Buku Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILU 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANDUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KPU KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas lebih berat dibandingkan dengan petugas lainnya.

Hal ini disebabkan karena fungsi KPU Kabupaten/Kota sebagai koordinator dan menjalankan supervisi kepada petugas di bawah dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tanggung jawab untuk kegiatan teknis pemutakhiran dan penyusunan, misalnya: mempersiapkan pengadaan dan penggandaan formulir pemutakhiran, mengalokasikan pemilih ke dalam TPS, melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan, menetapkan DPT dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2012, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menerima data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) secara bersamaan paling lambat 16 bulan sebelum pemungutan suara, yaitu 9 Desember 2012. DAK2 ini akan digunakan oleh KPU untuk menyusun Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk kebutuhan penyusunan daftar pemilih, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menerima DP4 dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota secara bersamaan paling lambat 14 bulan sebelum pemungutan suara diselenggarakan, yaitu tanggal 7 Februari 2013.

Dengan demikian semua tingkatan KPU dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota akan memiliki DAK2 dan DP4 yang berbeda-beda.

Lantas bagaimana manajemen data dan data yang mana yang akan digunakan KPU dalam proses penyusunan daftar pemilih?

KPU telah menetapkan bahwa data yang akan menjadi dasar sebagai bahan pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih adalah data dari KPU. Mengapa data dari KPU, bukan DP4 di KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota? Ada beberapa alasan mengapa data dari KPU yang dijadikan bahan pemutakhiran di lapangan, antara lain: 1. Di tingkat pusat terjadi sinkronisasi DP4 antara KPU dengan Kemendagri, sedangkan di daerah sinkronisasi DP4 tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi dengan Gubernur maupun antara KPU Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota.

Dengan demikian, adanya sinkronisasi di tingkat nasional diharapkan kualitas

KOMISI PEMILIHAN UMUM

10

DP4 yang diterima oleh KPU akan lebih baik dibandingkan dengan DP4 yang diterima di daerah, dan memperjelas tanggung jawab penyedia data DP4; 2. Proses sinkronisasi di atas tidak berhenti antara KPU dan Kemendagri saja.

Setelah DP4 yang diterima KPU dipastikan validitasnya, KPU akan melakukan sinkronisasi yang kedua yaitu dengan mencocokan dengan DPT Pemilu Terakhir.

Dari sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir tersebut akan dihasilkan data pemilih (Model A-KPU) yang diharapkan akan lebih komprehensif dan akurat.

Dapat dikatakan sistem manajemen data pemilih adalah terpusat, KPU akan menyediakan data pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan, dan KPU akan menyimpan setiap perubahan data pemilih tersebut (DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DPT) di dalam data center KPU. Oleh karena itu, ketika KPU Kabupaten menerima data kependudukan dari Bupati/Walikota KPU Kabupaten/Kota wajib untuk menyerahkan data kependudukan tersebut kepada KPU melalaui KPU Provinsi.

Persiapan Ketika proses pemutakhiran data pemilih akan dimulai, tugas dan tanggungjawab KPU Kabupaten/Kota antara lain: 1. Menerima data pemilih (Model A-KPU) dari KPU. KPU Kabupaten/Kota menerima Model A-KPU dengan mengunduhnya melalui Sidalih secara On Line.

Namun jika KPU Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan jaringan internet, KPU Kabupaten/Kota meminta Model A-KPU tersebut dengan Off-Line; Cara mengunduh : ď‚&#x; Pilih menu Unduh ď‚&#x; Pilih wilayah, lalu klik unduh ď‚&#x; Tunggu sampai 100%

11

Hasil unduh bisa disimpan kedalam CSV untuk selanjutnya dicetak dan diberikan kepada PPK 2. Mengelompokan pemilih ke dalam TPS paling banyak 500 pemilih setiap TPS ke dalam formulir Model A.0-KPU. Pengelompokan ini wajib memperhatikan kondisi geograď€ s dan administrasi wilayah; Cara membuat TPS: a. Pilih menu TPS b. Pilih wilayah, lalu klik ciptakan TPS c. TPS yang terbuat bisa ditambahkan sesuai kebutuhan

3. Petugas KPU kabupaten/kota melakukan pengelompokan data pemilih sampai ke TPS masing-masing data pemilih Cara pemutakhiran a. Pilih menu pemutakhiran b. Pilih wilayah untuk pemutakhiran c. Pilih data pemilih untuk masing-masing TPS, atau d. Membuat data pemilih dalam TPS per RT, atau

KOMISI PEMILIHAN UMUM

12

e. Membuat data pemilih dalam TPS per dusun

4. Petugas KPU kabupaten/kota membuat snapshot per TPS untuk masing-masing wilayahmasing wilayah Cara membuat snapshot a. Pilih menu Daftar Pemilih b. Pilih wilayah untuk membuat snapshot c. pilih TPS yang ingin dibuat snapshotnya d. klik Ciptakan Daftar Pemilih

5. Untuk membuat hasil resmi agar tampil diformulir data pemilih berbasi TPS (Model A.0-KPU) maka perlu melakukan penetapan hasil resmi Caranya: a. Pilih menu Daftar Pemilih b. Pilih wilayah untuk penetapan hasil resmi c. Disebelah kiri terdapat daftar hasil pembuatan snapshot d. Klik pada No pada kolom ID untuk membuat hasil resmi e. Klik pada Angka pada kolom TPS untuk mendownload hasil resmi tersebut

13

Untuk membuat report A.0/A.1/A.2/A.3 Masuk menu Formulir Model - Pilih A.0/A.1/A.2/A.3 - pilih wilayah, lalu klik unduh rekap 6. Mencetak dan menandatangani Model A.0-KPU sebelum diserahkan kepada PPS; 7. Mencetak dan menggandakan formulir-formulir pemutakhiran data pemilih sesuai dengan kebutuhan; 8. Mengadakan alat kelengkapan pemutakhiran data pemilih bagi Pantarlih (ballpoint, pensil, map plastik, ID Card sesuai dengan jumlah Pantarlih); 9. Melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPK; 10. Menyerahkan hasil cetakan data pemilih berbasis TPS (Model A.0-KPU) beserta ashdisc sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada PPK; 11. Data pemilih berbasis TPS (Model A.0-KPU) yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka (8) diberikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan: a) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS; dan b) 1 (satu) rangkap untuk bahan veriď€ kasi faktual oleh Pantarlih.

12. Data pemilih berbasis TPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK disertai dengan formulir-formulir pemutakhiran data pemilih dan alat kelengkapan lainnya meliputi: a) formulir Data Pemilih Baru (Model A.A-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih; b) formulir bukti telah didaftar (Model A.A.1-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih;

KOMISI PEMILIHAN UMUM

14

c) stiker pemutakhiran data pemilih (Model A.A.2-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih; d) formulir Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Model A.1-KPU); e) formulir Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) (Model A.2.KPU); f) formulir Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) (Model A.2.A-KPU); dan g) alat tulis untuk Pantarlih berupa Spidol, Ballpoint, pensil, dan map plastik.

13. Jumlah formulir pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (9) diperbanyak sesuai dengan keperluan.

Verifikasi Data Pemilih Pada saat PPS dibantu Pantarlih melakukan veriď€ kasi faktual, tugas KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan supervisi petugas di lapangan. Dalam melakukan fungsi monitoring dan supervisi tersebut yang perlu menjadi penekanan adalah sebagai berikut: 1. Apakah semua formulir dan kelengkapan pemutakhiran data pemilih telah diterima dengan baik oleh Pantarlih?

2. Apakah terdapat kekurangan formulir dan alat kelengkapan oleh Pantarlih?

3. Apakah ada Pantarlih yang kurang memahami pekerjaannya dengan baik?

4. Apakah Pantarlih telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar?

5. Bagaimana perkembangan kinerja Pantarlih dalam melakukan pemutakhiran?

6. Apa masalah-masalah yang dihadapi oleh Pantarlih?

Penyusunan dan Pengumuman DPS Kewenangan penyusunan DPS ada di tangan PPS, namun demikian kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah memastikan seluruh PPS di wilayah kerjanya menguasai dengan benar dan baik bagaimana dan kapan PPS menyusun, menetapkan dan mengumumkan DPS.

15

 Dalam penyusunan DPS, KPU Kabupaten/Kota harus memastikan semua standard operasional prosedur (SOP) dijalankan dan ditaati oleh PPS.  Sebagai contoh, PPK/PPS harus menyusun DPS berdasarkan hasil verikasi faktual Pantarlih, mencoret, memperbaiki data, maupun menambah pemilih ke dalam daftar harus merujuk pada Model A.0-KPU dan Model A.A-KPU dari Pantarlih.  Waktu penyusunan DPS oleh PPK/PPS adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak verikasi faktual selesai dilaksanakan oleh Pantarlih, yaitu 10 Juni s.d. 9 Juli 2013.  KPU Kabupaten/Kota harus menekankan durasi waktu ini jangan sampai terdapat PPK/PPS yang terlambat dalam menyusun DPS.  Jika terdapat PPK/PPS yang memiliki jumlah Pantarlih/TPS yang sangat banyak di mana PPK/PPS dinilai terbebani untuk menyelesaikan penyusunan DPS dalam waktu 1 (satu) bulan, maka KPU Kabupaten/Kota harus melakukan antisipasi misalnya memberikan bantuan tenaga operator dari PPK ataupun KPU Kabupaten/Kota atau menyarankan PPS untuk memulai penyusunan DPS ketika terdapat Pantarlih yang telah selesai melakukan verikasi faktual.

KPU Kabupaten/Kota juga harus memastikan bahwa penetapan DPS oleh PPS harus tepat waktu, yaitu tanggal 10 Juli 2013. Proses penetapan DPS tersebut harus dilakukan dalam rapat pleno terbuka PPS dengan mengundang PPL, Kepala Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat maupun pengurus partai politik di tingkat desa/kelurahan.

Tahapan berikutnya adalah PPS harus mengumumkan DPS yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka PPS. Dalam tahapan ini KPU Kabupaten/Kota harus memastikan 2 (dua) hal, yaitu: 1. PPS wajib mengumumkan DPS di tempat-tempat strategis dengan maksud agar masyarakat dapat mengakses DPS dengan mudah dalam memberikan masukan dan tanggapan. Tempat-tempat strategis tersebut antara lain: kantor desa/kelurahan, kantor/sekretariat RT/RW dan tempat pertemuan warga lainnya 2. Durasi waktu pengumuman DPS juga harus diperhatikan, yaitu selama 14 hari ( 11 Juli s.d. 24 Juli 2013)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

16

Dalam tahapan pengumuman ini, KPU Kabupaten/Kota juga harus membantu PPS dalam melakukan sosialisasi DPS kepada masyarakat luas. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah mengumumkan DPS ke dalam website KPU. Oleh karena itu ketika PPS telah menetapkan DPS, KPU Kabupaten/Kota harus mengumpulkan seluruh DPS di wilayah kerjanya untuk dikonsolidasikan dan di-unggah ke website KPU.

Analisis DPS dan DPSHP Setelah DPS dari seluruh PPS terkumpul dan diumumkan di website KPU, tugas KPU Kabupaten/Kota adalah melakukan analisis potensi data ganda dan data tidak akurat lainnya terhadap DPS. Proses analisis DPS ini menggunakan sistem aplikasi Sidalih yang telah disediakan. Hal yang sama juga dilakukan ketika KPU Kabupaten/Kota telah menerima DPSHP dari PPS melalui PPK. KPU Kabupaten/Kota melakukan analisis terhadap DPSHP. Diharapkan proses analisis DPS maupun DPSHP ini selesai dalam 2 sampai dengan 4 hari.

Hasil analisis DPS dan DPSHP tersebut segera disampaikan kepada PPS yang bersangkutan. Dalam hal hasil analisis tersebut ditemukan potensi data ganda atau data yang tidak akurat, maka PPS yang bersangkutan harus melakukan veriď€ kasi sebelum dilakukan perbaikan data pemilih.

Perbaikan DPS dan DPSHP Setelah DPS atau DPSHP diumumkan, maka masyarakat dan peserta pemilu memiliki hak untuk memberikan tanggapan dan masukan. Tanggapan dan masukan terhadap DPS atau DPSHP ada mekanismenya. KPU Kabupaten/Kota memastikan bahwa semua PPS mengetahui bagaimana mekanisme PPS dalam menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu.

Catatan penting bagi KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada PPS dalam proses perbaikan DPS atau DPSHP adalah sebagai berikut: 1. waktu bagi masyarakat dan peserta pemilu untuk memberikan tanggapan dan masukan telah diatur sebagaimana berikut; a. masa tanggapan dan masukan terhadap DPS adalah 21 hari sejak DPS diumumkan (11 Juli s.d. 1 Agustus 2013)

17

b. masa tanggapan dan masukan terhadap DPSHP adalah 7 hari sejak DPSHP diumumkan ( 17 s.d. 23 Agustus 2013) 2. dalam hal terdapat masyarakat dan/atau peserta pemilu yang ingin memberikan tanggapan dan masukan, tanggapan dan masukan tersebut harus tertulis dan dituangkan di dalam formulir yang telah disediakan oleh KPU (Model A.1.A-KPU) 3. perbaikan DPS memiliki jangka waktu selama 14 hari (2 s.d. 15 Agustus 2013) 4. perbaikan DPSHP selama 14 hari (24 Agustus s.d. 6 September 2013) Dalam proses perbaikan DPS maupun DPSHP tersebut, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk mempermudah masyarakat dan peserta pemilu untuk memberikan tanggapan dan masukan melalui KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota menyediakan formulir Model (A.1.A-KPU) di kantor KPU Kabupaten/Kota dan memberikan kepada masyarakat dan peserta pemilu yang ingin menyampaikan tanggapan dan masukannya secara langsung kepada KPU Kabupaten/Kota.

Konsolidasi DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir KPU Kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan rekapitulasi dan konsulidasi DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir dari seluruh PPS di wilayah kerja masing-masing. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan konsolidasi DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir, dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dengan mengundang Panwaslu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota dan pihak terkait.

KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan soft copy DPS dan DPSHP dalam format PDF yang terkunci serta rekapitulasi DPS dan DPSHP kepada pengurus partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai bahan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPS dan DPSHP. DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir yang telah di konsolidasikan oleh KPU Kabupaten/Kota harus segera dikirimkan kepada KPU dan KPU Provinsi sesuai dengan tahapannya.

Pengiriman data pemilih tersebut dilakukan secara on line dengan menggunakan Sidalih. Jika terdapat permasalahan dengan aplikasi Sidalih atau jaringan internet, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir kepada KPU Provinsi dengan cara manual yaitu menyimpannya ke dalam DVD atau shdisc.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

18

Penetapan dan pengumuman DPT  Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD penetapan DPT ada di tangan KPU Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota harus mendasarkan pada DPSHP Akhir yang diterima dari seluruh PPS di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.  Penyusunan dan Penetapan DPT di KPU Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 7 hari sejak DPSHP Akhir ditetapkan oleh PPS (7 s.d 13 September 2013).  Penetapan DPT dilaksanakan rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dengan mengundang Panwaslu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik dan pihak terkait.  Setelah DPT ditetapkan dan direkapitulasi, KPU Kabupaten/Kota segera mengirimkan DPT dan rekapitulasi DPT tersebut kepada KPU dan KPU Provinsi secara on line melalui aplikasi Sidalih. Selain itu, paling lambat 7 hari sejak DPT ditetapkan (20 September 2013), KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan soft copy DPT dalam format PDF yang terkunci kepada partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten dan kecamatan.

Penyusunan Daftar Pemilih Khusus 

KPU Kabupaten/Kota menerima usulan Daftar Pemilih Khusus dan rekapitulasinya dari PPK berupa soft copy dan hard copy dari PPK dan memeriksa akurasi dan kesesuaiannya;



menyampaikan usulan Daftar Pemilih Khusus tersebut kepada KPU Provinsi secara on line melalui Sidalih atau dilakukan secara manual;



menerima kembali Daftar Pemilih Khusus dari KPU Provinsi, memeriksa akurasi dan kesesuaian Daftar Pemilih Khusus dengan rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus yang diterima, dan menandatangani berita acara serah terima;



menyampaikan Daftar Pemilih Khusus tersebut dan rekapitulasinya kepada PPK untuk disampaikan kepada PPS, dan membuat berita acara serah terima.