di Gedung Bawaslu, Rabu (28/10).

Penegasan Nasrulah tersebut menyikapi keresahan sejumlah kalangan yang menghendaki Pilkada Pimpinan Bawaslu, Nasrullah Serentak diundur pelaksanaannya alam yang terjadi. Sebab, dampaknya 9 Desember mendatang. Sebab, tentu pada penyelenggaraan dan sedikitnya ada 48 kabupaten/kota perlindungan atas hak pilih warga yang akan menyelenggarakan negara pada Pilkada Serentak 2015 Pilkada kini masih harus bertarung yang tinggal hitungan hari. melawan pekatnya asap di daerah Titi mengatakan, pilkada dapat mereka. saja ditunda. UU 8/2015 tentang Nasrullah berpendapat, kabut Pilkada mengatur bahwa dalam asap belum memberi dampak yang hal terjadi bencana di suatu daerah signifikan bagi penyelenggaraan pemilihan, penyelenggara Pilkada pilkada. Namun, untuk mencegah bisa menunda pelaksanaan Pilkada. bencana benar-benar mengganggu Penundaan itu tahapan, Nasrullah mengimbau dikenal dengan tahapan dilaksanakan sebelum istilah jatuh tenggat waktunya. Bahkan, pemilihan dia mengaimbau, untuk distribusi lanjutan dan logistik dapat dilakukan sesegera pemilihan mungkin. susulan.

Direktur Eksekuti Perkumpulan Pasal untuk Pemilu dan Demokrasi 120 UU (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, penyelenggara Pilkada mesti lebih memerhatikan soal perencanaan dan skenario untuk merespon bencana. Dengan demikian, katanya, ada langkah antisipasi yang baik dan tepat.

Menurut Titi, hal ini penting untuk menjawab pertanyaan soal kesiapan penyelenggara Pilkada dalam menyikapi peristiwa, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini fenomena, dan bencana

HUMAS

8/2015 tentang Pilkada menyebutkan, apabila sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi bencana alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pilkada tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan.

Untuk diketahui, sedikitnya terdapat 48 kabupaten/kota di lima provinsi yang terkena dampak asap yang kian parah. Sebarannya antara lain Kalimantan Tengah (Kalteng) 14 daerah, Sumatera Selatan (Sumsel) tujuh daerah, Riau Sembilan daerah, Kalimantan Barat (Kalbar) tujuh daerah, dan Jambi 11 daerah.

Terkait dengan distribusi logistik pemilu akan dibantu aparat Kepolisian, TNI, dan petugas berwenang. Sebagaimana diketahui, daerah-daerah yang masih terpapar kabut asap ialah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Papua. Umumnya, beberapa wilayah di provinsi-provinsi tersebut menyelenggarakan Pilkada Serentak akhir tahun ini.

Ali Imron/HS

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

31

Aspirasi

Aspirasi

Tegakkan Demokrasi, Masyarakat Sampaikan Aspirasi ke Bawaslu

HUMAS

Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pro Demokrasi Bersih menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015, Kamis (29/10).

Perwakilan Aliansi Pro Demokrasi Bersih, Paraman mensinyalir ada dugaan pelanggaran norma dan etika penyelenggaraan pilkada yang diduga dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan.

Sebab, menurutnya, KPU Balikpapan

32

tidak tegas dalam menyikapi dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan salah satu peserta pilkada di Balikpapan.

Menurut dia, pelanggaran tersebut merusak tatanan demokrasi. Untuk itu, dia berharap Bawaslu menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. “Kami harap Bawaslu dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini mengingat kewenangan Bawaslu memang berada di sana. Di samping kami juga akan proaktif melakukan penelusuran lebih lanjut,” katanya.

Aksi menyampaikan pendapat itu dilakukan sekitar 30 orang yang dipimpin oleh Abdul Aziz.

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

Massa diterima Kepala Bagian Humas Bawaslu RI Hengky Pramono dan Kepala Bagian Umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Yusuf. Hengky mengatakan, Bawaslu akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh LSM ini.

Sementara, Kepala Bagian Umum DKPP Yusuf menegaskan, DKPP siap menerima pengaduan pelanggaran jika memang ada bukti yang mendukung.

“Silakan adukan ke DKPP jika ada pelanggaran yang menyangkut etik oleh penyelenggara Pemilu seperti ini,” tegasnya.

Pratiwi EP

Ketidakpercayaan Penyelenggara di Daerah, KPU dan Bawaslu Jadi Sasaran Unjuk Rasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 memiliki cerita tersen-diri.

Seringkali, penyelenggara pemilu di tingkat daerah tidak dipercaya ketika mengambil keputusan yang merugikan pasangan calon. Masalah integritas dan kapabilitas penyelenggara Pilkada di tingkat daerah sering dipermasalahkan oleh paslon yang tidak puas terhadap keputusan yang diambilnya.

Padahal, semua keputusan yang diambil sudah ada mekanisme untuk memperkarakannya, baik lewat pengawas pemilihan maupun di tingkat pengadilan.

Seperti yang terjadi saat puluhan orang yang tergabung dalam pendukung bakal pasangan calon Pilkada Kabupaten Manggarai Barat yang tidak diloloskan oleh KPU setempat, Wilfridus Fidelis PrandaHaji Benyamin Paju mendatangi gedung Bawaslu, di Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, Senin (12/10) siang. Mereka berunjuk rasa menuntut Bawaslu segera menindak Panwaslih Kabupaten Manggarai Barat yang dianggap tidak konsisten dalam keputusan sengketa pilkada.

Salah satu perwakilan pengunjuk rasa Contradus meminta Ketua dan Pimpinan Bawaslu segera menindak tegas jajarannya, karena dianggap m e m b u a t keputusan yang salah dalam sengketa pilkada pasca dikeluarkannya keputusan KPU Manggarai Barat tentang penetapan pasangan calon Pilkada Manggarai Barat.

“Kami duga ada unsur konspirasi, karena rekomendasi Panwaslih sebelumnya berbanding terbalik dengan keputusan pada saat sengketa,” tuturnya saat diterima aspirasinya oleh Raja Monang Silalahi, perwakilan Bagian Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Bawaslu RI. Dia menambahkan, sebelumnya Panwaslih Manggarai Barat mengeluarkan rekomendasi untuk KPU agar memverifikasi berkas pasangan Pranda-Paju yang tidak diloloskan KPU. Namun, rekomendasi tersebut

HUMAS

tidak diindahkan oleh KPU setempat, dan akhirnya pasangan ini mengambil langkah sengketa di Panwaslih.

Namun, pada saat sengketa, Panwaslih malah memutuskan menolak semua permohonan PrandaPaju. Keputusan sengketa ini dianggap tidak konsisten dengan rekomendasi Panwaslih sebelumnya, yang meminta KPU memverifikasi ulang berkas Pranda-Paju.

Oleh karena itu, Panwaslih dianggap sudah “masuk angin”.

Menurutnya, antara KPU dan Panwaslih Kabupaten Manggarai Barat telah terjadi deal-deal politik yang mengakibatkan pasangan yang mereka usung tidak lolos sebagai peserta dalam Pilkada. Padahal, menurut mereka, pasangan ini sudah memenuhi semua persyaratan termasuk dukungan dari gabungan partai politik.

Sebelumnya, rombongan pengunjuk rasa juga mendatangi Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol Barat, dan meminta hal serupa. Menurut mereka, KPU Manggarai Barat secara sewenang-sewenang tidak meloloskan pasangan Pranda-Paju karena alasan administrastif tanpa melakukan penelitian dan verifikasi terhadap berkas.

Falcao Silaban

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

33

Suara dari THAMRIN 14

Suara dari THAMRIN 14

Sumpah Pemuda di Mata Sespri Pimpinan

Dina Eka Winarni

Pemuda Harus Jadi Pelopor Tak perlu ditanya mengenai makna sumpah pemuda kepada seorang pemuda luar biasa seperti Dina Eka Winarni. Wanita kelahiran Jakarta, 29 Maret 1985 ini benar-benar memiliki dedikasi yang tinggi kepada negaranya, khususnya kepada Bawaslu yang menjadi tempatnya bekerja.

Keseharian Dina yang menjadi sekretaris pribadi (sespri) Ketua Bawaslu RI merupakan bukti bahwa dirinya benar-benar total menjalani pekerjaannya dan pengabdiannya kepada negara. Betapa tidak, berdasarkan aturan jam kerja selama delapan jam sejak pukul 8.00 hingga pukul 16.00. Namun Dina justru siaga selama 24 jam. Hal tersebut lantaran aktivitas Ketua Bawaslu yang padat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dina memaknai Sumpah Pemuda sebagai upaya mendorong persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia sehingga masa depan Indonesia bisa dititipkan di tangan para pemuda. Menurutnya, pemuda Indonesia mesti menjadi pelopor kemerdekan bangsa dengan cara ikut andil dalam perubahan, bukan hanya menuntut perubahan.

“Tapi nyatanya pemuda masa kini hanya bisa menuntut semata tanpa upaya-upaya solutif menghadapi permasalahan bangsa. Pemuda harus menanamkan sikap mandiri untuk tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada atau menunggu perhatian dari orang lain,” ujar Dina.

Pratiwi EP

34

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

Rannie Putri Rukmana

Kobarkan Semangat Muda Menurut Rannie, Sumpah Pemuda merupakan tonggak awal lahirnya bangsa Indonesia dan alat pemersatu bangsa. Pemilik nama lengkap Rannie Putri Rukmana ini mengatakan, momentum sumpah pemuda seharusnya mengingatkan generasi muda pada salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.

Tapi ia menyayangkan, pada kenyataannya, makna Sumpah Pemuda mulai memudar. “Banyak sikap dan perbuatan yang dilakukan generasi muda tidak mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan,” ujar Rannie.

Rannie yang merupakan Sespri Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, mengaplikasikan poin-poin Sumpah Pemuda dalam menjalankan tugasnya. Semangat kepemudaan senantiasa ia kobarkan guna memotivasi dirinya selama bekerja.

Ia menganggap banyak kontribusi yang mesti diberikan kepada negara, khususnya tempatnya bekerja.

Dengan semangat muda, ia berani mengingatkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya.

“Tugas sespri menyusun jadwal pimpinan termasuk juga mengingatkan pimpinan untuk selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan,” jelas Rannie.

Di masa mudanya, Rannie justru mengikuti seluruh kegiatan Pimpinan Bawaslu ke mana pun. Bahkan dalam satu bulan, hanya beberapa hari saja ia pulang ke rumah. Semua itu tidak lain merupakan totalitasnya dalam bekerja.

“Sekali kita bekerja maka harus kita laksanakan dengan total. Jangan sampai setengah-setengah. Seperti itu wujud pemuda Indonesia seharusnya,” pungkasnya.

Pratiwi EP BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

35

Inspirasi

Anekdot

Mbah Rinjing

Kisah nyata Mbah Rinjing sepasang suami istri, Misno dan Sikem. Keduanya punya enam anak. Tinggal di selatan Jawa Timur, di sebuah desa pegunungan yang masih mengkonsumsi nasi tiwul (nasi dari tepung singkong yang dikukus) sebagai makanan pokok. Secara ekonomi, Misno dan Sikem, keluarga yang jauh dari cukup. Rumahnya masih dari bilik bambu, tanahnya juga hanya melingkupi pekarangan rumah saja. Kurun 20 tahun, Misno dan Sikem menjejakkan telapak kakinya tanpa alas, di atas jalan berbatu dan aspal yang panas, saat matahari membakar. Berduaan, mereka menjajakan Rinjing (kerajinan dari bambu) yang dipikul dan digendong menuju pasar sejauh 30 km, dari rumahnya. Berangkat pukul tiga pagi dan akan sampai di pasar, pukul sebelas malam. Di sepanjang jalan, Rinjing itu dijual di perkampungan yang dilewati. Sampai di pasar, jika nasib baik, biasanya tinggal seperempat yang akan dijual pada esok pagi, pas hari pasaran. Rinjing-rinjing itu, bukan buatan Misno dan Sikem. Tapi, produksi para keluarga miskin di desa itu.

Suami istri ini, hanya perantara menjualkan saja ke pasar di kota. Jika pakai rumus ekonomi, hitungannya rugi, karena antara peluh yang bercucur dan tenaga yang dikuras tak sebanding. Rata-rata untung yang didapat Misno dan Sikem, tak lebih dari Rp 20 ribu. Hasilnya buat membeli gaplek (singkong kering bahan tiwul) untuk makan anak-anaknya.

“Tidak usah berhitung kalau mau membantu orang. Gusti Allah mboten sare (Allah tidak tidur)”, wasiatnya dalam.

Jika Misno dan Sikem tidak menjual Rinjing itu, maka tetangganya juga tak dapat mencukupi kebutuhan hidup.

Pernah suatu hari, keduanya sakit. Rinjing yang diproduksi warga numpuk tak terjual. Sampai ada seorang tetangga datang ke rumahnya, untuk minjam gaplek.

Padahal Misno dan Sikem, juga bernasib sama. “Sudah ambil saja, kasihan anak-anakmu kalau tidak makan”, kata Sikem, padahal anak-anak dia sendiri, juga terancam kelaparan. “Lha sampeyan gimana nanti”, jawab peminjam itu agak segan. “Tidak usah dipikiri, biar Gusti Allah yang mikirin saya”, tandas Sikem yakin. Esok hari setelah sehat, Misno dan Sikem kembali memikul dan menggendong Rinjing, titipan tetangganya. Di sepanjang jalan yang dilalui dalam 20 tahun, keduanya dapat sebutan Mbah Rinjing.

Dari keuntungannya yang sedikit itu, Misno dan Sikem punya kebiasaan rutin, tiap pulang dari pasar. Sikem akan singgah di warung soto ayam. Ia membeli tulang belulang yang dagingnya sudah diambil buat soto. Sikem akan berpindah dari warung soto satu, ke warung soto lainnya, agar tak malu, karena membeli tulang-tulang yang harganya

36

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

Cerimor

(Cerita Humor) Pejabat Korup yang Bertobat

murah. Tulang yang menyisakan sedikit daging itu, dibawa pulang untuk oleh-oleh. Maka, tiap pulang dari pasar, para tetangga kumpul di rumahnya. Mereka dapat jatah potongan tulang ayam yang kala itu, cukup istimewa di desanya. Tapi, untuk keluarga yang paling miskin, Misno dan Sikem akan memberikan tambahan ikan asin. Jualan dengan berjalan kaki, juga pilihan Misno dan Sikem. Jika ke pasar naik angkutan, maka hasilnya tekor. Untung yang diambil juga sedikit, agar Rinjing cepat laku dan keluarga pengrajin bisa menafkahi keluarganya. Sayang, kebersamaan suami istri itu, harus terpisah, saat Misno memenuhi panggilan Allah lebih dulu. Sikem, hatinya sempat remuk, karena harus menghidupi enam anak dan kebutuhan hidup para pengrajin Rinjing. Tak ada orang cukup mental, untuk jualan dengan berjalan kaki, puluhan kilo meter setangguh Misno. Sebelum wafat, Misno berpesan pada istrinya, “Kalau kamu kuat teruskan jualan Rinjing, kasihan mereka. Kalau tidak kuat ya istirahatlah”. Setelah berkabung, Sikem kembali bangkit.

Ia gendong tumpukan Rinjing, hingga menggunung.

Sikem menapak batu terjal dan aspal mendidih, sendirian.

Sepanjang jalan dilalui, ia punya kekuatan, seakan Misno ada di sampingnya.

Tapi, Sikem makin tua. Kekuatan tulangnya tak sekokoh dulu. Selama 10 tahun, setelah Misno meninggal, Sikem melanjutkan jualan Rinjing sendirian. Ia berusaha kuat, tak hanya utk kelangsungan hidupnya, tapi juga bagi para pengrajin Rinjing. Ia juga masih beli tulang bekas soto ayam dan ikan asin, untuk dibagi ke tetangganya. Hatinya juga lembut dan selalu berbagi, meski ia sendiri kekurangan.

Pada 2006, Sikem menyusul suami tercinta. Amanah suaminya telah ia tepati. Para pengrajin Rinjing sangat kehilangan. Kini, nyaris tak ada lagi yang membuat Rinjing di desa itu, karena tak ada yang menjualkan. Sebuah pesan pendek, selalu dinasehatkan Misno dan Sikem pada anakanaknya. Hidup jangan pelit, selalu menolong yang lemah dan membantu yang menderita. n

Seorang pejabat korup datang ke hadapan pendeta, dan bertobat: “Aku seumur hidup ini mata duitan bukan main, dari lubuk hati yang sedalam-dalamnya aku merasa sangat menyesal. Bapak Pendeta, coba tunjukkan suatu jalan, aku harus bagaimana baru bisa meringankan dosaku ini?”

“Sangat sederhana, asal kamu bersedia menyumbangkan semua uang hasil korupsimu itu kepada sebuah yayasan kesejahteraan sosial, maka Tuhan tentu bisa mengampuni dirimu.”

Beberapa hari kemudian, pejabat korup itu datang lagi ke hadapan sang pendeta.

“Aku sudah menyumbangkan semua uangku menurut apa yang Bapak katakan hari itu.”

“Sekarang, hatimu tentu telah merasa lega dan baikan, betul nggak?” tanya sang pendeta.

“Tetapi uang itu barulah kusumbangkan dalam keadaan di mana pihak lawan telah menyanggupi akan memberiku komisi sebanyak 90%.”

Sumber : http://www.aurora-ndut.com

Maya oh Maya Suatu sore Kadir duduk minum kopi sambil baca koran, tiba-tiba Siti istrinya datang dan langsung memukul kepala dengan piring...

Praaaaaaaannng.....”

Mengapa engkau tiba-tiba memukulku Siti? kata Kadir.

Siti pun menjawab : Hey Kadir, tapi pagi saya menemukan kertas bertuliskan nama Maya di saku celanamu......

Siapa itu!

Kadir spontan menjawabnya : Sayang, tapi bapak kepacuan kuda kebetulan kuda favoritku namanya Maya.

Siti langsung minta maaf..

Jelang 3 hari berlalu....

Kadir santai-santai sambil nonton TV, di rumahnya, tibatiba Istrinya datang dari belakang memukul piring yg lebih besar... pruuaaaangng...’

Kadir pun pingsan...!

Setelah Kadir sadar, diapun bertanya ke Istrinya, kenapa lagi kamu memukul kepalaku dengan piring......

Istrinya berlalu sambil berteriak, tadi KUDAMU NELPON.........!

Pengadilan Hakim : Kamu kenal dengan tersangka ?

Saksi : Tak pak Hakim (mengulang) : kamu tak kenal dengan orang ini ?

Saksi : Bila kenal, namanya Kadir, bukan Tersangka Hakim (mulai jengkel) ; Jadi kamu kenal dengan saudara Kadir ?

Saksi : tak pak Hakim (berang) : lhoo… tadi tuturnya kenal ?

Saksi : Sama Kadir kenal, sama saudaranya tak Hakim : GRRRRRRR…..

“Lempar saksi pakai palu” Sumber : google.com

BULETINBAWASLU BAWASLU||EDISI EDISI 10, 10 OKTOBER 2015 BULETIN

37 35 37

38

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

39

HUMAS

Foto bersama Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah dan Political Finance Adviser International Foundation for Electoral Systems (IFES), Magnus Ohman usai audiensi IFES dengan Bawaslu RI Rabu (28/10) di Kantor Bawaslu RI, Jakarta.

P S EMI A W LI H A G A N

UM

BADAN

N

PE

HUMAS

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad berdiskusi tentang Pilkada berintegritas dalam kanal TV KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/10).

UM

HUMAS

Pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak (batik coklat), menteri Pertahanan, Luhut Panjaitan (tengah) rapat bersama membahas persiapan menghadapi Pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember mendatang.

IK IND

A S L U HUMAS

Ketua Bawaslu RI Muhammad didampingi Kepala Bagian Temuan dan Laporan Yusti Erlina memberikan arahan kepada jajaran pengawas Pemilu daerah yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 di Hotel Golden Boutiqe Jakarta, Senin (26/10). Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak, Nasrullah, dan Endang Wihdatiningtyas turut memberikan arahan kepada para peserta Rakor.

40

BULETIN BAWASLU | EDISI 10 OKTOBER 2015

I

R

W

N O

E

P

BL

SI

A

RE

A

B

U

HUMAS

Ketua Bawaslu RI, Prof. Dr. Muhammad saat memaparkan materi kuliah umum tentang Penguatan Sistem dan Regulasi Pemilu Dalam Menopang Pembangunan Politik Yang Demokratis di hadapan mahasiswa pasca sarjana dan mahasiswa strata satu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin( 5/10).

-

HUMAS

Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak mengungkapkan masih ada beberapa persoalan yang harus dituntaskan terkait dengan definisi kampanye yang berkaitan dengan tindak pidana. “Kampanye dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemilu dimana paslon menyampaikan visi misinya. Saya kira kita bisa menggunakan definisi dari PKPU,� ungkap Nelson dalam rapat yang digelar di Bogor, 25-26 September 2015 itu.