BULETIN BAWASLU RI Juli 2013

Menelusuri Aliran Dana Kampanye Pemilu 2014 Sebelum ke DKPP, Pengawas Pemilu Bermasalah Diperiksa Internal Menteri dari Parpol Ikut Nyaleg, Dana Parpol Rawan Dipolitisasi

Sekjen Bawaslu Lantik Kasek Bawaslu Provinsi se Indonesia

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

Dari Redaksi BULETIN

BH

IN N

EK A T U N G G A L

IKA

EDISI 7, JULI 2013

BAWASLU Badan Pengawas Pemilihan Umum

S

epanjang bulan Juli 2013, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan sengketa Pemilu terkait kepesertaan parpol di Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Pemilu 2014. Bawaslu mengabulkan permohonan sengketa Pemilu yang disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait tidak diikutsertakannya di Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III berdasarkan keputusan KPU. “Menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan bakal calon atas nama Ainaul Mardiah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPR RI untuk Dapil Jateng III. Menyatakan pemohon memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu atas Dapil Jawa Barat II sepanjang memperbaiki dan menyesuaikan daftar calon untuk diserahkan ke KPU,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad saat membacakan keputusan sengketa Pemilu antara PPP dan KPU, di Jakarta, Senin (8/7) malam.

Bawaslu juga mengabulkan seluruhnya permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan sebagian permohonan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam keputusan sengketa Pemilu, di Jakarta, Rabu (10/7) malam. Dua partai tersebut, sebelumnya tidak diloloskan sebagai peserta Pemilu 2014 di Daerah Pemilihan (Dapil) tertentu oleh KPU , akhirnya berhak ikut Pemilu 2014.

Dalam kasus Partai Hanura, Bawaslu menilai ada ketidakcermatan KPU karena terdapat kesalahan penulisan pada bakal calon legislatif (bacaleg) untuk DPR RI di Dapil Jabar II nomor urut 8 tertulis perempuan atas nama Sally Febian, padahal sesungguhnya yang bersangkutan merupakan seorang laki-laki. Akibatnya, KPU mencoret nama-nama bacaleg tersebut, dikarenakan penempatan susunan tidak memperhatikan sistem Zipper, yang mana tidak terdapat 1 (satu) orang calon

perempuan pada nomor urut 7, 8, 9, tetapi ada pada nomor urut 10.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan, pemohon memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta Pemilu atas Dapil Jawa Barat II sepanjang memperbaiki Sekjen Bawaslu Lantik Kasek dan menyesuaikan daftar bakal Bawaslu Provinsi se Indonesia calon yang diajukan ke KPU,” kata Majelis Pemeriksa, yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu, Muhammad.

Sementara itu, Bawaslu juga mengabulkan permohonan PAN untuk mengikutsertakan di Dapil Sumatera Barat I dalam Pemilu 2014. Namun, Bawaslu menegaskan, Keputusan KPU yang mencoret bacaleg atas nama Selvyana Sofyan Hosen, karena tidak memenuhi syarat dalam hal pendidikan.

Bawaslu memeriksa, mengkaji, dan memutuskan bahwa 6 caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos menjadi bakal caleg di partai tersebut dalam Pemilu 2014. Sedangkan, PKPI di Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I dinyatakan lolos atau berhak mengikuti Pemilu.“Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pemohon memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu atas Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I,” ujar Majelis Pemeriksa, Nasrullah, di Gedung Bawaslu, Jakarta (18/7). n Menelusuri Aliran Dana Kampanye Pemilu 2014

Sebelum ke DKPP, Pengawas Pemilu Bermasalah Diperiksa Internal

Menteri dari Parpol Ikut Nyaleg, Dana Parpol Rawan Dipolitisasi

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

Dari Bawaslu kita Selamatkan Pemilu Indonesia.

Salam Awas

Daftar isi: Investigasi Menteri dari Parpol Ikut Nyaleg, Dana Parpol Rawan Dipolitisasi .......................................................... 8

Dari Redaksi ................................................................................................. 2 Laporan Utama Memaknai Demokrasi Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat ..................................................................................... 3

Bawaslu Terkini Sekjen Bawaslu Lantik Pejabat Struktural ...................................... 9

Sorotan Menelusuri Aliran Dana Kampanye Pemilu 2014 ........................... 6 Info Bawaslu Sebelum ke DKPP, Pengawas Pemilu Bermasalah Diperiksa Internal ............................

Kasek Bawaslu Provinsi Tandatangani 10 Pakta Integritas ........................................................ 11 Galeri .............................................................................................................. 12

7

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Penanggungjawab: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Redaktur: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Editor: Ir. D. Adhi Santoso, MM, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Bernad D. Sutrisno, M.Si, Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si; Drs. Eliazar Barus, M.Si; Yusuf, S.Si, M.A, Dini Yamashita, S.Pi, M.T Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Nadya Kharima, Christina K Bahasa: A. Prativi Tyas R. Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

Laporan Utama

Memaknai Demokrasi Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat Ada dua sisi yang perlu dilakukan dalam pengawasan Pemilu. Di satu sisi adalah pencegahan, dan di sisi yang lain adalah menindak pelaku pelanggaran itu sendiri. Hal tersebut tercantum dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 terkait dengan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelengaraan Pemilu.

S

ebagai sarana pelaksanaan demokrasi, Pemilu merupakan pesta rakyat, dan masyarakat menjadi stakeholders terbesar. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan, karena dari berbagai penilaian, masyarakatlah yang menentukan Pemilu tersebut berhasil dilakukan atau sebaliknya. Sedangkan Penyelenggara Pemilu hanyalah alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Paling tidak, ada dua indikator berhasilnya penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam sisi pengawasan pemilu. Penyelengara pemilu, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat berhasil jika mencegah dan menindak sesuai hukum terhadap pelaku pelanggaran Undang Undang Pemilu.

Demikian disampaikan Anggota Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas saat memberikan pemaparan tata cara pelanggaran Pemilu dan Pemilukada. “Selaku pengawas Pemilu, Bawaslu tidak mempunyai kepentingan, siapapun yang akan menjadi pemenang,” ujarnya.

Endang menjelaskan, lembaga pengawas Pemilu harus menjalankan Undang Undang sesuai dengan amanat dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta integritas dalam penyelenggaraan Pemilu yang baik.

Oleh sebab itu, apabila integritas tersebut terganggu, maka hal-hal yang menjadi dasar atas pelaksanaan proses Pemilu perlu dievaluasi dan harus dilakukan secara transparan.

Untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, diperlukan pengawasan dari berbagai elemen, baik dari penegak hukum maupun institusi yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu. “Apabila terjadi pelanggaran pidana, fungsi kepolisian atau kejaksaan merupakan salah satu pengawas yang harus obyektif dan transparansi dalam penanganan tindak pelanggaran” ujarnya.

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

Menurut Endang, arti penting pengawas Pemilu dalam penegakan hukum Pemilu adalah sebagai wadah dan partisipatif masyarakat yang merupakan elemen penting. Ia berperan dalam fungsi pengawasan.

Terkait hal tersebut, keterlibatan masyarakat di dalam pengawasan Pemilu merupakan bentuk partisipasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara demokratis. “Pasca reformasi, tidak hanya unsur penegak hukum yang menjadi pengawas Pemilu, tetapi ada unsur perwakilan mahasiswa, bahkan ada unsur perwakilan partai politik,” ujarnya.

Bersinergi Seluruh Elemen Sementara itu, Anggota Bawaslu, Nasrullah mengatakan dalam upaya koordinasi Stakeholders Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, Bawaslu menggelar rapat koordinasi untuk bersinergi dengan seluruh stakeholders yang berhubungan dengan pengawasan Pemilukada yang demokratis dan berintegritas.

Ada dua sisi yang perlu dilakukan dalam pengawasan Pemilu. Di satu sisi adalah pencegahan, dan di sisi yang lain adalah menindak pelaku pelanggaran itu sendiri. Hal tersebut tercantum dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 terkait dengan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelengaraan Pemilu.

Menurut Nasrulah, paradigma pengawasan Pemilu yang dibangun Bawaslu saat ini adalah mengutamakan aspek pencegahan. Namun demikian, penanganan pelanggaran yang sudah terjadi juga tidak perlu ada yang ditinggalkan. “Dua-duanya harus dijalankan, namun aspek pencegahan menjadi prioritas,” ujarnya.

Rakor stakeholder pengawasan Pemilukada yang gencar dilaksanakan Bawaslu di berbagai provinsi saat

3

Laporan Utama

Jimly Asshiddiqie

Nasrullah

Endang Wihdatiningtyas

ini, merupakan upaya pencegahan sebelum pelanggaran itu terjadi. Dengan melibatkan seluruh stakeholder di dalam melihat dan mencari solusi terhadap berbagai potensi pelanggaran, Bawaslu telah menggalakkan pola pengawasan partisipatif. Semua elemen masyarakat dilibatkan, dan terintegrasi menjadi satu kesatuan.

Nasrullah menekankan, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun pengawas Pemilu dan jajarannya masing-masing, keduanya adalah dua institusi yang diamanatkan oleh negara ini, sama posisinya, dan mempunyai visi dan misi yang sama. “Jadi, memang boleh punya perbedaan, tapi perbedaan bukan dalam wilayah teknis,” tandasnya.

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengatakan, memasuki era reformasi menjadi tonggak peradaban baru cara berdemokrasi. Dengan adanya era baru tersebut, penyelenggaraan Pemilu saat ini merupakan hal yang penting guna menjaga integritas, baik dalam pelaksanaannya maupun penyelenggara Pemilu itu sendiri, yang nantinya dapat dipercaya.

“Oleh karena itu, untuk menjaga agar Pemilu berjalan secara demokratis, baik penyelenggara maupun pelaksana harus mempunyai cara sikap yang professional. Dengan demikian, penyelenggara Pemilu dapat dipercaya sepenuhnya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, Pemilu di zaman orde baru banyak permasalahan yang mucul, namun hal terse-

but tidak terlihat, karena banyak pelanggaran yang tidak dimuat oleh media massa. Di era reformasi saat ini, permasalahan tersebut semua harus serba transparan, karena keterbukan informasi merupakan hak public. Masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut dengan serba terbuka.

Di sisi lain, dalam keterbukaan informasi yang transparan ini, banyak hal yang perlu diketahui oleh instansi yang bekerja sebagai pelaksanaan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, perlu dipastikan, Bawaslu dan KPU, serta elemen lain yang terkait dalam proses pengawasan Pemilu perlu bekerja secara profesional.

“Keberhasilan penyelenggara Pemilu ditandai apabila bisa dipercaya dan berintegritas. Selain itu, institusi yang bekerja di dalamnya

Independen dan Tidak Berpihak Sementara itu, Ketua Dewan

L !!!

B AWAS U

Bawaslu dan KPU harus lebih detail dan rigid dalam hal memberikan payung hukum soal dana kampanye, agar dapat meminimalisasi adanya penyimpangan dari dana kampanye tersebut.

PPATK sudah membangun kerjasama dengan Bawaslu terkait dana kampanye. Dari kerja sama tersebut diharapkan adanya sinergitas antara Bawaslu dan PPATK terkait pengawasan dana kampanye tersebut.

(Salah satunya, ialah tukar menukar informasi.)

Aparatus pengawas Pemilu yang bermasalah diverifikasi terlebih dahulu di internal Bawaslu, sebelum yang bersangkutan disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Jika ada pengawas Pemilu yang salah, maka akan dipercepat sidangnya. Namun, jika dugaan kesalahan itu hanya fitnah semata, maka ada hak Bawaslu untuk membela aparatusnya.

(Pemeriksaan di internal Bawaslu lebih memudahkan tugas DKPP. )

4

Fitra dan ICW mensinyalir adanya politisasi anggaran menjelang Pemilu 2014. Apalagi sepuluh menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ikut menjadi caleg.

Penggunaan pos hibah dan bansos sebagai sumber dana untuk membiayai kampanye, merupakan praktik yang kemungkinan dapat terjadi pada Pemilu 2014.

(Monitoring terhadap pengelolaan anggaran di Kementerian dapat dilaksanakan secara maksimal.)

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

Laporan Utama

Reydonyzar Moenek

Juri Adriantoro

harus bersikap independent, jujur, dan tidak berpihak,” ujarnya.

Jimly menghimbau, agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mempunyai kepentingan di dalam Pemilu, nantinya harus menjadi contoh sebagai calon wakil rakyat. Mereka seharusnya tidak hanya mengutamakan kepentingan di partai politiknya, namun juga harus memprioritaskan kepentingan masyarakat.

baunya.

Sementara itu, staf ahli Kemendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonnyzar Moenek mengatakan, suksesnya proses Pemilukada merupakan partisipasi proses politik yang dinamis serta proses demokratisasi.

“Dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011, jelas tercantum.

Faktor penting bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, serta DKPP,” ujarnya.

Menurutnya, ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

Karena itu, menjadi tugas utama, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP perlu melakukan koordinasi perbaikan dan penindakan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Donny menjelaskan, perlunya menjaga suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, menggingat adanya calon incumbent yang akan menjadi kandidat Pemilukada. Pelayanan publik tetap harus terjaga dan berjalan. Dengan demikian, suasana yang kondusif sangat diperlukan untuk terselenggaranya Pemilukada yang demokratis dan berintegritas “Kita berkaca pada Pemilukada di DKI Jakarta, dengan dinamika

Hindari Politik Uang Sementara itu, anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak mengatakan, dalam proses penyelenggaraan Pemilu, politik uang kerap terjadi.

Namun pada kenyataannya, tidak ada tindak lanjut terhadap kasus tersebut, dan jarang sekali ditemukan penindakan hukumnya. “Salah satu faktornya yang utama adalah sulitnya pembuktian, dan yang kedua adalah jarang orang yang berani memberi kesaksian,” ujarnya.

Menurutnya, dalam proses penyelengaraan Pemilu, masyarakat harus diajak agar mereka tidak terjebak dalam politik uang. Mereka harus aktif berpartisipasi, sehingga dapat mengikuti proses dan tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang Undang. “Ini penting, agar nanti pada proses penyelenggaraan Pemilu, terutama Pemilukada, prosesnya dapat berjalan demokratis dan berintegritas,” him-

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

5

yang begitu tinggi, namun ternyata berhasil, berjalan dengan lancar dan manis, bagaimana para calon bersikap kesatria, siap kalah dan siap menang,” ujarnya.

Donny menghimbau kepada semua pihak, khususnya Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap Pemilukada secara aktif maupun partisipatif. “Kami selaku pemerintahan, dan pemerintahan daerah siap mendukung untuk efektivitas penyelengaraan Pemilukada,” tandasnya.

Sementara itu, anggota KPU, Juri Ardiantoro mengatakan, pemilihan gubernur (pilgub) merupakan arena kontestansi politik yang harus di lakukan. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa kondisi yang disiapkan di arena pilgub diharapkan memenuhi peran-peran untuk tujuan Pemilu yang demokratis, dan memiliki kualitas yang memadai, serta terhindar dari gesekan yang timbul di masyarakat.

“Pemilihan gubernur memungkinkan terjadinya konflik atau gesekan di masyarakat. Sering terjadi konflik, karena ada ketidakpuasan pada proses Pemilu. Permasalahan dalam Pemilukada sering terjadi karena dua hal. Pertama, karena biaya yang cukup besar. Kedua, penyelengaraan Pemilukada menyebabkan masyarakat menjadi terbelah dan terfragmentasi,” ujar Juri.

Karena biaya Pemilukada sangat besar, kata Juri, maka ada banyak pemikiran yang menginginkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui parlemen daerah (DPRD).

“Meskipun banyak biaya di dalamnya, namun penyelenggaraan Pemilukada yang baik sangat penting.

Efesiensi anggaran juga penting, tapi jangan mengurangi kualitas penyelenggaraannya,” pungkasnya.

Pilihan politik dan sikap politik praktis yang berubah, tambahnya, menjadikan masyarakat mengkhawatirkan masa depan Pemilukada.

Masalah yang sudah sering diungkap bahwa Pemilukada menyebabkan masyarakat menjadi terbelah dan terfragmentasi, juga ada benarnya. n fs/s

Sorotan

Menelusuri Aliran Dana Kampanye Pemilu 2014 Menuju Pemilu 2014, PPATK mendorong penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar lebih waspada lagi terhadap banyaknya dana kampanye yang beredar.

B

erdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (BI), pelaksanaan kampanye Pemilu dalam kurun waktu 2013 sampai 2014 diperkirakan akan menciptakan nilai perputaran ekonomi hingga Rp 44,1 triliun. Jumlah terbesar diperkirakan akan digelontorkan dari kocek para peserta Pemilu, yakni partai politik dan caleg yang biasa disebut dana kampanye.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir, dalam perputaran uang dengan jumlah yang banyak tersebut, ada indikasi banyak “uang haram” yang beredar. Bukan tidak mungkin, “uang haram” yang dimaksud berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Data tersebut bukan isapan jempol semata. Berkaca dari Pemilu 2009, banyak ditemukan transaksitransaksi mencurigakan yang ter-

Nota kesepahaman antara Bawaslu dan PPATK memang hanya terjadi di tingkat pusat. Namun, itu tidak menjadi ganjalan bagi jajaran Bawaslu di tingkat bawah yang menemukan adanya indikasi mencurigakan dari dana kampanye.

jadi menjelang pelaksanaan Pemilu.

Seperti contoh, seseorang yang hanya berpenghasilan Rp 1-2 juta per bulan, menyumbang untuk dana kampanye salah satu peserta Pemilu hingga 50 juta rupiah. Hal-hal seperti ini juga terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada.

Menuju Pemilu 2014, PPATK mendorong penyelenggara Pemilu,

6

dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar lebih waspada lagi terhadap banyak-nya dana kampanye yang beredar. Pada Pemilu 2009, pengawasan dana kampanye tidak mendapat proporsi yang besar bagi penyelenggara Pemilu, terutama dalam aturan dana kampanye itu sendiri.

“Bawaslu dan KPU harus lebih detail dan rigid dalam hal memberikan payung hukum soal dana kampanye, agar dapat meminimalisasi adanya penyimpangan dari dana kampanye tersebut,” ujar Direktur Kerja sama dan Humas PPATK, Zulkarnain, di Surabaya, Selasa (30/7).

PPATK, sejak awal sudah membangun kerjasama dengan Bawaslu terkait dana kampanye. Dari kerja sama tersebut diharapkan adanya sinergitas antara Bawaslu dan PPATK terkait pengawasan dana kampanye tersebut. Salah satunya, ialah tukar menukar informasi.

Bawaslu diharapkan dapat melakukan investigasi terhadap adanya dana kampanye mencurigakan dari peserta pemilu. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka Bawaslu dapat memberikan informasinya terhadap PPATK.“PPATK juga akan memberikan hasil penelusuran yang dilakukan, jika ada indikasi tindak pidana pencucian uang di dalamnya,” tambah Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, hasil analisis tersebut akan diserahkan PPATK kepada Kepolisian, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri, bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Untuk selanjutnya, Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dapat berkoordinasi dengan Bawaslu.

Nota kesepahaman antara Bawaslu dan PPATK memang hanya terjadi di tingkat pusat. Namun, itu tidak menjadi ganjalan bagi jajaran Bawaslu di tingkat bawah yang menemukan adanya indikasi mencurigakan dari dana kampanye.

“Panwaslu dapat memberikan laporannya kepada Bawaslu, untuk selanjutnya Bawaslu akan meneruskan kepada PPATK,” pungkasnya. n fs/s

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

Info Bawaslu

Ketua Bawaslu, Muhammad

Sebelum ke DKPP, Pengawas Pemilu Bermasalah Diperiksa Internal

K

etua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, sebaiknya aparatus pengawas Pemilu yang bermasalah diverifikasi terlebih dahulu di internal Bawaslu, sebelum yang bersangkutan disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini untuk memudahkan, jika ada aparatus pengawas Pemilu yang ternyata sudah tidak memenuhi syarat.

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

“Sebelum pasukan kami dipecat, kami ingin tahu lebih dulu kesalahannya. Jika ada pengawas Pemilu yang salah, maka akan dipercepat sidangnya. Namun, jika dugaan kesalahan itu hanya fitnah semata, maka ada hak kami untuk membela aparatus kami,” ujar Muhammad, dalam Rapat Koordinasi Teknis Stakeholder Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan DKPP, di Jakarta, Senin (22/7)

7

Menurut Muhamad, pemeriksaan di internal Bawaslu lebih memudahkan tugas DKPP. Selain itu, juga Bawaslu memandang perlu untuk membela aparatus Pengawas Pemilu yang ternyata tidak bersalah dalam sidang kode etik DKPP. Lebih lanjut, ia menuturkan, Peraturan Bersama tentang Tata laksana antara KPU, Bawaslu, dan DKPP penting untuk segera diterbitkan, mengingat tahapan Pemilu sudah berjalan dan dinamika yang terjadi dalam setiap tahapan sudah sangat kencang. “Saya berharap, dalam dua hari ke depan Peraturan sudah siap diteken,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU, Ida Budhiati mengatakan, Peraturan Bersama itu diharapkan dapat memberikan solusi antara KPU dan Bawaslu, agar tidak terlihat terjadi selisih paham antara dua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

“Ada norma hukum dalam UU yang mengkonstruksikan Bawaslu melakukan pengawasan, namun menyelesaikan sengketa dalam prosedur yang transparan. Ada potensi dispute. Diharapkan, Peraturan Bersama itu memberikan solusi terhadap masalah yang membi-ngungkan ini,” pungkasnya.

Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait mengaku setuju dengan usulan Bawaslu tersebut. Ia menambahkan, jika ada aparatus penyelenggara Pemilu yang tidak memenuhi persyaratan lagi sesuai UU, maka akan diberhentikan sementara, selanjutnya baru diajukan ke DKPP. “DKPP tinggal menunggu proses untuk diajukan ke sidang etik. Yang kita bingung, jika ada laporan dari masyarakat yang proses internal Bawaslunya lambat,” tambahnya. n fs/s

Investigasi

Koordinator Riset Seknas Fitra, M. Maulana :

Menteri dari Parpol Ikut Nyaleg, Dana Parpol Rawan Dipolitisasi

S

ekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir adanya politisasi anggaran menjelang Pemilu 2014.

Apalagi diketahui sepuluh menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, ikut menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2014.

“Dalam APBN, ada kenaikan sekitar Rp 20 triliun untuk dana bantuan sosial dan hibah, yaitu dari Rp 53 triliun menjadi Rp 73 triliun. Ini merupakan cara untuk mendekatkan diri pada sumber keuangan negara,” tutur Koordinator Riset Seknas Fitra, M. Maulana ketika menjadi narasumber dalam Expert Meeting Pengawasan Dana Kampanye, di Jakarta, Kamis, belum lama ini.

Menurutnya, penggunaan pos hibah dan bansos sebagai sumber dana untuk membiayai kampanye, merupakan praktik yang kemungkinan dapat terjadi pada Pemilu 2014. Oleh karena itu, monitoring terhadap pengelolaan anggaran di Kementerian tersebut dapat dilak-

sanakan secara maksimal. “Penting untuk mengetahui proses lelang dan pengadaan (tender) yang dilakukan oleh Kementerian yang dipegang oleh parpol dan menteri yang ingin menjadi caleg,” tambahnya.

Seperti yang diketahui, berdasarkan daftar caleg yang dirilis KPU pada 24 April 2013 lalu, Partai Demokrat mengusung lima orang menterinya menjadi caleg yaitu Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Syarifudin Hasan, Menteri Perhubungan Evert Erenst (EE) Mangindaan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.

Sedangkan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. PKB mencalonkan dua menterinya sebagai caleg yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini.

8

Dari PAN mencalonkan satu menterinya yaitu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga politik anggaran menjelang Pemilu 2014 akan semakin menguat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan dini terhadap praktikpraktik tersebut.

Sementara itu, penggiat antikorupsi, Ibrahim Fahmi Badoh mengusulkan perlu adanya audit sosial yang dilakukan oleh konstituen terhadap caleg yang dipilihnya. Audit sosial tersebut dapat berupa gerakan tagih janji (gergaji) dalam visi misi serta dana kampanye yang dikeluarkan oleh caleg tersebut.

“Biasanya kan hanya lawan politik dari caleg tersebut yang melapor ke Bawaslu. Karena itu, ke depan, Bawaslu harus dapat mendorong masyarakat untuk dapat melaporkan jika ada pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh caleg,” kata Ibrahim, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW tersebut. n fs/s

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

Bawaslu Terkini

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro (kiri) dan pejabat struktural yang dilantik (kanan)

Sekjen Bawaslu Lantik Pejabat Struktural

P

elantikan pejabat struktural Bawaslu oleh Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro, menandai struktur baru organisasi Bawaslu sebagai lembaga negara -efektif mulai berlaku yang dikenal dengan Sekretariat Jenderal. Sebelumnya, struktur organisasi Bawaslu hanya disebut Sekretariat.

Untuk memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keahlian secara masksimal kepada Pimpinan Bawaslu, Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro melantik pejabat struktural Eselon II, III, dan IV di lingkungan Setjen Bawaslu.

Acara pelantikan itu berlangsung di ruang media centre Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Jumat (19/7).

Pejabat struktural Bawaslu yang dilantik saat itu masing-masing

Dermawan Adhi Santoso sebagai Plt. Kepala Biro Administrasi, Jajang Abdullah sebagai Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI), Bernad D. Sutrisno sebagai Plt. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), dan Ahmad Khumaidi yang menjabat Kepala Biro Administrasi DKPP. Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Daniel Zuchron.

Usai pelantikan, Gunawan berpesan agar pejabat yang baru dilantik tersebut siap bekerja keras untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan Pemilu secara maksimal. Perubahan struktur organisasi dari Sekretariat menjadi Sekretariat Jenderal, maka

Pejabat struktural Bawaslu yang dilantik.

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

9

ada penambahan level jabatan satu tingkat. Di bawah Sekjen ada biro, bagian, dan sub bagian.

Gunawan berharap, dengan struktur organisasi yang berkembang, proses administrasi persuratan tidak lambat. Bahkan, ritme kerja dan akselarasi dalam menyelesaikan tugas sehari-hari harus lebih ditingkatkan lagi. Karena itu, kerjasama dan koordinasi yang baik di antara unit kerja sangat penting dilakukan.

Gunawan menilai, pelantikan pejabat struktural di lingkungan Setjen Bawaslu merupakan moment penting bagi Bawaslu untuk dapat setara dengan lembaga koleganya, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perjuangan Bawaslu untuk dapat setara dengan KPU sudah berlangsung pada 2009. Ketika berlangsung gugatan judicial review UU Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945 saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menerjemahkan pasal 22 huruf e UUD 1945, yakni menyetarakan antara KPU dan Bawaslu. “Dengan pelantikan pejabat struktural Bawaslu hari ini adalah hari kemenangan Bawaslu. Kita sudah cukup lama berjuang agar Bawaslu setara dengan KPU. Perjuangan dimulai pada saat gugatan sengketa kewenangan di MK. Alhamdullilah, MK berpihak kepada Bawaslu,� ujar Gunawan. n fs/s

Bawaslu Terkini

Sekjen Bawaslu Lantik Kasek Bawaslu Provinsi se Indonesia

P

erubahan struktur organisasi Bawaslu dari Sekretariat menjadi Sekretariat Jenderal (Setjen), membuat lembaga negara Pengawas Pemilu ini menata kembali organisasi strukturalnya. Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro melantik Kepala Sektretariat Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia.

Bertempat di ruang media centre Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro melantik 21 Kepala Bawaslu Provinsi, Jumat (5/7). Mereka yang dilantik hari itu adalah Anderson sebagai Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Riau, Dasnil (Kasek Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau), Ahmad Luthfi ((Kasek

Bawaslu Provinsi Jambi), Hardizon Bahar ((Kasek Bawaslu Provinsi Sumatera Barat), Iriadi (Kasek Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan), Dwi Mulyono ((Kasek Bawaslu Provinsi Lampung), Lopian Hidayat ((Kasek Bawaslu Provinsi Bengkulu), Wardati (Kasek Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Kemudian, Eliazar Barus ((Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Barat), Maskur (Kasek Bawaslu Provinsi DKI Jakarta), Mujiono (Kasek Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta), Amru (Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Timur), Lalu Rizizvan Arista (Kasek Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat), Adam Malik Rosandhi (Kasek Bawaslu Provinsi Kalimantan Se-

10

latan), Herry Z. Mawuntu (Kasek Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara), Idrus (Kasek Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat), Anayanthi Sovianita (Kasek Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah), Rapiuddin (Kasek Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara), Lodewyk Breemer (Kasek Bawaslu Provinsi Maluku), Irwan M. Saleh (Kasek Bawaslu Provinsi Maluku Utara), dan Sudirman Saleh (Kasek Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan).

Hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad dan Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatinintyas dan Daniel Zuchron. Sedangkan dari Setjen Bawaslu hadir antara lain Kabag Umum Jajang Abdullah, Kabag Perencanaan dan Anggaran Adhi D. Santoso, dan Kabag Tata Laksana Pengawasan Pemilu Bernad D. Sutrisno. Juga hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Staf Setjen Bawaslu. n fs/s

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

Bawaslu Terkini

Kasek Bawaslu Provinsi Tandatangani 10 Pakta Integritas

U

sai melantik 21 Kasek Bawaslu Provinsi, di hari dan tempat yang sama, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro menyampaikan 10 pakta integritas yang harus ditaati oleh masingmasing Kasek Bawaslu Provinsi.

Penanda tanganan Paka Integritas tersebut berlangsung di ruang media centre Bawaslu, Jl. M. Thamrin, Jakarta, Jumat (5/7).

“Pakta integritas dibuat berbeda, kalau di KPK hanya ada enam butir.

Tapi yang ditandatangani sebanyak 10 butir,” ujar Gunawan. Turut hadir peda kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, dan Daniel Zuchron.

Menurut Gunawan, 10 butir pakta integritas ini tidak hanya sekedar formalitas belaka, tetapi harus menjadi kewajiban untuk ditaati. Jika nanti ada oknum yang melanggar pakta integritas tersebut, Gunawan berjanji akan mengambil tindakan tegas. “Konsekuensi logis dari penyimpangan pakta integritas tersebut adalah sanksi,” tegasnya.

Kasek Bawaslu Provinsi yang dilantik berasal dari Provinsi Riau,

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Gunawan menilai, pelantikan

pejabat sebuah lembaga negara dan instansi ditujukan bukan hanya menempatkan sosok-sosok pejabat, tetapi untuk mengembangkan organisasi atau lembaga tersebut. Pejabat struktural di Bawaslu memberikan dukungan agar tugas pengawasan Pemilu berjalan secara maksimal.

Pasca pelantikan Kasek Bawaslu Provinsi, nantinya akan terbentuk satuan kerja (staker). Menurut Gunawan, satker tersebut sangat penting untuk mempercepat dukungan teknis dan operasional kepada Komisioner Bawaslu dalam menjalankan tugas Pengawasan Pemilu.

Kasek Bawaslu Provinsi juga akan menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengelola anggaran cukup besar.

“Anggarannya begitu besar, karena struktur organisasi pengawas Pemilu hingga di tingkat desa/kelurahan atau pengawas pemilu lapangan (PPL). Dengan demikian, saudara harus berhati-hati mengelola anggaran dan melaksanakan dengan tertib,” kata Gunawan mengingatkan. n fs/s

10 Pakta Integritas Kasek Bawaslu Provinsi 1. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi dengan berperan pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.2.

Tidak menerima atau memberikan secara langsung atau tidak berupa suap, hadiah, bantuan yang tidak sesuai.

3. Bersikap transparan, jujur, dan adil.

4. Menghindarkan pertentangan kepentingan atau conflict of interest.

5. Mengedepankan efisiensi anggaran negara dalam setiap kegiatan.

6. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas kepada pegawai lain.

7. Bertindak secara substansi dan prosedur standar operasional dalam adminstrasi dan teknis pengawasan Pemilu.

8. Bertindak netral terhadap parpol, calon atau peserta pemilu.

9. Akan menyampaikan informasi publik dan turut menjaga kerahasiaan saksi.

10. Bila melanggar ketentuan di atas siap bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensinya.

11

Galeri

Bawaslu menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pengawasan penetapan DPS dan DPT Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 di Jakarta, 5 Juli 2013.

Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Ditjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta, Senin 15 Juli 2013. Dalam RDP tersebut juga membahas penyempurnaan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Bawaslu menerima kunjungan tim Australian Electoral Commission (AEC) dan The Federal Australian Government Agency, AusAID di Jakarta, Senin, 1 Juli 2013. Tim AEC dan Ausaid diterima Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak.

Bawaslu melakukan audiensi dengan Kemenlu di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2013. Audiensi tersebut dalam rangka pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN). Ketua Bawaslu, Muhammad diterima Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa di ruang rapat Kemenlu.

Pimpinan Bawaslu Muhammad membuka Rapat Koordinasi Stakeholder Pengawasan Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan Pelatihan Pengawasan Pemilu bagi Media Masa dan Organisasi Kemasyarakatan yang diadakan di Surabaya, 29-31 Juli 2013.

Bawaslu menggelar sidang keputusan sengketa Pemilu DCS Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon dengan Partai Gerindra dan PPP sebagai Pemohon di Jakarta, Senin malam, 8 Juli 2013.

12

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013