Ebook Penyelenggaraan PILPRES tahun 2014

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

2014

Penyelenggaraan PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014

Penyelenggaraan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Jakarta, Komisi Pemilihan Umum, 2017

Pengarah Juri Ardiantoro Sigit Pamungkas Arief Budiman Ida Budhiati Ferry Kurnia Rizkiyansyah Hadar Nafis Gumay Hasyim Asy’ari Penanggung Jawab 1. Arif Rahman Hakim 2. Purwoto Ruslan Hidayat Penyusun 1. Fadil Ramadhanil 2. Heroik Mutaqin Pratama 3. Gebril Daulai Editor Sidik Pramono Data dan Informasi Tim Sekretariat Jenderal KPU RI Desain dan Lay Out: 1. Muhamad Ali Imron 2. Sarjono

ii

Diterbitkan Oleh: Komisi Pemilihan Umum Jln. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310 PENYELENGGARAAN Telp. 021- 31937223, Faks. 021-3157759 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 www.kpu.go.id

Sambutan Ketua KPU RI

U

Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh,

ndang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Alhamdulillah segala puji Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Periode Tahun 2012 s.d. 2017 telah mendapatkan karunia, rahmat dan ridho-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan masa bakti sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di KPU Pusat sesuai waktu yang ditetapkan.

Sebagai rekam jejak akan Pemilu yang dilaksanakan selama tahun 2012 s.d. 2017, KPU RI mempersembahkan “Buku 5 Tahun Kinerja PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

iii

KPU”, yaitu 5 (lima) buah buku dengan judul : “Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014”, “Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Pre­siden 2014”, “Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017”, “Inovasi Pe­milu : Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang” dan “Untuk In­donesia yang Demokratis : Pemilu Dalam Foto”. Kelima buku ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tolak ukur ke­berhasilan dan kinerja serta akuntabilitas atas pelaksanaan tugas Ko­misioner KPU RI Periode 2012 s.d. 2017.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dari tahun 2012 s.d 2017. Selanjutnya, ungkapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh tim penyusun “Buku 5 Tahun Kinerja KPU”.

Wassalamu’alaikum Warrahmatulahh Wabarakatuh.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Juri Ardiantoro

iv

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Sekapur Sirih

R

abu, 9 Juli 2014 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia berhasil untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung untuk ketiga kalinya sejak 2004. Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019. Meski meleset 3,69% dari angka 75% target partisipasi kehadiran pemilih ke TPS yang tertera dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyelenggaraan Pilpres 2014 ber­hasil berjalan dengan lancar, aman, dan damai.

Untuk itu buku yang ada ditangan pembaca ini berusaha un­tuk memotret dan bercerita lebih jauh keberhasilan KPU dalam me­nye­ lenggarakan Pilpres 2014 di setiap tahapannya secara satu persatu.

Hal ini menjadi penting karena, bagi kami pemilu yang berintegritas dan berkualitas sesuai dengan azas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia wajib tercermin di setiap tahapan pemilu.

Ti­dak hanya pada tahapan pendaftaran calon atau kampanye saja, me­ lainkan sejak tahapan persiapan yang terdiri dari perumusan anggaran dan Peraturan KPU (PKPU), kemudian pendaftaran pemilih hingga pe­ lantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Tidak hanya cukup sampai disitu, buku yang ada di hadapan pembaca ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab publik kami sebagai in­ dividu-individu yang diberikan amanah untuk menjaga dan merawat ke­berlangsung demokrasi di Indonesia sebagai Anggota KPU Periode PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

v

2012-2017. Sehingga kami akan bercerita banyak tentang apa saja yang kami diskusikan, persiapkan, dan kerjakan dalam menyelenggarakan Pilpres 2014. Dengan kata lain, buku ini tidak hanya bisa dimanfaatkan un­tuk memperoleh data, fakta, dan angka saja. Jauh dari pada itu para pembaca dapat mengetahui cerita dan upaya dibalik kebijakan yang diam­ bil, pelaksanaan tahapan, sampai dengan inovasi-inovasi yang dilakukan KPU. Sebagai contoh, berkurangnya angka suara tidak sah di Pilpres 2014 tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh KPU untuk tetap meng­ka­ tegorisasikan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di satu gambar atau nomor pasangan calon selama tidak merusak surat suara tetap sah.

Semangat dari kebijakan ini tidak terlepas dari upaya untuk me­fasilitasi hak pilih tanpa terkecuali termasuk terbuannya secara sia-sia suara akibat teknis pencoblosan semata. Selain itu, munculnya inovasi pemanfaatan teknologi dalam Pilpres 2014 seperti “Situng” (sistem penghitungan) yang berhasil membawa tahapan pemungutan dan penghitungan Pemilu di Indonesia menjadi paling demokratis. Hadir dari diskusi panjang yang dilakukan oleh KPU dengan tujuan untuk mengedepankan transparansi dalam penghitungan suara mela­lui teknologi, tanpa menambah beban kerja penyelenggara pemilu. Se­ hingga muncul-lah gagasan untuk menafaatkan teknologi secara sederh­ana dengan memindai formulir C-1 dan mempublikasikannya di halaman resmi KPU. Terakhir, buku yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi setiap aktor demokrasi dan khalayak umum. Menjadi sarana evaluasi bagi ka­mi yang dapat diberdayakan bagi penyelenggara pemilu berikutnya dengan harapan, semangat untuk meghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas tetap dijaga dan dibawa, berbagai inovasi yang ada da­ pat dilanjutkan dan ditingkatkan, sedangkan hal-hal yang tidak sesuai patut untuk diperbaiki. Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih se­ besar-besarnya kepada tim penyusun buku ini. Tidak ada satupun ne­ gara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Mari kita terus jaga, rawat, dan tingkatkan kehidupan demokrasi di Indonesia melalui pemilu. ■

vi

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Daftar Isi

SAMBUTAN KETUA KPU RI.................................................................. III SEKAPUR SIRIH........................................................................................ V DAFTAR ISI................................................................................................ VII BAB 1 PENDAHULUAN...................................................................................... 1 BAB 2 PERSIAPAN PENYELENGGARAAN ................................................... 7 1. Persiapan Penyusunan Peraturan ..................................................... 7 2. Merancang Kebutuhan Anggaran Pemilu........................................ 10 BAB 3 PENDAFTARAN PEMILIH..................................................................... 47 1. Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara ................................... 48 2. Aturan Main Pendaftaran Pemilih ................................................... 51 3. Berbagi Peran Antarlembaga ............................................................. 55 4. Pemutakhiran Daftar Pemilih: Waktu Terbatas, Hasil Berkualitas 63

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

vii

5. Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih............................................ 78 BAB 4 PRODUKSI DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU............................ 81 1. Dasar Penghitungan Kebutuhan........................................................ 82 2. Pengelolaan Logistik Berbasis Web................................................... 85 3. Kontrol Integritas Surat Suara ........................................................... 87 4. Kontrol Integritas Formulir Penghitungan Suara........................... 90 5. Pengadaan dan Pemeliharaan Logistik............................................. 92 6. Meningkatkan Akurasi Produksi dan Distribusi............................. 102 BAB 5 PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON........... 105 1. Aturan Main Pencalonan.................................................................... 106 2. Dua Bakal Pasangan Calon Mendaftar............................................. 109 3. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Calon.......................................... 112 4. KPU Tetapkan Dua Pasangan Calon................................................. 115 5. Pengumuman Harta Kekayaan Calon.............................................. 118 6. Mendorong Kandidat Membuka Diri............................................... 120 BAB 6 KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE............................................... 125 1. Upaya Menciptakan Ruang Persaingan Setara................................ 126 2. Visi, Misi, Program, dan Struktur Pemenangan ............................. 135 3. Debat Kandidat..................................................................................... 143 4. Dana Kampanye: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas... 149 5. Catatan dan Tantangan Mendatang.................................................. 164 BAB 7 PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA........................... 169 1. Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara ................................... 169 2. Persiapan Perlengkapan Pemungutan Suara................................... 174 3. Hari-H Pencoblosan ............................................................................ 183 4. Rekapitulasi Berjenjang ...................................................................... 188

viii

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

5. SITUNG: Transparansi Berbasis Teknologi ..................................... 195 BAB 8 PENETAPAN HASIL PEMILU................................................................ 201 BAB 9 PERSELISIHAN HASIL PEMILU............................................................ 209 1. Proses Awal Perselisihan Hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014........................................................................................................ 210 2. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014........................................................................................................ 213 3. Perjalanan KPU dalam Menjalani Pemeriksaan Persidangan....... 224 BAB 10 PARTISIPASI MASYARAKAT.................................................................. 227 1. Reproduksi Strategi Sosialisasi Pemilih ........................................... 230 2. Pemantau, Survei, dan Hitung Cepat .............................................. 238 3. Keterbukaan dan Berkah Partisipasi................................................. 251 4. Evaluasi Partisipasi Berbasis Riset ................................................... 258 BAB 11 PENUTUP................................................................................................... 263 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 267

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

ix

x

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data dan Fakta Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009 dan 2014.......................................................................................... 3 Tabel 2.1 Peraturan KPU untuk Pemilu

Presiden-Wakil Presiden 2014.............................................. 8 Tabel 2.2 Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden.......... 38 Tabel 2.3 Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden................................................................ 40 Tabel 2.4 Tugas dan Wewenang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.................................. 43 Tabel 2.5 Tahapan Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih....... 65 Tabel 2.6 Jumlah Daftar Pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tambahan................................................................................ 69 Tabel 2.7 Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri................................... 73 Tabel 2.8 Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri ...................................... 74 Tabel 4.1 Penetapan Jumlah Pemilih dan Badan Penyelenggara

Adhoc dalam Pemilu Presiden dan PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

xi

Wakil Presiden Tahun 2014...................................................................... 83 Tabel 4.2 Paket Pengadaan dan Pendistribusi Surat Suara ............. 94

Berikut Pemenang Lelang.................................................... 94 Tabel 4.3 Pengadaan dan Pendistribusian Tinta ............................... 96 Tabel 4.4 Pengadaan dan Pendistribusian Formulir Hologram ..... 96 Tabel 4.5 Titik Prioritas Pengiriman Logistik ....................................

Wilayah Barat Indonesia....................................................... 99 Tabel 4.6 Titik Prioritas Pengiriman Logistik Wilayah Timur Indonesia................................................................................. 100 Tabel 5.1 Komposisi Jumlah Suara dan Kursi Partai Politik

Pendukung Pasangan Calon Presiden dan

Wakil Presiden Tahun 2014.................................................. 111 Tabel 5.2 Subyek Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.................................................. 114 Tabel 5.3 Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Calon Presiden ..... 120 dan Wakil Presiden Periode 2014-2019................................................... 120 Tabel 6.1 Struktur Pengaturan Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008........................................................... 128 Tabel 6.2 Metode dan Pengaturan Kampanye .................................. 132

Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014................................ 132 Tabel 6.3 Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden .................................................................................. 139 Tabel 6.4 Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden .................................................................................. 142 Tabel 6.5 Daftar Nama Tim Pakar Perumus Tema dan Pertanyaan Debat........................................................................................ 146 Tabel 6.6 Acara Debat Calon Presiden.. dan Calon Wakil Presiden

pada Pemilu 2014................................................................... 147 Tabel 6.7 Struktur Pengaturan Dana Kampanye Berdasarkan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008............................................ 151 Tabel 6.8 Informasi Sumber Sumbangan Dana Kampanye............. 155

Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014................................ 155 Tabel 6.9 Kerangka Waktu Laporan dan Audit Dana Kampanye... 156 Tabel 6.10 Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I

xii

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden .Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta 31 Mei – 3 Juni 2014 .................................. 158 Tabel 6.11 Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2

Joko Widodo-Jusuf Kalla 31 Mei – 3 Juni 2014 ................. 159 Tabel 6.12 Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 4 Juni – 6 Juli 2014.......................... 160 Tabel 6.13 Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2

Joko Widodo-Jusuf Kalla 4 Juni – 6 Juli 2014..................... 161 Tabel 6.14 Perbandingan Total Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 ............................................. 162 Tabel 6.15 Perbandingan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu

Presiden-Wakil Presiden 2014.............................................. 163 Tabel 7.1 Sebaran Waktu Pemungutan Suara di Luar Negeri......... 171 Tabel 7.2 Tipe-tipe Pemilu di Luar Negeri ......................................... 173 Tabel 7.3 Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara..... 175 Tabel 7.4 Rincian Pencetakan Surat Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.......................................................................... 179 Tabel 7.5 Rincian Pengiriman Logistik Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 ke Luar Negeri.............................................. 182 Tabel 7.6 Jadwal dan Ketentuan Rekapitulasi Berjenjang................ 190 Tabel 7.7 Perolehan Suara Pasangan Calon dalam

Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014................................ 194 Tabel 7.3 Hasil Pindai Formulir C1 per Provinsi

Pemilu Presiden 2014 ........................................................... 196 Tabel 8.1 Rincian Penghitungan Perolehan Suara Tiap Provinsi

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014......................... 206 Tabel 9.1 Daftar Nasihat Hakim dalam Sidang Pertama.................. 217 Tabel 9.2 Obyek Permohonan Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa....................................................................................... 223 Tabel 10.1 Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.......................................................................... 229 PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

xiii

Tabel 10.2 Tabel 10.3 Tabel 10.4 Tabel 10.5

xiv

Rekam Jejak Pemantauan dari Pemilu ke Pemilu............. 240 Lembaga Pemantau Pemilu 2014........................................ 243 Lembaga Survei dan Hitung Cepat Pemilu 2014.............. 246 Pembagian Tugas dalam Pelaksanaan Riset...................... 260

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

xv

1 Pendahuluan

P

emilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 adalah pemilihan langsung ketiga pada era Reformasi. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Pemilu Presiden-Wakil Presiden secara langsung untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004 –persis tiga tahun setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tahun 2002.

Tujuan utama diselenggarakannya Pemilu Presiden-Wakil Presiden secara langsung melalui mekanisme pemilu adalah untuk meneguhkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilihan langsung me­ ne­­gaskan bahwa rakyatlah yang paling berhak untuk menentukan pe­ mimpin, kepala pemerintahan, dan kepala negaranya. Tujuan utama lainnya adalah bahwa pemilihan presiden secara langsung untuk me­ murnikan dan menguatkan sistem presidensial yang dianut oleh In­ donesia. Ketika presiden dipilih langsung oleh rakyat, presiden memiliki mandat yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, kedua lembaga memperoleh legitimasi rakyat yang sama sekaligus bertangung jawab secara langsung kepada rakyat.

Penguatan sistem presidensial di Indonesia juga diikuti dengan penataan hubungan lembaga negara. Menghilangkan status lembaga PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

1

tertinggi negara yang sebelumnya diletakkan kepada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan bagian dari usaha untuk me­ la­kukan purifikasi sistem presidensial di Indonesia. Lembaga MPR tidak lagi menjadi pemberi mandat kepada presiden. Begitu juga posisi presiden, tidak lagi menjadi mandataris dari MPR. Selain itu penguatan sistem presidensial di Indonesia juga dilakukan dengan menata mekanisme pemakzulan atau pemberhentian presiden di tengah masa jabatan. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, pre­ siden bisa dijatuhkan dengan alasan dan dalil politik an sich. Sementara UUD 1945 setelah amandemen mengubah hal tersebut. Di dalam UUD 1945 pascaamandemen, pemakzulan presiden mesti melalui meka­ nis­ me politik dan mekanisme hukum yang cukup detail dan rigid.

Proses pemakzulan presiden harus dimulai dengan hak menyatakan pendapat oleh DPR, yang mengatakan bahwa presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, kejahatan berat, atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, pendapat DPR tersebut wajib diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang pada pasal 24C ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, bahwa “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pe­langgaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar”.

Paparan di atas memberikan gambaran bahwa penataan sistem presidensial di Indonesia tidak hanya sebatas pada pemilihan langsung saja. Penataan juga menyangkut bagaimana kemudian posisi dan ke­ wenangan kelembagaan presiden memiliki legitimasi dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pe­ merintahan yang konstitusional.

2

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 1.1 Data dan Fakta Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009 dan 2014 NO 1.

INDIKATOR Jumlah Daftar

PEMILU 2009

PEMILU 2014

176.411.434

190.307.134

72,09 persen

70,91 persen

3 (tiga)

2 (dua)

Pemilih Tetap 2.

Tingkat Partisipasi Pemilih

3.

Jumlah Pasangan Calon

1. Jusuf Kalla dan Wiranto 2. Susilo Bambang Yudhoyono dan

1. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa 2. Joko Widodo dan Jusuf Kalla

Boediono 3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto

Desain dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan presiden secara demokratis dimulai dari penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan bekerja sesuai dengan asas dan prinsip pemilu. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai dua tujuan utama di balik penetapan pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung sejak tahun 2004.

Pada titik ini peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting. Un­ tuk dapat menyelenggarakan pemilihan presiden yang demokratis dan berkeadilan, KPU mesti menjadi lembaga yang profesional. Tuntutan untuk berlaku profesional, mandiri, dan berkeadilan tidak hanya dituntut kepada individu anggota atau komisioner. Akan tetapi, prinsip profesionalitas, mandiri, dan berkeadilan juga dituntut kepada institusi kelembagaan KPU secara keseluruhan, mulai dari pejabat Sekretaris Jen­deral, kepala biro, sampai kepada seluruh supporting staff KPU. Hal tersebut sangat penting untuk dapat memenuhi salah satu in­ di­­ kator pemilu yang demokratis. Indikator yang dimaksud adalah PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

3

pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri, dan melayani seluruh stakeholder pemilu.

Peserta pemilu, pemilih, pemantau pemilu, pengawas pemilu, serta se­ luruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung mesti difasilitasi dengan baik dan profesional oleh KPU. Tantangan tersebut harus dihadapi oleh KPU Periode 2012-2017 dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Pertama, penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 dihadapkan pa­ da euforia yang luar biasa karena Indonesia dipastikan akan dipimpin oleh presiden baru. Hal ini karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjabat sebagai Presiden selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014. Berdasarkan ketentuan Konstitusi, untuk Pemilu Presiden 2014, Presiden SBY tidak bisa mencalonkan diri kembali.

Faktor kedua, KPU Periode 2012-2017 dihadapkan pada realitas di ma­na Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Pre­­siden sama sekali tidak direvisi untuk penyelenggaraan Pemilu Pre­ siden-Wakil Presiden 2014. Tidak diubahnya Undang-Undang No­mor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden-Wakil Presidenoleh para pem­ bentuk undang-undang memberikan tantangan tersendiri. Pa­ da satu sisi, tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bi­sa saja diasumsikan bahwa para pembentuk undang-undang me­ ni­­ lai Un­ dang-Undang tersebut masih relevan dan cukup baik untuk peng­atur­an penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Na­­mun di sisi lain, tidak direvisinya Undang-Undang tersebut meng­aki­­batkan beberapa pengaturan yang tidak sama dengan pengaturan un­tuk Pemilu Legislatif 2014. Hal ini disebabkan oleh undang-undang un­tuk menyelenggarakan Pemilu Legislatif 2014 telah diperbarui de­ngan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pe­­milihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hal yang mesti disesuaikan oleh KPU di antaranya terkait dengan proses rekapitulasi suara secara berjenjang. Pada Pemilu Legislatif 2014, terdapat proses rekapitulasi pada tingkat desa/kelurahan atau Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pengaturan tersebut termuat dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012. Sementara di dalam Undang-Undang

4

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Nomor 42 Tahun 2008, proses rekapitulasi di tingkat PPS tidak diatur.

Faktor ketiga, rivalitas yang terjadi pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 yang diikuti oleh dua pasangan calon juga menghadirkan tan­ tangan yang tidak mudah bagi KPU. Upaya keras masing-masing pen­dukung pasangan calon untuk memenangi kontestasi Pemilu Pre­si­ den-Wakil Presiden 2014 acap kali membuat KPU riskan dicurigai dan di­ anggap berpihak kepada satu pasangan calon. Pertemuan tanpa se­ngaja di lokasi publik antara komisioner KPU dengan pengurus par­tai po­­litik, misalnya, langsung dianggap sebagai bentuk pemihakan. Ujung­­­ nya, lewat pemeriksaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), laporan dugaan pelanggaran etik itu dinyatakan tidak ter­buk­ti dan nama komisioner KPU yang bersangkutan diputuskan un­tuk direha­bilitasi.

Tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presi­ den 2014 sebagaimana dihantarkan di atas secara keseluruhan ber­ha­­ sil dilaksanakan oleh KPU Periode 2012-2017 dengan lancar dan baik.

Tulisan ini hadir sebagai upaya KPU Periode 2012-2017 un­tuk men­ dokumentasikan dan mencatatkan seluruh perjalanan pe­nye­lenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Tulisan ini terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama merupakan ba­­gian pendahuluan di antaranya memaparkan konsepsi Pemilu Pre­ siden-Wakil Presiden Indonesia. Bagian kedua berisi bahasan menge­ nai persiapan penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Ba­­gian persiapan terdiri atas beberapa subbagian, seperti anggaran Pe­ mi­lu Presiden-Wakil Presiden 2014, rekrutmen penyelenggara Pe­milu, dan penyusunan peraturan KPU terkait dengan pelaksanaan Pe­mi­lu Presiden-Wakil Presiden 2014. Kemudian pada bagian ketiga di­pa­par­ kan mengenai pelaksanaan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Pa­ paran pada bagian pelaksanaan terbagi menjadi beberapa subbagian, di antaranya soal pendaftaran pemilih, logistik Pemilu, pencalonan dan pe­netapan calon, kampanye dan dana kampanye, masa tenang, pe­mu­ ngutan dan penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu berikut sengketa perselisihan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Ter­ akhir pada bagian kesepuluh, berisikan pembahasan terkait dengan partisipasi masyarakat.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

5

6

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

2 Persiapan Penyelenggaraan

S

etelah penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, KPU dituntut untuk bekerja keras memastikan penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 juga bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Persiapan penyelenggaraan yang dijalankan KPU di antaranya adalah penyiapan peraturan teknis sebagai pengaturan lebih lanjut atas ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang, penyiapan kebutuhan penyelenggaraan pemilu, termasuk soal ketersediaan anggaran dan logistik pemilu, serta penyiapan tenaga penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc sampai ke tingkat TPS.

1. Persiapan Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu Presiden-Wakil 2014 memberikan tantangan tersendiri bagi KPU. Tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 membutuhkan penyesuaian dengan regulasi teknis penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Menghadapi hal tersebut, KPU mengambil sikap dengan melakukan penyesuaian.

Landasannya adalah prinsip bahwa jika yang diatur di dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif adalah suatu kemajuan dan baik

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

7

untuk penyelenggaraan pemilu, hal tersebut diatur di dalam peraturan teknis KPU untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Tabel 2.1 Peraturan KPU untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 NO.

NOMOR PERATURAN KPU

MATERI YANG DIATUR

1

Peraturan Nomor 16

Tentang Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden

Tahun 2014 2

3

Peraturan Nomor 17

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden

Tahun 2014

dan Wakil Presiden 2014

Peraturan Nomor 19

Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat

Tahun 2014

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014

4

Peraturan Nomor 20

TPemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi

Tahun 2014

Suara Bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Presiden-Wakil PresidenTahun 2014

5

Peraturan Nomor 21

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Tahun 2014

dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

6.

7.

Peraturan Nomor 24

Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Tahun 2014

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Nomor 25

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Tahun 2014

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Presiden 2014

8.

Peraturan Nomor 26

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Tahun 2014

Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Presiden 2014

8

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

9.

Peraturan Nomor 27

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2014

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden

10.

Peraturan Nomor 28

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2014

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014

11.

Peraturan Nomor 29

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2014

Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014

12.

Peraturan Nomor 30

Perubahan atas Peraturan Nomor 20 Tahun 2014

Tahun 2014

Tentang Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Presiden-Wakil PresidenTahun 2014

13.

Peraturan Nomor 31

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2014

Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam menyusun berbagai peraturan tersebut, KPU berpedoman penuh pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Akan tetapi, KPU berketetapan untuk menyesuaikan beberapa materi yang ada dengan materi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. Penyesuaian ini berangkat dari kondisi adanya pengaturan yang ada di dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif yang sudah jauh lebih baik di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Salah satu pembaruan yang paling baik dilakukan oleh KPU

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

9

dalam penyusunan PKPU adalah adanya inisiatif untuk melakukan pemindaian (scanning) terhadap salinan form C1 dan kemudian diunggah di website KPU. Peraturan ini terdapat di dalam peraturan terkait dengan penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu PresidenWakil Presiden 2014. Inisiatif pengaturan ini sesungguhnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Hanya saja, karena KPU berupaya untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, inisiatif tersebut hadir di bawah payung hukum PKPU. Selain itu, salah satu perubahan atas PKPU dalam persiapan Pemilu Pre­ siden-Wakil Presiden 2014 dilakukan dengan penerbitan PKPU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pe­netapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Pe­netapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Per­ubahan PKPU ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan adanya pu­tusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa syarat sebaran suara dengan total 50 persen lebih di setengah jumlah provinsi di In­do­ nesia untuk memang satu putaran, hanya berlaku ketika pasangan ca­lon presiden dan wakil presiden berjumlah lebih dari dua pasangan calon.

Ketika calon presiden-wakil presiden berjumlah hanya berjumlah dua pasangan, seperti yang terjadi pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, syarat sebaran suara semestinya tidak bisa diberlakukan. Karena apabila pasangan calon presiden-wakil presiden hanya berjumlah dua pasang, jika harus dilakukan dua putaran, pemilu presiden akan dilaksanakan dengan pasangan calon yang sama. Akhirnya, menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU kemudian menetapkan PKPU Nomor 31 Tahun 2014.

Secara keseluruhan, KPU dalam melaksanakan penyusunan PKPU untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 tidak menghadapi kendala berarti. Mulai dari proses konsultasi ataupun perubahan di tengah tahapan yang sudah berjalan, tidak terdapat banyak kendala.

2. Merancang Kebutuhan Anggaran Pemilu Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi digelar secara berkala.

10

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Demikian halnya di Indonesia, di mana pemilu digelar setiap lima tahun sekali. Praktik demokrasi tersebut berkonsekuensi pada biaya. Ada biaya penyelenggaraan yang dikelola oleh KPU, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada pula biaya politik yang menjadi beban peserta pemilu, yang sumbernya berasal dari peserta pemilu dan pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum. Bagi sebagian pihak, biaya pemilu yang mahal bukan persoalan karena itulah ongkos yang pantas ditanggung jika menginginkan demokrasi. Akan tetapi, sebagian yang lain berharap bahwa demokrasi dapat dikelola secara efektif dan efisien dan karenanya tidak menjadi beban yang terlalu memberatkan bagi postur anggaran negara.

Ketersediaan anggaran merupakan salah satu kunci sukses penyelenggaraan pemilu, termasuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Tanpa anggaran yang memadai mustahil dapat terselenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas. Prinsip penyediaan anggaran pemilu bukan menekan biaya seminimal mungkin, tetapi mencegah pembiayaan yang berlebihan (Ace Project, 2010). Prinsip efektivitas dan efisiensi tetap penting, tetapi tidak boleh mengabaikan integritas proses dan hasil pemilihan. Mewujudkan integritas pemilu adalah hal yang sangat fundamental meskipun harus membutuhkan biaya yang besar.

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran pemilu, termasuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, yaitu pendekatan dari atas ke bawah (top down) dan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up). Pendekatan top down, di mana perkiraan kebutuhan anggaran pemilu dibuat pada tingkat nasional dan kemudian dibagi ke dalam beberapa kegiatan atau kebutuhan anggaran berbasis wilayah geografis dan fungsional. Pendekatan bottom up, di mana kebutuhan anggaran ditentukan sendiri oleh masing-masing daerah berdasarkan kegiatan dan fungsi, selanjutnya diperiksa untuk validasi pada tingkat nasional dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan. Hasilnya digabung menjadi satu kesatuan anggaran penyelenggaraan pemilu pada tingkat nasional. (Ace Project, 2010).

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

11

a. Pendekatan Kombinasi KPU dalam menyusun anggaran Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 menggunakan metode campuran, antara bottom up planning atau perencanaan dari bawah dengan top down planning atau perencanaan dari atas. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan KPU melakukan rapat tripartit untuk menetapkan besaran kebutuhan anggaran pemilu berdasarkan kemampuan keuangan negara secara makro. Dana kebutuhan pemilu tersebut ditetapkan secara “gelondongan� dan setelah itu dibagi sesuai kebutuhan pelaksanaan tahapan pemilu setiap tahun, yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014.

Dana gelondongan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu tersebut tidak langsung masuk ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU, tetapi ditampung terlebih dulu di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Keuangan.

Anggaran tersebut masuk ke DIPA KPU setelah melalui proses revisi.

Kebutuhan anggaran Pemilu Presiden-Wakil Presiden ditetapkan untuk dua putaran. Hal ini sesuai dengan sistem Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem majority run off atau sistem dua putaran atau two round system.

Meskipun KPU menerima dana penyelenggaraan pemilu dalam bentuk gelondongan, akan tetapi masing-masing satuan kerja (satker) tetap diminta menyusun kebutuhan anggarannya secara bottom up.

Secara garis besar, terdapat tiga komponen utama anggaran pemilu, yaitu: (1) anggaran untuk honorarium dan biaya operasional badan adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS; (2) pelaksanaan tahapan pemilu seperti sosialisasi, fasilitasi kampanye, akreditasi pemantau, pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, dan penetapan calon terpilih; dan (3) pengadaan dan distribusi logistik keperluan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.

Dalam menyusun besaran anggaran honorarium dan biaya operasional badan adhoc, KPU menggunakan asumsi besaran anggaran yang digunakan pada pemilu sebelumnya. Penentuan jumlah badan

12

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

adhoc dan kebutuhan anggarannya seperti jumlah KPPS mengacu pada perkiraan jumlah pemilih. Regulasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden menyebutkan alokasi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang.

Data dasar yang digunakan adalah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif yang selanjutnya ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Selain itu diperkirakan pula pertambahan jumlah pemilih, yaitu warga negara yang berusia 17 tahun satu hari setelah pemungutan suara Pemilu Legislatif sampai hari pemungutan suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

Penyusunan dan penghitungan kebutuhan anggaran pengadaan dan distribusi logistik pemilu dilakukan secara sistemik, menggunakan sistem informasi logistik atau SILOG. Operator SILOG pada masingmasing satker melakukan input kebutuhan produksi dan distribusi logistik di daerahnya seperti alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, barang-barang cetakan, produksi, dan distribusinya, termasuk jasa-jasa lain seperti konsultan ahli. Perkiraan jumlah kebutuhan dan besaran harga setiap item barang atau jasa mengacu pada tahapan dan kaidah-kaidah keuangan negara. Semua usulan kebutuhan logistik dan anggaran dari masing-masing satuan kerja di kabupaten/kota dan provinsi dikompilasi oleh KPU menjadi satu usulan kebutuhan pembiayaan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Dalam menyusun besaran anggaran setiap jenis barang dan jasa kebutuhan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, masing-masing satker mengacu pada standar biaya masukan (SBM) yang berlaku secara nasional. Jika item kegiatan atau item barang dan jasa tersebut tidak terdapat dalam SBM, satker dapat menggunakan standar biaya lain.

KPU juga menerbitkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Peraturan tersebut sebagai acuan dalam menentukan jenis dan jumlah kebutuhan logistik di masing-masing tingkatan, mulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Satker juga wajib memperhatikan standar daerah dalam menentukan biaya, seperti biaya transportasi yang PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

13

sangat tergantung dari kondisi geografis daerah dan moda transportasi yang digunakan. Karena itu, masing-masing satker sejak awal sudah memetakan jenis moda transportasi dan waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau lokasi pendistribusian logistik sebagai faktor yang ikut menentukan biaya yang dibutuhkan.

Penyusunan anggaran pelaksanaan tahapan dilakukan oleh masing-masing biro di tingkat pusat dan satker di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mereka menyusun sendiri kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti biaya pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih oleh Biro Perencanaan dan Data atau sosialisasi dan fasilitasi kampanye pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Setelah penyusunan program dan kebutuhan anggaran di tingkat biro atau satker, selanjutnya Biro Perencanaan dan Data KPU mengompilasinya menjadi satu kesatuan usulan untuk diajukan kepada Pemerintah. Akan tetapi, sebelum itu Biro Perencanaan dan Data melakukan penajamanpenajaman terhadap setiap program dan anggaran yang diajukan masing-masing satker, terutama dalam hal penggunaan standar biaya.

Hal itu dikarenakan patokan biaya penyelenggaraan pemilu berbeda dengan satuan biaya tahunan.

KPU pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran Rp 15.410.408.218.000 yang terbagi ke dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan rutin Rp 925.857.553.000 dan kegiatan tahapan pemilu sebesar Rp 14.484.550.665.000. Anggaran tahapan dialokasikan untuk membiayai tiga jenis program, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 5.702.085.606.000, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp 15.000.000.000, dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik sebesar Rp 9.693.322.612.000.

14

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Jumlah dan Persentase Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Anggaran 2014

b. Alokasi Anggaran Sebagian Besar untuk Honor Penggunaan anggaran tahapan sebagian besar untuk membayar honorarium dan biaya operasional badan penyelenggara adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS sebesar Rp 8.342.605.361.000 atau 57,59 persen. Berikutnya, pengadaan dan distribusi logistik sebesar Rp 3.703.629.777.000 atau 25,56 persen dan pelaksanaan tahapan seperti sosialisasi, fasilitasi kampanye, akreditasi pemantau pemilu, pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara (manual dan elektronik), rekapitulasi hasil pemilu, pengambilan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden-Wakil Presiden putaran ke-1 dan putaran ke-2 sebesar Rp 2.438.315.527.000 atau 16,83 persen.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

15

Komposisi Anggaran Pemilihan Umum Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2014

Anggaran tahapan sebesar Rp 14.484.550.665.000 tersebut selanjutnya dibagi ke masing-masing satker. Pembagian ditentukan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja. KPU mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.023.259.150.000 atau 13,96 persen, 33 KPU Provinsi mendapat alokasi anggaran Rp 526.159.981.000 atau 3,63 persen, dan 497 kabupaten/kota mendapat alokasi Rp 11.935.131.534.000 atau 82,39 persen. Alokasi anggaran terbesar untuk penyelenggaraan pemilu terdistribusi ke satker di kabupaten/kota. Anggaran sebesar Rp 14.484.550.665.000 tersebut tidak semua untuk kebutuhan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 karena juga terdapat alokasi untuk penyelenggaraan sisa tahapan Pemilu Legislatif.

Anggaran Pemilu Presiden-Wakil Presiden diplot untuk kebutuhan dua putaran. Putaran pertama dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.012.595.222.200. Anggaran itu diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa keperluan logistik, bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, serta fasilitasi kampanye, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu.

Putaran kedua dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.929.912.042.700 untuk pengadaan barang dan jasa keperluan logistik, pelaksanaan

16

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu.

Jumlah dan Persentase Alokasi Anggaran Tahun 2014 Berdasarkan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum

Setelah anggaran Pemilu 2014 ditetapkan dan tahapan Pemilu Presiden-Wakil Presiden berproses, ternyata ada sejumlah program dan kegiatan yang anggarannya belum tersedia. Ada pula program yang sudah teralokasi anggarannya, tetapi jumlahnya masih kurang dari kebutuhan. Ada 4 (empat) program yang terlewat dalam proses penyusunan anggaran Pemilu 2014, yaitu: (1) honor dua orang petugas keamanan di setiap TPS; (2) biaya pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara ulang Pemilu Legislatif di beberapa kabupaten/kota, PPK, dan PPS; (3) anggaran untuk bantuan hukum Pemilu Legislatif serta PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

17

Pemilu Presiden-Wakil Presiden; dan (4) anggaran untuk audit dana kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Dua program yang sudah dianggarkan tetapi alokasinya tidak sesuai kebutuhan sehingga KPU mengusulkan penambahan anggaran adalah: (1) tambahan biaya untuk pendirian TPS; dan (2) tambahan anggaran di level badan penyelenggara adhoc PPK dan PPS untuk kebutuhan konsumsi pada saat rekapitulasi penghitungan suara dan pengiriman hasil penghitungan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, KPU melakukan dua pendekatan, yaitu mengajukan penambahan anggaran dan melakukan pergeseran anggaran. Terkait honor dua orang petugas keamanan di TPS, sejak awal KPU memang tidak menganggarkan. KPU berpandangan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, KPU hanya mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan honorarium dan biaya operasional 7 (tujuh) anggota KPPS. Akan tetapi Kementerian Dalam Negeri juga tidak menganggarkannya karena mengira sudah dianggarkan oleh KPU. Mengatasi masalah tersebut, KPU melalui rapatrapat koordinasi yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Pulhukam) mengajukan tambahan anggaran untuk 2 (dua) orang satlinmas di setiap TPS dan tambahan anggaran pembuatan TPS sebesar Rp 1.771.336.854.000.

KPU meminta penambahan anggaran untuk pendirian TPS karena besaran anggaran yang ditetapkan dalam DIPA 2014 lebih rendah dibanding alokasi anggaran pada Pemilu 2009. Alokasi anggaran untuk mendirikan TPS pada Pemilu 2014 ditetapkan Rp 500 ribu per TPS, sementara pada Pemilu 2009 ditetapkan Rp 750 ribu per TPS. KPU meminta alokasi anggaran pendirian TPS disamakan besarannya dengan Pemilu 2009, meskipun idealnya anggarannya bertambah dibanding pemilu sebelumnya. Biaya-biaya untuk mendirikan TPS seperti sewa tenda, meja, kursi, tali pembatas, dan papan tulis untuk menempelkan formulir C1 plano dan papan untuk menempelkan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar calon tetap (DCT) Pemilu Presiden-Wakil Presiden otomatis sudah naik dibanding lima tahun sebelumnya. Komponen biaya tersebut sangat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan

18

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

pemungutan dan penghitungan suara.

KPU juga meminta tambahan anggaran untuk biaya pengamanan atau pengawalan logistik pemilu di daerah rawan konflik, biaya pengamanan tahapan pemilu, terutama pada saat pemungutan dan penghitungan suara, biaya pemungutan suara di luar negeri yang dilakukan tidak bersamaan dengan di dalam negeri dan mekanisme pemungutan suaranya yang dapat menggunakan metode drop box atau via pos, kebutuhan pembiayaan untuk asuransi atau jaminan keselamatan bagi penyelenggara pemilu, terutama di PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Jaminan keselamatan menjadi penting karena penyelenggara adhoc berhadapan langsung dengan pemilih di lapangan.

Jika ada peserta pemilu yang tidak dapat menerima hasil pemilu dan melakukan tindak kekerasan, badan adhoc yang menjadi sasaran utamanya. Jaminan keselamatan juga diperlukan bagi para petugas yang mendistribusikan logistik ke daerah-daerah dengan topografi sulit dan rawan kecelakaan. Pada Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 terdapat sejumlah petugas yang mengalami kecelakaan ketika mengantarkan logistik ke TPS. Namun tidak semua yang diminta KPU dikabulkan. Penambahan anggaran yang setujui hanya Rp 1.370.539.360.000 untuk mengakomodir honor satlinmas dan tambahan biaya pendirian TPS. Tambahan anggaran itu ditampung pada satuan anggaran bagian anggaran (SABA) 999.08 Nomor STAP-006/AG/2014 pada program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan pada masing-masing kabupaten/kota melalui revisi DIPA KPU. Dengan demikian, anggaran tahapan Pemilu 2014 menjadi Rp 15.852.953.021.000 dengan rincian anggaran untuk Pemilu Legislatif sebesar Rp 7.910.445.756.100, Pemilu Presiden-Wakil Presiden putaran ke-1 sebesar Rp 4.012.595.222.200, dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden putaran ke-2 sebesar Rp 3.929.912.042.700.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

19

Alokasi Anggaran Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Pemilu

Untuk program dan kegiatan yang sama sekali belum teralokasi pada DIPA Tahun 2014, KPU mengajukan pergeseran anggaran antar program. Pergeseran anggaran tersebut kemudian dibahas dan disetujui oleh DPR. Anggaran sebesar Rp 90.000.000.000 yang sebelumnya teralokasi untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya direlokasi ke program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik dengan rincian pengalokasikan, yaitu: (1) audit dana kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden sebesar Rp 15.725.000.000; (2) bantuan hukum terhadap perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebesar Rp 66.361.000.000 dan tambahan anggaran untuk badan penyelenggara adhoc PPK dan PPS sebesar Rp 914.000.000.

Meskipun anggaran sudah teralokasi dalam jumlah yang memadai, tetapi tata kelola pencairan anggaran juga turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tahapan. Pada pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2013, KPU menggunakan Bagian Anggaran (BA) 076. Hal ini menjadi salah satu problem karena mekanisme pencairan anggaran model BA 076 kurang fleksibel. Dibutuhkan waktu yang lama jika KPU hendak menggeser anggaran antar kegiatan dalam satu output atau merevisi anggaran antar-output kegiatan dan program. Selain itu,

20

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

besaran anggaran yang dapat dicairkan terbatas, sementara tahapan pemilu tidak boleh tertunda karena waktunya sudah diatur secara rigid dalam peraturan. Tata kelola anggaran pemilu yang birokratis terbukti kurang adaptif untuk pembiayaan tahapan. Hal itu terkonfirmasi pada penyelenggaraan tahapan Pemilu Legislatif. Petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di sejumlah daerah tidak menyetorkan hasil pemutakhiran data pemilih ke PPS karena pembayaran honornya terlambat. Akibatnya tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih terganggu. Karena itu, KPU meminta perubahan model anggaran dari DIPA 076 menjadi DIPA 999 untuk pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

KPU memilih model DIPA 999 karena memiliki sejumlah keunggulan.

Persetujuan terhadap setiap permohonan anggaran sederhana. Dengan DIPA 999, KPU dapat langsung menerima kucuran dana begitu ada persetujuan dari Menteri Keuangan. DIPA 999 dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran special event. Hal tersebut berbeda dengan model DIPA 076 yang sangat birokratis; di mana jika ada poin anggaran yang hendak direvisi, KPU harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Direktur Jenderal Anggaran sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Jika kemudian Direktur Jenderal Anggaran tidak memberi persetujuan, Menteri Keuangan pun tidak akan menindaklanjuti permohonan tersebut. Model DIPA 076 membuat KPU harus melewati banyak meja untuk dapat mencairkan anggaran ataupun melakukan revisi anggaran.

Dalam penggunaan anggaran, KPU juga berupaya untuk melakukan efisiensi. Salah satunya menempuh kebijakan regrouping TPS. Jika alokasi pemilih per TPS pada Pemilu Legislatif maksimal 500 pemilih, pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden, alokasi pemilih per TPS dapat ditingkatkan menjadi 800 pemilih. Regrouping mengurangi jumlah TPS dan anggota KPPS secara signifikan. Jika pada Pemilu Legislatif 2014 TPS berjumlah 545.803, pada Pemilu Presiden jumlahnya berkurang menjadi 478.685 TPS atau terjadi pengurangan TPS sebanyak 67.118.

Pengurangan jumlah TPS mempengaruhi jumlah anggota KPPS; jika jumlah anggota KPPS pada Pemilu Legislatif sebanyak 3.820.625 PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

21

orang, pada Pemilu Presiden jumlahnya menjadi 3.350.795 orang atau berkurang sebanyak 469.826 orang. Pengurangan jumlah TPS dan anggota KPPS mempengaruhi anggaran untuk honor penyelenggara, biaya perlengkapan pemungutan suara, dan distribusinya.

Perhitungan anggaran untuk honor ketua KPPS pada Pemilu Legislatif sebesar Rp 218.321.200.000, sementara honor anggota sebesar Rp 1.146.187.700.000. Dengan demikian total anggaran yang dibutuhkan untuk membayar honor ketua dan anggota KPPS sebesar Rp 1.364.508.900.000. Besaran honor ketua KPPS Rp 400 ribu dan besaran honor anggota KPPS Rp 350 ribu. Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden, alokasi anggaran untuk honor ketua KPPS sebesar Rp 191.474.000.000 dan anggota KPPS sebesar Rp 1.005.238.500.000. Dengan demikian total anggaran untuk membayar honor ketua dan anggota KPPS sebesar Rp 1.196.712.500.000. Jika dibandingkan antara jumlah keseluruhan honor ketua dan anggota KPPS pada Pemilu Legislatif dengan Pemilu PresidenWakil Presiden tersebut, kebijakan regrouping TPS menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 167.796.400.000.

Penghematan juga terjadi pada alokasi anggaran untuk honor anggota satlinmas karena jumlah personelnya berkurang sejalan dengan pengurangan jumlah TPS. Pada Pemilu Legislatif jumlah satlinmas sebanyak 1.091.606 orang dengan besaran honor Rp 250 ribu per orang atau Rp 500 ribu per TPS. Dengan demikian, KPU harus menyediakan anggaran untuk membayar honor satlinmas sebesar Rp 272.901.500.000.

Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, jumlah satlinmas sebanyak 957.370 orang. Dengan demikian, alokasi anggaran yang harus dise­ diakan untuk membayar honor satlinmas pada Pemilu Presiden-Wakil ­Presiden 2014 berjumlah Rp 239.342.500.000. Artinya, terdapat efisiensi anggaran untuk satlinmas sebesar Rp 33.559.000.000.

KPU juga berhasil menghemat anggaran untuk pengadaan dan dis­ tribusi logistik. Pagu anggaran pengadaan logistik yang tersedia untuk pemilu dengan dua pasangan calon presiden-wakil presiden sebesar Rp 70,7 miliar, sementara perolehan nilai kontrak pasca-pelelangan senilai Rp 46,7 miliar. Artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp 23,9 miliar. Penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014

22

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

yang hanya satu putaran turut memberikan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Anggaran logistik Pemilu Presiden-Wakil Presiden putaran ke-2 yang sudah dialokasikan sebesar Rp 3,93 miliar, akhirnya tidak terpakai. Kementerian Keuangan menarik kembali alokasi anggaran tersebut.

KPU tidak saja menerapkan prinsip efisiensi dalam mengelola anggaran. Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran juga ditata agar lebih akuntabel. Salah satu problem yang kerap dihadapi KPU dalam tata kelola keuangan adalah badan adhoc tidak segera membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas setiap kegiatan. Akibatnya pencairan anggaran untuk pelaksanaan tahapan berikutnya menjadi terhambat. Hal ini pula yang mendorong KPU meminta Kementerian Keuangan mengubah model DIPA 076 menjadi DIPA 999. Fleksibilitas anggaran diperlukan bukan saja karena tahapan yang dikelola sangat rigid waktunya, tetapi juga menimbang kemampuan badan adhoc dalam mengelola keuangan. Berkaca dari kelemahan itu pada tahun anggaran 2013 ketika melaksanakan tahapan Pemilu Legislatif, KPU menyusun petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilu 2014 untuk badan penyelenggaran adhoc. Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut merupakan acuan bagi penyelenggara adhoc di dalam maupun di luar negeri. Untuk badan adhoc di dalam negeri, alokasi anggaran tersedia pada masing-masing DIPA KPU Kabupaten/Kota. Pembayaran untuk keperluan PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS dapat menggunakan mekanisme tambahan uang persediaan (TUP) melalui Bendahara Keuangan KPU Kabupaten/Kota. TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu uang persediaan (UP) yang telah ditetapkan.

Sementara UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

23

mekanisme pembayaran langsung. Sekretaris PPK dapat membuka rekening pada bank pemerintah atau pemerintah daerah atas nama PPK wilayahnya untuk menerima penyaluran anggaran dari KPU Kabupaten/Kota. Rekening tersebut ditandatangani sekretaris PPK dan staf sekretariat urusan keuangan.

Untuk mendapatkan TUP, PPK mesti menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS dan menyampaikannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota. Pejabat Pembuat Komitmen kemudian mengecek kebutuhan anggaran tersebut dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Jika terdapat kesesuaian, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten/Kota untuk menerbitkan permintaan persetujuan TUP kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Setelah KPPN memberi persetujuan, Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP kepada Pejabat Pembuat (PP) Surat Perintah Membayar (SPM) agar diterbitkan SPM TUP. Selanjutnya, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota. Kemudian Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana tersebut ke rekening PPK berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota menyalurkan dana kepada PPK melalui dua cara, yaitu transfer dana ke rekening atau dibayarkan langsung kepada sekretaris PPK. Sekretaris PPK menyalurkan dana kepada PPS untuk kebutuhan dana PPS, Pantarlih, dan KPPS sesuai kebutuhan anggaran yang diajukan kepada KPA KPU Kabupaten/Kota. PPS menyampaikan bukti penerimaan anggaran kepada PPK sebagai tanda bukti penerimaan uang. PPS menggunakan dana yang diterima dari PPK untuk membayar kegiatan yang dilaksanakan oleh PPS dan Pantarlih serta menyalurkan dana ke KPPS. Selanjutnya KPPS membayar kegiatan yang telah dilaksanakannya dengan dana yang diterima dari PPS. Pembayaran kegiatan tahapan pemilu dapat dilaksanakan jika telah mendapat persetujuan dari Sekretaris PPK/PPS/KPPS, pekerjaan telah selesai, dan

24

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

didukung dengan bukti pembayaran yang sah. Ada dua bentuk bukti pembayaran yang sah, yaitu kuitansi dan nota pembelian dan daftar penerimaan pembayaran untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh penerima pembayaran. Pada akhir masa bakti, PPK wajib menyampaikan seluruh bukti-bukti yang sah atas penggunaan anggaran disertai bukti sisa dari penggunaan anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris PPK menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atau bukti pembayaran dari seluruh badan penyelenggara adhoc di ba­ wahnya kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau Bendahara KPU Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban TUP.   Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Anggaran Badan Adhoc Dalam Negeri

Sumber : SK KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

25

Penyelenggara Pemilu Presiden-Wakil Presiden di semua jenjang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Laporan tersebut disusun berdasarkan buku kas umum (BKU), buku kas pembantu (BKP), dan bukti-bukti pengeluaran yang sah. Setiap satuan kerja memiliki level pertanggungjawaban yang berbeda. KPU berkewajiban melaporkan pertanggungjawan penggunaan anggaran tahapan pemilu dan merekapitulasi laporan penyaluran anggaran kepada seluruh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). KPU Provinsi bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran di tingkat provinsi, merekapitulasi laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan pemilu KPU Provinsi dan seluruh KPU Kabupaten/ Kota di wilayah kerjanya. KPU Provinsi kemudian menyampaikan semua laporan tersebut kepada Sekretaris Jenderal KPU. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan pemilu KPU Kabupaten/Kota, merekapitulasi laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi SPTJM dan rincian bukti pengeluaran seluruh PPK di wilayah kerjanya. Selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan rekapitulasi laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Sekretaris KPU Provinsi.

Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Dalam Negeri

Sumber : SK KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013

26

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Penyaluran anggaran pemilu di luar negeri berbeda dengan penyaluran anggaran dalam negeri. Alokasi anggaran pemilu di luar negeri ditampung pada DIPA KPU RI Bagian Anggaran 076. KPU menyediakan biaya transfer untuk keperluan penyaluran dana dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Luar Negeri (PLN) kepada masingmasing PPLN. KPU juga menyediakan biaya transfer dari PPLN ke Pokja PLN jika terdapat sisa dana yang harus disetor kembali ke kas negara. Untuk mengantisipasi terjadinya selisih kurs pada PPLN, KPU menyediakan biaya selisih kurs yang dialokasikan pada DIPA KPU untuk kegiatan Pokja PPLN. KPU membentuk Pokja PPLN di Kementerian Luar Negeri untuk mengelola kegiatan dan anggaran tahapan pemilu di luar negeri. KPU juga membentuk PPLN, Pantarlih LN, dan KPPS LN pada perwakilan RI di luar negeri. Untuk menyalurkan dana pemilu, KPU mengangkat dan menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang berkedudukan di Pokja PLN dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU serta mengusulkan pembukaan rekening atas nama BPP Pokja PLN ke KPPN. Selanjutnya, PPLN menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk PPLN, Pantarlih LN, dan KPPSLN serta menyampaikannya ke Pokja PLN untuk diteruskan ke Biro Perencanaan dan Data KPU. Setelah dicek kesesuaian usulan tersebut dengan DIPA, Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Perencanaan dan Data KPU mengajukan kepada KPA KPU untuk diterbitkan permintaan persetujuan TUP kepada KPPN. Setelah mendapat persetujuan dari KPPN, Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU menerbitkan SPP TUP dan mengajukannya kepada PP SPM untuk diterbitkan SPM TUP. Selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D kepada rekening Bendahara Pengeluara (BP) KPU. Dana tersebut selanjutnya disalurkan ke rekening BPP Pokja PLN berdasarkan surat perintah bayar (SPBy). BPP Pokja PLN menyalurkan dana kepada PPLN melalui rekening masing-masing perwakilan RI di luar negeri sesuai kebutuhan anggaran yang ditetapkan.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

27

Mekanisme Penyaluran Anggaran Pemilu di Luar Negeri

Sumber : SK KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 Penggunaan anggaran kegiatan tahapan pemilu di luar negeri berdasarkan petunjuk teknis penggunaan anggaran dalam DIPA. Pembayaran atas pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris PPLN/Ketua KPPS LN, pekerjaan telah selesai dan didukung dengan bukti pembayaran yang sah. Sekretaris PPLN membuat SPTJM dari tingkat PPLN, termasuk Pantarlih LN dan KPPS LN di wilayah kerjanya dengan melampirkan bukti-bukti sah atas penggunaan anggaran paling lambat tiga bulan setelah dana diterima dan disampaikan ke BPP Pokja PLN. Pada akhir masa bakti, PPLN wajib menyampaikan seluruh bukti-bukti sah atas penggunaan anggaran disertai sisa dari penggunaan anggaran ke BPP Pokja PLN. Rekap SPTJM dan rincian bukti pengeluaran dari Pokja PLN dan seluruh PPLN disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU. Bukti-bukti pengeluaran yang sah

28

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

dari seluruh PPLN disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Data KPU sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban anggaran.

Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Luar Negeri

Sumber : SK KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013

c. Penyusunan Anggaran Berbasis Kebutuhan Penyediaan anggaran merupakan hal yang fundamental dalam penyelenggaraan pemilu. Tanpa anggaran yang memadai mustahil pemilu berintegritas dapat dicapai. Pola penyediaan anggaran Pemilu 2014, termasuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang bersifat gelondongan menunjukkan penyediaan anggaran belum berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Penyusunan anggaran berbasis kebutuhan sesuai dengan tahapan tidak akan pernah dapat dilakukan jika pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan pemilu selalu berdekatan dengan dimulainya tahapan.

KPU dapat merencanakan kebutuhan anggaran untuk setiap tahapan dan program secara rinci jika alokasi waktunya memadai. Idealnya regulasi penyelenggaraan pemilu sudah ditetapkan paling lambat satu tahun sebelum dimulainya tahapan. Pada Pemilu 2014, misalnya tahapan dimulai pada 9 Juni 2012 atau 22 bulan sebelum pemungutan suara sehingga regulasi penyelenggaraan pemilu mesti sudah ditetapkan paling lambat 9 Juni 2011. Realitasnya, Undang Undang Nomor 8 Tahun PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

29

2012 sebagai acuan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 ditetapkan pada 11 Mei 2012, hanya terpaut satu bulan sebelum dimulainya tahapan.

Begitu juga dengan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, ketidakjelasan regulasi yang akan digunakan membuat KPU sulit menyusun kebutuhan regulasi tahapan dalam bentuk peraturan dan pedoman teknis serta anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan. Dengan format penyelenggaraan pemilu serentak yang akan dimulai pada Pemilu 2019, dalam konteks penyediaan anggaran mestinya dapat disusun lebih matang. Syaratnya regulasi penyelenggaraan pemilu serentak sudah ditetapkan satu tahun sebelum dimulainya tahapan pemilu atau 3,5 tahun sebelum digelarnya pemungutan suara.

Jika regulasi pemilu sudah diketahui sejak awal, penyusunan anggaran berbasis kebutuhan satker atau menggunakan pendekatan bottom up dapat diterapkan. Satker membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pada setiap tahapan serta menghitung kebutuhan biayanya sesuai standar daerah.

Karena itu, penting pula untuk mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis suatu wilayah ketika akan menetapkan kebutuhan anggaran. Sebagai contoh, kebutuhan anggaran untuk distribusi logistik di daerah pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat tentu tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Moda transportasi udara dengan biaya yang relatif mahal merupakan satu-satunya sarana yang dapat digunakan untuk menjangkau sejumlah daerah pegunungan di dua provinsi itu karena jalur darat belum tersedia.

Situasi yang sama berlaku di daerah kepulauan seperti Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, ataupun Kepulauan Riau. Moda transportasi laut dan udara merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dan karenanya berpengaruh juga terhadap pembiayaan.

Selain aspek geografis, aspek demografis juga perlu dipertimbangkan dalam menyusun kebutuhan anggaran. Kebutuhan anggaran untuk penyebaran informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih di daerah dengan tingkat pendidikan dan kemampuan bahasa nasional yang rendah berbeda dengan daerah dengan tingkat pendidikan dan kemampuan bahasa nasional yang relatif baik.

30

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Meskipun KPU dalam menyediakan anggaran sudah menerapkan metode campuran antara pendekatan bottom up dan top down, tetapi ruang bagi satker di daerah untuk menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan riilnya belum tentu terakomodir. Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu tetap membutuhkan pembahasan bersama dengan Pemerintah dan DPR. Dampaknya kebutuhan riil masing-masing satker yang sudah dihitung dengan cermat bisa berubah ketika Pemerintah dan DPR tidak menyetujui besaran anggaran yang diajukan oleh KPU. Secara umum, model penganggaran kebutuhan biaya pemilu di sejumlah negara demokrasi di dunia memberi kewenangan kepada penyelenggara untuk menyusun kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu. Rencana anggaran yang telah disusun selanjutnya diajukan kepada Pemerintah dan DPR. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan DPR dapat melakukan koreksi terhadap anggaran yang diajukan. Namun di beberapa negara dengan tingkat kemandirian badan penyelenggara pemilu yang sangat tinggi, pengajuan anggarannya tidak memerlukan persetujuan pemerintah. Negara-negara seperti Brasil, Meksiko, Venezuela, Bolivia, Gambia, Guam, Guyana, Mongolia, dan Pakistan hanya memerlukan persetujuan parlemen dalam proses penganggaran untuk kebutuhan pemilu (Ace Project, 2006). Bahkan di Senegal, setelah mendapat persetujuan dari parlemen, badan penyelenggara pemilu dapat membuka rekening sendiri. Setelah itu, semua anggaran untuk pembiayaan pemilu langsung ditransfer ke rekening penyelenggara. Kementerian Keuangan tidak memiliki peran apapun dalam penyusunan dan pencairan anggaran pemilu (Ace Project, 2006). Model ini dapat diadopsi untuk penyediaan anggaran pemilu di Indonesia sehingga KPU tidak mesti berkomunikasi dengan banyak lembaga, cukup mendapatkan persetujuan dari parlemen sebagai lembaga negara yang memiliki hak budgeting atau penganggaran.

Setelah mekanisme penyediaan anggaran, aspek berikutnya yang perlu dikaji secara mendalam adalah besaran biaya pemilu yang ideal.

Secara umum indeks biaya per pemilih dihitung dengan membagi total anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan tahapan PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

31

pemilu dengan jumlah pemilih. Kecenderungan negara-negara yang demokrasinya sudah stabil dan mapan, biaya pemilunya relatif murah, antara $ 1 sampai $ 3 per pemilih. Jumlah biaya yang rendah ini dapat ditemui di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, negara Amerika Latin seperti Chile ($ 1,2), Kosta Rika ($ 1.8) dan Brazil ($ 2.3), negara di Afrika seperti Benin ($ 1.6), Botswana ($ 2.7), Ghana ($ 0,7), dan Senegal ($ 1.2), juga negara Asia seperti India ($ 1) dan Pakistan ($ 0.5), serta Australia ($ 3.2) (Ace Project, 2006).

Jika rumusan yang sama digunakan untuk menghitung indeks biaya per pemilih di Indonesia, pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, alokasi anggaran untuk setiap pemilih sebesar Rp 21.084,8. Jumlah ini berasal dari hasil bagi antara alokasi anggaran Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 sebesar Rp 4.012.595.222.200 dengan jumlah pemilih sebanyak 190.307.134 orang. Biaya per pemilih di Indonesia pada tahun 2014 itu masih lebih rendah dibanding biaya per pemilih di Australia pada tahun 2004. Di negara Kanguru tersebut, pada tahun 2004 biaya per pemilih sudah mencapai Rp 32.206,43. Di Australia anggaran badan penyelenggara pemilu setiap tahun naik 0,8 persen dalam hal tidak ada agenda penyelenggaraan pemilu. Jumlah anggaran meningkat sebesar 1,5 persen pada tahun penyelenggaraan pemilu.

Indeks biaya per pemilih di Indonesia perlu dihitung ulang untuk menemukan besaran yang ideal. Penghitungan indeks biaya per pemilih membutuhkan data-data yang akurat terkait dengan database jumlah dan alokasi anggaran dalam setiap pemilihan untuk setiap jenis barang dan jasa. Data yang dibutuhkan paling tidak sejak pemilu pascaReformasi. Dengan data tersebut, KPU dapat membandingkan biaya yang dikeluarkan dalam setiap pemilu, baik harga barang maupun jasa atau honorarium. Tren harga barang dan jasa serta perubahanperubahan kondisi geografis dan demografis mesti menjadi acuan dalam penentuan alokasi anggaran. Penting untuk menghimpun kembali data penggunaan anggaran dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan menganalisisnya agar dapat disusun proyeksi kebutuhan anggaran yang ideal pada pemilu berikutnya. Salah satu contoh penyediaaan anggaran yang kurang mempertimbangkan tren harga pada Pemilu

32

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

2014 adalah alokasi anggaran untuk pendirian TPS sebesar Rp 500 ribu per TPS, turun dibanding Pemilu 2009 sebesar Rp 750 ribu. Setelah KPU mengajukan penambahan anggaran, Pemerintah dan DPR akhirnya menyetujui menambah alokasi anggaran per TPS menjadi Rp 750 ribu.

Tata kelola anggaran pada setiap jenjang, terutama pada level badan penyelenggara adhoc perlu ditingkatkan akuntabilitasnya. Sekretariat PPK dan PPS belum sepenuhnya dapat memberikan dukungan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di tingkatannya. Akibatnya pengajuan dan pencairan kebutuhan anggaran untuk operasional PPK, PPS, dan KPPS terlambat. Karena itu, KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan kandidat sekretaris PPK kepada pemerintah daerah harus memastikan bahwa mereka yang direkrut menjadi sekretaris dan staf memiliki kemampuan dalam hal tata kelola keuangan. Hal yang sama juga berlaku dalam pengangkatan sekretaris PPS yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan untuk badan penyelenggara adhoc mesti dilakukan lebih intensif, tidak saja di jajaran sekretariat PPK dan PPS, tetapi juga pada level anggota PPK, PPS, dan KPPS.

3. Rekrutmen Badan Penyelenggara Adhoc Kontestasi politik membutuhkan “wasit” yang imparsial, independen, dan berintegritas. Keberpihakan merupakan ancaman terhadap kesetaraan dan keadilan yang menjadi hak peserta pemilu.

Profesionalitas dibutuhkan untuk memastikan hak pilih rakyat terlayani dengan baik dan suara yang mereka salurkan di bilik suara terjaga otentisitasnya. Karena itu, kinerja penyelenggara pemilu tidak saja dilihat dari proses pengelolaan tahapan pemilu dan hasil akhirnya. Rekrutmen “aktor” penyelenggara menjadi titik krusial yang menentukan kinerja penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Penyelenggara pemilu pada level badan adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kerap dicurigai sebagai sumber masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Pemecatan PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

33

terhadap sejumlah anggota PPK dan PPS menjelang pemungutan suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 menunjukkan adanya persoalan dalam tubuh badan adhoc yang mesti dihilangkan. KPU harus memastikan para penyelenggara adalah individu yang bisa berlaku profesional dan berintegritas.

Badan penyelenggara adhoc pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden adalah mereka yang telah diseleksi dan ditetapkan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu Legislatif 2014. Jika mereka bekerja optimal selama Pemilu Legislatif dan terbukti mampu menjaga independensi dan integritas, anggota PPK dan PPS tersebut langsung ditetapkan kembali sebagai penyelenggara pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden,. Seleksi hanya dilakukan terhadap daerah-daerah yang penyelenggaranya bermasalah. Proses seleksi dilakukan secara terbatas untuk mengisi kekosongan keanggotaan PPK dan PPS yang diberhentikan karena tidak profesional dan melanggar kode etik.

a. Komitmen Penegakan Integritas Untuk memastikan penyelenggara adhoc pada Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 bekerja secara profesional dan berintegritas, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 331/KPU/IV/2014 tentang evaluasi kinerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS. Evaluasi dilakukan karena terdapat indikasi kurang optimalnya kinerja sejumlah kecil PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu Legislatif. Hal itu terlihar dengan terjadinya pelanggaran prinsip integritas dan independensi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara di beberapa daerah. Catatan KPU hingga Mei 2014, terdapat 25 anggota KPU Kabupaten/Kota, 57 orang anggota PPK, 75 orang anggota PPS, dan 88 orang anggota KPPS yang diberhentikan sementara. Sebagian di antaranya diberhentikan karena tidak bekerja sesuai prosedur pada pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara.

KPU bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran sebagai bentuk komitmen lembaga dalam menegakkan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. KPU tidak ingin komitmen menyelenggarakan

34

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

pemilu berintegritas yang telah dibangun secara nasional tercederai oleh perilaku dan kepentingan individu oknum penyelenggara pemilu di sejumlah tempat. Biodata penyelenggara yang telah diberhentikan didokumentasikan dengan baik agar dalam proses rekrutmen periode berikutnya, tidak ada lagi penyelenggara yang pernah memiliki masalah dan dikenai sanksi pada pemilu sebelumnya. Penyelenggara pemilu yang melanggar ketentuan, meskipun termasuk kategori pelanggaran ringan, tetap harus dikenai sanksi. Hal ini penting untuk memberikan peringatan kepada setiap penyelenggara bahwa KPU secara berjenjang tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja mereka di lapangan.

Pasca-Pemilu Legislatif 2014, dari sekitar lima juta personel penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, mulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, terdapat 245 petugas penyelenggara pemilu yang dikenai sanksi karena kurang profesional dalam menjalankan tugas. Secara persentase, jumlah tersebut tentu sangat kecil. Akan tetapi KPU tidak hanya melihat banyak atau sedikitnya pelanggaraan pemilu. Sekecil apapun kasus pelanggaran yang terjadi harus disikapi secara serius sebagai bentuk komitmen KPU menegakkan integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.

Badan penyelenggara adhoc memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Anggota KPPS bertugas mengadministrasikan suara yang diberikan oleh pemilih di TPS. Jika proses pengadministrasian hasil penghitungan suara tersebut kurang akurat, potensi masalah akan muncul saat proses rekapitulasi pada jenjang di atasnya. Karena itu, penyelenggara adhoc dituntut memiliki kemampuan teknis, yuridis, dan etis. Mereka harus dipastikan memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis formulir penghitungan perolehan suara, peruntukan masing-masing formulir, dan tata cara pengisiannya.

Kesalahan dalam pencatatan hasil penghitungan suara di tingkat KPPS dapat dikoreksi pada pleno rekapitulasi di tingkat desa/ kelurahan atau PPS, di tingkat kecamatan (PPK), dan seterusnya ke PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

35

atas. Koreksi dapat dilakukan jika terdapat peserta rekapitulasi yang cermat melihat data-data hasil penghitungan suara dalam formulir C1 dan lampiran C1 yang diisi oleh KPPS. Jika tidak ada yang protes, baik dari pengawas pemilu maupun saksi masing-masing pasangan calon, dan penyelenggara juga tidak menyadari kesalahan tersebut; kesalahan itu akan terakumulasi pada jenjang rekapitulasi di atasnya sampai pada penetapan calon terpilih. Hal ini mencederai keaslian suara pemilih dan berpotensi memindahkan kursi yang seharusnya milik seseorang menjadi milik orang lain. Profesionalitas badan penyelenggara adhoc tidak bisa ditawar dan karenanya mutlak diperlukan untuk membangun integritas proses dan hasil pemilu.

Begitu juga PPS dan PPK yang bertugas melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai tingkatannya. Mereka dituntut untuk mencermati data-data hasil pemilu yang telah diadministrasikan penyelenggara di bawahnya. Koreksi terhadap kesalahan pencatatan dilakukan tidak saja karena ada komplain dari saksi dan/atau pengawas pemilu. Penyelenggara harus memiliki inisiatif untuk melakukan perbaikan dalam forum rapat pleno yang dihadiri para saksi dan pengawas pemilu terhadap setiap kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu dan meskipun tidak mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dalam hal administrasi hasil penghitungan perolehan suara tidak boleh ada kesalahan sedikitpun.

Indikator profesionalisme penyelenggara badan adhoc tidak saja dilihat dari pengadministrasian hasil pemilu secara cermat dan akurat, tetapi juga harus tepat waktu. Sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari semua TPS di tingkat desa/kelurahan berlangsung selama tiga hari. Alokasi waktu yang sama berlaku untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi dari semua desa/kelurahan di tingkat kecamatan. Untuk PPLN, alokasi waktunya lebih lama, yaitu lima hari karena pekerjaannya lebih rumit. PPLN selain bertugas merekap hasil penghitungan perolehan suara dari semua KPPSLN juga bertugas menghitung suara melalui pos dan drop box.

36

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

b. Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS Sebagian besar anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu PresidenWakil Presiden adalah mereka yang telah menduduki jabatan yang sama pada Pemilu Legislatif 2014. KPU tidak melakukan rekrutmen ulang karena tahapan Pemilu Legislatif berhimpitan dengan tahapan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Badan penyelenggara adhoc seperti PPK dan PPS bertugas selama 8 (delapan) bulan, yaitu 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Karena itu, rekrutmen badan penyelenggara adhoc Pemilu PresidenWakil Presiden harus ditelisik sejak rekrutmen badan penyelenggara adhoc pada Pemilu Legislatif.

Pembentukan PPK dan PPS menjadi kewenangan KPU Kabupaten/ Kota. Pada Pemilu 2014, anggota PPK dan PPS dibentuk pada bulan Maret 2013. Proses pembentukannya diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara untuk rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014. Akan tetapi dalam regulasi pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden terdapat klausul bahwa PPK dan PPS yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Legislatif dapat dikukuhkan kembali pada Pemilu PresidenWakil Presiden sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat.

Dalam pembentukan PPK, KPU Kabupaten/Kota menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi. Seleksi calon anggota PPK diumumkan secara luas kepada publik. Hal ini bertujuan untuk mendorong munculnya figur-figur yang profesional, kompeten, dan berintegritas yang akan mengelola penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan.

Seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara. Dalam setiap tahapan seleksi berlaku sistem gugur. Nama-nama yang lolos seleksi pada setiap tahapan diumumkan secara luas ke publik untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

37

Pada seleksi tertulis, penggalian pengetahuan peserta difokuskan pada 2 (dua) aspek, yaitu pengetahuan kepemiluan dan pengetahuan kewilayahan. Materi seleksi tertulis kepemiluan dipersiapkan oleh KPU, sementara materi pengetahuan kewilayahan dipersiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Pengetahuan kepemiluan berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPK dalam penyelenggaraan pemilu. Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden, PPK memiliki tugas yang sangat strategis, terutama dalam proses pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan menindaklanjuti temuan dan laporan dari pengawas pemilu.

Tabel 2.2 Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden NO 1.

TUGAS DAN WEWENANG PPK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.

2.

Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu.

3.

Melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat kecamatan.

4.

Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/ Kota.

5.

Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.

6.

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

7.

Mengumumkan hasil rekapitulasi.

8.

Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada semua peserta pemilu.

9.

Membuat berita acara penghitungan suara, membuat sertifikat penghitungan suara, dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.

10.

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.

38

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

11.

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

12.

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.

13.

Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

14.

Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014 Sementara pengetahuan kewilayahan berkaitan dengan wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan. Penyelenggara di tingkat kecamatan penting mengetahui secara detail kondisi geografis, demografis, dan sosiokultural masyarakat di wilayah kerjanya.

Pengetahuan kewilayahan membantu PPK untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam hal pemutakhiran data pemilih, menentukan daerah prioritas dalam distribusi logistik, memetakan potensi kerawanan dalam setiap tahapan dan antisipasinya, serta menentukan strategi sosialisasi yang efektif dan efisien kepada setiap segmen masyarakat agar berpartisipasi pada semua tahapan pemilu.

KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 15 orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis. Setelah seleksi tertulis rampung, hasilnya kembali diumumkan ke publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terkait rekam jejak para kandidat seperti kemandirian, independensi, dan kepemimpinan. Tahapan terakhir adalah wawancara oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menggali rekam jejak dan mengklarifikasi tanggapan masyarakat. Hal ini penting untuk mendapatkan anggota PPK yang mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Potensi keberpihakan perlu diantisipasi sehingga mereka yang partisan, baik sebagai anggota salah satu partai politik maupun tim sukses pasangan calon, tidak masuk ke dalam tubuh penyelenggara pemilu. Di sinilah pentingnya partisipasi masyarakat memberikan masukan dan tanggapan. Berdasarkan hasil wawancara

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

39

KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan 5 (lima) ang­ gota PPK terpilih.

Seleksi PPS berbeda dengan PPK. KPU Kabupaten/Kota mengangkat anggota PPS atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/kelurahan. Anggota PPS yang berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat. Calon anggota PPS yang diusulkan berjumlah minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota PPS atau 6 (enam) orang. Jika usulan bersama tidak dapat dirumuskan karena adanya silang pendapat antara dua lembaga tersebut, PPK atau KPU Kabupaten/Kota berwenang menunjuk anggota PPS. Anggota PPS juga harus steril dari sikap dan tindakan partisan. Karena itu calon anggota PPS tidak boleh menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Persyaratan serupa berlaku untuk PPK dan KPPS. Tabel 2.3 Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden NO 1.

TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam memutakhirkan data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.

2.

Membentuk KPPS.

3.

Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.

4.

Mengumumkan daftar pemilih.

5.

Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.

6.

Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.

7.

Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap.

8.

Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

9.

40

Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

10.

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/ kelurahan.

11.

Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

12.

Merekap hasil penghitungan suara dari semua TPS di wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri sanksi peserta pemilu dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

13.

Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

14.

Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta pemilu.

15.

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, PPL dan PPK.

16.

Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

17.

Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekap hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

18.

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL.

19.

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya.

20.

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.

21.

Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara.

22.

Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. dan PPK.

23.

Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014.

Rekrutmen KPPS menjadi kewenangan PPS. Keanggotaan KPPS berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS. Persyaratan KPPS PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

41

berbeda dengan PPS dan PPK. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak menentukan syarat pendidikan untuk anggota KPPS seperti halnya PPK, PPS, dan PPLN yang minimal berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Tetapi dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014, syarat pendidikan untuk calon anggota KPPS disamakan dengan calon anggota PPK dan PPS, yakni minimal SLTA. Kebijakan ini digulirkan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara.

KPU meyakini bahwa KPPS memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan integritas proses dan hasil pemilu.

Demokrasi langsung itu wujudnya berada di level TPS yang dikelola oleh KPPS. Di sanalah pemilih memberikan suaranya di bilik suara serta suaranya dihitung dan dicatat dalam formulir penghitungan perolehan suara. KPPS merupakan ujung tombak dalam menjaga otentisitas suara pemilih. Jika KPPS kurang maksimal dalam melayani hak pilih pemilih di TPS, salah menentukan sah atau tidaknya surat suara dan salah mencatat hasil penghitungan suara dalam formulir penghitungan suara atau formulir C1 dan lampiran C1, hal itu dapat merusak keseluruhan proses pemilu. Karena itu, pemungutan dan penghitungan suara sebagai puncak dari demokrasi elektoral mesti dikelola secara profesional.

Meskipun KPU menetapkan persyaratan yang cukup berat untuk calon anggota KPPS, akan tetapi syarat tersebut tidak bersifat mutlak.

KPU memahami kondisi sumberdaya manusia (SDM) masyarakat Indonesia yang belum merata. Jika segala upaya untuk mendapatkan SDM KPPS yang berpendidikan minimal SLTA telah dilakukan tetapi secara faktual di lapangan tidak dapat dipenuhi, PS dalam merekut KPPS dapat merujuk kepada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011.

KPPS diperbolehkan tidak berpendidikan minimal SLTA sepanjang memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

42

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 2.4 Tugas dan Wewenang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden NO

TUGAS DAN WEWENANG KPPS

1.

Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS.

2.

Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir dan pengawas pemilu lapangan.

3.

Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

4.

Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.

5.

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pasangan calon, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara.

6.

Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

7.

Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, PPL dan PPK melalui PPS.

8.

Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL.

9.

Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari pemungutan suara.

10.

Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK. dan PPS.

11.

Melaksanakan tugas, wewenang. dan kewajiban lain yang diberikan undang-undang

Sumber : Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014.

c. Upaya Mendorong Profesionalisme Badan Adhoc Mendorong profesionalisme di tubuh badan penyelenggara adhoc (PPK, PPS, dan KPPS) selalu menjadi tantangan bagi KPU. Merujuk pada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Pemilu Legislatf serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 terdapat 2.433 PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

43

orang anggota badan penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran. Sebagian besar dari pelaku pelanggaran tersebut merupakan anggota PPK, PPS, dan KPPS. DKPP memberhentikan secara tetap 45 orang anggota PPK dan 7 (tujuh) orang anggota PPS serta memberi teguran kepada 3 (tiga) orang anggota PPK dan 8 (delapan) orang anggota PPS. KPU Provinsi menegur 216 orang anggota PPK, 162 orang anggota PPS, dan 280 orang anggota KPPS. KPU Kabupaten/Kota memberhentikan sementara dan memberikan teguran kepada 363 orang anggota PPK, 406 orang anggota PPS, dan 646 orang anggota KPPS. Selain itu, terdapat sejumlah orang yang dikenai sanksi pidana, yaitu 1 orang anggota PPK, 3 orang anggota PPS, dan 8 orang anggota KPPS. Jadi secara keseluruhan terdapat 2.148 orang badan penyelenggara adhoc yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran, mulai dari teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, dan sanksi pidana.

Jumlah anggota badan adhoc yang melakukan pelanggaran sebanyak 2.148 orang tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah keseluruhan badan penyelenggara adhoc pada Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 5.192.169 orang atau 0,041 persen dan pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 sebanyak 4.590.597 orang atau 0,046 persen. Meskipun jumlah dan persentasenya kecil, akan tetapi KPU tidak mengecilkan permasalahan tersebut. KPU mendorong jajaran penyelenggara pemilu secara berjenjang untuk mengadukan penyelenggara di bawahnya kepada DKPP jika kuat dugaan mereka melakukan pelanggaran. Akan tetapi tindakan represif dalam bentuk sanksi teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, dan sanksi pidana tidak cukup untuk menjaga integritas proses dan hasil pemilu. Langkah yang lebih efektif dilakukan KPU dengan menyusun standar kompetensi, rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan untuk setiap jenjang badan penyelenggara, baik badan adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS maupun badan permanen seperti KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Penyusunan standar kompetensi untuk setiap jenjang badan adhoc diperlukan sebagai pedoman bagi penyelenggara pada setiap jenjang

44

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

dalam melakukan rekrutmen dan pembinaan. Perumusan standar kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas PPK, PPS, dan KPPS sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu, menghindari penyalahgunaan wewenang, sebagai acuan sistem evaluasi bagi KPU Kabupaten/Kota, dan menempatkan badan penyelenggara adhoc pada kedudukan strategis dalam kerangka demokrasi elektoral.

Kebutuhan standar kompetensi tidak saja untuk badan penyelenggara adhoc, tetapi keseluruhan jenjang penyelenggara pemilu seperti KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Standar kompetensi mencakup model dan kategori kompetensi, kompetensi kunci, elemen kompetensi, dan elemen unjuk kerja untuk setiap elemen kompetensi.

Setelah standar kompetensi untuk setiap jenjang dapat dirumuskan, langkah selanjutnya adalah merumuskan mekanisme seleksi. Pada Pemilu 2014, untuk seleksi badan adhoc khususnya PPK, terdapat tiga tahapan, yaitu seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara. Tahapan ini tetap dipertahankan dengan melakukan perbaikan pada sejumlah hal seperti penyusunan materi seleksi tertulis dan seleksi wawancara dengan merujuk pada standar kompetensi yang telah dirumuskan. Materi seleksi tertulis untuk pengetahuan kepemiluan bersumber dari KPU, sementara KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan menyusun materi tertulis untuk pengetahuan kewilayahan. Rujukannya masih pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilu dan peraturan KPU yang mengatur pembentukan dan tata kerja PPK, PPSm dan KPPS. KPU belum memiliki standar kompetensi yang komprehensif dan detail untuk setiap jenjang badan penyelenggara pemilu sebagai rujukan dalam proses rekrutmen, termasuk penyusunan materi seleksi tertulis dan daftar pertanyaan untuk seleksi wawancara.

Terhadap rekrutmen keanggotaan PPS mesti dilakukan perubahan mendasar. Peran kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan sebaiknya dihilangkan karena tidak konstruktif untuk mendorong terpilihnya anggota PPS yang profesional dan berintegritas. Justru peran aparatur desa/kelurahan tersebut membuka peluang infiltrasi atau penyusupan individu yang bersifat partisan PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

45

seperti anggota partai politik dan tim sukses peserta pemilu ke dalam tubuh penyelenggara pemilu. Pada beberapa tempat, peserta pemilu membangun komunikasi dan negosiasi politik dengan para kepala desa/lurah serta badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan untuk mengatur keanggotaan PPS. Karena itu, rekrutmen PPS harus dilakukan secara terbuka berdasarkan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian sebagai nilai dasar kelembagaan badan penyelenggara pemilu. Mekanisme rekrutmen badan adhoc semacam itu sudah diberlakukan pada pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota serentak pada tahun 2017 seiring dengan terbitnya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Model rekrutmen PPS pada Pilkada Serentak 2017 dapat diadopsi untuk perbaikan rekrutmen PPS pada pemilu serentak nasional tahun 2019.

Persyaratan usia minimal 25 tahun bagi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS juga perlu dikoreksi. Pembatasan usia tersebut menjadi salah satu kendala bagi KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 untuk merekrut calon anggota PPK, PPS, dan KPPS. Banyak pelajar dan mahasiswa berusia 17 tahun ke atas atau sudah memiliki hak pilih yang dapat direkrut sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. Mereka juga memiliki kecakapan dalam menghitung dan merekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara karena sudah terbiasa mengelola kontestasi politik di level kampus seperti pemilihan ketua badan eksekutif mahasiswa dan dewan perwakilan mahasiswa.

Akan tetapi persyaratan usia minimal 25 tahun menutup peluang mereka untuk berpartisipasi menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Karena itu, persyaratan usia dalam rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS sebaiknya dihapuskan seperti halnya pada Pemilu 1999. Sepanjang seseorang itu memiliki hak pilih dan lolos seleksi sesuai standar kompetensi yang telah dirumuskan KPU, seyogianya mereka berhak ambil bagian dalam mengelola demokrasi.

46

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

3 Pendaftaran Pemilih

P

endaftaran pemilih merupakan salah satu tahapan paling fundamental dalam penyelenggaran pemilu. Melalui pen­ daf­ taran pemilih hak konstitusional warga negara untuk menyalurkan suaranya untuk memilih siapa yang kelak menjadi wakilnya di pemerintahan dapat terfasilitasi dengan baik.

Karenanya, terpenuhi atau tidaknya hak politik warga negara sangat tergantung pada pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU. KPU memiliki peran sentral dalam mendata setiap warga negara Indonesia (WNI) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah me­ nikah untuk memperoleh hak pilihnya dalam pemilu. Proses pendaftaran pemilih bukanlah hal yang mudah di tengah situasi belum terkonsolidasinya data kependudukan secara baik. Kerap terjadi peristiwa kependudukan, seperti penduduk meninggal atau pindah, yang tidak terlaporkan kepada aparatur sipil negara yang bertugas menanganinya. Pemutakhiran daftar pemilih menjadi suatu keniscayaan bagi KPU terhadap data kependudukan yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Problematika daftar pemilih saat Pemilu Legislatif yang berujung pada penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

47

acuan bagi KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Pemilu Legislatif dilakukan dua bulan lebih awal dibandingkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden-Wakil Presiden adalah hasil pemutakhiran daftar pemilih Pemilu Legislatif. Kondisi itu menjadikan kualitas daftar pemilih pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari adanya perangkat teknologi informasi Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) yang dikembangkan oleh KPU sebagai alat untuk memutakhirkan daftar pemilih sekaligus sarana bagi pemilih untuk mengecek secara langsung apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilu pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

1. Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara Hak pilih dalam pemilu diakui secara universal (universal suffrage) sebagai institusionalisasi partisipasi warga negara dalam proses penyelenggaran demokrasi modern, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hak pilih sendiri dapat dikatakan memenuhi karakter utama demokrasi jika memenuhi tujuh asas pemilu yang menjadi prasayarat utama sistem demokrasi itu sendiri, yakni umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free), dan langsung (direct), serta jujur dan adil (honest and fair) (Surbakti, R, Supriyanto, D, & Asy’ari, H 2011, hal. 1-2).

Hak pilih bersifat umum jika mampu memfasilitasi setiap warga negara tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, budaya, bahasa, pekerjaan, pendidikan, agama, bahkan preferensi politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Sedangkan hak pilih memiliki karakter setara jika setiap suara yang diberikan oleh warga negara memiliki nilai yang sama one person, one vote, one value. Prinsip rahasia dalam hak pilih dimaknai setiap pilihan politik yang digoreskan oleh pemilih di atas kertas suara terjamin kerahasiaannya tanpa diketahui oleh pihak manapun. Prinsip bebas, jujur, dan adil dimaknai bahwa dalam menyalurkan suaranya setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan,

48

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

paksaan, ataupun dorongan dari pihak tertentu. Dengan demikian, pilihan politik yang diberikan sepenuhnya menjadi kuasa pemilih yang berlandaskan pada buah pikir dan kejujuran hati seorang pemilih.

Terakhir, hak pilih dapat dikatakan demokratis jika mengedepankan prinsip langsung di mana pemilih hadir ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hasrat politiknya di atas kertas suara untuk memilih calon sesuai preferensinya tanpa perantara.

Indonesia menjamin sepenuhnya hak pilih warga negara dalam pemilu yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini kembali dipertegas dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; dan juga pasal 28D ayat (3) yang menyatakan: “(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak memilih warga negara dalam pemilu. Hal tersebut termuat pada pasal 43 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuang perundang-undangan”.

Di tengah adanya jaminan dari Konstitusi inilah kemudian pen­daf­ taran pemilih sebagai instrumen teknis untuk menjamin hak pilih setiap WNI terpenuhi dan terfasilitasi dengan baik pada setiap pemilu. KPU yang diamanahkan UUD 1945 pasal 22 E ayat (5) sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala proses pendaftaran pemilih termasuk menciptakan daftar pemilih yang akurat sebagai jaminan pemenuhan hak pilih bagi pemilih terpenuhi.

Dalam rangka menghasilkan daftar pemilih yang akurat, KPU menetapkan standar-standar pendaftaran pemilih. Secara konseptual, PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

49

setidaknya terdapat dua standar umum yang biasa dapat diterapkan dalam melakukan pendaftaran pemilih, yakni standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis (ACE-Electoral Knowledge Network, “Quality Standards of Voter Lists� dalam Surbakti, R, Supriyanto, D, & Asy’ari, H, 2011).

Dari segi standar kualitas demokrasi, daftar pemilih sejatinya mengkategorisasikan pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan kriteria undang-undang yang berlaku sebagai pemilih dan terfasilitasi dalam pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan yang dimaksud dalam standar kemanfaatan teknis dalam melakukan pendaftaran pemilih ialah daftar pemilih hendaknya mudah diakses oleh pemilih untuk memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum, mudah digunakan saat hari pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan tentunya dapat disusun secara akurat.

KPU menerapkan tiga standar pokok yang menjadi acuan dalam menyusun daftar pemilih pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, yakni komprehensif, akurat, dan mutakhir (Laporan KPU tentang Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, hal. 8-9).

Pertama, dalam melakukan pendaftaran pemilih, KPU harus memuat daftar pemilih secara komprehensif dengan mendaftar seluruh WNI yang telah memenuhi syarat untuk ikut serta memberikan suaranya tanpa melihat letak dan kondisi geografis. Dengan demikian seluruh WNI di manapun berada, baik dalam negeri maupun luar negeri, berada di daerah pesisir pantai ataupun di pegunungan, berada di perkotaan maupun di pedesaan, jika memenuhi syarat sebagai pemilih wajib terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Selain itu penyelenggara pemilu dilarang keras untuk melakukan tindakan diskriminatif kepada setiap WNI dalam melakukan pendaftaran pemilih, terlebih lagi memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan preferensi politik, suku, ras, budaya, agama, jenis kelamin, status ekonomi dan sosial, sampai dengan profesi.

Kedua, daftar pemilih yang disusun oleh KPU haruslah akurat dengan memuat detail identitas pemilih secara benar sesuai dengan data

50

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

kependudukan yang dimiliki mulai dari: nomor Kartu Keluarga (KK), nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status difabel, alamat tempat tinggal, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal (Laporan KPU tentang Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, hal. 9).

Ketiga, KPU haruslah menyusun daftar pemilih yang mutakhir sesuai dengan situasi dan kondisi data kependudukan terakhir pada hari pemungutan suara. Jika merujuk pada skala periode waktu, terdapat tiga jenis model pendaftaran pemilih, yakni: 1) periodict list di mana pendaftaran pemilih hanya dilakukan untuk pemilu tertentu; 2) model continous register atau pendaftaran pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa dibatasi waktu pemilu tertentu; dan 3) civil registry, yakni pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh pencatatan sipil atau lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pendataan penduduk.

Dari tiga model tersebut, model continuous list diadopsi sebagai metode pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU dalam Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 karena dapat mencerminkan situasi kependudukan terakhir yang dapat terkategorisasi sebagai pemilih.

Sejak Pemilu 2004 sebetulnya KPU sudah mempraktikkan model continuous list yang dikenal dengan istilah Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Model ini tidak hanya diberlakukan untuk Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden pada tahun 2004 saja, akan tetapi P4B ini diterapkan pula untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) sejak tahun 2006.

2. Aturan Main Pendaftaran Pemilih KPU merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menerjemahkan dan menjalankan amanat dari UUD 1945 untuk melansungkan pemilu.

Dalam melakukan pendaftaran pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, KPU bekerja di bawah perintah empat aturan hukum yang ada, mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

51

Pemilu Presiden-Wakil Presiden, PKPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan 1 (satu) dari 18 tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, yakni melakukan pemutakhiran data pemilih. Hal ini tertera dalam pasal 8 ayat (2) huruf f sebagai berikut: “Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih�

Dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih, Undang-Undang tidak hanya menitikberatkan pada KPU semata. Undang-Undang juga mengamanatkan pembagian peran antara KPU dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, bahkan sampai tingkat penyelenggara pemilu di level desa/kelurahan dengan tugas serta porsi yang berbeda-beda.

Untuk KPU Provinsi, misalnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 9 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa KPU Provinsi bertugas menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan berkewajiban untuk menyampaikannnya kepada KPU. Sedangkan terkait dengan KPU Kabupaten/Kota, dalam pasal 10 ayat (1) huruf e, dinyatakan tugasnya untuk menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sejatinya menggambarkan skema model pemutakhiran daftar pemilih secara top-down, dimulai dari KPU yang memperoleh data kependudukan yang disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk didistribusikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih yang hasilnya kembali diserahkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan selanjutnya KPU Provinsi berkewajiban menyerahkan hasil tersebut kepada KPU.

52

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Kedua, dalam melakukan pendaftaran pemilih, KPU memperhatikan rambu-rambu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Terdapat dua hal dalam Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, yakni klasifikasi siapa yang berhak memberikan suaranya dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden serta mekanisme penyusunan daftar pemilih.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menjelaskan hanya WNI yang pada hari pemungutan suara berusia 17 tahun atau sudah/ pernah kawin dapat diklasifikasikan sebagai seorang pemilih yang berhak ikut memberikan suaranya dalam pemilu. Sedangkan terkait dengan mekanisme penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu PresidenWakil Presiden oleh KPU, pasal 29 dan 30 memuat dua kategori penyusunan daftar pemilih. Kategori pertama ialah pemutakhiran daftar pemilih sementara atau yang lebih dikenal dengan istilah DPS serta kategori kedua ialah rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT. Dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih, terdapat empat tahapan yang perlu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Secara garis besar, keempat tahapan yang perlu dilalui oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih adalah sebagai berikut: 1. Yang dimaksud DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden ialah DPT Pemilu Legislatif; 2. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, beserta Panitia Pe足 mu足 ngutan Suara (PPS) di level desa/kelurahan melakukan pemutakhiran DPS dengan rentang waktu paling lama 30 hari; 3. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS meng足 umumkan hasil pemutakhiran DPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat; 4. Setelah mendapatkan masukan, KPU, KPU Provinsi, KPU Ka足 bupaten/Kota, dan PPS memperbaiki DPS yang selanjutnya ditetapkan menjadi DPT dengan tenggat waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

53

Setelah melalui keempat tahapan tersebut, masing-masing penyeleng­ gara pemilu melakukan rekapitulasi daftar pemilih sesuai dengan ruang lingkup kerjannya masing-masing. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di level kabupaten/kota, kemudian KPU Provinsi pada level provinsi. KPU melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT pemilih luar negeri dan pemilih secara nasional untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden melalui pleno terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik di dalamnya.

Acuan hukum yang dipegang oleh KPU dalam melakukan pendaf­ taran pemilih adalah PKPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Prog­ ram, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. PKPU ini merupakan penerjemahan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dengan pengaturan secara lebih teknis dan spesifik sebagai pedoman kerja KPU beserta jajaran penyelenggara pemilu di bawahnya. Sebagai pedoman teknis pelaksanaan, PKPU Nomor 4 Tahun 2014 secara spesifik mengatur rangkaian waktu pemutakhiran daftar pemilu, dimulai dari permintaan data WNI yang berumur 17 tahun sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada tanggal 2 Juli 2014.

Berikutnya, PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden menjadi pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemungutan Suara (PPS), sampai dengan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Peraturan ini pa­ling tidak memuat enam hal, yakni: a. Tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing penyelenggara pe­ milu dalam melakukan pendaftaran pemilih; b. Klasifikasi WNI yang menyandang status pemilh dan berhak memberikan suaranya pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden; c. Pemutakhiran daftar pemilih sementara sampai menjadi daftar pemilih tetap; d. Pengaturan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus; e. Pemutakhiran daftar pemilih luar negeri; dan

54

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

f. Sistem informasi yang digunakan dalam proses penyusunan daf­ tar pemilih.

3. Berbagi Peran Antarlembaga Terdapat tiga alasan substansial yang melatarbelakangi mengapa perlu dilakukan pemutakhiran daftar pemilih. Pertama, sumber utama daftar pemilih ialah data kependudukan yang diserahkan oleh Kemendagri yang merujuk pada peristiwa kependudukan yang terjadi (kelahiran, perpindahan, kawin, dan kematian). Sedangkan pemilih dalam pemilu sendiri diklasifikasikan sebagai WNI yang genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin. Untuk itu data kependudukan tersebut perlu dimutakhirkan sesuai dengan kriteria pemilih dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

Kedua, tingginya mobilitas penduduk dan perubahan status kependudukan seperti bertambahnya usia penduduk yang sudah 17 tahun menjelang 9 Juli 2014 serta perubahan status anggota TNI/Polri yang pensiun menjadi warga sipil atau sebaliknya. Untuk itu perlu penyesuaian kembali dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, mulai dari dimasukkannya WNI yang sudah berumur 17 tahun menjelang hari pemungutan suara ke dalam daftar pemilih, kemudian pemilihan lokasi pemberian suara bagi pemilih yang berpindah tempat tinggal, sampai pada pemberian hak pilih bagi pensiunan TNI/Polri, ataupun sebaliknya, pencoretan TNI/Polri aktif sebagai pemilih.

Ketiga, berkaca pada pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, mes­ kipun sudah dilakukan pemutakhiran daftar pemilih, faktanya masih banyak WNI yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena alasan administratif kependudukan tertentu. Karenanya, pemutakhiran daftar pemilih menjadi suatu keniscayaan untuk dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Terdapat lima aktor yang terlibat dalam pemutakhiran daftar pemilih, yakni KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, panitia penyelenggara pemilu di level kecamatan dan kelurahan, serta petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP).

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

55

KPU: Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menahkodai seluruh rotasi kekuasaan di Indonesia, KPU bertanggung jawab sepenuhnya dalam seluruh rangkaian tahapan penyelenggara pemilu, termasuk pemutakhiran daftar pemilih di dalamnya. KPU ditempatkan sebagai lembaga penyelenggara pemilu pertama yang memulai seluruh tahapan pemutakhiran daftar pemilih, yang ditandai dengan penyerahan data penduduk potensial pemilih (DP4) oleh Kemendagri kepada KPU. Namun demikian, karena Pemilu Presiden-Wakil Presiden dilakukan pasca-Pemilu Legislatif, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau data pemilih awal untuk dimutakhirkan oleh KPU untuk kebutuhan Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Dengan demikian, Kemendagri tidak lagi memberikan DP4 terbaru, tetapi hanya menyerahkan data penduduk tambahan yang berisikan WNI yang menjelang atau pada 9 Juli 2014 memenuhi kriteria pemilih pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Data tersebut meliputi penduduk yang sebelum 9 Juli 2014 genap berusia 17 tahun sampai dengan anggota TNI/Polri yang sebelum 9 Juli 2014 pensiun sehingga berhak untuk mendapatkan hak pilih dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Merujuk pada skema Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU menjadi pusat data dan pendistribusi awal data pemilih untuk dimutakhirkan oleh penyelenggara pemilu di level provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan desa/kelurahan. Dengan kata lain, KPU memegang peran sentral untuk menjalankan fungsi manajerial untuk mengkonsolidasikan dan menyelaraskan kerja-kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, dan PPDP dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih.

Langkah terobosan dilakukan oleh KPU dalam rangka menyelaraskan kerja-kerja penyelenggara pemilu di bawahnya, termasuk menciptakan efektivitas dan efisiensi proses pemutakhiran daftar pemilih melalui pembuatan portal teknologi informasi yang diberi nama “Sistem Informasi Daftar Pemilih” atau yang lebih dikenal dengan sebutan “SIDALIH”.

56

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Dari sudut pandang penyelenggara pemilu, fungsi utama dari aplikasi SIDALIH ialah untuk memudahkan seluruh proses pemutakhiran daftar pemilih untuk menciptakan daftar pemilih yang akurat. Terdapat setidaknya lima fungsi utama dari SIDALIH yang membantu kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPDP dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih, yakni: 1. Sinkronisasi dan analisis data kependudukan yang diberikan oleh Kemendagri; 2. Pendistribusian DPS dari KPU ke KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dan juga PPDP untuk dimutakhirkan; 3. Penghimpunan daftar pemilih by name; 4. Memonitor perkembangan penyusunan DPS, DPS hasil pe­ mutakhiran (DPSHP), maupun DPT sampai dengan rekapitulasi hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota secara real time; dan 5. Mendorong transparansi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih karena mulai dari aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan (KPU, 2014, hal. 24) Dari sudut pandang pemilih, SIDALIH memudahkan pemilih untuk memastikan dirinya terdaftar atau belum sebagai pemilih dengan cara mengakses website KPU tanpa harus datang ke kantor penyelenggara PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

57

pemilu seperti PPS atau kantor desa/kelurahan. Sedangkan dari sudut pandang partai politik, penyerahan salinan daftar pemilih secara online dan mudah diakses serta cepat melalui SIDALIH kepada pengurus partai politik di setiap level mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan desa/kelurahan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi peserta pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih.

Hal ini karena dengan semakin mudahnya akses hasil pemutakhiran daftar pemilih, tentunya semakin mudah juga partai politik melakukan cross check dan memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu.

Hal yang menggembirakan adalah karena sosialisasi daftar pemilih kepada masyarakat dilakukan dengan cukup baik, tingkat perhatian dan partisipasi masyarakat untuk memeriksa daftar pemilih pun menjadi cukup baik (Zein, Alamsyah, Wiratama, & Prihatono, 2015, hal. 193-194).

Selain menyediakan platform teknologi informasi untuk memper足 mudah proses pemutakhiran daftar pemilih, KPU juga sudah mem足 fasilitasi adanya helpdesk khusus untuk data pemilih. Helpdesk ini dise足 diakan untuk memfasilitasi berbagai pertanyaan dari setiap pe足 nyelenggara pemilu terkait pemutakhiran daftar pemilih. Di KPU Pusat, layanan Helpdesk dibuka pada Senin-Sabtu pukul 08.00-16.00 dan Minggu pada pukul 08.00-13.00, dengan kontak Helpdesk nomor telepon 021 3193 1527, 021 319 37223 dan nomor faksimile 021 315 6362, dan e-mail: helpdesk@app.kpu.go.id.

Helpdesk tidak hanya terpusat di KPU, tetapi terdapat pula helpdesk di tingkat regional yang diisi oleh operator SIDALIH yang memiliki pemahaman dan kompetensi lebih. Satu orang staf helpdesk regional tidak hanya mengurusi satu provinsi saja, akan tetapi jika dirasa mampu dapat melayani beberapa provinsi yang berada di sekitarnya. Kehadiran helpdesk regional sangat membantu proses pemutakhiran daftar pemilih agar keluhan persoalan yang ada terpusat dan menumpuk ke KPU, tetapi terdapat skema desentralisasi penyelesaian persoalan dengan keberadaan helpdesk tingkat regional. Dengan demikian, persoalan teknis seperti bagaimana proses input data hasil pemutakhiran, bagaimana melakukan snapshoot, mendeteksi data pemilih ganda, ataupun mencoba rasionalisasi data, mampu terselesaikan di tingkat helpdesk regional.

58

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Secara lebih spesifik, dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, KPU memegang lima peran utama sebagai berikut: 1. Menyusun Peraturan KPU yang mengatur tugas, peran, me­ kanisme, waktu, dan keseluruhan pedoman teknis pemutakhiran daftar pemilih. Pengaturan tersebut termuat dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan PKPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden; 2. Melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilih terakhir yang telah dikonsolidasikan oleh KPU; 3. Melakukan analisis potensi data pemilih ganda, pemilih yang belum terdaftar, pensiunan anggota TNI/Polri, dan me­ nyampaikan hasil analisis tersebut; 4. Mendistribusikan data pemilih hasil sinkronisasi (Model A.PPWP) kepada KPU Kabupaten/Kota; 5. Menyiapkan sistem informasi dan teknologi untuk pemutakhiran data pemilih yang lebih dikenal dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH); 6. Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh jajaran KPU dan operator SIDALIH; 7. Menyiapkan dukungan anggaran keuangan bagi terselenggaranya pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dan membuka ruang partisipasi bagi setiap individu masyarakat maupun partai politik untuk memberikan masukan terhadap hasil pemutakhiran daftar pemilih; dan 9. Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT Nasional serta mengumumkannya kepada masyarakat luas.

KPU Provinsi: Sebagai penyelenggara pemilu yang menempati posisi di tengah-tengah antara KPU dengan KPU Kabupaten/Kota, KPU PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

59

Provinsi bertugas menjembatani proses pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU kepada KPU Kabupaten/Kota. Karena setiap provinsi memiliki jumlah kabupaten/kota yang berbeda-beda, KPU Provinsi bertugas untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerjanya, termasuk PPDP. Dengan kata lain, KPU Provinsi diposisikan sebagai wakil KPU yang bertugas untuk memastikan segala proses pemutakhiran daftar pemilih yang tertuang dalam aturan dibuat oleh KPU berjalan sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, tugas dan fungsi yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan KPU. Secara lebih spesifik, paling tidak terdapat tiga domain utama dari KPU Provinsi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih: 1. Membantu KPU melakukan sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat luas; 2. Menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Model A.PPWP) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan jaringan internet; dan 3. Melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan DPT. KPU Kabupaten/Kota: Berbeda dengan KPU dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memegang peran sentral di lapangan dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan teknis pemutakhiran daftar pemilih, seperti melakukan pengadaan dan penggandaan formulir pendaftaran pemilih yang dibuat oleh KPU, mengalokasikan pemilih ke dalam TPS sesuai hasil pemutakhiran daftar pemilih, dan melakukan bimbingan teknis atau pelatihan kepada PPK, PPS, dan PPDP. Pada 6-8 April 2013, KPU Kabupaten/Kota melangsungkan bim­ bingan teknis (bimtek) dan pelatihan SIDALIH gelombang pertama kepada PPK sebanyak 6.994 orang, PPS sebanyak 8.153 orang, dan PPDP sebanyak 54.610 orang. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota menempati posisi sebagai koordinator yang mensupervisi secara langsung PPK,

60

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

PPS, dan juga PPDP yang melakukan pemutakhiran daftar pemilih seca­ ra door to door.

Dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten/Kota memiliki lima tugas utama. Pertama, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu Legislatif dan mengirimkan hasil sinkronisasi dalam bentuk soft copy kepada PPK dan PPS sebagai bahan menyusun DPSHP. Kedua, KPU Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan rekapitulasi DPSHP yang sudah dilakukan oleh PPS. Ketiga, KPU Kabupaten/Kota bertugas untuk menyampaikan daftar pemilih tambahan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden kepada PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian. Keempat, berkewajiban menyusun rekapitulasi DPSHP dan mengirimkan DPSHP kepada KPU Provinsi melalui SIDALIH. Jika terdapat persoalan teknis yang menimpa SIDALIH seperti terkendala jaringan internet, KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan DPSHP kepada KPU Provinsi secara manual dengan menyimpan seluruh file DPSHP ke dalam DVD atau flashdisk. Kelima, menyusun dan menetapkan DPT. PPK: Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menempati posisi sebagai intermediary agent antara KPU Kabupaten/Kota dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di level desa/kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas untuk mentransfer DPS dan data pemilih tambahan kepada PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian.

Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian, PPK diberi kewajiban untuk merekapitulasi DPSHP yang dihasilkan oleh PPS melalui pleno terbuka dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti partai politik, tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden di tingkat kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, dan pejabat pemerintahan setempat.

Pascapenetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK kembali diberi kewajiban untuk menerima dan mentransfer DPT tersebut kepada masing-masing PPS di wilayah kerjanya. Di sisi lain, PPK juga diberi tugas untuk membantu PPS dalam menyusun usulan daftar pemilih khusus secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIDALIH. PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

61

PPS dan PPLN: PPS merupakan ujung tombak KPU yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih. PPS menjadi aktor sentral karena diberi kewenangan untuk melakukan entri data pemilih, mengubah data pemilih seperti menghapus pemilih yang dinilai tidak sesuai dengan kriteria pemilih sampai dengan menambahkan data WNI yang belum terdaftar sebagai pemilih. Kewenangan perubahan data pemilih melalui SIDALIH ini hanya dimiliki oleh PPS, sedangkan penyelenggara pemilu di atasnya tidak dapat mengubah data pemilih tanpa ada usulan dan persetujuan PPS. Serupa dengan PPS, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) memiliki peran sentral dalam hal akurat-tidaknya daftar pemilih Pemilu PresidenWakil Presiden. Ada pembatasan waktu bahwa 45 hari sebelum pemungutan luar negeri, DPT luar negeri harus sudah ditetapkan.

Berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, daftar pemilih luar negeri kerap bermasalah karena tidak terkonsolidasinya data kependudukan WNI di luar negeri dengan baik. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, KPU bersama Kementerian Luar Negeri menandatangani Nota Kesepemahaman Nomor 13/KB/KPU/Tahun/2012 dan No. 02/NK/ XII/2012/01 tentang penyelenggaraan pemilu di luar negeri dengan tujuan utama untuk mensukseskan Pemilu Legislatif beserta Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 serta meningkatkan partisipasi WNI dalam dua pemilu tersebut.

Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih: Petugas pemutakhiran daftar pemilih atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPDP memiliki tugas implementatif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. PPDP bertugas melakukan verifikasi faktual, apakah individu masyarakat bersangkutan terklasifikasi sebagai pemilih atau tidak. Terdapat tujuh tugas utama yang dilakukan oleh petugas ini, yakni: 1. Mencatat pemilih yang sudah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih; 2. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan; 3. Mencoret pemilih yang sudah meninggal; 4. Mencatat pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

62

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

5. Mencoret pemilih yang telah berubah dari status sipil menjadi status anggota TNI/Polri; 6. Mencoret pemilih yang genap usia 17 tahun dan belum kawin atau menikah pada tanggal pencoblosan; 7. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya (Zein, Alamsyah, Wiratama, & Prihatono 2015, hal. 132).

4. Pemutakhiran Daftar Pemilih: Waktu Terbatas, Hasil Berkualitas Jika dibandingkan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih Pemilu Legislatif 2014, tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 berjalan lebih lancar tanpa kendala yang berarti.

Penetapan DPT Pemilu Legislatif 2014 sempat mengalami penundaan.

Pada tanggal 13 September 2013 seharusnya dilakukan penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota, akan tetapi berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, penetapan DPT di level kabupaten/kota ditunda selama satu bulan karena masih ditemukan beberapa persoalan. Menjelang penetapan, sebanyak 20.289.009 data pemilih belum terselesaikan sehingga penetapan DPT tingkat nasional yang semula dijadwalkan pada 23 Oktober 2013 tersebut kembali ditunda dua pekan sampai dengan 4 November 2013. Persoalan ini sebagian besar dilatarbelakangi oleh ketiadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam DPSHP yang mendorong Kemendagri untuk memberikan NIK tersebut. Pada 31 Oktober 2013, KPU kembali menyampaikan laporan perkembangan DPT yang masih menyimpang beberapa persoalan di daerah kepada Komisi II DPR melalui forum RDP, yang disusul dengan penyerahan DPT yang belum ditetapkan kepada partai politik dengan jumlah 186.165.884 pada 1 November 2013 (Husein 2014, hal. 237-238).

Pada 4 November 2013, KPU melakukan pleno untuk menetapkan DPT dengan jumlah pemilih sebanyak 188.622.535 pemilih, akan tetapi masih terdapat 10,4 juta data pemilih yang bermasalah tanpa NIK. Kemudian KPU membutuhkan waktu tambahan selama 30 hari untuk PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

63

memperbaiki data pemilih yang bermasalah tersebut. Pada 5 November KPU kembali melaporkan bahwa hanya tersisa 7 juta data pemilih yang bermasalah. Kemudian pada 4 Desember 2013 KPU kembali menetapkan DPT dengan 3,3 juta data pemilih yang belum terselesaikan. Hingga pada akhirnya pada 17 Desember 2013 DPT Pemilu Legislatif 2014 ditetapkan yang ditandai dengan penyerahan data 3,3 juta pemilih kepada KPU oleh Kemendagri (Husein 2014, hal. 239).

Berbeda halnya dengan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, KPU relatif tidak mengalami persoalan signifikan seperti penundaan pengesahan DPT. Dari sisi ketersediaan waktu untuk pemutakhiran daftar pemilih, KPU hanya memiliki waktu kurang-lebih tiga bulan saja untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Hal ini tidak terlepas dari adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pasal 29 yang mengamanatkan KPU untuk menggunakan DPT Pemilu Legislatif sebagai DPS Pemilu PresidenWakil Presiden. Dengan demikian, KPU hanya tinggal memasukkan tambahan data WNI yang sejak bulan April sampai dengan 9 Juli 2014 dapat dikategorisasikan sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden ke dalam daftar pemilih dan juga menghapus WNI dari daftar pemilih yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

Sekalipun demikian, bukan berarti KPU tidak sama sekali melakukan tahapan pemutakhiran dari DPS, DPSHP, DPT, DPK, sampai dengan DPKTB. Keseluruhan tahapan ini tetap dilakukan sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Secara lebih spesifik tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden dijelaskan dalam lampiran PKPU Nomor 4 Tahun 2014 sebagai berikut:

64

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 2.5 Tahapan Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

1. Permintaan data WNI yang

berumur 17 tahun pada tanggal 10 April-9 Juli 2014 kepada Kemendagri

2. Penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden

3. Pemutakhiran dan penyusunan

3 - 23 Maret 2014

24 - 30 Maret 2014

daftar pemilih

a. Sinkronisasi DPT Pemilu

Anggota DPR, DPD, DPRD (DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden) dengan DPTb, DPK, DPKTb dan pemilih baru pasca Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

11 April - 20 April 2014

b. Pemutakhiran terhadap

Pemilih yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April - 9 Juli 2014 dan DPTb

21 April - 10 Mei 2014

4. Penetapan DPS hasil

11 - 12 Mei 2014

pemutakhiran

5. Pengumuman DPS hasil

13 - 19 Mei 2014

pemutakhiran

6. Masukan dan tanggapan

masyarakat terhadap DPS hasil pemutakhiran

20 - 26 Mei 2014

KETERANGAN Dilaksanakan oleh KPU

Dilaksanakan oleh KPU

Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Dilaksanakan oleh PPS

Dilaksanakan oleh PPS Dilaksanakan oleh PPS Dilaksanakan oleh PPS

7. Perbaikan terhadap DPS hasil

27 Mei - 2 Juni 2014

Dilaksanakan oleh PPS

8. Penetapan dan rekapitulasi DPT

3 - 4 Juni 2014

Dilaksanakan oleh PPS

pemutakhiran

a. Penyusunan DPT di PPS

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

65

b. Penyusunan dan

rekapitulasi di PPK

c. Rekapitulasi dan penetapan di KPU Kabupaten/Kota

d. Rekapitulasi di KPU Provinsi e. Rekapitulasi di KPU 9. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

10. Penetapan DPK

5 - 6 Juni 2014 7 - 9 Juni 2014

Dilaksanakan oleh PPK Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

10 - 11 Juni 2014

Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

12 - 13 Juni 2014

Dilaksanakan oleh KPU

5 Juni - 1 Juli 2014

Dilaksanakan oleh PPS

1 - 2 Juli 2014

Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

Dari DPS ke DPSHP: Tahapan awal yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu PresidenWakil Presiden ialah menyurati Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Adminduk) pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor surat 183/KPU/III/2014, yang berisi mengenai permintaan data penduduk yang akan berumur 17 tahun yang terhitung sejak 10 April sampai dengan 9 Juli 2014. Sembari menunggu permintaan daftar pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden tambahan dari Dirjen Adminduk Kemendagri tersebut, sesuai dengan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang sudah terjadwal dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2014 pada tanggal 28 Maret 2014; KPU menetapkan DPT Pemilu Legislatif 2014 menjadi DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 melalui Surat Keputusan KPU Nomor 355/Kpts/Tahun2014 tentang Rekapitulasi DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2014.

Namun demikian, bukan berarti KPU menerima begitu saja DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk secara langsung dijadikan DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Sesaat pasca-Pemilu Legislatif 2014, KPU melakukan analisis data untuk menyelesaikan persoalan data pemilih ganda, baik ganda identik (K1) maupun NIK ganda (KD) yang terdata dalam DPT dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

66

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Pemilu Legislatif 2014. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat persoalan serius terkait daftar pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014.

Untuk meminimalisir terulangnya persoalan yang sama dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 yang hanya berselang dua bulan, KPU melakukan pembersihan DPT Pemilu Legislatif terlebih dahulu sebelum keluarnya Surat Keputusan KPU Nomor 355/Kpts/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Berdasarkan hasil penetapan tersebut, tercatat 187.852.992 jiwa penduduk Indonesia yang terdaftar dalam DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 dengan rincian sebanyak 185.827.987 pemilih berasal dari dalam negeri dan 2.025.005 pemilih luar negeri. Melalui DPS awal ini KPU juga sudah dapat memetakan paling-tidak terdapat 545.805 TPS di dalam negeri dan 498 TPS yang berada di luar negeri. Dari segi komposisi gender, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda dengan selisih 293.001, yakni jumlah pemilih laki-laki sebanyak 93.060.494 dan pemilih perempuan sebanyak 92.767.493.

Langkah berikutnya pascapenetapan DPS adalah sinkronisasi DPT Pemilu Legislatif (DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden) dengan DPTb, DPK, DPKTb, dan pemilih baru pasca-Pemilu Legislatif yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan tenggat PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

67

waktu selama sembilan hari, terhitung sejak 11 April 2014 sampai dengan 20 April 2014. Terdapat dua hal yang diperhatikan dalam tahapan sinkronisasi ini, yakni: 1. DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden memuat sembilan poin utama: a. nomor kartu keluarga (NKK); b. nomor induk kependudukan (NIK); c. nama; d. tempat; e. tempat dan tanggal lahir; f. jenis kelamin; g. status kawin; h. alamat; dan i. jenis disabilitas Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih DPS PPWP yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dapat dimasukkan dalam DPT sepan­ jang memenuhi syarat sebagai pemilih.

2. DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang tidak memiliki NIK dapat dimasukkan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Selang 24 hari pascapermintaan sejak 15 April 2014, Ditjen Adminduk Kemendagri menyerahkan daftar pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden tambahan sejumlah 3.113.714 jiwa. Daftar pemilh baru inilah yang kemudian diperhatikan dalam tahapan sinkronisasi yang sedang dilakukan. Tidak lama setelah memperoleh data tersebut, sesegera mungkin KPU mendistribusikan ke masing-masing KPU Kabupaten/ Kota untuk dilakukan sinkronisasi dan dilanjutkan menuju tahapan berikutnya, yakni pencocokan dan penelitian oleh PPS pada 21-30 April 2014.

68

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 2.6 Jumlah Daftar Pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tambahan NO. PROVINSI 1.

ACEH 2.

SUMATERA UTARA 3.

SUMATERA BARAT 4.

RIAU 5.

JAMBI 6.

SUMATERA SELATAN 7.

BENGKULU 8.

LAMPUNG 9.

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 10.

KEPULAUAN RIAU 11.

DKI JAKARTA 12.

JAWA BARAT 13.

JAWA TENGAH 14.

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 15.

JAWA TIMUR 16.

BANTEN 17.

BALI 18.

NUSA TENGGARA BARAT 19.

NUSA TENGGARA TIMUR 20.

KALIMANTAN BARAT 21.

KALIMANTAN TENGAH 22.

KALIMANTAN SELATAN 23.

KALIMANTAN TIMUR 24.

SULAWESI UTARA 25.

SULAWESI TENGAH 26.

SULAWESI SELATAN 27.

SULAWESI TENGGARA 28.

GORONTALO 29.

SULAWESI BARAT 30.

MALUKU 31.

MALUKU UTARA 32.

PAPUA 33.

PAPUA BARAT TOTAL PEMILIH PEMULA

PEMILIH PEMULA 64.449 215.595 79.488 84.719 47.305 109.676 25.711 113.564 16.043 18.732 109.865 538.309 409.753 37.828 409.059 115.878 47.303 56.527 75.120 65.931 30.345 46.071 49.890 31.814 34.663 114.709 33.893 15.241 21.502 25.697 16.568 39.703 12.763 3.113.714

Sumber: Laporan KPU tentang Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, hal. 28 PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

69

Tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPS merupakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 yang paling krusial. Hal ini karena pada tahapan inilah verifikasi faktual pemilh berlangsung di mana PPS diberikan kewenangan untuk menambahkan atau mengeluarkan individu masyarakat dalam daftar pemilih. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh PPS dalam pencocokan dan penelitian. Pertama, PPS wajib memastikan setiap warga negara yang genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah dan pensiunan TNI/Polri terdaftar sebagai pemilih. Kedua, PPS dapat mengeluarkan seseorang dalam daftar pemilih jika pemilih tersebut meninggal dunia, pindah domisili, tidak dikenal, dan menjadi anggota TNI/Polri. Ketiga, PPS wajib mencatat secara detail jenis disabilitas bagi pemilih disabilitas dan mencantumkan nomor TPS di mana pemilih diasbilitas itu berada. Keempat, PPS berkewajiban untuk memeriksa dan menanyakan ulang kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTb Pemilu Legislatif 2014 apakah dirinya akan menyalurkan hak pilihnya pada TPS yang sama.

Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian, dalam penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPSHP), PPS menggabungkan daftar pemilih hasil sinkronisasi DPS Pemilu Presiden-Wakil Presiden dengan DPK Pemilu Legislatif berikut daftar pemilih tambahan dari Ditjen Adminduk. Daftar pemilih hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan selama sembilan hari pada 21-30 April 2014 tersebut menjadi satu kesatuan DPSHP. Pada 11-12 Mei 2014, PPS berhasil menetapkan DPSHP sebanyak 186.272.179, yang artinya bertambah 444.192 dari DPS Pilpres awal dengan jumlah pemilih 185.827.987. Secara lebih spesifik DPSHP disusun berdasarkan empat unsur berikut: 1. DPS Pilpres sebanyak 185.827.987 pemilih; 2. Daftar pemilih tambahan dari Ditjen Adminduk 3,1 juta pemilih; 3. DPK Pemilu Legislatif sebanyak 923 ribu pemilih; dan 4. DPKTb Pemilu Legislatif sebanyak 2,7 juta pemilih.

Namun demikian, dalam pengkonsolidasian DPSHP ini, tidak semua pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tambahan yang berasal

70

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

dari Ditjen Adminduk dan DPKT Pemilu Legislatif dapat dimasukkan karena sebagian besar pemilih yang tercantum namanya dalam daftar pemilih tambahan sudah terdaftar dalam DPT dan tidak memenuhi syarat. Hal ini serupa dengan pemilh yang terdaftar dalam DPKT yang ketika dimasukkan ke dalam SIDALIH nama-nama tersebut ditolak karena sudah terdaftar dalam DPT. Berikutnya, PPS mengumumkan DPSHP sejak 13 Mei sampai dengan 19 Mei 2014 yang disusul dengan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPSHP selam enam hari, terhitung sejak 20 Mei sampai dengan 26 Mei 2014. Untuk menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas, PPS mengumumkan dan menyebarluaskan DPSHP di ruang-ruang publik dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan cross check apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 atau belum terdaftar. Di samping itu, karena DPSHP terkoneksi langsung secara online melalui SIDALIH, pemilih di manapun dan kapanpun dapat melakukan pengecekan-ulang terhadap DPSHP tersebut.

KPU Kabupaten/Kota telah menyerahkan salinan DPSHP dalam bentuk soft copy kepada pengawas pemilu, partai politik, dan tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dimintai masukan dan tanggapannya. Dalam memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPSHP, warga masyarakat wajib menunjukkan identitas diri atau surat kependudukan sah lainnya.

Setelah selama 7 (tujuh) hari menerima masukan dan tanggapan publik, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPSHP dan mengusulkan TPS sebanyak 475.339. Setelah itu, KPU melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi untuk melakukan rekapitulasi DPSHP pada 23-25 Mei 2014.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

71

Laporan KPU tentang Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu PresidenWakil Presiden 2014

72

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Menetapkan DPT: Penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2014. Tidak terjadi penundaan penetapan DPT sebagaimana terjadi saat Pemilu Legislatif 2014. Pada tanggal 13 Juni 2014, KPU melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Nasional Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari KPU Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi II DPR, Polri, serta kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Rapat pleno tersebut berjalan mulus tanpa persoalan yang berarti.

Bawaslu pun tidak memberikan kritik tajam karena memang proses pemutakhiran daftar pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 jauh lebih baik dibandingkan Pemilu Legislatif 2014. Rapat pleno tersebut mampu menghasilkan Surat Keputusan KPU Nomor 477 Tahun 2014 tentang Penetapan DPT Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 sebanyak 190.307.134 pemilih dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.7 Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Jumlah Kabupaten/Kota

497

Jumlah Kecamatan/PPK

6.980

Jumlah Desa/Kelurahan/PPS Jumlah TPS

81.142 478.685

Jumlah Pemilih Laki-Laki

94.301.112

Jumlah Pemilih Perempuan

93.967.311

TOTAL PEMILIH

188.268.423

Sumber: Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

73

Tabel 2.8 Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Jumlah PPLN

130

Jumlah TPS Luar Negeri

498

Jumlah Pemilih Laki-Laki Jumlah Pemilih Perempuan TOTAL PEMILIH

919.687 1.119.024 2.038.711

Sumber: Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 DPKTB Instrumen Menjamin Hak Pilih: Tidak hanya berhenti sampai penetapan DPT, dalam rangka menjamin seluruh hak konstitusional WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menyalurkan suaranya pada 9 Juli 2014, KPU melakukan terobosan terbaru dengan memberlakukan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Keberadaan DPKTb sebetulnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Bahkan, ketentuan pasal 111 ayat (1) UndangUndang tersebut menyebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikut pemungutan suara pada 9 Juli 2014 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS dan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Akan tetapi, ketentuan tersebut kemudian di-judicial review oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono yang menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dan menyatakan pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 konstitusional sepan­ jang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: 1. Selain WNI yang terdaftar dalam DPT, WNI yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi WNI yang berada di luar negeri; 2. WNI yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi WNI yang menggunakan KTP yang

74

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

masih berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/ RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 4. WNI sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 5. WNI yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Nomor 011-017/ PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, dinyatakan bahwa, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh kons­titusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan pe­nyim­pangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud me­ rupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” Dengan ka­ta lain, Mahkamah Konstitusi menilai hak pilih WNI wajib hukumnya un­tuk dipenuhi. Berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU melakukan terobosan hukum untuk menjamin pemenuhan hak pilih WNI dengan menerapkan mekanisme DPKTb dalam Pemilu PresidenWakil Presiden.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

75

76

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Kemudian KPU memuat empat ketentuan yang perlu diperhatikan oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi ingin menyalurkan hak politiknya di bilik suara pada 9 Juli 2014. Pertama, pe足milih yang tidak ter足daftar wajib mendaftar ke足pada petugas KPPS de足ngan memperlihatkan KTP, paspor, atau identitas kependudukan yang sah lainnya. Kedua, memilih di TPS yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera di KTP atau identitas kependudukan lainnya yang sah. Ketiga, pemilih diperbolehkan memilih dalam waktu 1 jam sebelum pemungutan suara diakhiri. Keempat, pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya sepanjang masih tersedia surat suara di TPS. Keberadaan DPKTb ini mampu membuat Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 semakin inklusif. Untuk pertama kalinya disabilitas mental benar-benar terfasilitasi untuk menyalurkan hak politiknya pada 9 Juli 2014. Hal ini tidak terlepas dari peran serta KPU dalam mendefinisikan disabilitas tidak dalam arti sempit seperti tuna netra, memakai kursi roda, atau tuna rungu saja, tetapi penyandang disabilitas mental juga berhak untuk terdaftar dan terfasilitasi dengan baik hak pilihnya.

Terlebih lagi tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 yang melarang untuk disabilitas mental untuk memilih.

Akan tetapi, KPU memuat ketentuan bahwa pemilih dengan penderita disabilitas mental akut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena alasan kesehatan.

Berdasarkan data yang ada, kurang-lebih terdapat 2,8 juta pemilih yang terdaftar dalam DPKTb Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2014. Tingginya DPKTb paling tidak dilatarbelakangi oleh tiga hal: Sebagian besar pemilih yang terdaftar di DPKTb Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 adalah pemilih yang terdaftar di dalam DPKTb Pemilu Legislatif yang tidak terdaftar di DPT dan DPK Pemilu PresidenWakil Presiden yang disebabkan data DPKTb Pemilu Legislatif berada di kotak suara yang terkunci sehingga tidak bisa di-input datanya; Kurang pahamnya petugas KPPS terhadap pengertian DPKTb. Banyak kasus di mana pemilih yang telah terdaftar di DPT, namun karena pemilih datang dengan membawa KTP tanpa C6 oleh petugas KPPS tidak diperiksa dulu namanya di dalam DPT atau DPK, akan PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

77

tetapi langsung didaftar ked alam Model A.T Khusus PPWP (DPKTb); Tingginya antusiasme pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 di beberapa daerah, terutama di daerah perkotaan. menyebabkan pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar di dalam DPT maupun DPK mereka datang langsung ke TPS dengan menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

5. Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih Keseluruhan proses pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 berjalan lancar dengan hasil yang berkualitas di tengah waktu yang terbatas. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih jauh. Pertama, sumber data penduduk (DP4) sebagai sumber data utama pemilih yang masih cukup problematis. DP4 ataupun data tambahan pemilih untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang dibuat dan diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU merujuk pada peristiwa kependudukan yang dicatat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dinamika masyarakat Indonesia yang melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami tentunya berdampak pada kualitas DP4.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Ke­ pendudukan mengamanahkan setiap peristiwa kependudukan seperti kematian dan kelahiran wajib untuk dilaporkan. Pelaporan ini berfungsi untuk penyesuaian terhadap data kependudukan di Indonesia. Data

78

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

penduduk inilah yang kemudian dari pemilu ke pemilu menjadi sumber data utama yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4), dan selanjutnya dimutakhirkan oleh KPU untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Faktor awal yang melatarbelakangi kualitas DPT adalah sumber data tersebut, bukan semata-mata proses pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU. Di lain pihak, faktor yang juga berpengaruh adalah keberadaan KTP elektronik (e-KTP) yang juga menjadi sumber data DP4. Hasil temuan evaluasi pemilu yang dilakukan Lembaga Penelitian Pendidikan Penerapan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), untuk daftar pemilih di Maluku terdapat tiga kota, seperti Ambon, Masohi, dan Seram Bagian Timur (SBT) yang masih mengalami masalah terkait kualitas daftar pemilih.

Hal ini tidak terlepas persoalan DP4, mulai dari masih ditemukannya data ganda (kesamaan nama, alamat, tanggal lahir), pemilih yang sudah meninggal (ghost voter) dan pindah domisili (Zein, Alamsyah, Wiratama, & Prihatono 2015, hal. 133).

Pada setiap penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki daftar pemilih yang terkonsolidasi dan berkualitas. Akan tetapi ketentuan perundangundang yang ada tidak mengatur hal ini. Ke depan, data pemilih yang dimiliki oleh KPU semestinya bisa dimanfaatkan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Hal kedua, pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, persoalan banyak ditemui pada saat verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPDP secara door to door. Daerah timur Indonesia seperti Papua memiliki topografi daerah yang sulit dijangkau, di mana banyak penduduk yang tinggal di pegunungan sehingga menyulitkan petugas penyelenggara untuk melakukan verifikasi faktual. Kesulitan serupa terjadi di Maluku, di mana karena verifikasi yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung kediaman pemilih, pada jam-jam tertentu PPDP sulit untuk bertemu dengan warga secara langsung karena tidak berada di rumah. Untuk beberapa kawasan tertentu di Kota Ambon, seperti daerah kos-kosan untuk para pekerja kafe dan karaoke maupun asrama mahasiswa, kerap kali data pemilih tidak valid, ada perbedaan nama dan alamat karena petugas pantarlih melakukan PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

79

penulisan nama hanya berdasarkan nama panggilan, bukan nama sebenarnya (Zein, Alamsyah, Wiratama, & Prihatono 2015, hal. 134).

KPU sendiri memahami dan menyadari masih adanya beberapa persoalan akurasi daftar pemilih di Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 yang patut untuk dibenahi ke depan. Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR pada 21 Mei 2014, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengungkapkan bahwa persoalan tersebut paling tidak dilatarbelakangi oleh lima aspek: 1. Kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam sifatnya, mulai dari wilayah kepulauan sampai dengan pegunungan yang sulit diatasi oleh petugas di lapangan; 2. Mobilitas penduduk dan perubahan penduduk sangat tinggi, misalnya pemilih pindah domisili, meninggal dunia, ganti status TNI/Polri menjadi sipil dan sebaliknya yang terjadi setiap hari bahkan hitungan jam atau menit; 3. Jaringan internet yang tidak merata ketersediannya di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Indonesia; 4. Jaringan listrik yang tidak stabil di wilayah luar Pulau Jawa; dan 5. Penyelenggaraan pilkada yang berbarengan dengan proses pemutakhiran data pemilih.

80

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

4 Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

K

etersediaan logistik merupakan hal sangat vital dalam penyelenggaraan pemilu. Tidak mungkin ada kegiatan pemilihan tanpa ketersediaan logistik pemilu. Meskipun produksi dan distribusi logistik bukan merupakan salah satu tahapan pemilu, tetapi logistik menjadi syarat wajib suksesnya penyelenggaraan pemilu.

Dalam penyediaan logistik pemilu, KPU menetapkan norma dan standar kebutuhan sebagai acuan dalam pengadaan dan pendis­tri­bu­­ sian­nya sampai ke setiap tempat pemungutan suara. KPU juga me­ rumuskan prinsip-prinsip penyediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Sesuai Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, terdapat 6 (enam) prinsip ketepatan logistik pemilu, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan hemat anggaran atau efisien. Enam jenis ketepatan logistik tersebut harus dipenuhi secara akumulatif agar tidak ada gangguan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPU juga mengidentifikasi dan menetapkan jenis-jenis kebutuhan PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

81

logistik yang diperlukan serta membagi kewenangan pengadaannya ke setiap jenjang satuan kerja. Secara garis besar terdapat 7 (tujuh) jenis perlengkapan pemungutan suara, yaitu surat suara, kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat dan alas mencoblos, serta TPS. Selain itu terdapat dukungan perlengkapan pemungutan suara, seperti formulir, sampul kertas, stiker identitas kotak suara, alat bantu tuna netra, perlengkapan di TPS/TPSLN, dan daftar pasangan calon.

KPU juga mempertahankan kebijakan desentralisasi pengadaan logistik yang telah diterapkan sejak Pemilu 2009. Kebijakan desentralisasi terbukti lebih akurat dan cepat dalam proses produksi dan distribusi logistik ke daerah-daerah. Pembagian kewenangan pengadaan setiap jenis logistik ditentukan berdasarkan satuan kerja. Sekretariat Jenderal KPU diberikan kewenangan untuk mengadakan surat suara, segel, tinta, alat bantu tuna netra, daftar pasangan calon, serta formulir C, C1, dan C1 plano berhologram. Sekretariat KPU Provinsi diberikan kewenangan untuk mengadakan sampul kertas, kotak suara, bilik pemungutan suara, serta formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara, kecuali formulir C, C1 dan C1 plano berhologram. Sementara Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan pengadaan dukungan perlengkapan lainnya yang berupa perlengkapan di TPS.

1. Dasar Penghitungan Kebutuhan Penghitungan alokasi kebutuhan logistik secara tepat dan akurat sangat penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip tepat jumlah dan efisien. Penyediaan logistik yang melebihi kebutuhan, di samping merupakan pemborosan anggaran, juga dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Penghitungan kebutuhan logistik pemilu ditempuh dengan cara mengombinasikan jenis logistik dengan jumlah pemilih dan jumlah badan penyelengara pemilu. Alokasi surat suara, misalnya, ditetapkan sebanyak DPT ditambah dengan 2 persen di setiap TPS. Karena itu, data pemilih dan data badan penyelenggara pemilu harus benar-benar akurat sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan logistik pemilu yang dapat mengganggu kelancaran

82

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, dan penetapan calon terpilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

Tabel 4.1 Penetapan Jumlah Pemilih dan Badan Penyelenggara Adhoc dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 NO

KEPUTUSAN

28 Maret 2014

1.

2.

3.

TANGGAL

Nomor 477/ Kpts/ Tahun 2014

Nomor 506/ Kpts/ Tahun 2014

13 Juni 2014

24 Juni 2014

PEMILIH

PPK

187.852.992

6.980

190.307.500

6.980

192.267.116

6.980

PPS

81.262

81.272

81.272

KPPS

KETERANGAN

546.301

Penghitungan alokasi kebutuhan dan anggaran, perencanaan pengadaan, dan pengadaan logistik pemilu.

479.183

Penyesuaian alokasi kebutuhan logistik pemilu, khususnya untuk jenis logistik yang perhitungan alokasinya berdasarkan DPT dan badan penyelenggara.

479.183

Penyesuaian alokasi kebutuhan logistik pemilu, khususnya untuk jenis logistik yang perhitungan alokasinya berdasarkan DPT dan ditambah cadangan 2 persen di setiap TPS.

Sumber: Biro Logistik KPU (2014) Kebutuhan surat suara dihitung berdasarkan jumlah DPT. KPU melalui Surat Keputusan Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 menetapkan DPT Dalam Negeri Pemilu Presiden-Wakil Presiden sebanyak 188.268.423 dan pemilih di luar negeri sebanyak 2.038.711 dengan total pemilih sebanyak 190.307.134 orang. Kebutuhan surat suara dalam negeri ditetapkan sebanyak jumlah DPT ditambah 2 persen setiap TPS dengan jumlah 192.267.116 surat suara. Sedangkan kebutuhan surat suara untuk PPLN sebanyak 2.709.485 atau sebanyak DPTLN ditambah 2 persen.

Total surat suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang dicetak untuk PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

83

melayani hak pilih pemilih dalam negeri dan luar negeri sebanyak 194.346.601 surat suara.

Kebutuhan formulir C, C1, dan lampirannya tergantung jumlah peserta pemilihan. Peserta pemilihan pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 berjumlah dua pasangan calon. Karena itu, alokasi salinan formulir C, C1 dan lampirannya, serta C1 Plano totalnya berjumlah 7 (tujuh) set, yaitu satu set untuk KPPS, 1 set untuk KPU Kabupaten/ Kota, 2 set untuk PPS, dan 1 set untuk masing-masing saksi pasangan calon. Karena terdapat 2 pasangan calon peserta Pemilu, alokasi untuk saksi pasangan calon pun dipersiapkan sebanyak 2 set.

Pengadaan segel ditentukan berdasarkan jumlah kebutuhan pada setiap tingkatan badan penyelenggara. KPPS membutuhkan 26 segel dan 6 buah sebagai cadangan. Segel di tingkat KPPS berguna untuk menyegel dengan cara ditempel; sampul kertas yang memuat surat suara sah (6 buah segel), surat suara rusak atau keliru coblos (2 buah segel), surat suara yang tidak sah (2 buah segel), surat suara yang tidak terpakai (4 buah segel), formulir model C, model C1, dan lampiran C1 (4 buah segel), tempat kunci gembok kotak suara (2 buah segel), lubang kotak suara (4 buah segel), dan gembok kotak suara (2 buah segel).

Kebutuhan segel di PPS berjumlah 5 buah segel, yakni masingmasing untuk menyegel sampul kertas yang memuat formulir D, D1, dan D1 Plano (4 buah segel) dan lubang kunci atau gembok kotak suara yang berisi formulir model D dan D1 (1 buah segel). PPK membutuhkan 5 buah segel untuk menyegel sampul kertas yang memuat formulir DA dan DA1 (4 buah segel) dan lubang kunci/gembok kotak suara yang berisi formulir DA dan DA1 (1 buah segel). KPU Kabupaten/ Kota membutuhkan segel sebanyak 1 buah dan 6 buah per TPS untuk menyegel sampul kertas yang memuat formulir DB dan DB1 (1 buah segel), sampul kertas yang memuat surat suara beserta cadangannya (3 buah per TPS), gembok kotak suara (2 buah segel), dan sampul kunci gembok (1 buah segel). KPU Provinsi membutuhkan 4 buah segel untuk menyegel sampul kertas yang memuat formulir DC dan DC1.

Bahan segel terbuat dari security paper seal pecah telur dengan logo bertuliskan “Segel Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2014�. Segel

84

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

memiliki warga dasar putih dicetak dalam bentuk satu muka dengan empat warna cetakan. Segel dicetak dengan menggunakan security paper seal untuk mencegah tindakan pemalsuan dokumen. Security paper seal menjadi bukti bahwa semua dokumen yang terdapat dalam sampul dan kotak suara benar-benar dokumen yang otentik. Jika terdapat kerusakan pada security paper seal, maka akan tertinggal serpihan-serpihan kertas yang menunjukkan bahwa segel pengamannya telah dirusak.

Kebutuhan tinta sidik jari ditentukan berdasarkan jumlah TPS. KPU menetapkan alokasi tinta per TPS sebanyak dua botol. Sementara kebutuhan alat bantu tuna netra ditetapkan 1 buah per TPS untuk pemilu di dalam negeri. Untuk TPS di luar negeri tidak disediakan template.

2. Pengelolaan Logistik Berbasis Web Untuk meningkatkan akurasi perencanaan, pengadaan, pengawasan, pendistribusian, pemeliharaan, dan inventarisasi logistik pemilu, KPU sejak tahun 2008 membangun aplikasi Sistem Infomasi Logistik (SILOG) dengan melibatkan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai mitra kerja pengembangan. SILOG berbasis web tersebut digunakan dalam pengelolaan logistik pemilu dari tahap perencanaan hingga monitoring pengiriman logistik ke tingkat TPS yang dioperasikan secara penuh dengan melibatkan operator satuan kerja (satker) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pengelolaan SILOG dilakukan oleh administrator dan operator yang ditunjuk oleh masing-masing satker.

Operator di setiap satker dapat melakukan pengelolaan data, seperti input data harga satuan barang, harga satuan jasa, biaya distribusi, data barang inventaris, rencana kebutuhan logistik, rencana anggaran, data harga kontrak barang, data harga kontrak jasa, data pengadaan barang, data penerimaan barang, rekap harga satuan barang, rekap harga satuan jasa, rekap harga kontrak barang, rekap harga kontrak jasa, rekap alokasi kebutuhan, rekap alokasi anggaran, rekap biaya distribusi, rekap pemilih dan badan penyelenggara, serta monitoring pengadaan dan distribusi barang.

Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan distribusi logistik pemilu PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

85

dilakukan dengan pendekatan bottom up atau dari bawah ke atas.

Operator di provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan input data dan perubahan data sesuai dengan kondisi riil di lapangan, misalnya harga satuan barang dan biaya distribusi. Operator KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengubah data tersebut dengan tetap mengacu pada regulasi dan survei harga pasar. Besaran biaya distribusi mengacu pada standar biaya daerah yang diatur dalam peraturan daerah (perda). Jika perda yang mengatur hal tersebut belum ada, digunakan asumsi harga pasar yang berlaku dan diakui secara umum.

Petugas pada masing-masing satker juga harus melakukan inventarisasi terhadap barang-barang tidak habis pakai seperti kotak suara dan bilik suara. Data tersebut diperlukan untuk menghitung kekurangan logistik sehingga produksinya tidak melebihi atau kurang dari kebutuhan.

Selain dapat diakses oleh user, SILOG juga dapat diakses oleh publik untuk mengetahui perkembangan pengelolaan logistik. Dashboard SILOG memuat informasi jumlah TPS, PPS, PPK, pemilih, daftar pasangan calon, surat suara, tinta sidik jari, formulir, template, hologram, segel, sampul, kotak, dan bilik suara. Publik dapat memantau perkembangan produksi dan distribusi masing-masing jenis logistik, jumlah yang sudah dicetak oleh perusahaan, jumlah yang sudah dikirim, dan jumlah yang sudah diterima oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Jika ada logistik yang tidak terdistribusi sesuai jadwal atau terdistribusi tetapi jumlahnya kurang dari yang seharusnya, sistem akan memberi peringatan. Petugas dapat segera melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber masalahnya, apakah kesalahan pada proses produksi atau distribusi.

Informasi tersebut penting untuk mengambil tindakan antisipasi dan penanganan logistik.

SILOG juga menyediakan informasi peta distribusi logistik yang dilengkapi dengan data kabupaten/kota serta desa prioritas distribusi logistik. Berdasarkan pemetaaan yang dilakukan KPU, terdapat 155 kabupaten yang menjadi daerah prioritas. KPU Kabupaten/Kota melakukan pembaruan titik rawan dan daerah prioritas secara berkala.

Salah satu contoh daerah prioritas di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pendistribusian logistik ke daerah

86

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

tersebut harus menggunakan sejumlah moda transportasi, mulai dari mobil, becak, gerobak, ojek, boat, dan sampai menggunakan jasa pikul manusia.

Pemetaan daerah-daerah prioritas tersebut penting sebagai acuan bagi perusahaan percetakan dalam proses distribusi ke setiap kabupaten/ kota. Informasi lain yang sangat penting adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik ke setiap daerah, termasuk daerahdaerah prioritas. Input data yang benar dan sesuai kondisi riil di lapangan akan membantu kelancaran proses produksi dan distribusi logistik.

Distribusi logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, dan tepat kualitas dibutuhkan agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

3. Kontrol Integritas Surat Suara Surat suara merupakan konstruksi dasar dari sebuah pemilihan.

Pemilih menggunakan surat suara untuk menerjemahkan pilihan hatinya menjadi sesuatu yang dapat dihitung untuk memberikan hasil pemilu (Election ACT, 2016). Karena itu, penting memastikan kegiatan produksi dan distribusi surat suara tunduk pada kontrol integritas yang memadai. Kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk mengatasi sejumlah masalah, yaitu jumlah surat suara, kualitas surat suara, dan keaslian surat suara (Ace Project, 2010).

Memastikan jumlah surat suara sesuai kebutuhan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh KPU agar hak pilih pemilih di TPS pada hari pemungutan suara terlayani dengan baik. KPU menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) sebagai dasar untuk menetapkan jumlah kebutuhan surat suara. Jumlah surat suara ditetapkan sebanyak DPT ditambah cadangan sebanyak 2 persen per TPS. Jumlah kebutuhan itulah yang dicetak dan didistribusikan ke masing-masing TPS. Untuk menjaga akurasi jumlah dan kualitas surat suara yang diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan percetakan, KPU menempatkan petugas di perusahaan percetakan untuk melakukan pengawasan. Petugas dari KPU mengawasi proses produksi, PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

87

menyaksikan setiap pembuatan berita acara pengiriman surat suara oleh penyedia jasa percetakan, serta secara periodik memverifikasi surat suara yang telah selesai dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan jumlah yang masih tersimpan di gudang percetakan. Selain itu, KPU menetapkan sejumlah mekanisme kontrol jumlah dan kualitas surat suara. Kontrol dilakukan pada sejumlah tahapan kerja proses produksi dan distribusi seperti pencetakan, pemotongan, pengepakan, dan pengiriman dari perusahaan percetakan ke KPU Kabupaten/Kota. Kontrol pencetakan surat suara bertujuan untuk menjaga komposisi warna dan kualitas cetakan. Petugas secara rutin mengambil satu lembar hasil cetakan untuk memeriksa kualitas warna. Jika terdapat perubahan warna dari yang seharusnya, proses pencetakan dihentikan dan mesin diatur ulang dengan rumus warna yang sudah ditetapkan.

Kontrol aktivitas pemotongan kertas surat suara dilakukan untuk memastikan tidak ada tulisan, gambar, atau foto pasangan calon yang terpotong. Kontrol juga dilakukan untuk memastikan jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan kontrak kerja masing-masing perusahaan percetakan. Mekanisme kontrol jumlah surat suara yang dicetak dilakukan melalui dua cara, yaitu penghitungan secara manual dan penimbangan. Penghitungan manual dilakukan secara acak, sementara penimbangan dilakukan dengan menghitung terlebih dulu berat setiap surat suara. Untuk pengiriman barang ke kabupaten/kota agar tidak terjadi kesalahan, masing-masing daerah tujuan diberikan kode yang berbeda. Kode tersebut berupa warna kertas yang digunakan untuk menuliskan alamat pengiriman surat suara yang ditempelkan pada bagian luar pembungkus surat suara. KPU juga meminta perusahaan percetakan menyampaikan laporan jumlah surat suara yang telah dikirim dan daerah tujuannya setiap hari ke KPU. Kontrol berikutnya ada di KPU Kabupaten/Kota. Setelah logistik diterima dari perusahaan percetakan, KPU Kabupaten/Kota merekrut petugas dari masyarakat sekitar untuk melakukan sortir terhadap surat suara. Sortir bertujuan mengidentifikasi ketepatan jumlah dan ketepatan kualitas surat suara. Surat suara yang kualitasnya telah sesuai dengan standar selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara untuk dikirim ke

88

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

TPS. Jika terdapat kekurangan jumlah surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, baik karena jumlahnya kurang maupun karena kerusakan seperti sobek dan terdapat percikan tinta, KPU Kabupaten/ Kota segera menginformasikannya ke KPU melalui SILOG untuk kemudian dilakukan tambahan pencetakan surat suara berdasarkan kekurangan tersebut.

Selain memastikan jumlah dan kualitas surat suara sesuai kebutuhan, hal lain yang sangat penting dalam mekanisme kontrol surat suara adalah jaminan atas keasliannya. Untuk itu, KPU menyusun ketentuan teknis standar dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Sesuai Surat Keputusan Nomor 402/ Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, surat suara terbuat dari kertas HVS 80 gram dengan bentuk memanjang atau vertikal dan warna kertas putih dengan derajat keputihan 90 persen. Cetak surat suara dilakukan dengan sistem cetak dua muka dilengkapi dengan security design atau desain berpengaman berbentuk microtext. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya pencetakan surat suara palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk kebutuhan desain surat suara, KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 404/Kpts/KPU/Tahun 2014. Surat suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2014 memuat nomor, foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai dengan nomor urut terkecil, dan nama calon presiden dan wakil presiden. KPU menyiapkan empat format alternatif surat suara, yaitu: (1) format surat suara dengan 4 (empat) pasangan calon ukuran kertas panjang 36 cm x lebar 23 cm dengan bentuk memanjang horisontal; (2) format surat suara dengan 3 (tiga) pasangan calon ukuran kertas panjang 27 cm x lebar 23 cm dengan bentuk memanjang horisontal; (3) format surat suara dengan 2 (dua) pasangan calon ukuran kertas panjang 23 cm x 18 cm dengan bentuk memanjang vertikal; (4) format surat suara dengan 2 (dua) pasangan calon ukuran kertas panjang 23 cm x 18 cm yang digunakan untuk pemilu putaran kedua dengan bentuk memanjang vertikal.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

89

Surat suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 terdiri atas dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam terdiri atas judul surat suara memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan tulisan “SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014”, logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri, dan logo Pemilu 2014 di sebelah kanan.

Selain itu, terdapat kolom nomor urut pasangan calon, foto pasangan calon berukuran 8 x 6 cm serta diberi garis keliling berwarna hitam, dan di bawah foto pasangan calon dituliskan nama calon presiden dan nama calon wakil presiden.

Surat suara bagian luar terdiri atas bagian atas dengan latar belakang ber­warna merah memuat tulisan surat suara dan tulisan “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” yang berwarna hitam. Bagian ba­wah memuat tulisan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan keterangan wilayah kabupaten/kota, kecamatan, desa/ke­ lurahan, tempat pemungutan suara, nama dan tanda tangan ketua KPPS warna putih dan warna dasar hitam. Desain surat suara untuk pemilu di luar negeri pada bagian bawah memuat tulisan Panitia Pemilihan Lu­ar Negeri (PPLN)/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Ne­ geri (KPPSLN) dan keterangan wilayah TPSLN, PPLN, Negara, na­ma dan tanda tangan ketua PPLN/ketua KPPSLN warna hitam dan war­ na dasar abu-abu. Untuk desain surat suara luar negeri, pada kolom PPLN/KPPSLN ditambahkan kotak pilihan untuk menandai metode pemungutan suara yang dilakukan melalui TPSLN, dropbox, atau pos.

4. Kontrol Integritas Formulir Penghitungan Suara Setelah pemilih menuangkan pilihannya ke dalam surat suara, tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sa­ ngat penting dan strategis adalah menjaga keaslian atau otentisitas sua­ra pemilih. Hal itu dilakukan dengan cara menghitung pilihan pe­ milih dalam setiap surat suara dan mencatatnya ke dalam formulir penghitungan suara secara tepat dan akurat. Formulir penghitungan sua­ra pada level tempat pemungutan suara (TPS) terdiri atas 4 (empat)

90

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

jenis, yaitu formulir C (berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS), formulir C1 (sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS), lampiran formulir C1 (lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS), dan formulir C1 Plano (catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS).

Untuk menjaga integritas hasil penghitungan suara, KPU memberi pengaman pada formulir C dalam bentuk microtext dan hologram.

Pengaman diberikan untuk satu set formulir model C1, lampiran model C1, dan model C1 Plano. Pemberian pengamanan tersebut bertujuan untuk membedakan formulir yang asli dan formulir yang berbentuk salinan. Formulir yang diberi pengaman, setelah selesai penghitungan suara di TPS dimasukkan ke dalam kotak suara. Sementara saksi dan pengawas TPS diberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS. Dengan demikian, formulir yang memiliki pengaman hanya dimiliki oleh penyelenggara pemilu yang akan digunakan sebagai sumber data dalam proses rekapitulasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan.

Selain memberi tanda pengaman dalam bentuk microtext dan holo­ gram, kolom data dan informasi dalam formulir model C, C1, lampiran C1, dan C1 plano juga didesain sedemikian rupa untuk memastikan kesesuaian antardata. Formulir model C memuat informasi persiapan dan pemungutan suara di TPS, penghitungan suara, serta lampiran berita acara dan penyampaian berita acara dan lampirannya kepada pi­ hak-pihak terkait seperti KPU Kabupaten/Kota, PPS, pengawas pemilu di TPS dan saksi pasangan calon. Formulir model C1 memuat empat je­nis informasi, yaitu: (1) data pemilih dan pengguna hak pilih; (2) data penggunaan surat suara; (3) data jumlah suara sah dan tidak sah; dan (4) rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon. Kolom isian untuk semua jenis informasi berjumlah tiga kolom. Hal ini sesuai dengan jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 800 orang per TPS untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Pengujian akurasi pencatatan hasil penghitungan suara dapat dila­ ku­kan dengan melihat konsistensi antara data yang satu dengan data lainnya. Prinsip pertama adalah data pengguna hak pilih tidak boleh lebih PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

91

dari data pemilih. Jika data pengguna hak pilih melampaui data pe­milih hal itu berarti partisipasi pemilih di suatu TPS berada di atas 100 per­sen.

Jika pemilih di suatu TPS berjumlah 800 orang, tidak mungkin peng­guna hak pilihnya di atas 800 orang, kecuali partisipasi pemilih dalam DPT 100 persen ditambah dengan daftar pemilih khusus tam­ba­han (DPKTb).

Prinsip kedua adalah data pengguna hak pilih sa­ma dengan data jumlah surat suara yang digunakan. Jika pemilih yang da­tang ke TPS 300 orang, jumlah surat suara yang digunakan juga sa­ma 300 lem­bar surat suara.

Prinsip ketiga, jumlah surat suara yang di­gu­nakan ha­rus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Jika tiga prinsip kon­sistensi data tersebut telah terpenuhi berarti pengisian data ha­ sil peng­ hitungan perolehan suara di TPS telah dilakukan secara akurat dan benar.

Integritas hasil penghitungan suara juga dapat terjamin dengan ada­ nya formulir tanda tangan ketua dan anggota KPPS serta saksi pasangan calon dalam setiap lembar formulir. Selain itu, pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua KPPS dan saksi yang hadir. Paraf para saksi diperlukan untuk me­ nunjukkan bahwa koreksi dilakukan atas pengetahuan para pihak, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh ketua dan anggota KPPS. Pada formulir model C1 Plano, penulisan catatan hasil penghitungan per­olehan suara dilakukan dalam bentuk angka dan huruf. Terdapat tiga jenis informasi yang harus ditulis dalam bentuk angka dan huruf, yaitu: (1) jumlah seluruh suara sah pasangan calon presiden dan wakil pre­si­ den; (2) suara tidak sah; (3) data jumlah suara sah dan tidak sah yang ter­ diri dari jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, dan jumlah sua­ra sah dan tidak sah. Penulisan dalam bentuk huruf bertujuan untuk mencegah siapapun melakukan rekayasa terhadap hasil penghitungan perolehan suara.

5. Pengadaan dan Pemeliharaan Logistik Pengadaan dan distribusi logistik dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengadaan dilakukan

92

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

secara elektronik bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) karena KPU belum memiliki layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) https://lpse.lkpp.go.id/eproc/. Sistem LPSE mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa karena panitia pengadaan maupun peserta pengadaan dapat melaksanakan pelelangan di manapun tanpa harus berada di instansi tersebut.

Sebelum melaksanakan pengadaan logistik pemilu, KPU melaksanakan ta­hap praproses pengadaan, berupa pemaketan dan pemilihan metode le­­lang. Penyusunan paket lelang melibatkan tenaga ahli percetakan dan dis­tribusi serta berdasarkan survei untuk mengumpulkan data-data, se­ perti data wilayah prioritas dan kapasitas percetakan. Sejumlah hal yang menjadi dasar penyusunan paket pengadaan adalah volume dan jum­lah ba­rang, sebaran perusahaan/produsen, dukungan ketersediaan bahan ba­ku, jarak dan letak geografis, serta ketersediaan sarana dan prasarana dis­tribusi.

Untuk pengadaan surat suara, KPU mencetak jumlah surat suara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan formula: DPT ditambah 2 persen (sebagai surat suara cadangan) ditambah 1.000 (di setiap kabupaten/kota dengan tanda khusus sebagai antisipasi pelaksanaan pemungutan suara ulang). Dengan rumusan tersebut, total surat suara yang dicetak oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebanyak 194.346.601.

Dalam praktiknya, terhitung sejak 10 Mei 2014 sampai dengan 22 Mei 2014 pendaftaran lelang resmi dibuka bagi setiap perusahan percetakan yang memenuhi standar dan kriteria yang sudah ditentukan dalam pengumuman Nomor 01/Pengumuman/SS-PPWP/PBJ/07/V/2014.

Ter­da­pat empat kualifikasi dengan 15 paket bentuk jangkauan wilayah untuk penyediaan dan distribusi surat suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 yang perlu diperhatikan oleh penyedia barang dan jasa percetakan surat suara, yakni: 1. Pengadaan terbuka untuk penyedia berbentuk badan usaha tunggal atau berbentuk kemitraan/KSO yang teregistrasi pada Layanan Peng­adaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar/Kecil, PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

93

subbidang: Industri Percetakan dan sejenisnya; 2. Setiap perusahaan harus mempunyai pengalaman kerja dalam bidang usaha yang sesuai dengan bidang/subbidang sekurangkurangnya dalam tiga tahun terakhir; dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang ba足ru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 3. Mempunyai NPWP dan bukti lunas pajak tahun terakhir (SPT Tahunan); 4. Mempunyai kemampuan dasar, peralatan, tenaga terampil/ teknis, dan syarat-syarat lain sebagaimana tercantum dalam Do足 ku足men Pra足kualifikasi.

Tabel 4.2 Paket Pengadaan dan Pendistribusi Surat Suara Berikut Pemenang Lelang

NO

JENIS PAKET

KUANTITAS (LEMBAR)

PEMENANG LELANG

1

Paket 1

Aceh dan Sumatera Utara

13.409.980

PT Pura Barutama

2

Paket 2

Sumbar, Riau, Kepualauan Riau, dan Jambi

11.741.933

PT Gramedia

3

Paket 3

Sumsel, Babel, Bengkulu, dan Lampung

14.284.618

Konsorsium PT Temprina Media Grafika Anggota: PT Dharma Anugerah Indah

4

Paket 4

Jabar (III dan V), Banten dan Kalbar

17.288.828

PT Gramedia

5

Paket 5

Jabar (I dan II), DKI Jakarta, PPLN, dan Maluku

16.197.530

Konsorsium PT Seni Budaya Sejahtera Offset Anggota: PT Kalola Printing

94

WILAYAH

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

6

Paket 6

Jabar (IV, VI, VII, dan VIII), Kalteng dan Jawa Barat VIII

14.799.922

PT Gramedia

7

Paket 7

Jabar (IX, X, dan XI), Kalsel, dan Kaltim

14.740.956

Konsorsium PT Temprina Media Grafika Anggota: PT Dharma Anugerah Indah

8

Paket 8

Jateng (I, II, III, IV, dan V), dan DI Yogyakarta

16.615.702

PT Gramedia

9

Paket 9

Jateng (VI, VII, VIII, IX, dan X), dan Bali

16.969.246

PT Macananjaya Cemerlang

10

Paket 10

Jatim (I, II, V, dan X), dan Papua

13.962.269

Konsorsium PT Temprina Media Grafika Anggota: PT Dharma Anugerah Indah

11

Paket 11

Jatim (III, IV, dan VI), NTB, dan NTT

15.241.332

Konsorsium PT Temprint Anggota: PT Gelora Aksara Pratama

12

Paket 12

Jatim (VII, VIII, IX, dan XI), dan Papua Barat

12.835.492

Konsorsium PT Seni Budaya Sejahtera Offset Anggota: PT Kalola Printing

13

Paket 13

Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara

3.585.496

Konsorsium PT Temprint Anggota: PT Gelora Aksara Pratama

14

Paket 14

Sulteng, Sultra, dan Sulbar

4.673.558

PT Adi Perkasa Makassar

15

Paket 15

Sulawesi Selatan

6.426.258

PT Adi Perkasa Makassar

Sumber: diolah dari pengumuman Nomor 01/Pengumuman/SS-PPWP/ PBJ/07/V/2014.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

95

Ketentuan serupa diterapkan juga untuk pengadaan formulir hologram dan pengadaan tinta yang masing-masing tertuang dalam surat pengumuman Nomor 01/Pengumuman/FormPPWP/PBJ/07/V/2014 dan Nomor 01/Pengumuman/TSJPPWP/PBJ/07/V/2014. Pengadaan formulir hologram memiliki empat jenis paket dengan cakupan distribusi ke provinsi yang berbeda-beda. Sedangkan ketentuaan bagi pengadaan tinta terdapat lima paket jangkauan penyediaan dan distribusi ke provinsi yang berbeda pula.

Tabel 4.3 Pengadaan dan Pendistribusian Tinta JENIS PAKET

CAKUPAN WILAYAH PROVINSI

TOTAL HPS

Paket 1

Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, dan Banten

Rp 4.949.644.324

Paket 2

Jabar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, dan Gorontalo

Rp 4.491.500.796

Paket 3

DKI Jakarta, PPLN, Jatim, NTB, Bali, Papua, dan Papua Barat

Rp 4.804.908.230

Paket 4

Jateng, DI Yogyakarta, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Maluku, dan Maluku Utara

Rp 4.925.196.802

Tabel 4.4 Pengadaan dan Pendistribusian Formulir Hologram JENIS PAKET

CAKUPAN WILAYAH PROVINSI

TOTAL HPS

Paket 1

Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, dan Lampung

Rp 2.165.164.107

Paket 2

Jabar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim

Rp 1.464.430.691

96

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Paket 3

DKI Jakarta, PPLN, Banten, Kalbar, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, Sulbar, dan Malut

Rp 1.554.578.438

Paket 4

Jateng, NTB, DI Yogyakarta, dan Bali

Rp 1.485.174.497

Paket 5

Jatim, Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku

Rp 2.235.568.024

Setelah diperoleh perusahaan percetakan pemenang lelang, KPU mela­ kukan supervisi dan monitoring secara langsung ke setiap perusahaan percetakan dan pendistribusian surat suara untuk memastikan proses pencetakan dan pendistribusian surat suara berjalan tepat pada waktunya. Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah bertugas untuk me­la­kukan pemantauan proses pencetakan, pemotongan, pengepakan, samp­ai proses distribusi yang dilakukan oleh PT Gramedia yang berl­ okasi di Jalan Angsana Raya Blok A2 No. 1 Delta Silicon Cikarang dan PT Temprina Media Grafika, Setia Darma III Tambun Bekasi.

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay melakukan monitoring percetakan surat suara ke PT Gelora Aksara Pratama, Jalan H. Baping No. 100 Ciracas Jakarta Timur dan PT Kalola Printing Jalan Raya Setu No. 1 Cipayung Jakarta Timur. Ketua KPU Husni Kamil Manik melakukan pemantauan proses pencetakan surat suara ke PT Temprint di Jalan Palmerah Barat No. 08 RT. 003/005 Grogol Utara, Jakarta. Adapun anggota KPU Ida Budhiati diberi tugas melakukan monitoring ke salah satu perusahaan percetakan di Jawa Tengah, yakni PT Pura Barutama Kudus.

Anggota Juri Ardiantoro bertugas untuk mengawasi proses pence­ takan dan pendistribusian surat suara yang dilakukan oleh PT Maca­ nanjaya Cemerlang di Jalan Ki Hajardewantara, Klaten Utara dan PT Intan Sejati di Jalan Kopral Sayom (Ring Road) Kabupaten Klaten. Sed­ ang­kan anggota KPU Arief Budiman mengawasi proses percetakan oleh PT Temprina Media Grafika di Gresik dan PT Dharma Anugrah Indah di Surabaya di Jawa Timur.

Meski sudah dilakukan supervisi secara langsung, dalam praktiknya KPU mengalami kerumitan dan kompleksitas dalam distribusi logistik

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

97

dari perusahaan percetakan ke KPU Kabupaten/Kota. Penyebabnya sebaran produksi dan distribusi serta ketersediaan infrastruktur produksi sebagian besar berada di Pulau Jawa. Kondisi tersebut berdampak pada biaya, waktu, dan risiko kecelakaan di perjalanan pada saat mobilisasi logistik dari Pulau Jawa ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kompleksitas distribusi makin tinggi saat proses distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke setiap TPS. Kondisi infrastruktur transportasi yang minim di sejumlah daerah, kondisi geografis yang sulit karena banyak permukiman penduduk berada di daerah kepulauan dan pegunungan, serta sebaran pemukiman penduduk yang tidak merata menjadi masalah dan sekaligus tantangan dalam distribusi logistik.

Untuk menyiasati kerumitan dan kompleksitas distribusi logistik tersebut, KPU melakukan identifikasi daerah prioritas berdasarkan se­ jumlah kategori, yaitu: (1) jarak dan waktu pendistribusian; (2) peng­ gunaan beberapa moda transportasi dalam distribusi logistik (darat, laut, dan udara); (3) keterbatasan infrastruktur yang dapat digunakan dalam distribusi; dan (4) daerah dengan jumlah pemilih besar. Besarnya jumlah daftar pemilih menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan daerah prioritas karena besaran jumlah pemilih mempengaruhi wak­t­u yang dibutuhkan KPU Kabupaten/Kota melakukan sortir dan penge­ setan logistik. Berdasarkan identifikasi daerah prioritas, dari 33 provinsi, hanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak mempunyai dae­rah prioritas. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, dari 497 ka­bupaten/kota terdapat 156 kabupaten/kota sebagai daerah prioritas atau 31,39 persen. Rincian daerah prioritas distribusi logistik tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen pengadaan logistik pemilu karena pendistribusian logistik pemilu satu paket dengan pekerjaan pen­cetakan dan produksi.

98

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 4.5 Titik Prioritas Pengiriman Logistik Wilayah Barat Indonesia NO.

NAMA PROVINSI

DAERAH PRIORITAS

1.

Jawa Tengah

Kabupaten Jepara, tepatnya Kecamatan Kepulauan Karimunjawa

2.

DKI Jakarta

Kabupaten Kepulauan Seribu dan PPLN

3.

Aceh

Kabupaten Simeuleu, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Sabang

4.

Jawa Timur

Pulau Bawean di Kabupaten Gresik dan Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep

5.

Sumatera Barat

Kabupaten Kepulauan Mentawai

6.

Sumatera Utara

Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan

7.

Riau

Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai

8.

Sumatera Selatan

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

9.

Kalimantan Tengah

Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Lamandau

10.

Kalimantan Barat

Kabupaten Kapuas Hulu

11.

Kalimantan Selatan

Kabupaten Tabalong

12.

Kalimantan Timur

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupatan Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan

13.

Kepulauan Riau

Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Anambas

14.

Bengkulu

Pulau Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara

Bangka Belitung

Kecamatan Lepar Pongok (Kabupaten Bangka Selatan), Kecamatan Nagka (Kabupaten Bangka Tengah), Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, dan Kecamatan Simpang Pesak (Kabupaten Belitung Timur)

15.

Sumber: Biro Logistik KPU RI (2014)

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

99

Tabel 4.6 Titik Prioritas Pengiriman Logistik Wilayah Timur Indonesia NO.

NAMA PROVINSI

DAERAH PRIORITAS

1.

Sulawesi Tengah

Kabupaten Buol, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

2.

Sulawesi Utara

Kabupaten Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

3.

Sulawesi Tenggara

Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi

4.

Sulawesi Selatan

Kabupaten Selayar

5.

Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya

6.

Maluku

Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Kepulauan Aru

7.

Maluku Utara

Seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Ternate

8.

Papua

Seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Jayapura

9.

Papua Barat

Seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Sorong

Sumber: Biro Logistik KPU RI (2014) Penghitungan alokasi waktu distribusi logistik dari perusahaan percetakan ke KPU Kabupaten/Kota dan dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS sangat penting agar logistik sampai di lokasi tujuan tepat waktu.

Tanggung jawab penyedia dalam distribusi hanya dari perusahaan percetakan ke KPU Kabupaten/Kota. Proses berikutnya, distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS menjadi tanggung jawab masingmasing daerah. Dalam praktiknya, produksi dan distribusi logistik berjalan secara simultan, dimulai dari kabupaten/kota prioritas dan berikutnya ke kabupaten/kota yang tidak terdapat banyak kendala dalam pendistribusian logistiknya. Alokasi waktu juga dihitung untuk

100

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

kebutuhan sortir, pengesetan, pengepakan, dan distribusi logistik dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS. Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, alokasi waktu distribusi logistik dari perusahaan percetakan ke KPU Kabupaten/Kota kurang ideal. Hal tersebut terjadi karena tiga hal, yakni: (1) penetapan daftar pemilih tetap dan badan penyelenggara adhoc mundur dari jadwal sehingga mengakibatkan mundurnya pengolahan data alokasi kebutuhan logistik; (2) penetapan regulasi, khususnya regulasi pe­ mu­ ngutan dan penghitungan suara di TPS terlambat sehingga mempengaruhi penghitungan jenis dan kebutuhan logistik; (3) proses pracetak, khususnya validasi master cetakan surat suara maupun for­ mulir membutuhkan waktu lama sehingga pelaksanaan pekerjaan mun­ dur dari jadwal seharusnya.

KPU juga mengidentifikasi moda transportasi yang dapat digunakan untuk mendistribusikan logistik ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebelum pelaksanaan tahapan pengadaan logistik, KPU su­ dah menghimpun data dan informasi mengenai ketersediaan sarana peng­ angkutan. Data-data yang dikumpulkan antara lain mengenai jalur transportasi darat, laut, dan udara, kapasitas angkut, perkiraan waktu, dan biaya distribusi. Data-data tersebut diperoleh dari survei, perusahaan ekspedisi, dan tenaga ahli distribusi. Penentuan moda transportasi distribusi logistik dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti waktu, kapasitas, keamanan, dan biaya. Hal ini penting untuk memberikan jaminan ketepatan distribusi logistik, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan efisien atau hemat anggaran.

KPU Kabupaten/Kota memegang peranan strategis dalam memas­ tikan logistik yang diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tu­ juan, dan tepat waktu. Karena itu, KPU Kabupaten/Kota diberikan tang­­ gung jawab dan kewenangan melakukan pemeliharaan dan in­ ventarisasi logistik pemilu melalui pelaksanaan beberapa kegiatan, me­liputi penerimaan, penyimpanan (penataan dan pengelompokan), pengepakan (pensortiran, pengesetan, penghitungan, dan pengepakan), PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

101

pemeliharaan, penyaluran, dan inventarisasi. Semua logistik pemilu harus diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pe­ mungutan suara.

Untuk kebutuhan logistik di luar negeri, dasar penghitungannya sama, yaitu jumlah pemilih, jumlah PPLN, dan jumlah TPSLN. Surat suara yang diproduksi sebanyak jumlah pemilih ditambah 2 persen per TPSLN, yaitu 2.079.483 lembar; segel 16.586 keping; hologram 1.992; tinta sidik jari 996 botol; daftar pasangan calon 498 lembar sesuai jumlah TPSLN; formulir C1 berhologram 1.494 lembar; formulir C1 Plano 1.128 lembar; sampul KPPSLN 3.984; dan sampul PPLN 1.992. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan masing-masing logistik adalah surat suara Rp 1.294.959.000, tinta sidik jari Rp 38.412.000, segel Rp 2.994.000, sampul Rp 16.661.000, formulir Rp 436.776.000, daftar pasangan calon Rp 5.517.000, dan hologram Rp 698.000. Biaya yang dibutuhkan untuk mendistribusikan logistik ke masing-masing kantor Perwakilan RI di luar negeri sebesar Rp 2.651.500.000.

6. Meningkatkan Akurasi Produksi dan Distribusi Salah satu permasalahan dalam pengadaan logistik Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 adalah perubahan daftar pemilih dan badan penyelenggara pemilu. Perubahan Surat Keputusan Nomor 355/ Kpts/KPU/Tahun 2014 menjadi Surat Keputusan Nomor 477/Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Te­ tap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdampak pada penghitungan dan alokasi kebutuhan logistik.

Pengadaan sejumlah logistik, seperti tinta sidik jari dan logistik lainnya, jumlahnya melebihi kebutuhan sehingga bertentangan dengan prinsip efisiensi. Hal ini terjadi karena jumlah TPS berkurang dari 546.301 menjadi 479.183. Agar logistik yang sudah diproduksi tersebut tidak mubazir, KPU mengatur distribusi tinta sidik jari berdasarkan jumlah pemilih per TPS. Jika jumlah pemilih di suatu TPS kurang dari 500 orang, alokasi tinta sidik jari ditetapkan sebanyak 2 botol. Sementara TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 500 orang mendapat alokasi

102

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

tinta sidik jari sebanyak 3 botol. Sebagai catatan perbaikan ke depan agar produksi logistik pemilu akurat, semua penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu, harus konsisten dengan mandat pasal 29 ayat (5) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 bahwa daftar pemilih tetap harus sudah ditetapkan 30 hari sebelum pemungutan suara.

Problem lainnya adalah penghitungan jumlah surat suara ditambah cadangan 2 persen per TPS. Merujuk pada Surat Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang rekapitulasi kebutuhan jumlah surat suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden, basis penghitungan cadangan sebesar 2 persen bukanlah TPS, tetapi kabupaten/kota.

Akibatnya jumlah surat suara cadangan sebesar 2 persen per TPS menjadi kurang akurat. Penghitungan berbasis TPS memang akan menyulitkan karena harus menghitung tambahan surat suara sebanyak 2 persen untuk 479.182 TPS. Akan tetapi jika jumlah pemilih dan badan penyelenggara sudah ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara, penghitungan berbasis TPS tersebut menjadi relatif lebih mudah. Karena itu, ke depan keputusan KPU tentang penetapan kebutuhan jumlah surat ditambah cadangan 2 persen per TPS tidak cukup dengan menampilkan data tambahan 2 persen per kabupaten/ kota, tetapi harus dilengkapi dengan surat keputusan KPU Kabupaten/ Kota tentang penetapan jumlah surat suara di setiap TPS dan tambahan cadangan sebesar 2 persen per TPS. Terjadinya kasus paket pengadaan logistik yang gagal lelang juga dapat mengganggu kelancaran pemungutan dan penghitungan suara.

Karena itu, harus didorong agar regulasi pengadaan barang dan jasa mengatur secara khusus mekanisme dan tata cara pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pemilu. Dengan demikian, andaikan terjadi gagal lelang, semestinya KPU tidak perlu lagi berkirim surat ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meminta penyelesaian masalah tersebut karena hal ini akan memperpanjang birokrasi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemilu. Semestinya regulasi mengatur bahwa dalam hal terjadi gagal lelang, Ketua KPU selaku Pengguna Anggaran (PA) dapat menetapkan penunjukan langsung tanpa harus berkonsultasi dengan LKPP. PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

103

Aspek distribusi juga perlu menjadi perhatian. Untuk menghindari kesalahan tujuan/sasaran dalam proses distribusi, sebaiknya setiap box surat suara, formulir, segel, tinta sidik jari, dan logistik lainnya dilengkapi dengan barcode. Setiap pengiriman barang dari perusahaan percetakan ke KPU Kabupaten/Kota teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik dalam SILOG. KPU dapat mengadopsi sistem pengiriman barang yang telah diterapkan oleh PT Pos. Penyelenggara dan perusahaan per­ cetakan dapat melacak keberadaan barang dalam proses distribusi dari percetakan ke KPU Kabupaten/Kota. Jika terjadi hambatan di lapangan, tersedia informasi yang memadai tentang lokasi kejadian dan jenis-jenis hambatan yang terjadi. Hal ini akan mempermudah penyelenggara untuk mengawasi proses distribusi logsitik agar sampai di lokasi tepat waktu.

104

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

5 Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

T

ahap pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden sangat dinantikan oleh publik yang berharap nantinya bisa mendapatkan presiden-wakil presiden yang jujur, prorakyat, dan tegas. Pintu pertama dimulai oleh partai politik atau gabungan partai politik, karena merekalah yang berhak mengajukan dan mendaftarkan pasangan calon ke KPU. Kuasa rakyat sepenuhnya berfungsi ketika pemberian suara di TPS. Begitulah demokrasi elektoral bekerja. Masing-masing elemen bangsa memiliki peran sesuai dengan porsinya dalam menata dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Partai politik berperan dalam proses rekrutmen, nominasi, dan penetapan bakal pasangan calon yang akan diajukan ke KPU. Adapula peran KPU dalam melakukan verifikasi administrasi untuk membuktikan kelengkapan dan keabsahan pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat calon. Puncaknya tentu ada di tangan pemilih yang akan menentukan pasangan calon terpilih pada saat pemungutan suara. Karena itu, kualitas pasangan calon terpilih pada dasarnya sangat tergantung pada kualitas rekrutmen, nominasi, dan penetapan bakal pasangan calon di internal partai politik dan rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya saat berada di TPS. PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

105

KPU sebagai pengelola kontestasi politik berkewajiban memberikan pelayanan kepada para kandidat dan sekaligus pemilih agar dapat mengenali kandidat dengan baik. Untuk memastikan pengelolaan tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon berlangsung secara profesional dan berintegritas, setidaknya dibutuhkan 3 (tiga) hal.

Pertama, kepastian regulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan, serta pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon. Kedua, kepastian sumberdaya manusia, baik kualitas maupun jumlah personel yang mengelola pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon. Hal ini penting karena KPU bekerja dengan tahapan, program, dan jadwal yang ketat. Ketiga, keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses yang tengah dikelola oleh KPU.

1. Aturan Main Pencalonan Aturan main Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 tidak mengalami perubahan dibandingkan pemilu sebelumnya. Rujukannya tetap Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Meskipun revisi Undang-Undang itu sempat dibahas DPR lebih dari 1,5 tahun, pembahasan tersebut akhirnya dihentikan. Fraksifraksi di DPR tidak kunjung menemukan kata sepakat terkait sejumlah isu krusial seperti ambang batas pencalonan dan syarat pendidikan calon, sementara waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden semakin dekat. Badan Legislasi DPR bersepakat menghentikan pembahasan revisi Undang Undang Pemilu Presiden-Wakil Presiden tersebut pada 3 Oktober 2013. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 otomatis kembali berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu 2014.

Sesuai Undang-Undang, jalur pencalonan untuk Pemilu PresidenWakil Presiden hanya dari partai politik. Regulasi belum membuka ruang bagi pasangan calon presiden-wakil presiden yang hendak maju dari jalur perseorangan seperti halnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Partai politik peserta pemilu pun tidak otomatis dapat mengajukan pasangan calon. Ada ketentuan ambang batas pencalonan

106

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

atau presidential threshold yang harus dipenuhi setiap partai politik atau gabungan partai politik. Ambang batas pencalonan ditentukan oleh dua hal, yaitu perolehan suara dan perolehan kursi. Jika mengacu pada perolehan kursi, ambang batas pencalonan ditentukan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR. Apabila mengacu pada perolehan suara, ditentukan paling sedikit 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR yang digelar sebelum Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

Merujuk pada hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, tidak satupun partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon secara sendirian.

Dari 12 partai politik nasional yang menjadi peserta Pemilu 2014, tidak satupun yang berhasil meraih paling sedikit 20 persen kursi atau paling sedikit 25 persen suara sah secara nasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang muncul sebagai pemenang Pemilu Anggota DPR 2014 hanya meraih 18,98 persen suara dan 19,46 persen kursi di DPR. Dengan demikian, partai politik yang ingin mengusulkan pasangan calon untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 harus berkoalisi dengan partai politik lain.

Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penentuan calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka, sesuai dengan mekanisme internal partai.

Dalam pengertian yang sangat minimal, demokrasi ditandai dengan adanya kontestasi dan partisipasi. Akan tetapi, hampir di semua partai politik, penentuan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik menjadi kewenangan ketua umum atau dewan pimpinan pusat partai.

Menghadapi tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi KPU dalam menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi administrasi pencalonan dan syarat calon serta acuan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon. Dalam peraturan itu dinyatakan bahwa untuk dapat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, setiap pasangan calon wajib memenuhi dua persyaratan, yaitu persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Persyaratan pencalonan berkaitan dengan ambang batas perolehan kursi atau suara yang harus dipenuhi setiap partai PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

107

politik. Sementara persyaratan calon adalah syarat yang melekat pada pribadi calon, misalnya kewarganegaraan, usia, pendidikan, kesehatan, status hukum, dan status-utang piutang.

KPU juga mengatur ketentuan bagi partai politik yang akan melakukan kesepakatan dalam pengajuan pasangan calon. Kesepakatan harus dibangun atas komitmen dan konsistensi. Karena itu, partai politik atau gabungan partai politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon dan telah mendaftarkannya ke KPU, tidak dapat menarik dukungannya. Sekali komitmen politik dibangun maka keterikatan berlaku selama proses politik berlangsung. Tidak dibenarkan adanya perpisahan di tengah-tengah proses. Kalaupun ada yang menarik dukungan, secara yuridis tetap dianggap mendukung.

Kesepakatan yang dibangun tidak saja antar-partai politik yang mengusung pasangan calon, tetapi juga partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon.

KPU mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon kepada publik selama 7 (tujuh) hari, yakni dari tanggal 11 Mei sampai 17 Mei 2014. Alokasi waktu bagi partai politik dan pasangan calon untuk mendaftar diberikan selama 3 (tiga) hari, dari 18 Mei sampai 20 Mei 2014.

KPU menetapkan jumlah dukungan minimal pengajuan pasangan calon berdasarkan alokasi kursi dan suara hasil Pemilu Anggota DPR 2014. KPU menetapkan jumlah kursi minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon sebanyak 112 kursi. Sementara mengacu pada jumlah perolehan suara, KPU menetapkan jumlah suara minimal untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebanyak 31.243.123 suara.

KPU juga mengatur teknis administratif dokumen syarat pencalonan dan syarat calon yang harus dipenuhi masing-masing pasangan calon dan partai politik pendukungnya. Persyaratan administratif pencalonan terdiri atas 5 (lima) jenis formulir, yaitu surat pencalonan, surat pernyataan partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan, surat pernyataan partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pencalonan, surat rekomendasi dan jaminan partai politik atau gabungan partai

108

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

politik, serta surat pernyataan visi, misi, dan program pasangan calon.

Jaminan dari partai politik terhadap pasangan calon berkaitan dengan kesetiaannya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Untuk persyaratan calon, terdapat 18 persyaratan dengan 26 dokumen yang harus dipenuhi pasangan calon. Dokumen tersebut di antaranya berkaitan dengan kewarganegaraan, riwayat hidup, laporan harta kekayaan pribadi, visi, misi, dan program, keterangan tidak pernah menghianati negara dan terlibat organisasi terlarang, keterangan tidak pailit, keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, dan tertib membayar pajak. Terdapat sejumlah kementerian/lembaga yang terkait dengan pemenuhan syarat tersebut, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kantor Pelayanan Pajak. Prinsipnya negara menginginkan bakal pasangan calon yang berkontestasi untuk meraih kursi kepresidenan memenuhi kompetensi ideologis, etis, yuridis, dan teknis.

Keinginan negara tentu sesuai dengan harapan rakyat. Sebagai pemilih, rakyat menginginkan pemimpin yang terbaik di antara kandidat yang baik. Dalam studi perilaku pemilih, kualitas tokoh untuk pejabat publik secara umum dan empiris dapat diartikan sebagai sifat-sifat personal positif seseorang yang dinilai penting oleh pemilih untuk menjadi pejabat publik. Sifat-sifat positif itu mencakup banyak dimensi, seperti kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Kategori kapabilitas atau competence adalah pintar, berwawasan luas, punya visi untuk jabatan yang diembannya,; get things done: bisa memimpin, tegas, decisive, berani mengambil resiko. Integritas menyangkut moral, satu dalam kata dan perbuatan, bersih dari cacat moral, etik, dan hukum.

Akseptabilitas berarti mampu merangkul dan berdiri di atas berbagai kelompok kepentingan (LSI, 2012, 11-12).

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

109

2. Dua Bakal Pasangan Calon Mendaftar Pada tanggal 12 Mei 2014, KPU mengirimkan surat edaran kepada seluruh partai politik, bahwa pendaftaran pasangan calon presidendan calon wakil presiden dimulai pada 18 Mei 2014 sampai 20 Mei2014, dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Partai politik (parpol) atau gabungan parpol berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, boleh memilih apakah akan berpedoman pada perolehan kursi di DPR minimal 112 kursi atau pada persentase perolehan suara partai politik secara nasional hasil Pemilu Anggota DPR 2014 minimal 25 persen atau sebanyak 31.243.123 suara.

Terlepas dari semua kriteria ideal dalam pengisian pejabat publik tersebut, pada akhirnya hanya terdapat dua bakal pasangan calon presiden dan wakil Presiden yang mendaftar ke KPU. Pada hari pertama pembukaan pendaftaran, tidak satupun bakal pasangan calon yang mendaftar. Pada hari kedua masa pendaftaran, pada 19 Mei 2014, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla mendaftar. Joko Widodo dan Jusuf Kalla datang ke KPU dengan menggunakan sepeda onthel. Keduanya mengayuh sepeda dari kediaman Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarno Putri di Teuku Umar, Jakarta. Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla diusung oleh gabungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden.

Berikutnya, pada hari ketiga, 20 Mei 2014, bakal pasangan calon Prabowo Subianto-Muhammad Hatta Rajasa mendaftar. Sebelum ke KPU, Prabowo-Hatta menyempatkan diri ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan salat zuhur di Masjid Sunda Kelapa. PrabowoHatta selanjutnya mendatangi KPU dengan berjalan kaki dari Masjid Sunda Kelapa. Pasangan calon ini didukung oleh 6 (enam) partai politik, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional

110

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

(PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Terdapat partai politik peserta peraih kursi DPR hasil Pemilu Legislatif 2014 yang mendeklarasikan diri netral dalam Pemilu PresidenWakil Presiden 2014. Partai Demokrat yang menjadi pemenang Pemilu 2009 dan berhasil mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden selama 2 (dua) periode, yakni periode 2004-2009 dan periode 2009-2014, memutuskan tidak menjadi salah satu partai pengusung salah satu kandidat.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla diusulkan oleh gabungan partai politik dengan menggunakan perolehan jumlah kursi di DPR sebagai persyaratan pengajuan calon, yakni dengan total perolehan kursi DPR sebanyak 207 kursi yang berasal dari PDI-P (109 kursi), PKB (47 kursi), Partai Nasdem (35), dan Partai Hanura (16).

Sementara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diusulkan oleh gabungan partai politik dengan menggunakan perolehan suara sah nasional hasil Pemilu Anggota DPR 2014 sebagai persyaratan pengajuan calon, dengan total perolehan suara sah sebanyak 61.137.746 suara, yang merupakan kontribusi Partai Gerakan Indonesia Raya (14.760.371 suara), PAN (9.481.621 suara), PKS (8.480.204 suara), PPP (8.157.488 suara), Partai Golkar (18.432.312 suara), dan PBB (1.825.750 suara).

Tabel 5.1 Komposisi Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 PASANGAN CALON

PARTAI POLITIK PENGUSUNG

PEMENUHAN PERSYARATAN

Prabowo SubiantoMuhammad Hatta Rajasa

Gerindra PAN PKS Golkar PPP PBB

61.137.746 suara sah hasil Pemilu Anggota DPR 2014

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

111

Joko WidodoMuhammad Jusuf Kalla

PDIP NasDem PKB Hanura

207 kursi DPR hasil Pemilu Anggota DPR 2014

Sumber: KPU (2014)

Dari dua pasangan calon yang mendaftar, terdapat dua figur lama dan dua figur baru dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Muhammad Jusuf Kalla pernah menduduki jabatan Wakil Presiden ketika berpasangan de­ ngan Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2004. Jusuf Kalla kemudian maju lagi pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009 berpasangan dengan Wiranto, tetapi dikalahkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Prabowo Subianto juga sudah pernah maju menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 2009. Prabowo Subianto mengambil wakilnya Muhammad Hatta Rajasa yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, sementara Muhammad Jusuf Kalla menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Usia pasangan calon juga rata-rata sudah di atas 60 tahun, kecuali Joko Widodo yang berusia 53 tahun.

Jumlah pasangan calon yang mendaftar berkurang dibanding Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2004 maupun Tahun 2009.

Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2004, terdapat 5 (lima) pa­ sangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009, terdapat 3 (tiga) pasangan calon.

3. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Calon Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dipastikan dalam keadaan sehat. Kesehatan Presiden dan Wakil Presiden menentukan keberhasilan mereka dalam memimpin negara. Presiden dan Wakil Presiden dituntut dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri, tanpa hambatan, dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan sepanjang masa jabatannya. Karena itu, tes kesehatan harus

112

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

mampu memotret kesehatan pasangan calon secara keseluruhan baik secara fisik, mental, spritual, dan sosial.

Pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden harus dipastikan bahwa tim pemeriksa kesehatan yang benar-benar profesional dan obyektif. Tim dokter tidak boleh memiliki keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Dokter harus in­de­ penden dan imparsial. Harus ada jaminan bahwa tidak satupun anggota tim dokter pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon yang berasal dari dokter kepresidenan dan dokter pribadi masing-masing calon.

Untuk pemeriksaan kesehatan, KPU bekerja sama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). KPU memberi kewenangan kepada IDI untuk menyusun panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon presiden dan wakil presiden. Panduan teknis yang telah disusun IDI tersebut kemudian ditetapkan oleh KPU. Penetapan nama-nama tim pemeriksa kesehatan independen dilakukan oleh KPU atas rekomendasi Pengurus Besar IDI. Pengurus Besar IDI menyeleksi secara independen dokter yang akan dilibatkan dalam tim pemeriksa kesehatan calon presiden dan wakil presiden. Pengurus Besar IDI menetapkan Prof. Dr. Zubairi, SpPD sebagai Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan dengan dibantu oleh 42 dokter lainnya. Seluruh tim dokter pemeriksa kesehatan calon presiden-wakil presiden merupakan tenaga medis pilihan yang terbaik di bidangnya serta memiliki kredibilitas dan pengalaman sedikitnya 15 tahun sebagai dokter spesialis, sehingga para anggota tim dipastikan benar-benar menguasai dan kompeten melakukan tes kesehatan untuk kebutuhan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Tim pemeriksa kesehatan capres dan cawapres menetapkan 5 (lima) kategori pemeriksaan, antara lain analisis riwayat kesehatan, pemeriksaan jiwa atau psikiatrik, pemeriksaan jasmani, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan jasmani terdiri atas penyakit dalam, jantung dan pembuluh darah, paru, bedah, urologi, ortopedi, neurologi, mata, serta telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher. Pemeriksaan jasmani melibatkan 14 spesialisasi yang masingmasing terdiri atas 7 (tujuh) orang, meski hanya dua yang terlibat PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

113

langsung dalam pemeriksaan. Khususnya bidang psikiatri, pemeriksaan melibatkan 5 (lima) dokter. Dokter-dokter yang diturunkan untuk memeriksa para calon presiden-wakil presiden, antara lain terdiri atas spesialis paru, jantung, neurolog, obstetri dan ginekologi (obgin), patologi klinik, penyakit dalam, bedah, gigi, psikolog, dan psikiater.

Sementara pemeriksaan penunjang dilakukan jika tim pemeriksa kesehatan menemukan indikasi-indikasi penyakit tertentu. Pemeriksaan penunjang termasuk pemeriksaan penunjang wajib, yakni USG dan abdomen, treadmill, pemeriksaan darah, urine, ginjal, serta pemeriksaan jika ada indikasi tumor. Untuk rujukan pemeriksaan kesehatan, IDI merekomendasikan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Pemeriksaan kesehatan terhadap dua bakal pasangan calon dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Bakal pasangan calon Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla menjalani pemeriksaan kesehatan pada Kamis, 22 Mei 2014. Sementara bakal pasangan calon Prabowo Subianto-Muhammad Hatta Rajasa menjalani pemeriksaan kesehatan esok harinya, pada Jumat, 23 Mei 2014. Kedua pasangan calon diperiksa selama 8-9 jam dengan 14 subyek pemeriksaan.

Tabel 5.2 Subyek Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

114

SUBYEK PEMERIKSAAN Pengambilan sampel laboratorium (darah dan lainnya) Pemeriksaan mata Wawancara psikiatri Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) atau tes psikometri untuk mengukur psikopatologi orang dewasa Jantung dan pembuluh darah (elektrokardiogram dan treadmill) Audiometri nada murni, telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) Rontgen dada Paru (spirometri dan lainnya) PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

DURASI 10 menit 30 menit 60 menit 90 menit 30 menit 50 menit 15 menit 20 menit

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ekokardiografi Penyakit dalam Bedah Neurologi Ultrasonografi (USG) USG transvagiral

20 menit 30 menit 20 menit 60 menit 15 menit 15 menit

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan, dua bakal pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan mampu menjalankan tugastugas kenegaraan secara baik dan mandiri sebagai Presiden dan Wakil Presiden jika terpilih. Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding. Hasil tes kesehatan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing pasangan calon. Publik tidak diberi akses terhadap rekam medik pasangan calon karena termasuk kategori informasi yang dikecualikan sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kecuali pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri yang ingin membuka rekam mediknya kepada publik.

4. KPU Tetapkan Dua Pasangan Calon Pemeriksaan dokumen dalam tahapan pencalonan sangat penting dan krusial dan karenanya harus dilakukan secara jujur, cermat, dan akurat.

Pemeriksaan dokumen oleh tim verifikasi disupervisi langsung oleh para komisioner KPU. Berkas demi berkas diperiksa untuk memastikan bahwa secara administratif dan substantif tidak ada yang bermasalah.

Pemeriksaan dokumen adminstrasi pencalonan dan syarat calon bertujuan untuk menunjukkan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen yang diserahkan partai politik dan/atau gabungan partai politik serta bakal pasangan calon kepada KPU pada saat pendaftaran.

Pemeriksaan kelengkapan dokumen dimulai sejak pasangan calon mendaftar, sementara pemeriksaan substantif berlangsung selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan. Pada saat pasangan calon mendaftar, PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

115

terdapat persyaratan mutlak yang harus dipenuhi secara akumulatif, yaitu surat pencalonan, surat pernyataan kesepakatan antar-partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon yang ditandatangi oleh ketua umum dan sekretaris jenderal masingmasing partai politik, serta surat kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon. Sementara syarat yang lain jika belum lengkap dapat dilengkapi pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU. Berdasarkan pemeriksaan tahap awal pada saat pasangan calon mendaftar, KPU menyatakan berkas dokumen pendaftaran dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut belum lengkap.

Joko Widodo tercatat belum melengkapi 4 (empat) jenis dokumen syarat calon, yaitu surat permohonan izin dari Presiden untuk maju sebagai calon presiden karena statusnya sebagai Gubernur, bukti tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), surat keterangan sehat jasmani, dan surat keterangan sehat rohani. Sementara pasangannya Muhammad Jusuf Kalla tercatat belum melengkapi bukti tanda terima penyerahan LHKPN, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta kelahiran, fotokopi nomor pokok wajib pajak, dan tanda bukti tidak punya tunggakan pajak, dan hasil pemeriksaan kesehatan. Pasangan calon Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla juga belum menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat partai politik atau gabungan partai politik.

Syarat pencalonan dan syarat calon pasangan Prabowo SubiantoMuhammad Hatta Rajasa juga belum sepenuhnya lengkap. Terdapat 3 (tiga) jenis dokumen yang belum dipenuhi Prabowo Subianto, yaitu bukti tanda terima laporan LHKPN, surat keterangan sehat jasmani, dan surat keterangan sehat rohani. Sementara Muhammad Hatta Rajasa, persyaratannya belum lengkap untuk jenis dokumen berupa bukti tanda terima laporan LHKPN dan surat keterangan hilang ijazahnya belum distempel oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang. Untuk persyaratan pencalonan, pasangan Prabowo Subianto-Muhammad Hatta Rajasa

116

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

belum lengkap pada jenis dokumen surat keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat partai politik atau gabungan partai politik. Kedua pasangan calon wajib melengkapi berkas persyaratan paling lambat pada 27 Mei 2014.

Di tengah-tengah proses verifikasi berhembus informasi soal ke­ warganegaraan ganda salah satu calon presiden, yaitu Prabowo Subianto.

Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 secara gamblang menyebutkan calon presiden dan wakil presiden harus merupakan war­ ga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima ke­ warganegaraan lain karena kehendak sendiri. Pembuktian secara administratif seseorang adalah warga negara Indonesia berdasarkan su­rat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KPU tidak terpengaruh dengan isu tersebut karena Prabowo Subianto sudah mendapatkan keterangan kewarganegaraan dari Kementerian Hu­kum dan Hak Asasi Manusia. KPU tidak perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi secara faktual karena Direktorat Jenderal Administrasi Hu­kum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerangkan bahwa Prabowo Subianto adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Dalam pemeriksaan berkas-berkas administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, KPU tidak menemukan hal-hal yang tidak wajar dalam persyaratan pencalonan dan syarat calon. Pada masa perbaikan, dua pa­ sangan calon tersebut dapat melengkapi berkas yang kurang atau belum lengkap. Berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada 30 Mei 2014, KPU menetapkan hasil verifikasi dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut.

Ra­pat pleno KPU memutuskan dua pasangan calon ters­ebut memenuhi syarat menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden. Se­lanjutnya KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 453/Kpts/KPU/Ta­ hun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Pre­si­den Pemilu 2014 dan mengumumkannya kepada publik pada 31 Mei 2014.

Selanjutnya KPU melakukan pengundian untuk menentukan nomor urut pasangan calon pada 1 Juni 2014 dalam rapat pleno terbuka.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

117

Pasangan calon Prabowo Subianto-Muhammad Hatta Rajasa mendapat nomor urut 1, sementara kompetitornya Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla mendapat nomor urut 2. Penetapan daftar pasangan calon tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014. Sempat terjadi insiden kecil saat pengundian nomor urut. Ketika masing-masing pasangan calon diminta menyampaikan sambutan usai pengambilan nomor urut, Joko Widodo dalam sambutannya secara spontanitas menyebut “Ayo Pilih Nomor Urut Dua”. Ucapan spontanitas itu langsung menjadi ramai di media massa karena dianggap mencuri start kampanye. Tim kampanye Prabowo-Hatta melaporkan aksi Joko Widodo tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memutuskan ucapan Joko Widodo tersebut bukan pelanggaran kampanye.

Tidak lama setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden, sekelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Koalisi Gerakan Melawan Lupa melayangkan gugatan terhadap KPU di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. Mereka menggugat KPU yang menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden. Koalisi masyarakat sipil tersebut meminta PT TUN membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2014 dan Surat Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Mereka menuding Prabowo Subianto terlibat kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada periode 1997-1998. Tetapi PT TUN Jakarta menolak gugatan tersebut.

KPU dalam menetapkan pasangan calon selalu mengacu pada atur­ an main yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan. KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden karena secara administratif sudah memenuhi syarat. KPU tidak menemukan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht yang menyatakan Prabowo Subianto terlibat tindak pidana. Terbukti Pra­ bowo Subianto dapat mengantongi surat keterangan catatan ke­ polisian (SKCK) dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri (PN) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana pen­

118

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

jara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hu­kum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pi­dana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Prabowo Subianto juga dapat me­menuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan dalam undang-undang.

5. Pengumuman Harta Kekayaan Calon Salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pasangan calon presiden dan wakil Presiden adalah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukti tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan tersebut menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan pada saat pendaftaran ke KPU. Harta kekayaan yang harus dilaporkan berupa harta benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dimiliki pasangan calon beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungannya. Harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan, sementara harta bergerak seperti alat transportasi dan mesin lainnya, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya, serta harta bergerak lainnya seperti logam mulia, batu mulia, barang-barang seni, dan antik.

Selain harta bergerak dan tidak bergerak, bakal pasangan calon wajib melaporkan uang tunai, deposito, giro, tabungan dan setara kas lainnya, serta hutang dan piutang. Asal usul harta juga disebutkan, apakah berasal dari hasil sendiri, warisan, hibah atau hadiah, hasil sendiri dan warisan, hasil sendiri dan hibah, warisan dan hibah, hasil sendiri warisan dan hibah.

Bakal pasangan calon juga wajib menyampaikan jumlah penghasilan dari kekayaan yang dimiliki setiap tahunnya, termasuk penghasilan istri.

Laporan harta kekayaan pasangan calon tersebut selanjutnya diperiksa oleh KPK untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran harta kekayaan bakal pasangan calon tersebut.

Penyampaian laporan harta kekayaan calon presiden dan wakil pre­ siden merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggara negara, sekaligus komitmen mereka terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Informasi harta kekayaan pa­ra PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

119

calon presiden dan wakil Presiden tersebut penting dibuka kepada pub­ lik untuk mendorong partisipasi mereka jika menemukan hal-hal yang tidak wajar dalam pelaporan harta kekayaan tersebut. Selain itu, dengan mengetahui jumlah kekayaan para calon presiden dan wakil pre­siden sebelum mereka terpilih dan menjabat, dapat diperkirakan pe­ningkatan jumlah kekayaannya secara wajar selama 5 (lima) tahun menjabat.

KPK melakukan verifikasi administratif terhadap setiap laporan har­ ta kekayaan calon presiden dan wakil presiden tersebut dengan cara me­­neliti ketepatan pengisian laporan harta kekayaan serta kelengkapan buk­ti pendukung. Selesai verifikasi administrasi, KPK melakukan ve­ri­ fi­kasi lapangan dan klarifikasi ke masing-masing individu bakal calon.

Pa­ sangan calon selanjutnya mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi hasil verifikasi dan klarifikasi KPK tersebut kepada masyarakat.

Dua pasangan calon tersebut, Prabowo Subianto-Muhammad Hatta Ra­ ja­sa dan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla dengan fasilitasi dari KPU mengumumkan harta kekayaannya di Kantor KPU pada Selasa, 1 Juli 2014.

Tabel 5.3 Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Calon Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019 NO URUT

NAMA Prabowo Subianto

1 Muhammad Hatta Rajasa Joko Widodo 2 Muhammad Jusuf Kalla

Sumber: KPU (2014)

120

JABATAN Calon Presiden Periode 20142019 Calon Wakil Presiden Periode 20142019 Calon Presiden Periode 20142019 Calon Wakil Presiden Periode 20142019

TANGGAL PELAPORAN

JUMLAH KEKAYAAN

20 Mei 2014

Rp 1.670.392.580.402 USD 7.503.134

20 Mei 2014

Rp 30.234.920.584 USD 75.092

14 Mei 2014

Rp 29.892.946.012 USD 27.633

19 Mei 2014

Rp 465.610.495.057 USD 1.058.564

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

6. Mendorong Kandidat Membuka Diri Jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan teramat strategis di suatu negara. Seorang Presiden sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pe­ merintahan. Sudah barang tentu, rakyat menginginkan seorang Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak yang baik, tanpa cela, dan paripurna. Untuk itu, masyarakat yang akan memberikan suaranya ber­hak memiliki akses informasi yang menyeluruh tentang rekam jejak para calon. Informasi tentang kandidat penting bagi pemilih untuk membangun pengetahuan, kesadaran, dan tindakan politik yang ber­ makna dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

Para ahli meyakini bahwa warga negara yang memiliki pengetahuan merupakan prasyarat berfungsinya demokrasi di suatu negara. In­ formasi yang dibutuhkan pemilih bukanlah informasi yang biasa-biasa saja. Pemilih membutuhkan informasi yang akurat, berkualitas tinggi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi level tinggi merupakan kondisi penting bagi stabilitas demokrasi karena bila para pemilih tidak memiliki pemahaman tentang apa yang mereka pilih akan terjadi kesenjangan ekspektasi yang mengarah pada erosi kepercayaan dalam demokrasi (Grofman, 1995, hal. 55). Pemilih yang terinformasikan dengan baik tentang kandidat yang akan dipilihnya dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas representasi. Salah satu indikator demokrasi prosedural dalam perspektif demokrasi minimalis, selain kontestasi adalah partisipasi. Economic Inteligence Unit (EIU), sebuah lembaga riset bidang ekonomi dan politik yang berbasis di Inggris menyebutkan ting­ kat partisipasi level tinggi berada pada kisaran 70 persen ke atas. Tingkat partisipasi yang demikianlah yang mesti diupayakan untuk menjaga eksistensi demokrasi.

Tahapan pencalonan dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden meru­ pakan salah satu sarana penginformasian tentang profil bakal pasangan calon kepada publik. Sebab tahapan itu bukan hanya milik partai politik, pasangan calon, dan penyelenggara, tetapi juga milik publik. Justru pe­ran serta masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

121

terhadap bakal pasangan calon sangat dibutuhkan agar yang calon akan dihadapkan kepada pemilih benar-benar kompeten, berintegritas, dan akseptabel. Informasi tentang hasil pemeriksaan kesehatan, asal usul harta kekayaaan, dan laporan pajak sangat dibutuhkan publik untuk menilai kemampuan fisik seseorang memimpin negara dan komitmennya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terkait hasil pemeriksaan kesehatan seorang kandidat, masih terdapat perdebatan tentang irisan antara hak privasi seorang kandidat dan hak demokrasi banyak orang atau setiap pemilih yang membutuhkan informasi menyeluruh tentang kandidat yang akan dipilihnya. Pada satu sisi, seseorang tidak otomatis kehilangan hak privasinya, termasuk informasi tentang rekam medik ketika mengikuti kontestasi politik seperti pencalonan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi pada sisi yang lain, masyarakat berhak memilih siapa yang akan mereka setujui untuk memerintah mereka. Hak memilih itu berhubungan langsung dengan hak memperoleh informasi karena sangat diperlukan oleh pemilih untuk mengambil keputusan dalam pemungutan suara. Karena itu, kewajiban moral kandidat untuk mengungkapkan informasi tentang kondisi medis mereka yang mungkin dapat merusak kemampuannya dalam menjalankan tugas (Streiffer, 2006, hal. 33).

Menimbang hal tersebut, regulasi penyelenggaraan Pemilu PresidenWakil Presiden ke depan perlu mengatur kewenangan KPU untuk mengumumkan kepada publik rekam medis para calon presiden dan wakil presiden. Penginformasian rekam medik tidak cukup didorong melalui mekanisme kesukarelaan atau voluntary disclousure. Harus ada pengecualian bagi seseorang yang akan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden karena besarnya tugas dan tanggung jawab yang akan diembannya. Karena itu, selain mengubah regulasi penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga perlu penyesuaian dengan hal-hal yang bersifat khusus seperti pencalonan presiden dan wakil presiden. Status informasi rekam medik sebagai informasi yang dikecualikan dapat berubah dengan berubahnya status seseorang menjadi peserta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

122

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Informasi lain yang sangat dibutuhkan pemilih adalah ketaatan seorang bakal calon presiden dan wakil presiden terhadap kewajibannya sebagai warga negara. Salah satunya adalah ketaatan dalam membayar pajak karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, menyumbang sekitar 70 persen dari pendapatan negara. Membuka surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak pribadi kepada publik merupakan bukti komitmen dan kejujuran seorang calon presiden dan wakil presiden. SPT pajak juga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membuktikan bahwa kekayaan yang mereka miliki diperoleh dengan cara yang taat hukum dan mereka bukan orang yang termasuk dalam kategori pengemplang pajak. Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Pemilu 2004 sudah mendorong agar para calon presiden dan wakil presiden bersedia membuka laporan pembayaran pajaknya kepada publik, sekalipun usul tersebut belum terpenuhi sehingga publik belum bisa mengetahui rincian pembayaran pajak dari para calon. Padahal jabatan Presiden dan Wakil Presiden membutuhkan kepercayaan yang sangat tinggi dari rakyat.

Komisi Informasi Publik (KIP) menyatakan bahwa data pajak merupakan data pribadi yang kerahasiaannya dijamin pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun data tersebut dapat dipublikasikan dengan 2 (dua) cara, yaitu izin dari pemilik data dan kepentingan publik yang jauh lebih besar dengan data tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian pasal 5 huruf k Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa kewajiban calon presiden dan wakil presiden memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah pilihan kebijakan atau legal policy yang dibuat oleh pembuat undang-undang untuk melaksanakan kehendak Konstitusi. Sebagai sebuah pilihan kebijakan, pembuat undang undang dapat menambah persyaratan tersebut dengan menyebut kewajiban calon presiden dan wakil presiden untuk menginformasikan data pem­ ba­yaran pajaknya kepada publik. Hal ini penting agar publik dapat memastikan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilihnya PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

123

benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi.

Terkait dengan laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada KPK, sejumlah pegiat antikorupsi menilai informasinya yang disampaikan masih kurang mendetail. Informasi harta kekayaan yang disampaikan kepada publik hanya berupa jenis harta dan nilainya. Misalnya saja, harta tidak bergerak berupa tanah dan rumah hanya menyebut jumlah bidang dan nilai totalnya tanpa membuat rinciannya seperti lokasi tanah dan bangunan, luas masing-masing, serta asal usul tanah dan bangunan tersebut apakah warisan, hibah, atau hasil usaha sendiri. Informasi yang detail dapat menjadi dokumen kontrol bagi publik untuk melaporkan hal yang tidak disampaikan bakal calon presiden dan wakil presiden kepada KPK. Ke depan, regulasi penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden perlu mengatur secara detail jenis-jenis informasi yang harus dipublikasikan kandidat untuk mendorong munculnya partisipasi publik dalam melaporkan halhal yang dinilai tidak wajar dari laporan harta kekayaan tersebut.

124

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

6 Kampanye dan Dana Kampanye

S

ebagai instrumen untuk meraih kekuasaan dan menjamin terciptanya rotasi kekuasaan secara periodik lima tahun sekali, kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 menjadi salah satu tahapan terpenting dan krusial. Hal ini karena ruang interaksi dan komunikasi dua arah antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan pemilih terjadi dalam tahapan kampanye.

Bayangan akan Indonesia lima tahun ke depan yang tertuang dalam visi, misi, dan tawaran program serta kebijakan, menjadi tujuan utama yang hendak disampaikan dalam interaksi yang berusaha meyakinkan pemilih sebelum menentukan pilihannya di balik bilik suara.

Berbagai cara dilakukan oleh para kandidat dalam mengkampanyekan diri dan gagasannya, seperti bertemu langsung dengan pemilih, iklan di media massa cetak dan elektronik atau poster dan baliho, serta debat publik. Tidak sedikit dana yang dibutuhkan oleh pasangan calon untuk membiayai berbagai bentuk kampanye dengan tujuan gagasan dan informasi mengenai pasangan calon mampu tersampaikan dengan baik kepada para pemilih.

Untuk memastikan tahapan kampanye berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada dan mampu memberikan ruang yang setara PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

125

untuk dua pasangan calon peserta Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, KPU hadir untuk memberikan pelayanan prima agar kedua pasangan calon memiliki akses yang setara untuk mengkampanyekan dirinya melalui berbagai bentuk kampanye yang diatur dalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008. Pada sisi lain, untuk menjaga integritas dan akuntabilitas kampanye, KPU mempublikasikan laporan dana kampanye secara periodik dan melakukan audit dana kampanye.

Karena kampanye merupakan arena pertarungan gagasan dan sarat akan banyak kepentingan, KPU tetap menjaga independensi dan imparsialitasnya. Dalam penentuan mekanisme dan materi debat, KPU melibatkan ahli dan akademisi yang ahli di bidangnya dan independen.

1. Upaya Menciptakan Ruang Persaingan Setara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu PresidenWakil Presiden menjelaskan bahwa “Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden adalah kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon�. Secara sederhana tahapan kampanye dapat dimaknai sebagai arena interaksi para calon presiden dan calon wakil presiden dengan pemilih untuk menarik hati dan mempengaruh pilihan politik pemilih sebelum hari pemungutan suara dengan harapan mampu meraih suara terbanyak.

Kristalisasi interaksi dua arah dalam kampanye sendiri terjadi dengan berbagai bentuk dan metode. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, terdapat 8 (delapan) jenis metode kampanye dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden, yakni: 1. Pertemuan terbatas; 2. Tatap muka dan dialog; 3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; 4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi; 5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum; 6. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU; 7. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon;

126

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

dan 8. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan.

Dalam praktiknya kampanye sering tidak hanya dilakukan dengan cara-cara legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi terdapat kemungkinan kampanye dilakukan dengan berbagai cara di luar aturan yang ada demi harapan untuk meraih suara terbanyak. Hal itu dilakukan mulai dari persoalan pencurian start untuk melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum atau kampanye di media dengan modus alih-alih temu kader atau sosialisasi pemilu (Bhakti, 2015, hal. 78). Juga mungkin terjadi vote buying dengan memanfaatkan uang atau barang untuk menarik minat pemilih.

Paradoks yang kerap terjadi dalam tahapan kampanye tentunya dapat merusak integritas dan akuntabilitas penyelenggaran pemilu yang bersih dan adil. Bahkan asas pemilu yang adil berpotensi tercederai akibat adanya ketimpangan antara kandidat dalam kampanye. Asas keadilan pemilu bagi peserta pemilu sangatlah penting dalam rangka memperoleh perlakuan yang sama, akses yang sama, dan peluang yang sama untuk berinteraksi dengan pemilih dalam kampanye. Dari sinilah kemudian KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan imparsial hadir untuk membentuk dan memfasilitasi ruang persaingan yang setara bagi setiap kandidat dalam proses kampanye.

Dalam rangka menciptakan equal playing battle field, KPU membuat desain pelaksanaan kampanye sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang ada. Secara filisofis berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pada pasal 33, “Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat�. Dalam hal ini berarti tugas dan peran serta KPU tidak hanya mendorong terciptanya kampanye yang bersih dan berkeadilan, akan tetapi KPU juga perlu memastikan bahwa kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 adalah bagian dari pendidikan politik bagi warga negara.

Secara umum karena tugas dari KPU adalah menerjemahkan dan menjalankan undang-undang kepemiluan yang ada, jika ditinjau dari PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

127

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden, penyelenggaran kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden diatur dalam 6 (enam) bagian di antaranya: Tabel 6.1 Struktur Pengaturan Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 STRUKTUR PENGATURAN

PENJELASAN

Aktor

1.

2.

3.

Materi kampanye

Pelaksana kampanye: pengurus partai politik, tim pemenangan, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan; Peserta kampanye: pemilih dan masyarakat umum; Petugas kampanye: seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

1. Materi kampanye meliputi visi, misi, dan program pasangan calon;

2. KPU memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye melalui website KPU.

Metode kampanye

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Waktu kampanye

128

Pertemuan terbatas; Tatap muka dan dialog; Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; Penyiaran melalui radio dan/atau televisi; Penyebaran bahan kampanye kepada umum; Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU; Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan nama-nama pasangan calon dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Larangan kampanye

1.

Mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD 945, dan bentuk Negara Kesatuan; 2. Membahayakan keutuhan NKRI; 3. Menghina seseorang agama, suku, ras, golongan, pasangan calon lain; 4. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; 5. Mengganggu ketertiban umum; 6. Mengancam untuk melakukan kekerasan; 7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye; 8. Menggunakan fasilitas negara, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; 9. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya; 10. Mengikutsertakan perangkat desa, kepala desa, anggota TNI dan Polri, PNS, pejabat BUMN, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK, Ketua, Wakil Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi

Iklan kampanye

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak maupun elektronik dalam wujud tulisan, suara, atau gambar yang bersifat naratif, grafis, dan karakter; Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama dan alokasi waktu yang sama serta memperlakukan secara berimbang kepada pasangan calon dalam menyampaikan materi kampanye; Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk kampanye; Batas waktu maksimal iklan kampanye di televisi paling lama 30 detik dan 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap harinya; Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi pasangan calon; Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye di media massa elektronik atau cetak.

Sumber: diolah dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Bab VII Kampanye PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

129

Berlandaskan pada payung hukum inilah kemudian KPU ber­ kewajiban untuk menerjemahkan kedalam peraturan dan pedoman yang lebih teknis untuk pelaksanaan kampanye. Karena peraturan ini ber­sentuhan langsung dengan peserta pemilu di lapangan, kerangka hu­kum yang dibuat harus memastikan setiap pasangan calon dan partai po­litik menikmati hak kebabasan untuk berekspresi, memiliki akses ke­ pada para pemilih, dan semua pemangku kepentingan dalam proses pe­ milu, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil atau meraih kemenangan (IDEA, 2002, hal. 55).

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam bukunya yang bertajuk “International Electoral Stan­ dards Guidelines for Reviewing the Legal Frameworkd of Election”, meng­ ungkapkan secara universal terdapat beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam membentuk peraturan kampanye, di antaranya sebagai berikut: 1. Tidak ada alasan untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan hak berekspresi dan pembatasan apapun yang diatur dalam hukum; 2. Setiap partai dan kandidat memiliki akses yang sama terhadap media, secara lebih spesifik terhadap media elektronik; 3. Ketika pendanaan dari negara atau swasta diperbolehkan, semua pihak dan calon memiliki akses secara adil ke sumber daya untuk melakukan kampanye pemilu yang kredibel; 4. Tidak ada partai atau kandidat (terutama partai penguasa) yang diistimewakan dari ketersediaan anggaran dana ataupun penggunaan sumberdaya negara. Semua pemangku kepentingan, baik partai politik maupun kandidat, dalam proses pemilihan memiliki kesempatan yang sama; 5. Tidak ada partai atau kandidat yang diancam atau mengalami kekerasan oleh partai atau kandidat lainnya, atau menghasut orang untuk melakukan kekerasan yang menghambat kebebasan untuk berkampanye; 6. Semua partai dan kandidat biasanya berhenti berkampanye satu atau dua hari sebelum hari pemungutan suara (IDEA, 2002, hal.

130

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

55-56).

Secara garis besar, pesan utama dari 6 (enam) ketentuan tersebut adalah apa yang diatur oleh KPU dalam PKPU sejatinya diatur secara proposional dengan cara tidak membatasi ruang gerak bagi pasangan calon presiden-wakil presiden untuk berekspresi dan berinteraksi untuk meraih suara terbanyak tanpa harus ada yang dirugikan dan diuntungkan secara sepihak. Akan tetapi, keleluasaan yang diberikan janganlah mengganggu dan menghalang-halangi pasangan calon lainnya untuk berkampanye. Selain itu, keleluasaan dan kebebasan yang diberikan tidak berarti bebas dari etika dan norma yang berlaku, melainkan tetap ada batasan yang diatur lebih jauh dalam ragka mengedepankan kampanye pemilu yang berintegritas.

Berangkat dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan ketentuan universal yang ada, KPU mengeluarkan PKPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Semangat dan nuansa untuk menghadirkan kampanye yang berintegritas dan memberikan ruang yang setara bagi setiap kandidat calon presiden dan calon wakil presiden untuk meyakinkan pemilih sangat terasa di dalam peraturan ini.

Pertama, sebagaimana tercantum pada PKPU Nomor 16 Tahun 2014 pasal 12, KPU mengatur 5 (lima) nilai-nilai utama yang perlu dikedepankan dalam menyampaikan materi kampanye oleh calon presi­ den-wakil presiden atau tim kampanye dan partai politik pengusung.

1. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas disampaikan kepada umum; 2. Tertib, tidak mengganggu kepentingan umum; 3. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih; 4. Bijak dan beradab, tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; 5. Tidak bersifat provokatif.

Selain itu, merujuk ketentuan PKPU Nomor 16 Tahun 2014 pasal 13, PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

131

dari segi substansi materi kampanye, setiap pasangan calon harus: a. Menjunjung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. Menjaga persatuan dan kesatuan; d. Meningkatkan kesadaran hukum; e. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya po­ litik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Kedua, dalam rangka memberikan kebebasan berekspresi bagi setiap pasangan calon untuk mengemas model kampanyenya sendiri tanpa menghambat apalagi menutup akses pasangan calon lainnya dalam berkampanye. KPU memberikan ruang dan akses yang setara bagi setiap kandidat terhadap 5 (lima) metode kampanye dengan catatan sebagai berikut: Tabel 6.2 Metode dan Pengaturan Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 METODE

PENGATURAN

KAMPANYE Pertemuan

Jumlah peserta paling banyak:

terbatas

3.000 orang untuk tingkat pusat; 2.000 orang untuk tingkat provinsi; 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota.

Tatap muka dan

Dilakukan di dalam ruangan atau terbuka dengan peserta

dialog

terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan yang jumlahnya tidak melampaui kapasitas tempat.

132

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Iklan media

Media massa cetak dan media elektronik memberikan

massa cetak dan

alokasi dan kesempatan waktu yang sama kepada setiap

elektronik

pasangan calon; Media massa cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus untuk penyempaian visi, misi, dan program; Program dialog interaktif di radio atau televisi perlu melibatkan pakar sesuai dengan tema.

Bahan atau alat

Bahan kampanye terdiri atas kartu nama, selebaran, stiker,

peraga kampanye

topi, cinderamata, buku, korek api, gantungan kunci, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar atau slogan pasangan calon atau paratai politik pengusul yang besaran harganya jika dikonversi dalam bentuk uang nilainya maksimal Rp 50.000 Baliho atau papan reklame paling banyak tiga buah untuk satu desa dan spanduk 1,5 x 7 meter paling banyak 5 (lima) buah di setiap kampung atau dusun yang lokasi pemasangannya ditentukan oleh penyelenggara pemilu.

Alat peraga dilarang ditempatkan di tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, jalan protokol, prasarana publik, taman, dan pepohonan.

Debat

Debat publik dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian: Dua kali untuk calon presiden; Dua kali untuk calon wakil presiden; Satu kali untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Diolah: dari PKPU Nomor 16 Tahun 2014 Tidak hanya berhenti sampai di situ, ikhtiar lain dilakukan oleh KPU dalam membangun kesetaraan kesempatan bagi setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk berkampanye. Khusus kampanye PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

133

di media massa, KPU membuat beberapa nota kesepahaman dengan lembaga negara lainnya seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Juga dibuat nota kesepahaman dengan lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) serta Radio Republik Indonesia (RRI) untuk bersama-sama mengawasi dan memberikan ruang iklan yang setara bagi setiap kandidat.

Dengan KPI misalnya, merujuk pada Nota Kesepahaman antara KPU dan KPI Nomor 06/KB/KPU/Tahun 2013 dan Nomor 2/NK/KPI/I/2013 tentang Pengaturan dan Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum; KPU dan KPI bersepakat untuk mengatur dan mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu.

Bentuk pengaturan dan pengawasan tersebut sebagai berikut: a. Kerjasama dan koordinasi perumusan peraturan berkenaan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu, serta pemberian sanksinya; b. Kerjasama pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu; c. Kerjasama peningkatan sumberdaya manusia di bidang pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu; dan d. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama di bidang literasi media berkenaan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu.

Sedangkan dengan TVRI, di bawah Nota Kesepahaman Nomor 09/ KB/KPU/Tahun 2013 dan Nomor 49/MOU/TVRI/2013; KPU dan TVRI sepakat untuk melakukan kerjasama untuk melakukan sosialisasi dan informasi Pemilu 2014, termasuk memfasilitasi proses kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Adapun ruang lingkup dari Nota Kesepemahan ini sebagai berikut: a. Penyediaan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan informasi Pemilu 2014; b. Penyediaan beragam informasi aktual tentang Pemilu 2014; c. Penyediaan narasumber untuk program acara televisi yang terkait dengan Pemilu 2014;

134

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

d. Pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan informasi Pemilu 2014 kepada masyarakat luas; e. Penyediaan sumberdaya dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilu 2014; f. Penyediaan filler atau bumper atau semacamnya pada program televisi yang dapat menyampaikan informasi Pemilu 2014 kepada publik secara cuma-cuma; dan g. Kegiatan lain yang disepakati oleh KPU dan LPP TVRI. Begitu pula dengan RRI, KPU membuat nota kesepahaman untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan informasi Pemilu 2014. Materi Nota Kesepahaman Nomor 10/KB/KPU/Tahun 2013 dan Nomor 744/DU/04/2013, berisikan pokok-pokok kesepahaman yang tidak jauh berbeda dengan Nota Kesepahaman yang dibuat bersama TVRI.

2. Visi, Misi, Program, dan Struktur Pemenangan Penyelenggaran kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 secara selintas terlihat lebih ringan dibandingkan kampanye pada pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini karena hanya terdapat dua pasangan calon presiden-wakil presiden yang bertarung untuk menduduki kursi RI-1 dan RI-2, yakni pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa serta pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Tahapan kampanye sendiri dimulai satu hari setelah pengambilan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 pada tanggal 1 Juni 2014, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden memperoleh nomor urut 1 dan pasangan Joko Widodo beserta M Jusuf Kalla memperoleh nomor urut 2.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

135

Pasangan calon nomor urut 1 Prabowo-Hatta diusulkan oleh 6 (enam) partai politikm yakni Partai Gerindra dengan 73 kursi DPR hasil Pemilu Legislatif 2014, Partai Golkar 91 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 48 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 39 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 40 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Total terdapat 291 kursi DPR dari 6 (enam) partai politik peserta Pemilu 2014 yang mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Joko WidodoJusuf Kalla diusulkan oleh 4 (empat) partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan kursi DPR hasil Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 109 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 47 kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 36 kursi, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 16 kursi. Secara keseluruhan terdapat 208 kursi DPR dari 4 (empat) partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla.

Kedua pasangan calon memiliki latar belakang dan rekam jejak politik yang berbeda-beda, termasuk gagasan akan Indonesia pada 5 (lima) tahun kedepan. Pasangan calon nomor urut 1, misalnya, memiliki visi “Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat�. Sedangkan pasangan calon

136

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

nomor urut 2 memiliki visi “Terwujudnya Indonesia yang ber­ daulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-ro­ yong”. Visi kedua pasangan calon tersebut dijabarkan ked alam misi dan program-program yang lebih konkret sebagai berikut:

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

137

Dalam rangka meyakinkan pemilih untuk memberikan suaranya di balik bilik suara pada 9 Juli melalui visi-misi dan program kebijakan yang ditawarkan, kedua pasangan calon tidak bekerja sendiri dengan mendatangi satu per satu pemilih dari daerah satu ke daerah lainnya.

Akan tetapi kedua pasangan calon dibantu oleh tim kampanye yang bertugas untuk membantu pasangan calon dalam menyampaikan apa yang menjadi mimpi dan gagasan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan jika mereka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 20142019.

Keberadaan tim kampanye sesuai amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pada pasal 39 yang berisikan soal pembentukan tim kampanye kepada setiap pasangan calon dalam rangka membantu kerja-kerja calon presiden-wakil presiden untuk menarik hati pemilih.

Tim kampanye juga bertugas untuk menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kampanye di lapangan.

Daerah pemilihan dari Pemilu Presiden-Wakil Presiden mencakup seluruh provinsi, serta kabupaten dan kota se-Indonesia. Kerangka regulasi yang ada memperbolehkan tim kampanye di tingkat nasional untuk membentuk tim kampanye pada tingkat provinsi atau kabupaten/ kota. Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pada pasal 36 mewajibkan nama-nama anggota tim kampanye yang dibentuk oleh masing-masing pasangan calon pada setiap level dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 lalu KPU menerima laporan nama-nama tim kampanye dari dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

138

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 6.3 Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa DEWAN PENASIHAT

DEWAN PAKAR

Ketua: Prof. Dr. M. Amien Rais

Ketua: Prof. Dr. Muladi, SH

Anggota: KH Maemoen Zubair,

Anggota: Hari Tanoesoedibyo,

Dr. H. Akbar Tanjung, Ustadz Hilmi

Prof. Dr. Ryaas Rasyid, Prof. Dr.

Aminuddin, Hashim Djojohadikusumo,

Bahtiar Effendi, Drs. Lukman

Zulkifli Hasan, Agung Laksono,

Hakim Saifuddin, Dr. Ali Masykur

Jend. (Purn.) Joko Santoso, Prof. Dr.

Musa, Pontjo Sutowo, Dr. Sasmito

Jend. (Purn.) Farouk Muhammad,

Hadinegoro, Prof. Dr. Burhanuddin

Syechbubakar, Letjen (Purn.) M. Yunus

Abdullah, Prof. Dr. Didik J. Rachbini,

Yosfiah, Letjen (Purn.) Syarwan Hamid,

Dr. Sohibul Iman, Dr. Hidayat Nur

Letjen (Purn.) Soeharto Mayjen (Purn.)

Wahid, Drs. Al Muzzamil Yusuf, Dr.

Syamsir Siregar, Dr. AM Fatwa, Syarif

Ir. Fadel Muhammad, Dr. Ridwan

Cicip Sutardjo, Dr. Marzuki Alie, Dr.

Mukti, Drs. Theo L. Sambuaga, Hj.

Slamet Effendy Yusuf, Brigjen Pol

Gunarijah Ratna Mirah Kartasasmita,

(Purn.) Dr. H. Taufiq Effendi, MBA,

Dr. Saharuddin Daming, Prof. Fuad

Laksdya TNI (Purn.) Freddy Numberi,

Amsyari, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Amir

Drs. Zarkasih Nur, MS. Hidayat, Ir.

Sambodo, Dr. Ir. Al Hilal Hamdi, Dr.

Azwar Abubakar, Habib Lutfi Bin Ali

Kastorius Sinaga, Dr. Marwah Daud

Bin Yahya, Nur Muhammad Iskandar,

Ibrahim, Dr. Ir. Endang Setyawati

Dr. Hj. Tuty Alawiyah, Hj. Suryani Tahir,

Thohari, Prof. Dr. Syamsulbahri, Prof.

Drs. Barlianta Harahap, Djan Farid, Dr.

Dr. Prijono Tjiptoheriyanto, Komjen

Surachman Hidayat, Dr. Salim Segaf

(Purn.) Adang Darajatun, Drs.

Aljufri, H. Rhoma Irama, Dr. Ahmad

Muhammad Hatta

Satori, KH. Dr. Muslih Abdul Karim, Prof.

H. Is Anwar Datuk Rajo Perak, Dr.

Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, Widjono

Dimyati Natakusuma.

Hardjanto, Chairul Anam.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

139

Ketua

Prof. Dr. Mahfud MD, SH., MH.

Wakil Ketua

Jend. (Purn.) George Toisutta, Letjen (Purn.)

Burhanuddin Laksdya (Purn.) Moekhlas Sidik, KH. Masduki Baidlowi.

Sekretaris

Fadli Zon, SS., MSc.

Wakil Sekretaris

Setya Novanto, Ir. Tjatur Sapto Edi, Imam Marsudi.

Bendahara

Thomas Djiwandono, Jon Erizal, Robert Kardinal.

Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Kampanye

Dr. Idrus Marham

Wakil Ketua Bidang Saksi dan Hukum

M. Taufik Ridho, Lc., Dipl Ec

Wakil Ketua Bidang Operasi, Logistik, dan Komunikasi

Ahmad Muzani, S.Sos

Wakil Ketua Bidang Kebijakan dan Program

Ir. Taufik Kurniawan, MM

Wakil Ketua Bidang Strategi

Ir. Romahurmuziy, MT

Wakil Ketua Bidang Relawan

B.M. Wibowo, SE, MM.

Direktur Kebijakan dan Program

Dr. Drajad Wibowo, Dr. Harry Azhar Azis, Heirma Poernomo, Ph.D.

Direktur Strategi

Sugiono, Rully Chaerul Azwar, Sukmo Harsono, SE, MM.

Direktur Komunikasi dan Media

Budi Purnomo K., Arya Mahendra Sinulingga, Yuri Hidayat.

Direktur Hukum dan Advokasi

Rudy Alfonso, Habiburohman, Ahmad Yani.

Direktur Penggalangan

Harris Tahir, Yudi Magiyo Yusuf, La Nyalla Mattaliti

Direktur Teritorial

Mahyudin, Hasrul Azwar, Abdullah Tuasikal.

Direktur Operasi

Edhy Prabowo, Mulfachri Harahap, Roem Kono.

Direktur Logistik

Sudewo, Intan Fauzi Fitriyadi, Muhidin.

140

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Direktur Kampanye

Prasetyo Hadi, Emron Pangkapi, Rambe Kamaruzzaman.

Direktur Data dan Saksi

KH. Jazuli Juwaini, Lc., MA., Danang Wicaksana Sulistya, Yanuar Arif Wibowo, SH.

Direktur Relawan

Didik Hariyanto, Putra Jaya Husin, Harris Bobihoe, M. Yunus Syahganda Nainggolan.

Koordinator Juru Bicara

Fuad Masyhur, Mayjen TNI (Purn.) Sudrajat, Tantowi Yahya, Bara Hasibuan, Sandiaga Uno, Nurul Arifin, Marwah Daud Ibrahim, Abubakar Alhabsy, Agun Gunanjar Sudarsa, Ahmad Doli Kurnia, S.Si, MT, Ahmad Yani, Airlangga Hartarto, Ali Mochtar Ngabalin, Andi Rahmat, Andi Yuliani Paris, Bara Hasibuan, Burhanudin Abdullah, Derry Drajat, Desy Ratnasari, Dr. Agustian Budi Prasetya, MPA, Dr. Ahmad Farhan Hamid, Dr. Batara Imanuel Sirait, Sp.OG., Muhammad Maksum.

Juru Debat Nasional

Dr. Didik J. Rachbini, Dr. Drajat Wibowo, Dr. Nasir Biasane, M.Si Dr. Puji Wahono, M.Si, Drs. Alfan Alfian, M.Si, Drs. Gambar Anom, Drs. Ibrahim Ambong, M.Si, Drs. Mahadi Sinambela, M.si, Drs. Musfihin Dahlan, Fahri Hamzah, Fauzi Bahar, Fuad Bawazier Happy Bone Zulkarnaen, Harry Azhar Azis, Haryanto Taslam, Hidayat Nurwahid, Hilbram Dunar, Ir. Afni Achmad, Ir. Agusman Effendi, Ir. Fernita Darwis, Ir. Ridwan Hisyam, M.M, Jazuli Juwaini, K.H. Irsyad Juwaeli, Kivlan Zen, Mahfudz Sidik, Martin Hutabarat, Marwah Daud Ibrahim, Nurul Arifin, Prof. Dr. Anwar Arifin, Rama Pratama, Rizal Malarangeng, Sadar Subagyo Sohibul Iman, Sri Rejeki, Syaifullah Tamliha, Teguh Juwarno Viva Yoga Mauladi, Yasmin Muntaz, Yoris R.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

141

Tabel 6.4 Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla Penasihat

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Pengarah

Sidharto Danusubroto, Hasyim Muzadi, Abdul Azis Mansyur, Dimyati Rais, Puan Maharani, Jenderal TNI (Purn.) AM Hendropriyono, As’ad Said Ali Jenderal TNI (Purn.) Luhut Panjaitan, Laksamana (Purn.)

Tedjo Edi, Letjen TNI (Purn.) Farid Zainuddin, Marsekal Madya (Purn.) Ian Santoso, Pramono Anung, Sutrisno Bachir, Andi Muawiyah Ramli.

Ketua Tim

Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, Victor B Laiskodat, Marwan Jafar, Chairuddin Ismail, Andi Widjajanto, Patrice Rio Capella, Imam Nachrowi, Dossy Iskandar.

Penghubung Partai

Achmad Basarah, Siti Nurbaya, Hanif Dhakiri, Saleh Husin.

Bendahara

Didit MP

Juru Bicara

Hasto Kristiyanto, Abdul Kadir Karding, Anies Baswedan, Ferry Mursyidan Baldan, Khofifah Indar Parawansa, Syarifuddin Sudding

Tim Ahli

Sukardi Rinakit, Andreas Pareira, Arie Sumarmo, Arief Budimanta, Ady Prasetyono, Heri Achmadi, Ida Fauziah, M. Prakosa, Muhtosim Arief, Musdah Mulia, Pataniari Siahaan, Rizal Sukma, Saifullah Mashum, Sakti Wahyu Trenggono, Sihar Sitorus, Silverius Sonny

Tim Survei

Dolfie, Abdul Malik Haramain, Chris Watubun, M. Fariza Y. Irawady, Harry Ashar, Hendra Kusumah, Sarwoto, Susaningtyas, Nero Handayani Kertopati, Yunandar Perwira.

142

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tim Debat

Maruarar Sirait, Akbar Faisal Helmi Faisal Zaini, Poempida Hidayatullah, Samuel Watimena.

Tim Penggalangan

Jenderal TNI (Purn.) Farchrul Rozi, Ameliiyani, Budiman Sudjatmiko (desa), Christine Hakim (budaya), Djafar Badjeber, Edy Junaidi Franky Sibarani (pengusaha), Iqbal Alan Abdullah, Mindo Sianipar (tani dan nelayan), Puti Guntur Soekarno (guru), Richard Sambera dan Utut Adianto (atlet), Rieke Diah Pitaloka (buruh), Samuel Koto.

Tim Penggerak Pemilih

Bambang Wuryanto, Abdul Munir Malkan, Imam Addaraqutni, Izzul Muslimin Willy Aditya, Zainul Munasihin

Tim Saksi

Djarot S. Hidayat, Enggartiasto L, Jazilul Fawaid, Prasetyo

Tim Kampanye

Aria Bima, Effendi Simbolon, Fathan Subhi, Sri Sajekti Sudjudnadi.

3. Debat Kandidat Dalam mempersiapkan penyelenggaraan debat pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2014, KPU melakukan persiapan secara matang dengan memperhatikan ketentuan perundangundang yang ada, hingga melibatkan para pemangku kepentingan lainnya di luar penyelenggara. Hal ini tentunya tidak terlepas dari semangat yang dibawa oleh KPU untuk menjadikan debat calon dalam kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 sebagai wahana dialektika antara kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk mendiseminasikan mimpi dan bayangan Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wahana bagi para pemilih untuk memahami betul visi-misi maupun program sehingga mampu meningkatkan partisipasi pemilih pada 9 Juli 2014.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

143

Jika mengacu pada ketentuan perundang-undang yang ada, debat publik merupakan salah satu metode kampanye yang tertulis dalam pasal 38 ayat (1) huruf g yang kemudian dijelaskan secara lebih mendalam pada pasal 39 dari ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Materi pengaturan mulai dari pengaturan moderator hingga materi debat. Untuk penentuan moderator debat misalnya, pasal 39 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa moderator dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang memiliki integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak.

Selama berlangsungnya debat pasangan calon moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap substansi yang dipaparkan oleh masing-masing pasangan calon presiden-wakil presiden. Meskipun ketentuan selanjutnya diatur oleh KPU, penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pada pasal 39 ayat (3) mengharuskan adanya kesepakatan/persetujuan para pasangan calon dalam format debat dan moderator.

KPU kemudian melakukan proses seleksi ketat dalam menentukan moderator debat. Salah satu pertimbangan dan indikator utama dalam seleksi calon moderator debat adalah kandidat moderator debat haruslah independen dan tidak memiliki afiliasi politik ataupun sejarah masa lalu menjadi anggota partai politik.

Terdapat 5 (lima) nama calon moderator berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan. Langkah selanjutnya kelima calon ini kemudian ditawarkan kepada kedua pasangan calon untuk dipilih. Masingmasing tim kampanye diminta untuk menentukan 3 (tiga) nama calon dari 5 (lima) calon moderator yang diajukan oleh KPU. Jika kedua tim pasangan calon memilih nama moderator yang sama, nama calon moderator tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai moderator debat.

Setelah melalui proses musyawarah antara dua kubu pasangan calon yang diwakili oleh masing-masing tim kampanye, disepakati terdapat 5 (lima) orang perwakilan akademisi dan profesional untuk menjadi moderator debat, yakni: 1. Debat putaran pertama dimoderatori oleh Zainal Arifin Mochtar, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus

144

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM); 2. Debat putaran kedua dimoderatori oleh Ahmad Erani Yustika, Guru Besar bidang ekonomi dari Universitas Brawijaya; 3. Debat putaran ketiga dimoderatori oleh Hikmahanto Juwana, staf pengajar sekaligus Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI); 4. Debat putaran keempat dimoderatori oleh Dwikorita Karnawati, akademisi sekaligus Wakil Rektor UGM; 5. Debat putara kelima dimoderatori oleh Sudharto P. Hadi, Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Tidak hanya cukup pada penentuan moderator debat. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan imparsial, KPU berusaha mengemas materi debat secara proporsional sesuai dengan undang-undang dan melibatkan tim independen untuk merumuskan materi debat. Pasal 39 ayat (5) sudah menjelaskan bahwa substansi materi debat pasangan calon presiden-wakil presiden haruslah mengenai visi nasional yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. Memajukan kesejahteraan umum; c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer­ dekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka menerjemahkan materi debat tersebut, KPU membentuk tim kecil yang terdiri atas para akademisi dan praktisi independen.

Berdasarkan serangkaian diskusi dan pemetaan serta pencarian individu-individu yang memiliki kapabilitas dan independensi, terpilihlah beberapa pakar yang ditugaskan untuk merumuskan tema, alur, komposisi debat, sampai dengan pertanyaan-pertanyaan debat.

Berikut daftar nama pakar yang yang dilibatkan dalam mendesain penyelenggaraan debat Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014:

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

145

Tabel 6.5 Daftar Nama Tim Pakar Perumus Tema dan Pertanyaan Debat TIM PAKAR

TEMA DEBAT

1. Prof. Dr. Ramlan Surbakti 2. Prof. Dr. Pratikno 3. Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA 4. Zainal Abidin M, ST, M.Sc 5. Dr. Imam B. Prasodjo

Pembangunan demokrasi, pembangunan yang bersih, dan kepastian hukum

1. Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika 2. Tony Prasetyantono 3. Dr. Edi Slamet Irianto 4. Aviliani 5. Dr. Hendri Saparini 6. Prof. Dr. Nina Sapti Triaswati

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

1. Evi Fitriani, Ph.D 2. Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH 3. Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA 4. Dr. Adriana Elisabeth, M.Sos, Sc 5. Prof. Dr. Yanyan MY, Mair, Ph.D 6. Poppy S. Winanti, Ph.D 7. Sartika Suesilowati

Pembangunan politik internasional dan ketahanan nasional

1. Eileen Rachman 2. Dr. Dra. Hj. R. Ira Irawati, M.Si 3. Ir. Tian Belawati, M.ED, Ph.D 4. Megawati Santoso, Ph.D 5. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc 6. Prof. Dr. Djaali 7. Daniel Moh. Rasyid, Ph.D 8. Dr. Ir. Unggul Priyanto, Ph.D 9. Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, MM, M.Sa

Pembangunan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)

1. Prof. Dr. Posman Sibuea 2. Prof. Ir. Frederik L. Benu 3. Prof. Helmi 4. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D 5. Dr. Arif Satria 6. Dr. Deendarlianto, ST, M.Eng 7. Megawati Santoso, Ph.D

Pangan, energi, dan lingkungan

146

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Selain sebagai arena pertarungan gagasan sekaligus untuk menguji dan meyakinkan pemilih terhadap bayangan Indonesia dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui visi, misi dan tawaran program serta kebijakan dari pasangan calon; Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden oleh KPU ditempatkan sebagai salah satu instrumen pendidikan politik sekaligus sosialisasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Untuk itu KPU bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi nasional dan jaringan nasional untuk menyebarluaskan serta menayangkan acara debat tersebut dengan tujuan untuk menjangkau setiap pemilih semaksimal mungkin. KPU mengedepankan mekanisme pemilihan dan penentuan penyiaran acara debat tersebut secara transparan dengan mengundang setiap stasiun televisi yang telah mengajukan proposal untuk menayangkan Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tersebut.

Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan dalam penentuan stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, KPU menggunakan undian terbuka. Berdasarkan hasil undian terbuka ini terpilihlah 10 (sepuluh) stasiun televisi yang menayangkan Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Tabel 6.6 Acara Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2014 ACARA Debat Capres

TANGGAL

MEDIA

MODERATOR

PELAKSANAAN

PENYELENGGARA

DEBAT

9 Juni 2014

SCTV, Indosiar,

Zainal Arifin

Berita Satu

Mochtar

Metro TV,

Ahmad Erani

dan Cawapres I Debat Capres I

15 Juni 2014

Bloomberg Debat Capres II

22 Juni 2014

TV One

Hikmahanto Juwana

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

147

Debat

29 Juni 2014

RCTI dan MNC

Cawapres Debat Capres

Dwikorita Karnawati

5 Juli 2014

TVRI dan Kompas TV

Sudharto P. Hadi

dan Cawapres

Dua hari menjelang pelaksanaan Debat Capres dan Cawapres putaran pertama pada 9 Juni 2014, anggota KPU Hadar Nafis Gumay dicurigai membocorkan materi debat kepada salah satu tim pemenangan pasangan calon, Trimedya Panjaitan. Hal itu terjadi lantaran pertemuan tidak sengaja anggota KPU dengan politikus PDI-P tersebut di salah satu restoran sate di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Akibat pertemuan tidak disengaja ini politikus Gerindra Arif Pouyono melaporkan Hadar Nafis Gumay kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan dugaan melanggar kode etik.

Pertemuan tidak sengaja yang tidak sampai tiga menit tersebut kemudian dihebohkan dan dibesar-besarkan karena terjadi di tengah sengitnya pertarungan pemenangan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Faktanya, pertemuan tersebut memang tidak disengaja. Pada hari Sabtu malam, 7 Juni 2014, seusai menghadiri kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Hotel Golden Butik Kemayoran, Jakarta Pusat; sesama anggota KPU berencana untuk makan malam bersama. Akan tetapi para anggota KPU pulang dengan mobilnya masing-masing dan belum ada keputusan mau makan atau tidak karena ada sebagian yang berencana untuk langsung pulang dan sebagian mau makan.

Hadar sempat berkomunikasi dengan anggota KPU lainnya, akan tetapi karena kondisi jalanan yang ramai dan macet menjadikan anggota KPU lain memutuksan untuk langsung pulang ke rumah dinas di bilangan Pejaten dan tidak jadi makan malam bersama.

Hadar yang sudah terlanjur sampai di wilayah Menteng kemudian singgah untuk membeli makanan di restoran Satay House Senayan yang buka sampai pukul 24.00. Setibanya di restoran tersebut, Hadar sempat melihat sosok Trimedya yang sudah berada di restoran tersebut. Hadar memutuskan memesan makanan untuk kemudian langsung dibawa

148

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

pulang. Seusai menerima pesanan, Hadar melangkahkan kaki keluar dari restoran tersebut. Akan tetapi Trimedya yang melihat kehadiran Hadar secara spontan menyapa dan menghampiri Hadar. Hadar kemudian sekadar bertegur sapa saja dalam waktu yang sangat singkat.

Berdasarkan kronologi pertemuan singkat tersebut, sama sekali tidak ada niat atau pertemuan yang memang sengaja dirancang untuk membocorkan materi debat. Hal ini terbukti dari fakta persidangan DKPP yang merujuk pada keterangan para saksi dan penelusuran CCTV dengan kesimpulan “Pertemuan yang tidak lebih dari saling menyapa dan tidak ada kaitan dengan pilpres”. Bahkan secara lebih jauh, Valina Singka selaku anggota DKPP yang membacakan putusan tersebut menjelaskan “Pembicaraan dengan Trimedya Panjaitan tidak lebih hanya sekadar ‘say hello’, tidak terkait debat capres seperti dikabarkan media. Hanya 40 detik, lalu keluar dari restoran dan pulang langsung ke rumah” (Wiyanti, merdeka.com, Kamis, 21 Agustus 2014 dilihat pada tanggal 14 Maret 2017 https://www. merdeka.com/politik/dkpp-pertemuan-hadar-gumay-dan-trimedya-hanya-sayhello.html). Berdasarkan putusan DKPP ini, nama Hadar Nafis Gumay selaku anggota KPU pun direhabilitasi.

4. Dana Kampanye: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dalam rangka mensosialisasikan dan meyakinkan pemilih melalui visi, misi, dan program yang direncanakan oleh masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada seluruh pemilih di Indonesia, ketersediaan dana merupakan instrumen utama untuk membiayai seluruh kerja-kerja pasangan calon, termasuk tim kampanye untuk bertemu dengan konstituennya. Uang saja memang tidak cukup, akan tetapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye, uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang (Jacobson 1980: 33 dalam Badoh & Husodo, 2009, hal. 5). Tidak mungkin seorang pasangan calon hanya fokus menggalang dukungan di Jakarta untuk PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

149

meraih suara terbanyak dan abai terhadap daerah pemilihan lainnya pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang cakupannya di 33 provinsi, 98 kota, dan 410 kabupaten di seluruh Indonesia. Tidak mungkin juga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden beserta tim kampanye mampu beriklan di media cetak dan elektronik, serta membuat dan mendistribusikan alat peraga tanpa uang. Hampir tidak ada satupun metode kampanye pemilu yang tidak memerlukan uang, sekalipun uang tersebut hanya digunakan untuk transportasi atau konsumsi tim kampanye untuk bertatap mula dengan para pemilih.

Meskipun uang menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam proses kampanye, tanpa pengaturan dan pengelolaan yang baik, uang kerap kali menjadi salah satu sumber persoalan yang mengganggu electoral justice dan electoral integrity dari Pemilu PresidenWakil Presiden 2014. Hal ini karena uang dalam sudut pandang pemilu tidak hanya ditinjau sebagai sumberdaya ekonomi, tetapi juga sumberdaya politik untuk meraih kekuasaan. Dalam realitasnya, fungsi utama uang yang idealnya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan operasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden beserta tim kampanye untuk bertemu dengan pemilih, dapat beralih fungsi menjadi instrumen untuk jual-beli suara. Sumber dari mana uang itu berasal dan dipergunakan untuk apa saja perlu dilaporkan secara transparan dan akuntabel. KPU hadir untuk mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye oleh peserta Pemilu PresidenWakil Presiden 2014.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, terdapat 2 (dua) tugas utama yang diamanatkan kepada KPU terkait dana kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, yakni mengatur mekanisme pelaporan dana kampanye dan mengaudit laporan dana kampanye dari masing-masing pasangan calon. Jika dilihat dari Bagian Kesepuluh tentang Dana Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden pada Undang-Undang tersebut, struktur pengaturan dana kampanye paling tidak terbagi dalam 6 (enam) bagian:

150

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 6.7 Struktur Pengaturan Dana Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Sumber dan Bentuk Dana Kampanye

Sumbangan Dana Kampanye

1.

2.

Pasangan calon yang bersangkutan; Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan

3.

4.

pasangan calon; Pihak lain; Dana kampanye berupa uang, barang, dan/atau jasa.

1.

2.

3.

Larangan Sumber Dana Kampanye

1.

2.

3.

4.

5.

Dana kampanye yang bersumber dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 1.000.000.000; Dana kampanye yang bersumber dari kelompok, perusahan, atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp 5.000.000.000; Pemberi sumbangan wajib mencantumkan identitas.

Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dari pihak asing; Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya; Hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan dan menyamaratakan hasil tindak pidana; Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD; Pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

151

Ketentuan Pelaporan

1.

2.

3.

4.

5.

Audit Dana Kampanye

1.

2.

3.

4.

152

Sumbangan dana kampanye wajib dicatat dalam pembukuan khusus yang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada bank; Sumbangan dana kampanye dalam wujud barang atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar; Penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye dicatat sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU; Pasangan calon dan tim kampanye di tingkat pusat melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye; KPU mengumumkan laporan penerimaan dan kampanye melalui media massa.

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menunjuk kantor akuntan publik dan menyerahkan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan; Kantor akuntan publik yang dipilih berdasarkan 2 (dua) syarat: a. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye; b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik yang mengusulkan pasangan calon.

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 45 hari sejak diterimanya laporan; KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye kepada masing-masing pasangan calon dan mengumumkan kepada masyarakat.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Sanksi Pidana

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Setiap orang yang menerima dan memberi sumbangan melampaui batas; Pelaksana kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan dana kampanye ke pembukuan khusus dana kampanye; Pasangan calon yang menerima sumber-sumber terlarang; Pelaksana kampanye yang menerima dan tidak menyetorkan dana kampanye dari sumber-sumber terlarang; Setiap orang yang menggunakan sumber dari anggaran yang dilarang; Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye.

Payung hukum ini yang kemudian menjadi rujukan utama bagi KPU membentuk pedoman teknis pelaporan dana kampanye, termasuk audit dana kampanye, dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2014. Peraturan tersebut terbit untuk menjawab dua tujuan utama, yaitu: (1) menjadi panduan bagi Pasangan Calon atau Tim Kampanye dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye; dan (2) menjadi acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan audit kepatuhan dan penetapan prosedur yang disepakati atas laporan dana kampanye.

Peraturan KPU tersebut juga memuat pengaturan kewajiban tim kampanye di level provinsi dan kabupaten/kota untuk membuka rekening penerimaan dana kampanye. Jika merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, kewajiban membuka rekening khusus dana kampanye hanya untuk tim kampanye di tingkat pusat saja. Padahal ketentuan sebelumnya memberikan ruang bagi pasangan calon untuk membentuk tim kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di tengah kekosongan hukum inilah kemudian KPU melakukan terobosan sebagai langkah antisipatif untuk tetap menjaga adanya transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

153

kampanye. PKPU Nomor 17 Tahun 2014 dan PKPU Nomor 28 Tahun 2014 tetap mewajibkan tim kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk membuka dan melaporkan rekening dana kampanye. Akan tetapi karena pembentukan tim kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota bisa saja berada pada jangka waktu tertentu, KPU membuat 2 (dua) ketentuan pembukaan dan pelaporan rekening khusus dana kampanye bagi tim kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut: Dalam hal tim kampanye tingkat provinsi atau kabupaten/kota dibentuk melewati tenggang waktu kewajiban membuka rekening khusus dana kampanye, yaitu 3 (tiga) hari sejak pasangan calon ditetapkan KPU, tim kampanye tingkat provinsi atau kabupaten/kota wajib membuka rekening khusus dana kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah tim kampanye dibentuk. Laporan rekening khusus dana kampanye tersebut disampaikan kepada KPU Povinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan rekening khusus dana kampanye; Dalam hal tim kampanye tingkat provinsi atau kabupaten/kota dibentuk melewati tenggang waktu kewajiban menyampaikan laporan penerimaan dana kampanye, Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, semangat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye tercermin pula dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap pasangan calon memberikan detail informasi sumber sumbangan yang diterima, baik dari perseorangan, kelompok, maupun perusahaan/badan usaha nonpemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 17 ayat (2), (3), dan (4). Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan dana kampanye adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggung jawab partai politik dan calon, bahwa dalam proses menerima dan membelanjakan dana kampanye itu berlangsung rasional, sesuai etika, dan tidak melanggar aturan (Supriyanto & Wulandari, 2013, hal. 38).

154

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 6.8 Informasi Sumber Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 PERSEORANGAN

KELOMPOK

PERUSAHAAN/ BADAN USAHA NON PEMERINTAH

a. Nama; b. Tempat/tanggal lahir dan umur; c. Alamat penyumbang; d. Nomor identitas; e. Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada; f. Pekerjaan; g. Alamat pekerjaan; h. Jumlah sumbangan; i. Asal perolehan dana; dan j. Pernyataan penyumbang bahwa: 1. Penyumbang tidak menunggak pajak; 2. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 3. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan 4. Sumbangan tidak bersifat mengikat

a. b. c. d.

Nama kelompok; Alamat kelompok; Nomor identitas; Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada; e. Nama dan alamat pimpinan kelompok; f. Jumlah sumbangan; g. Asal perolehan dana; h. Keterangan tentang status badan hukum; i. Pernyataan penyumbang bahwa : 1. Penyumbang tidak menunggak pajak; 2. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 3. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan 4. Sumbangan bersifat tidak mengikat

a. b. c. d.

Nama perusahaan; Alamat perusahaan; Nomor akte pendirian; Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; e. Nama dan alamat direksi; f. Nama dan alamat pemegang saham mayoritas; g. Jumlah sumbangan; h. Asal perolehan dana; i. Keterangan tentang status badan hukum; dan j. Pernyataan penyumbang bahwa : 1. Penyumbang tidak menunggak pajak; 2. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 3. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan 4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

155

Tabel 6.9 Kerangka Waktu Laporan dan Audit Dana Kampanye PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

KETERANGAN

Laporan rekening khusus

07 Juni 2014

07 Juni 2014

Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye

Laporan penerimaan dana kampanye periode I

03 Juni 2014

13 Juni 2014

Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye

Pengumuman penerimaan dana kampanye periode I

04 Juni 2014

14 Juni 2014

Dilaksanakan oleh KPU

Laporan penerimaan dana kampanye periode II

06 Juli 2014

06 Juli 2014

Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye

Pengumuman penerimaan dana kampanye periode II

07 Juli 2014

07 Juli 2014

Dilaksanakan oleh KPU

Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye

18 Juli 2014

18 Juli 2014

Dilaksanakan oleh Pasangan Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Penyampaian laporan penerimaan dan pengunaan dana kampanye ke Kantor Akuntan Publik (KAP)

24 Juli 2014

24 Juli 2014

Dilaksanakan oleh Pasangan Calon kepada KAP melalui KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Audit dana kampanye

24 Juli - 6 September 2014

24 Juli - 6 September 2014

Dilaksanakan oleh KAP

156

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Penyampaian hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

06 September 2014

06 September 2014

Dilaksanakan oleh KAP

Pemberitahuan hasil audit dana kampanye

13 September 2014

13 September 2014

Dilaksanakan oleh KPU, KPU

kepada pasangan calon dan tim kampanye Pengumuman hasil audit dana kampanye

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 16 September 2014

16 September 2014

Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Setelah menyiapkan berbagai desain aturan pelaporan dana kampanye berikut tahapannya, laporan penerimaan dana kampanye periode I sejak tanggal 3 Juni sampai dengan 13 Juni 2014 menjadi tahapan uji coba sejauh mana desain aturan KPU mampu mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye oleh peserta Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Di tengah tenggat waktu pengumpulan laporan penerimaan dana kampanye yang hanya 10 (sepuluh) hari, kedua pasangan calon mampu menyerahkan laporan secara tepat waktu. Selain itu, meskipun masing-masing laporan memiliki besaran nominal dan sumber penerimaan dana kampanye yang berbeda-beda; akan tetapi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu 2014 mampu menaati aturan main yang ada, mulai dari mencantumkan sumber penyumbang, sampai dengan tidak melampaui batas sumbangan yang ditentukan.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan saldo awal dana kampanye sebesar Rp 10.000.000.000 yang berasal dari sumbangan pasangan calon, perseorangan, dan badan usaha non-negara yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimal nominal sumbangan yang sudah ditentukan

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

157

oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Prabowo Subianto sebagai calon presiden menyumbang Rp 5.000.000.000. Kemudian terdapat 5 (lima) perseorangan yang menyumbangkan uang pribadinya untuk mendukung kampanye pasangan Prabowo-Hatta ini dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp 5.000.000 hingga Rp 150.000.000. Para simpatisan pasangan nomor urut 1 menyertakan nama lengkap dan alamat tempat tinggal ketika memberikan sumbangannya. Sedangkan sumbangan yang berasal dari badan usaha non-negara tercatat berasal dari PT Arsari Mineral Ind yang menyumbang sebesar Rp 4.800.000.000.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla melaporkan saldo awal dana kampanye sebesar Rp 44.507.420.305 yang bersumber dari pasangan calon, perseorangan, dan partai politik yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimal nominal sum­ bangan yang sudah ditentukan Undang-Undang. Joko Widodo seba­gai calon presiden menyumbang Rp 3.000.000. Untuk sumbangan yang berasal dari perseorangan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mem­peroleh sumbangan sebesar Rp 195.350.550 dari 450 individu ma­ syarakat dengan identitas nama yang jelas dan sumbangan sebesar Rp 2.121.751.806 yang belum teridentifikasi nama penyumbangnya. Selain uang, pasangan calon nomor urut 2 ini memperoleh sumbangan jasa be­ rupa iklan di media televisi dan cetak dengan total Rp 42.187.317.949 dari partai politik pengusulnya.

Tabel 6.10 Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta 31 Mei – 3 Juni 2014 Sumber Penerimaan Dana Kampanye

Uang

Pasangan Calon Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Perseorangan Kelompok Badan Usaha

5,000,000,000

158

Barang Rp.

200,000,000 4,800,000,000 Total

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Jasa Unit

Rp.

Bentuk

Jumlah 5,000,000,000 200,000,000 4,800,000,000 10,000,000,000

Tabel 6.11 Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla 31 Mei – 3 Juni 2014 Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Partai Nasional Demokrat Perseorangan Kelompok Badan Usaha

Barang

Uang

Rp.

Jasa Unit

Rp.

Bentuk

3,000,000

Jumlah 3,000,000

42,187,317,949 Media TV, Cetak 2,317,102,356

Total

42,187,317,949 2,317,102,356 44,507,420,305

Setelah laporan penerimaan dana kampanye periode I diberikan oleh masing-masing pasangan calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; sesegera mungkin penyelenggara pemilu di setiap level mempublikasikan kepada khalayak sebagai salah bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasi publik untuk secara bersama-sama mencermati sumber-sumber penerimaan dana kampanye dari kedua pasangan calon tersebut. Laporan penerimaan dana kampanye periode I dapat dengan mudah diakses dalam website penyelenggara pemilu http://kpu.go.id/index.php/searching?cx=0089 90468370182569680%3Amz1ac1l55hq&cof=FORID%3A11&q=dana+ kampanye&sa=.

Tahapan berikutnya ialah pelaporan dana kampanye periode II. Kembali masing-masing pasangan calon menyerahkan laporan dana kampanye tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Jika dibandingkan dengan laporan penerimaan dana kampanye periode I terdapat peningkatan sumbangan pada periode II ini.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

159

Tabel 6.12 Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 4 Juni – 6 Juli 2014

Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Partai Gerindra Perseorangan Kelompok Badan Usaha

Uang

Barang Rp.

Jasa Unit

Rp.

Bentuk

Jumlah 53,252,564,334

7,000,000,000 2,500,000,000 1,926,770,000 1,000,000,000 37,875,000,000 10,000,000,000 Total

43,752,564,334 Iklan, ekspedisi 1,926,770,000 1,000,000,000 3,968,428,970 iklan, rapat umum 51,843,428,970 108,022,763,304

Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 1 misal­ nya, semula tidak memperoleh sumbangan dari kelompok dan partai politik. Pada laporan penerimaan dana kampanye perio­ de II, pasangan ini memperoleh sumbangan yang bersal dari ke­ lompok sebesar Rp 1.000.0000.000 dan dari partai politik peng­ usul dalam bentuk jasa iklan dan ekspedisi dengan total Rp 43.752.564.334, kemudian barang Rp 2.500.000.000 dan uang se­ nilai Rp 7.000.000.000. Selain itu, terdapat tambahan sumbangan perseorangan sebanyak Rp 1.926.770.000.

160

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 6.13 Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla 4 Juni – 6 Juli 2014 Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon Joko Widodo Jusuf Kalla Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik PDI Perjuangan

Barang

Uang

Rp.

Rp.

Jumlah

Bentuk

1,000,000,000 5,000,000,000 27,500,000,000

1,000,000,000 5,000,000,000 20,000,000,000

7,500,000,000

Nasional Demokrat Partai Kebangkitan Bangsa

Jasa Unit

116,006,239,871 11,500,000,000

26,000,000,000

Hanura

3,350,000,000

PKPI Perseorangan Kelompok Badan Usaha

2,500,000,000 35,295,197,830 43,100,000,000 Total

Pertemuan Tatap Muka Media massa cetak dan elektronik Penyebaran bahan kampanye kepada umum Pemasangan alat peraga ditempat umum Penyebaran bahan kampanye kepada umum

116,006,239,871 37,500,000,000 3,350,000,000 2,500,000,000 35,295,197,830 43,100,000,000 271,151,437,701

Begitu pula dengan pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 2. Jika merujuk pada laporan penerimaan dana kampanye periode I, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak memperoleh sumbangan dari badan usaha non-negara. Akan tetapi pada periode II, pasangan ini memperoleh sumbangan sebesar Rp 43.100.000.000. Selain itu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memberikan sumbangan dengan nominal masing-masing Rp 1.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000. Selain itu, pasangan calon nomor urut 2 ini memperoleh sumbangan dari 5 (lima) partai politik dengan jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. PDI-P memberikan sumbangan uang tunai sebesar Rp 20.000.000.000 dan Rp 7.500.000.000 dalam bentuk jasa untuk melakukan pertemuan tatap muka dengan pemilih. Kemudian Partai Nasional Demokrasi memberikan sumbangan jasa untuk iklan di media massa cetak dan elektronik senilai Rp 116.006.239.871. Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa memberikan sumbangan uang tunai Rp 11.500.000.000 dan jasa penyebaran bahan kampanye dengan total Rp 26.000.000.000. Terakhir, Partai Hanura dan PKPI memberikan sumbangan jasa untuk pemasangan alat peraga PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

161

dan penyebaran bahan kampanye yang masing-masing senilai Rp 3.350.000.000 dan Rp 2.500.000.000.

Berdasarkan laporan penerimaan dana periode I dan II dari masingmasing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh sumbangan dana kampanye sebesar Rp 315.758.858.006. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh Rp 104.054.335.334. Selisih perolehan sumbangan dana kampanye kedua pasangan calon mencapai Rp 211.704.523.672.

Tabel 6.14 Perbandingan Total Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 Sumber Penerimaan Pasangan Calon Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Perseorangan Kelompok Badan Usaha Total

Total Penerimaan Prabowo-Hatta Rajasa Jokowi-Jusuf Kalla 5,000,000,000 6,003,000,000 53,252,564,334 229,043,557,820 2,126,770,000 37,612,300,186 1,000,000,000 42,675,000,000 43,100,000,000 104,054,334,334 315,758,858,006

Setelah seluruh dua periode laporan penerimaan diberikan, langkah terakhir dari tahapan pelaporan dana kampanye ini adalah masing-masing pasangan calon menyampaikan laporan penerimaan berikut penggunaan dana kampanye paling lambat 18 Juli 2014 untuk disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU untuk melakukan audit dana kampanye. Masing-masing pasangan calon memiliki jumlah pengeluaran dan bentuk pengeluaran yang berbeda. Pasangan calon nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan total pengeluaran sebesar Rp 166.558.825.711; sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan total pengeluaran sebesar Rp 293.513.375.600.

162

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 6.15 Perbandingan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 Bentuk Pengeluaran Dana Kampanye Prabowo-Hatta Jokowi-Jusuf Kalla 1 Pengeluaran Operasi a. Pertemuan terbatas b. Pertemuan tatap muka 3,718,000,000 19,618,858,450 c. Media massa cetak dan elektronik 88,267,202,684 151,280,157,963 d. Penyebaraan bahan kampanye 13,100,000,000 121,811,581,187 e. Pemasangan alat peraga 251,500,000 f. Rapat umum 3,968,428,970 g. Kegiatan lain yang tidak melanggara larangan kampanye 57,502,424,057 169,950,000 2 Pengeluaran Modal a. Pembelian kendaraan b. Pembelian peralatan 383,328,000 c. Lain-lain 3 Pengeluaran lain-lain a. Pemberian piutang b. Pembayaran utang c. Pengembalian sumbangan ke Kas Negara 1,770,000 Total 166,557,825,711 293,515,375,600

Langkah terakhir pasca pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ialah audit dana kampanye. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu PresidenWakil Presiden, KPU diberikan kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dipercaya untuk melakukan audit dana kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Mekanisme penunjukan KAP yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah karena seluruh proses audit yang dilakukan oleh KAP dibiayai oleh APBN. Proses audit dana kampanye kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diaudit oleh 2 (dua) KAP yang berbeda. Dana kampanye pasangan calon nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diaudit oleh KAP Teguh Heru dan Rekan. Sedangkan PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

163

pasangan calon nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla diaudit oleh KAP Erfan & Rakhmawan. Adapun jenis audit yang dilakukan ialah compliance audit and agreed upon procedur (AUP) atau yang lebih dikenal dengan istilah audit kepatuhan. Proses audit dilakukan untuk memastikan seluruh mekanisme pelaporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye calon presiden-wakil presiden pada Pemilu 2014 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, PKPU Nomor 17 Tahun 2014, dan PKPU Nomor 28 Tahun 2014; mulai dari sumber penerimaan yang perlu dicatat detail penyumbang, tidak melampaui batas maksimal sumbangan yang ditentukan, sampai dengan tidak menerima sumbangansumbangan dari pihak yang dilarang, dan menggunakan untuk hal-hal yang dilarang.

Setelah melalui proses audit sejak 21 Juli sampai dengan 4 September 2014, laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon nomor urut 1 Prabowo SubiantoHatta Rajasa dinyatakan patuh terhadap aturan main yang ada. Sedangkan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla dinyatakan tidak patuh dalam hal informasi daftar penyumbang.

Ketidaklengkapan identitas penyumbang dikarenakan adanya ketentuan Undang-Undang Perbankan yang menjamin kerahasian nasabah. Padahal tim kampanye nasional telah mengumumkan serta mempublikasikan mekanisme dan prosedur sumbangan yang harus disertai oleh identitas pribadi si penyumbang di koran nasional. Sedangkan cakupan audit lainnya dinyatakan patuh sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.

5. Catatan dan Tantangan Mendatang Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 jika ditinjau dari segi beban penyelenggaraan terlihat lebih ringan dibandingkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2004 dan 2009 karena hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang bertarung. Meski demikian, kampanye

164

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

tetap merupakan arena pertarungan gagasan antarpasangan calon untuk meyakinkan calon pemilih dengan berbagai cara, termasuk mobilisasi massa. Tahapan kampanye tidak terlepas dari praktikpraktik pelanggaran dan kecurangan yang mencederai proses pemilu yang bersih dan berintegritas. Sekalipun KPU telah berusaha untuk membuat ruang persaingan yang setara, equal playing battle field, dengan memberikan akses kampanye dalam bentuk dan waktu yang sama, akan tetapi keberadaan electoral malpractice tidak dapat terelakkan.

Pertama, pencurian start kampanye dalam bentuk rapat umum atau kampanye di media sebelum jadwal yang telah ditentukan oleh KPU masih saja terjadi. Sebagian besar modus yang dilakukan dalam praktik ini dikemas dalam wujud temu kader atau sosialisasi pemilu (Bhakti (ed.), 2015, hal. 78). Alih-alih melakukan sosialisasi pemilu atau pertemuan kader di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden sebenarnya sedang melakukan kampanye dengan melibatkan masyarakat umum.

Kedua, netralitas media dalam kampanye. Persoalan netralitas media dalam tahapan kampanye menjadi problematika yang paling pelik dan sulit untuk ditangani. KPU telah mengatur mekanisme dan frekuensi penayangan iklan kampanye di media massa lewat penerbitan PKPU Nomor 16 Tahun 2014 dan membuat Nota Kesepahaman Nomor 06/ KB/KPU/Tahun 2013 dan Nomor 2/NK/KPI/I/2013 dengan KPI untuk mengawasi kampanye di media elektronik. Pada realitasnya, menurut Deden Mauladi Derajat sebagai pengamat media (www.rri.co.id dalam Bhakti (ed.) 2015, hal. 87), kedudukan media sebagai informasi publik yang netral, kini telah berubah menjadi keberpihakan yang tidak seimbang, sudah terbelah, yang seharusnya netral malah dijadikan ajang kampanye salah satu calon secara terus-menerus.

Sebetulnya tidak ada yang salah dengan kampanye di media massa cetak ataupun elektronik. Sebagai instrumen komunikasi dan penyebar informasi, keberadaan media massa sangat penting dalam kampanye untuk mentransfer berbagai visi-misi, program, dan gagasan tentang Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan oleh kedua pasangan calon dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Belum lagi karena sebaran PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

165

dan jangkauan media massa dapat menyentuh berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah dengan cepat dan mudah. Dengan demikian, 190.219.110 pemilih dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 dapat mengenal lebih mudah mengenal kedua pasangan calaon.

Akan tetapi sebaran informasi ini akan jauh lebih baik jika berimbang antara kedua pasangan calon presiden-wakil presiden.

Penanganan berbagai bentuk pelanggaran pemilu sebenarnya bu­ kan merupakan domain utama KPU, melainkan ranah kewenangan Ba­waslu. Dari berbagai evaluasi yang ada, Bawaslu dianggap tidak optimal dalam menindak berbagai pelanggaran karena keterbatasan sumberdaya manusia dan desain regulasi yang ada. Merujuk pada “La­ poran Penelitian Evaluasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014” oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bawaslu dianggap tidak mampu menindak dugaan pelanggaran dalam masa kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, tetapi lain halnya ketika dugaan pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Bhakti, 2015, hal.

88).

Hal ini terlihat secara jelas ketika ada yang melaporkan KPU atas dugaan pelanggaran terkait debat calon presiden-wakil presiden yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa debat pasangan calon dilaksanakan 5 (lima) kali. KPU dianggap melanggar pasal tersebut yang telah mengatur jumlah debat dan format debat dalam penjelasan pasalnya. Merujuk pada Keputusan KPU No 469/Kpts/KPU/tahun 2014, KPU mengatur pelaksanaan debat sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian 2 (dua) kali debat calon presiden, 1 (satu) kali debat calon wakil presiden, dan 2 (dua) kali debat pasangan calon presiden-wakil presiden. Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden menyatakan bahwa frekuensi 5 (lima) kali debat yang dimaksud ialah 3 (tiga) kali debat calon presiden dan 2 (dua) kali debat calon wakil presiden. Namun demikian, menurut KPU hal ini tidak sama sekali menyalahi kerangka regulasi yang ada, akan tetapi justru desain debat yang diatur oleh KPU mampu mengelaborasi dan mencermati visi-misi dan program pasangan calon presiden-wakil

166

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

presiden secara utuh. Format yang ditetapkan oleh KPU juga telah disetujui bersama antar-pasangan calon tanpa ada keberatan dari kedua belah pihak.

Ketiga, aturan pengelolaan dan audit dana kampanye masih belum efektif untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut terbukti dengan masih terdapatnya beberapa sumber aliran penerimaan dana kampanye yang tidak bisa dilacak lebih jauh keberadaanya.

Selain itu jika merujuk pada “Laporan Monitoring Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2014� yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (2014), laporan pengeluaran dana kampanye belum mampu mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye.

Berangkat dari persoalan tersebut, paling tidak terdapa beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk memperbaiki pengelolaan kampanye dan dana kampanye dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden ke depan, yakni: Menciptakan ruang persaingan yang setara antara setiap kandidat dan meminimalisir praktik kampanye terselubung dengan berbagai cara.

Sejak jauh-jauh hari terdapat kandidat yang sudah melakukan kampanye tetapi tidak bisa dijerat hukum karena tidak dapat didefinisikan sebagai kampanye yang menyertakan visi-misi atau program yan ditawarkan, untuk itu perlu ada perluasan definisi kampanye yang tidak hanya sebatas kegiatan meyakinkan pemilih melalui visi-misi dan program, melainkan “kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih yang mengandung misi dan program atau citra diri, baik dalam bentuk lisan, tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data atau grafik maupun dalam bentuk lainnya�.

Meminimalisir terjadinya ketimpangan antara kandidat dalam kampanye di media dan menimalisir netralitas media elektronik dalam proses kampanye. Iklan di media massa elektronik sebaiknya dibiayai oleh negara yang dikelola oleh KPU dari segi durasi penayangannya.

Dengan demikian masing-masing kandidat memiliki porsi yang setara untuk berkampanye dan beriklan di media elektronik.

Dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

167

pengelolaan dan pelaporan penerimaan dan pengeluran dana kampanye ke depan, audit dana kampanye seharusnya tidak hanya berupa audit kepatuhan melainkan audit investigatif yang mampu mencerminkan jumlah penerimaan dan pengeluaran secara nyata.

Selain itu perlu ada regulasi yang mengatur pembatasan biaya kampanye terhadap berbagai jenis dan bentuk kampanye.

168

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

7 Pemungutan dan Penghitungan Suara

P

emungutan dan penghitungan suara menjadi jantung utama di setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Pada tahapan ini, secarik kertas yang dicoblos pemilih kemudian dimasukkan ke kotak suara menjadi penanda hak politik pemilih untuk memilih, termasuk juga hak dipilih bagi kandidat yang mencalonkan, telah terfasilitasi. Untuk itu pemungutan dan penghitungan suara menjadi tahapan krusial yang perlu dipersiapkan secara serius. Kegiatan pada tahapan ini dimulai dari penentuan hari pemungutan suara, penyiapan dan distribusi logistik, tata cara pencoblosan, sampai dengan mekanisme rekapitulasi yang mengedepankan kemurnian surat suara.

1. Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu, 9 Juli 2014 ditetapkan sebagai hari pemungutan suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 di dalam negeri. Penentuan hari pemungutan suara memang menjadi hak prerogatif KPU karena UndangUndang Nomr 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden tidak menyebutkan secara tegas waktu maupun hari pemungutan suara.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

169

Latar belakang utama dipilihnya hari Rabu sebagai hari pemungutan suara adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Hari Rabu dinilai sebagai hari “tanggung� yang tidak memungkinkan bagi pemilih untuk memanfatkan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional untuk berlibur. Sebagai contoh jika hari pemungutan suara jatuh pada hari Senin atau Jumat, pemilih kemungkinan akan memanfaatkan hari tersebut sebagai momentum libur panjang. Begitu pula jika dipilih hari Selasa atau Kamis, yang bisa dimanfaatkan oleh pemilih untuk berlibur dengan mengambil cuti pada hari Senin atau Jumat. Dengan pertimbangan tersebut, hari Rabu sebagai hari tanggung dapat dialokasikan sepenuhnya sebagai hari pemilu.

Peraturan KPU Nomor 4/2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 memuat penetapan hari Rabu, 9 Juli 2014 sebagai hari pemungutan suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden di dalam negeri. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Pre­ siden Nomor 24 Tahun 2014 yang ditandatangani pada 30 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Rabu, 9 Juli 2014 menjadi hari libur nasional untuk kepentingan pemungutan suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Berbeda halnya dengan luar negeri, pemungutan suara bagi pemilih di luar negeri dilaksanakan sejak 4-6 Juli 2014. Penerapan early voting atau pemungutan suara sebelum hari pemungutan suara yang sudah ditentukan dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden sebelumnya. Pelaksanaan pemungutan suara pada hari yang sama baik dalam negeri maupun luar negeri dinilai berdampak pada ren­dahnya partisipasi pemilih (Bhakti, 2015, hal. 105). Di dalam negeri hari pemungutan suara diliburkan, sedangkan untuk luar negeri belum tentu pada hari dan tanggal yang sama adalah hari libur juga.

Konsekuensinya pemilih yang sedang menjalani kuliah atau bekerja tidak mungkin diliburkan sehingga sulit untuk meluangkan waktunya untuk hadir ke Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal yang dijadikan TPS sesuai dengan ketentuan pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

170

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Dari 130 Panitia Pemilihan Luara Negeri (PPLN) yang ada, tercatat tiga perbedaan waktu pemungutan suara sejak tanggal 4-6 Juli 2014.

Secara lebih spesifik SK KPU Nomor 462/Kpts/KPU/Tahun 2014 me­ muat daftar kota yang melakukan early voting untuk Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 sebagai berikut: Tabel 7.1 Sebaran Waktu Pemungutan Suara di Luar Negeri TANGGAL

KOTA

Jumat, 4 Juli

Abu Dhabi, Addis Ababa, Alger, Amman, Dhaka, Doha, Dubai,

2014

Havana, Jeddah, Khourtum, Kyiv, Manama, Maputo, Moskow, Muscat, Sana’a, Teheran.

Sabtu, 5 Juli

Ankara, Antananarivo, Astana, Baghdad, Bangkok, Beograd,

2014

Berlin, Bern, Bogota, Bratislava, Brussel, Bucharest, Buenos Aires, Camberra, Cape Town, Caracas, Colombo, Dakar, Darwin, Davao City, Den Haag, Dili, Frankfurt, Hamburg, Helshinki, Houston, Istambul, Johor Bahru, Kaboul, Kairo, Karachi, Kopenhagen.

Kuala Lumpur, Lima, London, Los Angeles, Melbourne, Mumbai, Nairobi, New Delhi, New York, Oslo, Ottawa, Panama City, Paramaribo, Praha, Pretoria, Rabat, San Fransisco, Sarajevo, Sofia, Songkhla, Stockholm, Suva, Tashkent, Toronto, Tripoli, Tunis, Vancouver, Vanimo, Vientianne, Warsawa, Washington DC, Wellington, Wina, Windhoek, Zagreb.

Minggu, 6

Athena, Beijing, Beirut, Brazillia, BS Begawan, Chicago,

Juli 2014

Damascus, Dar Es Salam, Ghuangzhou, Hanoi, Harare, Ho Chi Minh, Hongkong, Islamabad, Kota Kinabalu, Kuching, Lisabon, Madrid, Manila, Marseille, Mexico City, Noumea, Osaka, Paris, Penang, Perth, Phnom Penh, Port Moresby, Pyong Yang, Quito, Roma, Seoul, Shanghai, Singapura, Tawau, Tokyo, Vatikan, Yangoon.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

171

Jumat, Sabtu,

PPLN Riyadh melangsungkan pemungutan suara pada Jumat, 4

dan Minggu

Juli 2014 (Pukul 16.00 WS) s.d Sabtu 5 Juli 2014 (pukul 03.00 WS) dan PPLN Abuja dengan rincian Lagos, pada Sabtu 5 Juli 2014 dan Abuja, Minggu 6 Juli 2014

Sumber: SK KPU Nomor 462/Kpts/KPU/Tahun 2014 Pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri bukanlah sesuatu yang baru dalam iklim kepemiluan di dunia (lihat tabel tipe-tipe pemilu di luar negeri), bahkan termasuk Indonesia. Di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi aturan main penyelenggaraan Pemilu 1955, pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri hadir untuk pertama kalinya dengan berlandaskan pada kepentingan untuk memfasilitasi hak politik warga negara di luar negeri, seperti mahasiswa dan pekerja. Setiap WNI yang memenuhi syarat untuk ikut serta memilih dalam pemilu dapat mendaftarkan dirinya ke kota-kota yang terdapat perwakilan diplomatik Indonesia. Begitu pula sebaliknya, setiap Kedu­ taan Besar Indonesia yang berada di luar negeri diwajibkan untuk membentuk PPLN untuk mengelola pendaftaran pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan suara di luar negeri.

Mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri terus berlangsung pasca-beralihnya kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto di bawah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Kesamaan pengaturan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara antara rezim Orde Lama dan Orde Baru adalah pemilih di luar negeri hanya diperkenankannya untuk memberikan suara pada pemilihan anggota DPR saja. Suara mereka tetap ditambahkan pa­ da suara untuk Provinsi Jakarta (Ellis dkk, 2016, hal. 60).

Perubahan terkait hal tersebut setelah terjadinya purifikasi sis­tem pe­­­me­rintahan presidensial atau pemurnian sistem pemerintahan pre­­si­ densial yang ditandai dengan dipilihnya presiden-wakil presiden me­­la­lui mekanisme pemilu langsung. Semenjak Pemilu 2004, pemu­ngut­an dan penghitungan suara di luar negeri tidak lagi hanya dilak­sanakan un­­tuk memilih DPR saja, tetapi juga untuk memilih presiden dan wakil presiden.

172

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 7.2 Tipe-tipe Pemilu di Luar Negeri TIPE PEMILIHAN Pemilihan legislatif saja

JUMLAH 31

NEGARA Angola, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Belgia, Botswana, Republik Ceko, Fiji, Jerman, Gibraltar, Yunani, Guernsey, Guninea-Bissau, Guyana, India, Irak, Jepang, Jersey, Laos, Lesotho, Luksemburg, Kepulauan Marshall, Nauru, Belanda, Oman, Kepulauan Pitcairn, Afrika Selatan, Thailand, Turki, Inggris, Zimbabwe.

Pemilihan presiden saja

14

Afghanistan, Benin, Brazil, Republik Afrika Tengah, Chad, Cote d’Ivoire, Republik Dominikan, Ekuador, Honduras, Meksiko, Panama, Tunisia, Venezuela (untuk pemakzulan saja).

Pemilihan legislatif dan

20

pemilihan presiden

Argentina, Bulgaria, Cape Verde, Kroasia, Djibouti, Guinea Ekuatorial, Georgia, Ghana, Guinea, Indonesia, Israel, Mozambik, Namibia, Nikaragua, Filipina, Rumania, Sao Tome dan Principe, Senegal, Singapura, dan Syria.

Pemilihan legislatif,

11

Austria, Kolombia, Moldova, Peru,

pemilihan presiden, dan

Polandia, Portugal, Rwanda, Slovenia,

referendum

Tajikistan, Ukraina, dan Uzbekistan.

Pemilihan legislatif, pemilihan presiden,

6

Aljazair, Belarus, Irlandia, Rusia, Togo, Amerika Serikat.

pemilihan sub-nasional, dan referendum

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

173

Pemilihan legislatif dan

7

referendum Pemilihan presiden dan

Hongaria, Italia, Latvia, Swedia.

7

referendum Kombinasi-kombinasi

Kanada, Kepulauan Cook, Estonia, Perancis, Gabon, Kyrgystan, Mali, Niger, dan Yaman.

19

lain

Bosnia dan Herzegovina, Denmark, Kepulauan Falkland, Islandia, Iran, Isle of Man, Kazakhstan, Liechtenstein, Malaysia, Maurutius, Mikronesia, Selandia Baru, Norwegia, Palau, Spanyol, Sudan, Swiss, dan Vanuatu.

Referendum saja Total

0

-

115

Sumber: International IDEA (2007) dikutip dari edisi bahasa Indonesia “Memberikan Suara dari Luar Negeri� (2016) hal. 19-20.

2. Persiapan Perlengkapan Pemungutan Suara Undang-Undang Nomo 42 Tahun 2008 tentang Pemilu PresidenWakil Presiden pada pasal 105 ayat (1) paling tidak mengatur 7 (tujuh) jenis kebutuhan perlengkapan dalam pemungutan suara:. Perlengkapan dimaksud adalah kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberikan pilihan, dan tempat pemungutan suara (TPS). Akan tetapi penyelenggara pemilu diberikan keleluasaan untuk menyediakan beberapa perlengkapan pendukung lainnya sesuai kebutuhan demi menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Untuk itu paling tidak terdapat 13 komponen perlengkapan yang menunjang proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presi­ den-Wakil Presiden 2014 sebagai berikut:

174

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 7.3 Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara NO.

JENIS PERLENGKAPAN

KETENTUAN

1.

Kotak suara

Dalam negeri 2 buah per TPS; Luar negeri 1 buah per TPS; Kotak suara yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat digunakan kembali Kotak suara dalam kondisi baik dan berbahan aluminium.

 2.

Surat suara

Surat suara memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Surat suara berbentuk empat persegi panjang horisontal; Format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak dapat mengakibatkan kerusakan pada surat suara; Surat suara dicetak sesuai jumlah DPT ditambah 2 persen dan jumlah surat suara di TPS sesuai dengan DPT ditambah 2 persen; KPU menyediakan surat suara bagi DPK Setiap kabupaten/kota disediakan surat suara yang diberi tanda khusus sebanyak 1000 untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

175

3.

Tinta

Tinta berwarna ungu atau biru tua; Aman dan nyaman tidak menimbulkan efek samping iritasi atau alergi terhadap kulit dibuktikan dengan sertifikat Badan/Balai Pengawasan Obat; Memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur selama 24 jam dan daya tahan terhadap proses pencucian dengan sabun, detergen, alkohol, atau pembersih lainnya; Mendapatkan sertifikat halal dari MUI; Dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml dan botol dikemas dengan diberi label logo KPU; Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS/ TPSLN sebanyak 2 botol untuk pemilih di TPS sampai dengan 500, sedangkan 3 botol untuk TPS yang lebih dari 500 sampai dengan 600 dan 4 botol untuk jumlah pemilih di TPS dari 600 sampai 800.

4.

Bilik pemungutan suara

Setiap TPS 4 buah; Dapat menggunakan bilik suara yang digunakan pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD; Bilik suara di TPSLN dibuat dengan bentuk, ukuran, bahan, dan kelengkapan lainnya yang disesuaik dengan kondisi setempat.

5.

Segel

Digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/ barang keperluan Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

6.

Alat dan alas untuk

Paku, bantalan, dan meja.

mencoblos

176

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

7.

TPS

TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

8.

Sampul kertas

Digunakan untuk: Surat suara; Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan di TPS/TPSLN; Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN; Berita acara hasil rekapitulasi hasil dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS/PPLN, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh.

9.

Formulir

Digunakan sesuai tingkatan: Formulir Model C digunakan KPPS (menggunakan tanda khusus hologram utuk mejamin keaslian); Formulir Model D digunakan PPS; Formulir Model DA digunakan PPK; Formulir Model DB dan EB digunakan KPU Kabupaten/Kota; Formulir Model DC, EA, dan EC digunakan oleh KPU Provinsi; Formulir Model DD, E, dan ED digunakan oleh KPU.

10.

Sitker identitas kotak suara

Stiker memuat tulisan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, nomor TPS, nama PPS, nama PPK, dan nama KPU Kabupaten/Kota yang dipasang 1 buah pada setiap kotak suara.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

177

 11.

Alat bantu tunanetra

Ditujukan untuk membantu pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara; Dibuat dari kerta art carton bertuliskan huruf braille dengan ukuran yang dibuat sama.

 12.

Daftar pasangan calon

Setiap TPS disediakan sejumlah 1 set daftar pasangan calon

 13.

Lainnya

Tanda pengenal KPPS; Tanda pengenal petugas keamanan TPS; Tanda pengenal saksi; Karet pengikat surat suara; Lem/perekat; Ballpoint; Gembok; Spidol; Tali pengikat alat untuk mencoblos.

Sumber: Laporan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 KPU, hal. 30-37

Seketariat Jenderal KPU serta Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi tanggung jawab untuk memenuhi ke13 jenis perlengkapan tersebut. Untuk mempermudah proses persiapan logistik pemungutan suara ini, terdapat pembagian tanggung jawab dan kewenangan untuk pengadaan perlengakapan antar-penyelenggara pemilu di setiap levelnya. KPU misalnya, bertanggung jawab atas pengadaan surat suara, tinta, segel, formulir model C, daftar pasangan calon, dan template atau alat bantu tuna netra. KPU Povinsi bertugas untuk untuk mengadakan sampul kerta dan formulir model C2-C7, D, DA, DB, dan DC. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota menyediakan alat kelengkapan TPS dan penggandaan DPT untuk ditempatkan di TPS. Khusus pengadaan jumlah surat suara, KPU diwajibkan untuk mencetak sesuai dengan DPT sebanyak 190.307.134 ditambah 178

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

2 persen sebagai surat suara cadangan, dan ditambah 1.000 di setiap kabupaten/kota dengan tanda khusus sebagai antisipasi pelaksanaan pemungutan suara ulang. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 24 Juni 2014, total pencetakan surat suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 sebanyak 192.267.116 lembar untuk dalam negeri dan 2.709.485 lembar surat suara untuk pemungutan suara di luar negeri, sehingga total keseluruhan pencetakan suara ialah 194.346.601 lembar. Rincian total pencetakan surat suara untuk kebutuhan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 7.4 Rincian Pencetakan Surat Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 NO.

PROVINSI

DPT PROVINSI

DPT + 2%

1

ACEH

3.330.719

3.401.984

2

SUMATERA UTARA

9.902.948

10.114.428

3

SUMATERA BARAT

3.611.551

3.689.176

4

RIAU

4.208.306

4.298.327

5

JAMBI

2.480.927

2.534.205

6

SUMATERA SELATAN

5.865.025

5.990.303

7

BENGKULU

1.379.067

1.408.723

8

LAMPUNG

5.976.211

6.103.008

9

BANGKA BELITUNG

925.058

944.910

10

KEPULAUAN RIAU

1.323.627

1.351.621

11

DKI JAKARTA

7.096.168

7.244.067

12

JAWA BARAT

33.045.082

33.742.667

13

JAWA TENGAH

27.385.217

27.966.083

14

D.I.Y

2.752.275

2.811.420

15

JAWA TIMUR

30.639.897

31.289.933

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

179

16

BANTEN

7.985.599

8.153.869

17

BALI

2.942.282

3.004.013

18

NUSA TENGGARA BARAT

3.522.679

3.597.302

19

NUSA TENGGARA TIMUR

3.184.557

3.252.959

20

KALIMANTAN BARAT

3.506.277

3.582.143

21

KALIMANTAN TENGAH

1.819.970

1.859.235

22

KALIMANTAN SELATAN

2.821.261

2.881.941

23

KALIMANTAN TIMUR

2.925.330

2.987.976

24

SULAWESI UTARA

1.887.975

1.927.785

25

SULAWESI TENGAH

1.935.646

1.977.201

26

SULAWESI SELATAN

6.323.711

6.458.411

27

SULAWESI TENGGARA

1.798.732

1.837.061

28

GORONTALO

794.450

811.272

29

SULAWESI BARAT

887.577

906.689

30

MALUKU

1.216.296

1.242.202

31

MALUKU UTARA

840.253

858.092

32

PAPUA

3.238.288

3.307.077

33

PAPUA BARAT

715.462

731.033

Â

DALAM NEGERI

188.268.423

192.267.116

34

LUAR NEGERI

2.038.711

2.709.485

190.307.134

194.346.601

TOTAL

Sumber: diolah dari SK KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014

180

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Sumber: http://silog.kpu.go.id/stat_pres

Untuk memastikan distribusi sebanyak 194.346.601 surat suara berjalan sesuai dengan rencana dan tepat waktu, KPU menyiapkan alat bantuk berbasis teknologi yang diberi nama “SILOG�atau sistem informasi logistik. Melalui portal ini, KPU dapat mengontrol sejauh mana proses distribusi surat suara berjalan di seluruh daerah pemilihan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Selain itu KPU membuat titik-titik prioritas di daerah tertentu yang berpotensi mengalami keterlambatan pengeriman logistik pemilu akibat kondisi wilayah yang sulit dilewati, sulitnya transportasi, dan cuaca buruk. Berdasarkan antisipasi inilah kemudian sejak 1014 Juni 2014 logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara dalam negeri sudah terdistribusi ke ibukota provinsi masingmasing.

Begitu pula dengan distribusi perlengkapan pemungutan penghitungan suara ke luar negeri. Karena seluruh pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan di dalam negeri, sejak tanggal 16-23 Juni 2014 logistik pemungutan dan penghitungan surat suara dikirim melalui dua cari, yakni pos dan didistribusikan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk melangsungkan bimbingan teknis PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

181

(bimtek) di beberapa negara. Pengiriman melalui pos dilakukan kepada 80 KBRI dan sebanyak 30 KBRI lainnya melalui perantara bimtek.

Tabel 7.5 Rincian Pengiriman Logistik Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 ke Luar Negeri Abu Dhabi, Abuja, Addis Ababa, Antananarivo, Athena, Bangkok, Berlin, Bern, Bogota, Brasilia, Bratilava, BS Begawan, Buenos Aires, Cairo, Canberra, Caracas, Dakar, Dar Es Salaam, Den Haag, Dili, Doha, Harare, Havana, Helsinki, Kopenhagen, Kula Lumpur, Kuwait, Lima, Lisabon, London, Madird, Manila, Maputo, Mexico, Oslo, Dikirim melalui pos

Ottawa, Panama City, Paramaribo, Paris, Pretoria, Quito, Riyadh, Roma, Santiago, Seoul, Singapura, Stockholm, Suva, Tokyo, Vatican, Washington, Wellington, Wina, Windhoek, Taipei, Cape Town, Chicago, Dubai, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Houston, Jeddah, Johor Bahru, Kinabalu, Kuching, Los Angeles, Marseille, Melbourne, New York, Noumea, Osaka, Penang, Perth, San Francisco, Sydney, Toronto, Vancouver, Darwin, Tawau.

Alger, Amman, Ankara, Astana, Baghdad, Baku, Beijing, Beirut, Beograd, Brussel, Bucharest, Budapest, Colombo, Damascus, Dhaka, Hanoi, Islamabad, Kabul,

Dikirim melalui tim Bimtek

Khartoum, Kyiv, Manama, Moscow, Muscat, Nairobi, New Delhi, Phnompenh, Port Moresby, Praha, Pyong Yang, Rabat, Sana'a, Sarajevo, Sofia, Tashkent, Tehran, Tripoli, Tunis, Vietiane, Warsawa, Yangon, Zagreb, Davao CIty, Guangzhou, Ho Chi Minh City, Istanbul, Karachi, Mumbai, Shanghai, Songkhla, dan Vanimo

182

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

3. Hari-H Pencoblosan Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009, pemungutan suara dilakukan dengan cara mencontreng tanda gambar atau foto pasangan calon. Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, tata cara pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos foto pasangan calon presidenwakil presiden atau nomor urut dengan paku. Efisiensi anggaran dan meminimalisir suara tidak sah merupakan dua tujuan utama yang hendak dicapai dari perubahan kembali mekanisme pemungutan suara oleh pemilih ini.

Merujuk pada Keputusan KPU Nomor 365/Kpts/2009, pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009 tercatat suara tidak sah mencapai 6.479.174.

Sedangkan pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, suara tidak sah hanya sebanyak 1,02 persen atau 1.379.960 dari 134.953.967 total suara yang masuk di 478.685 TPS di dalam negeri dan 498 TPS di luar negeri.

Selain faktor perubahan tata cara pemberian suara, capaian pada Pemilu 2014 untuk menekan jumlah suara tidak sah dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih didorong juga dengan adanya kebijakan untuk tetap menyatakan sah surat suara yang dicoblos lebih dari satu kali pada tanda gambar atau nomor urut salah satu pasangan calon. Situasi ini berbeda dengan Pemilu 2009 yang dengan tegas menyatakan bahwa pemilih hanya diperkenankan untuk mencontreng satu kali pada nomor atau foto salah satu pasangan calon.

Berlandaskan pada semangat untuk menjaga kemurnian suara pemilih dan meminimalisir terbuangnya suara pemilih secara sia-sia akibat urusan teknis pemberian suara semata, KPU berpandangan bahwa ditandainya surat suara dengan paku di salah satu foto atau nomor urut pasangan calon hanya sekadar alat bantu untuk menunjukkan preferensi politik pemilih sekaligus pilihan dan dukungan politik pemilih terhadap salah satu pasangan calon. Logikanya, sekalipun terdapat lebih dari satu lubang di satu kolom pasangan calon menjadi penanda bahwa seorang pemilih telah memberikan hak suaranya kepada pasangan calon tersebut.

Secara lebih spesifik, ketentuan dan tata cara pemungutan suara ini PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

183

diatur dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta PKPU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara bagi WNI di Luar Negeri. Terdapat 5 (lima) ketentuan dasar, yakniSatu surat suara dihitung satu suara;

184

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

1. Surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah atau tidak sah; 2. Tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut atau nama calon atau foto pasangan calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk pasangan calon yang bersangkutan; 3. Tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto pasangan calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk pasangan calon yang bersangkutan; 4. Tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto pasangan calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk pasangan calon yang bersangkutan.

Kelima ketentuan ini berlaku sama bagi pemilih di luar negeri. Khusus bagi pemilih di luar negeri, tata cara pencoblosan tersebut tidak hanya bisa dilakukan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) saja, melainkan dapat dilaksanakan pula bagi pemilih luar negeri yang tidak bisa hadir langsung ke 498 TPSLN dengan cara pemungutan suara melalui pos atau postal vote dan drop box.

Pemungutan suara melalui pos atau drop box sebetulnya hanya sekadar prosedur pengembalian surat suara hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh pemilih di luar negeri yang tidak bisa hadir TPS. Karena kendala jarak, seorang pemilih dipersilakan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan memperoleh kiriman surat suara dari PPLN setempat untuk dicoblos dan kemudian dikembalikan melalui pos atau drop box. Untuk pemilihan melalui pos, seorang pemilih berkewajiban untuk mengirim surat suaranya ke PPLN di kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat. Sedangkan dengan mekanisme drop box, seorang pemilih berkewajiban untuk mengembalikan surat suara ke drop box yang sudah disediakan oleh PPLN atau petugas lain yang ditunjuk PPLN. Mekanisme drop box hanya bisa dilakukan jika terdapat pemilih dengan jumlah yang besar dan sulit untuk mengakses TPSLN atau kantor pos.

Sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2014, drop box diantarkan paling lambat satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

185

dan kemudian drop box diambil kembali paling lambat satu hari dari tanggal pemungutan suara. Di beberapa negara, terkadang diperlukan saksi untuk mengonfirmasi identitas pemilih dan memberi kesaksian bahwa orang itu mengisi surat suara dengan bebas dan tanpa gangguan (Ellis dkk, 2016, hal. 7).

Pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri yang berlokasi di TPSLN sempat diwarnai sedikit kericuhan. Kericuhan di Victoria Park, Hongkong ini dipicu oleh adanya oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja menyebarkan isu dihambatnya hak pilihnya oleh penyelenggara pemilu. Padahal pada hari yang sama, Minggu, 6 Juli 2014, terdapat dua anggota KPU Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro beserta Ketua Bawaslu Muhammad yang sedang berada di lokasi yang sama dalam rangka memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dan karenanya mengetahui secara persis kejadian tersebut. Terkait kejadian tersebut, sesegera mungkin KPU memberikan 6 (enam) poin penjelasan dan klarifikasi yang berisi sebagai berikut: Dari penjelasan PPLN/KPPSLN/Konsulat Jenderal/Panwas Pemilu LN bahwa PPLN dan KPPSLN Hongkong telah melaksanakan seluruh prosedur pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan KPU;

PPLN telah menyebarkan undangan/pemberitahuan memilih kepada WNI di Hongkong untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 6 Juni 2014; Benar ada protes dari beberapa WNI di Hongkong yang merasa/ mengaku belum menggunakan hak pilih, tapi mereka datang setelah TPSLN ditutup pada pukul 17.06 waktu setempat, saat di mana antrean pemilih sudah tidak ada lagi (hal mana dibuktikan dengan gambar dan video). Dengan demikian, sesuai peraturan KPU, mereka tidak dapat difasilitasi; Terhadap tuduhan yang marak di media sosial, yang menyatakan bahwa ada oknum PPLN, atau oknum Konsulat Jenderal, atau oknum anggota KPU RI, yang menyatakan bahwa mereka akan mengakomodasi pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan syarat memilih calon pasangan tertentu, adalah tidak benar dan tidak ada fakta yang mendukung sama sekali; 186

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Terkait dengan berbagai gambar dan video yang diasosiasikan ada komisioner KPU yang menyatakan bahwa kesempatan memilih akan dibuka dengan syarat mendukung pasangan calon tertentu adalah tidak benar. Antara protes untuk bisa menggunakan hak pilih bagi mereka yang belum menggunakan hak pilih dan tuduhan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu merupakan dua hal yang berbeda dan sama sekali tidak berkaitan. Gambar dan video yang menampilkan komisioner KPU (dan Bawaslu) sedang dikerumuni oleh pemprotes adalah gambar pemprotes sedang minta kejelasan apakah mereka akan diberi hak untuk memilih atau tidak, bukan karena komisioner dituduh berpihak pada salah satu calon; KPU dan seluruh penyelenggara pemilu, termasuk penye­ leng­gara di luar negeri, sejak awal bertekad untuk bekerja secara profesional, independen, netral, sehingga tidak terkait dengan kepentingan pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Tidak hanya di luar negeri, persoalan pemungutan suara terjadi pula di dalam negeri. Akibat cuaca ekstrem dan topografi wilayah Papua yang sulit untuk dijangkau, sebanyak 7 (tujuh) distrik/kecamatan di Yahukimo sempat tertunda pemungutan suaranya karena permasalahan distribusi logistik. Kendati demikian, pemungutan suara bisa dilaksanakan pada 11 Juli 2014.

Selain itu persoalan sempat muncul dalam pelaksanaan pemungutan suara di Papua terkait keabsahan penggunaan sistem noken. Jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009, sesuai dengan budaya masyarakat asli Papua, noken merupakan kantong atau tas yang memiliki makna filosofis sebagai status sosial, identitas diri, dan perdamaian, sehingga diperkenankan untuk digunakan dalam pemilu (Republika, Kamis 21 Agustus 2014 http://www.republika.co.id/ berita/pemilu/hot-politic/14/08/21/nannmm-mk-putuskan-sistem-noken-sah).

Akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/32/ PHPU.DPD/XII/2012, sistem ini tidak diperkenankan digunakan di distrik-distrik yang selama ini tidak menggunakan sistem noken atau PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

187

sudah meninggalkan sistem noken.

Persoalan lain yang muncul pada hari pemungutan suara ialah adanya perbedaan hasil hitung cepat. Terdapat 11 (sebelas) lembaga survei yang melakukan hitung cepat dengan 7 (tujuh) lembaga survei di antaranya melansir hasil hitung cepat bahwa pasangan Joko WidodoJusuf Kalla yang unggul dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014; sementara 4 (empat) lembaga lainnya menyatakan sebaliknya, pasangan Prabowo-Hatta yang unggul (Bhakti, 2015, hal. 116). Merujuk hasil hitung cepat inilah kemudian masing-masing pasangan calon mendeklarasikan dirinya sebagai pemenang Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, sekalipun hasil resmi perolehan suara partai politik baru akan diumumkan oleh KPU pascarekapitulasi berjenjang diselesaikan.

KPU sebelumnya telah menerbitkan aturan melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2013 yang isinya antara lain mewajibkan setiap lembaga survei untuk menjelaskan secara transparan metode dan teknik yang digunakan oleh dalam hitung cepat. Terkait persoalan seperti itu, Persatuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) sesegera mungkin melakukan audit terhadap masing-masing lembaga survei untuk menelusuri apakah hasil survei tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Realitasnya kemudian, terdapat dua lembaga survei yang menolak untuk dilakukan audit sehingga kemudian dijatuhi sanksi berupa dikeluarkan dari keanggotaan Persepsi.

4. Rekapitulasi Berjenjang Pada Rabu, 9 Juli 2014 pukul 13.00, pemungutan suara pada sebanyak 478.685 TPS di dalam negeri resmi ditutup. Berdasarkan ketentuan yang ada, pascapemungutan suara selesai, petugas KPPS diwajibkan untuk sesegera mungkin melakukan penghitungan perolehan suara di level TPS. Proses rekapitulasi hasil pemilu di TPS secara manual ini diakui sebagai proses penghitungan hasil pemilu yang paling transparan, partisipatif, dan mengembangkan rasa toleransi bersama.

Ada dua hal mengapa penghitungan suara di TPS disebut paling

188

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

transparan, partisipatif, dan toleran. Pertama, adanya mekanisme penghitungan manual dengan cara dibuka satu per satu surat suara hasil coblosan pemilih untuk dihitung dan dinyatakan sah atau tidaknya. Hal itu membuka ruang pengawasan partisipatif bagi setiap stakeholders yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya terbatas pada saksi, pemantau, dan pengawas pemilu, melainkan pemilih juga untuk melihat hasil pilihannya dan mengawasi jalannya proses penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian petugas KPPS yang ada merasa diawasi karena jika terjadi penyimpangan, pemilih dengan sangat mudah mengetahui dan dapat melaporkan praktik kecurangan tersebut.

Kedua, rekapitulasi suara di TPS tidak hanya menjadi arena hitung-menghitung atau menang-kalah pasangan calon presidenwakil presiden di TPS tersebut. Lebih jauh dari itu, TPS menjadi arena interaksi sosial antarwarga yang mungkin saja sudah lama tidak berjumpa dan menjadi arena politik warga negara untuk mengembangkan toleransi dan memaknai perbedaan pilihan politik (Supriyanto, Kompas, 9 Desember 2014 dilihat dari http:// nasional.kompas.com/read/2014/12/09/20121571/Dilema.E-Voting).

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

189

Ketika penghitungan berlangsung, surat suara yang di­ pampangkan oleh petugas dihitung secara bersama-sama antar-p­ ara pemilih pendukung kedua pasangan calon. Selama penghitungan ini biasanya warga para pendukung saling berinteraksi, menciptakan suasana yang lebih cair yang berujung pada kesadaran dan toleransi bersama untuk menerima hasil sia­ papun yang menang.

Semangat transpransi, partisipasi, dan toleransi dalam proses penghitungan suara ini tidak hanya berhenti pada level TPS saja.

Rangkaian rekapitulasi secara berjenjang dari level PPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional yang secara keseluruhan dilakukan secara manual dan terbuka untuk umum, mampu menghadirkan proses penghitungan yang transparan dan pengawasan partisipatif. Hal ini didukung dengan adanya tata cara rekapitulasi yang selalu disertai dengan penyusunan berita acara dan sertifikat hasil yang disakasikan oleh banyak pihak dan wajib diumumkan kepada publik setiap hasilnya. Sekalipun terjadi kekeliruan dalam penulisan angka misalnya; saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan pemantau dapat memberikan masukan untuk mengoreksi hasil penghitungan tersebut.

Tabel 7.6 Jadwal dan Ketentuan Rekapitulasi Berjenjang LEMBAGA

REKAPITULASI

WAKTU

PPS

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara; Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/ kelurahan Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan suara.

10 - 12 Juli 2014

190

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

PPK

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara; Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan; Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota.

13 - 15 Juli 2014

PPLN

Penghitungan suara melalui pos dan drop box; Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara; Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN; Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan suara.

10 - 14 Juli 2014

KPU Kabupaten Kota

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara; Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota; Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi.

16 - 17 Juli 2014

KPU Provinsi

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara; Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi; Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi kepada KPU.

18 - 19 Juli 2014

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

191

KPU

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan PPLN; Penyusunan berita acara.

20 - 22 Juli 2014

Sumber: diolah dari PKPU 4/2014.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, dalam rangka memonitor dan demi memastikan proses rekapitulasi berjalannya sebagaimana mes­ tinya, sekaligus untuk meminimalisir proses kecurangan yang ada; KPU mewajibkan setiap penyelenggara pemilu di bawahnya, yakni KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk membentuk helpdesk/satuan tugas yang berasal dari pegawai Sekretariat KPU Pro­ vinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Helpdesk atau satuan tugas tersebut dibentuk dengan tugas memberikan informasi terbaru ber­kenaan dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan re­ kapitulasi di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota masing-masing kepada tim helpdesk pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk kemudian dilaporkan kepada tim helpdesk rekapitulasi tingkat nasional. Dengan demikian, KPU dapat mengetahui perkembangan dan situasi proses penghitungan dan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di level kabupaten/kota dan provinsi.

Selain itu, proses pengawasan manual dengan kehadiran langsung ke daerah-daerah untuk menyaksikan proses rekapitulasi dilakukan juga oleh para anggota KPU. Ketua KPU Husni Kamil Manik, misalnya, melakukan pemantauan langsung proses penghitungan ke wilayah Sumatera dan menyaksikan langsung rekapitulasi di beberapa kelu­ rahan dan kecamatan. Begitu pula dengan anggota KPU Ferry Kurnia yang memonitor kegiatan PPS di Desa Bojong Sari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan anggota KPU Arief Budiman melakukan pemantauan di beberapa kecamatan di Provinsi Jawa Timur.

Khusus untuk rekapitulasi nasional, sejak 20 Juli sampai dengan 22 Juli 2014, KPU mengundang langsung para ketua atau anggota KPU Provinsi serta sekretaris KPU Provinsi untuk memaparkan hasil

192

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

rekapitulasi perolehan suara kedua pasangan calon di 33 provinsi.

Setelah tiga hari melakukan rekapitulasi suara nasional dalam sidang pleno terbuka, KPU menetapkan Surat Keputusan Nomor 535/Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Per足足 olehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Pasangan calon nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ungggul di 10 provinsi, dengan total perolehan suara secara nasional sebanyak 62.576.444 suara. Sedangkan pasangan calon no足mor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul di 23 provinsi dan luar negeri dengan total perolehan suara secara nasional sebanyak 70.997.833 suara. Berdasarkan keputusan tersebut, Pemilu Presiden-Wa足 kil Presiden 2014 dinyatakan dimenangi oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

193

Tabel 7.7 Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Jumlah Suara %

194

PROVINSI

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 %

Total Suara

1,089,290

54.39

ACEH

45.61

Jumlah Suara 913,309

2,831,514

44.76

SUMATERA UTARA

55.24

3,494,835

6,326,349

1,797,505

76.92

SUMATERA BARAT

23.08

539,308

2,336,813

1,349,338

50.12

RIAU

49.88

1,342,817

2,692,155

871,316

49.25

JAMBI

50.75

897,787

1,769,103

2,132,163

51.26

SUMATERA SELATAN

48.74

2,027,049

4,159,212

433,173

45.27

BENGKULU

54.73

523,669

956,842

2,033,924

46.93

LAMPUNG

53.07

2,299,889

4,333,813

200,706

32.74

BANGKA BELITUNG

67.26

412,359

613,065

332,908

40.37

KEPULAUAN RIAU

59.63

491,819

824,727

2,528,064

46.92

DKI JAKARTA

53.08

2,859,894

5,387,958

14,167,381

59.78

JAWA BARAT

40.22

9,530,315

23,697,696

6,485,720

33.35

JAWA TENGAH

66.65

12,959,540

19,445,260

977,342

44.19

D.I.Y

55.81

1,234,249

2,211,591

10,277,088

46.83

JAWA TIMUR

53.17

11,669,313

21,946,401

3,192,671

57.10

BANTEN

42.90

2,398,631

5,591,302

614,241

28.58

BALI

71.42

1,535,110

2,149,351

2,002,599

1,844,178

72.45 NUSA TENGGARA BARAT

27.55

701,238

2,545,416

769,391

34.08 NUSA TENGGARA TIMUR

65.92

1,488,076

2,257,467

1,032,354

39.62

KALIMANTAN BARAT

60.38

1,573,046

2,605,400

468,277

40.21

KALIMANTAN TENGAH

59.79

696,199

1,164,476

941,809

50.05

KALIMANTAN SELATAN

49.95

939,748

1,881,557

687,734

36.62

KALIMANTAN TIMUR

63.38

1,190,156

1,877,890

620,095

46.12

SULAWESI UTARA

53.88

724,553

1,344,648

632,009

45.17

SULAWESI TENGAH

54.83

767,151

1,399,160

1,214,857

28.57

SULAWESI SELATAN

71.43

3,037,026

4,251,883

511,134

45.10

SULAWESI TENGGARA

54.90

622,217

1,133,351

378,735

63.10

GORONTALO

36.90

221,497

600,232

165,494

26.63

SULAWESI BARAT

73.37

456,021

621,515

433,981

49.48

MALUKU

50.52

443,040

877,021

306,792

54.45

MALUKU UTARA

45.55

256,601

563,393

769,132

27.51

PAPUA

72.49

2,026,735

2,795,867

172,528

32.37

PAPUA BARAT

67.63

360,379

532,907

62,262,844

46.85

DALAM NEGERI

53.15

70,633,576

132,896,420

313,600

46.26

LUAR NEGERI

53.74

364,257

677,857

62,576,444

46.85

TOTAL

53.15

70,997,833

133,574,277

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

5. SITUNG: Transparansi Berbasis Teknologi Selain membuka ruang partisipasi dan transparansi dalam proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara manual, untuk pertama kalinya KPU menampilkan seluruh perolehan suara di TPS yang dapat diakses oleh siapapun melalui program “SITUNG�, Sistem Informasi Penghitungan Suara. Publikasi hasil Pemilu tersebut merupakan seperangkat program teknologi informasi yang sengaja dibuat oleh KPU yang bekerjasama dengan Pusilkom UI, untuk mempublikasikan hasil rekapitulasi di TPS dalam format Formulir C1. Perolehan suara dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden di level TPS yang dituangkan dalam formulir C1 dipindai dan kemudian diunggah, dimasukkan ke dalam website resmi KPU https://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php.

Melalui aplikasi ini para pemilih, partai politik, tim sukses, sampai dengan pasangan calon dapat melihat secara langsung hasil perolehan suara di level TPS dengan cara mengunduh langsung form hasil scan C1.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

195

SITUNG memaparkan hasil per TPS tanpa menjumlahkan keseluruhan perolehan suara. SITUNG juga bukanlah rujukan untuk hasil akhir karena hasil akhir tetap berdasarkan rekapitulasi berjenjang dan pleno akhir di KPU. Sekalipun demikian, semangat dan tujuan utama yang dibawa oleh KPU dalam program SITUNG ini adalah untuk memberikan informasi kepada publik hasil perolehan masing-masing pasangan calon di TPS seluruh Indonesia. Sejak pukul lima sore di hari pemungutan suara sudah terdapat lebih dari 2000 form C1 yang diunggah dan dapat dilihat.

Tabel 7.3 Hasil Pindai Formulir C1 per Provinsi Pemilu Presiden 2014 PROVINSI Aceh

JUMLAH TPS

JUMLAH

PERSENTASE

PINDAI TPS

PINDAI

9.508

9.461

99,51%

Sumatera Utara

27.378

27.363

99,95%

Sumatera Barat

11.001

10.995

99,95%

Riau

12.166

12.138

99,77%

7.523

7.523

100%

16.360

16.358

99,99%

Bengkulu

4.220

4.220

100%

Lampung

15.010

15.005

99,97%

Kepulauan Bangka Belitung

2.741

2.741

100%

Kepulauan Riau

3.129

3.126

99,90%

DKI Jakarta

12.408

12.407

99,99%

Jawa Barat

75.153

74.943

99,72%

Jawa Tengah

67.850

67.775

99,89%

DI Yogyakarta

8.354

8.354

100%

Jambi Sumatera Selatan

196

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Jawa Timur

75.977

75.668

99,59%

Banten

17.693

17.693

100%

Bali

5.939

5.939

100%

Nusa Tenggara Barat

8.552

8.513

99,54%

Nusa Tenggara Timur

9.605

9.599

99,94%

11.703

11.703

100%

Kalimantan Tengah

5.856

5.850

99,90%

Kalimantan Selatan

8.728

8.683

99,48%

Kalimantan Timur

8.549

8.498

99,40%

Sulawesi Utara

4.166

4.161

99,88%

Sulawesi Tengah

5.857

5.857

100%

Sulawesi Selatan

16.757

16.755

99,99%

Sulawesi Tenggara

4.849

4.846

99,94%

Gorontalo

1.932

1.932

100%

Sulawesi Barat

2.767

2.767

100%

Maluku

3.250

3.195

98,31%

Maluku Utara

2.123

2.121

99,91%

Papua

9.113

6.230

68,36%

Papua Barat

2.612

2.490

95,33%

478.829

474.909

99,18%

Kalimantan Barat

TOTAL

Sumber: https://Pilpres2014.kpu.go.id Tujuan berikutnya, kehadiran SITUNG diharapkan mampu memberikan transparansi proses rekapitulasi di TPS dan menjadi sarana untuk meneliti sampai dengan verifikasi yang melibatkan publik. Jika terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat atas setelah TPS, hasil pindai C1 yang dapat diunduh bisa dijadikan alat bukti untuk memberikan masukan perbaikan pada tahap proses rekapitulasi berjenjang berikutnya. Tidak sedikit saksi atau pemantau yang menjadikan salinan form C1 yang diunggah dalam program PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

197

SITUNG sebagai alat bukti untuk memberikan masukan dalam proses rekapitulasi. Bahkan jauh dari pada itu, hasil unggahan form C1 dalam program SITUNG ini dijadikan alat bukti dalam proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Dalam prosesnya, penggunaan program SITUNG ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari KPPS hingga KPU. Peran KPPS adalah menuangkan hasil penghitungan dengan menulis langsung ke dalam form C1. Akan tetapi kehati-hatian KPPS untuk menuliskan angka-angka perolehan suara dari kedua pasangan calon berdampak besar pada hasil perolehan dari pasangan calon, termasuk jelas-tidaknya angka tersebut untuk dibaca. Setelah selesai ditulis dalam form C1. tugas berikutnya ialah memasukkan form C1 beserta lampiran ke sampul khusus yang disegel untuk diberikan ke PPS. Dari sinilah kemudian PPS bertugas untuk mentransfer form C1 ke PPK pada hari yang sama.

Langkah berikutnya, PPK bertugas untuk menerima dan mengumpulkan form C dari seluruh PPS dan mengirimkan ke KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan form DA1 dalam bentuk file excel. Berikutnya tugas KPU Kabupaten/Kota untuk memindai Form C1 dan mengunggah ke dalam program SITUNG. Secara lebih spesifik, berikut ini mekanisme dan alur bekerja SITUNG.

198

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

199

200

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

8 Penetapan Hasil Pemilu

P

enetapan hasil pemilu merupakan salah satu tahapan paling berat dalam proses penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Proses penetapan hasil akhir Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2014.

Rangkaian proses rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu PresidenWakil Presiden yang dilaksanakan oleh KPU sejak awal sudah menuai protes oleh masing-masing pasangan calon presiden. Pasangan calon nomor 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menyatakan bahwa terdapat kecurangan di dalam proses pemilihan, dengan membengkaknya angka Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Nomenklatur DPKTb diberikan kepada pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan hak pilihnya dengan verifikasi kartu tanda penduduk (KTP). Pasangan calon nomor 1 mendalilkan bahwa tingginya angka pemilih dengan menggunakan KTP (DPKTb) penuh dengan praktik kecurangan serta menguntungkan pasangan calon no­ mor 2 (Joko Widodo-Jusuf Kalla).

Sementara itu, pasangan calon nomor 2 juga mendalilkan bahwa tingginya angka DPKTb memang sesuai dengan realitas di lapangan ketika hari pemungutan suara. Lagi pula, setiap pemilih yang terkategori PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

201

DPKTb tidak bisa dipastikan juga semuanya memilih pasangan calon nomor 2. Tidak tertutup kemungkinan pemilih yang ada dalam DPKTb juga memilih pasangan calon nomor urut 1. Selain itu, pembuktian mengenai pilihan dari pemilih DPKTb, apakah memilih pasangan calon nomor 1 atau pasangan calon nomor urut 2, tentulah sangat sulit dilakukan.

Selain itu, hampir tidak mungkin untuk melacak kertas suara mana yang dicoblos oleh pemilih DPKTb. Mencari tahu pilihan pemilih DPKTb juga sangat bertentangan prinsip kerahasiaan pemilu. Salah satu asas pemilu, yakni “rahasia”, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas pemilu yang lainnya, yakni, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Dalam proses rekapitulasi hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden di hampir seluruh provinsi, perdebatan terkait dengan DPKTb dimun­ culkan oleh masing-masing pasangan calon. Puncak dari perdebatan terkait dengan DPKTb terjadi pada hari terakhir rekapitulasi hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Pada siang hari tanggal 22 Juli 2014 tersebut, saksi dan tim pasangan calon presiden nomor urut 1 me­ la­yangkan protes keras terus-menerus kepada KPU. Dalilnya serupa dengan yang telah disampaikan dari awal, yakni proses pemungutan suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 dianggap penuh dengan kecurangan dan salah satu sumber dari kecurangan itu adalah tingginya angka DPKTb. Pada hari itu, sekitar pukul 13.30 WIB, tim pasangan calon presidenwakil presiden nomor urut 1 meminta proses rekapitulasi ditunda dan meminta pemungutan suara ulang di beberapa tempat. Puncaknya saksi dan tim pasangan calon presiden nomor urut 1 menyatakan mundur dan menarik diri dari proses Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Salah satu saksi tim Prabowo-Hatta, Rambe Kamarul Zaman menyatakan, pengunduran diri Prabowo-Hatta dari seluruh proses Pemilu PresidenWakil Presiden tersebut karena mereka menilai KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah salah menjalankan tugas dan kewajibannya.

Lebih lanjut Rambe mengatakan, terdapat beberapa rekomendasi dari Bawaslu yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan pengecekan kembali beberapa tempat pemungutan suara tapi tidak

202

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

dilaksanakan oleh KPU. Tim sukses pasangan Prabowo-Hatta yang lainnya, Yanuar Arif Wibowo juga mengatakan bahwa 52.000 formulir C1 yang tidak valid. Ia mengklaim terdapat 25 juta pemilih di dalam 52.000 C1 yang invalid tersebut.

Aksi walk out dari tim sukes pasangan calon Prabowo-Hatta tersebut tentunya mengagetkan publik. Selain dilakukan pada hari terakhir proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU, hal tersebut juga memunculkan beberapa kemungkinan dan implikasi hukum yang terjadi akibat yang bersangkutan menarik diri dari seluruh proses Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Setidaknya terdapat tiga pendapat umum yang muncul ketika tim pasangan Prabowo-Hatta menyatakan menarik diri dari seluruh proses Pemilu 2014.

Pertama, muncul pendapat yang menyatakan bahwa ada ancaman sanksi pidana bagi pasangan calon presiden-wakil presiden yang sudah ditetapkan menjadi calon, namun menyatakan mengundurkan diri di tengah proses yang sedang berlangsung. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ancaman sanksi pidana ini sangat mungkin bisa menyasar pasangan calon Prabowo-Hatta ketika pada proses rekapitulasi suara menyatakan menarik diri dari proses Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Akan tetapi, lewat pengecekan kembali aturan hukum yang ada, ancaman sanksi pidana untuk pasangan calon presiden-wakil presiden yang menyatakan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi pasangan calon tersebut tidak dapat dituduhkan kepada pasangan Prabowo-Hatta. Konstruksi pasal sanksi pidana yang mengatur ancaman pidana bagi pasangan calon yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, diberikan batasan tahapan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Sanksi pidana baru dapat dijatuhkan jika pasangan calon presiden-wakil presiden mengundurkan diri selambat-lambatnya sebelum hari pemungutan suara pada putaran pertama.

Melihat ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan membandingkan dengan fakta yang terjadi, di mana pasangan Prabowo-Hatta mengundurkan diri pada tahap rekapitulasi PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

203

suara di KPU, maka ancaman sanksi pidana tersebut tidak bisa ditujukan kepada pasangan Prabowo Hatta.

Kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika pasangan Prabowo-Hatta menarik diri dari proses Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, hal itu berarti melapangkan jalan bagi pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk ditetapkan sebagai pasangan calon presidenwakil preside terpilih. Pendapat ini berangkat dari persepsi bahwa dengan menarik diri dari proses Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, artinya pasangan Prabowo-Hatta tidak lagi akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian panjang tahapan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Dengan pernyataan pasangan PrabowoHatta menarik diri, diperkirakan tahapan Pemilu Presiden 2014 akan selesai lebih cepat. Sekalipun demikian, pada akhirnya pasangan Prabowo-Hatta tetap mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi.

Secara legal formal memang tidak ada upaya yang disampaikan dari tim Prabowo-Hatta pada Selasa siang, 22 Juli 2014 tersebut, bahwa yang bersangkutan menarik diri dari seluruh proses Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Selain itu, tidak ada juga ruang yang disediakan, baik dari prinsip elektoral maupun peraturan perundang-undangan, bahwa seorang pasangan calon presiden-wakil presiden bisa menarik diri dari proses pemilihan yang sudah berjalan, apalagi sudah sampai pada tahapan rekapitulasi di tingkat KPU. Ruang keberatan terhadap proses pemilu yang keliru dan melanggar aturan main, sesungguhnya sudah disediakan, yakni lewat pengajuan sengketa dan juga pelaporan pelanggaran. Pelaporan pelanggaran bisa disampaikan kepada pengawas pemilu, mulai dari pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Untuk suatu proses penegakan hukum yang berkelanjutan, tidak bisa kemudian pelanggaran pemilu tersebut baru dikedepankan ketika tahapan Pemilu Presiden-Wakil Presiden sudah

204

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

mencapai tahap akhir proses rekapitulasi suara.

Keberatan-keberatan yang disampaikan oleh tim pasangan calon presiden-wakil presiden, ataupun peserta pemilu yang lain, semestinya sudah disampaikan ketika pelanggaran itu terjadi. Sistem penegakan hukum pemilu, khususnya untuk penanganan pelanggaran, sangat terbatas dari sisi waktu. Dibutuhkan kesegeraan dalam pelaporan pelanggaran yang terjadi. Hal ini yang tidak dilakukan dalam proses Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Kedua pasangan calon menyampaikan adanya pelanggaran selama masa kampanye dan pemungutan penghitungan suara, namun tidak melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada pengawas pemilu dan penegak hukum.

Sekalipun demikian, adanya catatan dan kekurangan terhadap kinerja penanganan pelanggaran menjadi salah satu evaluasi serius dalam penegakan hukum pemilu.

Ketiga, yang paling penting adalah pandangan dan suasana kebatinan KPU ketika pasangan calon Prabowo-Hatta menyatakan mundur dan menarik diri dari proses Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Terhadap hal tersebut, KPU sempat khawatir dan merasakan antiklimaks dari seluruh proses penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Sesungguhnya KPU menginginkan seluruh persoalan yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon dapat dibicarakan dan diselesaikan karena hal ini akan berakibat pada hasil akhir atas kerja keras dari penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 yang melibatkan banyak pihak.

Peristiwan perdebatan dan penarikan diri tim saksi pasangan Prabowo-Hatta pada hari terakhir rekapitulasi suara Pemilu PresidenWakil Presiden sempat diselingi oleh acara buka puasa. Secara kebetulan, Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 dilaksanakan bertepatan dengan bulan Ramadan 1435 H. Pada sisa rekapitulasi, KPU mengumumkan hasil akhir Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 yang juga dihadiri oleh pasangan calon terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Proses berikutnya, bertepatan dengan hari terakhir waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 pada 25 Juli 2014, pasangan PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

205

Prabowo-Hatta secara resmi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil Pemilu 2014 ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014, pasangan calon nomor urut 1 H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajada memperoleh suara sebanyak 62.576.444 suara atau sebanyak 46,85 persen dari suara sah nasional; sementara pasangan nomor urut 2 Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla memperoleh suara sebanyak 70.997.833 suara atau sebanyak 58,13 persen dari suara sah nasional.

Rincian perolehan suara per provinsi adalah sebagai berikut: Tabel 8.1 Rincian Penghitungan Perolehan Suara Tiap Provinsi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

PROVINSI

PASANGAN CALON

PASANGAN CALON

PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN DAN

PRESIDEN NOMOR

WAKIL PRESIDEN

URUT 1

NOMOR URUT 2

JUMLAH SUARA ACEH

%

JUMLAH SUARA

TOTAL SUARA

%

1.089.290

54,39

913.309

45,61

2.002.599

2.831.514

44,76

3.494.835

55,24

6.326.349

1.797.505

76,92

539.308

23,08

2.336.813

RIAU

1.349.338

50,12

1.342.817

49,88

2.692.155

JAMBI

871.316

49,25

897.787

50,75

1.769.103

2.132.163

51,26

2.027.049

48,74

4.159.212

433.173

45,27

523.669

54,73

956.842

SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT

SUMATERA SELATAN BENGKULU

206

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

LAMPUNG

2.033.924

46,93

2.299.889

53,07

4.333.813

200.706

32,74

412.359

67,26

613.065

332.908

40,37

491.819

59,63

824.727

DKI JAKARTA

2.528.064

46,92

2.859.894

53,08

5.387.958

JAWA BARAT

14.167.381

59,78

9.530.315

40,22

23.697.696

JAWA TENGAH

6.485.720

33,35

12.959.540

66,65

19.445.260

D.I.Y

977.342

44,19

1.234.249

55,81

2.211.591

JAWA TIMUR

10.277.088

46,83

11.669.313

53,17

21.946.401

BANTEN

3.192.671

57,10

2.398.631

42,90

5.591.302

BALI

614.241

28,58

1.535.110

71,42

2.149.351

1.844.178

72,45

701.238

27,55

2.545.416

769.391

34,08

1.488.076

65,92

2.257.467

1.032.354

39,62

1.573.046

60,38

2.605.400

468.277

40,21

696.199

59,79

1.164.476

941.809

50,05

939.748

49,95

1.881.557

687.734

36,62

1.190.156

63,38

1.877.890

620.095

46,12

724.553

53,88

1.344.648

632.009

45,17

767.151

54,83

1.399.160

BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU

NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

207

SULAWESI

1.214.857

28,57

3.037.026

511.134

45,10

622.217

GORONTALO

378.735

63,10

221.497

SULAWESI BARAT

165.494

26,63

456.021

MALUKU

433.981

49,48

443.040

MALUKU UTARA

306.792

54,45

256.601

PAPUA

769.132

27,51

2.026.735

PAPUA BARAT

172.528

32,37

360.379

DALAM NEGERI

62.262.844

46,85

70.633.576

53,15

132.896.420

313.600

46,26

364.257

53,74

677.857

62.576.444

46,85

70.997.833

53,15

133.574.277

SELATAN SULAWESI TENGGARA

LUAR NEGERI TOTAL

208

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

71,43 54,90 36,90 73,37 50,52 45,55 72,49 67,63

4.251.883 1.133.351 600.232 621.515 877.021 563.393 2.795.867 532.907

9 Perselisihan Hasil Pemilu

T

ahapan perselisihan hasil pemilu merupakan tahapan yang akan memberikan kepastian terhadap hasil pemilu, mulai dari awal, sampai akhir rangkaian proses penyelenggaraan pe足 milu yang sudah dilakukan. Proses perselisihan hasil disebut sebagai sebuah proses paling menentukan karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding). Tiada upaya hukum yang dapat dilakukan lagi atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, termasuk ketika menerima, memeriksa, dan memutus perselisihan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

Berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi dapat saja membatalkan hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Hasil pemilu yang didapat dari serangkaian proses yang panjang, mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran dan penetapan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara, sangat mungkin dibatalkan oleh Mahkamah Konst足 itusi jika memang fakta persidangan mengungkap adanya kesalahan.

Khusus bagi peserta pemilu, proses di Mahkamah Konstitusi akan mem足buat peserta pemilu terbagi menjadi dua peran. Pertama, peserta pe足 milu yang kalah berdasarkan hasil pemilu yang ditetapkan oleh PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

209

KPU, akan menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Keinginan dari pemohon ini adalah hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU dibatalkan, kemudian Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan hasil pemilu sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh yang bersangkutan. Yang kedua, peserta pemilu yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan berdasarkan keputusan KPU, akan menjadi pihak terkait di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Lazimnya, pihak terkait akan menyampaikan argumentasi dan data-data yang menerangkan bahwa hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU sudah benar, sembari juga menyampaikan kesalahan-kesalahan dalam proses pemilu yang semestinya suara yang bersangkutan lebih besar dari hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Sedangkan KPU, sebagai penyelenggara pemilu, memiliki posisi sebagai termohon di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

KPU akan diminta untuk membuktikan bahwa apa yang didalilkan dan dibuktikan pemohon tidak benar serta mesti menunjukkan bahwa hasil pemilu yang ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan asas penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, pihak pemohon di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Sedangkan sebagai pihak terkait adalah pasangan calon Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Terakhir, pihak termohon adalah KPU Republik Indonesia, sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

1. Proses Awal Perselisihan Hasil Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 Permohonan pengajuan pembatalan keputusan KPU terhadap pe­ netapan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 baru diajukan pada Jumat siang, 25 Juli 2014. Permohonan perselisihan tersebut baru di­ daf­tarkan pada hari terakhir sesuai dengan batas waktu pendaftaran pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden seba­ gai­ mana termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

210

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Pendaftaran permohonan tersebut dilakukan beberapa hari menjelang hari Raya Idul Fitri 1435 H. Sebelumnya, pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada proses rekapitulasi suara pada 22 Juli 2014 sempat menyatakan menarik diri dari seluruh proses Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Saat mendaftarkan permohonan perselisihan hasil Pemilu, pasangan Prabowo-Hatta menyertakan bukti permohonan sebanyak tiga kotak besar yang berisi berbagai dokumen terkait permohonan perselisihan hasil Pemilu tersebut.

KPU sebagai pihak yang akan menjadi termohon di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, begitu mengetahui pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengajukan permohonan, langsung berkonsolidasi dengan KPU Provinsi. KPU meminta seluruh KPU Provinsi untuk menyiapkan segala detail dokumen yang mungkin dipersoalkan oleh pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Seluruh provinsi diminta untuk bersiap, meskipun secara detail KPU belum menerima dan membaca permohonan yang disampaikan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Untuk menghadapi perselisihan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi, KPU menunjuk kuasa hukum atau advokat eksternal. KPU sesungguhnya bisa menghadapi persidangan perselisihan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 tanpa bantuan dari kuasa hukum atau advokat eksternal. Hal ini karena KPU memiliki Biro Hukum, yang juga bisa menjadi garda KPU dalam menghadapi setiap sengketa hukum, termasuk perselisihan hasil Pemilu PresidenWakil Presiden 2014. Namun, dengan menimbang pengalaman praktik dari personel Biro Hukum, KPU memutuskan untuk mengadakan kuasa hukum atau advokat dari pihak eksternal. Untuk menghadapi proses sengketa perselisihan Pemilu Presiden 2014, KPU menunjuk kuasa hukum dari Kantor Adnan Buyung Nasution and Associates (ABN & Associates).

Kantor hukum ABN & Associates sebelumnya juga mendampingi KPU dalam menghadapi perselisihan Pemilu Legislatif 2014. Proses penunjukkan kuasa hukum pendamping KPU dalam menghadapi PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

211

sengketa Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 ini dilakukan dengan mekanisme pembukaan penawaran oleh Sekretariat Jenderal KPU kepada beberapa kantor hukum. KPU memberikan beberapa indikator dan syarat khusus kepada calon kantor hukum yang akan menjadi kuasa KPU dalam menghadapi perselisihan hasil Pemilu PresidenWakil Presiden 2014.

Pertama, kantor hukum yang akan mendampingi KPU tidak boleh memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden pada Pemilu 2014. Artinya, kantor hukum yang akan menjadi pendamping KPU tidak boleh menjadi bagian dari tim sukses, relawan, apalagi tim kampanye pasangan calon.

Syarat ini diberlakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga netralitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Sejalan dengan syarat tersebut, kantor hukum yang akan mendampingi KPU mesti diisi oleh advokat yang mampu berargumentasi dan berani dalam menghadapi kuasa hukum pasangan calon. Penekanan ini penting untuk disampaikan kepada kantor hukum dan advokat yang akan mendampingi KPU setelah mempertimbangkan pengalaman sebelumnya ketika KPU menghadapi sengketa dengan partai politik calon peserta pemilu.

KPU tidak ingin terulangnya pengalaman manakala seorang advokat menjadi ragu-ragu dan tidak berani berargumentasi ketika berhadapan dengan seniornya yang menjadi kuasa hukum partai politik calon peserta pemilu yang menggugat KPU. Karenanya, diperlukan kepastian bahwa kuasa hukum atau advokat yang akan mendampingi KPU selama menghadapi perselisihan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 adalah sosok yang mampu mengesampingkan rasa segan dan keraguraguan ketika berhadapan dengan senior atau siapapun dalam proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Penekanan ini penting karena yang dipertaruhkan sangatlah berat, yakni keseluruhan proses tahapan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 yang sudah dilaksanakan.

Kedua, KPU memberikan syarat kepada kantor hukum yang akan menjadi kuasa KPU mesti memiliki pengalaman dalam menangani

212

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

kasus perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pengalaman menjadi indikator yang sangat penting karena menghadapi perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi memiliki kekhasan dan kerumitan tersendiri.

Salah satu kerumitan yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara per­selisihan hasil di Mahkamah Konstitusi adalah setiap kuasa hukum atau advokat akan menghadapi berkas, dokumen, dan form-form penye­ lenggaraan pemilu yang terhitung relatif banyak. Kuasa hu­kum atau advokat juga mesti memahami konstruksi tahapan dan penye­lenggaraan pemilu. Dengan begitu, yang bersangkutan akan lebih mudah untuk menyampaikan argumentasi dan membangun pembelaaan untuk KPU. Ketiga, KPU memberikan syarat kepada kantor hukum yang akan mendampingi KPU, mesti memiliki tim yang akan mengerjakan, dalam artian memiliki personel yang pasti dan berkompeten untuk menjawab se­gala permohonan yang disampaikan oleh pasangan calon presidenwakil presiden yang mengajukan keberatan atas hasil Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Tidak akan mungkin jika perkara penyelesaian perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh satu orang saja.

2. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 Merujuk pada permohonan perbaikan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada 26 Juli 2014, terdapat 4 (empat) tuntutan (petitum) yang disampaikan oleh tim Prabowo-Hatta (Veri Junaidi dkk, 2015). Keempat tuntutan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon: NO.

PASANGAN CALON

SUARA

%

1

H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta

67.139.153

50,25%

Ir. H. Joko Widodo – H. M. Jusuf Kalla

66.435.124

49,74%

Jumlah

133.574.277

100%

Rajasa 2

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

213

2. Menyatakan batas dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat hasil Pemilu di beberapa daerah berikut: PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH TPS

Jawa Timur

Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo,

Seluruh TPS

Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi Jawa Tengah

---

Seluruh TPS

DKI Jakarta

---

5.802

Papua

Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Nduga,

Seluruh TPS

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyai Papua Barat

---

Seluruh TPS

Bali

---

2

Sumatra

Kabupaten Nias Selatan

287

Kabupaten Halmahera Timur, Desa

2

Utara Maluku Utara

Soasangaji

3. Pemungutan Suara Ulang yang melingkupi provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut: PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH TPS

Jawa Timur

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang,

Seluruh TPS

Kota Batu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi Jawa Tengah

-

Seluruh TPS

DKI Jakarta

-

5.802

214

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Papua

Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Nduga,

Seluruh TPS

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyai Papua Barat

-

Seluruh TPS

Bali

2

4. Penghitungan Suara Ulang yang melingkupi provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut: PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH TPS

Sumatera Utara

Kabupaten Nias Selatan

287

Maluku Utara

Kabupaten Halmahera Timur, Desa

2

Soasangaji

Namun tuntutan ini mengalami banyak perubahan ketika Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta melakukan perbaikan permohonan pada 7 Agustus 2014. Tuntutan yang diajukan menjadi sebagai berikut: 1. Menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon: NO.

PASANGAN CALON

SUARA

%

1

H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa

67.139.153

50,26%

2

Ir. H. Joko Widodo – H.M. Jusuf Kalla

66.435.124

49,74%

Jumlah

133.574.277

100%

2. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 20142019;

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

215

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2014-2019; 4. Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 (dua).

5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Indonesia atau setidak-tidaknya: PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH TPS

Jawa Timur

Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo,

Seluruh TPS

Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi Jawa Tengah

-

Seluruh TPS

DKI Jakarta

-

5.949

Papua

Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Nduga,

Seluruh TPS

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Lany Jaya, dan Kabupaten Membramo Tengah Papua Barat

-

Seluruh TPS

Bali

Gianyar

2

Sumatra

Kabupaten Nias Selatan

287

Kabupaten Halmahera Timur, Desa

2

Utara Maluku Utara

Soasangaji

Dari permohonan perbaikan yang disampaikan oleh tim PrabowoHatta, terlihat telah terjadi perubahan secara signifikan terhadap

216

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

permohonan yang diajukan pada pendaftaran permohonan pertama.

Jika melihat Peraturan Mahkamah Konstitisui, perubahan ini seharusnya tidak diperbolehkan karena dua alasan. Pertama, perubahan permohonan setelah sidang pertama hanya diperbolehkan berdasarkan nasihat hakim, di mana 9 (sembilan) hakim konstitusi sama sekali tidak memberikan nasihat untuk melakukan perubahan terkait dengan pokok permohonan dan sebatas teknis dan administrasi permohonan.

Kedua, perbaikan permohonan tersebut tidak boleh masuk pada pokok permohonan, sebab Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa permohonan diajukan dalam 3 x 24 jam setelah penetapan hasil pemilu secara nasional (Veri Junaidi dkk, 2015).

Tabel 9.1 Daftar Nasihat Hakim dalam Sidang Pertama HAKIM KONSTITUSI

NASIHAT

Hamdan Zoelva

Posita dan petitum tidak sinkron

Fadlil Sumadi

Menegaskan adanya perbedaan dokumen permohonan (26 Juli) dengan yang dibacakan Argumentasi Pemohon hanya ada premis mayor dan kesimpulan tanpa ada premis minor TIdak ada uraian kedudukan hukum Penyusunan judul dan subjudul harus diperbaiki

M Alim

Penomoran Bab dan Subbab Penulisan waktu pengajuan permohonan 3 x 24 jam “sejak” bukan “setelah” penetapan hasil pemilu nasional Penulisan kata sistematis, terstruktur dan massif Argumentasi untuk Sumatera Selatan tertulis Sumatera Barat Klausul batal dan tidak mengikat dalam petitum

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

217

Anwar Usman

Beberapa kuasa hukum tidak tanda tangan Halaman 140 angka 32: apakah benar Pemohon menuliskan adanya kecurangan di Papua Barat untuk memenangkan nomor urut 1?

Aswanto

Halaman 104 soal petitum: perlu argumen konkret untuk membuktikannya Ada klausul pengkondisian: perlu dijelaskan dalam bentuk apa dan apa maksudnya

Wahiduddin Adam

Permohonan menyebut adanya kesalahan rekap tapi tidak menjabarkan dalilnya Penulisan jumlah provinsi mesti ditulis secara rinci Pendalilan soal tidak dilaksanakan rekomendasi Bawaslu, DPTb, DPKTb

Patrialis Akbar

Menyoal surat kuasa

Maria Farida

Penomoran dalil per daerah

Arief Hidayat

Surat kuasa tidak ditandatangani Penulisan permohonan dengan disertai petunjuk pembuktian Kehadiran saksi lebih pada kualitas saksi bukan kuantitas

Mengingat argumentasi tersebut, tiga petitum yang diajukan Pemohon harus didukung dengan posita dan bukti-bukti yang memadai sehingga memudahkan bagi hakim konstitusi untuk menilai seluruh permohonan. Berdasarkan hal itu, terhadap permohonan Pemohon, diberikan catatan sebagai berikut: 1. Petitum pertama tidak didukung dengan argumentasi atau alasan permohonan (posita) yang cukup kuat. Alasan permohonan yang mendukung petitum tersebut bisa dibaca dalam pokok permohonan point 4.3 (halaman 7) hingga poin 4.12 (halaman 9) yang dinilai tidak cukup kuat dan kabur/obscuur libel. Hal ini

218

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

didasarkan beberapa argumentasi sebagai berikut: a. Pokok permohonan Poin 4.5 (halaman 7) hanya menyebutkan suara Pihak Terkait diperoleh melalui cara-cara melawan hu­ kum­atau disertai penyalahgunaan kewenangan oleh Ter­mo­ hon, tanpa menyebutkan bentuk-bentuk kecurangan yang dapat mengubah hasil pemilu berupa perubahan hasil per­ hitungan, tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu, dan lainnya. b. Poin 4.8 (halaman 8): berdasarkan form DA1 dan DB1, Pemo­ hon menemukan penggelembungan suara untuk nomor urut 2 sejumlah 1,5 juta suara dan pengurangan suara nomor 1 sebesar 1,2 juta dari 155.000 TPS. Argumentasi ini tidak men­ jelaskan modus penggelembungan dan penggembosan suara, lokasi/tempat dari 155.000 serta detail per TPS/PPS/PPK terjadinya penggelembungan dan penggembosan tersebut.

Se­lain itu, jika penggelembungan dan penggembosan suara itu dianggap benar, hasil penghitungannya tidak sesuai de­ ngan yang didalilkan dan tidak mengubah hasil pemilunya (Perludem, 2014).

2. Saling melemahkan antarpetitum satu dengan lainnya.

Petitum pertama meminta Mahkamah Konstitusi agar mene­tap­ kan hasil Pemilu yang benar menurut Pemohon. Namun dalam petitum lainnya, pemohon justru meminta dilakukan pemungutan suara ulang. Jenis petitum ini sangat berbeda karakteristiknya di mana permohonan untuk penetapan hasil yang benar diiringi oleh keyakinan dengan dukungan bukti kuat dan meyakinkan terhadap perubahan-perubahan angka dalam formulir-formulir rekapitulasi (memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai “Mahkamah Kalkulator”). Petitum ini sejalan dengan dengan permohonan untuk melakukan penghitungan suara ulang.

Berbeda dengan penetapan hasil yang benar, tuntutan untuk me­lakukan pemungutan suara ulang menunjukkan adanya du­ gaan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif sehingga PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

219

hasil pemilunya tidak diketahui (angka-angkanya). Pada posisi demikian, sangat mungkin Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang apakah di tingkatan TPS, desa/ kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, menggabungkan kedua tuntutan itu tidak cukup relevan apalagi penyusunan positanya dilakukan secara terpisah dan terlihat saling mendukung (Perludem, 2014).

3. Pembatalan hasil Pemilu di Kota Surabaya Khusus Kota Surabaya, Pemohon hanya meminta pembatalan terhadap hasil pemilunya. Hal ini berbeda dengan daerah lainnya di mana pembatalan terhadap hasil pemilu diikuti dengan permintaan untuk pemungutan suara maupun penghitungan suara ulang. Dengan demikian, khusus untuk Kota Surabaya jika permohonannya dikabulkan, seluruh hasil Pemilu di Kota Surabaya menjadi tidak sah dan diabaikan berdasarkan hukum.

4. Daerah yang didalilkan berbeda dengan yang dituntut DAERAH YANG DIDALILKAN

DAERAH YANG DITUNTUT

PROVINSI

DALIL PERMOHONAN

PROVINSI

Jawa Timur

Hak pilih DPKTb (Surabaya)

Jawa Timur

Netralitas birokrasi/kepala daerah (Sumenep/Jombang/Kediri) Politik uang (Probolinggo) Hak pilih (DPKTb) Tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu

220

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Jawa Tengah

Politik uang (Jepara)

Jawa Tengah

Netralitas birokrasi/kepala daerah (Purbalingga) Hak pilih (DKPTb) Perubahan C1 (Semarang) Administrasi penyelenggaraan (Demak) DKI Jakarta

Tidak menjalankan rekomendasi

DKI Jakarta

Bawaslu Hak pilih (DPTb/DPKTb) Papua

Tidak ada pemilu

Papua

Prosedur noken Keterlibatan polisi Tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Perubahan berita acara Papua Barat

Netralitas birokrasi/kepala daerah

Papua Barat

Bali

Suara capres nomor urut 1 kosong (0)

Bali

Sumatra Utara

Tidak menjalankan rekomendasi

Sumatra Utara

Bawaslu Maluku Utara

Tidak dijalankan pemilihan ulang

Maluku Utara

Aceh

Akurasi administrasi pemungutan

---

suara Hak pilih (DPTb/DPKTb) Sumatera Barat

Hak pilih (DPKTb)*

---

Riau

Akurasi administrasi pemungutan

---

suara Hak pilih (DPTb/DPKTb) Jambi

Akurasi Administrasi Pemungutan

---

Suara Hak Pilih (DPTb/DPKTb)

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

221

Sumatera Selatan

Hak Pilih (DPKTb)*

---

Bengkulu

Akurasi Administrasi Pemungutan

---

Suara Hak Pilih (DPTb/DPKTb)^ Lampung

Akurasi Administrasi Pemungutan

---

Suara Hak Pilih (DPTb/DPKTb) Bangka Belitung

Akurasi Administrasi Pemungutan

---

Suara Hak Pilih (DPTb/DPKTb)^ Jawa Barat

Pelanggaran-Pelanggaran

---

Hak Pilih (DPTb/DPKTb) Yogyakarta

Akurasi Administrasi Pemungutan

---

Suara Hak Pilih (DPTb/DPKTb) Banten

Akurasi Administrasi Pemungutan

---

Suara Hak Pilih (DPTb/DPKTb) NTT

Netralitas Birokrasi/Kada

---

Sulawesi Tengah

Akurasi Administrasi Pemungutan

---

Suara Hak Pilih (DPTb/DPKTb) Sulawesi Selatan

Hak Pilih (DPTb/DPKTb)

---

Sulawesi Barat

Akurasi Administrasi Pemungutan

---

Suara Hak Pilih (DPTb/DPKTb)

Sementara untuk provinsi-provinsi berikut, yakni Provinsi Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau,

222

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

disebut dalam permohonan, namun sama sekali tidak ada argumentasi dan data yang disampaikan oleh Pemohon.

5. Mendalilkan secara umum Terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran di setiap daerah, Pemohon tidak mendalilkan secara spesifik dan jelas. Pemohon hanya menyebutkan dugaan-dugaan pelanggaran di setiap provinsi tanpa menjelaskan fakta secara kuat.

6. Kurang sistematis membangun korelasi kecurangan dengan hasil pemilu Pemohon kurang cermat dalam membangun korelasi antara suatu kecurangan tertentu dengan pihak yang diuntungkan atas perolehan suara. Sebagai contoh, kasus dugaan pelanggaran tidak cermatnya administrasi pencatatan atau hak pilih DPKTb, pemohon serta merta menyatakan kebijakan tersebut salah dan seharusnya suara pasangan calon lain dikurangi atau suara tersebut ditambahkan kepada Pemohon (Perludem, 2014).

Tabel 9.2 Obyek Permohonan Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa NO.

OBYEK PERMOHONAN

KETERANGAN

1.

Akurasi administrasi pemungutan

Tidak sinkronnya antara jumlah

suara

penggunaan surat suara dengan suara sah dan tidak sah

2.

Hak pilih (DPTb/DPKTb)

Meningkatnya jumlah pemilih dalam DPTb dan DPKTb, khususnya pemilih tidak sesuai alamat dalam identitas

3.

Netralitas birokrasi/kepala daerah

Kepala daerah, kepala desa, birokrasi yang mendukung pasangan tertentu

4.

Pelanggaran-pelanggaran

Bentuk pelanggaran lainnya

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

223

5.

Tidak ada atau dijalankannya

Penyelenggara diduga tidak

pemilihan ulang

melaksanakan Pemilu di Papua dan dijalankannya rekomendasi pemilihan ulang

6.

7.

Tidak menjalankan rekomendasi

Beberapa rekomendasi Bawaslu tidak

Bawaslu

dijalankan KPU

Suara calon tertentu kosong

Beberapa daerah, ada TPS yang suara pemohon kosong

8.

Politik uang

Pembagian uang dan sembako

9.

Perubahan formulir

Hasil pemilu diduga berubah

penghitungan dan rekapitulasi

dengan mengubah formulir-formulir

suara

penghitungan dan rekapitulasi suara

Prosedur noken

Pemberian suara oleh kepala

10.

suku tidak sesuai prosedur, yakni musyawarah 11.

Keterlibatan polisi

Diduga ada keterlibatan aparat kepolisian untuk mengubah hasil Pemilu di Papua

3. Perjalanan KPU dalam Menjalani Pemeriksaan Persidangan Setelah rangkaian persidangan di Mahkamah Konstitusi dimulai, KPU langsung bersiap dengan seluruh KPU Provinsi yang disebutkan di dalam permohonan. Seluruh jajaran KPU yang disebut ada persoalan di dalam proses penyelenggaraan pemilu berkumpul di Jakarta.

Seluruhnya diminta oleh KPU untuk menyiapkan seluruh jawaban terhadap persoalan yang disampaikan di dalam permohonan Pemohon.

Dalam persiapan pemberian jawaban tersebut, berkas teknisnya dikawal langsung satu-persatu oleh komisioner KPU. Misalnya, salah satu yang paling banyak dipersoalkan adalah pemilih dengan menggunakan KTP atau Daftar Pemilih Khusus Tambahan

224

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

(DPKTb). KPU meminta kepada KPU Provinsi untuk menyiapkan seluruh data pemilih DPKTb, berikut dengan detail jumlah, sebaran, dan angkanya. Setelah menyiapkan berkas, KPU Provinsi dan KPU Kabupatan/Kota disiapkan untuk menyampaikan kesaksian secara lisan di dalam persidangan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Para penasihat hukum berperan penting dalam membiasakan anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan menjawab di dalam proses persidangan.

Agar seluruh persiapan berkas terkonsolidasi, KPU bersama dengan KPU Provinsi menyewa sebuah ruangan besar di salah satu hotel di daerah Harmoni, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan ruangan yang besar, yang diperlukan dalam mengelola dan mengadministrasikan seluruh berkas dan dokumen pembuktian di persidangan. Untuk memastikan tidak adanya kekeliruan, kecurangan, dan persoalan teknis lainnya, KPU menyewa beberapa mesin fotokopi untuk dibawa ke hotel tempat KPU menginap yang dipergunakan untuk menggandakan dokumen bukti di persidangan. Hal ini sekaligus untuk menghindari risiko bocornya dokumen penting yang akan menjadi bukti persidangan jika dokumen tersebut harus digandakan di luar. Untuk mensterilkan ruangan konsolidasi KPU dalam menghadapi perselisihan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tersebut. KPU mengeluarkan tanda pengenal khusus, bagi siapa saja yang hendak masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan dokumen bukti tersebut.

Selepas proses pembutkian surat dan saksi, kepada KPU juga diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli dalam memperkuat keterangan KPU di dalam proses persidangan perselisihan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. KPU menghadirkan tiga orang ahli, yakni: 1). Dr. Harjono, yang merupakan mantan hakim Mahkamah Konstitusi; 2) Didik Supriyanto, yang saat itu menjadi Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); dan 3). Bambang Eka Cahya Widodo, mantan Ketua Bawaslu.

Setelah seluruh rangkaian pembuktian selesai, Mahkamah Kons­ titusi membacakan putusan yang memutus bahwa permohonan PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

225

Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tersebut dibacakan pada Kamis, 21 Agustus 2014. Dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan keputusan KPU bahwa pasangan calon presidenwakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla merupakan PresidenWakil Presiden terpilih untuk periode 2014-2019. Dalam kondisi itu, KPU merasakan tanggung jawab penyelenggaraan pemilihan Presiden 2014 sudah dijalankan dengan baik. KPU pun secara hukum berhasil mempertanggungjawabkan proses panjang Pe­ milu Presiden-Wakil Presiden 2014.

226

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

10 Partisipasi Masyarakat

D

i tengah iklim demokrasi perwakilan, tingkat kehadiran pemilih ke TPS menjadi salah satu indikator kunci ke­ ber­ hasilan penyelenggaraan pemilu. Semakin banyak pemilih yang memberikan suaranya, semakin tinggi pula legitimasi pemilih terhadap proses dan hasil pemilu, dan semakin tinggi pula kepercayaan pemilih terhadap wakilnya di pemerintahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mematok angka 75 persen partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, dalam rangka meningkatkan kualitas dan legitimasi pemilih terhadap sistem politik yang ada.

Pengalaman Pemilu Presiden-Wakil Presiden terdahulu, tingkat partisipasi pemilih fluktuatif. Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2004 sebagai pemilu presiden-wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya, misalnya, tingkat partisipasi pemilih sebesar 78,2 persen pada putaran pertama dan 76,6 persen pada putaran kedua.

Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009, tingkat kehadiran pemilih anjlok 4 persen menjadi 72,1 persen. Sedangkan Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 sebanyak 71,31 persen pemilih hadir ke TPS untuk memberikan suaranya. Angka ini meleset sekitar 3,69 persen dari target PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

227

tingkat partisipasi yang telah ditentukan dalam RPJMN. Dari pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 sebanyak 190.307.134 orang, pemilih yang berpartisipasi menggunakan haknya sebanyak 133.574.277 dengan rincian 132.896.420 berasal dari pemilih dalam negeri dan 677.857 berasal dari luar negeri.

Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kehadiran pemilih paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya; yakni dari 3.238.288 pemilih yang terdaftar di DPT, sebanyak 2.795.867 atau 86 persen pemilih ikut berpartisipasi. Posisi kedua ditempati oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 2.752.275 pemilih yang terdaftar di DPT dan sebanyak 2.211.591 atau 80 persen pemilih memberikan hak pilihnya. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih ketiga diduduki oleh DKI Jakarta dengan total pemilih di DPT sebanyak 7.096.168 dan yang hadir ke TPS sebanyak 5.387.958 atau mencapai 76 persen.

Tiga provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih terendah ditempati oleh Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Aceh dengan total tingkat partisipasi sebanyak 60 persen atau 2.002.599 pemilih yang hadir di TPS dari total jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT sebanyak 3.330.719. Kemudian Kepulauan Riau dengan tingkat partisipasi sebanyak 62 persen atau 824.727 dari 1.323.627 pemilih yang terdaftar di DPT. Sedangkan posisi terendah ketiga ditempati Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 63 persen angka kehadiran pemilih ke TPS.

228

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tabel 10.1 Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG

3.330.719 9.902.948 3.611.551 4.208.306 2.480.927 5.865.025 1.379.067 5.976.211

JUMLAH PEMILIH 2.002.599 6.326.349 2.336.813 2.692.155 1.769.103 4.159.212 956.842 4.333.813

9 10 11 12 13 14 15 16 17

BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D I YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI

925.058 1.323.627 7.096.168 33.045.082 27.385.217 2.752.275 30.639.897 7.985.599 2.942.282

613.065 824.727 5.387.958 23.697.696 19.445.260 2.211.591 21.946.401 5.591.302 2.149.351

66 62 76 72 71 80 72 70 73

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA

3.522.679 3.184.557 3.506.277 1.819.970 2.821.261 2.925.330 1.887.975 1.935.646 6.323.711 1.798.732 794.450 887.577 1.216.296 840.253

2.545.416 2.257.467 2.605.400 1.164.476 1.881.557 1.877.890 1.344.648 1.399.160 4.251.883 1.133.351 600.232 621.515 877.021 563.393

72 71 74 64 67 64 71 72 67 63 76 70 72 67

32 33

PAPUA PAPUA BARAT DALAM NEGERI LUAR NEGERI TOTAL

3.238.288 715.462 188.268.423 2.038.711 190.307.134

2.795.867 532.907 132.896.420 677.857 133.574.277

66 74 71 33 70

NO

PROVINSI

DPT PROVINSI

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

% 60 64 65 64 71 71 69 73

229

Meski memperlihatkan penurunan angka partisipasi dari pemilu sebelumnya, berbagai cara dan upaya untuk meningkatkan kehadiran pemilih ke TPS telah diupayakan semaksimal mungkin oleh KPU, termasuk di antaranya pembaruan strategi sosialisasi pemilih yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kondisi demografis serta karakter pemilih.

1. Reproduksi Strategi Sosialisasi Pemilih Penurunan tingkat partisipasi pemilih menjadi pekerjaan rumah yang penuh tantangan bagi KPU dalam rangka mensukseskan dan meningkatkan legitimasi pemilih terhadap proses dan hasil pemilu. Di Indonesia, kehadiran warga negara untuk memilih bukanlah kewajiban atau compulsory vote; berbeda halnya dengan Australia yang mewajibkan setiap warganya yang sudah memiliki hak pilih untuk memilih dan ada ketentuan pengenaan denda jika warga tidak memilih.

Memilih lebih ditempatkan sebagai hak politik warga negara yang dapat digunakan sesuai dengan kehendak si pemilik hak tersebut. Kehendak ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kandidat peserta pemilu, visi-misi dan program yang ditawarkan, mobilisasi dalam kampanye, terdaftar atau tidaknya sebagai pe­ milih. Bahkan beberapa ilmuwan politik menilai tingkat pe­ mahaman dan pendidikan pemilih ikut serta mempengaruhi keha­ diran pemilih ke TPS (Lipset 1960, Franklin 1996, Putnam 1995).

Kompleksitas faktor dan aktor yang terlibat bukan berarti menegasikan peran strategis penyelenggara pemilu seperti KPU untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih. Sebagai institusi yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pe­milu, KPU memiliki banyak ruang dan bentuk untuk menarik minat pemilih hadir ke TPS. Belum lagi jika merujuk pada ke­ tentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ­tentang Penyelenggara Pemilu Pasal, di mana fungsi KPU adalah me­ laksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada pe­

230

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

milih.

Sosialisasi secara masif dan tepat sasaran mengenai Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 menjadi salah satu sarana kunci bagi KPU untuk mendorong sebanyak mungkin pemilih untuk hadir ke TPS pada 9 Juli 2014. Implementasinya, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memanfaatkan peran teknologi informasi. Terdapat setidaknya 12 bentuk penyebaran informasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 melalui media cetak dan elektronik, di antaranya:

1. Pembuatan dan penayangan iklan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 di televisi dan radio; 2. Talkshow mengenai Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 di televisi dan radio; 3. Pembuatan jingle mars pemilu; 4. Penayangan liputan khusus; 5. Penayangan iklan di TV bandara; 6. Penayangan iklan di TV kereta api; PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

231

7. Penayangan iklan media cetak; 8. Iklan/advetorial di surat kabar nasional; 9. Iklan di majalah; 10. Pembelian spot event nasional; 11. Pemasangan video wall pemilu; dan 12. SMS broadcast yang berisi ajakan untuk hadir ke TPS pada 9 Juli 2014.

Selain itu, KPU tetap melakukan sosialisasi Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 dengan cara-cara konvensional seperti pen­ cetakan leaflet, flyer, poster dan pamflet tahapan pemilu, spanduk tahapan pemilu, sosialisasi kit, blocknote, alat tulis, tas sosialisasi, dan kaos yang seluruhnya memiliki muatan informasi mengenai pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden pada Rabu, 9 Juli 2014.

Tidak hanya berhenti pada instrumen-instrumen sosialisasi kon­vensional, KPU berusaha untuk melibatkan masyarakat se­ cara langsung untuk ikut serta menjadi agen sosialisasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. KPU menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai obyek, melainkan subyek dari pemilu itu sendiri. Harapannya, mereka secara sukarela mau berperan aktif dalam memikirkan dan mendedikasikan dirinya untuk 232

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

mensukseskan Pemilu sebagai tanggung jawab bersama.

Program engagement masyarakat dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 yang dicanangkan oleh KPU antara lain sebagai berikut.

1. “Pembentukan Relawan Demokrasi” Relawan Demokrasi merupakan salah satu bentuk nyata program KPU yang melibatkan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengajak dan mensosialisasikan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Relawan Demokrasi melibatkan lima kelompok masyarakat yang berasal dari lima segmen pemilih strategis, yaitu pemilih pe­ mula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disa­ bilitas, dan kelompok pinggiran. Dari setiap segmennya dicetak pelopor-pelopor demokrasi yang kemudian memiliki peran untuk memberikan sosialisasi di setiap komunitasnya. Dalam sa­ tu kabupaten/kota maksimal terdapat 25 orang dengan rincian se­tiap segmen terdiri atas lima orang relawan atau disesuaikan de­ngan kebutuhan setempat.

2. “KPU Goes To Campus” Kegiatan ini difokuskan untuk para pemilih pemula yang masih duduk di bangku perkuliahan. Sebagai kalangan muda yang masih memiliki idealisme yang cukup tinggi dan memiliki fungsi agent of change, keterlibatan mahasiswa dalam Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 diharapkan tidak hanya sekadar hadir ke TPS untuk memberikan suaranya. Para mahasiswa juga diharapkan mampu mengajak lingkungan masyarakat di sekitarnya untuk bersama-sama memberikan suaranya ke TPS dan mengawal Pe­ milu Presiden-Wakil Presiden dengan mengedepankan prin­sip langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Kegiatan ini dilak­sa­ na­kan di 32 perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia, de­­ngan melibatkan 250-300 mahasiswa dan mahasiswi di setiap kampusnya. Adapun format kegiatannya adalah seminar dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan KPU. PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

233

3. “Pendidikan Demokrasi Sejak Dini” Sebagai aset bangsa di masa depan, para siswa di bangku sekolah dasar (SD) perlu diberi pemahaman sejak dini mengenai pentingnya pemilu dan melalui pemilu cita-cita anak bangsa untuk menjadi “Presiden” dapat dicapai. Untuk itu, KPU melakukan kegiatan penerimaan kunjungan siswa-siswi SD yang dikemas dalam bentuk pengarahan, penayangan film dokumenter pemilu, dialog dua arah, serta simulasi pemilihan ketua OSIS dengan tata cara di TPS. Kunjungan yang telah dilaksanakan antara lain SDN 01 Menteng dan SD Islam Cibubur.

4. “Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Pemilih Pemula” Berdasarkan data tambahan yang diserahkan oleh Ditjen Administrasi Kependudukan Kemendagri pada 15 April 2014, terdapat 3.113.714 pemilih pemula dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Dalam rangka menodorong partisipasi pemilih pemula, KPU berusaha mengemas sosialisasi pemilu dalam bentuk yang lebih populis dan mudah diterima oleh kalangan pemilih pemula yang sebagian besar baru berumur 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA dan perguruan tinggi. Kegiatan KPU Goes to Campus dan Rock to Vote yang diselenggarakan bersama mahasiswa baru, serta simulasi pemungutan suara bersama siswa-siswi SMA merupakan salah satu bentuk kegiatan yang ditujukan untuk menyasar pemilih pemula. Selain itu KPU membuat modul khusus juga untuk kelompok masyarakat pemilih pemula yang dipergunakan oleh Relawan Demokrasi.

5. “Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Disa­ bilitas” Salah satu indikator pemilu yang berkualitas ialah terfasilitasinya seluruh masyarakat yang berhak memilih untuk memberikan suaranya tanpa terkecuali. KPU berusaha menjadikan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 sebagai pemilu yang paling inklusif.

Salah satu caranya ialah melakukan simulasi pemungutan dan

234

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

penghitungan suara bersama kelompok masyarakat penyandang disabilitas sekaligus mensosialisasikan template alat bantu tuna netra dan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya di TPS. KPU juga membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat penyandang disabilitas yang dipergunakan oleh Relawan Demokrasi.

6. “Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Mar­ jinal” Persoalan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan dan termarjinalkan sering kali terjadi pada waria, mantan pengguna narkoba, anak jalanan, pengamen, pedagang asongan, dan kelompok masyarakat marjinal lainnya. Sebagai upaya pemenuhan hak seluruh warga negara Indonesia untuk menyalurkan suaranya dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, KPU menggelar panggung rakyat di pinggir sungai Kalimalang Bekasi bersama ke­lompok marjinal. Kegiatan sosialisasi dilakukan juga dalam bentuk sarasehan dengan masyarakat Tengger di Bromo pada 26 Juni 2014. Kegiatan penanaman nilai dan prinsip demokrasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal melalui filosofi catur guru bekti.

7. “Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Ke­ agamaan” Jika merujuk pada studi politik dan kepemiluan yang ada, salah satu penyebab ketidakhadiran pemilih pada hari pemungutan suara ialah persoalan teologis. Untuk itu KPU membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat keagamaan yang berusaha membedah betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Modul ini dipergunakan oleh Relawan Demokrasi.

8. “Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Pe­rem­ puan” Jika merujuk pada DPT, jumlah perempuan pemilih yang terdaf­ tar sejumlah 93.967.311 untuk dalam negeri dan 1.119.024 pemilih PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

235

perempuan di luar negeri. KPU membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat perempuan yang dipergunakan oleh Relawan Demokrasi.

9. “Penyusunan Modul Pendidikan Pemilih Pemilu 2014” Dalam rangka mempermudah setiap stakeholder yang terlibat untuk membantu mensosialisasikan pemilu, termasuk dalam penyampaian pendidikan pemilih; KPU membuat beberapa modul yang dapat digunakan untuk kelompok masyarakat tertentu. Modul tersebut di antaranya sebagai berikut: a. Modul pemilih pemula ditulis oleh Abdul Gaffar Karim dengan judul “Anak Muda Cerdas Berdemokrasi”. Buku ini disusun dengan gaya bahasa anak muda agar lebih mudah dipahami. Secara garis besar buku ini berusaha memberikan pemahaman kepada kalangan muda mengenai pentingnya partisipasi kalangan muda untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil; b. Modul untuk pemilih marjinal ditulis oleh Arie Sudjito dengan judul “Komunitas Pinggiran Cerdas Berdemokrasi”.

Secara garis besar modul ini mengelaborasi bahwa keberadaan komunitas pinggiran yang secara terus-menerus menjadi korban yang dimobilisasi dalam kampanye, bahkan diprovokasi untuk melakukan hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan, haruslah dilawan oleh komunitas pinggiran. Pergeseran pola dan model pemilih yang berasal dari komunitas pinggiran sebagai obyek menjadi subyek dalam pemilu menjadi hal yang penting; c. Modul untuk pemilih keagamaan ditulis oleh Ahmad Bunyan Wahib dengan judul “Umat Beragama Cerdas Berdemokrasi”.

Selain memetakan makna pemilu dan sudut pandang pemilu dari berbagai agama, modul ini juga menjelaskan peran penting komunitas keagamaan dalam menghasilkan pemilih yang cerdas dan hasil pemilu yang berkualitas; d. Modul untuk pemilih perempuan disusun oleh Dian

236

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Kartikasari dengan judul “Perempuan Cerdas Berdemokrasi”.

Secara garis besar modul ini berupaya memetakan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya. Untuk itu, penyusunan modul ini dimaksudkan untuk memberikan tawaran dan kiat-kiat bagi perempuan untuk memperdayakan perempuan sebagai pemilih mandiri dan sebagai subyek penentu.

10. “Perlombaan maskot dan jingle Pemilu 2014 serta Launching Maskot dan Jingle Pemilu 2014” Karya seni musik dan gam­bar menjadi salah satu me­dia mutakhir untuk men­ sosialisasikan pemilu. Tujuan utama pelaksanaan lomba mas­kot dan jingle Pemilu 2014 adalah untuk mengajak ma­syarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pe­milu dengan berpartisipasi me­lalui instrumen lagu dan gambar yang mudah dikenal dan mengerti. Karya yang masuk untuk kategori jingle Pemilu 2014 berjumlah 102 karya dan untuk kategori maskot berjumlah 203 karya. Lomba jingle pemilu dimenangi oleh Enrico Michael Wuri, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dengan judul “Memilih Untuk Indonesia”.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

237

Jingle ini kemudian dinyanyikan oleh Judika, seorang penyanyi jebolan Indonesia Idol. Lomba pembuatan maskot dimenangi oleh Lilik Sugianti dengan tema gambar “Ayo Memilih”. Masingmasing pemenang memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000.

11. “Senam Sehat Menyongsong Pemilu 2014” Kurang lebih terdapat 1.500 peserta dari kalangan partai politik peserta pemilu, komunitas senam, stakeholder pemilu dan masyarakat umum yang terlibat dalam senam sehat menyongsong Pemilu 2014. Acara ini dilakukan di Lapangan Silang Monas, Jakarta.

12. “Gerak Jalan Sehat Menyongsong Pemilu 2014” Pada 9 April 2013 bertempat di Lapangan Monas, KPU menyelenggarakan gerak jalan yang bertajuk “Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil”. Peserta gerak jalan yang diundang sebanyak 3.000 orang yang terdiri atas komisioner KPU, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik, anggota Komisi II DPR, pemantau pemilu, organisasi kemasyarakatan, LSM, media massa, guru PPKn seJabodetabek, OSIS se-Jabodetabek, dan masyarakat umum.

2. Pemantau, Survei, dan Hitung Cepat Selain menentukan kualitas dan legitimasi proses dan hasil pemilu, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu indikator dasar demokratis-tidaknya pemilu (Surbakti & Supriyanto 2013, hal. 1). Kualitas dan legitimasi tersebut dalam konteks apakah pemilu mampu berjalan sesuai dengan asasnya jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Untuk menjaga dan menjamin pemilu yang demokratis, makna partisipasi sejatinya tidak hanya sebatas kehadiran pemilih di TPS semata. Lebih dari itu, partisipasi bisa dijelaskan dalam konteks sejauh sejauh mana keterlibatan masyarakat untuk ambil bagian memantau dan terlibat dalam keseluruhan tahapan

238

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

penyelenggaraan pemilu, seperti melaporkan adanya kecurangan (electoral malpractice), memantau proses penghitungan suara, sampai dengan melakukan survei dan hitung cepat hasil pemilu.

Meski menjadi salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat, baik pemantauan, pengawasan, serta survei dan hitung cepat memiliki makna dan peran yang berbeda-beda. Pemantauan dan pengawasan misalnya, merupakan dua praktik partisipasi yang memiliki kadar kontribusi yang berbeda dari dua hal, yakni: 1) derajat keterlibatan dalam proses pemilu, dan 2) periode waktu aktivitas yang dilakukan (Pramono & Widyastuti (eds.) 2015, hal. 2). Dari segi intensitas keterlibatan, pemantauan cenderung lebih pasif, hanya sebatas mengamati proses yang terjadi. Sedangkan pengawasan tidak hanya sekadar mengamati, melainkan ambil bagian dari proses pemilu. Jika terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu, seorang pemantau hanya merekam dan melaporkan, sedangkan pengawas berusaha untuk mengintervensi dalam rangka memperbaiki apa yang salah dari proses penyelenggaraan pemilu tersebut. Sedangkan dari rentang waktu, pemantauan biasanya hanya dilakukan pada tahapan-tahapan tertentu seperti masa kampanye atau tahapan pemungutan suara saja; sementara pengawasan cenderung menyeluruh dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Dalam konteks Indonesia, pemantau pemilu lebih banyak diperankan oleh kalangan masyarakat sipil, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meski Bawaslu memiliki peran yang strategis yang sengaja dibuat oleh negara untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu, peranan masyarakat, terutama masyarakat sipil tetap diperlukan. Hal ini karena terdapat lima keuntungan yang dapat diperoleh dari keberadaan pemantau pemilu, yakni: 1) memberikan keabsahan terhadap proses pemilu; 2) meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan terhadap HAM, khususnya hak sipil dan politik; 3) meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu; 4) membangun kepercayaan terhadap demokrasi; dan 5) mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai (Sardini 2011, hal. 250 dalam Pramono & Widyastuti (eds.) 2015, hal. 3).

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

239

Tabel 10.2 Rekam Jejak Pemantauan dari Pemilu ke Pemilu TAHUN PEMILU

FOKUS PEMANTAUAN

LEMBAGA PEMANTAU YANG TERLIBAT

1997

Mendorong terlaksananya

KIPP

penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi: jurdil dan luber; Mendorong Soeharto agar tidak terpilih menjadi Presiden RI. 1999 2004

Pemantauan pada hari pemungutan dan

KIPP, UNFREL, Forum

penghitungan suara.

Rektor, JAMPPI

Pemungutan dan penghitungan suara;

CETRO, JPPR, ICW, PPUA

Pendaftaran pemilih;

Penca, KIPP, LP3ES,

Pencalonan perempuan;

Formappi

Kampanye dan dana kampanye; Pemilu akses pada pemilih disabilitas; Distribusi logistik.

2009

Pemungutan dan penghitungan suara;

CETRO, JPPR, ICW, PPUA

Pendaftaran pemilih;

Penca, KIPP, LP3ES,

Pencalonan perempuan;

Formappi

Kampanye dan dana kampanye; Pemilu akses pada pemilih disabilitas; Distribusi logistik.

240

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

2014

Pemantauan penyusunan rancangan

Perludem, JPPR, ICW,

PKPU;

PPUA Penca, KIPP,

Pemungutan dan penghitungan suara;

LP3ES, Formappi, AJI

Pendaftaran pemilih;

Jakarta, Kawal Pemilu

Pencalonan perempuan; Kampanye dan dana kampanye; Pemilu akses pada pemilih disabilitas; Distribusi logistik; Pemantauan tahapan pemilu melalui media sosial dan perangkat teknologi.

Sumber: Pramono & Widyastuti (eds.) 2015, hal. 47

Selain pemantauan dan pengawasan, partisipasi masyarakat juga dilakukan lewat kegiatan survei dan hitung cepat (quick count).

Survei lebih ditujukan untuk melihat sejauh mana probabilitas dan elektabilitas peserta pemilu, baik kandidat maupun partai politik, untuk meraih suara terbanyak dan memenangkan pemilu.

Sedangkan hitung cepat berusaha memotret hasil sementara penghitungan suara berdasarkan sampel hasil penghitungan suara dari sejumlah TPS. Akan tetapi hasil ini tidak dapat dijadikan rujukan utama dari hasil pemilu karena rekapitulasi berjenjang dari level TPS hingga rekapitulasi nasional di KPU merupakan hasil pemilu yang sesungguhnya.

Meski keempatnya terklasifikasi sebagai wujud partisipasi ma­ syarakat, bukan berarti pemantauan, pengawasan, survei, dan hitung cepat tidak diatur cara bekerjanya. Demi menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 telah mengatur beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan partisipasi ma­syarakat dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Pertama, seba­gaimana termuat pada pasal 186 ayat (2), keberadaan partisipasi masyarakat seperti sosialisasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden, pendidikan politik bagi pemilih, survei dan jejak pendapat, serta hitung cepat PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

241

dilakukan dengan cara tidak berpihak yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; ti­ dak mengganggu proses penyelenggaran tahapan Pemilu Pre­siden-Wakil Presiden; dan ditujukan untuk meningkatkan par­­­ tisipasi politik serta mendorong penyelenggaraan Pemilu Pre­­ siden-Wakil Presiden yang aman, damai, tertib, dan lancar. Berikutnya, merujuk pasal 187 ayat (2), setiap pelaksana survei, jejak pendapat, dan hitung cepat berkewajiban untuk melaporkan status badan hukum atau surat keterangan terdaftarnya, susunan kepengurusan, sumber dana, alat dan metodologi yang digunakan kepada KPU. Secara lebih spesifik KPU menerjemahkan dan menjalankan ketentuan tersebut dalam pedoman teknis melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2013 serta PKPU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu yang diatur ialah adanya beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi oleh lembaga survei, jajak pendapat, dan hitung cepat untuk mendapat akreditasi dari KPU. Adapun beberapa ketentuan tersebut antara lain: a. Akte pendirian/badan hukum lembaga; b. Susunan kepengurusan lembaga; c. Surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat; d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar; e. Surat pernyataan bahwa lembaga survei: 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu; 3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas; 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penye­ lenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar; 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat; 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan

242

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

data; 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sum­ ber dana, jumlah responden, serta tanggal dan tempat pelak­ sanaan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat.

Selain itu, pengumuman hasil survei, jejak pendapat, dan hitung cepat dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pe­ laksanaan, dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu. Pendaftaran diri dilakukan ke KPU paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 tercatat 15 lembaga pemantau pemilu yang mendaftar dan terakreditasi oleh KPU. Lembaga pe­mantau tersebut di antaranya adalah Jaringan Pendidikan Pemilih un­tuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Perhimpunan Indoensia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care), Pen­didikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Partnership for Governance Reform (Kemitraan), Perkumpulan untuk Pemilu dan De­mokrasi (Perludem), dan Aliansi Jurnalis Independen. Berikut ini ada­lah daftar lembaga pemantau yang terakreditasi di KPU untuk pe­ mantauan Pemilu 2014 dan juga lembaga pelaksana survei dan hitung cepat.

Tabel 10.3 Lembaga Pemantau Pemilu 2014 NO. 1.

NAMA LEMBAGA Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

AKREDITASI 001/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ IX/2012

JUMLAH RELAWAN

PIMPINAN

200 orang

Yusfitriadi

SITUS www.jppr.or.id

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

243

2.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)

002/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ XI/2012

90 orang

Muchtar Sindang

www.kippindonesia. org

3.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

003/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ XII/2012

12 orang

Titi Anggraini

www.perludem.org

4.

Garda Santri Nusantara (Garsantara)

004/Pemantau Pemilu/KPURI/I/2013

181.211 orang

Abdurrahman Aziz

-

5.

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care)

005/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ III/2013

126 orang

Anis Hidayah, SH

www.migrantcare.net

6.

Pendiri Yayasan Kemanusiaan Erihatu Samasuru Lesuri Tapirone (ESLT)

006/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ IV/2013

140 orang

Izak Timisela

-

7.

Perkumpulan Reclassering Indonesia

007/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ VII/2013

60 orang

Ahmad Lulang, SH

-

8.

Yayasan Pembangunan Kwalitas Bangsa cq. Lembaga Study International Ora Et Labora

008/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ VII/2013

29 orang

Drs. Yohan T. Bolon

-

9.

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)

009/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ VII/2013

70 orang

Kurniawan Zein

www.lp3es.or.id

244

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

10.

Partnership for Governance Reform (Kemitraan)

010/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ IX/2013

1.994 orang

Wicaksono Sarosa

www.kemitraan.or.id

11.

LSM Pijar Keadilan

011/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ IX/2013

57 orang

Erlina R. Tambunan, SH

www.pijarkeadilan. org

12.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

012/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ XI/2013

18 orang

Umar Idris

www.ajijakarta.org

13.

Perkumpulan Badan Eksekutif Litbang dan Advokasi Sosial (BELAS)

013/Pemantau Pemilu/KPURI/I/2014

8 orang

Rangga Tirta Kusuma Wardhana

-

14.

Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)

014/Pemantau Pemilu/KPURI/I/2014

22 orang

H. Burhanudin Abdullah

www.lakindonesia. blogspot.com

15.

Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)

015/Pemantau Pemilu/KPURI/I/2014

856 orang

Syharil Idham, BBA

-

16.

Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI)

016/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ II/2014

3.000 orang

Prof. Drs. Resi Seto Sunarto

-

17.

PT Cyrus Nusantara

017/Pemantau Pemilu/KPURI/I/2014

18 orang

Eko Dafid Afianto

www.cyrusnetwork.co

18.

Institute for Democracy, Politics & Human Rights (Indepth Indonesia)

018/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ II/2014

12 orang

Lestari Nurhayati

-

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

245

19.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

019/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ II/2014

52 orang

Supriadi Narno

www.gmki.or.id

20.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

020/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ II/2014

12 orang

Twedy Noviadi G.

www.gmni.or.id

20.

Kedutaan Besar Rusia di Indonesia

021/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ II/2014

2 orang

Mikhail Y. Galuzin

www.indonesia. mid.ru

21.

Pengawas Pemilu Independen Malaysia

022/Pemantau Pemilu/KPU-RI/ II/2014

15 orang

Taufiq Caesar Hidayat

www.ppim-malaysia. org

Tabel 10.4 Lembaga Survei dan Hitung Cepat Pemilu 2014 NO.

LEMBAGA

NOMOR SERTIFIKAT

PIMPINAN

METODOLOGI

1.

PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik

001/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Sunarto Ciptoharjono, SIP

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

2.

PT Citra Komunikasi LSI

002/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Toto Izul Fatah

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

3.

PT Konsultan Citra Indonesia

003/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Moh. Barkah Pattimahu

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

4.

Media Survei Nasional

004/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Rico Marbun, MSc

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

5.

PT Citra Publik Indonesia

005/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Hanggoro Doso Pamungkas

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

6.

PT Indikator Politik Indonesia

006/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Burhanuddin Muhtadi

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

246

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

7.

PT Data Lembaga Survei Indonesia (LSI)

007/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Dodi Ambardi

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

8.

PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

008/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Ari Nugroho

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

9.

PT Roy Morgan Research

009/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Irawati Soekirman

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

10.

Lembaga Jaringan Isu Publik

010/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Ari Nugroho

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

11.

PT Cyrus Nusantara

011/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Hasan Nasbi A.

Metodologi ilmiah

12.

PT Citra Publik

012/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Shobihatul Musayyadah

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

13.

PT Media Survei Indonesia

013/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Asep Rohmatullah

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

14.

Saiful Mujani Research and Consulting

014/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Grace Natalie

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

15.

CIRUS Surveyors Group

015/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Andrinof A. Chaniago

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

16.

Lembaga Survei Nasional

016/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Dr. Umar S. Bakry, MA

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

17.

Pusat Data Bersatu

017/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini

Telepolling.

18.

Lembaga Survei Jakarta

018/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Rendy Kurnia, SSi

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

19.

Pol-Tracking Indonesia

019/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Ahmad T.W. Wibowo

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

20.

Indopolling Network Research and Consulting

020/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Nasrullah Kusadjibrata, SSos, MSi

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

247

21.

Political Communication Institute

021/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Dr. Heri Budianto, SSos, MSi

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

22.

Markplus Insight

022/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Farid Subkhan

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

23.

Indonesia Research Centre (PT Pusat Riset Indonesia)

023/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Arya Mahendra S.

Telepolling.

24.

Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)

024/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Ir. Husin Yazid, MSi

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

25.

PT Indo Barometer

025/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Muhammad Qodari, SPsi, MA

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

26.

Charta Politika Indonesia

026/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Yunarto Wijaya

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

27.

Polmark Indonesia

027/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Eep Saefulloh Fatah

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

28.

Jaringan Suara Indonesia (JSI)

028/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Widdi Aswindi, ST

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

29.

Studi Suara Rakyat (SSR)

029/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Sukanta, SSi

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

30.

Lentera Data Riset

030/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

M. Hermawan Eriadi, MSi

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

31.

Lembaga Polling Indonesia (LPI)

031/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Benny Hasibuan, SE

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

32.

Political Weather Station

032/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Drs. Denny Ramdhany, MSi

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

33.

Lembaga Klimatologi Politik

033/LS-LHC/ KPU-RI/II/2014

Drs. Usman Rachman, MH

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

248

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

34.

National Election Watch/ New Indonesia (Yayasan Lembaga Survei Publik) Bekasi

034/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Drs. Haerantula

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

35.

Puslitbang Diklat LPP RRI

035/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Sutrisno Santoso

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

36.

PT Kompas Media Nusantara

036/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Agung Adiprasetyo

Pra-election survei dan face to face interview

37.

Institute for Strategic and Development Studies

037/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

M. Aminudin

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

38.

PT Alvara Strategi Indonesia

038/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Hasanudin

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

39.

Politicawave. com (PT Tridaya Nusantara Internasional)

039/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Sony Subrata

-

40.

Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)

040/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Yasin Mohammad

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

41.

PT Premiere Epsilon Indonesia

041/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Ir. Makmur Sianipar, MM

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

42.

Soegeng Sarjadi School of Government (Yayasan Indonesia Cerdas Soegeng Sarjadi)

042/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Drs. Soegeng Sarjadi

Telesurvei.

43.

Indonesian Research and Survey (IRES)

043/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Indrayadi, MSi

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

249

44.

Citra Survei Indonesia (CSI)

044/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Aendra Medita

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

45.

PT Indo Survey dan Data Strategy (ISS)

045/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

I. Hendrasmo

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

46.

PT Tylor Nelson Sofres Indonesia

046/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Raghavan Srinivasan

Market research.

47.

Populi Center

047/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Nico Harjanto

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

48.

Lembaga Real Count Nusantara

048/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Marwan Hakim, MKom, MM

Metode pengumpulan data berbasis SMS Gateaway dari petugas TPS

49.

Nurjaman Center for Indonesia Democracy (NCID)

049/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Jajat Nurjaman

Telepolling.

50.

Lembaga Pemilih Indonesia

050/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Bonifasius Hargens

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

51.

Survei dan Polling Indonesia (SPIN)

051/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Igor Dirgantara

Telepolling.

52.

Indonesia Survey Center (ISC)

052/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Budi Purnomo K.

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

53.

Founding Father House (Graha Bapak Pendiri Bangsa)

053/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Ahmad Fadli Nasution, SE

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

54.

Litbang Koran Sindo (PT Media Nusantara Indonesia)

054/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Diana Airin

Telepolling dan survei tatap muka.

55.

Riset Kebijakan dan Otonomi Daerah (Rekode)

055/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Dolfie OFP

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

250

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

56.

Losta Institute

056/LS-LHC/ KPU-RI/III/2014

Utuh Munjung Jermia Taedini, SP, MSi

Multistage random sampling, stratified, dan two stratified.

3. Keterbukaan dan Berkah Partisipasi Pemilu 2014 diakui sebagai pemilu paling transparan dan akuntabel, ditandatai dengan dibukanya berbagai data pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dalam website resmi KPU, seperti daftar pemilih, daftar biodata diri, visi-misi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden, logistik, sampai dengan unggah formulir C1 hasil penghitungan suara per TPS. Keterbukaan tersebut mampu membangkitkan berbagai inisiatif masyarakat untuk membantu kerja-kerja penyelenggara pemilu, terutama meningkatkan minat pemilih untuk hadir ke TPS pada 9 Juli 2014.

Setidaknya terdapat dua inovasi atas kolaborasi serasi antara KPU dengan kelompok masyarakat sipil, yakni perlombaan pembuatan aplikasi berbasis teknologi informasi (information technology/IT) mengenai Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang digagas oleh Perludem dan portal hitung cepat C1 yang digagas oleh kawal pemilu.

Hackthon: Pada Pemilu Presiden-Wakil 2014, Perludem memanfaatkan keterbukaan data pemilu yang dilakukan KPU untuk membuat lomba aplikasi yang bertajuk “Hackthon Code for Vote 2.0 Challenge� yang diselenggarakan di FX Sudirman, Jakarta pada 14 Juni 2014. Hacker marathon (Hackthon) bukanlah kegiatan untuk melakukan aksi peretasan, melainkan kegiatan perlombaan untuk membuat aplikasi software dalam berbagai bentuk mengenai Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Istilah lain yang lazim didengar di telinga kalangan IT ialah hackfest, hacday, atau codefest.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sosialisasi Pemilu PresidenWakil Presiden 2014 dalam rangka meningkatkan partisipasi PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

251

pemilih dengan menggunakan instrumen teknologi yang mudah digunakan dan dipahami. Harapannya para pemilih dapat mengenal lebih dalam kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan melihat langsung biodata diri, visi-misi, sampai dengan program dengan akses melalui telepon genggam masingmasing.

252

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Tercatat 334 programmer komputer yang tergabung dalam 107 tim terlibat sebagai peserta dalam perlombaan ini. Perlombaan ini dinilai oleh juri yang memiliki latarbelakang yang berbeda-beda, seperti Ferry Kurnia Rizkiyansyah (anggota KPU), Betty Epsilon Idroos (anggota KPU DKI Jakarta), serta perwakilan masyarakat sipil seperti Perludem, Solidaritas Perempuan, JPPR, HIVOS, The Asia Foundation, Celup Kelingking, dan Google Developer Group (GDG) Jakarta. Perlombaan ini menghasilkan lima aplikasi yang ditetapkan sebagai pemenang.

(1) Aplikasi “PEMILUMAN” yang dikembangkan oleh ma­ha­ siswa Ilmu Komputer Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan nama tim Ice Barbel meraih peringkat pertama. Aplikasi ini me­nyediakan beberapa fitur mulai dari profil, bandingkan, endorsement, janji, berita, pelanggaran, frequent ask question (FAQ), dan events. Fitur bandingkan menjadi salah satu fitur yang paling menarik karena pengguna aplikasi dapat membandingkan profil kedua pasangan calon. Selain itu, fitur endorsement memberikan ru­­ang kepada pengguna untuk mendukung kandidat yang di­ jagokan. Bahkan aplikasi ini memberikan notifikasi kepada peng­ guna untuk mengingatkan event penting dalam pemilu presiden.

(2) Aplikasi “PEMIMPIN KITA” yang dikembangkan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) dengan nama tim pengembang WOW menduduki peringkat dua.

Salah satu kelebihan aplikasi ini adalah adanya anjuran untuk memilih dan menghindari golput. Bahkan aplikasi ini secara tegas menyebut golput sebagai pilihan buruk. Melalui aplikasi ini pengguna diajak untuk memikirkan betul-betul bahwa golput memiliki konsekuensi serius bagi bangsa, karena bisa membuat orang baik kalah dan orang-orang tak kompeten yang justru terpilih menjadi pemimpin. Selain itu terdapat fitur topic of interest dengan tawaran beberapa isu seperti ekonomi, politik, dan hukum.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengecek program kerja kandidat terhadap isu-isu tersebut dan mengomentari program tersebut jika suka atau tidak suka.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

253

(3) Peringkat tiga dari perlombaan aplikasi ini dimenangi oleh tim Femmous yang terdiri dari mahasiswi Universitas Gunadharma dengan judul aplikasi “AYONYOBLOS�. Selain memparkan keseluruhan informasi mengenai calon presiden dan wakil presiden, mulai biodata lengkap tentang calon; video animasi simulasi tata cara pencoblosan yang benar; berita terupdate seputar pemilu; pendapat masyarakat media sosial seputar pemilu; permainan berhadiah; pertanyaan seputar pemilu; notifikasi penghitung mundur jadwal pemilu, hingga pengingat tanggal pemilu presiden yang tersinkronisasi dengan kalender.

Yang paling membedakan aplikasi ini dengan aplikasi-aplikasi lainnya ialah adanya petunjuk pencoblosan yang baik dan benar yang tentunya memudahkan bagi kalangan pemilih pemula.

254

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

255

(4) Aplikasi yang diberi nama “PELITA” yang kepanjangan dari “Presiden dan Wakil Presiden Pilihan Kita” dikembangkan oleh Lumchrome Developers. Aplikasi ini sangat bersahabat untuk kalangan difabel, khususnya tuna netra karena aplikasi ini menyediakan fitur text to speech atau fitur yang bisa membaca tampilan teks di layar. Dengan demikian, biodata diri, visi-misi, program, sampai dengan berita dan event pemilu dapat mudah dipahami oleh pemilih difabel.

(5) “ANALISIS PILPRES 2014” menduduki posisi pemenang kelima dengan fitur unggulan merekam seluruh perbincangan me­ nge­nai calon presiden dan wakil presiden pada Pe­milu 2014 dalam media sosial Facebook, Twitter, dan Google Plus. Aplikasi ini dapat menampilkan berbagai ben­ ­ tuk sentimen, isu apa saja yang diperbincangkan pa­ra netizen.

Aplikasi ini dikonstruksi oleh para pe­ neliti Laboratorium Per­olehan Informasi Fakultas Ilmu Komputer UI. (Husein, 2015, hal. 144-146).

256

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

KawalPemilu; keberadaan kawalpemilu tidak terlepas dari keterbukaan KPU dalam mengunggah data hasil perhitungan suara per TPS (form C1) di website KPU. Yang dilakukan oleh kawalpemilu adalah melakukan rekapitulasi cepat perolehan suara dari masing-masing kandidat dengan basis data hasil unggah form C1 di seluruh TPS di Indonesia. Melalui perangkat teknologi yang sudah dipersiapkan dalam kawalpemilu, pemilih tidak hanya dapat mengetahui total perolehan suara masing-masing pa­ sangan calon per TPS, tetapi pemilih juga dapat mengetahui total perolehan suara pasangan calon presiden-wakil presiden pada level kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan na­ sional.

Cara kerja rekapitulasi cepat yang dilakukan ialah melalui input manual hasil pemindaian C1 yang diunggah olah KPU ke dalam sistem kawalpemilu. Kegiatan ini dilakukan oleh para relawan kawalpemilu. Kawalpemilu menerapkan sistem urundaya, meng­ ajak masyarakat berpartisipasi aktif untuk memasukkan hasil penghitungan di TPS yang sudah dipublikasikan di situs KPU dengan mekanisme rekruitmen berantai seperti model pemasaran bisnis multi level marketing, termasuk melalui jaringan facebook (Pramono & Widyastuti (eds.) 2015, hal. 56).

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

257

Bertepatan dengan penetapan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 pada 22 Juli 2014, kawalpemilu menuntaskan penghitungan suara Pemilu Presiden yang bersamaan waktu dan hasil rekapitulasi KPU. Hasil hitung kawalpemilu perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara 46,85 persen, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 53,15 persen suara sah.

Sumber: www.kawalpemilu.org

4. Evaluasi Partisipasi Berbasis Riset Tidak tercapainya target tingkat partisipasi pemilih sebanyak 75 persen dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 tidak semata-mata disikapi sebagai urusan teknis administrasi semata oleh KPU. Akurasi daftar pemilih dan akselerasi fasilitasi pemilih yang belum terdaftar atau berpindah melalui skema DPKTb oleh KPU, sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan pemilih un足tuk menyalurkan hak pilihnya tanpa terkecuali. Dengan be足 gitu, persoalan administrasi daftar pemilih bukanlah menjadi satu-satunya latar belakang utama di balik penurunan tingkat partisipasi ini.

Tingkat partisipasi pemilih bukanlah tanggung jawab sepe足 nuhnya penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab ber足 sama setiap aktor yang terlibat dalam pemilu, mulai dari partai politik, kandidat, pemantau, sampai dengan pemilih itu sendiri.

KPU berusaha membaca dan menelaah lebih komprehensif

258

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

makna di balik penurunan angka partisipasi, termasuk faktorfaktor penyebab di dalamnya, melalui riset yang melibatkan penyelenggara pemilu di daerah.

Riset pemilihan merupakan salah satu elemen strategis dan penting dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemilu. Riset tidak hanya menawarkan dan memberikan rasionalitas akademis mengenai substansi persoalan partisipasi, tetapi juga memberikan pijakan empiris atas persoalan penurunan angka partisipasi. Yang dicapai dan dijelaskan dari hasil riset akan mampu memastikan program dan kebijakan yang dicanangkan oleh penyelenggara pemilu tidak didasarkan atas dasar spekulasi jawaban akan persoalan, melainkan berlandaskan jawaban empiris dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Riset Tingkat Partisipasi” merupakan salah satu program yang digagas oleh KPU dengan dua tujuan utama, yakni: (1) menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan par­ t­isipasi dalam pemilihan; (2) terumuskannya rekomendasi ke­ bijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya de­ngan partisipasi dalam pemilihan. Harapannya, ke depannya se­gala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu tidak lagi didasari oleh individual penyelenggara pemilu ansich, melainkan berdasarkan kajian akademis yang dapat di­ pertanggungjawabkan. Selain itu, riset ini menjadi sarana evaluasi bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat partisipasi pemilih pada pemilu-pemilu yang akan datang.

“Ketidakhadiran Pemilih di TPS” dan “Suara Tidak Sah” merupakan dua tema yang digagas dari riset tingkat partisipasi.

Asumsi yang berkembang dari penurunan angka partisipasi dalam pemilu dilatarbelakangi oleh lima hal, yakni kinerja penyelenggara pemilu menggalang kehadiran pemilih; tingkat ketertarikan/kepercayaan pada kandidat; kinerja tim kampanye partai atau kandidat menggalang pemilih; pesimisme atau ke­ kecewaan dengan pemerintahan dan pemilu (alienasi); dan faktor lainnya seperti kesibukan pemilih serta politik uang. Untuk itu, PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

259

setidaknya riset yang dilakukan dapat menguji dan melakukan klarifikasi terhadap kelima latar belakang asumsi tersebut.

Riset dapat dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, ataupun campuran dengan teknik pengumpulan data survei, wawancara, focus group discussion (FGD), kuesioner, observasi, in depth interview, dokumentasi, maupun teknik triangulasi. Riset ini dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau dengan melibatkan pihak ketiga, baik perorangan, tim, atau lembaga yang mempunyai pengalaman pekerjaan dalam bidang riset. KPU dan KPU Provinsi bertanggung jawab memastikan pelaksanaan riset dan hasilnya berjalan dengan baik.

Tabel 10.5 Pembagian Tugas dalam Pelaksanaan Riset PELAKSANA

KPU

TUGAS 1.

Melaksanakan riset tingkat nasional

2.

Diseminasi dan publikasi hasil riset

3.

Menyusun buku hasil riset

1.

Melaksanakan riset tingkat lokal

2.

Diseminasi dan publikasi hasil riset

KPU Provinsi

Terdapat lima provinsi yang ditugaskan untuk melakukan riset dengan tema “Ketidakhadiran Pemilih� dalam Pemilu PresidenWakil Presiden 2014, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Riau.

Sedangkan riset terkait suara tidak sah dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

260

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

KPU Jakarta Pusat, misalnya, melakukan riset mengenai alasan ketidakhadiran pemilih pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 dengan tajuk “Serba Klasik di Balik Alasan Partisipasi Pemilih di Jakrta Pusat”. Riset dengan 450 responden yang tersebar di delapan kelurahan (Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, dan Johar Baru) menunjukkan bahwa sebanyak 96 persen responden menggunakan hak pilihnya dan hanya 1 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 36 persen pemilih mengganggap penting sosialisasi tim sukses sebagai satu faktor pendorong kehadiran pemilih ke TPS. Selain itu, sebanyak 36 persen responden menganggap penting ajakan keluarga atau saudara untuk ikut serta memberikan suara dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pemilih untuk tidak hadir ke TPS antara lain: a. sebanyak 39 persen responden mengaku tidak sempat mengurus sebagai pemilih di TPS terdekat; b. sebanyak 35 persen responden mengaku alasan tidak datang ke TPS karena enggan untuk mengantre; c. sebanyak 31 persen responden mengaku sering tidak datang ke TPS karena lupa atau tidak tahu jadwal memberikan suara; d. sebanyak 23 persen responden mengaku alasan kesibukan bekerja tidak penting sebagai faktor pemicu ketidakhadiran di TPS.

Selain riset evaluasi terkait dengan angka partisipasi yang dilakukan oleh KPU daerah, KPU juga melakukan riset dengan bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM). Riset dengan LIPI mengangkat tema “Tingkat Ketidakhadiran Pemilih: Studi Kasus Kota Medan dan Batam”.

Sedangkan riset dengan Fisipol UGM mengambil tema “Pemilih dengan KTP: Pilot Study tentang DPKTb di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilu Presiden 2014”.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

261

262

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

11 Penutup

S

ecara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014 berjalan dengan lancar, damai, dan demokratis.

KPU berhasil melaksanakan transisi kekuasaan pemerintahan, tanpa munculnya huru-hara dan noda kekerasan. KPU secara kelembagaan juga mampu menjaga kemandiriannya sebagai aktor yang mesti memastikan dirinya tidak berpihak kepada siapapun, apa足 lagi kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Komisioner KPU periode 2012-2017 pun bisa menyelesaikan masa jabatannya dan tidak bergabung dengan pemerintah hasil Pemilu 2014, setidaknya berakhirnya masa tugas sebagai anggota KPU. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga marwah kelembagaan KPU yang mesti bersih dari kepentingan politik.

Secara kuantitatif, tingkat partisipasi pemilih yang menggunkan hak suara memang menurun dibandingkan dengan Pemilu Pre足 siden-Wakil Presiden 2009. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi KPU. Di masa mendatang, diperlukan langkah dan strategi yang lebih kreatif, akrab, dan menarik per足 hatian warga negara untuk datang ke TPS dan menunaikan hak pilih足 nya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

263

presiden.

Akan tetapi, dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, KPU berhasil memantik partisipasi masyarakat dengan keterbukaan data dan informasi penyelenggaraan pemilu. Inisiatif dari berbagai kelompok masyarakat dengan mempublikasikan riwayat hidup, visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden dimulai dengan keterbukaan dan ketersediaan data yang disajikan oleh KPU. Publikasi dana kampanye pasangan calon juga telah memantik partisipasi masyarakat untuk melihat dan meneliti pengeluaran dana kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden yang berkompetisi pada Pemilu 2014.

Isu pendaftaran pemilih juga masih menjadi persoalan klasik dalam proses persiapan pemilu, termasuk Pemilu PresidenWakil Presiden 2014. Perihal pemilih yang memberikan hak suara dengan menggunakan KTP atau dikenal dengan nomenklatur DPKTb pada saat itu menjadi bagian yang diperdebatkan panjang. Persoalan daftar pemilih perlu dilihat dari banyak sisi.

Langkah pembenahan pertama, pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan di luar tahapan pemilu mestinya mulai dipikirkan sejak dini. Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diyakini dapat menjadi jalan perbaikan. Meskipun tahapan pemilu sudah usai, KPU dan Ditjen Dukcapil bisa terus melakukan pemutakhiran daftar pemilih, termasuk menyangkut pertambahan penduduk yang sudah berusia 17 tahun, penduduk yang meninggal, penduduk yang menjadi anggota maupun yang pensiun dari TNI/Polri, serta warga negara yang pindah domisili.

Alokasi waktu untuk proses pemutakhiran daftar pemilih di dalam tahapan pemilu memang perlu agak disediakan lebih lapang. Dengan waktu yang lebih longgar, harapannya petugas pencocokan dan penelitian tidak lagi terlalu terbebani ketika turun ke lapangan. Selain itu, waktu yang lebih lapang diyakini dapat membuat proses pemutakhiran dan pencocokan serta penelitian 264

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

daftar pemilih menghasilkan keluaran yang lebih valid.

Dari sisi masyarakat, partisipasi warga negara untuk mengecek, dan mendaftarkan diri menjadi sebuah keniscayaan. Tidak mungkin hanya berharap dan menumpangkan peran pendaftaran pemilih kepada petugas pemutakhiran daftar pemilih atau KPU semata. Partisipasi warga negara untuk mengecek dan mendaftarkan diri akan memberikan umpan-balik dan sekaligus memudahkan kerja-kerja pencatatan daftar pemilih. Sosialisasi kepada warga negara menjadi penting dan karenanya sinergi dari seluruh pihak untuk memastikan daftar pemilih yang jauh lebih baik sangatlah dibutuhkan. Apalagi pada Pemilu 2019 mendatang, untuk pertama kalinya Indonesia akan menyelenggarakan pemilu dengan agenda memilih anggota legislatif di semua tingkatan serta presiden dan wakil presiden secara serentak.

Merujuk penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, isu yang terkait dengan pelaporan dana kampanye dan proses auditnya juga penting untuk diperhatikan. Sesuai dengan tujuan awal, pelaporan dana kampanye bertujuan untuk mendapatkan pertanggungjawaban dan transparansi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam menggunakan dana ketika pelaksanaan kampanye. Pengaturan pelaporan dana kampanye dalam tiga tahap merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan itu. Kewajiban pelaporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye adalah bagian tahapan untuk memastikan pasangan calon melekatkan prinsip akuntabailitas dan transparansi dalam pelaksanaan kampanyenya.

Dalam proses verifikasi dan pemeriksaan laporan dana kam­ panye tersebut, tantangannya adalah memastikan kebenaran data yang dilaporkan. Pengujian kebenaran data yang dilaporkan ini membutuhkan alat verifikasi yang faktual, salah satunya adalah hasil pantauan dari aktivitas atau kegiatan kampanye pasangan calon. Peran ini secara normatif dijalankan oleh Bawaslu yang merupakan organ yang diberikan kewenangan untuk mengawasi PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

265

seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye. Hasil pengawasan Bawaslu terhadap aktivitas dan kegiatan kampanye pasangan calon mestinya bisa menjadi alat verifikasi terhadap kebenaran laporan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di masa mendatang, sinergi KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu, secara spesifik terkait dengan pelaporan dana kampanye, menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu untuk ditingkatkan.

266

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Daftar Pustaka

Buku Agenda & JPPR 2015, Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia, Agenda & JPPR, Jakarta.

Anggraini, T dkk 2016, Kodifikasi UU Pemilu, Jakarta, Perludem.

Badoh, I & Husodo A 2009, Memantau Korupsi Pemilu, ICW & TIFA Foundation, Jakarta.

Bhakti, Ikrar Nusa (ed.) 2015, Laporan Penelitian Evaluasi Pemilu PresidenWakil Presiden2014, LIPI, Jakarta.

Ellis, A (dkk) 2007, Voting From Abroad: The IDEA International Handbook, Stockholm, diterjemahkan oleh Cholis, N 2016, Memberikan Suara Dari Luar Negeri: Buku Panduan Internasional IDEA, Perludem, Jakarta.

Husein, H 2014, Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding, Perludem, Jakarta.

Husein, H 2015, Api Pemilu Menuju Smart Election, Perludem, Jakarta.

IDEA, 2002, International Electoral Standards Guidelines for Reviewing the Legal Frameworkd of Election, International IDEA, Stockholm.

Junaedi, V dkk 2016, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu, Perludem, Jakarta.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

267

Nurhasim (ed.) 2014, Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan, Pusat Penelitian Politik LIPI & KPU, Jakarta.

Pramono, S, & Widyastuti, R 2015, Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu 1999-2014, Kemitraan & Perludem, Jakarta.

Supriyanto, D & Wulandari, L 2013, Basa Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu, Perludem, Jakarta.

Supriyanto, D (ed.) 2011, Anomali Keuangan Partai Politik, Kemitraan, Jakarta.

Surbakti, R, Supriyanto, D, & Asy’ari, H 2011, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih, Kemitraan, Jakarta.

Tim Logistik, 2015, Logistik Pemilu 2014: Jejak Transparansi dan Efisiensi Logistik Pemilu 2014, KPU, Jakarta.

Wahyuningsih, T, Hanan, A, Suhardi, D, Gofur, A, dan Agustina, N,.

2015. Ke(Tidak) Hadiran Pemilih Dalam Pemilu 2014, KPU, Jakarta.

Wahyuningsih, T, Hanan, A, Suhardi, D, Gofur, A, dan Agustina, N, 2015, Perilaku Memilih Dalam Pemilu 2014, KPU, Jakarta.

Zein, K, Alamsyah, N, Wiratama, R, & Prihatono, T 2014, Asesmen Partisipatif Pemilu 2014: Pilihan Model Evaluasi Pemilu di Indonesia, LP3ES, Jakarta.

Dokumen Daftar Tim Pakar dan Moderator Debat Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014.

Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut I Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa 31 Mei – 3 Juni 2014.

Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut II Joko Widodo dan M Jusuf Kalla 31 Mei – 3 Juni 2014.

Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut I Prabowo Subianto

268

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

dan Hatta Rajasa 4 Juni – 6 Juli 2014.

Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut II Joko Widodo dan M Jusuf Kalla 4 Juni – 6 Juli 2014.

Laporan Evaluasi Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Luar Negeri Migrant Care.

Laporan KPU tentang Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, KPU, Jakarta Laporan KPU tentang, Pemungutan Penghitungan Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, KPU, Jakarta.

Laporan KPU Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2014, KPU, Jakarta.

Laporan Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat KPU. Notulensi Expert Meeting Perumusan Materi Debat I. Notulensi Expert Meeting Perumusan Materi Debat II. Notulensi Expert Meeting Perumusan Materi Debat III. Notulensi Expert Meeting Perumusan Materi Debat IV. Surat Keputusan KPU No 355/Kpts/Tahun2014 tentang Rekapitulasi DPS Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Surat Keputusan KPU No. 477 Tahun 2014 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Surat Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 Ditambah 2% (Dua Persen) Per-TPS. Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa Pengadaan dan Distribusi Tinta Sidik Jari Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor: 01/Pengumuman/TSJ-PPWP/PBJ/07/V/2014.

Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa Pengadaan dan Distribusi Surat Suara serta Daftar Pasangan Calon Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor: 01/ PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

269

Pengumuman/SS-PPWP/PBJ/07/V/2014.

Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Jasa Pencetakan dan Distribusi Formulir dan Hologram Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor: 01/ Pengumuman/Form-PPWP/PBJ/07/V/2014.

Profil Lembaga Pemantau, Lembaga Survei, dan Hitung Cepat Pemilu 2014, KPU. Regulasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri.

Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan PKPU Nomor 19/2014 Tentag Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemillihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PKPU

270

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Nomor 20/2014 tentang Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan PKPU Nomor 17/2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 23/2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

271

272

PENYELENGGARAAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Jln. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310 Telp. 021- 31937223, Faks. 021-3157759

KPU Republik Indonesia

www.kpu.go.id

@KPURI2015