Ebook Penyelengaraan Pilkada Serentak tahun 2015 dan 2017

Penyelenggaraan

Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Penyelenggaraan

Pilkada

Serentak 2015 dan 2017

Penyelenggaraan

Pilkada Serentak 2015 dan 2017 Jakarta, Komisi Pemilihan Umum, 2017

Pengarah Juri Ardiantoro Sigit Pamungkas Arief Budiman Ida Budhiati Ferry Kurnia Rizkiyansyah Hadar Nafis Gumay Hasyim Asy’ari Penanggung Jawab 1. Arif Rahman Hakim 2. Purwoto Ruslan Hidayat Penyusun 1. Masykurudin Hafidz 2. Usep Hasan Sadikin Editor Harun Husein Data dan Informasi Tim Sekretariat Jenderal KPU RI Desain dan Tata Letak: 1. Muhamad Ali Imron 2. Sarjono

ii

Diterbitkan Oleh: Komisi Pemilihan Umum Jln. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310 PENYELENGGARAAN Telp. 021- 31937223, Faks. 021-3157759 Pilkada Serentak 2015 dan 2017 www.kpu.go.id

Sambutan Ketua KPU RI

U

Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh,

ndang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Alhamdulillah segala puji Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Periode Tahun 2012 s.d. 2017 telah mendapatkan karunia, rahmat dan ridho-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan masa bakti sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di KPU Pusat sesuai waktu yang ditetapkan.

Sebagai rekam jejak akan Pemilu yang dilaksanakan selama tahun 2012 s.d. 2017, KPU RI mempersembahkan “Buku 5 Tahun Kinerja PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

iii

KPU”, yaitu 5 (lima) buah buku dengan judul : “Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014”, “Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014”, “Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017”, “Inovasi Pemilu : Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang” dan “Untuk Indonesia yang Demokratis: Pemilu Dalam Foto”. Kelima buku ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tolak ukur keberhasilan dan kinerja serta akuntabilitas atas pelaksanaan tugas Komisioner KPU RI Periode 2012 s.d. 2017.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dari tahun 2012 s.d 2017. Selanjutnya, ungkapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh tim penyusun “Buku 5 Tahun Kinerja KPU”.

Wassalamu’alaikum Warrahmatulahh Wabarakatuh.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Juri Ardiantoro

iv

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Sekapur Sirih

K

PU Periode 2012-2017 telah mengemban amanat untuk melaksanakan pilkada pada tahun 2012, 2013 dan Pilkada serentak Tahun 2015 dan 2017. Tugas ini dilaksanakan disamping melaksanakan tugas utama sebagai penyelenggara pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam rentang waktu lima tahun, praktis tidak ada waktu yang kosong untuk bekerja mempersiapan dan melaksanakan agenda-agenda kepemiluan tersebut.

Amanat Undang-undang No. 8 Tahun 2015 dan UU No 10 Tahun 2016 telah mengamanatkan bahwa pelaksanan pilkada mulai diserentakan secara bertahap; yakni Pilkada serentak tahun 215 diikuti oleh 269 daerah; Pilkada 2017 diikuti oleh 101 daerah, pilkada 2018 diikuti oleh 171 daerah dan akan diserentakan secara nasional pada tahun 2024.

Keserentakan ini sebagai evaluasi dari pelaksanaan pilkada langsung yang dilakukan 2005, dimana pilkada dilaksanakan atau dijadualkan secara parsial sesuai dengan berakhirnya masa jabatan setiap kepala daerah. Pilkada secara parsial dinilai memboroskan anggaran, politik yang tidak stabil secara berkepanjangan dan berujunga pada konflik yang berkepanjangan, dan membuat sistem pemerintahan tidak berjalan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

v

efektif karena tidak kongkruen dengan wakaatau pemilihan DPR/DPD/ DPRD dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ada banyak yang bisa dicatat tentang pelaksanaan pilkada ini.

Pertama, mengenai konstruksi hukum penyelenggaraannya. Sejak awal pelaksanaan pilkada diperdebatkan mengenai kedudukannya, apakah termasuk dalam rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah. Perdebatan ini mempengaruhi juga posisi dan peran KPU yang dalam konstitusi dan UU dinyatakan sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Maka, tidak heran jika kemudian KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota diposisikan sebagai lembaga yang diberi tugas tambahan sebagai penyelenggara pilkada, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 8 Tahun 2015, Pasal 1 angka 7.

Pengertian ini pula yang membuat perdebatan mengenai pengertian pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara demokratis tidak hanya dimaknai sebagai pemilihan langsung, tetapi juga dapat dimaknai sebagai pemilihan oleh DPRD. Implikasi ikutan lainnya dalari masalah ini adalah mengenai kedudukan. Dan, banyak lagi catatan mengenai dasar hukum pelaksanaan pilkada ini.

Kedua, mengenai penyelenggaraannya itu sendiri. Secara umum pilkada berlangsung lancar dan aman, melampaui banyak kekhawatiran berbagai kalangan. Ada banyak keberhasilan sebagai bagian dari usaha penguatan demokrasi (lokal). Sementara, tidak sedikit pula catatan kelemahan yang harus diperbaiki. Dan ketiga, adalah mengenai dinamika politik yang berkembang secara luas di luar penyelenggaraan dari relasi dan peran stakeholders pilkada: antara KPU/KPU Provinsi/Kab/Kota dan penyelenggara sampai tingkat bawah dengan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwas hingga aparat penyelenggara samapai tingkat bawah, pemerintah (pusat dan daerah), DPR/DPRD, partai politik, kandidat, aparat keamanan, aparat penegakan hukum dan masyarakat.

Betapapun telah melaksanakan pilkada sejak tahun 2012, buku ini lebih memfokuskan pada gambaran dan catatan pelaksaan Pilkada Serentak 2015 dan 2017 sebagai bagian dari pertanggungjawaban kerja KPU Periode 2012-2017 dengan seluruh jajaran. Kenapa hanya dua

vi

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

pilkada serentak saja? Disamping KPU telah mendokumentasikan pelaksaan setiap pelaksanaan pilkada ditambah lagi banyak pihak yang melakukan hal yang sama, dan dalam pilkaa serentak inilah kita perlu memikirkan secara serius format pilkada ke depan dalam konteks keserentakan dengan tujuan untuk semakin memperkuat demokrasi dan menjadikan demokrasi semakin berkualita sebagai jalan masyarakat (lokal) memperbaiki kehiduapnnya secara nyata.

Pilkada 2015 dan 2017 pun membuktikan kami bekerja serta berhasil sebagai tim, baik komisioner maupun sekretarisat. Melalui salah satu buku ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh penyelenggara pilkada seluruh negeri ini atas dedikasi dan pengorbanan yang tak terhingga sehingga dapat mempersembahkan pilkada yang berkualita. Berbagai hambatan dapat dihadapi dengan baik, mulai dari usaha intervensi, ancaman, teror dan bahkan tidak kekerasan yang dialamai oleh sebagai penyelenggara di beberapa daerah, dengan tentu saja tidak melupakan beberapa penyelenggara yang masih belum/tidak tidak profesional dan rendah intergritas.

Oleh karena itu, di bagian akhir pengantar buku ini, saya mewakili KPU 2012-2017 ingin menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak terutama seluruh masyarakat Indonesia jika dalam periode kami, terutama dalam memfasilitasi pelaksanaan pilkada masih ada kekurangan-kekurangan. Semoga, Buku Pilkada ini bisa menjadi bagian dari evaluasi dan rekomendasi keberlanjutan pemilu dan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

vii

viii

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Daftar Isi

SAMBUTANKETUA KPU RI.............................................................

iii

DAFTAR ISI

ix

SEKAPUR SIRIH ..............................................................................

DAFTAR TABEL

.............................................................................. ..............................................................................

DAFTAR GRAFIS ..............................................................................

v

xiii

xxi

A. Pendahuluan: Marwah Kemandirian KPU

dalam Keserentakan Pilkada............................. 1 BAB 1:

KONSEPSI PILKADA......................................................................... 3 1.1. Pilkada Langsung versus “tak Langsung”.............................. 5 1.2. Maksud Keserentakan dan Posisi KPU.................................... 8 BAB 2:

PILKADA SERENTAK TRANSISI................................................... 11 2.1. Tantangan Partisipasi Pemilih................................................... 33 PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

ix

2.2. Soal Anggaran.............................................................................. 34 2.3. Kewenangan Alat Peraga........................................................... 38 2.4. Pasangan Calon Tunggal............................................................ 39 2.5. Sengketa Hasil.............................................................................. 40 2.6. Ancaman Kemandirian KPU..................................................... 41 BAB 3:

BUKU PENGHUBUNG PEMILU SERENTAK TRANSISI.......... 43 3.1. Metode, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Bab....... 64

B. Persiapan Penyelenggaraan Pilkada:

Komitmen Efisiensi, Partisipasi, dan Kemandirian......................................................... 71 BAB 4:

ANGGARAN PILKADA..................................................................... 73 4.1. Efisiensi sebagai Tujuan Keserentakan..................................... 74 4.2. Dari APBN ke APBD................................................................... 78

4.2.1. Terancam Tertunda karena APBD tak Siap................ 81

4.3.1. Intervensi Petahana yang Kembali Mencalonkan Diri 86

4.4.1 Bertambah Mahal Karena Kewenangan

4.3. Objektivitas Anggaran Pilkada Sumir...................................... 82 4.4. Serentak yang tak Serentak........................................................ 98

Alat Peraga...................................................................... 101

4.5. Menuju Pemilu yang Efektif dan Efisien................................. 103

x

4.5.1. APBN Sebagai Konsekuensi Keserentakan................ 107 4.5.2. Konsekuensi Konstitusional KPU Nasional............... 108

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

BAB 5:

REKRUTMEN PENYELENGGARA................................................. 111

5.1. Tanggung Jawab Sebagai The Dream Team............................... 112 5.2. Afirmasi Perempuan Penyelenggara Pemilu.......................... 115 5.3. Tak Boleh Tiga Kali Berturut-tutur Jadi Panitia...................... 125 5.4. Menurunkan Syarat Usia Panitia.............................................. 127 5.5. Duka di Suasana Fitri dan Pergantian Ketua KPU................. 129 BAB 6:

PERATURAN KPU: MENJAMIN KEMANDIRIAN KPU DAN

KESERENTAKAN PILKADA............................................................ 131 6.1. Kemandirian dan Konsultasi Mengikat................................... 132 6.2. Paslon Tunggal Versus “Setuju-Tidak Setuju”........................ 134 6.3. Keprihatinan Kepengurusan Ganda Partai Politik................. 136 6.4. Mengatur yang “Istimewa” dan yang “Khusus”................... 138

6.4.1. Orang Aceh...................................................................... 139

6.4.3. Kampanye, Cuti, dan Profesionalitas KPU DKI........ 143

6.4.2. Orang Asli Papua........................................................... 141

C. Penyelenggaraan Pilkada: Memastikan Pesta Demokrasi Lokal yang Bebas dan Adil........... 147 BAB 7:

PENDAFTARAN PEMILIH................................................................ 149 7.1. Prinsip Pendaftaran Pemilih...................................................... 150 7.2. Permasalahan Pendaftaran Pemilih.......................................... 152

7.2.1. Masalah Pengertian Pemilih......................................... 152 7.2.2. Masalah Data Dasar....................................................... 154

7.3. Demi Kepuasan Pasangan Calon.............................................. 156 7.4. Disabilitas dalam DPT................................................................ 158 PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

xi

7.4.1. Keterangan Pemilih Disabilitas di DPT...................... 158 7.4.2. PKPU Pembela Disabilitas Mental/Psikososial......... 159

7.5. Daftar Pemilih Akurat untuk Menjamin Hak Memilih......... 161

7.5.1. DPT Pemilu Terakhir dan Data Penduduk BPS......... 161

7.5.3. Menyederhanakan “Pemilih”....................................... 162

7.5.2. Single Identity Number (SIN)....................................... 162 7.5.4. Keterangan Disabilitas Mental/Psikososial............... 164

BAB 8

PRODUKSI DAN DISTRIBUSI LOGISTIK................................... 165 8.1. Memastikan Produksi dan Logistik Sesuai Prinsip................ 166

8.1.1. Kendali Mutu Standar Logistik Pilkada..................... 166

8.1.2. Distribusi Logistik di Tengah Cuaca Buruk............... 173 BAB 9:

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON.......................... 177 9.1. Perdebatan Uji Publik................................................................. 183

9.1.1. Mengapa Uji Publik?...................................................... 183 9.1.2. Dari Seremonial ke Substansial.................................... 185

9.2. Celah Politik Dinasti................................................................... 187

9.2.1 Politik Dinasti dan Korupsi.......................................... 187

9.2.3. Politik Dinasti Pascaputusan MK................................ 198

9.2.2. Ditutup UU, Dibuka MK............................................... 194

9.3. Kewajiban Mundur Legislator................................................... 203

xii

9.3.1. Siasati Putusan MK........................................................ 203 9.3.2. Anggota DPR Wajib Mundur....................................... 207

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

BAB 10:

PENETAPAN PASANGAN CALON................................................. 209 10.1. Rakyat, Calon, dan Partai........................................................... 212

10.1.1. Representasi Rakyat dalam Tahapan Pencalonan..... 212 10.1.2. Demokratisasi Calon Tunggal...................................... 216

10.2. Mengukur Kualitas Calon.......................................................... 227

10.2.1. Calon Tersangkut Kasus Hukum................................. 227 10.2.2. Calon dari Partai Bersengketa...................................... 232

BAB 11

KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE......................................... 237 11.1. Masih Soal Akumulatif “Kampanye”....................................... 238

11.1.1. Kampanye SARA di pemilu.......................................... 239 11.1.2. Kampanye di tempat ibadah dan pendidikan........... 242

11.2. Dana Kampanye........................................................................... 245

11.2.1. Menciptakan Ruang Setara........................................... 252

BAB 12

MASA TENANG .............................................................................. 255 12.1. Operasi Senyap Politik Uang..................................................... 257

12.1.1. Serangan Fajar dan Bentuk-bentuk Lain

12.1.2. Ikhtiar Menekan Politik Uang...................................... 260

Politik Uang..................................................................... 257

BAB 13

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA..................... 263 13.1. Teknologi di Sekitar Pemungutan, Penghitungan, dan

Rekapitulasi Suara....................................................................... 265

13.1.1. Dilema Pemungutan Suara Elektronik........................ 265 13.1.2. Rekapitulasi Elektronik................................................. 269 PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

xiii

13.2. Jaminan Hak Memilih................................................................. 274

13.2.1. KTP Elektronik Sebagai Syarat Memilih..................... 274

13.2.2. Melayani Pemilih dengan KTP Elektronik................. 278 BAB 14

PENETAPAN HASIL............................................................................ 283 14.1. Sengketa Hasil.............................................................................. 285

14.1.1. Pemutus Sengketa Hasil Pilkada................................. 285 14.1.2. Mencari Keadilan di Sengketa Pilkada....................... 288

14.2. Pemerintahan Hasil Pilkada....................................................... 291

14.2.1. Pemerintahan Terbelah.................................................. 291 14.2.2. Pemerintahan Terputus................................................. 296

BAB 15

PARTISIPASI......................................................................................... 307 15.1. Mengakselerasi Partisipasi Pemilih........................................... 311

15.1.1. Strategi Mencapai Target............................................... 311 15.1.2. Menyeriusi Pemilih dengan Disabilitas...................... 315

15.2. Tumbuh Kembang Kerelawanan Politik.................................. 319

15.2.1. Dari Keterbukaan KPU.................................................. 319 15.2.2. Relawan Politik Penyokong Peserta Pemilu.............. 322

DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 325

xiv

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Daftar Tabel

Tabel 1:

Jumlah Daerah di Indonesia............................................... 11

Tabel 2:

Yang Pilkada 2015................................................................. 12

Tabel 3:

Yang Pilkada 2017................................................................. 12

Tabel 4:

Yang Pilkada 2018................................................................. 12

Tabel 5:

Daftar 269 Daerah yang Pilkada 2015............................... 12

Tabel 6:

Daftar 101 Daerah yang Pilkada 2017............................... 22

Tabel 7:

Daftar 171 Daerah yang Pilkada 2018............................... 26

Tabel 8:

Target dan Realisasi Partisipasi Pemilih Pilkada 2015

dan 2017 ................................................................................ 34

Tabel 9:

Besar Anggaran per Pemilih pada Provinsi yang Melaksanakan Pilkada 2015................................................ 83

Tabel 10: Besar Anggaran per Pemilih pada Provinsi yang Melaksanakan Pilkada 2017................................................ 83 Tabel 11: Lima Daerah dalam Pilkada 2015 yang Paling Tinggi Anggaran per Pemilihnya................................................... 85

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

xv

Tabel 12: Lima Daerah dalam Pilkada 2015 yang Paling Rendah Anggaran per Pemilihnya................................................... 85 Tabel 13: Lima Daerah dalam Pilkada 2017 yang Paling Tinggi Anggaran per Pemilihnya................................................... 86 Tabel 14: Lima Daerah dalam Pilkada 2017 yang Paling Rendah Anggaran per Pemilihnya................................................... 86 Tabel 15: Pilkada Serentak 2015 yang Petahananya

Mencalonkan Diri dan Menyetujui Anggaran

100 Persen atau Lebih (Korelasi Petahana dan

Anggaran Pilkada 2015)...................................................... 88

Tabel 16: Pilkada Serentak 2017 yang Petahananya Mencalonkan

Diri dan Menyetujui Anggaran 100 Persen atau Lebih (Korelasi Petahana dan Anggaran Pilkada 2017)............. 96

Tabel 17: Anggaran Pilkada Serentak 2015 di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.................................. 99 Tabel 18: Anggaran Pilkada Serentak 2015 di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh.................................................... 100 Tabel 19: Gambaran Persentase Anggaran Alat Peraga

Pilkada 2015.......................................................................... 102

Tabel 20: Partisipasi Pemilih di Pilkada dengan Alokasi Anggaran Alat Peraga Tinggi................................................................ 102 Tabel 21: Perolehan Suara Calon Anggota KPU dalam

Periode 2012-2017 dalam Fit and Proper Test DPR......... 112

Tabel 22: Perbandingan Syarat Calon Kepala Daerah

di UU 1/2015, UU 8/2015, dan UU 10/2016.................... 179

Tabel 23: Rekapitulasi Pasangan Calon Pendaftar

xvi

Pilkada 2015 dan 2017.......................................................... 182

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Tabel 24: Daftar Dinasti Politik di Indonesia.................................... 189 Tabel 25: Daftar Calon Kepala Daerah Pilkada 2015

yang Mempunyai Hubungan Darah dengan Petahana.. 197

Tabel 26: Daftar Calon Kepala Daerah Pilkada 2017 yang

Mempunyai Hubungan Daerah dengan Petahana......... 199

Tabel 27: Jumlah Paslon yang Memenuhi Syarat Penetapan

dengan Pekerjaan Sebagai Legislator pada Pilkada

2015 dan 2017........................................................................ 208

Tabel 28: Rekapitulasi Jumlah Calon Kepala Daerah pada

Pilkada 2015 dan 2017.......................................................... 210

Tabel 29: Rekapitulasi Jumlah Calon Kepala Daerah pada

Pilkada 2015 dan 2017 Berdasarkan Jenis Kelamin......... 211

Tabel 30: Daftar Daerah yang Menunda Pemungutan Suara

pada Pilkada 2015................................................................. 228

Tabel 31: Empat Fase Pembagian Politik Uang................................ 259 Tabel 32: Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan

Total Suara Sah dan Tidak Sah........................................... 270

Tabel 33: Perbandingan Jumlah Pengguna Total Perolehan Suara Seluruh Calon dengan Suara Sah ...................................... 271 Tabel 34: Jumlah TPS pada Provinsi yang Melaksanakan

Pilkada 2017.......................................................................... 272

Tabel 35: Gubernur, Partai Koalisi, dan Persentase Kursi

Koalisi Hasil Pilkada 2015................................................... 292

Tabel 36: Gubernur, Partai Koalisi, dan Persentase Kursi

Koalisi Hasil Pilkada 2017................................................... 293

Tabel 37: Kepala Daerah Terpilih, Partai Koalisi, dan Keselarasan Koalisi dengan Pusat di Provinsi Hasil Pilkada 2015..... 298

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

xvii

Tabel 38: Kepala Daerah Terpilih, Partai Koalisi, dan Keselarasan Koalisi dengan Pusat di Provinsi Hasil Pilkada 2017..... 299 Tabel 39: Perbandingan Koalisi Provinsi dan Kabupaten/

Kota Hasil Pilkada 2015....................................................... 301

Tabel 40: Perbandingan Koalisi Provinsi dan Kabupaten/

Kota Hasil Pilkada 2017....................................................... 302

Tabel 41: Pengelompokan Jenis Partisipasi Berdasar Manfaatnya 309 Tabel 42: Target dan Realisasi Partisipasi Pemilih Pilkada 2015 dan 2017

................................................................................ 313

Tabel 43: Daftar Daerah dengan Tingkat Partisipasi Pemilih

xviii

Tertinggi dalam Pilkada 2015............................................. 313

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Daftar Gambar

Gambar 1: Gerakan Turun ke Jalan Mendukung

Pilkada Langsung............................................................. 4

Gambar 2: Fragmentasi Partai Parlemen Nasional......................... 46 Gambar 3: Fragmentasi DPRD Provinsi Sumatera Barat

2014-2019............................................................................ 46 Gambar 4: Fragmentasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau

2014-2019............................................................................ 47 Gambar 5: Fragmentasi DPRD Provinsi Jambi 2014-2019.............. 48 Gambar 6: Fragmentasi DPRD Provinsi Bengkulu 2014-2019....... 49 Gambar 7: Fragmentasi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

2014-2019............................................................................ 49 Gambar 8: Fragmentasi DPRD Kalimantan Selatan 2014-2019..... 50 Gambar 9: Fragmentasi DPRD Provinsi Sulawesi Utara

2014-2019............................................................................ 51 Gambar 10: Fragmentasi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

2014-2019............................................................................ 52 Gambar 11: Fragmentasi DPRD Provinsi Aceh 2014-2019............... 53

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

xix

Gambar 12: Fragmentasi DPRD Kepulauan Bangka Belitung

2014-2019............................................................................ 54 Gambar 13: Fragmentasi DPRD Provinsi Banten 2014-2019............ 55 Gambar 14: Fragmentasi DPRD Provinsi DKI Jakarta 2014-2019... 56 Gambar 15: Fragmentasi DPRD Provinsi Gorontalo 2014-2019...... 57 Gambar 16: Fragmentasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat

2014-2019............................................................................ 58 Gambar 17: Fragmentasi DPRD Provinsi Papua Barat

2014-2019............................................................................ 59 Gambar 18: Perbandingan Laki-laki dan Perempuan

Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.............. 116

Serentak 2015..................................................................... 157

pada Pilkada 2017............................................................. 214

Pasang Calon..................................................................... 221

Gambar 19: Dalil Permohonan Sengketa Hasil Pilkada

Gambar 20: Partai dan Jumlah Pasangan Calon yang Diusung Gambar 21: Desain Surat Suara Pilkada 2015 dengan Satu

Gambar 22: Desain Surat Suara Pilkada 2017 dengan Satu Pasang

Calon ................................................................................ 222

xx

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

A. Pendahuluan: Marwah Kemandirian KPU dalam Keserentakan Pilkada PENYELENGGARAAN Pilkada 2015 dan 2017

1

2

PENYELENGGARAAN Pilkada 2015 dan 2017

1 Konsepsi Pilkada

S

ebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 menghadapi setidaknya dua tantangan besar. Pertama, KPU menjadi pelaksana keinginan dan kepercayaan publik untuk mempertahankan keberhasilan pilkada langsung. Kedua, pada masa kepemimpinan KPU periode 2012-2017, untuk pertama kalinya digelar pilkada serentak.

Dalam hal tantangan pertama, KPU bertanggung jawab membuktikan bahwa pilkada langsung yang merupakan hasil perjuangan rakyat, merupakan pesta demokrasi yang tepat dan dibutuhkan masyarakat.

Sebab, kegagalan menyelenggarakanya, akan memunculkan kembali tuduhan dari pihak yang mengendaki kepala daerah dipilih DPRD, bahwa pilkada langsung merupakan metode pemilihan yang boros, penuh kecurangan, serta mendorong konflik dan kekerasan. Artinya, dalam suasana sentimental diskursus “pilkada langsung dan tak langsung�, mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap KPU sebagai penyelenggara pilkada.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

3

GAMBAR 1: GERAKAN TURUN KE JALAN MENDUKUNG PILKADA LANGSUNG

4

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Sedangkan soal tantangan kedua, KPU harus menyelenggarakan pilkada serentak dalam kondisi kekurangsiapan regulasi. UU No 1/2015 tentang Penetapan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, memang telah direvisi menjadi UU No 8/2015. Namun, revisi terbatas tersebut masih bersemangat “asal pilkada langsung.”

Padahal, keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak ini sangat penting, untuk membuat ringkas jadwal pesta demokrasi di Indonesia. Sebab, selama ini, pilkada hampir digelar setiap bulan, yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Pakar pemilu, Ramlan Surbakti, sering berkelakar soal jadwal pilkada yang masih berserak itu, dengan ungkapan “tiada hari tanpa pilkada”. Sesuatu yang menguras energi rakyat, termasuk para pakar yang senantiasa harus mencermati perkembangan pilkada.

1.1 PILKADA LANGSUNG VERSUS “TAK LANGSUNG” Pilkada langsung yang sudah dipraktikkan sejak tahun 2005, menjadi tak langsung setelah DPR periode 2009-2014, di akhir masa jabatannya, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang di dalamnya mengatur kepala daerah dipilih oleh DPRD. Alasannya, pilkada langsung mahal di ongkos –baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Sudah demikian, pilkada langsung dianggap lebih sering menghasilkan kepala daerah yang tak tak seiring dengan perencanaan pembangunan nasional.

Sejak proses pembahasan RUU pilkada hingga pengesahannya dalam rapat paripurna DPR, mendapat protes keras dari masyarakat.

Para pegiat pemilu dan demokrasi pun menggalang koalisi untuk menolak pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD. Karena, menilai pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD merupakan langkah mundur yang berlawanan dengan semangat reformasi. Sebab, setidaknya ada dua momen penting yang menjadi sebab kepala daerah

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

5

dipilih langsung. Pertama, pemilu presiden pertama pada 2004. Kedua, otonomi daerah. Penerapan pemilihan pemimpin eksekutif secara langsung di tataran nasional mendorong diterapkannya pemilihan pemimpin eksekutif lokal secara langsung sebagai bagian perwujudan otonomi daerah.

Memang, pengaturan pemilihan kepala daerah dalam konstitusi tak setegas pemilihan presiden, anggota DPR/DPRD, dan anggota DPD. Sebab, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Makna frasa “dipilih secara demokratis” dalam konstitusi tersebut, tak pelak menjadi perebutan kubu pendukung pilkada langsung maupun pilkada tak langsung. Berikut sejumlah pendapat yang kemudian muncul ke permukaan: • Pertama, kepala daerah dipilih secara langsung di semua daerah kecuali daerah istimewa atau khusus. Contoh pengecualian adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam dikonteks provinsi kepemimpinannya berdasar garis keturunan Sultan.

Demikian pula dengan beberapa daerah di Provinsi Papua Barat dan Papua, yang melalui sistem pemilihan Noken.

• Pendapat itu memahami, konstitusi berkeinginan menuliskan kepala daerah dipilih secara langsung melalui pemilu. Tapi, perumus konstitusi sadar ada daerah yang pemilihan kepala daerahnya tak melalui pemilu, sehingga agar praktik ini tak inkonstitusional kalimat “langsung melalui pemilu” diubah menjadi “dipilih secara demokratis”.

• Kedua, frase “dipilih secara demokratis” adalah kepala daerah dipilih secara tak langsung. Alasannya, pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim regulasi pemerintahan daerah, bukan rezim pemilu. Konsekuensinya, pemilihan kepala daerah tak melibatkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Mereka menafsirkan frase “dipilih secara “demokratis” sebagai pemilihan kepala daerah melalui DPRD. • Ketiga, kepala daerah dipilih secara langsung untuk tingkat

6

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

kabupaten/kota. Gubernur sebagai perwujudan pemerintahan nasional di provinsi, ditunjuk oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Pemaknaan ini dinilai sebagai perwujudan utuh NKRI yang menerapkan otonomi daerah.

• Keempat, kepala daerah bisa diubah cara pemilihannya. Kepala daerah bisa dipilih langsung, bisa juga dipilih tak langsung melalui DPRD, sistem Noken, (keturunan) Kesultanan, atau yang lainnya. Sehingga, makna “dipilih secara demokratis” dalam pemilihan kepala daerah, penerapannya disesuaikan dengan keadaan politik masing-masing daerah.

Di tengah banyaknya perdebatan tersebut --termasuk di internal DPR-- RUU Pilkada disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 26 September 2014, melalui proses pemungutan suara (voting). Hasilnya, sebanyak 226 anggota DPR menghendaki pilkada tak langsung melalui DPRD, dan hanya 135 orang yang menginginkan pilkada langsung.

Proses voting tersebut hanya diikuti 361 anggota DPR, karena sebagian fraksi melakukan walk out.

Setelah RUU Pilkada tersebut disetujui rapat paripurna, perdebatan pilkada langsung versus tak langsung tetap tak mereda, bahkan semakin semarak. Karena kuatnya tekanan publik, dua pekan sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menerbitkan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

DPR periode 2014-2019 kemudian mengesahkan Perppu No 1/2014 menjadi undang-undang –yang kemudian menjadi UU No 1/2015-pada rapat paripurna 20 Januari 2015. Selain pilkada melempangkan jalan digelarnya pilkada langsung, UU No 1/2015 juga berhasil membuat pengaturan pilkada serentak, yang gelombang pertamanya dijadwalkan digelar pada akhir 2015.

Meski demikian, pengaturan pilkada langsung dalam UU No 1/2015 ini masih “asal langsung.” Tak heran bila sesaat setelah Perppu Nomor 1/2015 disetujui menjadi undang-undang, langsung berkembang wacana untuk melakukan revisi terhadap pengaturan dalam undangPENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

7

undang yang sudah disetujui. Sebuah revisi terbatas yang diharapkan tidak lagi membahas soal prinsip pilkada langsung dan tak langsung.

Revisi terbatas terhadap UU No 1/2015 tersebut kemudian berhasil dilakukan. Hasil revisi itu menjadi UU No 8/2015 tentang Perubahan Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, yang resmi diundangkan pada 18 Maret 2015.

KPU pun kemudian harus cepat menyesuaikan diri dengan regulasi yang baru tersebut, antara lain dengan membuat sejumlah peraturan KPU (PKPU) dalam waktu singkat, karena jadwal, tahapan, dan program pilkada serentak gelombang pertama sudah di depan mata.

1.2. MAKSUD KESERENTAKAN DAN POSISI KPU Kenapa pilkada diserentakkan? Pertanyaan ini sama pentingnya dan berkait dengan pertanyaan, kenapa pilkada dibuat langsung? Kedua pertanyaan ini beserta jawaban yang tepat menjadi penting untuk bisa menempatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Pemilihan langsung merupakan konsekuensi dari Indonesia yang sejak reformasi bertransisi dari negara penganut presidensialisme rasa parlementer, karena antara lain presiden dipilih oleh MPR, menjadi negara yang menganut presidensialisme yang lebih murni. Amandemen konstitusi juga membentuk penyelenggara pemilu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang merupakan pembenahan atas kondisi sebelumnya, di mana pemilu diselenggarakan KPU yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Setelah pemilihan presiden dibuat langsung, yang diterapkan pertama kali pada tahun 2004, pemilihan kepala daerah pun juga dibuat langsung melalui UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada langsung pertama dilaksanakan sejak tahun 2005. Namun, pilkada langsung serentak dalam skala nasional baru dilaksanakan pada 2015 atau sepuluh tahun kemudian.

Mengapa pemilu dan pilkada perlu dibuat serentak, agar jadwalnya

8

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

tidak berserak. Jadwal yang berserak ini, menambah kompleksitas pemilu Indonesia. Padahal, tanpa variabel jadwal berserak pun, pemilu Indonesia merupakan salah satu yang terkompleks di dunia.

Kompleksitas itu masih ditambah pula dengan regulasi kepemiluan yang berserak. â–

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

9

10

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

2 Pilkada Serentak Transisi

P

ilkada serentak 2015, 2017, dan 2018 merupakan pilkada serentak transisi. Tiga gelombang penyelenggaraan pesta demokrasi lokal ini bertujuan menyamakan siklus pilkada dan periode pemerintahan kepala daerah se-Indonesia.

Berdasar perhitungan masa jabatan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri membagi jumlah daerah pilkada serentak gelombang pertama di 269 daerah, gelombang kedua di 101 daerah, dan gelombang ketiga di 172 daerah.

TABEL 1: JUMLAH DAERAH DI INDONESIA DAERAH PILKADA Provinsi Kota Kabupaten Â

JUMLAH 33 93 416 542

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

11

TABEL 2: YANG PILKADA 2015 PILKADA 2015 Provinsi Kota Kabupaten

JUMLAH 9 36 224 269

TABEL 3: YANG PILKADA 2017 PILKADA 2017 Provinsi Kota Kabupaten

JUMLAH 7 18 76 101

TABEL 4: YANG PILKADA 2018 PILKADA 2018 Provinsi Kota Kabupaten

JUMLAH 17 39 116 172

TABEL 5: DAFTAR 269 DAERAH YANG PILKADA 2015 NO

12

PROVINSI

DAERAH PILKADA

1

SUMATERA UTARA

1. KABUPATEN ASAHAN

2

2. KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

3

3. KABUPATEN KARO

4

4. KABUPATEN LABUHANBATU

5

5. KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

6

6. KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

7

7. KABUPATEN MANDAILING NATAL

8

8. KABUPATEN NIAS

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

9

9. KABUPATEN NIAS BARAT

10

10. KABUPATEN NIAS SELATAN

11

11. KABUPATEN NIAS UTARA

12

12. KABUPATEN PAKPAK BHARAT

13

13. KABUPATEN SAMOSIR

14

14. KABUPATEN SIMALUNGUN

15

15. KABUPATEN SERDANG BEGADAI

16

16. KABUPATEN TAPANULI SELATAN

17

17. KABUPATEN TOBA SAMOSIR

18

18. KOTA BINJAI

19

19. KOTA GUNUNG SITOLI

20

20. KOTA MEDAN

21

21. KOTA PEMATANGSIANTAR

22

22. KOTA SIBOLGA

23

23. KOTA TANJUNG BALAI

24

SUMATERA BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

25

1. KABUPATEN AGAM

26

2. KABUPATEN DHARMASRAYA

27

3. KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

28

4. KABUPATEN PADANG PARIAMAN

29

5. KABUPATEN PASAMAN

30

6. KABUPATEN PASAMAN BARAT

31

7. KABUPATEN PESISIR SELATAN

32

8. KABUPATEN SIJUNJUNG

33

9. KABUPATEN SOLOK

34

10. KABUPATEN SOLOK SELATAN

35

11. KABUPATEN TANAH DATAR

36

12. KOTA BUKITTINGGI

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

13

37

13. KOTA SOLOK

38

RIAU

1. KABUPATEN BENGKALIS

39

2. KABUPATEN INDRAGIRI HULU

40

3. KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

41

4. KABUPATEN KUATAN SINGINGI

42

5. KABUPATEN PELALAWAN

43

6. KABUPATEN ROKAN HILIR

44

7. KABUPATEN ROKAN HULU

45

8. KABUPATEN SIAK

46

9. KOTA DUMAI

47

JAMBI

PROVINSI JAMBI

48

1. KABUPATEN BATANGHARI

49

2. KABUPATEN BUNGO

50

3. KABUPATEN TANJUNGJABUNG BARAT

51

4. KABUPATEN TANJUNGJABUNG TIMUR

52

5. KOTA SUNGAI PENUH

53

SUMATERA SELATAN

1. KABUPATEN MUSI RAWAS

54

2. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

55

3. KABUPATEN PENUNGKAL ABAB LEMATANG ILIR UTARA

56

4. KABUPATEN OGAN ILIR

57

5. KABUPATEN OGAN KOMERING HULU

58

6. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

59

7. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

60

BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

61

1. KABUPATEN BENGKULU SELATAN

62

2. KABUPATEN BENGKULU UTARA

63

3. KABUPATEN KAUR

14

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

64

4. KABUPATEN KEPAHIANG

65

5. KABUPATEN LEBONG

66

6. KABUPATEN MUKOMUKO

67

7. KABUPATEN REJANG LEBONG

68

8. KABUPATEN SELUMA

69

LAMPUNG

1. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

70

2. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

71

3. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

72

4. KABUPATEN PESAWARAN

73

5. KABUPATEN PESISIR BARAT

74

6. KABUPATEN WAY KANAN

75

7. KOTA BANDAR LAMPUNG

76

8. KOTA METRO

77

KEP. BANGKA BELITUNG

1. KABUPATEN BANGKA BARAT

78

2. KABUPATEN BANGKA TENGAH

79

3. KABUPATEN BANGKA SELATAN

80

4. KABUPATEN BELITUNG TIMUR

81

KEP. RIAU

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

82

1. KABUPATEN BINTAN

83

2. KABUPATEN KARIMUN

84

3. KABUPATEN LINGGA

85

4. KABUPATEN NATUNA

86

5. KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

87

6. KOTA BATAM

88

JAWA BARAT

1. KABUPATEN BANDUNG

89

2. KABUPATEN CIANJUR

90

3. KABUPATEN INDRAMAYU

91

4. KABUPATEN KARAWANG

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

15

92

5. KABUPATEN PANGANDARAN

93

6. KABUPATEN SUKABUMI

94

7. KABUPATEN TASIKMALAYA

95

8. KOTA DEPOK

96

JAWA TENGAH

1. KABUPATEN BLORA

97

2. KABUPATEN BOYOLALI

98

3. KABUPATEN DEMAK

99

4. KABUPATEN GROBOGAN

100

5. KABUPATEN KEBUMEN

101

6. KABUPATEN KENDAL

102

7. KABUPATEN KLATEN

103

8. KABUPATEN PEKALONGAN

104

9. KABUPATEN PEMALANG

105

10. KABUPATEN PURBALINGGA

106

11. KABUPATEN PURWOREJO

107

12. KABUPATEN REMBANG

108

13. KABUPATEN SEMARANG

109

14. KABUPATEN SRAGEN

110

15. KABUPATEN SUKOHARJO

111

16. KABUPATEN WONOGIRI

112

17. KABUPATEN WONOSOBO

113

18. KOTA MAGELANG

114

19. KOTA PEKALONGAN

115

20. KOTA SEMARANG

116

21. KOTA SURAKARTA

117

DI YOGYAKARTA

1. KABUPATEN BANTUL

118

2. KABUPATEN GUNUNG KIDUL

119

3. KABUPATEN SLEMAN

16

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

120

JAWA TIMUR

1. KABUPATEN BANYUWANGI

121

2. KABUPATEN BLITAR

122

3. KABUPATEN GRESIK

123

4. KABUPATEN JEMBER

124

5. KABUPATEN KEDIRI

125

6. KABUPATEN LAMONGAN

126

7. KABUPATEN MALANG

127

8. KABUPATEN MOJOKERTO

128

9. KABUPATEN NGAWI

129

10. KABUPATEN PACITAN

130

11. KABUPATEN PONOROGO

131

12. KABUPATEN SIDOARJO

132

13. KABUPATEN SITUBONDO

133

14. KABUPATEN SUMENEP

134

15. KABUPATEN TRENGGALEK

135

16. KABUPATEN TUBAN

136

17. KOTA BLITAR

137

18. KOTA PASURUAN

138

19. KOTA SURABAYA

139

BANTEN

1. KABUPATEN PANDEGLANG

140

2. KABUPATEN SERANG

141

3. KOTA CILEGON

142

4. KOTA TANGERANG SELATAN

143

BALI

1. KABUPATEN BADUNG

144

2. KABUPATEN BANGLI

145

3. KABUPATEN JEMBRANA

146

4. KABUPATEN KARANG ASEM

147

5. KABUPATEN TABANAN

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

17

148

6. KOTA DENPASAR

149

NUSA TENGGARA BARAT

1. KABUPATEN BIMA

150

2. KABUPATEN DOMPU

151

3. KABUPATEN LOMBOK TENGAH

152

4. KABUPATEN LOMBOK UTARA

153

5. KABUPATEN SUMBAWA

154

6. KABUPATEN SUMBAWA BARAT

155

7. KOTA MATARAM

156

NUSA TENGGARA TIMUR

1. KABUPATEN BELU

157

2. KABUPATEN MALAKA

158

3. KABUPATEN MANGGARAI

159

4. KABUPATEN MANGGARAI BARAT

160

5. KABUPATEN NGADA

161

6. KABUPATEN SABU RAIJUA

162

7. KABUPATEN SUMBA BARAT

163

8. KABUPATEN SUMBA TIMUR

164

9. KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

165

KALIMANTAN BARAT

1. KABUPATEN BENGKAYANG

166

2. KABUPATEN KAPUAS HULU

167

3. KABUPATEN KETAPANG

168

4. KABUPATEN MELAWI

169

5. KABUPATEN SAMBAS

170

6. KABUPATEN SEKADAU

171

7. KABUPATEN SINTANG

172

KALIMANTAN TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

173

1. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

174

KALIMANTAN SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

175

1. KABUPATEN BALANGAN

18

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

176

2. KABUPATEN BANJAR

177

3. KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

178

4. KABUPATEN KOTABARU

179

5. KABUPATEN TANAH BUMBU

180

6. KOTA BANJARBARU

181

7. KOTA BANJARMASIN

182

KALIMANTAN TIMUR

1. KABUPATEN BERAU

183

2. KABUPATEN KUTAI BARAT

184

3. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

185

4. KABUPATEN KUTAI TIMUR

186

5. KABUPATEN MAHAKAM ULU

187

6. KABUPATEN PASER

188

7. KOTA BALIKPAPAN

189

8. KOTA BONTANG

190

9. KOTA SAMARINDA

191

KALIMANTAN UTARA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

192

1. KABUPATEN BULUNGAN

193

2. KABUPATEN MALINAU

194

3. KABUPATEN NUNUKAN

195

4. KABUPATEN TANA TIDUNG

196

SULAWESI UTARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

197

1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

198

2. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

199

3. KABUPATEN MINAHASA SELATAN

200

4. KABUPATEN MINAHASA UTARA

201

5. KOTA BITUNG

202

6. KOTA MANADO

203

7. KOTA TOMOHON

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

19

204

SULAWESI TENGAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

205

1. KABUPATEN BANGGAI

206

2. KABUPATEN BANGGAI LAUT

207

3. KABUPATEN MOROWALI UTARA

208

4. KABUPATEN POSO

209

5. KABUPATEN SIGI

210

6. KABUPATEN TOJO UNA-UNA

211

7. KABUPATEN TOLI-TOLI

212

8. KOTA PALU

213

SULAWESI SELATAN

1. KABUPATEN BARRU

214

2. KABUPATEN BULUKUMBA

215

3. KABUPATEN GOWA

216

4. KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

217

5. KABUPATEN LUWU TIMUR

218

6. KABUPATEN LUWU UTARA

219

7. KABUPATEN MAROS

220

8. KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

221

9. KABUPATEN SOPPENG

222

10. KABUPATEN TANA TORAJA

223

11. KABUPATEN TORAJA UTARA

224

SULAWESI TENGGARA

1. KABUPATEN BUTON UTARA

225

2. KABUPATEN KOLAKA TIMUR

226

3. KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

227

4. KABUPATEN KONAWE SELATAN

228

5. KABUPATEN KONAWE UTARA

229

6. KABUPATEN MUNA

230

7. KABUPATEN WAKATOBI

231

GORONTALO

1. KABUPATEN BONE BOLANGO

20

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

232

2. KABUPATEN GORONTALO

233

3. KABUPATEN POHUWATO

234

SULAWESI BARAT

1. KABUPATEN MAJENE

235

2. KABUPATEN MAMUJU

236

3. KABUPATEN MAMUJU TENGAH

237

4. KABUPATEN MAMUJU UTARA

238

MALUKU

1. KABUPATEN BURU SELATAN

239

2. KABUPATEN KEPULAUAN ARU

240

3. KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

241

4. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

242

MALUKU UTARA

1. KABUPATEN HALMAHERA BARAT

243

2. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

244

3. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

245

4. KABUPATEN HALMAHERA UTARA

246

5. KABUPATEN KEPULAUAN SULA

247

6. KABUPATEN PULAU TALIABU

248

7. KOTA TERNATE

249

8. KOTA TIDORE KEPULAUAN

250

PAPUA

1. KABUPATEN ASMAT

251

2. KABUPATEN BOVEN DIGOEL

252

3. KABUPATEN KEEROM

253

4. KABUPATEN MEMBRAMO RAYA

254

5. KABUPATEN MERAUKE

255

6. KABUPATEN NABIRE

256

7. KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

257

8. KABUPATEN SUPIORI

258

9. KABUPATEN YAHUKIMO

259

10. KABUPATEN YALIMO

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

21

260

11. KABUPATEN WAROFEN

261

PAPUA BARAT

1. KABUPATEN FAKFAK

262

2. KABUPATEN KAIMANA

263

3. KABUPATEN MANOKWARI

264

4. KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

265

5. KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

266

6. KABUPATEN RAJA AMPAT

267

7. KABUPATEN SORONG SELATAN

268

8. KABUPATEN TELUK BINTUNI

269

9. KABUPATEN TELUK WONDAMA

TABEL 6: DAFTAR 101 DAERAH YANG PILKADA 2017 NO

PROVINSI

DAERAH PILKADA

1

ACEH

PROVINSI ACEH

25/06/2017

2

1 KOTA BANDA ACEH

04/07/2017

3

2 KOTA LHOKSEUMAWE

05/07/2017

4

3 KOTA LANGSA

27/08/2017

5

4 KOTA SABAN

17/09/2017

6

5 KAB. ACEH BESAR

03/07/2017

7

6 KAB. ACEH UTARA

05/07/2017

8

7 KAB. ACEH TIMUR

06/07/2017

9

8 KAB. ACEH JAYA

09/07/2017

10

9 KAB. BENER MERIAH

11/07/2017

11

10 KAB. PIDIE

12/07/2017

12

11 KAB. SIMEULUE

16/07/2017

13

12 KAB. ACEH SINGKIL

17/07/2017

14

13 KAB. BIREUEN

06/08/2017

15

14 KAB. ACEH BRT DAYA

13/08/2017

22

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

16

15 KAB. ACEH TENGGARA

24/09/2017

17

16 KAB. GAYO LUES

25/09/2017

18

17 KAB. ACEH BARAT

08/10/2017

19

18 KAB. NAGAN RAYA

08/10/2017

20

19 KAB. ACEH TENGAH

27/12/2017

21

20 KAB. ACEH TAMIANG

28/12/2017

22

SUMATERA UTARA

24 KOTA TEBINGTINGGI

05/08/2016

23

25 KAB. TAPANULI TENGAH

09/08/2016

24

SUMATERA BARAT

14 KOTA PAYAKUMBUH

23/09/2017

25

15 KAB. KEP. MENTAWAI

05/12/2016

26

RIAU

10 KOTA PEKANBARU

26/01/2017

27

11 KAB. KAMPAR

11/12/2016

28

JAMBI

6 KAB. MUARO JAMBI

19/07/2016

29

7 KAB. SAROLANGUN

31/07/2016

30

8 KAB. TEBO

08/09/2016

31

SUMATERA SELATAN

8 KAB. MUSI BANYUASIN

16/01/2017

32

BENGKULU

9 KAB. BENGKULU TENGAH

17/04/2017

33

LAMPUNG

9 KAB. TULANG BAWANG BARAT

14/11/2016

34

10 KAB. PRINGSEWU

23/11/2016

35

11 KAB. MESUJI

13/04/2017

36

12 KAB. LAMPUNG BARAT

10/12/2017

37

13 KAB. TULANG BAWANG

17/12/2017

38

KEP. BANGKA BELITUNG

PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

07/05/2017

39

BANTEN

PROVINSI BANTEN

11/1/2017

40

DKI JAKARTA

PROVINSI DKI JAKARTA

15/10/2017

41

JAWA BARAT

9 KOTA CIMAHI

19/10/2017

42

10 KOTA TASIKMALAYA

14/11/2017

43

11 KAB. BEKASI

14/05/2017

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

23

44

JAWA TENGAH

22 KOTA SALATIGA

11/07/2016

45

23 KAB. BANJARNEGARA

18/10/2016

46

24 KAB. BATANG

13/02/2017

47

25 KAB. JEPARA

10/04/2017

48

26 KAB. PATI

07/08/2017

49

27 KAB. CILACAP

19/11/2017

50

28 KAB. BREBES

04/12/2017

51

DIY

4 KOTA YOGYAKARTA

20/12/2016

52

5 KAB. KULON PROGO

24/08/2016

53

JAWA TIMUR

20 KOTA BATU

26/12/2017

54

BALI

7 KAB. BULELENG

24/07/2017

55

NTT

10 KOTA KUPANG

01/08/2017

56

11 KAB. FLORES TIMUR

26/07/2016

57

12 KAB. LEMBATA

25/08/2016

58

KALIMANTAN BARAT

8 KOTA SINGKAWANG

17/12/2017

59

9 KAB. LANDAK

06/09/2016

60

KALIMANTAN TENGAH

2 KAB. BARITO SELATAN

19/09/2016

61

3 KAB. KOTAWARINGIN BARAT

30/12/2016

62

KALIMANTAN SELATAN

8 KAB. HULU SUNGAI UTARA

09/10/2017

63

9 KAB. BARITO KUALA

04/11/2017

64

SULAWESI BARAT

PROVINSI SULAWESI BARAT

14/12/2016

65

SULAWESI UTARA

13 KAB. BOLAANG MONGONDOW

16/07/2016

66

14 KAB. KEP. SANGIHE

01/11/2016

67

SULAWESI TENGAH

9 KAB. BANGGAI KEP.

29/09/2016

68

10 KAB. BUOL

10/10/2017

69

SULAWESI SELATAN

12 KAB. TAKALAR

21/12/2017

70

SULAWESI TENGGARA

3 KAB. MUNA BARAT DOB

71

4 KAB. BUTON SELATAN DOB

24

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

72

5 KAB. BUTON TENGAH DOB

73

11 KOTA KENDARI

08/10/2017

74

12 KAB. BOMBANA

02/08/2016

75

13 KAB. KOLAKA UTARA

18/06/2017

76

14 KAB. BUTON

18/08/2017

77

GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

16/01/2017

78

4 KAB. BOALEMO

01/02/2017

79

MALUKU

5 KOTA AMBON

04/08/2016

80

6 KAB. SERAM BAGIAN BARAT

13/09/2016

81

7 KAB. BURU

02/02/2017

82

8 KAB. MALUKU TENGGARA BARAT

16/04/2017

83

9 KAB. MALUKU TENGAH

08/09/2017

84

MALUKU UTARA

9 KAB. PULAU MOROTAI

08/09/2016

85

10 KAB. HALMAHERA TENGAH

23/12/2017

86

PAPUA

12 KOTA JAYAPURA

21/07/2016

87

13 KAB. NDUGA

30/09/2016

88

14 KAB. LANNY JAYA

25/10/2016

89

15 KAB. SARMI

28/12/2016

90

16 KAB. MAPPI

09/02/2017

91

17 KAB. TOLIKARA

10/07/2017

92

18 KAB. KEP. YAPEN

07/09/2017

93

19 KAB. JAYAPURA

06/10/2017

94

20 KAB. INTAN JAYA

22/11/2017

95

21 KAB. PUNCAK JAYA

08/12/2017

96

22 KAB. DOGIYAI

18/12/2017

97

PAPUA BARAT

PROVINSI PAPUA BARAT

17/01/2017

98

10 KOTA SORONG

11/06/2017

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

25

99

11 KAB. TAMBRAUW

29/10/2016

100

12 KAB. MAYBRAT

21/11/2016

101

13 KAB. SORONG

12/06/2017

TABEL 7: DAFTAR 171 DAERAH YANG PILKADA 2018 NO

PROVINSI

DAERAH PILKADA

1

ACEH

KOTA SUBULUSSALAM

05/05/2019

2

KAB. ACEH SELATAN

15/04/2018

3

KAB. PIDIE JAYA

03/02/2019

4

SUMATERA UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

17/06/2018

5

KOTA PD. SIDEMPUAN

04/01/2018

6

KAB. PADANG LAWAS UTARA

27/11/2018

7

KAB. BATU BARA

24/12/2018

8

KAB. PADANG LAWAS

10/02/2019

9

KAB. LANGKAT

20/02/2019

10

KAB. DELI SERDANG

14/04/2019

11

KAB. TAPANULI UTARA

16/04/2019

12

KAB. DAIRI

22/04/2019

13

SUMATERA BARAT

KOTA SAWAHLUNTO

25/06/2018

14

KOTA PDG PANJANG

01/10/2018

15

KOTA PARIAMAN

09/10/2018

16

KOTA PADANG

13/05/2019

17

RIAU

PROVINSI RIAU

19/02/2019

18

KAB. INDRAGIRI HILIR

22/11/2018

19

JAMBI

KOTA JAMBI

31/10/2018

20

KAB. MERANGIN

06/08/2018

21

KAB. KERINCI

04/03/2019

22

SUMATERA SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

07/11/2018

26

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

23

KOTA LUBUKLINGGAU

24/02/2018

24

KOTA PAGAR ALAM

23/04/2018

25

KOTA PRABUMULIH

13/05/2018

26

KOTA PALEMBANG

21/07/2018

27

KAB. MUARA ENIM

20/06/2018

28

KAB. EMPAT LAWANG

26/08/2018

29

KAB. BANYUASIN

09/09/2018

30

KAB. LAHAT

09/12/2018

31

KAB. OGAN KOMERING ILIR

15/01/2019

32

BENGKULU

KOTA BENGKULU

21/01/2018

33

LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

02/06/2019

34

KAB. TANGGAMUS

15/02/2018

35

KAB. LAMPUNG UTARA

25/03/2019

36

KEP. BANGKA BELITUNG

KOTA PANGKAL PINANG

14/11/2018

37

KAB. BANGKA

25/09/2018

38

KAB. BELITUNG

31/12/2018

39

KEP. RIAU

KOTA TNJ. PINANG

16/01/2018

40

JAWA BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

13/06/2018

41

KOTA BEKASI

10/03/2018

42

KOTA CIREBON

16/04/2018

43

KOTA SUKABUMI

13/05/2018

44

KOTA BANDUNG

05/07/2018

45

KOTA BANJAR

04/12/2018

46

KOTA BOGOR

07/04/2019

47

KAB. PURWAKARTA

13/03/2018

48

KAB. BANDUNG BARAT

17/07/2018

49

KAB. SUMEDANG

16/09/2018

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

27

50

KAB. KUNINGAN

04/12/2018

51

KAB. MAJALENGKA

12/12/2018

52

KAB. SUBANG

19/12/2018

53

KAB. BOGOR

30/12/2018

54

KAB. GARUT

23/01/2019

55

KAB. CIREBON

19/03/2019

56

KAB. CIAMIS

06/04/2019

57

JAWA TENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH

23/08/2018

58

KOTA TEGAL

23/03/2019

59

KAB. BANYUMAS

11/04/2018

60

KAB. TEMANGGUNG

29/07/2018

61

KAB. KUDUS

13/08/2018

62

KAB. KARANGANYAR

15/12/2018

63

KAB. TEGAL

08/01/2019

64

KAB. MAGELANG

29/01/2019

65

JAWA TIMUR

PROVINSI JAWA TIMUR

12/02/2019

66

KOTA MALANG

13/09/2018

67

KOTA MOJOKERTO

08/12/2018

68

KOTA PROBOLINGGO

28/01/2019

69

KOTA KEDIRI

02/04/2019

70

KOTA MADIUN

29/04/2019

71

KAB. PROBOLINGGO

20/02/2018

72

KAB. SAMPANG

26/02/2018

73

KAB. BANGKALAN

04/03/2018

74

KAB. BOJONEGORO

13/03/2018

75

KAB. NGANJUK

16/04/2018

76

KAB. PAMEKASAN

22/04/2018

77

KAB. TULUNGAGUNG

30/04/2018

28

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

78

KAB. PASURUAN

09/07/2018

79

KAB. MAGETAN

23/07/2018

80

KAB. MADIUN

03/08/2018

81

KAB. LUMAJANG

26/08/2018

82

KAB. BONDOWOSO

16/09/2018

83

KAB. JOMBANG

24/09/2018

84

BANTEN

KOTA SERANG

05/12/2018

85

KOTA TANGERANG

24/12/2018

86

KAB. TANGERANG

22/03/2018

87

KAB. LEBAK

15/01/2019

88

BALI

PROVINSI BALI

29/08/2018

89

KAB. GIANYAR

21/02/2018

90

KAB. KLUNGKUNG

16/12/2018

91

NUSA TENGGARA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

17/09/2018

92

KOTA BIMA

24/07/2018

93

KAB. LOMBOK TIMUR

30/08/2018

94

KAB. LOMBOK BARAT

23/04/2019

95

NUSA TENGGARA TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

16/07/2018

96

KAB. SIKKA

06/07/2018

97

KAB. SUMBA TENGAH

02/11/2018

98

KAB. NAGEKEO

23/12/2018

99

KAB ROTE NDAO

08/02/2019

100

KAB. MANGGARAI TIMUR

14/02/2019

101

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

06/03/2019

102

KAB. ALOR

17/03/2019

103

KAB. KUPANG

25/03/2019

104

KAB. ENDE

07/04/2019

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

29

105

KAB. SUMBA BARAT DAYA

08/09/2019

106

KALIMANTAN BARAT

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

14/01/2018

107

KOTA PONTIANAK

23/12/2018

108

KAB. KAYONG UTARA

25/06/2018

109

KAB. SANGGAU

05/02/2019

110

KAB. KUBU RAYA

17/02/2019

111

KAB. PONTIANAK

14/04/2019

112

KALIMANTAN TENGAH

KOTA PALANGKARAYA

23/09/2018

113

KAB. KAPUAS

25/04/2018

114

KAB. SUKAMARA

22/07/2018

115

KAB. LAMANDAU

22/07/2018

116

KAB. SERUYAN

23/07/2018

117

KAB. KATINGAN

24/07/2018

118

KAB. PULANG PISAU

24/07/2018

119

KAB. MURUNG RAYA

26/07/2018

120

KAB. BARITO TIMUR

26/07/2018

121

KAB. BARITO UTARA

23/09/2018

122

KAB. GUNUNG MAS

28/05/2019

123

KALIMANTAN SELATAN

KAB. TAPIN

19/02/2018

124

KAB. HULU SUNGAI SELATAN

17/06/2018

125

KAB. TANAH LAUT

24/07/2018

126

KAB. TABALONG

17/03/2019

127

KALIMANTAN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

17/12/2018

128

KAB. PANAJAM PASUT

31/07/2018

129

KALIMANTAN UTARA

KOTA TARAKAN

01/03/2019

130

SULAWESI UTARA

KOTA KOTAMOBAGU

22/09/2018

131

KAB. MINAHASA

17/03/2018

132

KAB. BOLMONG UTARA

05/09/2018

30

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

133

KAB. SITARO

08/09/2018

134

KAB. MINAHASA TENGGARA

24/09/2018

135

KAB. KEP. TALAUD

21/07/2019

136

SULAWESI TENGAH

KAB. MOROWALI

25/05/2018

137

KAB. PARIGI MOUTONG

09/10/2018

138

KAB. DONGGALA

15/01/2019

139

SULAWESI SELATAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

08/04/2018

140

KOTA PALOPO

06/07/2018

141

KOTA PAREPARE

30/10/2018

142

KOTA MAKASSAR

08/05/2019

143

KAB. BONE

18/04/2018

144

KAB. SINJAI

28/07/2018

145

KAB. BANTAENG

15/08/2018

146

KAB. ENREKANG

16/10/2018

147

KAB. SIDERENG RAPPANG

18/12/2018

148

KAB. JENEPONTO

30/12/2018

149

KAB. WAJO

10/02/2019

150

KAB. LUWU

15/02/2019

151

KAB. PINRANG

24/04/2019

152

SULAWESI TENGGARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

18/02/2018

153

KOTA BAU-BAU

30/01/2018

154

KAB. KONAWE

17/06/2018

155

KAB. KOLAKA

15/01/2019

156

GORONTALO

KOTA GORONTALO

02/06/2019

157

5

KAB. GORONTALO UTARA

06/12/2018

158

SULAWESI BARAT

KAB. MAMASA

18/09/2018

159

5

KAB. POLEWALI MANDAR

07/01/2019

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

31

160

MALUKU

PROVINSI MALUKU

10/03/2019

161

KOTA TUAL

31/10/2018

162

KAB. MALUKU TENGGARA

31/10/2018

163

MALUKU UTARA

PROVINSI MALUKU UTARA

05/05/2019

164

PAPUA

PROVINSI PAPUA

09/04/2018

165

KAB. MEMBRAMO TENGAH

15/03/2018

166

KAB. PANIAI

16/04/2018

167

KAB. PUNCAK

25/04/2018

168

KAB. DEIYAI

20/08/2018

169

KAB. JAYAWIJAYA

18/12/2018

170

KAB. BIAK NUMFOR

13/03/2019

171

KAB. MIMIKA

06/09/2019

Secara umum, penyelenggaraan pilkada serentak berjalan lancar dan damai. Tapi, di pilkada 2015 ada sejumlah permasalah seperti penundaan pilkada di lima daerah. Pada Pilkada 2015, tantangan penyelenggaraan pilkada serentak, salah satunya adalah faktor cuaca.

Sebab, KPU harus mempersiapkan dan menyelenggarakan pilkada menjelang dan saat musim hujan. Undang-Undang No 8/2015 tentang Pilkada menetapkan Desember sebagai waktu pemungutan suara, yang kemudian dilaksanakan KPU pada tanggal 9 Desember 2015.

Pilkada 2017 dilaksanakan dengan regulasi yang lebih baik, setelah UU No 8/2015 direvisi menjadi UU No 10/2016. Regulasi baru tersebut antara lain mempertegas ketentuan pencalonan, sehingga tahapan tak mengalami penundaan karena gugatan status calon. Demikian pula pengaturan tentang kepengurusan ganda partai politik pengusung calon yang diperbaiki untuk memperkecil kemungkinan perselisihan.

Sehingga, berbagai persoalan yang muncul pada Pilkada 2015, yang mengakibatkan penundaan pilkada di sejumlah daerah, tak lagi terjadi dalam Pilkada 2017.

32

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

2.1. TANTANGAN PARTISIPASI PEMILIH Komisi Pemilihan Umum bertantangan lebih dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018. Peningkatan partisipasi pemilih memang merupakan salah satu tanggung jawab utama penyelenggara pemilu di setiap pesta demokrasi. Tapi, pilkada serentak punya konteks khusus yang membuat partisipasi pemilih jadi pekerjaan rumah.

Pertama, karena KPU periode 2012-2017 merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang pertama kali menyelenggarakan pilkada serentak skala nasional. KPU bertantangan mensinergikan ratusan daerah itu secara nasional dalam penyelenggaraan pesta demokrasi dengan ragam konteks lokal. Sebagai kelembagaan hirarkis, KPU menentukan target partisipasi pemilu pilkada senasional yang belum tentu cocok dengan keadaan masing-masing KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kedua, dalam menyelenggarakan pilkada serentak skala nasional itu, KPU baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi nasional, Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Setelah pemilihan presiden langsung ini, KPU bukan hanya harus menguatkan kembali tenaga dan konsentrasi dalam menyelenggarakan pilkada, tapi juga harus bangkit dari kegagalan pencapaian target partisipasi pemilih. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, KPU hanya bisa mencapai partisipasi pemilih sebanyak 69,58 persen. KPU seperti berada di bawah bayang-bayang partisipasi pemilih presiden yang terendah sepanjang sejarah Indonesia, untuk meningkatkan partisipasi memilih pemimpin lokal.

Ketiga, keharusan meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada berada dalam siklus pemilu yang terlalu rapat. Pada 2014, ada dua pemilu, yaitu pemilu legislatif yang begitu kompleks, dan pemilu.

Setelah itu rakyat diharapkan menggunakan lagi hak pilihnya dalam pilkada serentak pada akhir 2015, awal 2017, dan pertengahan 2018.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

33

TABEL 8: TARGET DAN REALISASI PARTISIPASI PEMILIH PILKADA 2015 DAN 2017 PILKADA 2015 INDIKATOR

PILKADA 2017

Target (persen)

Realisasi (persen)

Target (persen)

Realisasi (persen)

77,5

69,20

77,5

74,5

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilkada

Secara umum, dibanding pemilu nasional, pemilu lokal sebenarnya lebih bisa mengikat secara emosional, antara peserta pemilu dengan pemilih. Partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif relatif selalu tinggi karena melibatkan politisi dan aktor pemilu lokal di tinggat kabupaten/ kota untuk posisi DPRD kabupaten/kota. Pemilu kepala daerah secara langsung pun relatif lebih mengikat secara emosional karena dihadapkan pada pemahaman penentuan masa depan pemerintahan lokal.

Tapi, terlepas dari jadwal pemilu yang terlalu mepet, ikatan emosional yang lebih tinggi di pemilu tingkat lokal pun bisa lebih mengecewakan pemilih jika pemerintahan hasil pemilunya berjalan buruk. Pilkada Kota Medan 2015 bisa dibilang sebagai pilkada dengan partisipasi pemilih terendah sepanjang pesta demokrasi lokal diselenggarakan di bumi Indonesia. Partisipasi pemilih yang hanya 25,38 persen di daerah tersebut, menggambarkan kekecewaan pemilih terhadap pemerintahan korup yang dihasilkan dalam Pilkada Kota Medan sebelumnya.

2.2. SOAL ANGGARAN Pilkada 2015 yang merupakan gelombang pertama pilkada serentak, pernah mengalami ketakpastian anggaran yang cukup mengancam.

Betapa tidak, dari 269 daerah yang dijadwalkan menggelar pilkada, sebanyak 66 di antaranya belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai dengan 22 Mei 2015.

Salah satu yang tertunda adalah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

KPU Kabupaten Barru sempat dilanda kegalauan karena tahapan pilkada harus terus berjalan sementara anggaran belum cair. Terpaksa, lembaga

34

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

penyelenggara pemilu daerah itu pun berutang. Sejak dimulainya tahapan pilkada hingga pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), jumlah hutang KPU Barru mencapai Rp 200 juta (rumahpemilu.org: 23 Mei 2015).

Tapi, akhirnya masalah tersebut berhasil diatasi, berkat komitmen penyelenggaraan dan kerja sama KPU secara struktural, dan Pilkada 2015 berhasil diselenggarakan serentak tanpa penundaan yang disebabkan ketidaksiapan anggaran.

Pilkada serentak yang dibiayai APBD, memang membuat KPU mesti berhadapan dengan keterbatasan keuangan daerah, dan tarik menarik kepentingan. Berkaca pada Pilkada 2015, sumber anggaran dari APBD berdampak terhadap pencairan yang tak serentak dan tersendat.

Pembiayaan pilkada yang bersumber APBD menjadi permasalahan karena ruang fiskal daerah yang terbatas, sehingga pembiayaan pilkada menjadi beban bagi APBD. Sebab, komponen dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), sebagian besar telah dialokasikan untuk belanja pegawai. Demikian pula dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah ditetapkan peruntukannya. Praktis, ruang fiskal daerah atau keleluasaan daerah dalam mengalokasikan anggarannya, berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembiayaan pilkada oleh APBD, juga berdampak pada ketiadaan standar anggaran pilkada. Sehingga, dalam praktiknya, terdapat beberapa daerah yang biaya penyelenggaraanya cenderung tinggi, dan juga terdapat beberapa daerah yang anggaranya rendah.

Meski demikian, usulan KPU dan sejumlah pihak agar Pilkada serentak 2017 dan 2018 bisa menggunakan APBN, tak berhasil. Padahal, sebagai penyelenggara pilkada, KPU secara konstitusional bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan, struktur KPU adalah dari pusat hingga kabupaten/kota, sehingga mestinya penyelenggaran pilkada dibiayai oleh APBN. UU No 8/2015 tentang Pilkada menekankan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Tetapi, efisiensi tersebut masih masih sulit dilakukan, karena desain pilkada serentak pada 2015, 2017, dan 2018, PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

35

belum sepenuhnya sesuai dengan maksud tersebut. Pilkada serentak akan efisien jika dua tingkat pilkada di suatu daera dibuat serentak.

Dalam hal ini, yang dibuat serentak pilkada gubernur dan kabupaten/ kota di suatu daerah. Karena, itu berarti, akan ada logistik dan personel yang digunakan bersama, namun anggarannya hanya satu, sehingga dengan sendirinya akan menjadi efisien.

Jika pilkada dua tingkat di suatu daerah dilaksanakan serentak, anggaran panitia penyelenggaraan dua tinggat pilkada ini bisa dibuat ke dalam satu anggaran bersama. Begitu pun dengan biaya logistik, sosialisasi pemilih, kampanye pasangan calon, dan debat untuk pilkada provinsi, kabupaten, dan kota, semuanya bisa dalam satu anggaran.

Bahkan, surat suara pilkada provinsi dan pilkada kabupaten/kota pun bisa dibuat menjadi satu. Bagian atas surat suara berisi gambar pasangan calon gubernur-wakil gubernur, sedangkan bagian bawah surat suara berisi gambar pasangan bupati-wakil bupati atau wali kotawakil wali kota.

Pada gelombang pertama sampai ketiga pilkada serentak, sebagian besar daerah tidak menyelenggarakan pilkada dua tingkat. Hanya

36

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

beberapa saja yang menyelenggarakan pilkada dua tingkat, karena kebetulan di daerah tersebut bersamaan waktu penyelenggaraan pilkada gubernur dengan pilkada kabupaten/kota.

2.3. KEWENANGAN ALAT PERAGA Pilkada serentak punya kebijakan baru berdasar undang-undang, yaitu kewenangan KPU dalam mengampanyekan peserta pemilu melalui alat peraga kampanye. Bahkan, di Pilkada 2015, pasangan calon dilarang berkampanye melalui alat peraga kampanye berbentuk reklame. Kesetaraan kontestasi dan mengurangi pemborosan oleh pasangan calon, menjadi tujuannya.

Tapi, kewenangan baru ini tak hanya membebani tata kelola penyelenggaraan pilkada, melainkan juga anggaran. Padahal, efisiensi merupakan salah satu tujuan keserentakan jadwal pilkada, dan desain pilkada menjadi satu putaran --dari sebelumnya dua putaran, yang dipandang terlalu memboroskan anggaran, waktu, dan energi.

Dalam pilkada serentak, ada empat item kampanye yang dibiayai

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

37

oleh KPUD dengan anggaran dari APBD. Yaitu, alat peraga, bahan kampanye, debat, dan iklan. Pembiayaan alat peraga dan bahan kampanye selain menambah anggaran, juga membuat KPU kewalahan dalam pengawasannya. Belum ada mekanisme untuk menangani alat peraga dan bahan kampanye yang rusak ataupun hilang. Sudah demikian, beberapa pasangan calon juga mempersoalkan alat peraga dan bahan kampanye tersebut dalam sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, biaya pencetakan alat peraga dan bahan kampanye diusulkan agar dibebankan kembali kepada pasangan calon. Sehingga, ke depan KPU hanya akan membiayai dua item, yakni debat kandidat dan iklan di media massa. Meskipun nantinya biaya kampanye kembali dibebankan kepada peserta, KPU akan menjamin kesetaraan kontestasi dengan mengatur jumlah dan lokasinya, karena tujuan awal pembiayaan kampanye oleh pemerintah adalah untuk menjamin kesetaraan kontestasi.

2.4. PASANGAN CALON TUNGGAL Salah satu fenomena baru yang muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak adalah munculnya pasangan calon (paslon) tunggal. Dalam Pilkada 2015 lalu, ada tiga daerah yang berpaslon tunggal, yaitu Tasikmalaya, Jawa Barat; Blitar, Jawa Timur; dan Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pada Pilkada Serentak 2017, jumlahnya bertambah menjadi sembilan daerah yang berpaslon tunggal.

Meningkatnya jumlah paslon tunggal hingga 300 persen tersebut, disebabkan dua banyak hal. Dua di antaranya, adalah: Pertama, sistem pemilu pluralitas (satu putaran) mengurungkan partai mencalonkan pasangan di luar radar elektabilitas, meski kualitasnya dinilai hebat; Kedua, tingginya syarat dukungan untuk paslon yang maju dari jalur perseorangan (nonpartai).

Menurut hema penulis, beberapa cara solusi untuk mencegah munculnya paslon tunggal dalam pilkada adalah: Pertama, meringankan syarat paslon yang maju dari jalur perseorangan. Kedua, menyerentakan

38

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

pemilu lokal, dalam hal ini menyerentakkan pemilihan kepala daerah dengan pemilihan anggota DPRD. Jika pilkada diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD, partaipartai akan jauh lebih terdorong mencalonkan kepala daerah. Pilkada provinsi yang diserentakan pemilu anggota DPRD provinsi, dan pilkada kabupaten/kota yang diserentakan pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota, akan meningkatkan kepentingan partai menaikkan elektabilitasnya untuk mendapat kursi parlemen daerah dengan mengusung kader partai di pilkada.

Karakter pemilu lokal serentak itu menutup kemungkinan calon tunggal. Partai mendapat kerugian yang nyata jika tak mengusung calon kepala daerah. Jika pemilu eksekutif dipisahkan jauh penyelenggaraannya dengan pemilu legislatif, partai tak mendapat kerugian signifikan jika tak mengusung calon eksekutif. Pragmatisme partai berpemahaman: logika mendapat kursi di pemilu eksekutif tak otomatis berhubungan dengan logika mendapat kursi di pemilu legislatif.

Sayangnya, para pihak yang berwenang dalam kebijakan, masih banyak yang tak setuju solusi mencegah paslon tunggal itu. Selain tak setuju meringankan syarat paslon dari jalur perseorangan, pilkada pun masih diposisikan sebagai bukan bagian rezim pemilu, melainkan rezim pemerintah daerah. Padahal, jika pilkada tak diserentakkan dengan pemilu anggota DPRD, calon tunggal selamanya akan sangat mungkin ada.

2.5. SENGKETA HASIL Pada aspek sengketa hasil pilkada, MK cenderung menjadikan syarat selisih suara maksimal dua persen --yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah-- sebagai dasar menerima proses permohonan sengketa. Syarat ini ditetapkan untuk mencegah banjir perkara perselisihan saat dilangsungkannya pilkada serentak.

Namun, kekhawatiran banjir sengketa itu ternyata tak terjadi dalam Pilkada 2015 lalu. Sebab, permohonan perselisihan hasil pilkada yang masuk di MK ternyata sangat sedikit, di luar prediksi pengamat pemilu.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

39

40

Perludem, misalnya, pernah memprediksi bahwa dari 264 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2015, setidaknya akan ada 264 pemohon dari paslon pemenang kedua. Tapi, ternyata jumlah permohonan yang masuk ke MK hanya 132, yang berasal dari 132 daerah.

Kekhawatiran banjir perkara jika tak dibatasi selisih minimal dua persen tersebut sebenarnya tak relevan. Karena, merujuk pengalaman MK sendiri selama menangani sengketa pilkada, hanya satu permohonan perselisihan hasil pilkada yang selisihnya lebih dari dua persen, yang putusannya membalikan keadaan keterpilihan paslon. Yaitu, Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat, pada 2010 lalu.

Itu membuktikan, penegakan prinsip pemilu yang jujur dan adil dibutuhkan juga dalam kasus perselisihan hasil yang selisih suaranya melebih dua persen. Karenanya, objektivitas kalkulasi MK pun menjadi mungkin dalam kasus sengketa hasil pilkada yang selisih suaranya tergolong jomplang. Sebab ada pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Berdasarkan penilaian TSM itu, MK bisa mengeluarkan putusan beragam. Bisa ditolak, diterima dengan melakukan pemungutan suara di sejumlah TPS, diterima dengan melakukan pemungutan suara di seluruh TPS, dan diterima dengan membalikkan keterpilihan pasangan calon.

Karena itu, konteks kekhawatiran banjir sengketa dalam pilkada serentak --yang menjadi dasar syarat selisih suara dua persen di Pasal 158 sudah tak relevan. Menjadi relevan jika MK kembali merujuk pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum.� Sebab, kita tahu, bahwa sengketa hasil bukan semata soal selisih suara.

2.6. ANCAMAN KEMANDIRIAN KPU Melalui revisi Undang-Undang Pilkada, KPU telah diwajibkan melakukan konsultasi yang mengikat dalam pembuatan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU). Kewajiban ini dapat menjebak Komisi KPU ke dalam jerat kepentingan politik DPR dan Pemerintah.

Segera setelah hasil revisi itu menjadi UU No 10/2016 tentang

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Pilkada, KPU pun mengajukan uji materi ke MK. Yang dimohonkan uji materinya menyangkut tugas dan kewenangan KPU yang diatur dalam Pasal 9 huruf (a) UU No 10/2016.

Tugas dan kewenangan KPU, sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 huruf (a) tersebut adalah: Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Sifat konsultasi yang mengikat ini dinilai banyak pihak merupakan celah intervensi dalam penyusunan PKPU. Padahal, KPU yang merupakan independent and regulator bodies mestinya bebas intervensi dalam menyusun PKPU, termasuk PKPU yang mengatur soal pilkada.

Kemandirian KPU dijamin oleh konstitusi. Bahkan, secara eksplisit UUD 1945 menyebut KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga-lembaga negara lainnya yang setara dengan KPU bahkan tidak disyaratkan untuk berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam menyusun peraturan.

Selain itu, dalam sistem hukum dan sistem pemerintahan Indonesia, KPU telah diberikan otoritas untuk menyusun peraturan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Sehingga, mestinya, jika PKPU dipandang tidak sesuai dengan undang-undang, mekanismenya adalah dengan menguji materi PKPU tersebut ke Mahkamah Agung. â–

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

41

42

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

3 Buku Penghubung Pemilu Serentak Transisi

K

omisi Pemilihan Umum berinisiatif membuat buku pilkada dengan konteks penyelenggaraan periode 20122017, untuk menyambung tren perbaikan manajemen penyelenggaraan pesta demokrasi lokal. Kini, pilkada memang sudah diserentakkan. Jadwal pilkada yang sebelumnya berserak, segera menjadi satu, setelah tiga gelombang pilkada serentak turut menyeleraskan masa jabatan kepala daerah. Tapi, jerih payah keserentakan yang menghasilkan satu jadwal itu, oleh UU No 10/2016 malah ditumpuk dengan pemilu presiden dan legislatif dalam satu tahun pada 2024 mendatang.

Jadwal pemilu bertumpuk selain diterapkan pada 2024, juga akan berulang jika regulasi tak diubah. Menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan menyadari permasalahan jadwal bertumpuk itu.

KPU periode 2017-2022 bisa saja menjadi pihak paling berkepentingan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. LSM dan para pakar kepemiluan juga bisa merekomendasikan ulang agar undang-undang pilkada masuk dalam penyatuan undang-undang pemilu, dalam legislasi periode 2019-2024.

Karena sangat jelas bahwa jadwal pilkada yang ada dalam UU No PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

43

10/2016, yang bertumpuk dengan jadwal pemilu lain, telah keluar dari desain pemilu serentak. Sebab, desain penjadwalan yang ada ternyata bukan untuk menyatukan pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD dalam satu keserentakan. Juga, bukan untuk menyatukan pilkada dengan pemilu DPRD dalam satu keserentakan. Sehingga, desain keserentakan tidak mengarah pada format pemilu nasional-lokal.

Padahal, format ini diperlukan untuk memberi kesempatan kepada pemilih untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pemilu, seperti halnya dalam pemilu sela. Misalnya, mengevaluasi hasil pemilu nasional melalui pemilu lokal.

Pakar pemilu, Ramlan Surbakti, sering mengatakan, pemilu Indonesia belum berjalan dengan baik --salah satunya-- karena pembahasannya sering dipisahkan dengan pembahasan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian. Profesor bidang politik ini mengingatkan, agar pemilu menghasilkan pemerintahan yang berjalan maksimal, jangan lagi ada dikotomi rezim pemilu, rezim pemerintahan, dan rezim partai politik dalam perumusan undang-undang.

Tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Para pakar ilmu politik yang dekat dengan pembahasan pemilu menilai, putusan MK ini merupakan momentum perbaikan sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Dan, undang-undang pemilu berserak yang disatukan hendaknya mengacu pada pemahaman utuh-berkaitnya sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem pemerintahan.

Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, juga sering mengingatkan, penyelenggaraan pemilu parlemen dan pemilu presiden yang selama ini terpisah tak mendukung sistem pemerintahan presidensial. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, tapi sistem kepartaian yang diperoleh melalui pemilu merupakan sistem kepartaian multipartai ekstrim. Jadinya, pemerintahan terpilih hasil pemilu tak serentak membuat presiden terpilih tak didukung parlemen. Pemerintahan menjadi tak maksimal bekerja karena kebijakannya sering terhambat oleh terlalu tingginya fragmentasi partai di parlemen. Sejak diterapkannya pemilu presiden langsung pada tahun

44

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

2004, tren pemilu parlemen menghasilkan fragmentasi partai semakin tinggi.

GAMBAR 2: FRAGMENTASI PARTAI PARLEMEN NASIONAL

Dari grafik di atas, tentu kita mempertimbangkan keadaan Pemilu 1955 dan 1999. Pemilu pertama Indonesia dan pemilu pertama di era reformasi ini merupakan pemilu yang terbanyak pesertanya, lebih dari 40 partai. Tapi, hasil pemilu tak menciptakan fragmentasi parlemen yang tinggi. Namun, fragmentasi parlemen menjadi tinggi setelah Indonesia menerapkan pemilu presiden langsung, khususnya saat dalam pilpres tak ada petahana yang mencalonkan lagi. Dalam data di atas, Pemilu 1971 sampai 1997 tidak dijadikan rujukan karena pesta demokrasi tidak diselenggarakan dengan kompetisi yang sebenarnya.

Pada Pemilu Presiden 2014 lalu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, awalnya hanya diusung empat partai pemilik kursi di parlemen, yaitu PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Kursi koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang hanya 207, persentasenya kurang dari 37 persen total 560 kursi DPR. Inilah koalisi terlemah pemerintahan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sehingga, ada kemungkinan pemerintahan periode 2014-2019 akan menjadi pemerintahan paling tak produktif dalam menghasilkan undang-undang.

Yang terjadi di pemerintahan nasional, terjadi juga di pemerintahan

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

45

lokal: provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan gubernur dan bupati/ wali kota tersendat selama periode menjabat, karena cenderung dihambat kuatnya fragmentasi partai di parlemen lokal. Itulah sebabnya, setiap pemilu menghasilkan pemerintahan terpilih, tapi kemudian dirasa tak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, karena pemerintahan tak berjalan efektif.

Penyebab ketidakefektifan itu sama: pemilu parlemennya terpisah dengan pemilu kepala eksekutifnya. Pemilu DPRD selalu diselenggarakan dengan pemilu DPR. Lalu, sejak diterapkannya pilkada langsung, pemilu kepala daerah diselenggarakan terpisah sendirisendiri, sesuai periode pemerintahan kepala daerahnya.

Berikut fragmentasi DPRD provinsi periode 2014-2019, yang pemilihan kepala daerahnya dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2017 lalu: GAMBAR 3: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT 20142019

SUMATERA BARAT (65)

ENPP: 9,08

46

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Pilkada Sumatera Barat 2015 menghasilkan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 58,57 persen. Tingkat partisipasi dalam pilkada adalah 59,03 persen (2.085.519 dari 3.517.022 pemilih yang menggunakan hak pilih). Irwan-Nasrul diusung PKS dan Gerindra yang persentase kursi koalisinya hanya 23,07 persen.

GAMBAR 4: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2014-2019 KEPULAUAN RIAU (45)

ENPP: 7,64

Pilkada Kepulauan Riau 2015 menghasilkan Muhammad Sani dan Nurdin Basirun sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 53,24 persen, dengan tingkat partisipasi 56,34 persen (683.864 dari 1.213.797 pemilih terdaftar menggunakan hak pilih).

Sani-Nurdin diusung Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, dan PPP yang persentase kursi koalisinya hanya 37,77 persen.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

47

GAMBAR 5: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI JAMBI 2014-2019 JAMBI (55)

ENPP: 9,02 Pilkada Jambi 2015 menghasilkan Zumi Zola Zulkifli dan Fachrori Umar sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 60,23 persen, dengan tingkat partisipasi 67,80 persen (1.660.957 dari 2.449.883 pemilih). Zumi-Fachrori diusung NasDem, PKB, PAN, Hanura, dan PBB yang persentase kursi koalisinya hanya 32,72 persen.

GAMBAR 6: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI BENGKULU 2014-2019 BENGKULU (45)

ENPP: 9,41

48

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Pilkada Bengkulu 2015 menghasilkan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 57,35 persen dengan tingkat partisipasi 67,68 persen (970.645 dari 1.434.099 pemilih). Ridwan-Rohidin diusung NasDem, PKPI, Hanura, dan PKB yang persentase kursi koalisinya hanya 22,22 persen.

GAMBAR 7: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2014-2019 KALIMANTAN TENGAH (45)

ENPP: 7,31

Pilkada Kalimantan Tengah 2015 menghasilkan Sugianto Sabran dan Said Ismail sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 51,51 persen, dengan tingkat partisipasi 53,86 persen (1.051.725 dari 1.952.822 pemilih). Sugianto-Said diusung PAN, Gerindra, PKB, dan Demokrat yang persentase kursi koalisinya hanya 42,22 persen.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

49

GAMBAR 8: FRAGMENTASI DPRD KALIMANTAN SELATAN 2014-2019 KALIMANTAN SELATAN (45)

ENPP: 7,39

Pilkada Kalimantan Selatan 2015 menghasilkan Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 41,05 persen dengan tingkat partisipasi 67,11 persen (1.906.249 dari 2.840.520 pemilih). Sahribin-Rudy diusung PDIP, Gerindra, PKS, PAN, dan Hanura yang persentase kursi koalisinya hanya 40 persen.

50

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

GAMBAR 9: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA 2014-2019 SULAWESI UTARA (45)

ENPP: 5,86

Pilkada Sulawesi Utara 2015 menghasilkan Olly Dondokambey dan Steven O.E Kandouw sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 51,37 persen dengan tingkat partisipasi 65,35 persen (1.274.037 dari 1.949.629 pemilih). Olly-Steven diusung PDIP yang persentase kursinya di DPRD hanya 28,88 persen.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

51

GAMBAR 10: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH 2014-2019

SULAWESI TENGAH (45)

ENPP: 8,9 Pilkada Sulawesi Tengah 2015 menghasilkan Longki Djanggola dan Sudarto sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 54,52 persen dengan tingkat partisipasi 70,53 persen (1.391.675 dari 1.973.044 pemilih). Longki-Sudarto diusung Gerindra, PAN, PKB, dan PBB yang persentase kursinya di DPRD hanya 20 persen.

52

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

GAMBAR 11: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI ACEH 2014-2019 ACEH (81)

ENPP: 5,59 Pilkada Aceh 2017 menghasilkan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 37,15 persen dengan tingkat partisipasi 73,27 persen (2.514.219 dari 3.443.583 pemilih). Irwandi-Nova diusung Partai Aceh, Demokrat, Partai Damai Aceh, dan PKB yang persentase kursinya di DPRD 48,14 persen.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

53

GAMBAR 12: FRAGMENTASI DPRD KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2014-2019 KEP BABEL (45)

ENPP: 7,8

Pilkada Kepulauan Bangka Belitung 2017 menghasilkan Erzaldi Rosman dan Abdul Fatah sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Pasangan kepala daerah ini meraih suara 38,94 persen dengan tingkat partisipasi 61,93 persen (567.344 dari 916.464 pemilih). Erzaldi-Abdul diusung Gerindra, Nasdem, dan PKB yang persentase koalisinya hanya 20 persen.

54

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

GAMBAR 13: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI BANTEN 2014-2019 BANTEN (85)

ENPP: 8,39

Pilkada Banten 2017 menghasilkan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 50,93 persen dengan tingkat partisipasi 63,37 persen (4.871.461 dari 7.732.644 pemilih). Wahidin-Andika diusung Golkar, PKB, Hanura, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN dengan persentase koalisi 67,05 persen.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

55

GAMBAR 14: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA 2014-2019 DKI JAKARTA (106)

ENPP: 7,12

Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan satu-satunya pilkada yang sistem pemilunya mayoritas (keterpilihan minimal 50 persen perolehan suara). Karena diputaran pertama tak ada pasangan calon yang memperoleh suara mayoritas (lebih dari 50 persen), maka perbandingan koalisinya sebagai berikut: Jika Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat terpilih menjadi gubernur-wakil gubernur, pasangan ini punya koalisi DPRD 49,05 persen; Jika Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno terpilih menjadi gubernur-wakil gubernur, pasangan ini punya koalisi DPRD 24,52 persen.

56

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

GAMBAR 15: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI GORONTALO 2014-2019 GORONTALO (45)

ENPP: 6,49

Pilkada Gorontalo 2017 menghasilkan Rusli Habibie dan Idris Rahim sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 50,65 persen dengan tingkat partisipasi 81,6 persen (653.123 dari 800.347 pemilih). Rusli-Idris diusung Golkar dan Demokrat dengan persentase koalisi hanya 35,55 persen.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

57

GAMBAR 16: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT 2014-2019

SULAWESI BARAT (45)

ENPP: 7,2

Pilkada Sulawesi Barat 2017 menghasilkan Ali Baal dan Enny Anggraeny Anwar sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 38,76 persen dengan tingkat partisipasi 74,7 persen (639.363 dari 855.771). Ali-Enny diusung Golkar dan Demokrat dengan persentase koalisi hanya 44,44 persen.

58

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

GAMBAR 17: FRAGMENTASI DPRD PROVINSI PAPUA BARAT 2014-2019

PAPUA BARAT (45)

ENPP: 6,46 Pilkada Papua Barat 2017 menghasilkan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kepala daerah ini meraih suara 57,27 persen dengan tingkat partisipasi 74,7 persen (487.691 dari 652.842). Dominggus-M.Lakotani diusung Nasdem, PDIP, dan PAN dengan persentase koalisi hanya 26,66 persen. lll

Hasil Pilkada Provinsi 2015 dan 2017 yang tak sebangun dengan DPRD terjadi di hampir semua daerah, kecuali Banten. Tak heran jika banyak pemerintahan daerah hasil pemilu tak banyak mengubah keadaan daerah. Kepala daerah terpilih selalu tak didukung parlemen daerah. Fragmentasi partai di parlemen daerah pun terlalu tinggi, sehingga kebijakan kepala daerah sering terhambat dinamika perbedaan pendapat fraksi partai di DPRD. Karena itu, agar pemilu bisa terkelola secara sistemik, maka pemilu

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

59

Indonesia perlu menerapkan desain pemilu serentak nasional dan lokal.

Pemilu serentak adalah penggabungan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan, khususnya tahap pemungutan suara. Tujuannya bukan semata efisiensi anggaran, tapi juga untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang bisa bekerja maksimal dengan dukungan parlemen yang kondusif.

Pemilu serentak nasional berarti menggabungkan pemilu presiden dan pemilu parlemen nasional dalam satu waktu pemungutan suara.

Bentuk konkretya, pemilih dalam satu hari pemungutan suara memilih presiden-wakil presiden bersamaan dengan memilih wakil partai untuk duduk di DPR, serta memilih wakil daerah untuk duduk di DPD. Sedangkan, pemilu serentak lokal berarti menggabungkan pemilu kepala daerah dan pemilu parlemen daerah (DPRD). Sehingga, dalam satu waktu pemungutan suara, pemilih memilih gubernur-wakil gubernur serta wakil partai untuk DPRD provinsi, serta memilih bupatiwakil bupati/walikota-wakil walikota serta wakil partai untuk DPRD kabupaten/kota.

Banyak pakar pemilu menyimpulkan, pemilu serentak merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam pemerintahan yang kepala eksekutifnya dipilih langsung. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan multipartai yang bisa bekerja maksimal.

Bagaimana membentuk pemerintahan yang tak sering diganggu kegaduhan parlemen yang fragmentasi kepartaiannya tinggi? Ini soal teknis yang berdampak sistemik. Jika di tahap pemungutan suara, pemilih diberikan surat suara untuk memilih presiden sekaligus partai pengusungnya, tinggi kecenderungan pemilih akan memilih partai yang mengusung presiden pilihan si pemilih. Ini pengoptimalan efek tarikan mantel (coattail effect), sehingga partai pengusung presiden terpilih akan mendominasi parlemen.

Efek tarikan mantel sebetulnya terjadi pula pada pemilu presiden dan parlemen yang terpisah. Di Pemilu 2014 misalnya, kita mengenal efek Jokowi dan efek Prabowo. Pemilih Jokowi berkecenderungan akan memilih PDIP, sedangkan pemilih Prabowo berkecenderungan akan memilih Gerindra. Tapi, efek tarikan capres itu terhadap masing-masing

60

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

partai pengusungnya tak optimal. Pada Pemilu 2014 lalu, misalnya, dalam survei PDIP punya elektabilitas 30-an persen jika mengusung Jokowi sebagai capres. Kenyataannya, PDIP hanya meraih sekitar 19 persen suara atau sekitar 18 persen kursi DPR. Efek tarikan mantel itu lebih tak relevan di pemilu lokal. Selain karena pemilu kepala daerah dan DPRD tak serentak, waktu jeda keduanya pun lebih lama, sampai bertahun-tahun. Dalam pemilu legislatif, kampanye partai untuk pemilihan anggota DPRD dan kepentingan lokal bahkan sering tertutup oleh hiruk-pikuk politik nasional. Sementara, dalam menjalankan pemerintahan, kepala daerah hasil pilkada juga menghadapi masalah koordinasi dengan pemerintahan di atasnya. Tiadanya kesamaan platform dan program antara pemerintahan kabupaten/ kota dengan pemerintah provinsi, tentu semakin menurunkan kinerja pemerintahan.

Namun, faktor lain yang lebih kuat pengaruhnya adalah fakta bahwa sebagian besar bupati dan walikota, berasal dari partai atau koalisi partai yang berbeda dengan gubernur. Sehingga, secara politik, hal ini kian menyulitkan gubernur untuk mengkoordinasikan kerja pemerintahan di wilayahnya. Hal yang sama juga dialami oleh presiden, karena sebagian besar gubernur bukan berasal dari partai atau koalisi partai pendukung presiden.

Pemilu serentak lokal yang jadwalnya di tengah periode pemerintahan nasional hasil pemilu serentak, akan mengurangi kemungkinan terputusnya pemerintahan nasional di daerah. Jadwal ini bisa menjadi pemilu sela yang berfungsi mengevaluasi atau melanjutkan pemerintahan nasional yang berjalan. Jika setelah dua atau dua setengah tahun pemerintahan nasional berjalan baik, pemilih bisa mengapresiasi dengan memilih lagi pemenang pemilu nasional untuk melanjutkan di pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Jika sebaliknya, tak berjalan baik, pemilih bisa menghukum dengan tak memilih pemenang pemilu serentak nasional dalam pemilu serentak lokal.

Karena itu, pilkada masuk dalam desain pemilu serentak lokal yang coba diupayakan para pakar pemilu melalui penyatuan/kodifikasi undang-undang kepemiluan. Pemilu serentak lokal adalah pemilu PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

61

yang diselenggarakan KPU untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (provinsi dan kabupaten/kota), anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota. Karena periode kepala daerah dan DPRD saat ini belum sama, maka perlu penyelenggaraan pemilu serentak lokal transisi.

Namun, demokrasi lokal Indonesia punya anomali dalam penerapan pemilu serentak, yaitu Pilkada DKI Jakarta. Sistem pemilihan gubernurwakil Gubernur DKI Jakarta adalah satu-satunya yang menggunakan sistem pemilu mayoritas, yang mempersyaratkan keterpilihan 50%+1.

Karena itu, Pilkada DKI sangat mungkin berlangsung dua putaran jika diikuti oleh tiga atau lebih pasangan calon. Jika Pilkada DKI Jakarta berlangsung dua putaran, itu berarti daerah ini tak sesuai dengan keserentakan pilkada ratusan daerah lain yang menggunakan sistem pluralitas (satu putaran). Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta tak akan bisa diserentakkan dengan Pemilu DPRD DKI Jakarta, walau periode menjabatnya sudah sama.

Karena itu, selamanya Pilkada DKI Jakarta akan menghasilkan pemerintahan terbelah. Gubernurnya akan kesulitan mengoptimalkan APBD yang mengharuskan kesepakatan DPRD. Sehingga, gubernur bisa cenderung lebih banyak mengupayakan anggaran di luar APBD. Bisa anggaran dari pengembang maupun bantuan/investasi asing.

Persoalan lainnya dalam Pilkada DKI Jakarta, adalah syarat pasangan calon dari jalur perseorangan. Karena khawatir dengan tingginya elektabilitas Ahok dan dukungan Teman Ahok yang mempersiapkan Ahok menjadi calon gubernur dari jalur perseorangan, DPR kemudian memperberat syarat calon jalur perseorangan. Akibatnya, pemberatan syarat ini tak hanya membuat sosok populer seperti Ahok akhirnya berpindah ke jalur partai, tapi juga sebagai sebab bertambahnya pilkada bercalon tunggal di 2015 ke 2017, dari tiga jadi sembilan daerah, karena calon perseorangan di daerah lain menjadi jeri terhadap syarat berat calon perseorangan.

Padahal, jalur inklusif kontestasi pemilu eksekutif akan menjadi penyeimbang demokrasi yang bergantung pada partai. Syarat longgar jalur perseorangan jauh lebih memungkinkan orang berkualitas hebat

62

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

bisa mencalonkan diri dalam pemilu dan terpilih. Keberadaan orangorang hebat dalam kepesertaan pemilu pun mendorong partai tak asal mengusung calon dalam pemilu eksekutif lokal.

Dinamika Pilkada Jakarta yang ‘Ahok sentris’ pun seharusnya menyadarkan partai dan anggota Komisi II DPR mengenai tak berdasarnya syarat kepemilikan kursi untuk mengusung calon dalam pemilu eksekutif. Karena, pemilu serentak sejati seharusnya tak mensyaratkan kepemilikan kursi parlemen bagi partai pengusung calon di pemilu eksekutif. Karena, dengan mengoptimalkan coattail effect pemilu serentak menjadi insentif kuat bagi partai untuk mengusung calon di pemilu eksekutif. Elektabilitas calon di pemilu eksekutif akan mengatrol elektabilitas partai di pemilu legislatif. Kita bisa rujuk “Jokowi effect” dan “Prabowo effect” di Pemilu 2014. Jika pemilu eksekutif dan pemilu partai diserentakkan, partai pengusung Jokowi dan Prabowo akan jauh lebih banyak meraih suara dan kursi.

Dalam pemilu serentak, semua partai peserta pemilu berkepentingan mengusung calon di pemilu eksekutif, sehingga tak akan ada calon tunggal. Dan hebatnya, kita tak akan kesulitan atau kekurangan orangorang yang akan memimpin pemerintahan seperti di pesta demokrasi lokal serentak diselenggarakan saat ini. Bukankah ini yang kita inginkan dalam pemilu eksekutif langsung? Tak hanya di Jakarta tapi juga seluruh daerah.

Jika apa yang dilakukan KPU 2012-2017 dituliskan dalam buku, semoga menjadi pengingat bahwa dalam membuat kebijakan kepemiluan, paradigma manajemen penyelenggaraan pemilu hendaknya selalu menjadi rujukan utama. Berdasar pengalaman KPU, undangundang kepemiluan jauh lebih mungkin terbebas dari intervensi politik kekuasaan pihak tertentu. Melalui evaluasi penyelenggaraan pemilu, rekomendasi tak hanya mengacu pada baik/buruk-nya undang-undang lama tetapi juga menyertakan pengalaman konkret.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

63

3.1. METODE, TEKNIK PENGUMPULAN DATA, DAN SISTEMATIKA BAB Penulisan buku ini berupaya menempatkan KPU sebagai penjelas keadaan periode 2012-2017, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015 dan 2017. Beberapa bagian dibiarkan disampaikan apa adanya untuk menggambarkan keadaan di lapangan. Di bagian yang lain bisa merupakan opini untuk menekankan permasalahan. Tapi, secara umum, buku ini mencoba menjelaskan apa yang KPU pahami dari pengalaman penyelenggaraan pilkada.

Data yang digunakan dalam buku ini sebagian besar merupakan data KPU. Pendataan KPU yang berlangsung seiring penyelenggaraan pilkada digunakan untuk menjelaskan keadaan penyelenggaraan pilkada dalam penulisan buku ini. Bisa dibilang, dari data yang ada sebagian besar merupakan data primer karena langsung didapat oleh KPU sebagai pihak pencari/penerima data dari pihak terkait seperti peserta pilkada.

Buku ini berisi sejumlah bab yang menggambarkan tahapan persiapan dan penyelenggaraan pilkada. Di tahap persiapan ada anggaran, rekrutmen penyelenggara, dan PKPU. Di penyelenggaraan ada delapan tahapan: pendaftaran pemilih, logistik, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, kampanye dan dana kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan hasil.

Setelah itu ada bab yang membahas khusus tentang partisipasi.

Pada Bab Anggaran Pilkada digambarkan berubahnya penganggaran Pilkada dari APBN menjadi APBD seiring revisi UU Pilkada. Sebagai hasil revisi terbatas UU No 1/2015, UU No 8/2015 mengubah anggaran pilkada dari semula berasal dari APBN menjadi berasal dari APBD. APBN dalam UU No 1/2015 merupakan sumber utama anggaran pilkada, sedangkan APBD merupakan anggaran pendukung. Dalam UU No 8/2015, APBN hanya menjadi sumber pendukung anggaran pilkada, sedangkan APBD menjadi sumber utama anggaran pilkada.

Di samping inefisien dan tak menjamin keserentakan pilkada, KPU menolak anggaran pilkada berdasar APBD karena mengurangi

64

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

konstitusionalitas karakter lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Merujuk pada sifat ini, anggaran pilkada lebih tepat berasal dari APBN. KPU sebagai lembaga nasional yang hierarkis, seharusnya dibiayai APBN. KPU sebagai lembaga mandiri, menjadi terganggu relasinya dengan petahana sebagai calon, tapi masih punya kewenangan menentukan anggaran pilkada.

Pada Bab mengenai Rekrutmen Penyelenggara Pemilu, KPU menjelaskan bahwa keberhasilan KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pilkada di rentang 2012-2017 tak lepas dari proses rekrutmen anggota dan kepanitiaan. Memang, ada permasalahan integritas dan etika pada sebagian penyelenggara pilkada, sehingga diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Meski demikian, jauh lebih banyak penyelenggara yang berhasil menjalankan peran pelaksana undang-undang dan peraturan.

Dalam kewenangannya merekrut anggota dan kepanitiaan, KPU periode 2012-2017 yang pernah disebut oleh salah seorang pimpinan DPR sebagai the dream team, banyak melakukan terobosan. Pertama, afirmasi perempuan penyelenggara pemilu. Kedua, mengeluarkan Surat Edaran No 183/KPU/IV/2015 yang mengatur batasan maksimal dua periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. Ketiga, menurunkan syarat usia memilih.

Pada Bab PKPU: Menjamin Kemandirian dan Keserentakan Pilkada, dijelaskan tentang kewenangan KPU dalam membuat peraturan pelaksana pilkada, yang kian menentukan kesuksesan pilkada serentak.

Sebab, penyelenggaraan pilkada masih berdasar undang-undang yang buruk kualitasnya. Peraturan KPU bertambah fungsi, bukan semata menjadi regulasi yang implementatif, tapi juga menutupi beberapa kelemahan dalam undang-undang tersebut.

Dalam Bab ini pun, ketegangan relasi KPU dan DPR mengenai Pasal 9 huruf a UU No 10/2016 digambarkan, yang mengharuskan adanya konsultasi mengikat dalam pembuatan PKPU. Sifat mengikat dalam konsultasi PKPU, bagi KPU, berarti mengintervensi. Sehingga, judicial review Pasal 9 huruf a UU No 10/2016 tersebut menjadi kewajiban utama kedirian (fardhu ‘ain) KPU dan kewajiban utama kolektif (fardhu kifayah) PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

65

umat demokrasi Republik Indonesia.

Pada Bab tentang Pendaftaran Pemilih, KPU menekankan keharusan kepastian data awal dan data pembanding. DPT pemilu terakhir penting sebagai data awal, karena relatif lebih akurat serta aktual, dan menempatkan KPU sebagai lembaga yang mandiri. Selain itu, perlu pula mengubah data pembanding: dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang berasal dari Daftar Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) menjadi data Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengartikan ulang pengertian pemilih menjadi lebih demokratis dan sederhana pun penting. Pertama, menghilangkan perkawinan di bawah usia sebagai syarat pemilih karena bertentangan dengan cita kesetaraan demokratisasi. Kedua, mengubah “patokan hari pemungutan suara� untuk pemilih pemula menjadi “patokan tahun� agar bisa mengurangi kompleksitas. Ketiga, mengembalikan hak pilih anggota TNI/Polri sebagai bagian supremasi sipil dan upaya demokratisasi kelembagaan TNI/Polri.

Bab tentang Logistik menggambarkan keadaan kompleks yang meningkat dalam keserentakan pilkada. Tanggung jawab memastikan keserentakan berhadapan dengan infrastruktur produksi yang tak selalu tersedia di kabupaten/kota, sehingga harus mencetak di luar pulau.

Kondisi tersebut berdampak pada biaya, waktu, dan risiko kecelakaan di perjalanan pada saat distribusi logistik.

Karena itu, penganggaran melalui APBN, selain sesuai dengan kebutuhan pemilu serentak, juga bisa meregionalkan daerah-daerah berpilkada dengan desentralisasi lokasi produksi logistik. Bisa jadi tak semua daerah bisa mandiri memproduksi logistik pemilu. Tapi, bukan berarti juga pusat menangani semua daerah. Meregionalkan daerahdaerah berpilkada akan meningkatkan standar logistik dan efisiensi anggaran, sekaligus lebih memastikan keserentakan.

Bab tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon menyoroti tiga catatan. Pertama, pengaturan soal uji publik. Kedua, pengaturan soal konflik kepentingan dengan petahana. Ketiga, pengaturan soal kewajiban mundur bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tiga catatan ini menambah kompleksitas keserentakan, bahkan hingga gagalnya

66

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

keserentakan.

Bab tentang Penetapan Pasangan Calon menggambarkan wajah kontestan pilkada. Dari sisi kuantitas, ada penyusutan jumlah peserta pilkada. Di Pilkada 2015, dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, jumlah kontestan yang bertarung tercatat sebanyak 827 pasangan calon, atau rata-rata tiga pasangan calon di setiap pemilihan. Dari jumlah itu, 690 pasangan calon melaju dari jalur partai, sedangkan 137 dari jalur perseorangan. Sementara, dalam Pilkada 2017, hanya terdapat 310 pasangan calon pendaftar di 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada, atau rata-rata tiga pasangan calon di setiap pemilihan. Dari jumlah itu, 241 pasangan calon melaju dari jalur partai, sedangkan 69 dari jalur perseorangan.

Penyusutan jumlah kontestan dari 2015 ke 2017 malah berbanding terbalik dengan jumlah pasangan calon tunggal. Di Pilkada 2015 ada tiga daerah dengan pasangan calon tunggal, sedangkan di Pilkada 2017 ada sembilan daerah dengan pasangan calon tunggal. Meningkatnya jumlah pilkada bercalon tunggal hingga 300 persen itu disebabkan banyak hal.

Pertama, sistem pemilu pluralitas (satu putaran) mengurungkan partai mencalonkan pasangan di luar radar elektabilitas meski kualitasnya dinilai hebat. Kedua, tingginya syarat dukungan jalur perseorangan.

Selain dengan meringankan calon perseorangan, solusi mencegah pilkada bercalon tunggal adalah dengan menyerentakan pemilu lokal.

Jika pilkada diserentakan dengan pemilu DPRD, partai-partai jauh lebih terdorong mencalonkan kepala daerah. Pilkada provinsi yang diserentakkan dengan pemilu DPRD provinsi, dan pilkada kabupaten/ kota yang diserentakkan dengan pemilu DPRD kabupaten/kota, meningkatkan kepentingan partai untuk menaikkan elektabilitasnya untuk mendapat kursi parlemen daerah, dengan mengusung kader partai di pilkada.

Bab tentang Kampanye dan Dana Kampanye menjelaskan keadaan undang-undang keragaman identitas dan kelas dalam pengertian dan ranah kampanye. Seberapa bebas dan adil kampanye diartikan dan tak diskriminatif melibatkan/menggunakan ragam identitas warga. Dan, seberapa bebas dan adil kelas ekonomi yang terlibat dan menggunakan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

67

finansialnya. Sehingga, regulasi dan implementasi kampanye menggambarkan wajah kebebasan dan keadilan pemilu.

KPU penting mengklarifikasi seberapa bebas dan seberapa membatasinya keragaman identitas dan kelas ekonomi peserta dan pemilih terlibat kampanye. Bagaimana memastikan kebebasan dan keadilan ragam identitas warga di dalam pilkada? Dan, bagaimana memastikan kebebasan dan keadilan kelas dalam dana kampanye. Di isu SARA, KPU bertanggung jawab agar kebebasan ragam identitas tak berdampak pada ketidakadilan mayoritas dan minoritas. Di isu dana kampanye, KPU pun bertanggung jawab memberi kebebasan partisipasi publik dalam pendanaan sekaligus membatasi agar tak terjadi ketimpangan kontestasi dan intervensi penyumbang setelah kepala daerah terpilih.

Bab tentang Masa Tenang menggambarkan ketidaktenangan antarpihak berkepentingan. Karena justru di masa tenang muncul serangan fajar dan kampanye terselubung. Oleh sebab itu, KPU harus menjamin ketenangan yang sejatinya merupakan sebuah fase penentuan bagi peserta dan pemilih. Rekomendasi dari keadaan tenang tapi tak tenang itu adalah menghapus masa tenang. Masa tenang berdasar sifat alamiah kontestasi dan dukungan tak relevan. Karena, peserta dan tim sukses ingin menjamin kemenangan. Pemilih pun dengan ragam tingkat dukungannya ingin jagoannya memenangkan pilkada. Sehingga, menyediakan tahap masa tenang berarti menciptakan potensi untuk mencederai prinsip jujur dan adil dalam pemilu.

Bab tentang Penetapan Hasil Pemilu. Pembahasannya membuat kita sadar, penetapan hasil pilkada menjadi titik pijak yang dapat memberikan gambaran pemerintahan seperti apa yang akan berjalan. Namun, pilkada di Indonesia mengandung ironi: proses pilkada yang demokratis tak selalu menghasilkan pemerintahan yang baik. Pengalaman Pilkada 2015 dan 2017 memberi pelajaran bahwa pemerintahan yang dihasilkan oleh pilkada lebih banyak berupa pemerintahan daerah terbelah, di mana kepala daerah terpilih bukan berasal dari partai koalisi yang kuat. Hal ini membuat pengambilan kebijakan menjadi sulit, sebab pengambilan keputusan di daerah tidak bisa semata-mata digantungkan pada kualitas

68

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

personal kepala daerah, tetapi juga harus dipengaruhi oleh peta politik parlemen yang mendukungnya.

Pada Bab tentang Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU makin getol menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu.

Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan.

KPU menyediakan informasi yang dibutuhkan publik dengan menyediakan portal resmi dan sistem informasi dengan muatan informasi dan data kepemiluan yang dapat diakses secara online dan mudah oleh masyarakat. Di pilkada, ada sistem informasi pencalonan, sistem informasi logistik, sistem informasi tahapan, sistem informasi daftar pemilih, dan sistem informasi lain yang dapat diakses di portal pilkada2015.kpu.go.id dan pilkada2017.kpu.go.id.

Sebagai penutup pendahuluan, buku berkonteks 2012-2017 ini sangat mungkin meluputkan hal-hal lain yang mesti ditulis. Tapi, yang berhasil ditulis dalam buku ini selama tiga bulan juga semoga berhasil menuliskan hal yang memang mesti ditulis.

Semoga buku ini bisa menjadi tambahan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap pemilu Indonesia, khususnya pilkada.

Menjelaskan pemilu berdasarkan alur manajemen penyelenggaraan dan capaian aktor-aktornya ada harapan khusus. Bagaimana sesuatu dijelaskan bisa menentukan kecintaan warga terhadap pemilu.

Kecintaan terhadap pemilu layaknya kecintaan terhadap sepakbola.

Awalnya, di antara kita banyak menyukai sepakbola karena tim atau pemain bermain bagus, atau simbolnya dekat dengan kita. Tapi kedewasaan cinta kita terhadap sepakbola, bisa lepas dari soal pemain dan tim. Saat tim dan/atau pemain bermain di kompetisi bonafit, toh kita tetap menonton sepakbola tanpa elemen yang kita sukai itu.

Awalnya, kita mungkin suka memuji tim dan/atau pemain yang kita sukai dan menjelek-jelekan tim dan/atau pemain lain. Tapi, semakin memahami sepakbola, kita bisa jadi menyadari adanya yang kurang di PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

69

tim dan/atau pemain yang kita sukai, dan ada keunggulan di tim dan/ atau pemain lain. Hilanglah marah kita, dan makin positif kita terhadap sepakbola.

Proses strata kecintaan itu yang kami, sebagai penulis, juga alami. Tak sedikit kita awalnya menyukai pemilu karena partai, politisi, kandidat yang kita anggap bagus. Tapi, sedikit demi sedikit, seiring meningkatnya pemahaman terhadap manajemen penyelenggaraan pemilu membuat sadar bahwa pemilu penting diklarifikasi untuk dijalankan aktivitasnya karena kepedulian terhadap hal yang menyangkut orang banyak.

Sehingga, sentimen yang dibangun bukan karena mendukung atau menolak, menang atau kalah, tapi karena kecintaan yang berangkat dari pemahaman bahwa tak mungkin pemerintahan demokratis dijalankan tanpa pemilu.

Semoga yang membaca buku ini bisa mencintai dan makin cinta terhadap pemilu. Khususnya pemilu Indonesia. Lebih khususnya, pilkada: pesta demokrasi lokal. â–

70

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

B. Persiapan Penyelenggaraan Pilkada: Komitmen Efisiensi, Partisipasi, dan Kemandirian PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

71

72

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

4 Anggaran Pilkada

“Demokrasi itu memang mahal.

P

Jika mau murah, pilih otoritarian saja.”

ernyataan itu beberapa kali diucapkan dalam pembelaan pe­ nyelenggaraan pilkada langsung. Kita tahu, salah satu alasan DPR periode 2009-2014 ingin mengubah pilkada langsung menjadi tak langsung melalui Undang-undang Pilkada adalah soal anggaran. Pilkada langsung dinilai sangat mahal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di dalam transisi peme­ rintahannya terdapat anggaran pilkada, dinilai memberatkan banyak pemerintahan daerah.

Mengklarifikasi mahalnya anggaran pilkada dengan pernyataan “de­ mokrasi memang mahal dibanding otoritarian” merupakan hal be­­nar, tapi punya catatan. Kurang pas jika anggaran demokrasi cuma dibandingkan dengan otoritarian untuk mewajarkan kemahalan. Kita perlu juga sadar lalu membandingkan dengan banyak praktik demokrasi di negara lain atau daerah lain yang jauh lebih murah.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

73

Penyelenggara pemilu pun berkeinginan membuat anggaran pilkada menjadi murah. Tapi, keinginan memurahkan ini seharusnya tanpa mengurangi nilai dan tujuan demokrasi. Karena, ungkapan “dari, oleh, dan untuk rakyat� sebagai pengertian pemerintahan demokrasi tak melulu soal politik kekuasaan, tapi juga anggaran. Sebab, pilkada juga diselenggarakan berdasar uang “dari, oleh, dan untuk rakyat�.

Maka, menjadi tanggung jawab pengusul dan pembuat kebijakan untuk mengupayakan anggaran rakyat dalam pilkada dirancang dan digunakan seefisien mungkin. Sebab, dalam anggaran negara dan daerah, terdapat banyak kebutuhan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Sebuah kesalahan jika kita mengklaim demokrasi itu mahal dalam menganggarkan pemilu/ pilkada tanpa sensitivitas terhadap ragam kebutuhan rakyat sebagai pemilik anggaran.

4.1. Efisiensi sebagai Tujuan Keserentakan UU No 1/2015 tentang Pilkada mencantumkan efisiensi penyelenggaraan Pilkada sebagai salah satu tujuan undang-undang.

Dalam bagian Umum UU No 1/2015 dituliskan: Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maka lembaga penegak hukum wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kemudian dilanjutkan: Adapun pelaksanaan Kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan paradigma efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas.

Penekanan efisiensi sebagai tujuan penyelenggaraan pilkada serentak dikuatkan melalui revisi pertama terbatas terhadap UU No 1/2015 yang kemudian menghasilkan UU No 8/2015. Pada bagian Umum Penjelasan Undang-undang huruf b mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan tertulis: Adanya penambahan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diatur di dalam Perppu, yaitu tahapan pendaftaran bakal calon dan tahapan uji publik, menjadikan adanya penambahan waktu selama 6 enam bulan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk itu Undang-Undang ini bermaksud

74

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu yang tidak terlalu panjang dalam penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis.

Juga pada huruf e mengenai penetapan calon terpilih tertulis: Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, perlu diciptakan sebuah sistem agar pemilihan hanya dilakukan dalam satu putaran, namun dengan tetap memperhatikan aspek legitimasi calon kepala daerah terpilih. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menetapkan bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Sejumlah ketentuan dalam regulasi pilkada tersebut bermakna bahwa perancangan dan penerapan pilkada yang efisien harus menjadi perhatian. Jika terjadi pemborosan anggaran, itu menandakan salah satu tujuan undang-undang pilkada tidak tercapai.

Selain itu, ada ada dua hal mengapa semangat efisiensi anggaran pilkada tak bisa dilepaskan. Pertama, inefisiensi anggaran merupakan salah satu alasan ingin diubahnya pilkada langsung menjadi pilkada tak langsung melalui Undang-Undang Pilkada. Kedua, keserentakan pilkada -- yang diatur dalam UU No 1/2015, UU No 8/2015, dan UU No 10/2016-- bertujuan untuk untuk menciptakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Melalui penyelenggaraan Pilkada serentak tiga gelombang untuk semua tingkatan daerah, provinsi, dan kabupaten/kota, efisiensi ang­ garan mestinya terwujud. Pada gelombang pertama, Pilkada Serentak 2015, pilkada digelar di 269 daerah, yang terdiri atas sembilan provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Gelombang kedua, Pilkada Serentak 2017, pilkada serentak di 101 daerah yang terdiri atas tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Dan, gelombang ketiga, Pilkada Serentak 2018 ber­jumlah 172 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 116 kabupaten.

Namun, ternyata itu belum sepenuhnya terwujud. Sebab, efisiensi anggaran dari keserentakan pilkada, hanya akan benar-benar terwujud jika pilkada provinsi di suatu daerah digelar bersamaan dengan pilkada kabupaten/kota di daerah tersebut. Sebab, pilkada dua tingkat seperti PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

75

itu, biaya logistik, sosialisasi pemilih, kampanye pasangan calon, dan debat untuk pilkada provinsi, kabupaten, dan kota, semuanya bisa dibuat dalam satu anggaran.

Bahkan, dengan menggelar pilkada serentak dua tingkat, gambar pasangan calon gubernur dan bupati/wali kota bisa dibuat di satu surat suara yang sama. Bagian atas surat suara bisa menjadi tempat memasang gambar pasangan calon gubernur-wakil gubernur, sedangkan bagian bawah surat suara menjadi tempat memasang gambar pasangan bupatiwakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

Efisiensi demikian mestinya sudah bisa diterapkan dalam pilkada gelombang pertama hingga ketiga. Sebab, di sejumlah daerah, ada yang pilkada gubernurnya serentak digelar dengan pilkada bupati/wali kota.

Dalam pilkada serentak gelombang pertama pada 2015 lalu, misal­ nya, dari 269 daerah, yang pilkada gubernurnya dilaksanakan serentak dengan pilkada wali kota antara lain: Pemilihan Gubernur Wakil Gu­ bernur Sumatera Barat yang dilaksanakan serentak dengan 11 pemilihan bupati-wakil bupati dan dua pemilihan wali kota di Sumatera Barat; Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Bengkulu yang bersamaan wak­tunya dengan pemilihan bupati-wakil bupati di 11 kabupaten di Bengkulu; Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara yang bersamaan dengan pemilihan empat bupati-wakil bupati di empat kabupaten di Kalimantan Utara; dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara yang serentak dengan pilkada di empat kabupaten dan dua kota di Maluku Utara.

Hal yang sama terjadi dalam pilkada serentak gelombang kedua pada 2017. Dari 101 daerah yang berpilkada, pilkada dua tingkat terjadi di tiga lokasi. Yaitu dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Aceh yang bersamaan waktunya dengan pemilihan 16 bupati-wakil bupati dan empat wali kota-wakil wali kota di Serambi Makkah; Pemilihan Gubernur Gorontalo yang bersamaan waktunya dengan pemilihan bupati-wakil bupati di salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo; dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Papua Barat yang serentak dengan pemilihan tiga bupati-wakil bupati serta satu wali kota-wakil wali kota di Papua Barat.

76

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Bahkan, dalam pilkada serentak gelombang ketiga pada 2018, jumlah pilkada dua tingkat tersebut lebih banyak lagi. Sebab, dari 17 provinsi yang menggelar pilkada, 16 di antaranya bersamaan dengan pilkada kabupaten/kota di provinsi tersebut, adalah: 1. Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara yang bersamaan dengan pilkada di satu kota dan tujuh kabupaten di Sumatera Utara; 2. Pilkada Gubernur Riau yang bersamaan dengan pilkada satu kabupaten di Riau; 3. Pilkada Gubernur Sumatera Selatan yang bersamaan dengan pilkada empat kota dan lima kabupaten di Sumatera Selatan; 4. Pilkada Gubernur Lampung yang bersamaan waktunya dengan pilkada di dua kabupaten di Lampung; 5. Pilkada Gubernur Jawa Barat yang bersamaan waktunya dengan pilkada di lima kota dan 10 kabupaten di Jawa Barat; 6. Pilkada Gubernur Jawa Tengah yang bersamaan waktunya dengan pilkada di satu kota dan enam kabupaten di Jawa Tengah; 7. Pilkada Gubernur Jawa Timur yang bersamaan waktunya dengan pilkada di lima kota dan 13 kabupaten di Jawa Timur; 8. Pilkada Gubernur Bali yang bersamaan waktunya dengan pilkada dua kabupaten di Bali.

9. Pilkada Gubernur NTB yang bersamaan waktunya dengan pilkada di satu kota dan tiga kabupaten di NTB; 10. Pilkada Gubernur NTT yang bersamaan waktunya dengan pilkada di 10 kabupaten di NTT; 11. Pilkada Gubernur Kalimantan Barat yang bersamaan waktunya dengan pilkada di satu kota dan empat kabupaten di Kalimantan Barat; 12. Pilkada Gubernur Kalimantan Timur yang bersamaan waktunya dengan pilkada di satu kabupaten di Kalimantan Timur; 13. Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan yang bersamaan waktunya dengan pilkada di tiga kota dan sembilan kabupaten di Sulawesi Selatan; 14. Pilkada Gubernur Sulawesi Tenggara yang bersamaan waktunya PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

77

dengan pilkada di satu kota dan dua kabupaten di Sulawesi Tenggara; 15. Pilkada Gubernur Maluku yang bersamaan waktunya dengan pilkada di satu satu kota dan satu kabupaten di Maluku; dan 16. Pilkada Gubernur Papua yang bersamaan waktunya dengan pilkada di tujuh kabupaten di Papua.

4.2. Dari APBN ke APBD UU No 1/2015, pada bagian umum menjelaskan, anggaran pilkada bersumber dari APBN dan dapat didukung APBD. UU awal yang mengatur pilkada serentak ini memposisikan APBN sebagai sumber anggaran utama pilkada, sedangkan APBD sebagai pendukung. Ru­ musan selengkapnya adalah: “Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.�

Bahkan, UU No 1/2015 juga menjamin ragam bentuk kampanye melalui anggaran yang bersumber dari APBN tersebut. Pilkada Serentak 2015 merupakan pilkada pertama yang menempatkan kampanye pasangan calon melalui reklame sebagai kewenangan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk menciptakan kontestasi yang lebih setara di antara pasangan calon.

Pasal 65 Ayat (1) UU No 1/2015 menuliskan kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik/debat terbuka antarcalon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

78

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Kemudian, Pasal 65 Ayat (2) UU No 1/2015 merinci bentuk kampanye yang jaminan pembiayaannya bersumber dari APBN. Kalimat lengkapnya adalah: “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBN.” Bab XII Pendanaan UU No 1/2015 menekankan posisi APBN sebagai sumber utama anggaran pilkada, sedangkan posisi APBD merupakan anggaran pendukung Pilkada. Pasal 166 bertuliskan: “Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tapi, pada Bab XXVI (Ketentuan Peralihan), pada Pasal 200 Ayat (1) UU No 1/2015 yang menyatakan anggaran pilkada yang bersumber dari APBN, diubah menjadi APBD. Bunyinya: “Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan pada tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Maksud Ketentuan Peralihan UU No 1/2015 itu makin nyata dalam UU No 8/2015. Sebagai hasil revisi terbatas UU No 1/2015, UU No 8/2015 membalik posisi APBN dengan APBD. Jika APBN dalam UU No 1/2015 merupakan sumber utama anggaran pilkada, sedangkan APBD merupakan anggaran pendukung, dalam UU No 8/2015 diubah menjadi: APBN hanya menjadi sumber pendukung anggaran pilkada, sedangkan sumber utamanya adalah APBD. Salah satu perubahan signifikan bertukarnya posisi APBN dengan APBD sebagai sumber anggaran pilkada ada dalam ketentutan kam­ panye. Sebelumnya, kampanye jenis debat publik/debat terbuka antarcalon; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga; dan iklan me­dia massa cetak dan media massa elektronik; ditanggung APBN. Tapi, da­ lam Pasal 65 Ayat (2) UU No 8/2015, semua itu menjadi tanggungan APBD. Bunyi ayatnya sebagai berikut: “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD.” Pasal 166 yang masuk dalam Bab XII Pendanaan dalam UU No 1/2015 PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

79

pun masuk bagian yang direvisi. Perubahan pasal ini membalikan posisi APBN sebagai sumber utama anggaran pilkada menjadi sebatas sumber anggaran pendukung. Pasal 166 dalam UU No 8/2015 berbunyi: 1. Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 200 sebagai bagian dari Ketentuan Peralihan dalam UU No 1/2015 pun mengalami revisi yang hasilnya adalah UU No 8/2015. Pasal 200 mendapatkan tambahan Ayat (2) yang menguatkan APBD sebagai sumber utama anggaran pilkada. Bunyinya: 2. Dalam hal kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan dilanjutkan pada tahun 2016, pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Peran APBN sebagai sumber utama anggaran pilkada semakin hilang setelah UU No10/2016 lahir sebagai tambahan regulasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017. Hasil revisi terbatas kedua undang-undang pilkada ini mengecilkan kemungkinan peran pemerintah menggunakan APBN untuk membantu anggaran pilkada.

UU No 10/2016 menghapus Ayat (2) dalam Pasal 166. Tanpa ayat ini, tak akan ada kemungkinan Pemerintah berkebijakan menggunakan APBN untuk penyelenggaraan pilkada. Pasal 166 UU No 10/2016 bertuliskan: 1. Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran

80

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dihapus.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

4.2.1. Terancam Tertunda karena APBD tak Siap UU No 8/2015 sebagai hasil revisi terbatas pertama UU No 1/2015 menjadi dasar penyelenggaraan pilkada serentak dengan sumber anggaran dari APBD. Saat diterapkan dalam penyelenggaraan Pilkada 2015 di 269 daerah, keserentakan pilkada menjadi terancam, karena sejumlah daerah berada dalam kondisi keuangan yang sulit dan tak siap menganggarkan pilkada.

Pada 22 Mei 2015, ada 66 daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD). Pilkada Kabupaten Barru salah satunya. KPU Kabupaten Barru berulang kali tertunda untuk menandatangani NPHD. Karena itu, pencairan anggaran belum bisa dilakukan, sementara tahapan pilkada terus berjalan. Akibatnya, KPU Kabupaten Barru harus berutang. Sejak dimulainya tahapan hingga pembentukan PPK dan PPS, jumlah utang KPU Barru mencapai Rp 200 juta (rumahpemilu.org: 23 Mei 2015).

Di Pilkada 2017, dari 101 daerah yang menandatangani NHPD, hanya 31 daerah yang bisa mencairkan dananya sebelum batas akhir yaitu tanggal 22 Juni 2016. Keterlambatan pencairan NHPD ini bisa mengakibatkan 70 daerah lainnya tidak dapat mengikuti Pilkada Serentak 2017, karena terlambat membentuk PPK dan PPS. KPU sangat mengkhawatirkan keadaan itu, karena jika tak ada anggaran, penundaan pilkada hampir pasti menjadi konsekuensinya. Sebab, setiap tahapan pilkada memerlukan biaya dan pembayaran pada awal kegiatan.

Dalam hal pembentukan PPS dan PPK, misalnya, anggaran rekrutmen kepanitiaan tersebut harus sudah dipersiapkan sebelum pelaksanaan,

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

81

karena dibutuhkan untuk materi tes, penggandaan formulir, dan seba­ gai­nya.

Menghadapi keadaan tersebut, KPU pun kemudian mencoba mengantisipasinya melalui pengaturan di PKPU. Undang-Undang Pilkada menyebutkan beberapa alasan penundaan pilkada, termasuk “gangguan lainnya”. Sehingga, jika sampai anggaran benar-benar tak cair di sejumlah daerah, yang mengakibatkan pilkada tertunda, KPU akan mengklarifikasi penundaan pilkada tersebut menggunakan alasan “gangguan lainnya”.

4.3. OBJEKTIVITAS ANGGARAN PILKADA SUMIR Anggaran pilkada bersumber dari APBD membuat besaran objektif anggaran tiap daerah menjadi sumir. Merupakan hal wajar jika besaran anggaran pilkada ditentukan varibel jumlah pemilih; keadaan geografis --seperti dataran tinggi atau rendah, juga luas daratan dan perairan; status tingkat administrasi; dan kekhususan konteks daerah. Perbedaan dari keadaan ragam variabel itu yang menjadi pembeda apakah anggaran pilkada di suatu daerah lebih besar atau lebih kecil.

Tapi merujuk besar anggaran tiap daerah, ragam variabel itu seperti tak ada relevansinya. Ada daerah yang penduduk/pemilihnya lebih sedikit dibandingkan daerah lain, tapi anggaran pilkadanya jauh le­ bih besar. Ada daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang anggaran pilkadanya bisa rendah dibanding daerah lain yang sebagian besar wilayahnya berupa daratan. Ada juga daerah di dataran rendah yang beranggaran pilkada lebih tinggi dari daerah di pegunungan. Ini terjadi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

82

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

TABEL 9: BESAR ANGGARAN PER PEMILIH PADA PROVINSI YANG MELAKSANAKAN PILKADA 2015 PILKADA PROVINSI 2015

DPT

ANGGARAN

ANGGARAN/ PEMILIH

BENGKULU

1,434,099

62,240,600,000

43,400.49

SUMATERA BARAT

3,517,022

78,000,000,000

22,177.85

JAMBI

2,449,883

101,000,000,000

41,226.46

KEPULAUAN RIAU

1,213,797

62,500,000,000

51,491.31

437,663

92,000,000,000

210,207.40

KALIMANTAN TENGAH

1,952,822

102,200,000,000

52,334.52

KALIMANTAN SELATAN

2,840,520

10,000,000,000

38,725.30

13,845,806

607,940,600,000

43,907.92

KALIMANTAN UTARA

TOTAL

TABEL 10: BESAR ANGGARAN PER PEMILIH PADA PROVINSI YANG MELAKSANAKAN PILKADA 2017 PILKADA PROVINSI 2017 ACEH

DPT

ANGGARAN

ANGGARAN/ PEMILIH

3,431,582

179,478,201,600

52,301.88

915,853

88,663,139,000

96,809.36

DKI JAKARTA

7,108,589

478,374,049,685

67,295.22

BANTEN

7,734,485

270,000,000,000

34,908.59

791,129

77,989,407,950

98,579.89

KEP. BANGKA BELITUNG

GORONTALO

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

83

SULAWESI BARAT

840,091

103,088,739,025

122,711.40

PAPUA BARAT

701,891

506,384,609,000

721,457.62

21,523,620

1,703,978,146,260

79,167.82

TOTAL

Kesumiran itu misalnya terjadi di Pilkada Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi baru yang hanya memiliki 433.623 penduduk ini menganggarkan pilkada sebesar Rp 92 miliar. Sedangkan, Provinsi Sumatera Barat yang berpenduduk 3.611.551, hanya menganggarkan Rp 78 miliar. Biaya Pilkada Kalimantan Utara lebih mahal 14 miliar dibanding Pilkada Sumatera Barat, padahal penduduk Sumatera Barat delapan kali lipat dari penduduk Kalimantan Utara. Jika ukuran biayanya diukur per pemilih, akan makin terlihat perbedaannya. Biaya per pemilih di Pilkada Kalimantan Utara adalah Rp 212.165, sedangkan biaya per pemilih di Pilkada Sumatera Barat adalah Rp 21.597.

Kesumiran pun terjadi di pilkada tingkat kabupaten/kota. Pilkada Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, merupakan pilkada termahal, dengan biaya Rp 73 miliar. Sedangkan, Pilkada Bangli, Provinsi Bali, merupakan pilkada termurah dengan biaya hanya Rp 1 miliar.

Jika pilkada tiap kabupaten/kota dibandingkan dengan ukuran biaya per pemilih pun kian terlihat perbedaan jauhnya. Pilkada Tana Tidung merupakan pilkada berbiaya per pemilih termahal, yaitu Rp 1,1 juta per pemilih. Sedangkan Pilkada Bangli merupaan pilkada berbiaya terendah, karena hanya Rp 6.000 per pemilih.

Faktor geografis pun menjadi sumir untuk menjadi ukuran. Sebab, ada daerah kepulauan yang biaya pilkadanya mahal, tapi ada juga yang murah. Ada pilkada di daerah pegunungan yang mahal, juga ada yang murah.

84

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

TABEL 11: LIMA DAERAH DALAM PILKADA 2015 YANG PALING TINGGI ANGGARAN PER PEMILIHNYA NAMA DAERAH

DPT

ANGGARAN (RP)

RP/PEMILIH

TANA TIDUNG

13,536

20,263,811,150

1,497,030

MAHAKAM ULU

20,627

30,797,582,800

1,493,071

SORONG SELATAN

35,751

30,937,277,680

865,354

MAMBERAMO RAYA

24,777

21,000,000,000

847,560

SUPIORI

15,103

12,000,000,000

794,544

TABEL 12: LIMA DAERAH DALAM PILKADA 2015 YANG PALING RENDAH ANGGARAN PER PEMILIHNYA NAMA DAERAH

DPT

ANGGARAN (RP)

RP/ PEMILIH

SERANG

1,113,656

21,103,272,358

18,950

MALANG

2,051,279

39,384,900,000

19,200

DEMAK

858,300

16,600,321,000

19,341

KLATEN

1,037,875

21,678,888,000

20,888

BANDUNG

2,505,929

54,689,674,416

21,824

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

85

TABEL 13: LIMA DAERAH DALAM PILKADA 2017

YANG PALING TINGGI ANGGARAN PER PEMILIHNYA NAMA DAERAH

DPT

ANGGARAN (RP)

RP /PEMILIH

TAMBRAUW

24,998

43,995,425,200

1,759,957

MAYBRAT

28,914

45,000,000,000

1,556,339

SARMI

26,672

34,000,000,000

1,274,745

MAPPI

69,809

63,872,014,000

914,953

INTAN JAYA

79,337

66,804,949,500

842,040

TABEL 14: LIMA DAERAH DALAM PILKADA 2017

YANG PALING RENDAH ANGGARAN PER PEMILIHNYA NAMA DAERAH

ANGGARAN /

DPT

ANGGARAN (RP)

BREBES

1,522,560

40,565,089,000

26,642.69

CILACAP

1,466,869

39,265,446,400

26,768.20

777,957

21,637,800,000

27,813.62

1,034,256

29,795,422,000

28,808.56

858,958

25,535,232,000

29,728.15

BANJARNEGARA PATI JEPARA

PEMILIH

4.3.1. Intervensi Petahana yang Kembali Mencalonkan Diri Kendati sebagian daerah soal anggarannya berjalan lancar, namun bukan berarti sepi dari masalah. Sebab, di provinsi dan kabupaten/ kota di mana kepala daerahnya kembali mencalonkan diri, ternyata

86

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

potensial menciptakan relasi tak setara antara petahana dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Sebab, besaran anggaran pilkada yang diajukan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota disetujui oleh sang kepala daerah petahana. Petahana akan merasa berposisi sebagai pemberi anggaran yang bisa mempersulit atau memperlancar kerja pe­nyelenggara. Sedangkan, KPUD akan merasa berposisi sebagai pe­ nerima.

Keadaan relasi tak setara tak hanya terjadi antara petahana dengan KPUD, tapi juga dalam relasi antara calon petahana dengan caloncalon lainnya. Karena, dominasi petahana dalam kontestasi demokrasi lokal semakin kuat. Keadaan ini bertentangan dengan cita kesetaraan kontestasi pilkada melalui fasilitasi kampanye oleh KPU dan pembatasan anggaran kampanye para calon.

Tercatat 278 petahana yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2015.

Sebanyak 150 berstatus kepala daserah, 128 lainnya wakil kepala daerah.

Ke-278 petahana itu terdiri atas: lima gubernur, lima wakil gubernur, 118 bupati, 103 wakil bupati, 27 wali kota, dan 20 wakil wali kota. Mereka ter­sebar di 200 daerah dari total 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2015.

Di Pilkada 2017, dari 311 pasangan calon yang berkontestasi, sebanyak 110 pasangan (35 persen) di antaranya adalah petahana. Berdasarkan informasi dari pilkada.kpu.go.id dan pencarian informasi lainnya oleh rumahpemilu.org, jika dihitung per individu, jumlah petahana ini 133 orang. Dari ke-133 petahana tersebut, 72 orang (54 persen) berstatus kepala daerah dan 61 orang (45 persen) berstatus wakil kepala daerah.

Dari 61 wakil kepala daerah ini, 29 (47 persen) mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Para petahana tersebut punya kecenderungan memperlancar ang­ garan pilkada. Bentuknya bisa memenuhi 100 persen anggaran yang diajukan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, bahkan bisa men­ cairkan lebih dari yang diajukan.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

87

88

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Lampung

Sulawesi Selatan

Jawa Timur

Sumatera Utara

Sumatera Utara

Sumatera Utara

Sumatera Utara

KAB. TORAJA UTARA

KAB. PONOROGO

KAB. NIAS

KAB. LABUHANBATU

KAB. MANDAILING NATAL

KAB. PAKPAK BHARAT

2

3

4

5

6

7

PROVINSI

KOTA METRO

PILKADA

DAERAH

1

NO

32,842

329,684

288,531

85,829

765,573

171,293

112,822

TETAP (DPT)

DAFTAR PEMILIH

9,9

25,2

21,0

15,5

25,4

14,6

5,9

(RP DALAM M)

ANGGARAN DIAJUKAN

9,9

25,2

21,0

15,5

25,4

15,0

6,4

(RP DALAM M)

ANGGARAN DISETUJUI

-

-

-

-

58,9

441,6

567,0

DALAM JUTA)

SELESIH (RP

100

100

100

100

100

103

110

PERSETUJUAN

%

301,878

76,585

72,782

180,592

33,255

87,993

57,560

PEMILIH

BIAYA /

TABEL 15: PILKADA SERENTAK 2015 YANG PETAHANANYA MENCALONKAN DIRI DAN MENYETUJUI ANGGARAN 100 PERSEN ATAU LEBIH (KORELASI PETAHANA DAN ANGGARAN PILKADA 2015)

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

89

Riau

Riau

Riau

KAB. ROKAN HILIR

KAB. KEPULAUAN MERANTI

15

16

12

KAB. PELALAWAN

Sumatera Barat

KAB. LIMA PULUH KOTA

11

14

Sumatera Barat

KAB. TANAH DATAR

10

Riau

Sumatera Utara

KAB. NIAS BARAT

9

KAB. INDRAGIRI HULU

Sumatera Utara

KAB. NIAS UTARA

8

13

Sumatera Utara

KAB. LABUHANBATU UTARA

140,045

401,994

193,747

295,316

262,738

266,507

57,892

87,391

228,375

5,0

23,4

21,1

18,0

16,1

17,3

15,2

16,8

17,4

5,0

23,4

21,1

18,0

16,1

17,3

15,2

16,8

17,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

35,703

58,414

108,917

61,031

61,531

65,230

262,910

193,037

76,435

90

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Jambi

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Bengkulu

Bengkulu

KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR

KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN

KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KAB. MUSI RAWAS UTARA

KAB. BENGKULU UTARA

KAB. KEPAHIANG

19

20

21

22

23

24

Riau

KAB. BUNGO

KOTA DUMAI

18

17

109,690

206,439

150,959

129,663

265,684

486,487

241,459

170,883

8,4

16,8

25,0

16,0

29,7

37,4

13,4

10,5

8,4

16,8

25,0

16,0

29,7

37,4

13,4

10,5

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

76,579

81,730

165,608

123,397

111,866

76,955

55,903

61,446

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

91

116,356

126,579

Kep. Bangka Belitung

Kep. Bangka Belitung

Kep. Riau

Kep. Riau

Kep. Riau

Jawa Barat

KAB. BANGKA TENGAH

KAB. BANGKA BARAT

KEPULAUAN RIAU

KAB. KARIMUN

KAB. KEPULAUAN ANAMBAS

KAB. KARAWANG

28

29

30

31

32

33

1,563,281

30,029

173,901

1,037,875

630,366

794,636

981,069

Lampung

Lampung

Lampung

KOTA BANDAR LAMPUNG

TIMUR

KAB. LAMPUNG

KAB. LAMPUNG TENGAH

27

26

25

59,5

7,6

9,7

62,5

11,5

13,0

20,2

24,9

24,1

59,5

7,6

9,7

62,5

11,5

13,0

20,2

24,9

24,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

38,123

253,549

56,210

51,491

90,852

112,583

32,140

31,442

24,661

92

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

858,300 400,644 1,207,704 505,222 731,794 921,440

Jawa Tengah

Jawa Tengah

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

KAB. DEMAK

KOTA SURAKARTA

KAB. KEDIRI

KAB. SITUBONDO

KAB. NGAWI

KAB. GRESIK

39

40

41

42

43

38

1,037,875

Jawa Tengah

KAB. KLATEN

37

761,840

Jawa Tengah

KAB. BOYOLALI

36

308,663 632,126

Jawa Barat

Jawa Tengah

KAB. PURWOREJO

KAB. PANGANDARAN

35

34

36,0

24,0

25,0

46,6

13,6

16,6

21,6

18,1

22,7

15,9

36,0

24,0

25,0

46,6

13,6

16,6

21,6

18,1

22,7

15,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

39,148

32,796

49,483

38,594

34,016

19,341

20,888

23,879

35,957

51,789

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

93

Bali

Bali

Bali

Bali

NTT

NTB

KAB. JEMBRANA

KAB. TABANAN

KAB. BADUNG

KAB. BANGLI

KAB. KARANGASEM

KOTA DENPASAR

KAB. SUMBAWA BARAT

KOTA MATARAM

46

47

48

49

50

51

52

53

Bali

Bali

Banten

KOTA CILEGON

45

Jawa Timur

KAB. SUMENEP

44

295,345

90,667

422,294

382,924

184,569

359,320

354,352

225,386

295,445

903,164

20,0

12,0

16,6

15,6

10,9

19,5

16,4

11,4

22,1

33,9

20,0

12,0

16,6

15,6

10,9

19,5

16,4

11,4

22,1

33,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

67,717

132,352

39,437

40,914

59,358

54,287

46,406

50,897

75,090

37,562

94

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

KAB. KOTAWARINGIN TIMUR

KAB. KOTABARU

KOTA BANJARBARU

KAB. KUTAI KARTANEGARA

KAB. BERAU

KAB. KUTAI TIMUR

KAB. MAHAKAM ULU

54

55

56

57

58

59

60

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

20,627

265,246

152,363

515,644

144,449

225,563

350,355

30,7

52,9

37,2

73,4

13,3

25,4

25,1

30,7

52,9

37,2

73,4

13,3

25,4

25,1

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

1,493,071

199,767

244,416

142,419

92,342

112,642

71,737

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

95

96,065 167,895

Malaku Utara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Sulawesi Barat

Papua

Papua

KOTA MANADO

KAB. PAHUWATO

KAB. MAMUJU

KAB. MAMUJU TENGAH

KAB. SUPIORI

KAB. MAMBERAMO RAYA

64

65

66

67

68

24,777

15,103

86,582

365,580

576,808

63

Kalimantan Timur

KOTA SAMARINDA

449,987

62

Kalimantan Timur

KOTA BALIKPAPAN

61

21,0

12,0

9,3

21,8

12,5

20,0

55,6

40,5

21,0

12,0

9,3

21,8

12,5

20,0

55,6

40,5

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

847,560

794,544

108,562

130,423

130,120

54,708

96,532

90,113

96

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Jawa Barat

Sulawesi Utara

Kota Ambon

Kab. Nduga

Kab. Aceh Barat Daya

Kab. Bekasi

Kab. Bolaang Mongondow

Kab. Buleleng

3

4

5

6

7

8

Bali

Aceh

Papua

Maluku

Papua

Kab. Jayapura

2

Sulawesi Tengah

NAMA PROVINSI

Kab. Buol

NAMA DAERAH PILKADA

1

NO

583,381

167,551

1,974,831

102,338

94,071

237,627

132,094

95,753

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

40,2

25,3

72,1

23,4

59,8

24,4

30

20,8

ANGGARAN PENGAJUAN (RP DALAM M)

40,2

25,3

72,1

23,4

61,8

26,4

38,3

29,6

ANGGARAN REALISASI (RP DALAM M)

0

0

0

0

1,9

2,0

8,3

8,8

(RP DALAM M)

SELESISIH

100

100

100

100

103.29

108.23

127.85

142.26

% REALISASI

68,953

151,479

36,537

228,904

657,450

111,330

290,354

309,626

RP

BIAYA/ PEMILIH

TABEL 16: PILKADA SERENTAK 2017 YANG PETAHANANYA MENCALONKAN DIRI DAN MENYETUJUI ANGGARAN 100 PERSEN ATAU LEBIH (KORELASI PETAHANA DAN ANGGARAN PILKADA 2017)

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

97

Kab. Buru

Kab. Buton

Kab. Flores Timur

Kab. Intan Jaya

Kab. Kolaka Utara

Kab. Kulon Progo

Kab. Mappi

Kab. Muna Barat

Kab. Pati

Kab. Puncak Jaya

Kab. Sorong

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Papua Barat

Papua 85,899

179,144

1,034,256

51,495

Sulawesi Tenggara

Jawa Tengah

69,809

Papua

332,211

93,026

Sulawesi Tenggara

DIY

79,337

Papua

154,424

71,527

Sulawesi Tenggara

NTT

94,688

Maluku

52,7

59,9

29,7

22,4

63,8

14,3

20,2

66,8

25,8

24,6

19

52,7

59,9

29,7

22,4

63,8

14,3

20,2

66,8

25,8

24,6

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

613,901

334,919

28,809

436,703

914,954

43,130

217,808

842,040

167,194

344,506

200,659

67,295 100 0 478,3 478,3 7,108,589 Provinsi DKI Jakarta 24

DKI Jakarta

49,893 100 0 14,9 14,9 298,989 Kota Yogyakarta 23

DIY

91,886 100 0 34,5 34,5 375,722 Kota Cimahi 22

Jawa Barat

86,013 100 0 12,7 12,7 147,975 Jawa Timur Kota Batu 21

76,041 100 0 15 15 197,263 Lampung Kab. Tulang Bawang Barat 20

98

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

4.4. SERENTAK YANG TAK SERENTAK Karena anggaran pilkada ber­ sumber dari APBD, bukan APBN, aki­ batnya pilkada provinsi yang waktunya dengan pilkada ka­ bupaten/kota di provinsi tersebut, berjalan sendiri-sendiri. KPU provinsi dengan APBD pemerintahan provinsi menyelenggarakan pemilihan gu­ ber­ n­ ur-wakil gubernur, KPU ka­ bupaten dengan APBD kabupaten menyelenggarakan pemilihan bupatiwakil bupati, dan KPU kota dengan APBD kota menyelenggarakan pe­ milihan wali kota-wakil wali kota.

Keserentakan yang tak serentak ini membuat anggaran pilkada menjadi tak efisien. Karena anggaran pilkada provinsi serta pilkada kabupaten dan kota yang masih dalam satu provinsi menjadi tak bisa disinergikan untuk menyusun dan membelanjakan ang­ garan penyelenggaraan pilkada.

Padahal, kebutuhan masing-masing daerah yang berpilkada tersebut relatif sama. Sehingga, seharusnya ke­ panitiaan, kotak suara, surat suara, serta kebutuhan lainnya bisa disatukan.

TABEL 17: ANGGARAN PILKADA SERENTAK 2015 DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT NO 1

DAERAH PILKADA PROVINSI SUMATERA BARAT

ANGGARAN

ANGGARAN

DISETUJUI

/PEMILIH

3,517,022

78,000,000,000

22,177.85

DPT

2

KAB. AGAM

332,959

22,643,179,381

68,005.91

3

KAB. DHARMASRAYA

136,023

15,850,000,000

116,524.41

263,780

16,166,564,000

61,288.06

277,313

17,000,000,000

61,302.57

190,621

11,720,000,000

61,483.26

244,417

17,879,631,000

73,152.16

312,313

22,289,820,178

71,370.13

4 5 6 7 8

KAB. LIMA PULUH KOTA KAB. PADANG PARIAMAN KAB. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT KAB. PESISIR SELATAN

9

KAB. SIJUNJUNG

148,946

14,400,000,000

96,679.33

10

KAB. SOLOK

275,795

9,200,000,000

33,358.11

111,290

9,200,000,000

82,666.91

11

KAB. SOLOK SELATAN

12

KAB. TANAH DATAR

268,900

17,384,339,950

64,649.83

13

KOTA BUKITTINGGI

74,349

7,500,000,000

100,875.60

14

KOTA SOLOK

46,045

5,401,010,500

117,298.52

Â

TOTAL

6,199,773

264,634,545,009

42,684.55

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

99

TABEL 18: ANGGARAN PILKADA SERENTAK 2015 DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI ACEH NO

DAERAH PILKADA

1

ACEH

2

DPT

ANGGARAN

ANGGARAN /

DISETUJUI (RP)

PEMILIH

3,431,582

179,478,201,600

52,302

ACEH BARAT

131,372

20,000,000,000

152,239

3

ACEH BARAT DAYA

102,338

23,425,610,000

228,904

4

ACEH BESAR

255,335

42,180,392,500

165,196

5

ACEH JAYA

60,672

12,493,108,350

205,912

6

ACEH SINGKIL

70,853

15,127,138,500

213,500

7

ACEH TAMIANG

186,050

28,476,990,150

153,061

8

ACEH TENGAH

130,528

27,782,015,384

212,843

9

ACEH TENGGARA

143,973

27,914,430,000

193,887

10

ACEH TIMUR

278,203

34,999,500,000

125,806

11

ACEH UTARA

420,480

66,841,278,468

158,964

12

BENER MERIAH

96,407

31,329,328,000

324,969

13

BIREUEN

298,718

36,089,915,239

120,816

14

GAYO LUES

63,529

17,085,960,322

268,947

15

KOTA BANDA ACEH

151,105

20,382,018,953

134,886

16

KOTA LANGSA

108,380

14,658,000,000

135,246

126,694

15,000,000,000

118,396

17

KOTA LHOKSEUMAWE

18

KOTA SABANG

24,634

7,184,382,500

291,645

19

NAGAN RAYA

119,294

19,700,000,000

165,138

20

PIDIE

296,096

33,000,000,000

111,450

21

SIMEULUE

55,635

15,700,000,000

282,196

Â

TOTAL

6,551,878

688,848,269,966

105,137.53

100

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Berdasarkan data anggaran tersebut tak ada semangat keserentakan antardaerah kabupaten dan kota yang berpilkada dalam satu gugus provinsi yang juga berpilkada. Akibatnya, pilkada kabupaten/kota yang provinsinya berpilkada tetap saja punya anggaran pilkada yang tinggi. Tidak efisien.

4.4.1. Bertambah Mahal Karena Kewenangan Alat Peraga Anggaran pilkada serentak juga kian tak efisien karena bertambahnya kewenangan KPUD untuk mengampanyekan calon. Media kampanye yang harus dibuat untuk para calon, salah satunya berbentuk alat peraga kampanye atau reklame. Tambahan kewenangan kepada KPUD ini pada akhirnya lebih merupakan tambahan beban anggaran pilkada yang bersumber dari APBD. Sebelum Pilkada Serentak 2015 dilaksanakan, banyak kritik dan saran terhadap kebijakan anggaran kampanye para calon yang dibebankan kepada calon, partai pengusung, dan tim sukses. Itu dinilai mengakibatkan kontestasi demokrasi lokal menjadi tak setara, sebab ruang publik dibanjiri kampanye calon yang kuat secara finansial. Tak sekadar itu, ruang publik yang dipenuhi reklame itu pun cenderung dinilai publik sebagai sampah kota.

Karena itu, memberikan kewenangan kampanye calon kepada KPUD dianggap akan memusatkan anggaran, sehingga cenderung efisien. Jorjoran kampanye melalui reklame yang memakan biaya signifikan pun akan berkurang. Dan, pemakaian ruang publik untuk kampanye pun menjadi lebih fair, karena semua calon mendapatkan porsi setara.

Tapi, pemilihan reklame sebagai alat peraga kampanye untuk me­ nuju kesetaraan kontestasi, kemudian malah membuat anggaran pil­ kada yang bersumber dari APBD membengkak. Ini karena harga me­ dia reklame yang memang mahal. Alhasil, meski pilkada sudah diundangkan menjadi hanya satu putaran --dari semula dua putaran-anggarannya tetap saja besar.

Kabupaten Sukoharjo di Pilkada 2015 bisa menjadi contoh. Kabupaten di Jawa Tengah ini mengalokasikan anggaran untuk alat peraga Rp 4,10

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

101

miliar. Padahal, total anggaran pilkadanya hanya Rp 20,18 miliar. Itu berarti, Sukoharjo mengalokasikan 20,33 persen anggaran pilkada untuk membiayai alat peraga. Nilai rupiah alat peraga Kabupaten Sukoharjo ini hampir sama dengan total anggaran penyelenggaraan pilkada Kepulauan Mentawai yang hanya Rp 5 miliar.

TABEL 19: GAMBARAN PERSENTASE ANGGARAN ALAT PERAGA PILKADA 2015 DAERAH PILKADA

ANGGARAN TOTAL

ANGGARAN ALAT PERAGA

PERSENTASE ALAT PERAGA

KAB. SUKOHARJO

20,175,920,000

4,102,670,000

20.33%

KOTA DUMAI

13,000,000,000

1,991,174,150

15.32%

KAB. MERAUKE

39,923,627,000

6,017,000,000

15.07%

KAB. RAJA AMPAT

29,347,894,500

3,724,034,000

12.69%

KAB. HALMAHERA BARAT

15,000,000,000

1,801,920,000

12.01%

Alat peraga kampanye dipahami berpengaruh untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tapi, pengaruhnya belum tentu mutlak, karena ada banyak faktor lain yang mempengaruhi partisipasi pemilih, yang juga bergantung dengan kondisi daerahnya. Selain itu, penentuan lokasi pemasangan alat peraga juga turut menentukan.

TABEL 20: PARTISIPASI PEMILIH DI PILKADA DENGAN ALOKASI ANGGARAN ALAT PERAGA TINGGI DAERAH PILKADA

JUMLAH PEMILIH

PENGGUNA HAK PILIH

PERSENTASE MEMILIH

Sukoharjo

670.345

445.485

66,46%

Kota Dumai

175.143

119.329

68,13%

Merauke

162.467

101.775

62,64%

Raja Ampat

9.198

7.037

76,51%

Halmahera Barat

76.763

60.540

78,87%

102

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

4.5. MENUJU PEMILU YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Pemilu yang efektif dan efisien hanya bisa diselenggarakan kelembagaan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menetapkan karakter lembaga penyelenggara pemilu yang bisa mewujudkan pemilu jujur dan adil. Pertama, independen dan tak berpihak; Kedua, transparan-akuntabel; Ketiga, cepat berkeputusan; Keempat, efisien dan efektif; Kelima, profesional; Keenam, bermasa jabatan; Ketujuh, berstruktur; Kedelapan, berpembiayaan jelas; Kesembilan, bertugas/ fungsi menyelenggarakan; Kesepuluh, eranggota dengan komposisi dan kualifikasi ketat; dan kesebelas, berkewenangan/ tanggung jawab kepada pihak berkepentingan (Wall, 2006: hlm 9).

Berdasarkan landasan teori tersebut, tulisan ini bertujuan menghasilkan empat rekomendasi terhadap rumusan permasalahan yang sudah dipetakan, yaitu: 1. Menempatkan pilkada sebagai bagian desain pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal; 2. Menempatkan pilkada serentak sebagai pemilu serentak lokal transisi menuju pemilu serentak lokal ideal; 3. Menempatkan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan penyelenggara pemilu/pilkada sebagai lembaga konstitusional bersifat nasional, tetap, dan mandiri sehingga secara hierarkis pembiayaan lembaga dan aktivitasnya dibiayai APBN; 4. Menempatkan APBN sebagai anggaran terpusat yang membiayai seluruh pilkada.

Pembahasan anggaran Pilkada Serentak 2015 akan menjadi jelas jika kita juga menempatkan pilkada serentak menurut rekayasa ke­ pe­ miluan. Desain keserentakan lebih tepat jika kita merujuk pada pengertian pemilu serentak (concurrent election). Pemilu serentak adalah penggabungan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan, khususnya tahap pemungutan suara. Tujuannya bukan semata efisiensi anggaran, melainkan juga untuk menciptakan pe­merintahan kongruen –untuk menghindari pemerintahan terbelah

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

103

(divided government) yang berwujud jumlah kursi mayoritas parlemen bu­kan dimiliki partai atau koalisi partai yang mengusung presiden ter­ pilih.

Indonesia berada pada anomali sistem politik. Pemerintahan Indo­ nesia bersistem presidensial tapi sistem pemilunya proporsional dan sistem kepartaiannya multipartai. Dampaknya, pemilu selalu meng­ hasilkan pemerintahan terbelah. Gambaran nyata kondisi tersebut terjadi saat awal masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di mana koalisi partai pendukungnya di parlemen adalah minoritas, sehingga berpotensi kesulitan merealisasikan kebijakannya melalui parlemen yang mayoritas dikuasai oleh koalisi partai nonpendukung pemerintah.

Jika pada Pemilu 2014 lalu dilakukan pemilu serentak, yaitu memilih presiden sekaligus anggota DPR dalam waktu yang sama, maka coattail effect akan bekerja, apalagi kalau calon presiden dan peserta pemilu le­gislatif ditempatkan dalam satu surat suara. Karena, baik “Jokowi effect” maupun “Prabowo effect” akan turut menarik naik suara-suara par­tai/koalisi partai pendukungnya. “Jokowi effect”, misalnya, akan turut menaikkan suara PDIP. Sehingga, pemerintahan terbelah bisa dihindari. Karena, saat Jokowi terpilih menjadi presiden, maka pada saat bersamaan partai/koalisi pendukungnya (Koalisi Indonesia Hebat) akan meraih kursi signifikan di parlemen.

Tapi, karena yang terjadi adalah pemerintahan terbelah, saat ini Koalisi Indonesia Hebat tak lebih hebat jumlah dan pengaruhnya dibanding Koalisi Merah Putih, sehingga parlemen tak mendukung kerja presiden. Karena, banyak pemilih Jokowi dalam pemilu presiden yang ternyata tak memilih PDIP dalam pemilu legislatif.

Anomali sistem pemilu di negara bertransisi demokrasi bisa dibilang wajar. Pergantian sistem pemerintahan dan sistem pemilu Indonesia lebih disebabkan perasaan politik yang sangat kontekstual. Pasca-1955, parlemen yang gaduh disikapi dengan Demokrasi Terpimpin.

Pasca-1965, otoritarianisme Orde Baru meleburkan ragam kekuatan politik menjadi dua partai dan satu pseudo-partai. Pasca-Reformasi, sistem presidensial semiparlementer yang secara teori lebih cocok untuk negara majemuk, kemudian dipurifikasi karena oligarki partai dinilai

104

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

terlalu dalam merasuk ke parlemen dan mengendalikan presiden. Tak puas memangkas oligarki partai, dibuatlah sistem pemilu proporsosial daftar calon terbuka.

Kini, sistem politik Indonesia adalah kombinasi presidensialisme, multipartai, proporsional terbuka. Sebuah kombinasi yang terbilang sulit menapak kemapanan politik, karena lebih sering menghasilkan pemerintahan terbelah yang tidak efektif. Jalan keluar dari persoalan ini, sebagaimana studi Mark J Payne, adalah menyatukan jadwal pemilu. Sebab, negara seperti Brasil yang juga mengombinasikan presidensialisme-multipartai-proporsional terbuka, bisa keluar dari problem pemerintahan terbelah setelah menggelar pemilu serentak.

Jalan itu kemudian terbentang. Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Putusan MK ini dipercaya mengarahkan sistem politik Indonesia menuju kemapanan. Pemilu serentak akan meminimalisasi lahirnya pemerintahan terbelah, menguatkan sistem presidensial, dan lebih memungkinkan pemerintah bekerja efektif.

Tapi, agar pemilu serentak tak sekadar menambah kompleksitas, format pemilu di provinsi dan kabupaten/kota harus diubah: bukan sekadar memilih kepala daerah tapi juga memilih anggota DPRD. Dan, karena pemilu lokal tak bisa dipisahkan dengan kepentingan pemilu nasional, maka penyelenggaraan pemilu lokal dan nasional harus menjadi bagian dari fungsi checks and balance koalisi di legislatif dengan eksekutif. Jika hasil pemerintahan terpilih di pemilu nasional dinilai baik, pemilih bisa mempertahankannya di pemilu lokal dengan memilih calon kepala daerah dan calon anggota DPRD yang diusung partai atau koalisi partai pendukung pemerintahan nasional. Tapi, jika pemerintahan nasional dinilai buruk, pemilih bisa memberikan hukuman dengan tak memilih calon kepala daerah dan calon anggota DPRD yang berasal dari partai/koalisi partai pendukung pemerintah nasional.

Jika merujuk istilah serentak (concurrent), Pilkada Serentak 2015 lalu belumlah merupakan pemilu serentak. Sebab, Pilkada 2015 hanya menggabungkan pilkada di banyak daerah dalam satu waktu. Pakar PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

105

pemilu Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti menyebutnya “pemilu borongan.” Sedangkan, pakar pemilu LIPI, Nur Hasyim, menyebutnya “pemilu serempak”, bukan “pemilu serentak”.

Desain pemilu serentak lokal yang coba diupayakan para pakar pemilu --melalui kodifikasi undang-undang pemilu-- adalah pemilu dalam format nasional-lokal. Pemilu nasional untuk memilih presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Sedangkan, pemilu lokal adalah untuk memilih gubernur, bupati/wali kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Tapi, karena desain pemilu lokal itu harus menyesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang belum sama dengan berakhirnya masa jabatan DPRD, maka perlu penyelenggaraan pilkada serentak transisi.

Didik Supriyanto dkk dalam “Menata Ulang Jadwal Pilkada” (2013) merekomendasikan desain pemilu lokal dan penjadwalan pilkada serentak transisi pertama pada 2016 (bukan 2015) yang pungut hitungnya di bulan Juni. Alasan utama memilih Juni 2016 adalah membentuk siklus pemilu yang berfungsi mengoreksi/evaluasi (checks and ballance) pemerintahan nasional-lokal dan poros eksekutif-legislatif.

Pemilih di pilkada punya waktu dua tahun yang relatif objektif untuk melanjutkan/memutus pemerintahan nasional di pemerintahan lokal.

Alasan yang langsung berkait anggaran, karena di 2016 bisa lebih banyak mengupayakan penyelenggaraan pilkada semua jenjang, provinsi hingga kabupaten/kota. Penggabungan jenjang menjadikan penyelenggaraan pilkada hanya satu kali pendanaan panitia penye­ lenggara, pengawas, dan pengadaan logistik. Bulan Juni pun merupakan waktu yang kondusif dari aspek cuaca, sosial-budaya, kesiapan partai, dan kesiapan anggaran sehingga kemungkinan kisruh persiapan dan hambatan tahapan yang memungkinkan penambahan anggaran bisa dihindari.

106

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

4.5.1. APBN Sebagai Konsekuensi Keserentakan Untuk memapankan desain pemilu serentak, pilkada yang hanya berkepentingan memilih eksekutif yang berada di rezim otonomi daerah harus dialihkan pada desain serentak yang sentralistik. Pilkada yang sebelumnya jauh lebih banyak sebagai pemenuhan kepentingan pemerintahan lokal, dalam konteks desain pemilu serentak akan berubah untuk memperluas kepentingan pemerintahan nasional. Karena kepentingan pemerintahan nasional di daerah diperluas, anggaran pemilu di daerah harus dari APBN. Kebutuhan anggaran pemilu di daerah dariAPBN pun untuk kebutuhan percepatan transisi keserentakan. Periode jabatan pemerintahan daerah yang tak sama membutuhkan fase transisi untuk bisa diserentakkan semua pasca-Pemilu 2019. UU No 32/2004 menyebutkan pilkada diselenggarakan enam bulan sebelum periode menjabat pemerintahan habis dan pilkada tak bisa diselenggarakan di tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu nasional. APBN punya peran strategis untuk menyamakan periode menjabat pemerintahan daerah. Sangat sulit meminta kepala daerah menggunakan APBD untuk mengurangi masa jabatannya dengan menyelenggarakan pilkada lebih cepat.

APBN pun bisa memaksa standardisasi pilkada yang efisien. Bentuk efisiensinya berupa: 1. Pembatasan kelompok kerja; 2. Mengurangi jumlah petugas KPPS; 3. Menghapus PPS; 4. Standardisasi honor; dan 5. Memperbanyak pemilih di setiap TPS (Seknas Fitra, 2011, h.20-21).

Temuan Seknas Fitra menunjukkan, makin besar jumlah pokja, makin besar unit cost honor penyelenggara. Memperbanyak jumlah pokja biasa dijadikan modus memperoleh honor tambahan. Jumlah pokja dapat dibatasi hanya untuk kegiatan berperhatian khusus.

Standardisasi honor menyertakan pengurangan jumlah anggota KPPS dan menghilangkan PPS akan sangat signifikan mengurangi biaya

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

107

pilkada. Kabupaten Bandung, JawaBarat, misalnya telah membuktikan dan tak bermasalah menjalankan pilkada hanya dengan lima orang anggota KPPS. Posisi PPS di kelurahan/desa juga bisa dihilangkan karena signifikansi fungsinya bisa digantikan langsung oleh PPK. Jika biaya APBN sudah dipastikan membiayai pilkada dan semua daerah (provinsi hingga kabupaten/kota) sudah sama periode pemerintahannya, itu berarti pilkada bisa diselenggarakan di semua jenjang di seluruh Indonesia. Jika Seknas Fitra mendata biaya termahal pilkada provinsi 2010 adalah Rp 68 miliar, wajar jika kita perkirakan pilkada provinsi setelah 2015 adalah sekitar Rp 100 miliar. Berarti, dengan 34 provinsi, jumlah biaya keseluruhan pilkada serentak hanya Rp 3,4 triliun.

4.5.2. Konsekuensi Konstitusional KPU Nasional Arah makin membaiknya sistem politik Indonesia melalui pemilu serentak dan pilkada serentak menegaskan kesesuaian kelembagaan pemilu dalam konstitusi. Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 menuliskan: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.� Sifat nasional tepat dimaknai secara struktur dan anggaran. Secara struktur, KPU menasional berwujud KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

KPU dengan semua tingkat strukturnya menyelenggarakan segala bentuk pemilu. KPU menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden; pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; serta pilkada provinsi dan kabupaten/kota. Memang, seharusnya semua lingkup KPU dibiayai APBN, baik kelembagaan, orang-orang di dalamnya, dan aktivitasnya, termasuk saat menyelenggarakan pilkada.

Konstitusi menuliskan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri. Sifat ini, pada aspek anggaran lebih tepat berasal dari APBN, termasuk dalam penyelenggaraan pilkada. Tapi, “Sifat nasional, tetap, dan mandiri ini dalam implementasinya sulit. Pemerintah juga dalam penyelenggaraan pilkada tak bisa mengupayakannya dari APBN,� kata Husni dalam

108

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Talkshow Pemilukada 2015 yang diselenggarakan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta (rumahpemilu. org, 16 Juni 2015).

Husni menjelaskan, penyelenggaraan pilkada yang dibiayai APBD menjadikan kewenangan KPU secara nasional dan mandiri menjadi sulit diimplementasikan. Pengupayaan menasionalnya setidaknya berdasarkan peraturan KPU yang dibuat KPU pusat. Penyelenggaraan Pilkada 2015 menyertakan harapan anggaran pilkada bisa efisien. Salah satunya dengan cara menganggarkan pilkada dari APBN untuk bisa menekan standar penyelenggaraan pilkada.

Pemahaman anggaran pilkada harus bersumber dari APBD berasal dari pemaknaan pilkada sebagai rezim pemerintahan daerah, bukan rezim pemilu. Pemahaman ini tak berdasar karena jelas pilkada diselenggarakan KPU yang berstruktur nasional, tetap, dan mandiri.

Pilkada pun diselenggarakan dengan asas kepemiluan.

Selain itu, sangat sulit untuk tak memaknai pilkada bukan bagian dari pemilihan umum. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Karena itu, pilkada pun memenuhi makna pemilihan umum. Perihal pada Ayat (2), (3), dan (4) tak ada kata “pilkadaâ€?, sebaiknya tak dijadikan dasar penolakan pilkada serentak dibiayai APBN. Kekurangan ini menjadi bijak jika dimaknai sebagai bagian yang perlu dilengkapi untuk menuju sistem pemilu Indonesia yang lebih mapan. â–

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

109

110

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

5 Rekrutmen Penyelenggara

“Wajah pemilu dibentuk dari kualitas pemilih, peserta,

regulasi, dan penyelenggara. Yang terakhir biasanya tak lebih

K

diperhatikan.�

eberhasilan KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam me­ nyelenggarakan pilkada di rentang 2012-2017 tak lepas dari proses rekrutmen anggota dan kepanitiaan. Memang ada permasalahan integritas dan etika sehingga diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tapi, jauh lebih banyak yang berhasil menjalankan peran pelaksana undang-undang dan peraturan.

The International IDEA dalam Manajemen Kepemiluan Selama Transisi (2012) menetapkan tujuh rekomendasi kunci penyelenggara pemilu untuk menjamin pemilu bebas dan adil. Kunci nomor empat adalah: menyeleksi para anggota lembaga penyelenggara pemilu sedemikian rupa guna menanamkan kompetensi dan inklusivitas. Penjelasannya, komisioner harus memadukan kemampuan profesional dengan pengalaman sehingga mereka dapat bertindak dengan kompetensi dan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

111

kredibilitas. Karena, salah faktor yang menentukan kualitas pemilu adalah kualitas penyelenggaranya.

5.1. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI THE DREAM TEAM Proses seleksi calon anggota KPU periode 2012-2017 merupakan yang paling banyak peminatnya. Pada fase pendaftaran ada 606 bakal calon anggota KPU yang mendaftar. Melalui rangkaian tes psikologi dan tes tulis serta pertimbangan kompetensi dan pengalaman, Tim Seleksi (Timsel) memilih 14 nama calon anggota KPU. Tim Seleksi (Timsel) merupakan perpaduan antara unsur Pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi. Timsel diketuai Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dengan Sekretaris Dirjen Kesbangpol, Tanribali Lamo.

Sedangkan anggotanya adalah Anies Baswedan, Azyumardi Azra, Imam Prasodjo, Pratikno, Ramlan Surbakti, Saldi Isra, Siti Zuhro, dan Valina Singka Subekti.

Sebanyak 14 nama calon anggota KPU yang dihasilkan Timsel, oleh Presiden dikirimkan ke DPR untuk menjalani tahap fit and proper test. Uji kelayakan dan kepatutan itu dilakukan Komisi II DPR pada 19-21 Maret 2012. Ke-14 nama itu kemudian di-voting, yang peraih suara terbanyak nomor satu sampai tujuh menjadi komisoner terpilih. Adapun hasil voting dalam pemilihan komisioner KPU adalah sebagai berikut: TABEL 21: PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA KPU

PERIODE 2012-2017 DALAM FIT AND PROPER TEST DPR No

NAMA CALON

1

Sigit pamungkas

45

Dosen Fisipol UGM

2

Ida Budiati

45

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

3

Arief Budiman

43

Anggota KPU Provinsi Jawa Timur

4

Husni Kamil Malik

39

Anggota KPU Provinsi Sumatra Barat

112

SUARA KETERANGAN

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

5 6

Ferry Kurnia Rizkiansyah Hadar Nafis Gumay

35

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat

35

Pegiat LS M/Direktur Eksekutif Cetro Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta

7

Juri Ardiantoro

34

8

Hasyim Asy’ari

32

9

Ari Darmastuti

31

10

Enny Urbaningsih

23

11

Mohammad Najib

3

Anggota KPU Provinsi DI Yogyakarta

12

Zainal Abidin

1

Anggota KI P Aceh

1

Programmer Manager IDEA

0

Anggota KPU Kota Bandung

13 14

Moh Adhy Syahputra Aman Evie Ariadne Shinta Dewi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung Dosen Hukum Tata Negara UGM/Kepala Bidang Hukum UGM

Sebuah kehormatan dan tantangan besar saat komposisi keanggotaan KPU dinilai sejumlah pihak sebagai “the dream team”. Sejatinya, ini bisa dicapai tak lepas dari peran masyarakat sipil dalam memantau rekrutmen sejak awal, dan mewcanakan pentingnya kualitas tinggi penyelenggara pemilu serta tuntutan proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Sehingga, 14 nama yang berhasil dipilih Timsel sudah merupakan nama-nama terbaik yang tanpa kekhawatiran untuk dipilih menjadi tujuh nama.

Wajah The Dream Team ini penting untuk membentuk wajah anggota KPU provinsi dan kabuapten/kota demi penyelenggaraan pilkada yang baik. UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan kewenangan KPU memilih anggota KPU provinsi. UU tersebut pada PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

113

Pasal 17 mengatur sejumlah hal penting berkaitan dengan kewenangan merekrut anggota KPU provinsi. Di antaranya di Ayat (1) sampai (3): 1. KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.

2. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU. 3. Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU. Lalu Pasal 20 Ayat-ayatnya bertuliskan: 1. KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

2. KPU memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

3. KPU menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Provinsi dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebagai anggota KPU Provinsi terpilih.

KPU provinsi yang kemudian menentukan wajah penyelenggara KPU kabupaten/kota. Dengan alur yang sama dengan rekrutmen ang­ gota KPU provinsi oleh KPU pusat, kualitas rekrutmen yang baik akan menghasilkan penyelengggara pemilu di kabupaten/kota yang juga baik.

KPU kabupaten/kota yang kemudian menentukan wajah ke­pani­ tiaan pemilu. Secara teknis, semakin bawah hierarki kepanitiaan pe­ mil­u semakin tergambar tingkat kualitas pelayanannya. Pemilih tahu seberapa akses dan inklusif tahap pemuktahiran daftar pemilih melalui panitia tingkat kelurahan. Dan pemilih tahu seberapa profesional dan melayaninya KPU pada tahap pemungutan suara melalui petugas di tempat pemungutan suara (TPS).

114

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

5.2. AFIRMASI PEREMPUAN PENYELENGGARA PEMILU Wajah The Dream Team itu pun yang relatif menjamin afirmasi perempuan dalam kepesertaan pemilu serta penyelenggara pemilu.

Keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan sebagai syarat kepesertaan partai politik di Pemilu DPR/DPRD 2014 bisa dijamin Komisi Pemilihan Umum. Padahal komposisi anggota KPU dari pusat sampai daerah masih timpang gender.

KPU 2012-2017 yang persentase perempuan anggotanya hanya 14 persen, menjamin afirmasi 30 persen perempuan dalam pencalonan Pileg 2014. PKPU No 3/2013 akan menghukum kepesertaan partai di setiap dapil jika daftar caleg dapil bersangkutan tak memenuhi kuota 30 persen perempuan. PKPU ini memastikan satu tafsir tegas kuota 30 persen perempuan, yang dalam UU No 8/2012 dan UU No 10/2008 cenderung ditafsirkan bukan kewajiban dan biasa dilanggar tanpa sanksi.

Keberadaan perempuan dalam penyelenggara pemilu di semua ting­katan pun merupakan amanah undang-undang. Sebagai lembaga yang didesain konstitusi bersifat nasional, dan sebagai pelaksana un­ dang-undang, KPU harus menjamin keberadaan perempuan dalam strukturnya yang hierarkis. UU No 15/2011, pada Pasal 6 Ayat (5) bertuliskan: “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).”

Sedangkan, Pasal 41 Ayat (3) bertuliskan: “Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)”.

Konten Pasal 41 Ayat (3) UU No 15/2011 pun ditulis kembali pada UU No 1/2015 dan UU No 10/2016. Dituliskan dalam kedua UU Pilkada pada Pasal 16 Ayat (3) dengan kalimat: “Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”

Dalam penyelenggara pilkada, keberadaan perempuan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota penting sebagai sensitivitas warga

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

115

perempuan berhak pilih. Pemuktahiran daftar pemilih menyertakan pencocokan dan penelitian di lapangan lebih mungkin tak bias ranah domestik dan publik sehingga perempuan berhak pilih tetap didata dengan baik. Pun begitu, dengan pendidikan pemilih untuk tak bias dalam pelibatan warga, pilihan bahasa, waktu kegiatan, dan metode.

GAMBAR 18: PERBANDINGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

116

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

117

118

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

119

120

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

121

122

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Dari data itu ketimpangan gender masih terdapat dalam keanggotaan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Ada delapan KPU provinsi yang memenuhi 30 persen keanggotaan perempuan. Sumatera Selatan, DKI Jakarta, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi, terdapat dua dari lima anggota (40 persen). Bali menjadi satusatunya KPU provinsi yang punya tiga perempuan anggota (60 persen).

Tapi, Provinsi Aceh, dari enam anggota KPI-nya, malah hanya ada satu perempuan (16 persen). Bahkan, KPU Maluku Utara tak ada satupun perempuan (0 persen).

KPU berdasar peran menjalankan undang-undang dan fungsi ke­ pemimpinan antarjenjang strukturnya berusaha memenuhi kuota 30 per­s­en perempuan. Tapi peran dan fungsi mengisi anggota KPU di provinsi, kabupaten/kota, dan PPK ini dihadapkan pada keadaan sedikitnya perempuan yang aktif di publik dan melek politik. Sehingga, masih banyak KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang keanggotaannya timpang gender.

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) me­ nyimpulkan KPU punya ragam tantangan untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam rekrutmen keanggotaan dan kepanitaan pe­ nyelenggara pemilu. Amanah afirmasi perempuan dalam undang-un­ dang yang menjadi tanggung jawab KPU perlu disikapi dengan: 1. Perkuat peraturan pelaksana khususnya dalam proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu, dan memastikan hasil pro­ sesnya memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan; 2. Adakan penguatan kapasitas perempuan dalam kepemiluan; 3. Susun database perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

123

pemilu hingga tingkat desa/kelurahan, untuk melihat rekam jejak/pengalaman perempuan yang terlibat dalam kepemiluan.

Rekomendasi penyikapan Puskapol UI itu berdasar riset di kon­ teks persiapan Pilkada Serentak 2015. Secara formal, peningkatan ke­ terlibatan perempuan sudah diatur dengan baik dalam undang-un­ dang. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan afirmatif sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif, maupun di lembaga pe­ nyelenggara pemilu.

Tetapi, dalam praktiknya, perempuan terbentur “langit-langit ka­ca” dalam peningkatan keterlibatannya secara politik. Perempuan meng­ alami halangan-halangan yang seringkali kasat mata, tetapi sangat nyata dirasakan dan menghambat perempuan untuk terlibat secara po­litik. Berikut hambatan nyata perempuan berpartisipasi sebagai pe­ nyelenggara pemilu beserta komentar/pernyataannya: 1. Masalah budaya “Jadi laki-laki sebagai tokoh adat, identik dengan pemimpin, dan itu terbawa dari adat ke sistem pemerintahan. Perempuan pada dasarnya menerima peran seperti itu. Karena faktor budaya tadi.”

“Kalau dari sisi saya pribadi, hambatan dari perempuan untuk masuk ke badan penyelenggara pemilu, yang paling khusus, izin dari suami dan izin dari orang tua.”

2. Pengetahuan kepemiluan: “Dari 121 pendaftar, yang lolos tes tertulis ada 50 orang, 10 di antaranya perempuan. Lalu untuk tahap 10 besar hanya ada satu perempuan yang lolos. Masalah pengetahuan masih sulit bagi perempuan.”

3. Geografis “Untuk beberapa wilayah di Indonesia, masalah geografis menjadi isu penting dalam mencakup keterlibatan perempuan dalam politik.”

124

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

4. Regulasi: “Walaupun saya sudah S2, punya pengalaman seabrek-abrek, itupun tetap tidak lolos karena dianggap tidak punya pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu. Itu jadi seperti ada diskriminasi tentunya karena belum diuji .”

“Sekarang PPS itu syaratnya tinggi. Minimal harus tamat SLTA, kemudian usianya juga 30 tahun. Pendidikan ini yang payah sekali. Orang di desa kadang-kadang kebanyakan kalau sudah tamat SMA langsung pergi merantau, atau sudah punya pekerjaan. Akhirnya selalu yang itu-itu saja dipilih jadi anggota PPK, PPS, dan KPPS.” Pentingnya mendorong partisipasi politik perempuan dan me­ ning­ katkan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu.

Pe­ ningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan, dengan tiga alasan: 1. Keadilan; 2. Akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik; 3. Peluang yang setara bagi perempuan untuk memengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan.

Oleh karena itu, perempuan harus didorong untuk mendapatkan po­sisi sebagai penyelenggara pemilu melalui pengadaan pelatihan ke­ pemiluan dan penguatan keterampilan perempuan itu sendiri.

5.3. TAK BOLEH TIGA KALI BERTURUT-TURUT JADI PANITIA KPU lebih berupaya menjaga kemandirian, netralitas, dan pro­ fesionalitas dengan cara melarang warga berhak pilih menjadi panitia penyelenggara pemilu tiga kali berturut-turut. Partisipasi warga menjadi PPK, PPS, dan KPPS dibatasi maksimal dua kali di posisi yang sama agar terjadi sirkulasi. Pengaturan ini dikeluarkan melalui Surat Edaran

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

125

KPU No 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

Latar belakangnya adalah orang-orang yang terlibat dalam ke足 panitiaan penyelenggara pemilu cenderung tetap dari pemilu ke pemilu.

Keadaan ini melahirkan kemapanan sehingga kurang responsif terhadap perubahan dan perbaikan peraturan, serta menciptakan potensi kolusi yang rentan diintervensi dan dikondisikan peserta pemilu.

PKPU No 3/2015 tentang Tata Kerja KPU, PPK, PPS dan KPPS, pada Pasal 18 Ayat (1) huruf (k) menekankan, periode pertama terhitung tahun 2005-2009 dan periode kedua terhitung 2010-2014. Terbitnya SE KPU memberikan penjelasan periode secara teknis mengenai penghitungan dua kali jabatan PPK, PPS dan KPPS. Karena sebelumnya, pemaknaan dua kali menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 itu dihitung berdasarkan penyelenggaraan. Sebab, PPK, PPS dan KPPS merupakan penyelenggara ad hoc. Sehingga, menjadi anggota PPK selama dua periode merupakan hak sebagai warga negara Indonesia.

Tapi, SE menjelaskan bahwa satu periode adalah dari 2005 hingga 2009, atau 2010 hingga 2014. Artinya, jika ada yang sudah menjadi pa足 nitia pada kedua periode itu, tak dibolehkan lagi mendaftar dan menjadi panita kembali.

Jika sirkulasi pergantian kepanitiaan tinggi, maka pelaku politik uang dari peserta pemilu untuk mengubah hasil suara lebih mungkin di足足 hindari. Antusiasme orang baru dalam kerja penyelenggara lebih banyak mendorongnya melakukan pengalaman pertamanya sebagai penyelenggara berdasar pembelajaran dan kontribusi sebaik mungkin.

Yang sudah lama menjadi panitia pun di hadapan orang baru akan malu jika permisif terhadap politik uang.

Pengaturan batasan menjadi kepanitian pemilu pun memperkuat makna partisipasi pemilu. Sebelumnya, warga mengikuti aktivitas kepemiluan lebih banyak sebagai mobilisasi dibanding partisipasi. Yang pertama lebih berdasar himbauan, keterpaksaan, motif ekonomi semata, atau ketakutan hukuman. Yang kedua lebih berdasar pada kesadaran.

Penguatan dan perluasan partisipasi dengan pembatasan periode akan memenuhi target 30 persen perempuan dalam kepanitiaan pemilu.

Rekrutmen akan beralih secara sistemik pada satu generasi lama yang

126

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

lebih banyak keterlibatan lelaki kepada generasi berikutnya lebih masih memungkinkan untuk melibatkan perempuan.

5.4. MENURUNKAN SYARAT USIA PANITIA Pengaturan pembatasan periode sebagai panitia pemilu menguatkan makna partisipasi dan memperluasnya kepada warga muda. Ini sesuai dengan kebutuhan peningkatan layanan terhadap pemilih muda dan pemilih pemula. Layanan penyelenggara pemilu penting untuk lebih ramah dalam metode dan konten komunikasi terhadap pemilih muda dan pemilih pemula.

Pada dasarnya, syarat usia kepanitiaan pemilu masih diskriminatif terhadap pemuda sebagai warga negara yang juga mempunyai hak politik. Kita tahu bahwa Undang-undang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 sampai 30 tahun. Tapi, menjadi panitia pemilu bersyarat usia minimal 25 tahun. Sehingga, lebih lama kepanitaan pemilu merupakan wajah tua.

Menurunkan syarat usia panitia pemilu seiring dengan kebutuhan penggunaan teknologi pemilu. Baik teknologi yang sudah diterapkan maupun yang akan diterapkan. Karena usia muda berdasar pengalaman berinteraksi dengan teknologi digital, lebih akrab dan tinggi penyesuaian terhadap inovasi.

Terdapat inisiatif baik dari salah satu petugas Kelompok Pe­ nye­ lenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 28 Kalibata. Melalui pon­ sel­­nya ia mengakses sistem informasi data pemilih (Sidalih) pada pil­ kada2017.kpu.go.id untuk mengecek pemilih yang membawa C6 atau yang hanya berdasar e-KTP. Semua warga berhak pilih harus dilayani memilih, tapi harus juga terdaftar di DPT atau mengikuti prosedur daftar pemilh tambahan (DPTb).

Karena itu, usia minimal 25 tahun perlu dievaluasi agar rekrutmen anggota KPPS lebih terbuka luas dan partisipatif terhadap pemuda di era penyelenggaraan pemilu yang diiringi dengan maraknya penggunaan teknologi (digital). Keterlibatan pemuda sebagai panitia pemilu akan meningkatkan layanan pemilih. Pemilu yang sifatnya tinggi konsentrasi,

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

127

kecermatan, dan stamina membutuhkan keterlibatan pemuda. Jika KPPS beranggotakan tujuh orang, maka sudah seharusnya mereka beragam usia. Ketua KPPS bisa yang senior, tapi anggotanya bisa berusia muda, bahkan kalangan mahasiswa.

UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu mensyaratkan anggota KPPS minimal berusia 25 tahun. Jika usia pemuda menurut UU No 40/2009 adalah 16 sampai 30 tahun, syarat usia minimal KPPS 25 tahun menjadi kurang partisipatif. Padahal, selain dipahami awam sebagai warga yang relatif kritis dan punya semangat kerelawanan, usia 16 sampai 25 tahun pun akrab dengan teknologi digital ponsel yang bersesuaian dengan teknologi kepemiluan yang diterapkan oleh KPU. Surat suara habis dan surat suara cadangan habis, salah satunya disebabkan pemilih yang tak berhak memilih tapi tetap dilayani KPPS. Padahal, KPPS berwenang mengecek status pemilh di Sidalih untuk menerima/menolak pemilih. Petugas pun bisa mengecek keaslian e-KTP melalui aplikasi Sidalih melalui ponsel.

Pembaruan kepanitian penyelenggara pemilu sebetulnya sudah dilakukan melalui regulasi yang melarang keikutseraan panitia selama tiga kali pemilu berturut-turut. Seseorang bisa menjadi panitia baik PPK, PPS, dan KPPS di tingkat yang sama maksimal dua kali pemilu.

Inisiator Youth Proactive Transparency International Indonesia (TII), Lia Toriana, berpendapat bahwa perbaikan demokrasi dan pemilu seiring dengan kesadaran hak politik pemuda. Menurut deputi program TII, ini, hak politik tak hanya memilih tapi juga dipilih. Terlibat dalam pemilu pun bukan sekadar menyoblos di TPS, tapi juga menjadi penyelenggara pemilu dan mencalonkan diri jadi peserta pemilu.

Perubahan syarat usia dan syarat lain penyelenggara dan kepanitiaan pemilu memungkinkan dalam momen perumusan undang-undang pemilu. Rancangan Undang-Undang Pemilu yang besar kemungkinan untuk Pemilu 2019 ini menggabungkan regulasi pemilu presiden, pemilu legislatif, dan penyelenggara pemilu. Sebelumnya, ketiganya dibuat dalam UU terpisah, yaitu UU No 42/2008, UU No 8/2012, dan UU No 15/2011.

128

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

5.5. DUKA DI SUASANA FITRI DAN PERGANTIAN KETUA KPU Di tengah persiapan Pilkada Serentak 2017, KPU mendapat musibah.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, meninggal dunia pada 7 Juli 2016, di tengah suasana Hari Raya Idul Fitri. Pemimpin KPU yang tenang dalam kata dan sikap, serta memimpin penyelenggaraan pemilu dengan pri­ ma, ini, terkena komplikasi akibat abses dan diabetes. Wafatnya lelaki kelahiran kelahiran Medan 18 Juli 1975 ini membuat Indonesia kehilangan salah penyelenggara pemilu terbaiknya.

Keterbukaan KPU bisa kita kaitkan dengan sifat personal Husni yang terbuka. Penghargaan atas keterbukaan KPU itu antara lain disampaikan oleh Kemitraan (Partnership of Governance Reform). Ke­ mitraan memandang KPU telah melakukan prakarsa dan inovasi da­ lam transparansi data pemilu. Transpransi formulir C1, laporan dana kampanye, daftar pemilih, profil calon legislator, dan sejumlah data lain sangat strategis dalam mendorong perbaikan kualitas pemilu yang kemudian berujung pada integritas proses dan hasil pemilu.

Kepemimpinan Husni digantikan anggota KPU yang lain, Juri Ardiantoro, yang pemilihannya dilakukan melalui musyawarah dan pe­mungutan suara. Ada yang menilai langkah cepat pemilihan ketua penting mengingat tahapan Pilkada 2017 yang dimulai Agustus. Ada juga yang menilai tak tepat merujuk waktu yang tersedia sebelum ta­ hapan masih cukup untuk menunggu adanya pergantian antarwaktu (PAW).

Tapi, KPU secara kelembagaan berpendapat, posisi ketua bisa langsung dipilih tanpa harus menunggu PAW. Karena, secara kuorum sudah memenuhi syarat. KPU pun memandang perlu segera ada pe­ mimpin definitif. Sebab, jika lembaga tersebut hanya dipimpin pe­ laksana tugas ketua, kewenangannya terbatas. Sebab, status sebagai pelaksana tugas tak memungkinkan melakukan hal strategis layaknya ketua definitif. Yang dimaksud hal strategis seperti penandatanganan anggaran dan produk hukum KPU, seperti PKPU. Sebelum Juri terpilih, selama beberapa hari posisi ketua sementara

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

129

diisi Hadar Nafis Gumay dengan status pelaksana tugas. Terpilihnya Hadar sebagai pelaksana tugas sendiri untuk mempersiapkan pemilihan ketua definitif. Malam hari setelah rapat dengar pendapat pada 18 Juli 2016, enam anggota KPU melakukan pemilihan Ketua KPU melalui ra­ pat pleno tertutup di Sekretariatan KPU RI, Jalan Imam Bonjol.

Pemilihan berlangsung dan menghasilkan keterpilihan Ketua KPU hingga menjelang dini hari.

Pemilihan Ketua KPU berlangsung dua tahap. Tahap pertama melalui pemungutan suara. Tahap kedua melalui musyawarah mufakat.

Pada tahap pertama didapat dua nama, Juri Ardiantoro dan Hadar Nafis Gumay. Pada tahap kedua musyawarah tak melibatkan Juri dan Hadar se­ hingga hanya dilakukan empat anggota KPU: Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Arief Budiman.

Menurut UU No 15/2011, Pasal 27 Ayat (5), “Penggantian antarwaktu anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dalam seleksi pemilihan anggota KPU 2012-2017, ada 14 nama yang dipilih melalui mekanisme voting oleh Komisi II DPR. Adapun urutan keterpilihan berdasarkan jumlah suara terbanyak pertama sampai ketujuh adalah: Sigit Pamungkas (45 suara); Ida Budhiati (45); Arief Budiman (43); Husni Kamil Manik (39); Ferry Kurnia Rizkiansyah (35); Hadar Nafis Gumay (35); Juri Ardiantoro (34).

Adapun tujuh nama lainnya adalah: Hasyim Asyari, dosen tata negara (32); Ari Darmastuti, dosen Fisipol (31); Enny Nurbaningsih, dosen tata negara (23); M.Najib, anggota KPU provinsi (3); M Adhi Syahputra Aman, peneliti dan pegiat pemilu (1); Zainal Abidin, anggota Komite Independen Pemantau Pemilu (1), dan Evie Ariadni Shinta, dosen komunikasi politik (0).

Berdasarkan urutan perolehan suara tersebut, Hasyim Asy’ari yang kemudian dilantik menjadi anggota KPU pengganti antarwaktu. Hasyim Asy’ari dilantik oleh Presiden pada 29 Agustus 2016. ■

130

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

6 Peraturan KPU: Menjamin Kemandirian KPU dan Keserentakan Pilkada “PKPU merupakan bentuk konkret kerja kepastian hukum

pemilu yang menggambarkan tingkat kemandirian

K

penyelenggara pemilu.�

ewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam membuat peraturan pelaksana menjadi lebih menentukan kesuksesan pada konteks pilkada serentak. Sebab, penyelenggaraan pilkada didasarkan pada undang-undang yang berkualitas pas-pasan, sehingga peraturan KPU bertambah fungsi, bukan semata menjadi regulasi yang implementatif, tapi juga menutupi keburukan undang-undang.

Undang-undang No 1/2015 sebagai dasar hukum penyelenggara pilkada, sebelumnya merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2014. Perppu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya ini bertujuan mengganti UU Pilkada yang mengatur pilkada melalui DPRD. UU No 1/2015 dan undang-undang hasil revisinya, yaitu UU No 8/2015 dan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

131

UU No 10/2016 merupakan “undang-undang pilkada langsung tapi tak langsung.”

6.1. KEMANDIRIAN DAN KONSULTASI MENGIKAT Sepertinya, tak ada ketegangan relasi KPU dan DPR yang lebih tinggi dibanding fase persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017. Setelah UU No 10/2016 ditetapkan sebagai revisi terbatas UU No 1/2015 dan UU No 8/2015, konstitusionalitas kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dipertaruhkan. Sebab, revisi yang seharusnya menjadi lebih baik, malah memperburuk keadaan dengan memberikan kewenangan DPR untuk mengintervensi dan mengurangi kemandirian KPU dalam pembuatan PKPU. Pasal 9 a UU No 10/2016 bertuliskan: “Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.”

Bandingkan rumusan tersebut dengan Pasal 9 a UU No 1/2015 yang bertuliskan: “a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahap­an Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.”

Ada sejumlah perbedaan signifikan dalam UU hasil revisi itu dengan sebelum revisi. Pertama, menambah istilah “Peraturan KPU”. Kedua, menambah kalimat “dalam forum rapat dengar pendapat”. Ketiga, menutup dengan kalimat “yang keputusannya bersifat mengikat”. Secara umum revisi tak mengurangi kata dan kalimat tapi menambahkannya.

Tapi, sifat mengikat dalam konsultasi PKPU bagi KPU berarti mengintervensi. Kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri tak akan utuh terwujud dengan adanya kewenangan DPR yang mewajibkan hasil konsultasi diterapkan dalam PKPU. Jika konsultasi adalah keharusan dan hasil dari konsultasi yang berisi pendapat dan permintaan dewan harus dirumuskan dalam PKPU dan diimplementasikan, berkuranglah kemandirian KPU. Peran lembaga

132

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

penyelenggara pemilu sebagai pelaksana undang-undang menjadi pelaksana permintaan dewan hasil konsultasi.

Kata “mengikat” jelas berbeda pemaknaannya dengan ketentuan sebelumnya. KPU mendengar pendapat dan permintaan dalam konsulitasi merupakan suatu kewajaran. Kemandirian KPU salah satunya diukur dari keleluasaan internalnya mengambil keputusan.

Saat mengikat adalah keharusan melaksanakan hasil konsultasi, maka berkuranglah keleluasaan pengambilan KPU. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen Ketiga Pasal 22E Ayat (5) bertuliskan: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Lalu, pada Ayat (6) bertuliskan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”

Jelas dipahami, undang-undang yang melakukan pengaturan lebih lanjut berdasar Ayat (6) tak boleh menghasilkan pertentangan dengan Ayat (5). Sebab, jelas-eksplisit kemandirian KPU tertulis dalam Ayat (5). Tak ada kalimat keharusan berkonsultasi. Komisi atau lembaga lain yang setara dengan KPU, pun, tak disyaratkan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam menyusun peraturan.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memperkuat argumen kemandirian KPU. Dalam buku Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Didik Supriyanto menjelaskan latar belakang kelahiran KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kebutuhan kemandirian KPU seiring dengan perbaikan tata kelola kelembagaan dalam transisi demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru.

The auxiliary state agency sebagai teori politik dan tata negara menjadi relevan menilai pentingnya pembentukan KPU. Kelembagaan tambahan yang mandiri dalam kepemiluan merupakan konsekuensi reformasi yang berkesimpulan: poros kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tak memadai mewujudkan kebutuhan demokratisasi.

Karena itu, KPU hadir mengambil alih peran dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu, agar penyelenggaraan pemilu tak diselewengkan oleh kepentingan kekuatan politik yang sedang berkuasa memerintah.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

133

Kebutuhan akan pentingnya kelembagaan KPU yang mandiri pun sesuai dengan standar universal kepemiluan. International Institute for Democracy and Electoral (IDEA) menekankan, penyelenggara pemilu dituntut independen dan tidak berpihak. Lembaga penyelenggara pemilu tak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, baik pihak berwenang atau pihak partai politik.

PKPU merupakan regulasi teknis penyelenggaraan pemilu di bawah undang-undang. Tapi ketika undang-undang memuat kewenangan intervensi DPR dan Pemerintahan dalam pembuatan PKPU, kemandirian KPU rusak tak hanya pada tataran kewenangan PKPU dan internal kelembagaan, tapi juga secara konstitusional dan historis.

Karena itu, judicial review Pasal 9 huruf a UU No 10/2016 merupakan kewajiban utama kedirian (fardhu ‘ain) KPU dan kewajiban utama kolektif (fardhu kifayah) umat demokrasi Republik Indonesia. Mengajukan keadilan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan ijtihad kemandirian.

Jika menang, mendapat dua ganjaran: perbaikan dan pembuktian. Jika pun kalah, mencoba membela marwah merupakan satu kepastian berganjaran ‘surga demokrasi.’

6.2. PASLON TUNGGAL VERSUS “SETUJU-TIDAK SETUJU” Salah satu kekosongan hukum UU No 1/2015 dan UU No 8/2015 untuk Pilkada Serentak 2015 adalah mengenai paslon tunggal. Terlihat jelas paradigma keserentakan tak dimiliki para pembuat UndangUndang Pilkada. Tanpa paradigma keserentakan, Presiden membuat Perppu untuk menolak pilkada tak langsung. DPR menyetujui Perppu menjadi UUU, namun masih berparadigma pilkada tak serentak.

Kekosongan hukum ini mengulang pengalaman regulasi pilkada sebelum fase keserentakan. UU No 32/2004 dan UU No 12/2008 sangat berpotensi menghasilkan calon tunggal. Tapi, karena tahapan penetapan pasangan calon bisa terus dimundurkan sampai ada minimal dua pasangan calon, ketunggalan pasangan calon terhindar dengan konsekuensi molornya tahapan. Karena bisa membuat waktu yang terus berlarut, prinsip kebebasan kontestasi menjadi tak adil bagi pasangan

134

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

calon yang mendaftar dan memenuhi syarat. Prinsip adil melalui kepastian hukum pun jadi tak terjamin.

Pada keadaan regulasi itu ada kecenderungan paslon tunggal bersama partai pengusung akan menghadirkan boneka paslon. Tujuannya jelas agar tahapan pilkada dilanjutkan sehingga legitimasi kekuasaan didapat dari keterpilihan. Tahapan pilkada memang dilanjutkan tapi menggambarkan buruknya kontestasi yang merugikan pemilih.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang dibacakan di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 29 September 2015, mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada, yang diajukan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. MK berpendapat, Pilkada bercalon tunggal tetap dilanjutkan ke tahap berikut. Paslon tunggal tetap dikompetisikan dengan pilihan “setuju” atau “tidak setuju” saat pemungutan suara berlangsung.

“Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon,” demikian pendapat Mahkamah dalam Poin Menimbang 3.15.

KPU kemudian cepat merespons Putusan MK yang menitah kelanjutan tahapan pilkada berpaslon tunggal. Dibuatlah PKPU khusus calon tunggal yang isinya sesuai dengan Putusan MK. Putusan MK idealnya direspon oleh pembuat undang-undang. Tapi, dalam konteks penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015, Putusan MK lebih mungkin direspons KPU melalui PKPU. Pasalnya, UU Pilkada No 1/2015 baru saja mengalami revisi terbatas yang hasilnya adalah UU No 8/2015. Selain itu, respons pembuat undang-undang terhadap Putusan MK relatif lebih lama. Putusan MK dikembalikan kepada sifatnya sebagai norma hukum yang menutup dan mengikat.

Barulah kemudian pada Pilkada Serentak 2017, kekosongan hukum PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

135

paslon tunggal bisa ditutup oleh undang-undang. Revisi terbatas kedua atas UU Pilkada menghasilkan UU No 10/2016. Pasal 54C Ayat (2) UU No 10/2016 bertuliskan: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”

6.3. KEPRIHATINAN KEPENGURUSAN GANDA PARTAI POLITIK Salah satu keprihatinan bersama dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah munculnya PKPU No 9/2015 tentang Pencalonan.

Saat semua pemangku kepentingan dalam politik negeri ini sedang ‘kepusingan’ menyikapi nasib dua partai tertua dalam kontestasi pilkada --yaitu Golkar dan PPP yang terancam tak bisa mengusung pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2015—KPU menjelang tahap penetapan pasangan calon Pilkada Serentak 2015 mengubah syarat pencalonan.

PKPU membolehkan partai berkepengurusan ganda mengusung pa­ sangan calon di Pilkada 2015. Sebelumnya, jika belum ada kepastian tunggal kepengurusan, partai tak bisa mengusung pasangan calon.

PKPU sebelum revisi hanya menyediakan dua pilihan bagi par­ tai Golkar dan PPP di fase pencalonan Pilkada 2015. Pertama, me­ nung­ gu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap un­ tuk mendapatkan kepengurusan tunggal. Kedua, pihak berseteru me­ ngatasnamakan kepengurusan bisa berdamai lalu mendaftarkan kepengurusan tunggal ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Tetapi, kedua pilihan itu membutuhkan waktu lama yang sangat mungkin melampaui tahap pencalonan Pilkada 2015. KPU melihat tak mungkin aturan pelarangan kepengurusan ganda partai dipertahankan dalam PKPU. Karena itu, diadakanlah rapat pleno KPU pada Rabu malam, 15 Juli 2015 untuk memutuskan mengubah aturan pencalonan.

Sebelum memutuskan mengubah PKPU Pencalonan, KPU sudah berupaya meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memprioritaskan

136

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

penyelesaian kepengurusan ganda partai dibanding permohonan kasus-kasus lain. Tapi, meski sudah disetujui MA, tetap saja waktu yang tersedia dalam pencalonan tak akan cukup.

Akhirnya, KPU tak lagi merujuk SK Kemenkumham dalam mela­ kukan verifikasi tertulis kepengurusan partai yang sah. Dalam pen­ daftaran calon, partai pengusung yang berkepengurusan ganda tetap bisa mengajukan pasangan calon. Syaratnya, kedua kepengurusan mengusung pasangan calon yang sama. KPU berpendapat, tujuan perubahan itu untuk menjaga ruang partisipasi setiap partai politik sebagai pengusung pasangan calon dalam pilkada.

Sekilas, langkah ini menjadi solusi bersama antarpihak. Penyelenggara mendapat kepastian kepesertaan pilkada, hak partai/koalisi partai untuk mengusung calon terpenuhi, dan pemilih pun tak kehilangan pasangan calonnya untuk dipilih hanya karena konflik internal partai.

Tetapi, perubahan PKPU Pencalonan memunculkan kontradiktif regulasi. Membolehkan kepengurusan ganda partai bisa mengusung pasangan calon dianggap menabrak sejumlah undang-undang. Pertama, tentu saja UU Pilkada. Kedua, UU Partai Politik.

UU No 8/2015 menyebutkan bahwa partai politik yang berhak mencalonkan pasangan calon adalah yang berpengurusan berdasar pengesahan melalui SK Menkumham. SK Menteri inilah yang harus dilampirkan pada saat partai atau gabungan partai mengusung pasanngan calon. Sedangkan, UU No 2/2011 tentang Partai Politik menyatakan SK Menkumham merupakan keabsahan kepengurusan partai. Sangat jelas, SK menteri diterbitkan hanya untuk satu kepengurusan yang dianggap sah menurut AD/ART tiap partai. Tak mungkin Menkumham menerbitkan SK yang berlaku untuk dua kepengurusan dalam satu partai.

Perludem berpendapat, revisi PKPU Pencalonan membuat KPU tak konsisten berpegang pada prinsip kebebasan dan keadilan pemilu. KPU memberikan kebebasan kontestasi kepada partai yang baik maupun yang buruk. Itu membuat KPU permisif pada ketaksiapan/ketakseriusan partai berpilkada.

Kehadiran Ketua KPU di rumah Wakil Presiden bersama Ketua PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

137

Bawaslu, dan Ketua DKPP sebelum revisi PKPU Pencalonan merupakan catatan bagi kemandirian penyelengara pemilu. Jamuan Jusuf Kalla terhadap Husni Kamil Manik, Muhammad, dan Jimly Asshiddiqie sulit diklarifikasi bukan sebagai intervensi politik terhadap KPU untuk merevisi PKPU Pencalonan, sehingga Golkar dan PPP bisa mengusung pasangan calon.

Hadirlah kemudian istilah islah terbatas dalam PKPU No 12/2015 sebagai hasil revisi PKPU No 9/2015 tentang Pencalonan. Maka muncullah kepesertaan Golkar dan PPP sebagai partai pengusung Pilkada 2015.

6.4. MENGATUR YANG “ISTIMEWA” DAN YANG “KHUSUS” Kompleksitas Pilkada serentak bertambah dengan keragaman status daerah. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Papua Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, semua melakukan suksesi pemimpin daerahnya pada 2017. Semuanya menyelenggarakan pilkada, kecuali DIY dengan keistimewaannya menetapkan sultan sebagai gubernur.

Sekali lagi, karena paradigma keserentakan tak disertakan dalam Perppu No 1/2014 dan penerimaan menjadi UU Pilkada, keadaan regulasi luput menyadari pertimbangan kekhususan daerah pada Pilkada 2015. Salah satunya tak ada pengalaman Pilkada 2015 yang dievaluasi dan menjadi rekomendasi perbaikan untuk 2017. Padahal, ada beberapa kabupaten/kota di Aceh, Papua, dan Papua Barat yang berpilkada pada 2015.

Dampaknya, permasalahan regulasi kekhususan menumpuk di Pilkada 2017. Pertama, KPU diminta representasi masyarakat Aceh untuk mencantumkan syarat orang asli Aceh menjadi syarat pencalonan kepala daerah dalam PKPU. Kedua, KPU pun diminta representasi masyarakat Papua Barat dan Papua untuk menuliskan “orang asli Papua” sebagai salah satu syarat pencalonan kepala daerah.

Fase uji publik Rancangan PKPU kurang dioptimalkan. Para pihak yang hadir dalam uji publik PKPU lebih banyak sebatas perwakilan atau

138

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

utusan lembaga yang diundang. Perwakilan masyarakat Aceh, Papua, dan Papua Barat pun lebih banyak mengutarakan kepentingannya ketimbang perbaikan regulasi.

Ini membuat hal lain dalam Rancangan PKPU dilupakan. Salah satunya kekhususan Pilkada DKI Jakarta. Pembahas luput melakukan terobosan, misalnya terkait Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dalam PKPU No 6/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus IbukotaJakarta, Papua, dan Papua Barat.

6.4.1. Orang Aceh Kepastian hukum pemilu, salah satunya, adalah menerapkan hukum secara hierarkis. Mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga ke tingkat peraturan. Pembuatan regulasi merujuk pada regulasi yang lebih tinggi, sehingga regulasi yang dibuat berjenjang dan tak bertentangan.

PKPU No 6/2016 yang mengatur perbedaan Pilkada Aceh dengan daerah lain sempat dipertanyakan dalam rapat dengar pendapat KPU dengan Komisi II DPR. Syarat pencalonan kepala daerah di Aceh harus yang orang Aceh dinilai bertentangan dengan undang-undang. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan peran KPU sebagai pelaksana undangundang.

KPU bukan tak menyadari aspek hierarkis tersebut. KPU pun menyadari bahwa UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh juga telah mengatur syarat calon kepala daerah. Syarat itu tertera dalam Pasal 67 Ayat (3) UU No 11/2006, yang menyatakan: Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. menjalankan syari’at agamanya; c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

139

atau yang sederajat; e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi; h tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; l. tidak dalam status sebagai penjabat Gubernur/bupati/walikota; dan m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Tidak ada istilah “orang Aceh� dalam persyaratan di UU No 6/2011.

Sedangkan, syarat kekhususan Aceh pun telah tertulis dalam huruf b dan huruf j. Syarat menjalankan syariat agama serta mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya tak menjadi syarat pilkada di daerah lain.

Keluputan memahami komprehensivitas UU No 11/2006 secara umum adalah tak menyertakan posisi qanun dalam undang-undang.

Pasal XXXX UU No 11/2006 bertuliskan: segala hal yang lebih implementatif diatur dalam qanun.

Dalam Bab I Ketentuan Umum dijelaskan pengertian Qanun Aceh dan kabupaten/kota. Nomor 21, Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

140

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Nomor 22, Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundangundangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/ kota di Aceh.

Posisi UU No 11/2006 lebih tinggi daripada qanun, dan posisi qanun lebih tinggi daripada PKPU. Posisi UU No 11/2006 pun lebih dari UU No 1/2015, UU No 8/2015, dan UU No 10/2016, karena lex specialis mengalahkan lex generalis.

Syarat menjalankan syariat agama serta mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya punya makna kelokalan.

Mengingat keotonomian khusus Aceh punya kebutuhan mengisi pe­ merintahan dengan sumber daya manusia daerah asal, maka persyaratan pencalonan kepala daerah cenderung dimaknai “orang Aceh asli”.

PKPU No 6/2016, Pasal 12 Ayat (1), menuliskan persyaratan calon ke­pala daerah dan calon wakil kepala daerah sebagai berikut: “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh” dengan memenuhi sejumlah persyaratan.

Sejumlah persyaratan dalam PKPU No 6/2016 ini merupakan akumulasi dari syarat pencalonan dalam UU Pemerintahan Aceh, UU Pilkada No 1/2015 dan No 8/2015, serta Qanun. Hasilnya adalah 26 sya­rat bagi warga negara yang ingin menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, di antaranya adalah “orang Aceh.”

6.4.2. Orang Asli Papua Tak seperti UU No 11/2006 yang tak mencantumkan “orang Aceh” sebagai syarat calon kepala daerah, UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua mencantumkan frase “orang asli Papua”. Meski demikian, syarat itu hanya berlaku untuk pilkada provinsi, tidak berlaku dalam pilkada kabupaten/kota di Papua. Walhasil, syarat tersebut dianggap diskriminatif. Karena itulah, pihak yang mengatasnamakan kepentingan rakyat Papua kemudian meminta KPU mencantumkan “orang asli Papua” sebagai syarat calon kepala daerah dalam PKPU.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

141

Untuk aspirasi ini, KPU relatif tak lebih terbebani dibanding “orang Aceh” di Pilkada Aceh. Karena, permintaan “orang asli Papua” dituliskan sebagai syarat pencalonan pilkada kabupaten/kota di PKPU sudah ditentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga KPU cukup merujuk pada sifat Putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Dalam persiapan Pilkada Serentak 2017, ada tiga pemohon judicial review UU Otsus Papua. Pada Permohonan Nomor 34/PUU-XIV/2016 tertulis nama: Pemohon I, Wakil Ketua 1 Majelis Rakyat Papua (MRP) Hofni Simbiak; Pemohon II, Anggota MRP Robert D. Wanggai; dan Pemohon ke III, Benyamin Wayangkau. Kuasa hukum para Pemohon, Heru Widodo menjelaskan, dalam pencalonan Pilkada kabupaten/ kota di Papua, partai politik lebih mengutamakan orang yang bukan asli Papua. Menurutnya, ini bertentangan dengan kekhususan Papua.

Tujuan UU Otsus salah satunya menempatkan orang asli Papua sebagai subjek utama pemerintahan Papua. Bukan hanya provinsi tapi juga kabupaten/kota hingga tingkat terbawah.

Tapi Hakim MK, Wahiduddin Adams mengatakan, dalam UU Otsus Papua, tidak satu pasal pun yang mengatur kabupaten dan kota karena UU Otsus hanya mengatur kertentuan untuk provinsi. Maka, untuk kabupaten dan kota harus mengikuti UU 8/2015. Ketika aturan lain tak ada dalam UU Otsus, akan dikembalikan ke UU No 8/2015, walaupun konstitusional bersyarat.

Penekanan lain disampaikan Hakim MK, Maria Farida Indrati.

Menurutnya, tak ada ketentuan diskriminatif dari tak disertakannya “orang asli Papua” sebagai syarat pencalonan pilkada kabupaten/ kota. Pelanggaran hak konstitusional terjadi apabila ada syarat yang melarang “orang asli Papua” tak boleh menjadi calon kepala daerah di kabupaten/kota. UU Otsus dan UU Pilkada tak melarang orang asli Papua mencalonkan menjadi bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota.

Maria mengingatkan, otonomi khusus untuk Provinsi Papua berasal dari Tap MPR. Merupakan hal yang berlebihan jika ada produk hukum di bawah Tap MPR yang mengubah otonomi khusus Papua, termasuk syarat orang asli Papua dalam pencalonan pilkada kabupaten/kota.

142

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Karena jika ini terjadi, hal serupa bisa pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gubernur-Wakil Gubernur DIY adalah Sultan-Paku Alam. Sehingga, kalau kalau aturan yang sama diterapkan –seperti permintaan para pemohon uji materi agar “orang asli Papua” juga berlaku dalam pilkada kabupaten/kota di Papua--, maka wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati Yogyakarta pun bisa diminta harus juga keturunan Kesultanan.

Perludem berpendapat, KPU perlu merujuk pandangan MK tersebut.

Sehingga, kalau “orang asli Papua” dituliskan dalam PKPU, itu akan menjadi sesuatu yang inkonstitusional.

6.4.3. Kampanye, Cuti, dan Profesionalitas KPU DKI PKPU No 6/2016 merupakan wujud nyata perbaikan Pilkada. Melalui kewenangannya dalam membuat peraturan itu pun KPU menjamin kepastian hukum pemilu. Dibanding Pilkada 2012 yang mengalami kekosongan hukum pada putaran kedua, penyelenggara pemilu pada Pilkada 2017 jauh lebih mencerminkan wujud profesionalitas KPU yang secara konstitusional bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Jika kita sudah merujuk pada PKPU dan Undang-undang Pilkada, kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua sudah terjawab. PKPU No 6/2016 memastikan kampanye merupakan salah satu dari empat tahapan Pilkada DKI putaran kedua. Pasal 36 Ayat (2) menjelaskan mengenai putaran kedua pilkada yang harus diadakan jika pada putaran pertama tak ada pasangan calon yang meraih suara 50 persen lebih.

Sedangkan ayat (3) bertuliskan, tahapan Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mencakup: a. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan; b. Kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon; c. Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan d. Rekapitulasi hasil perolehan suara.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

143

Tertulis kata “kampanye” pada huruf b sebagai bagian dari tahapan pilkada putaran kedua. Sehingga, PKPU 6/2016 menjadi wujud nyata penjamin kepastian hukum dalam pilkada putaran kedua.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz berpendapat, ada catatan terhadap profesionalitas KPU DKI Jakarta yang tak memastikan kampanye di putaran kedua. Adanya pendapat “putaran kedua tak ada tahap kampanye” merupakan gambaran begitu dibutuhkannya kepastian hukum mengenai kampanye sekaligus cuti bagi petahana kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sikap akhir KPU DKI Jakarta untuk memastikan adanya kampanye dalam putaran kedua merupakan bukti dari profesionalitas KPU DKI Jakarta. KPU RI telah membuat PKPU 6/2016 tentang Pilkada Aceh, Papua Barat, dan DKI, jauh hari sebelum tahapan penyelenggaraan Pilkada 2017 dimulai. KPU DKI Jakarta sebagai bagian kelembagaan KPU yang menurut UUD 1945 bersifat nasional, tetap, dan mandiri, mesti menjalankan PKPU 6/2016, di antaranya penyelenggaraan kampanye sebagai tahapan di putaran kedua.

Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini, juga menilai seharusnya perdebatan putara kedua Pilkada DKI Jakarta bukan pada ada/tidak adanya kampanye. Karena kata kampanye tertulis jelas dan tegas.

Sehingga, yang perlu diperdebatkan adalah seperti apa penajaman visi, misi, dan program pasangan calon. Karena, yang membedakan kampanye di putaran kedua adalah adanya penggunaan kata “penajaman”.

Ketua KPU DKI, Sumarno, menjelaskan, penajaman visi, misi, dan program disampaikan melalui semua bentuk kampanye, kecuali rapat umum dan pemasangan alat peraga oleh pasangan calon dan tim sukses. Penajaman visi, misi, dan program pasangan calon penting juga kontennya dimaknai dari masing-masing pasangan calon yang bisa disampaikan dalam ragam metode kampanye yang dibolehkan.

Kampanye putaran kedua penting karena ada konstelasi dan konfigurasi politik yang berbeda antara putaran pertama dan kedua.

Pada putaran pertama, ada tiga paslon yang berkompetisi, kemudian mengerucut tinggal dua paslon di putaran kedua. Aktivitas pendidikan

144

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

politik berupa kampanye perlu untuk meyakinkan pemilih, terutama untuk pemilih paslon yang tidak lolos pada putaran kedua.

Tahap kampanye berlangsung 7 Maret sampai dengan 15 April. Debat publik yang ditayangkan di televisi juga akan ada di pekan terakhir sebelum hari pemungutan suara. Melihat antusiasme pemilih di putaran pertama dan begitu berpengaruhnya debat pada partisipasi memilih, debat akan diadakan juga pada tahap kampanye putaran kedua.

Adanya kepastian kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta berdasarkan PKPU No 6/2016, berarti juga ada keharusan cuti bagi petahana kepala daerah yang mencalonkan diri. UU Pilkada dan PKPU saling melengkapi dan menguatkan melalui fungsi hierarki regulasi.

Kampanye putaran kedua ada dalam PKPU, sedangkan keharusan cuti bagi petahana ada dalam undang-undang Pilkada.

KPU sebenarnya telah melakukan sosialisasi dan uji publik mengenai PKPU No 6/2016. Sayangnya, selama masa tersebut, tidak ada pihak yang mempertanyakan dan meminta penjelasan mengenai kampanye di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Tak disertakannya aturan cuti dalam kampanye putaran kedua bagi petahana dalam PKPU, karena KPU berpemahaman cuti lebih tepat dan telah diatur dalam undangundang. Tak adanya penjelasan tentang cuti di putaran kedua, juga karena yang ditekankan dalam cuti bukanlah putaran satu atau dua.

Penekanan cuti adalah pihak dan waktu aktivitas. Penekanan pihak karena ditujukan bagi petahana. Penekanan waktu aktivitas, karena cuti berkait langsung dengan kampanye.

UU 10/2016 mengatur setiap petahana yang kembali mencalonkan diri di pilkada di daerah yang sama wajib nonaktif sementara. Ini aturan yang berlaku di semua daerah pilkada, tak hanya DKI Jakarta. Pada fase kampanye, petahana yang mencalonkan harus cuti. Kebebasan dan keadilan pemilu harus berlaku sama pada tiap orang, per individu warga negara.

Pasal 70 ayat (3) UU No 10/2016 bertuliskan: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

145

dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.�

Objektivitas perbaikan regulasi dan profesionalisme KPU di Pilkada 2017 bisa dibandingkan dengan di Pilkada 2012. Abdullah Dahlan selaku koordinator bidang korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Pilkada 2012, mengingatkan buruknya kekosongan hukum soal kampanye. Karena, tak adanya aturan kampanye di putaran kedua, bisa membuat petahana kepala daerah tak diharuskan cuti. Padahal, dalam kampanye petahana yang sudah mengambil cuti sekali pun, banyak laporan masyarakat tentang penggunaan fasilitas pemerintah daerah untuk kepentingan kampanye, serta mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk kepentingan pemenangan petahana kepala daerah. â–

146

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

C. Penyelenggaraan Pilkada: Memastikan Pesta Demokrasi Lokal yang Bebas dan Adil

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

147

148

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

7 Pendaftaran Pemilih

“Pemilu tak sekedar kontestasi karena penonton merupakan

P

aktor terpenting dan menentukan menang/kalah.�

endaftaran pemilih merupakan tahapan yang langsung berkaitan dengan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Jika pendaftaran pemilih baik, maka hak pilih warga akan mendapat pelayanan yang baik di Hari-H pesta demokrasi.

Seberapa baik jalannya pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), menggambarkan seberapa baik data pemilih yang disusun pada tahap pendaftaran pemilih.

Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama sangat baik menjadi refleksi begitu vitalnya daftar pemilih untuk menjadi ukuran kualitas pemilu. Partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat 10,75 persen dibanding 2012. Meski demikian, masih terjadi ketidaksesuaian yang tinggi antara angka keinginan memilih dan realitas partisipasi pemilih. Masalah pemuktahiran daftar pemilih dan tingkat mobilitas penduduk Jakarta, menjadi sebab tak terfasilitasinya keinginan memilih

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

149

yang tinggi tersebut.

Direktur Eksekutif Populi Center, Usep Ahyar, menggambarkan ketimpangan itu. Pertanyaan suvei tingkat keinginan memilih mendapati 90 persen lebih warga DKI berhak pilih ingin memilih. Tapi, faktanya, tingkat partisipasi dalam pilkada tak sampai 80 persen.

Tingkat keinginan memilih yang mencapai 90 persen juga ditemukan dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, bahkan mengatakan 99 persen warga Jakarta yang memiliki hak pilih ingin memilih. Sebanyak 88 persen di antaranya meyakini tak akan ada persoalan yang menghalangi mereka datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 Februari 2017.

Ketimpangan antara antusiasme pemilih dan realitas pengguna hak pilih disebabkan banyak kemungkinan. Bisa karena ada permasalahan dalam pendataan warga berhak pilih, bisa pula karena belum baiknya kesadaran warga berhak pilih terhadap administrasi kependudukan dan pemilu.

Dalam keadaan yang lebih kompleks ketakjelasannya, permasalahan daftar pemilih berdampak pada tak dipercayanya proses dan hasil pemilu. Dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih menjadi digunakan sebagai dasar permohonan. Bagaimana kita mau yakin kemenangan kontestasi jika pemilih sebagai juri sang penentu jumlah dan akurasinya tak bisa dipastikan?

7.1. PRINSIP PENDAFTARAN PEMILIH Daftar pemilih merupakan jaminan teknis hak pilih warga negara.

Prinsip free and fair pemilu harus menjamin kebebasan hak politik warga sekaligus menjamin keadilan melalui kepastian hukum. Sehingga pengertian mendasar pemilih dalam pemilu adalah warga negara yang memiliki hak pilih sekaligus masuk dalam daftar pemilih. Jika nama warga masuk daftar pemilih berarti warga telah mendapat jaminan hak pilih. Sebaliknya, jika nama warga belum masuk daftar pemilih berarti warga belum mendapat jaminan hak pilih.

150

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Pendaftaran pemilih termasuk dalam Standar-standar Internasional Pemilu International IDEA (2002). Pemilu harus mewajibkan pendataan daftar pemilih secara transparan dan melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tak sah atau curang.

ACE Project segayung bersambut dengan menetapkan tiga prinsip pendaftaran pemilih. Pertama, komprehensivitas, yang berarti daftar pemilih harus menampung semua warga berhak pilih. Kedua, akurat, yang berarti setiap nama lengkap warga berhak pilih pada daftar pemilih menyertakan informasi identitas seperti tanggal lahir, domisili, dan lainnya. Ketiga, mutakhir, yang berarti daftar pemilih disusun aktual dalam konteks waktu satu kebutuhan pemilihan.

Segala prinsip pendaftaran pemilih itu pun terdapat dalam konsitusi.

Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga, Pasal 22E Ayat (1), menuliskan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Maka, “umum” dalam “luber” menjadi asas daftar pemilih pemilu yang inklusif dan aksesibel terhadap warga berhak pilih.

Konstitusionalitas hak pilih dilanjutkan pada dua pasal berikutnya.

Pasal 27 Ayat (1) berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sedangkan, Pasal 28D Ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan ayat (3) dengan bunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Asas konstitusional hak pilih kemudian diturunkan dalam Undangundang Pemilu. Ada asas luber dalam Pasal 2 UU No 8/2012 dan UU No 42/2008. Ada pula frase “kepentingan umum” dan kata “terbuka” dalam asas kelembagaan penyelenggara pemilu dalam UU No 15/2011.

Dasar hukum itu telah menjawab salah satu pertanyaan penting pendaftaran pemilih: apakah memilih itu hak atau kewajiban?

Sejak pemilu pertama pada 1955, Indonesia menempatkan memilih merupakan hak, bukan kewajiban. Penempatan memilih sebagai hak PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

151

menjadi tepat bukan hanya sebagai penerapan utuh hak politik warga negara, tapi juga penerapan standar kepemiluan. Karena memilih adalah hak, partisipasi pemilih warga terdaftar pemilih menjadi penting menjadi ukuruan kesuksesan pemilu. Jika memilih itu wajib –dan yang tak memilih dihukum denda/penjara-- sebagian besar warga memilih karena ketakutan, bukan kesadaran.

Tingkat kesuksesan pemilu melalui partisipasi pemilih menggam­ barkan tiga hal. Pertama, kualitas penyelenggaraan berkait dengan transparansi dan inklusivitas layanan terhadap pemilih. Kedua, kualitas peserta pemilu. Ketiga, kesadaran pemilih terhadap hak politiknya sebagai warga.

Substansi pemilu dan demokrasi itu tergambar jelas pada Pilkada 2015. Kota Medan, sebagai salah satu dari 269 daerah penyelenggara pilkada, memiliki partisipasi pemilih hanya 26 persen. Kemungkinan, ini angka partisipasi pemilih terendah sepanjang sejarah pemilu Indonesia.

Tak hanya terendah dalam pilkada, tapi juga terendah untuk semua jenis pemilu.

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan pada 9 Desmber 2015, bahwa dari target partisipasi pemilih Pilkada 2015 yang ditetapkan 75,5 persen, capaian rata-rata partisipasi 74,5 persen merupakan capaian yang baik. Tentang sangat rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Kota Medan, dia menilai lebih karena pengalaman pilkada masyarakatnya yang sering dikecewakan pemerintahan lokal hasil pilkada, karena banyak kasus korupsi.

7.2. PERMASALAHAN PENDAFTARAN PEMILIH 7.2.1. Masalah Pengertian Pemilih UU No 1/2015 mengartikan pemilih sama halnya dengan undangundang pemilu lainnya. Dalam Ketentuan Umum nomor enam, pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. UU No 8/2015 dan UU No 10/2016 sebagai dua revisi terbatas tak mengubah pengertian pemilih ini.

152

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Kalimat “sudah/pernah kawin” dalam pengertian pemilih merupakan permasalahan nilai kesetaraan demokrasi. Pengertian ini secara istimewa menempatkan lebih tinggi warga belum berusia 17 tahun tapi sudah/pernah kawin dari penempatan umum warga berusia 17 tahun atau lebih. Ada intervensi nilai komunal di masyarakat yang mengukur kedewasaan tiap individu warga berdasar moralitas (sudah/ pernah) kawin dengan tidak kawin.

Ketentuan “sudah/pernah kawin” dalam pengertian pemilih mem­ buat pemilu melegalkan perkawinan usia dini. Jelas ini bertentangan de­ngan semangat kesetaraan pemilu sebagai bagian dari demokrasi.

Upaya demokratisasi terhadap regulasi dan kelembagaan negara yang terus menghapus praktik perkawinan usia dini, semestinya pemilu menjadi bagian.

Dalam penerapannya, ketentuan “sudah/pernah kawin” merumitkan pendataan. Praktik perwakinan di bawah usia 18 tahun biasanya tak menyertakan pencatatan legal institusi resmi. Akhirnya, warga sudah/ pernah kawin di bawah 17 tahun ada yang didata, ada yang tidak. Aspek ini pun menjadi dualisme kepastian hukum. Di satu sisi pemilu harus komit dengan kepastian hukum, di sisi lain ada persyaratan pemilih yang bersifat menjauhi hukum formal.

Selain soal “sudah/pernah kawin”, pengertian pemilih adalah berusia paling rendah 17 merujuk pada tanggal pemungutan suara. Usia 17 tahun yang tak merujuk tahun pemungutan suara membuat pendataan harus juga merujuk tanggal dan bulan kelahiran setiap warga.

Jika tetap dengan merujuk tanggal pemungutan suara, akan terjadi pen­dataan pemilih yang berulang-ulang. Misal, pemilu nasional yang se­tidaknya terdapat dua kali pemilu, maka pendataan pemilih dilakukan dua kali, berdasar dinamika pemilih pemilu di pemilu legislatif dan pe­ milu eksekutif. Belum lagi jika pemilu presiden berlangsung dua pu­ tara­n, maka pendataan pemilih pun dilakukan kembali karena pemilih pe­ mula bertambah. Pun begitu dengan Pilkada DKI yang bisa dua putaran.

Pelarangan anggota TNI/Polri menjadi pemilih pun jadi permasalahan daftar pemilih. Dinamika bertambahnya keanggotaan TNI/Polri dan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

153

berkurangnya TNI/Polri (karena pensiun dan lain sebab), membuat pendataan pemilih berulang-ulang.

7.2.2. Masalah Data Dasar Aspek paling prinsipil dari pendaftaran pemilih adalah data dasar.

Para penyelenggara pemilu sepakat, daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir harus menjadi data dasar pemilu berikutnya. DPT pemilu terakhir merupakan data pemilih paling aktual. Seberapa banyak warga berhak pilih yang terdapat dalam DPT sebelumnya yang menggunakan hak pilih di pemilu sebelumnya merupakan realitas kependudukan yang seharusnya dilanjutkan menjadi bagian pendaftaran pemilih di pemilu berikutnya.

Salain itu, penggunaan DPT pemilu terakhir sebagai data dasar pendaftaran pemilih merupakan gambaran utuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri . Melalui penyusunan dan penetapan daftar pemilih, KPU menjadi yang paling berwenang terhadap suara rakyat sebagai sumber daya utama pemilu. Kepentingan KPU bukan kemenangan pemilu, melainkan memastikan kebenaran daftar pemilih.

Aspek terpenting itu yang belum tuntas di tataran regulasi. UU No 1/2015 Pasal 11 huruf g bertuliskan: “memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.�

Ketentuan itu tak menjadi bagian dalam revisi terbatas UU No 1/2015.

Revisi pertama yang menghasilkan UU No 8/2015 tetap menjadikan data kependudukan pemerintah sebagai data dasar pendaftaran pemilih untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 di 269 daerah.

Revisi kedua yang menghasilkan UU No 10/2016 pun tak mengubah ketentuan data dasar pendaftaran pemilih untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah.

154

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Padahal, sebelum pilkada mempunyai regulasi khusus, pendaftaran pemilih berdasar daftar pemilu terakhir. UU No 32/2004, Pasal 70 Ayat (1) bertuliskan, “daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.�

Sayangnya, ketentuan itu menjadi tak berlaku. Penjelasan UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan, “dalam pemutakhiran data pemilih, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.�

Konsekuensi ketentuan itu, daftar pemilih sementara (DPS) dan DPT dibuat KPU provinsi dan kabupaten/kota berdasar Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disusun pemerintah daerah.

Akibatnya, banyak daerah yang menyelenggarakan pilkada punya daftar pemilih berkualitas buruk. KPU provinsi dan kabupaten/kota tak maksimal memperbaiki sehingga banyak pemilih tak masuk daftar pemilih. Bahkan, tak sedikit pemilih yang namanya menjadi pemilih ganda karena bertumpuknya data lama dengan data baru.

Perludem berpendapat, perbedaan jauh antara persentase keinginan memilih dengan partisipasi pemilih disebabkan dua hal. Pertama, permasalahan pemutakhiran data pemilih. Kedua, mobilitas penduduk Jakarta yang sangat tinggi. Karena dua keadaan ini, sangat mungkin akan banyak warga berhak pilih tapi tak bisa memilih karena persoalan administrasi kependudukan dan pendataan pemilih.

Deputi Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengingatkan ada 27 Februari 2017 mengenai rekomendasi lembaganya pada 2013 mengenai daftar pemilih. Pertama, merupakan kemutlakan data yang dijadikan dasar pemuktahiran daftar pemilih adalah DPT di pemilu terakhir.

Karena itu, untuk Pilkada DKI Jakarta 2017, misalnya, data pemilih terakhirnya adalah DPT Pilpres 2014.

Kedua, DPT selain dimutakhirkan setiap jelang pemilu juga penting dicocokkan dengan sensus penduduk. Pencocokan ini juga wajar dilakukan banyak negara. Bukan hanya untuk mengaktualkan data penduduk, tapi juga pembanding dan pengecekan.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

155

Sayangnya data pencocokan di pemilu, termasuk pilkada, bukan sensus penduduk BPS. Undang-undang Pilkada bertuliskan DP4 yang sumbernya dari Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2).

Padahal, data ini berpotensi dipolitisasi pemerintah daerah untuk kekuasaan dan keuntungan anggaran. Sehingga angkanya cenderung dilebih-lebihkan. Jika penduduk banyak, kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota akan banyak.

Sebagai ilustrasi, BPS dan Bappenas memproyeksi penduduk Indonesia 2012 adalah 244.668.283 jiwa. Sementara DAK2 2012 yang dikeluarkan pemerintah berjumlah 251.857.940 jiwa, sehingga ada selisih 7.189.657 jiwa. Jika dikonversi menjadi kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, selisih tujuh jutaan jiwa itu masing-masing menjadi 90 kursi dan 660 kursi.

Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari, menjelaskan, implementasi dari regulasi yang ada bisa memastikan pemuktahiran daftar pemilih berjalan baik dan akurat. Menurutnya, untuk Pilkada Serentak 2015 dan 2017, basis pemutakhiran data pemilih mengacu pada DPT pemilu sebelumnya yakni Pilpres 2014. Selanjutnya, DPT Pilpres 2014 dicocokkan untuk menemukan selisih antara DPT pemilu sebelumnya dengan DP4.

Di sini kewenangan dan kualitas KPU di provinsi, kabupaten, dan kota menentukan baik/buruknya daftar pemilih.

Di Pilkada Serentak 2015, Republika pada 22 September 2015, memberitakan jumlah pemilih ganda DPS Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2015 lebih dari 4.600 pemilih. Ketua Divisi SDM dan Umum Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangsel, Ahmad Jazuli, mengatakan pemilih ganda ditemukan hasil verivikasi DPS empat kecamatan: Kecamatan Serpong, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat dan Pamulang.

7.3. DEMI KEPUASAN PASANGAN CALON Tak hanya pemilih saja yang kepentingan hak politiknya berkaitan langsung dalam pendaftaran pemilih tapi juga pasangan calon. Jika daftar pemilih baik maka pasangan calon akan puas berkontestasi dalam

156

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

pemilu. Yang terpilih akan merasa pantas dan yang tak terpilih akan yakin dan menerima hasil pemilu.

Gambaran tingkat kepuasan pasangan calon terhadap daftar pemilih dapat dilihat dari berapa banyak persengketaan hasil pemilu/pilkada di MK karena masalah DPT. Salah satu dampak penyelenggaraan pilkada yang bermasalah dengan DPT adalah tak puasnya pasangan calon terhadap proses dan hasil pemilu. Hampir selalu ada gugatan dari hasil pilkada. Baik atau buruknya daftar pemilih pilkada bisa dilihat dari seberapa banyak gugatan yang berdasar permasalahan DPT dan seberapa banyak gugatan itu dikabulkan MK. Pilkada Konawe Selatan 2010 menjadi salah satu gambaran sangat buruknya daftar pemilih. Gugatan hasil pasangan calon oleh hakim MK dikabulkan dalam bentuk putusan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Pilkada Konawe Selatan.

KPU periode 2012-2017 tak mau mengalami itu termasuk juga dalam penyelenggaraan pilkada. Sejak Pemilu 2014 peserta pemilu diberikan akses penuh data dan perkembangan pemilih, mulai dari DPS hingga DPT. Di Pilkada 2015 dan 2017 layanan itu pun diberikan.

GAMBAR 19: DALIL PERMOHONAN SENGKETA HASIL PILKADA SERENTAK 2015

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

157

7.4. DISABILITAS DALAM DPT 7.4.1. Keterangan Pemilih Disabilitas di DPT Di pilkada serentak, KPU melanjutkan layanan pendaftaran pemilih inklusif terhadap warga disabilitas. Ini merupakan buah anggota KPU 2012-2017 yang terbuka dan melibatkan advokasi masyarakat sipil, khususnya usulan layanan pemilu inklusif. Tak hanya informasi jumlah pemilih disabilitas yang disertakan, tapi juga jenis disabilitasnya.

Informasi jenis disabilitas dengan jumlahnya dalam daftar pemilih merupakan terobosan penting. Selama ini banyak yang berpemahaman jenis disabilitas yang langsung berkait dengan layanan pemilih hanya tuna netra dan tuna daksa. Tuna netra berkaitan dengan penyediaan template dan braile, sedangkan tuna daksa berkaitan dengan keadaan medan TPS. Padahal, jenis disabilitas banyak ragam. Setiap jenis punya karakteristik untuk dipahami tersendiri. Pemahaman setiap jenis disabilitas penting dalam penyocokan dan penelitian data pemilih.

Pemahaman keragaman disabilitas akan berpengaruh terhadap tingkat layanan pendataan pemilih. Sebagian warga disabilitas merasa tak enak dan berpikir keadaannya akan menyulitkan penyelenggaraan pemilu.

Sebagian keluarga yang anggotanya terdapat warga disabilitas masih malu sehingga tak diinformasikan dalam pendataan pemilih.

Layanan informasi daftar pemilih disabilitas ini pun membuahkan hasil yang sangat positif di tahap hasil pemungutan suara. Kita bisa membandingkan pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT dengan realitas partisipasi pemilih. Seberapa banyak pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT? Seberapa banyak pemilih disabilitas yang meng­ gunakan hak pilihnya? Dan, seberapa banyak pemilih disabilitas yang tak terdaftar di DPT tapi terlayani untuk bisa menggunakan hak pilihnya?

Pengguna hak pilih penyandang disabilitas di sejumlah daerah Pilkada 2017 melebihi jumlah penyandang disabilitas dalam DPT. Di Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, misalnya, ada 5.371 penyandang disabilitas dalam DPT, tapi partisipasi pemilihnya di angka 10.228.

Di Pilkada Aceh, ada 7.138 penyandang disabilitas dalam DPT, tapi

158

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

partisipasi pemilihnya 27.516. Di Pilkada Kepulauan Bangka Belitung, ada 552 penyandang disabilitas dalam DPT, tapi partisipasi pemilihnya 594.

Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menjelaskan, ada pen足 catatan yang tidak lengkap kepada pemilih disabilitas pada pemutakhiran daftar pemilih. Menurutnya, banyak warga yang tidak memasukkan ang足 g足 ota keluarganya dalam daftar pemilih disabilitas, meski yang ber足 sangkutan berkebutuhan khusus. Sangat mungkin penyandang disabilitas yang tak didata datang ke TPS pada hari pemungutan suara.

Jika persyaratan DPTb-nya terpenuhi, petugas KPPS mencatatkan pada kolom disabilitas.

Pertanyaan dan kritik mengenai jumlah partisipasi pemilih disabilitas yang melebihi jumlah disabilitas dalam DPT penting jadi pembelajaran antarpihak. KPU sebagai penyelenggara perlu meningkatkan layanan pendataan pemilih agar daftar pemilih lebih komprehensif, akurat, dan aktual. Masyarakat, khususnya keluarga beranggotakan penyandang disabilitas pun perlu menginformasikan dan memastikan hak pilih warga disabilitas terjamin melalui daftar pemilih.

7.4.2. PKPU Pembela Disabilitas Mental/Psikososial Komitmen KPU memenuhi perlindungan hak politik pemilih disabilitas mental/psikososial dalam daftar pemilih di Pemilu Presiden 2014 dilanjutkan dalam pilkada. Padahal UU No 1/2015 dan UU No 8/2015 melarang warga disabilitas mental/psikososial memilih dalam pemilu. Larangan terhadap warga disabilitas mental dalam UU Pilkada ini bertolak belakang dengan tren positif inklusivitas daftar pemilu di tingkat nasional sebelumnya.

Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah pada 10 Maret 2015 berpendapat, ketentuan yang melarang orang bergangguan jiwa dan ingatan itu akan memperumit dan membingungkan penyelenggara pilkada. Pasalnya, di undang-undang pemilu lainnya, larangan itu tak ada. Tapi, di UU Pilkada malah muncul. Sehingga, seseorang yang saat pileg atau pilpres terdaftar dalam DPT, mesti dikeluarkan pada DPT

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

159

Pilkada karena adanya perbedaan pengaturan tersebut. Ini membuat KPU bekerja kembali memperbaharui dan memverifikasi seseorang dengan gangguan jiwa yang terdaftar di DPT. Padahal, DPT pemilu idealnya harus berkesinambungan. Ini berlaku setiap penyelenggaraan pemilu. DPT pada pemilu sebelumnya menjadi dasar penetapan DPT pada pemilu selanjutnya. Perbedaan pengaturan itu membuat kesinambungan daftar pemilih terganggu.

Melalui PKPU No 4/2015, KPU bisa mengatasi diskriminasi dalam UU No 1/2015 dan UU No 8/2015 yang melarang warga disabilitas memilih. Sebagai pelaksana undang-undang, KPU melawan undangundang tanpa harus merevisi undang-undang dan tanpa harus melanggar undang-undang.

UU No 1/2015 Pasal 57 Ayat (1) bertuliskan, “untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Tapi ayat (3)-nya bertuliskan, untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.”.Ayat pelarangan ini tak diubah sedikit pun meski pasalnya masuk dalam UU No 8/2015 sebagai perubahan kedua undang-undang Pilkada.

Lalu, PKPU No 4/2015 Pasal 4 Ayat (2) huruf a, masih melarang warga disabilitas mental/psikososial memilih dengan redaksi “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Tapi dengan terobosan Ayat (3) diskriminasi syarat pemilih terhadap disabilitas mental/psikososial menjadi hilang. Ayat (3) bertuliskan, “penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatan-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”

Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay pada 7 April 2015 menjelaskan, PKPU No 4/2015 menjadi dasar KPU sebagai penyelenggara untuk tak diskriminatif terhadap warga penyandang disabilitas mental/ psikososial berhak pilih. Seseorang hilang hak pilihnya jika ada atau bisa dibuktikan sedang terganggu jiwa/ingatannya melalui surat kerangan dari dokter. Jika tidak ada surat keterangan dokter, seseorang tetap berhak pilih dan harus didata masuk daftar pemilih.

160

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Hadar meyakinkan, Petugas PPS tidak bisa serta merta mencoret pemilih tanpa dasar. Harus ada pembuktian seperti surat pernyataan dokter atau yang lainnya bahwa yang bersangkutan sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan. Tanpa surat keterangan ini, pencoretan nama merupakan penghilangan hak pilih.

PKPU hebat itu disambut Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan No 135/PUU-XIII2015, para Hakim MK mempertimbangkan dan mumutuskan, Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 menimbulkan tafsir yang bermasalah. Para warga yang lebih banyak distigmakan gangguan jiwa/ingatan dapat kehilangan hak politiknya untuk masuk daftar pemilih.

Frasa terganggu jiwa/ingatan-nya mesti dimaknai, seseorang dengan gangguan jiwa/ingatan mesti dibuktikan profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa permanen yang menghilangkan kemampuan untuk memilih. Tanpa pembuktian ini, seseorang mesti didaftar sebagai pemilih dalam DPT dan berhak untuk memilih dalam pilkada.

7.5. DAFTAR PEMILIH AKURAT UNTUK MENJAMIN HAK MEMILIH 7.5.1. DPT Pemilu Terakhir dan Data Penduduk BPS Penyusunan daftar pemilih berdasar DPT pemilu terakhir dan pencocokan dengan data kependudukan dari sensus berkala Badan Pusat Statistik mesti diterapkan sebagai bagian perbaikan pemilu.

Selama daftar pemilih masih mencocokan data dari DP4 yang berasal dari DAK2, selamanya daftar pemilih berkualitas buruk. Kecenderungan adanya politisasi anggaran bermodus melebihkan jumlah penduduk DAK2 membuat daftar pemilih tak akurat.

Menjadikan DPT pemilu terakhir sebagai data dasar pemuktahiran daftar pemilu pun merupakan penguatan KPU sebagai lembaga penyelenggara yang mandiri. Pendaftaran pemilih yang berpusat pada lembaga hasil reformasi ini akan lebih mungkin terhindar dari intervensi kepentingan pemenangan politik kuasa. Semua pemangku kepentingan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

161

harus menyadari, pemilu dengan daftar pemilihnya merupakan kewenangan utuh KPU. Dan semua perlu mengingat, selama KPU begitu dekat dan lekat dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, wajah kekuasaan pemenang pemilu cenderung berupaya mempengaruhi dan menentukan bentuk tata kelola pemilu kepada KPU. Memberikan kewenangan pendaftaran pemilih sepenuhnya kepada KPU merupakan kebijakan yang sesuai dengan perwujudan lembaga penyelenggara pemilu yang permanen. Selama lima tahun masa jabatan komisioner dengan kelanjutan kesekretariatan yang permanen, KPU bertugas salah satunya memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan.

7.5.2. Single Identity Number (SIN) Sebagai penyempurnaan pendaftaran pemilih dan pemenuhan kebutuhan penggunaan teknologi pemilu, Single Identity Number (SIN) merupakan kemutlakan. Selama Kemendagri dan pemerintah daerah belum berhasil membangun data penduduk berdasarkan SIN, penyusunan daftar pemilih harus sepenuhnya dilakukan KPU. E-KTP di Indonesia yang menggantikan KTP konvensional sebetulnya merupakan penerapan konsep SIN. Maksudnya, nanti e-KTP menjadi wujud satu nomor identitas bagi setiap penduduk untuk digunakan berbagai macam keperluan, salah satunya pendaftaran pemilih.

Nomor identitas tunggal sebetulnya selama ini dimiliki penduduk, yaitu nomor induk kependudukan (NIK). Tapi selama ini pula NIK tak terintergrasi secara digital berdasar teknologi sistem informasi kependudukan. Akhirnya keadaan identitas menjadi kompleks seiring dinamika pembuatan kartu/surat administrasi seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, termasuk pendaftaran pemilih.

7.5.3. Menyederhanakan “Pemilih” Menjawab salah satu pertanyaan penting pendaftaran pemilih, “siapa saja warga negara yang berhak pilih?”, penting untuk menyederhanakan

162

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

pengertian pemilih. Dalam upaya menyatukan undang-undang kepe­mi­ luan, pengertian pemilih cukup dengan redaksi “warga negara yang di tahun pemilihan sudah berusia 17 tahun dan terdaftar sebagai pemilih”.

Di tahun pemilihan sudah berusia 17 tahun penting ditekankan. Perta­ ma, pendaftaran pemilih menjadi tak dipusingkan dengan penambahan pemilih warga negara yang berusia 17 di tiap bulan dalam satu tahun pemilihan. Penambahan pemilih pemula cukup di satu fase pendataan pemilih. Caranya hanya membandingkan tahun kelahiran dengan tahun pemilihan.

Pengertian pemilih perlu menghapus syarat “sudah/pernah kawin” bagi warga yang di bawah usia 17 tahun. Ketentuan “sudah/pernah kawin” selama ini telah membuat pemilu melegalkan perkawinan usia dini. Jelas ini bertentangan dengan semangat kesetaraan pemilu sebagai bagian dari demokrasi. Upaya demokratisasi terhadap regulasi dan kelembagaan negara terus menghapus praktek perkawinan usia dini, semestinya pemilu menjadi bagian.

Pengertian pemilih pun perlu menghapus larangan keanggotaan TNI/Polri menjadi pemilih. Selama ini larangan TNI/Polri aktif berhak pilih lebih disebabkan pada trauma otoritarian rezim yang menyatu dengan militer dan kepolisian. Reformasi hendaknya bisa akseleratif untuk menyetarakan identitas profesi militer dan polisi dalam kehidupan bersama warga negara. Jika kita berkeyakinan pemilu dan demokrasi merupakan dua entitas dalam kesatuan, terjadi inkonsistensi saat warga negara dalam institusi TNI/Polri dilarang memilih di pemilu.

Banyak hal positif yang didapat jika hak pilih dikembalikan kepada warga negara berprofesi sebagai TNI/Polri. Pertama, ini merupakan penerapan demokratisasi utuh dan akseleratif terhadap kelembagaan TNI/Polri, karena tiap anggota TNI/Polri mengalami langsung pesta demokrasi. Kedua, TNI/Polri secara formal mengakui dan menjadi ba­ gian supremasi sipil sebagai pemilik kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Ketiga, berkurangnya kompleksitas pemuktahiran daftar pemilih bagi penyelenggara pemilu karena tak perlu berulang mendata dinamika keanggotaan TNI/Polri dan memantau pelarangan memilih TNI/Polri.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

163

7.5.4. Keterangan Disabilitas Mental/Psikososial Layanan inklusif dan akurat daftar pemilih terhadap pemilih d­ isabilitas mental/psikososial perlu ditingkatkan. Cara dengan menyediakan kolom keterangan khusus jumlah pemilih disabilitas mental/ psikososial. Kolom khusus ini seperti kolom keterangan khusus jumlah pemilih disabilitas netra, daksa, rungu, grahita. Artinya, disabilitas mental/psikososial dikeluarkan dari kolom keterangan disabilitas lainlain.

Hal ini untuk melengkapi upaya luar biasa KPU dalam menjaga hak politik warga disabilitas mental/psikososial sejak Pemilu 2014. Dengan kolom khusus pemilih disabilitas mental/psikososial, daftar pemilih akan lebih akurat, khususnya pemilih disabilitas. Sehingga, capaian pendataannya lebih terukur.

Dalam partisipasi pemilih pun nantinya bisa diukur akurasi atau realitas jumlah pemilih disabilitas mental/psikososial. Berapa perbandingan antara pemilih disabilitas mental/psikososial yang didata dengan yang menggunakan hak pilihnya. Data perbandingan ini bisa menggambarkan layanan inklusivitas pendataan daftar pemilih dan layanan memilih di TPS. Bisa juga menggambarkan kualitas pendataan yang bisa sesuai dengan partisipasi pemilih bisa juga tak sesuai. â–

164

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

8 Produksi dan Distribusi Logistik

L

ogistik bukan hanya pelengkap dalam proses pilkada, me­ lain­ kan syarat mutlak terselenggaranya pilkada yang demokratis. UU 10/2016 mengatur logistik pilkada pada Bab XII tentang perlengkapan pemilihan. Perencanaan dan penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara menjadi tanggung jawab penuh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Sementara pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara menjadi tanggung jawab sekretariat KPU provinsi dan sekretariat KPU kabupaten/kota.

Jenis perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemungutan suara ter­­diri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan TPS. Selain itu terdapat dukungan perlengkapan pemungutan suara seperti formulir, sampul kertas, stiker identitas kotak suara, alat bantu tuna netra, perlengkapan di TPS, dan daftar pasangan calon. Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan ditetapkan dengan keputusan KPU. KPU mengatur teknis produksi dan distribusi logistik melalui PKPU 11/2016. Pada PKPU tersebut, KPU membagi logistik menjadi tiga: per­ lengkapan pemungutan suara; dukungan perlengkapan lainnya; serta PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

165

bahan sosialisasi dan kampanye.

Perlengkapan pemungutan suara meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan TPS. Dukungan perlengkapan lainnya meliputi sampul kertas; tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi; karet pengikat surat suara; lem/perekat; kantong plastik; ballpoint; gembok; spidol; formulir dan sertifikat; stiker nomor kotak suara; tali pengikat alat pemberi tan­ da pilihan; alat bantu tunanetra; daftar pasangan calon; serta salinan DPT dan DPTb. Sementara bahan sosialisasi dan kampanye terdiri atas selebaran (flyer); brosur (leaflet); pamflet; poster; baliho; spanduk; umbulumbul; dan/atau bahan lainnya.

Prinsip-prinsip dasar dalam mengelola logistik pemilu dan pilkada adalah bagaimana logistik tersebut menjadi bagian atau instrumen yang penting untuk membangun legitimasi pemilih. Orang banyak meragukan hasil pemilu dan pilkada bila logistiknya tidak standar.

Apabila ada improvisasi atau kreatifitas mengenai logistik pemilu dan pilkada, kreatifitas tersebut harus sesuai standar PKPU. Contohnya dalam pengisian formulir di TPS, harus menggunakan formulir yang sudah diatur dalam PKPU. Apabila ada kreatifitas menggunakan for­ mulir yang tidak sesuai standar, maka itu bisa mempengaruhi legitimasi hasil pemilu atau pilkada.

Manajemen logistik menjadi penting dalam penyelenggaraan pilkada, khususnya apabila dokumen-dokumen logistik tersebut nantinya diperlukan dalam proses sengketa pilkada.

8.1.

MEMASTIKAN PRODUKSI DAN LOGISTIK SESUAI PRINSIP

8.1.1. Kendali Mutu Standar Logistik Pilkada KPU berpegang teguh pada enam prinsip penyediaan perlengkapan pilkada. Enam prinsip, yang diatur di PKPU 11/2016 tersebut adalah tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.

166

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Penghitungan kebutuhan logistik secara tepat dan akurat penting untuk memastikan bahwa penyediaan logistik sesuai. Jika logistik diproduksi melebihi kebutuhan, tentu akan dianggap sebagai pemborosan yang mengganggu anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, kelebihan logistik juga dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan kecurangan.

Penghitungan jumlah logistik yang diperlukan didasarkan pada ketentuan undang-undang. Pasal 80 ayat (1) UU 10/2016, misalnya, mengatur jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan dua setengah persen dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Data pemilih yang akurat tentu akan menentukan keakuratan logistik pemilu. Jika tidak, kekurangan atau kelebihan logistik pemilu dapat mengganggu kelancaran pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.

Selain memastikan jumlah, hal lain yang sangat penting terkait surat suara adalah keasliannya. Pasal 13 ayat (1) PKPU 11/2016 mengatur, surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, hidden image, atau tanda khusus lainnya.

Spesifikasi surat suara diatur pada Pasal 11 PKPU 11/2016. Surat suara dibuat dengan ketentuan: • Latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih; • Foto Pasangan Calon dibuat berpasangan; • Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; • Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan; • Format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara ditetapkan dengan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

167

Keputusan KPU No 145/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos Bagi Pemilih Tunanetra pada Pilkada.

Pada Pilkada 2015, proses produksi surat suara sedikit terhambat oleh sengketa pencalonan yang berlarut-larut. Penundaan penetapan pasangan calon di delapan daerah mengancam proses pengadaan dan distribusi logistik pemilihan kepala daerah. Keterlambatan pengadaan akan berdampak pada ketepatan waktu distribusi logistik, terutama ke daerah terisolasi.

KPU hanya punya waktu 25 hari untuk menyiapkan dan men­ distribusikan logistik pemilihan kepala daerah jika bakal calon kepala/ wakil kepala daerah menggugat penetapan calon oleh KPUD hingga ke MA. KPU di daerah keberatan dengan waktu ini. KPU Maluku, misal­ nya, mengatakan, mustahil bisa menyiapkan semua logistik pilkada di empat kabupaten di Maluku yang ikut menggelar pilkada serentak pada Desember 2015, dalam waktu 25 hari. Terlebih, setiap Desember, tinggi ombak di perairan Maluku bisa mencapai lima meter, sehingga menghambat distribusi logistik. Untuk distribusi minimal butuh waktu 40 hari.

Di Kaimana, KPU setempat belum memasukkan pasangan calon Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa sebagai peserta pilkada, sekalipun Panwaslu Kaimana sudah merekomendasikan KPU setempat me­ masukkannya. Oleh karena belum ada penetapan calon, logistik pilkada Kaimana belum bisa diproduksi.

Di Boven Digoel, KPU Kabupaten Boven Digoel, mencetak kembali surat suara untuk pemilihan bupati-wakil bupati Boven Digoel. Ini dilakukan setelah KPU RI menganulir pencalonan Yusak Yaluwo karena masih berstatus bebas bersyarat pada Senin 23 November 2015. Padahal, KPU Boven Digoel telah mencetak surat suara yang mencantumkan nama Yusak sebanyak 47.211 lembar.

Sebelumnya, KPU Boven Digoel menetapkan lima pasangan kandidat kepala daerah, termasuk Yusak, pada 24 Agustus 2015. Namun, Bawaslu Papua mengeluarkan rekomendasi bahwa penetapan Yusak tidak sah karena masih berstatus bebas bersyarat dalam perkara korupsi dana

168

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

APBD Kabupaten Boven Digoel 2005-2007 senilai Rp 37 miliar.

Di Simalungun, pendistribusian terhambat karena kantor KPU Simalungun dikepung ribuan massa pendukung JR Saragih-Amran Sinaga, calon bupati dan wakil bupati Simalungun yang dicoret keikutsertaannya karena Amran terbukti divonis empat tahun penjara dengan ancaman lima tahun penjara. JR Saragih merupakan calon petahana.

Di Kalimantan Tengah, surat suara belum bisa didistribusikan karena surat suara untuk pemilihan Gubernur Kalteng belum selesai dicetak.

Ketelambatan itu karena salah satu pasangan calon digugurkan.

Kompleksitas distribusi ke daerah-daerah timur kian meningkat karena infrastruktur produksi tak selalu tersedia di kabupaten/kota sehingga harus mencetak di luar pulau. Kondisi tersebut berdampak pada biaya, waktu, dan risiko kecelakaan di perjalanan pada saat mobilisasi logistik.

Kompleksitas distribusi makin tinggi ketika proses distribusi dari KPU kabupaten/kota ke setiap TPS. Kondisi infrastruktur transportasi yang minim di sejumlah daerah, kondisi geografis yang sulit karena banyak permukiman penduduk berada di daerah kepulauan dan pegunungan, serta sebaran pemukiman penduduk yang tidak merata menjadi masalah sekaligus tantangan dalam distribusi logistik.

Menyiasati kerumitan dan kompleksitas distribusi logistik tersebut, KPU melakukan identifikasi daerah prioritas berdasarkaan sejumlah kategori; (1) jarak dan waktu pendistribusian; (2) penggunaan beberapa moda transportasi dalam distribusi logistik (darat, laut, dan udara); (3) keterbatasan infrastruktur yang dapat digunakan dalam distribusi; (4) daerah dengan jumlah pemilih besar. Besarnya jumlah daftar pemilih menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan daerah prioritas karena besaran jumlah pemilih memengaruhi waktu yang dibutuhkan KPU Kabupaten/Kota melakukan sortir dan pengesetan logistik.

Penghitungan alokasi waktu distribusi logistik dari perusahaan percetakan ke KPU kabupaten/kota dan dari KPU kabupaten/kota ke TPS sangat penting agar logistik sampai di lokasi tujuan tepat waktu.

Tanggung jawab penyedia dalam distribusi hanya dari perusahaan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

169

percetakan ke KPU kabupaten/kota. Sementara distribusi dari KPU kabupaten/kota ke TPS menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Dalam praktiknya, produksi dan distribusi logistik berjalan secara simultan, dimulai dari kabupaten/kota prioritas dan berikutnya ke kabupaten/kota yang tidak terdapat banyak kendala dalam pendistribusian logistiknya. Alokasi waktu juga perlu dihitung untuk kebutuhan sortir, pengesetan, pengepakan dan distribusi logistik dari KPU kabupaten/kota ke TPS. KPU juga mengidentifikasi moda transportasi yang dapat digunakan untuk mendistribusikan logistik ke kabupaten/kota. Sebelum pelak­ sanaan tahapan pengadaan logistik, KPU sudah menghimpun data dan informasi mengenai ketersediaan sarana pengangkutan. Data-data yang dikumpulkan, yaitu jalur transportasi darat, laut, dan udara, kapasitas angkut, perkiraan waktu dan biaya distribusi. Data-data tersebut diperoleh dari survei, perusahan ekspedisi dan tenaga ahli distribusi.

Penentuan moda transportasi distribusi logistik mempertimbangkan sejumlah aspek seperti waktu, kapasitas, keamanan dan biaya. Hal ini penting untuk memberikan jaminan ketepatan distribusi logistik, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan efesien atau hemat anggaran.

Selain surat suara, KPU juga mengatur produksi dan distribusi kotak suara. Jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah TPS. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan walikota dan wakil walikota berjumlah satu buah pada setiap TPS. Sementara kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan walikota dan wakil walikota berjumlah dua buah pada setiap TPS. KPU juga mengatur kotak suara yang digunakan untuk rekapitulasi.

Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, ada tiga kategori kotak suara.

Pertama, kotak suara untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; sertifikat hasil dan

170

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan; catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

Kedua, kotak suara untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS. Ketiga, kotak suara untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS, dan model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Kotak suara tersebut diberi stiker identitas atau tanda yang mencan­ tumkan nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan; nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih; serta nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan suara di TPS. Untuk menjamin transparansi pengadaan logistik, KPU menyiapkan sistem informasi logistik (Silog). Silog sebenarnya telah disiapkan KPU sejak tahun 2008. Aplikasi ini dibuat dengan melibatkan ITB sebagai mitra kerja pengembangan. Silog berbasis web tersebut digunakan dalam pengelolaan logistik pemilu dari tahap perencanaan hingga monitoring pengiriman logistik ke tingkat TPS. Pada perkembangannya, Silog juga dapat diakses oleh publik untuk mengetahui perkembangan pengelolaan logistik. Dashboard Silog memuat informasi jumlah TPS, PPS, PPK, pemilih, daftar pasangan calon, surat suara, tinta sidik jari, formulir, template, hologram, segel, sampul, kotak dan bilik suara. Publik dapat memantau perkembangan produksi dan distribusi masing-masing jenis logistik, jumlah yang sudah dicetak PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

171

oleh perusahaan, jumlah yang sudah dikirim dan jumlah yang sudah diterima oleh masing-masing KPU kabupaten/kota. Jika ada logistik yang tidak terdistribusi sesuai jadwal atau terdistribusi tapi jumlahnya kurang dari yang seharusnya maka sistem akan memberi peringatan.

Petugas dapat segera melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber masalahnya, apakah kesalahan pada proses produksi atau distribusi.

Informasi tersebut penting untuk mengambil tindakan antisipasi dan penanganan logistik.

Pengoperasian Silog bertumpu penuh pada KPU di tingkat kabupaten dan kota. Pengelolaan Silog dilakukan oleh administrator dan operator yang ditunjuk oleh masing-masing Satker. Operator di setiap Satker dapat melakukan pengelolaan data seperti input data harga satuan barang, harga satuan jasa, biaya distribusi, data barang inventaris, rencana kebutuhan logistik, rencana anggaran, data harga kontrak barang, data harga kontrak jasa, data pengadaan barang, data penerimaan barang, rekap harga satuan barang, rekap harga satuan jasa, rekap harga kontrak barang, rekap harga kontrak jasa, rekap alokasi kebutuhan, rekap alokasi anggaran, rekap biaya distribusi, rekap pemilih dan badan penyelenggara, monitoring pengadaan dan distribusi barang.

Pada Pilkada 2015, KPU melakukan Rapat Koordinasi Penggunaan Aplikasi Silog. Rapat koordinasi itu diselenggarakan bertahap pada 30 September hingga 8 Oktober dengan melibatkan operator Silog dan komisioner KPU daerah dari 266 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 2015.

KPU mencatat, tidak lebih dari 30 persen yang memanfaatkan Silog.

Dalam Silog, KPU daerah diharuskan mengunggah data pengadaan surat suara, tinta sidik jari, hologram, segel, dan kotak serta bilik suara.

Data yang dimasukkan dalam Silog bisa disandingkan dengan sistem informasi lain, seperti Sitap dan Sidalih untuk memantau kinerja KPU. Persentase penggunaan Silog yang masih sekitar 30 persen itu jauh dibandingkan penggunaan Sitap yang berkisar 90 persen, serta Sidalih yang sudah hampir 100 persen.

KPU kabupaten/kota memegang peranan strategis dalam memastikan logistik yang diterima KPPS tepat jumlah, tepat jenis, tepat

172

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

mutu, tepat tujuan dan tepat waktu. Karena itu, KPU kabupaten/kota diberikan tanggung jawab dan kewenangan melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu melalui pelaksanaan beberapa kegiatan, meliputi penerimaan, penyimpanan (penataan dan pengelompokan), pengepakan (pensortiran, pengesetan, penghitungan dan pengepakan), pemeliharaan, penyaluran dan inventarisasi. Semua logistik pemilu harus diterima KPPS paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara.

8.1.2. Distribusi Logistik di Tengah Cuaca Buruk Undang-undang yang menetapkan pemungutan suara Pilkada 2015 di bulan Desember dan Pilkada 2017 di bulan Februari membuat tantangan tersendiri bagi pendistribusian logistik oleh KPU. Dalam konteks teknis penyelenggaraan, tantangan cuaca bisa berdampak pada penyelenggaraan tahapan Pilkada, terutama distribusi logistik.

Pada 2015, terdapat kendala pendistribusian logistik ke beberapa daerah. Daerah tersebut di antaranya 48 kabupaten/kota di lima provinsi yang terdampak kabut asap; beberapa distrik di kabupaten di Papua; dan pulau-pulau di Sulawesi Utara. Kendala cuaca membuat pendistribusian logistik molor.

Pemilihan kepala daerah di 48 kabupaten/kota di lima provinsi yang terdampak kabut asap berpotensi tertunda. Pasalnya, persiapan pilkada, seperti pendistribusian logistik, perekrutan dan bimbingan teknis penyelenggara, serta proses kampanye pasangan calon, mengalami hambatan. Daerah yang diperkirakan terkendala mengikuti pilkada serentak karena asap ini antara lain 14 daerah di Kalimantan Tengah, 7 daerah di Sumatera Selatan, 9 daerah di Riau, 7 daerah di Kalimantan Barat, dan 11 daerah di Jambi. Wilayah di Kalimantan Tengah yang akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur terkendala secara keseluruhan.

Dari laporan BBC Indonesia, Distrik Amuma di Kabupaten Yahukimo belum mendapat kiriman logistik Pilkada hinga dua hari sebelum pemungutan suara. Pesawat yang mengangkut bahan logistik batal

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

173

mendarat karena hujan begitu deras di distrik itu, sedangkan landasan pesawat hanya tanah dan rumput. Semua bahan logistik diangkut menggunakan pesawat jenis ATR dari Jayapura ke Dekai—ibu kota Kabupaten Yahukimo. Dari Dekai, logistik Pilkada kembali diangkut memakai pesawat ke distrik-distrik di kabupaten tersebut.

Hal serupa terjadi di Sulawesi Utara. Pulau-pulau di Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud sulit dijangkau karena ombak terlampau tinggi akibat pengaruh cuaca. Untuk mencapai Pulau Miangas, Kabupaten Talaud, misalnya, diperlukan waktu seminggu dari Pelabuhan Bitung, Manado. Sedangkan dalam sebulan hanya ada dua kali pelayaran.

Di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, sebanyak 10 kapal kayu berbobot 10 gross ton (GT) digunakan untuk mengangkut surat suara menuju ke 10 kecamatan. Ada empat kecamatan di antaranya merupakan yang terjauh, yakni Aru Selatan Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Tengah Timur, dan Aru Selatan. Perjalanan dari Dobo ke empat wilayah itu membutuhkan waktu minimal sehari. Dari total 57.461 pemilih, 35 persen di antaranya tersebar di empat kecamatan tersebut. Jika terjadi gelombang tinggi, perjalanan molor. Cuaca buruk menghambat proses distribusi.

Pendistribusian logistik ke Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, khususnya ke Tanjung Lokang mesti dilalui dengan melintasi jalur sungai yang berbatu. Musim hujan di bulan Desember yang membuat debit air deras menyebabkan distribusi sedikit mengalami kesulitan.

Pada Pilkada 2017, kesulitan yang sama masih dihadapi KPU Sula wesi Utara. Gelombang tinggi dan angin kencang menghadang regu pembawa surat suara ke sejumlah tempat pemungutan suara di wilayah kepulauan di Kabupaten Sangihe dan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Untuk ke Pulau Marore yang mempunyai 1.093 pemilih, misalnya, regu pembawa kotak suara sampai tiga hari berada di laut, tetapi belum bisa mencapai Marore. Regu pembawa kotak suara, yang menggunakan perahu motor, terpaksa berlindung di Pulau Kawio akibat gelombang tinggi. Jarak Marore dan Tahuna, ibu kota Sangihe, biasanya ditempuh dengan perjalanan laut selama lima jam.

174

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Cuaca buruk juga mengganggu distribusi logistik Pilkada Kabupaten Flores Timur, NTT, terutama di Pulau Adonara dan Solor. Menurut Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Mewet Kecamatan Wotan Ulumado (Pulau Adonara) Frans Duli Poli, sampai H-2 logistik pilkada belum tiba di desa itu. Cuaca buruk menyebabkan pengiriman logistik tersendat. KPUD pun mengagendakan distribusi logistik sesuai informasi cuaca laut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kupang.

Di Serang, beberapa tujuan pengiriman logistik juga terganggu.

Distribusi ke Pulau Tunda di Kabupaten Serang, misalnya, mesti tertunda juga akibat gelombang laut meninggi. KPU juga mesti merelokasi sekitar 10 tempat pemungutan suara (TPS) di Lebak. Lokasi lama berada dalam desa yang selama ini dilanda banjir. Di Pandeglang, banjir merendam 21 desa di 8 kecamatan. Sementara di Lebak, banjir dan tanah longsor melanda 96 desa di 20 kecamatan.

Banjir juga sempat mengancam pelaksanaan pilkada di 27 TPS di Pati, Jawa Tengah. TPS-TPS itu terpaksa dipindahkan akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di daerah itu. Di Bekasi, kerawanan terkait ketersediaan logistik akibat banjir terdapat di 194 TPS, seperti di Kecamatan Pebayuran dan Muara Gembong.

Tantangan distribusi logistik di tengah cuaca ekstrim menjadi highlight evaluasi pilkada. Problematika menjelang hari pemungutan suara sudah diduga karena pemungutan suara yang dilangsungkan pada bulan Desember dan Februari sebagaimana diatur undang-undang dilangsungkan tanpa mempertimbangkan kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di mana Indonesia sedang mengalami musim penghujan dan musim gelombang tinggi.â–

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

175

176

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

9 Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

T

ahap pendaftaran bakal pasangan calon merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian pilkada. Tahapan ini jadi tahap awal yang paling krusial untuk menyeleksi caloncalon yang kelak ditawarkan kepada pemilih di surat suara.

Kualitas regulasi sangat menentukan kualitas calon kepala daerah.

Tanpa ketentuan yang menetapkan standar tinggi kualitas calon kepala daerah yang diinginkan, sulit mengharapkan pemimpin-pemimpin kepala daerah yang memiliki kompetensi, menjunjung tinggi integritas, dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik.

Sebagai landasan hukum Pilkada 2015, UU No 8/2015 merinci syaratsyarat yang harus dipenuhi individu untuk jadi calon kepala daerah.

UU No 10/2016 sebagai landasan hukum Pilkada 2017 juga merinci hal yang sama.

Pada Pasal 7 UU No 8/2015 dan UU No 10/2016 ini, ada dua puluh syarat kumulatif yang mesti dipenuhi calon kepala daerah. Syarat yang panjang lebar ini harus dipenuhi dengan melampirkan bukti-bukti saat individu calon kepala daerah mendaftar ke KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Satu syarat saja tak dipenuhi, KPU bisa mencoret pencalonannya dengan menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

177

calon kepala daerah. Dua puluh syarat tersebut di antaranya mengatur syarat usia, pendidikan, kesehatan, kesetiaan pada Pancasila, dan lainlain.

Pada perjalanan pembahasan undang-undang tersebut, setidaknya ada tiga catatan yang jadi perdebatan. Pertama, pengaturan soal uji publik. Kedua, pengaturan soal konflik kepentingan dengan petahana.

Ketiga, pengaturan soal kewajiban mundur bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ulasan mengenai perdebatan-perdebatan yang terjadi di sekitar tiga topik sorotan tersebut akan dibahas pada bab berikut.

UU No 8/2015 (sebagai revisi pertama atas UU No 1/2015) menghapus ketentuan “telah mengikuti uji publik� sebagai syarat calon kepala daerah yang telah diatur rinci di UU 1/2015. UU 8/2015 juga memuat syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Namun, ketentuan ini dianulir oleh MK melalui Putusan No 33/PUU-XIII/2015.

Putusan ini juga memuat ketentuan berupa kewajiban mundur bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebelumnya, di UU No 8/2015, anggota DPR, DPD, dan DPRD cukup memberitahukan pencalonannya sebagai kepala daerah kepada pimpinan DPR, DPD, dan DPRD. Perbandingan syarat calon kepala daerah di UU No 1/2015, UU No 8/2015, dan UU No 10/2016 dapat dilihat dalam tabel berikut.

178

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

179

KETENTUAN

Uji publik

Kesehatan

Turun jabatan dari kepala daerah jadi wakil kepala daerah

Konflik kepentingan dengan petahana

Kewajiban mundur bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD

NO.

1.

2.

3.

4.

5.

Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD

Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana

Tidak diatur

Mampu secara jasmani dan rohani

Telah mengikuti uji publik

UU 1/2015

*Ketentuan ini tak berlaku setelah MK mengeluarkan putusan nomor 33/PUU-XIII/2015

Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota kepada pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD*

Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan

Dihapus

Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*

*Ketentuan ini tak berlaku setelah MK mengeluarkan putusan nomor 33/PUU-XIII/2015

Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/ walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama

Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika

Dihapus

UU 10/2016

Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota untuk calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota

Mampu secara jasmani dan rohani

Dihapus

UU 8/2015

TABEL 22: PERBANDINGAN SYARAT CALON KEPALA DAERAH DI UU 1/2015, UU 8/2015, DAN UU 10/2016

KPU sendiri merancang PKPU No 12/2015 juncto PKPU No 9/2015 tentang pencalonan sebagai peraturan teknis turunan dari UU No 8/2015 yang berlaku untuk Pilkada Serentak 2015. Sementara untuk Pilkada Serentak 2017, PKPU No 9/2016 jadi landasan.

Aturan-atauran teknis yang dibuat KPU, sebagai contoh, memuat ketentuan tentang dokumen-dokumen yang mesti dilengkapi untuk membuktikan bahwa calon memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 39 huruf k PKPU No 9/2015 menyebut KPU akan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. KPU juga menegaskan syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Pasal 42 PKPU No 9/2015 menyebut dokumen yang wajib disampaikan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota salah satunya adalah su­rat pernyataan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai anggota TNI, Polri, PNS, dan BUMN yang ditandatangani pejabat yang berwenang.

PKPU juga merinci soal definisi “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” pada Pasal 4 ayat (11): a. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau b. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana; atau c. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana; atau d. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.

Pada Pilkada 2015, tahapan pendaftaran pasangan calon berlangsung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon tanggal 14 Juli 2015 hingga pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon tanggal 26 Agustus 2015. Jadwal ini diatur di PKPU No 2/2015 tentang

180

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pilkada.

Sementara Pilkada 2017 menggunakan pedoman PKPU No 3/2016, No 4/2016, dan No 7/2016. Tahapan pendaftaran pasangan calon berlangsung dari pengumuman pendaftaran pasangan calon tanggal 14 September 2016 hingga pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon tanggal 25 Oktober 2016.

KPU mencatat ada total 875 pasangan calon pendaftar Pilkada 2015 dan 337 pasangan calon pendaftar Pilkada 2017. Rincian jumlah pendaftar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

181

337 247 90 101 875 708 269 TOTAL

167

59 43 16 18 124 94 36 Pemilihan Walikota

30

253 183 70 76 729 593 224 Pemilihan Bupati

136

25 21 4 7 22 21 1 9 Pemilihan Gubernur

TOTAL JUMLAH PASLON PARTAI JUMLAH PASLON PERSEORANGAN JENIS PEMILIHAN

JUMLAH WILAYAH

JUMLAH PASLON PERSEORANGAN

JUMLAH PASLON PARTAI

TOTAL

JUMLAH WILAYAH

PILKADA 2017 PILKADA 2015

TABEL 23: REKAPITULASI PASANGAN CALON PENDAFTAR PILKADA 2015 DAN 2017

182

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Para pendaftar ini ke­ mudian menjalani se­ rang­ kaian tahapan sebe­lum bisa ditetapkan se­ba­gai pasangan calon dan mendapat nomor urut.

Tahapan tersebut di antaranya adalah pe­ meriksaan kesehatan dan penelitan syarat pencalonan.

KPU memberi ruang per­ baikan syarat pencalonan ba­gi pasangan calon. Selain itu, KPU juga membuka ruang bagi publik untuk mengajukan tanggapan dan masukan.

9.1.

PERDEBATAN UJI PUBLIK

9.1.1 Mengapa Uji Publik?

Undang-undang mendefinisikan uji publik sebagai tahapan yang dilakukan untuk menguji kompetensi dan integritas calon kepala daerah. Uji publik dilakukan agar tercipta kualitas kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas.

Uji publik dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/ kota. Panitia tersebut terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan komisioner KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten kota.

UU No 1/2015 mengatur secara rinci tahapan uji publik dalam Bab VI Pasal 38. Partai atau gabungan partai mengajukan bakal calon kepala daerah (boleh lebih dari satu) untuk dilakukan uji publik. Panitia uji publik yang beranggotakan lima orang —terdiri atas dua orang akademisi, dua orang tokoh masyarakat, dan satu orang anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota—menguji bakal calon tersebut.

Uji publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran. Bakal calon kepala daerah yang telah mengikuti uji publik memperoleh surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia uji publik sebagai syarat calon kepala daerah.

Latar belakang kehadiran uji publik dalam undang-undang itu tidak terlepas dari adanya persoalan meningkatnya jumlah kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Sehingga, uji publik hadir sebagai salah satu cara untuk meminimalisasi kehadiran perilaku menyimpang dari kepala daerah dengan cara mengukur kompetensi dan integritas bakal calon kepala daerah sebelum dicalonkan sebagai kepala daerah oleh partai politik maupun perseorangan untuk dipublikasikan kepada pemilih.

Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, menekankan proses uji publik bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kemampuan bakal calon kepala daerah secara terbuka. Uji publik menjadi sarana bagi pemilih untuk bisa PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

183

menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas dalam menentukan pilihan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri kala itu, Djohermansyah Djohan, juga menekankan pentingnya uji publik untuk menghindari oligarki (pemerintahan yang dipegang elite-elite kecil) dan mencegah politik kekerabatan dalam pilkada. Lewat uji publik, partai dapat memilih calon yang rekam jejaknya bagus dan memiliki visi yang kuat untuk memajukan daerah.

KPU menyambut baik ide ini. Menurut KPU, uji publik menutup peluang munculnya calon dadakan di menit-menit terakhir pencalonan.

Publik jauh-jauh hari dapat mengetahui figur yang dipilih partai sebagai bakal calon. Publik juga dapat memberikan masukan kepada partai siapa kandidat yang tepat untuk diusung. Dengan demikian, partai dipaksa melakukan rekrutmen secara ketat.

Dari sisi pendidikan politik, uji publik juga mendorong proses konsolidasi demokrasi semakin matang. Pemilih dapat mengakses informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan calon kepala daerah.

Sementara partai politik termotivasi menghadirkan calon yang berintegritas, serta tidak Uji publik juga mendorong memiliki cacat moral atau proses konsolidasi demokrasi korup. Partai akan semakin menerapkan pengkaderan yang profesional dengan sistem meritokratik (profesional) yang kian kokoh.

KPU sempat menyusun aturan teknis mengenai uji publik. Dalam rancangan PKPU Pencalonan tertanggal 17 Desember 2014, KPU menyusun lima pasal mengenai uji publik—Pasal 8 sampai Pasal 12.

Tahapan uji publik yang dirancang KPU adalah,

184

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

semakin matang. Pemilih dapat mengakses informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan calon kepala daerah.

Sementara partai politik termotivasi menghadirkan calon yang berintegritas, serta tidak memiliki cacat moral atau korup. Partai akan semakin menerapkan pengkaderan yang profesional dengan sistem meritokratik (profesional) yang kian kokoh.

pertama, mengumumkan daftar bakal calon yang akan mengikuti uji publik pada media massa dan papan pengumuman dan/atau laman KPU provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP kabupaten/kota. Kedua, KPU menghimpun tanggapan dan masukan dari masyarakat. Ketiga, KPU akan menindaklanjuti atau mengklarifikasi tanggapan dan masukan tersebut.

Setelah itu, KPU akan menetapkan peserta uji publik disertai dengan pengumuman profil, visi, dan misi bakal calon untuk kemudian diuji publik dalam dua sesi: pemaparan dan pendalaman materi. Materi dalam pelaksanaan uji publik meliputi: pemaparan profil, visi dan misi, serta program bakal calon; pendalaman mengenai integritas bakal calon; pendalaman mengenai kompetensi bakal balon; serta klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat.

KPU provinsi atau kabupaten/kota membentuk panitia uji publik yang beranggotakan lima orang yang terdiri atas dua orang berasal dari unsur akademisi, dua orang tokoh masyarakat, dan satu orang anggota KPU provinsi atau kabupaten/kota. Seleksi panitia uji publik dilakukan melalui proses penjaringan dan pengumuman calon panitia uji publik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat KPU kemudian akan menerbitkan surat keterangan telah melakukan uji publik bagi bakal calon yang mengikuti uji publik. Surat keterangan uji publik ini hanya berlaku sebagai pemenuhan syarat calon pada daerah pemilihan dilaksanakannya uji publik.

9.1.2. Dari Seremonial ke Substansial Semangat dan itikad baik yang dibawa uji publik ini, pada realitanya, tanpa dibarengi dengan adanya kejelasan konsekuensi yang ditimbulkan dari hasil uji publik itu sendiri. Pasal 1 ayat 2 UU No 1/2015 secara tegas menjelaskan bahwa hasil uji publik tidak dapat menggugurkan pencalonan. Dengan kata lain, meskipun bakal calon sudah mengikuti proses uji publik dan memperoleh sertifikat hasil uji publik yang menjadi persyaratan pencalonan, keputusan akhir pencalonan tetap berada di tangan partai politik.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

185

Tanpa dampak berarti pada pembatalan kepesertaan bakal calon, uji publik hanya akan memberatkan penyelenggara pemilu. Tahapan ini hanya akan memperpanjang tahapan pemilu. Didik Supriyanto, pakar pemilu, dalam sebuah diskusi bertajuk “Revisi Terbatas Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Demi Perbaikan Sistem� di Media Center KPU, Jakarta, menyarankan mekanisme pencalonan yang dilakukan oleh partai politik. Bukan tanpa syarat, pengembalian uji publik ke internal partai ini perlu dibarengi dengan perbaikan rekrutmen internal partai.

Hal serupa juga disuarakan Ramlan Surbakti, guru besar perbandingan politik pada FISIP Universitas Airlangga dan anggota Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam RDPU dengan Komisi II DPR (20/1), ia menilai, uji publik cukup dimasukkan ke dalam proses pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai.

Namun, peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, tidak sependapat dengan Ramlan. Menurutnya, uji publik dalam proses tahapan penyelenggaraan pilkada tak bisa dikembalikan kepada partai, apalagi dihapus dalam jadwal. Selain itu, dia menyatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus terlibat, meski tak secara langsung.

Menurut Syamsuddin, uji publik harus ada, sebab sebelumnya proses semacam itu tak pernah ada dalam partai ketika mereka mengajukan bakal calonnya. Ketentuan ini perlu ada agar tak semua orang yang merasa populer bisa maju dalam pencalonan di pilkada. Artinya, yang maju adalah mereka yang kompeten dan memenuhi kepantasan menjadi pemimpin karena sudah melalui uji publik.

Meski UU Pilkada telah menyepakati penghapusan pasal uji publik, partai harus tetap didorong melakukan uji publik. Ramlan mengusulkan model pemilu pendahuluan—pemilu bakal calon di internal partai. Isi ketentuan ini akan mengatur pengajuan seorang bakal calon kepala daerah. Pemilihan pendahuluan oleh anggota partai dibuktikan oleh berita acara hasil penghitungan suara pemilihan pendahuluan. Berita acara itu nantinya wajib diserahkan kepada KPU kabupaten/kota atau KPU provinsi ketika menyerahkan nama calon untuk kemudian diverifikasi.

186

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Model pemilu pendahuluan ini mesti mengedepankan keterbukaan di internal partai politik yang lebih menempatkan peran penting anggota partai politik dalam proses rekrutmen. Dalam model ini, ruang partisipasi anggota partai dibuka seluas-luasnya karena penentuan calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai politik berada di tangan para kader partai politik dan elit partai hanya dijadikan sebagai fasilitator semata. Dengan kata lain, model ini menempatkan kedaulatan partai berada di kader partai itu sendiri.

Pemilu pendahuluan sendiri dapat dibagi ke dalam dua bentuk.

Pertama, pemilu pendahuluan dilakukan secara terbuka (open primaries).

Pada bentuk ini, publik yang terdaftar dalam daftar pemilih bisa ikut memberikan suaranya. Kedua, pemilu pendahuluan dilakukan secara tertutup (closed primaries). Pada bentuk ini, hanya anggota partai politik saja yang berhak memberikan suaranya. Jauh sebelum pemilihan berlangsung, biasanya ada debat antarkandidat yang mendaftar sebagai bakal calon mengenai gagasan program-program yang ditawarkan dan yang dimiliki bakal calon.

Dengan pemilu pendahuluan, calon yang dihasilkan tidak hanya memiliki derajat elektablitas yang sudah teruji dengan adanya dukungan dari anggota partai maupun publik secara umum. Namun, calon juga terbukti berkualitas dan berintegritas.

9.2.

CELAH POLITIK DINASTI

9.2.1. Politik Dinasti dan Korupsi Dalam praktik penyelenggaraan pilkada sejak tahun 2005, muncul satu fenomena hadirnya politik dinasti, yaitu adanya kesinambungan pemerintahan dari lingkaran satu keluarga baik orangtua-anak, suamiistri, kakak-adik, dan lain-lain. Bahkan, di satu wilayah provinsi, bupati/ wali kota mayoritas memiliki hubungan kekerabatan dengan gubernur.

Tidak semua fenomena ini menghadirkan praktik yang jelek karena adanya kemajuan dan kesinambungan pembangunan di daerahnya.

Namun, tidak sedikit justru menimbulkan persoalan baru karena adanya hegemoni atas berbagai sumber kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

187

di masyarakat.

Beberapa hal bisa dicontohkan, misalnya, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas alam. KPK mengindikasikan bahwa anaknya, Makmun Ibnu Fuad, adalah bagian dari penerima uang terkait kasus yang membelit sang bapak. Makmun Ibnu Fuad adalah Bupati Bangkalan 2014-2019. Dia menggantikan bapaknya yang jadi bupati Bangkalan dua periode, yakni 2003-2008 dan kemudian 2008-2013. Kini Fuad adalah Ketua DPRD Bangkalan 2014-2019.

Atau, kasus yang menimpa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Dia telah divonis empat tahun kasus suap Pilkada Lebak. Dalam kasus ini dia juga menyeret adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Istri Wawan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, diperiksa Kejaksaan Agung terkait proyek pembangunan puskemas di Tangerang Selatan.

Yang paling baru, penetapan Walikota Cimahi Atty Suharti Tochija dan suaminya Itoch Tochija sebagai tersangka. Pasangan suami istri itu dijerat dalam kasus dugaan suap pemulusan ijon proyek pembangunan tahap II Pasar Atas Cimahi. Kasus ini menjadi bukti bahwa politik dinasti di daerah masih kuat. Sebab, Itoch diketahui merupakan Wali Kota Cimahi dua periode, yakni 2002-2007 dan 2007-2012. Kekuasaan itu kemudian beralih ke istrinya Atty untuk periode 2012-2017. Atty juga mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada 2017.

188

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

189

1.

NO.

Ratu Atut Banten

DINASTI Gubernur Banten 2007- 2017

Anggota DPR RI 2009- 2014 Bupati Serang 2016- sekarang Walikota Tangerang Selatan 2011-sekarang Walikota Serang 2011- sekarang Adik tiri Wakil Bupati Pandeglang 2011-2016

(Alm) Hikmat Tomet

Ratu Tatu Chosiyah

Airin Rachmi Diany

Tubagus Haerul Jaman

Heryani

JABATAN

Ratu Atut Chosiyah

DAFTAR DINASTI

Ibu tiri

Adik tiri

Adik ipar

Adik kandung

Suami

HUBUNGAN KEKERABATAN

TABEL 24: DAFTAR DINASTI POLITIK DI INDONESIA

Korupsi sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dan Pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 20112013. Suap sehubungan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Propinsi Banten Tahun 2013 di MK

KASUS

190

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

2.

Yasin Limpo – Sulawesi Selatan

Bupati Gowa 2005-2015

Ichsan Yasin Limpo

Anggota DPRD Banten periode 2009-2013

Aden Abdul Khalik

Anggota DPR 2004-2009

Wakil Bupati Pandeglang

Tanto Arban

Nurhayati Yasin Limpo

Anggota DPD 2014-2019

Andiara Aprilia Hikmat

Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2018

Wakil Ketua DPRD Banten 2016-2019

Ade Rossi Khoerunisa

Syahrul Yasin Limpo

Anggota DPR RI 2014- 2019/ Calon Wakil Gubernur Banten 2017- 2022

Andika Hazrumy

Adik

Ibu

Adik tiri-ipar

Menantu

Anak

Menantu

Anak

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

191

3

Atty - Cimahi

Anggota DPR 2014-2019 Anggota DPR 2014-2019 Anggota DPRD Kota Makassar 2014-2019

Dewi Yasin Limpo

Indira Chunda Thita Syahrul

Andi Pahlevi

Mantan Walikota Cimahi

Anggota DPRD Kota Makassar 2011

Haris Yasin Limpo

Itoch Tohija

Plt. Bupati Luwu Timur 2015

Irman Yasin Limpo

Walikota Cimahi 2012- 2017

Bupati Gowa 2016-2021

Adnan Purichta Limpo

Atty Suharti

Anggota DPRD Sulsel/ Calon Bupati Gowa Pilkada 2015

Tenri Yasin Limpo

Suami

Istri

Kerabat

Anak

Adik

Adik

Adik

Keponakan

Kakak

Suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017

Suap sehubungan Proyek di Sulawsi Selatan

Yan Anton Ferdian

Syaukani - Kutai Kartanegara

5

6.

Sri Hartini Klaten

4

192

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Bupati Kutai Kartanegara 1999-2010

Bupati Kutai Kartanegara 2010-2021

Syaukani Hasan Rais

Rita Widyasari

Bupati Banyuasin 2003- 2013

Amiruddin Inoed

Anggota DPRD Klaten 2014-2019

Andy Purnomo Bupati Banyuasin 2013- 2018

Bupati Klaten 2006-2016 S

Haryanto Wibowo

Yan Anton Ferdian

Bupati Klaten 2016-2021

Sri Hartini

Anak

Bapak

Bapak

Anak

Anak

Suami

Istri

Korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, tahun 2003 s.d 2004

Suap terkait proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

Suap/ uang setoran dari para PNS terkait promosi jabatan.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

193

Fuad Amin Bangkalan

Sumber: ICW

7.

Bupati Bangkalan 2003- 2012

Bupati Bangkalan 2013- sekarang

Fuad Amin

Makmun Ibnu Fuad

Anak

Bapak

Suap terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan perbuatan penerimaan lainnya.

TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Dinasti politik, korupsi kepala daerah, dan Pilkada memiliki relevansi satu sama lain. Disadari atau tidak, dinasti tumbuh subur melalui proses pemilu. Raja-raja kecil di daerah tersebut menguasai berbagai lini jabatan di daerah, baik sebagai kepala daerah maupun legislatif.

9.2.2. Ditutup UU, Dibuka MK UU No 1/2015 dan UU No 8/2015 memuat syarat “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.� Penjelasan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 huruf r ini merinci bahwa yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana� adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Setelah diundangkan, hampir semua partai politik dan para bakal calon kepala daerah sudah berancang-ancang. Reaksi paling pertama adalah dengan mengajukan uji materi atas ketentuan Pasal 7 Huruf r tersebut ke MK karena dinilai membatasi hak politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, dan melanggar konstitusi terutama Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Ketentuan ini digugat oleh Adnan Purichta Ichsan, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2019, yang punya hubungan darah, tepatnya mempunyai ayah kandung yang saat pengajuan permohonan sedang menjabat sebagai Bupati Gowa (20 Februari 2015).

Ia menganggap hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015 dirugikan, atau setidaknya berpotensi dilanggar, dengan berlakunya norma pasal dalam UU 8/2015 yang diuji pada perkara ini. Dalam argumentasinya, rumusan pasal tersebut dinilai mendiskriminasi dan menihilkan faktor

194

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

kompetensi, integritas, kapabilitas, serta akseptabilitas warga negara secara objektif.

Ia menolak kasus-kasus pidana seseorang yang menjabat kepala daerah dari keluarga petahana dan kemudian menghilangkan hak politiknya diberlakukan merata kepada dirinya dan orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan petahana tanpa didahului pembuktian melalui proses peradilan pidana. Berlakunya pasal yang diuji menyebabkan hak untuk dipilih dicabut tanpa melalui proses peradilan pidana, seolah-olah dipersamakan dengan pelaku tindak pidana yang dicabut hak pilih maupun hak politiknya.

Sebelum MK memutuskan uji materi ini, KPU menerbitkan PKPU No 9/2015 yang salah satu poinnya menjabarkan tentang batasan ketidakbolehan keluarga petahana untuk mengikuti pilkada. Menyusul, KPU juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPU No 302/KPU/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015. Surat edaran itu mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan terkait PKPU No 9/2015.

Surat edaran tersebut mendefinisikan bahwa kepala daerah yang ha­bis masa jabatannya, mengundurkan diri, dan berhalangan tetap se­ bulum masa pendaftaran calon tidak termasuk pengertian petahana.

Son­ tak, ketentuan ini menimbulkan tanggapan yang beragam dari ber­bagai kalangan, termasuk DPR yang menuduh KPU setengah hati mencegah politik dinasti. bahkan, meminta KPU untuk mencabut SE tersebut.

Akibat SE tersebut, banyak kepala daerah yang mengundurkan di­ ri dengan maksud memuluskan keluarganya untuk maju di pilkada.

Alasan pengunduran diri tersebut jelas telah merusak etika politik, tetapi menjadi pilihan terakhir bagi kepala daerah yang ingin mengusung keluarganya di Pilkada 2015.

KPU menilai penerbitan SE KPU Nomor 302/KPU/VI/2015 tidak bisa dianggap sebagai legitimasi politik dinasti. PKPU merupakan ketentuan formal yang telah mengatur larangan politik dinasti, sementara SE merupakan penjelasan PKPU. SE tidak bisa melampaui PKPU. Di tengah polemik ini, MK mengeluarkan putusan. Pertimbangan MK, pada pokoknya, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 huruf r PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

195

beserta penjelasannya bertentangan dengan jiwa dan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 UUD 1945 yaitu hak persamaan di muka hukum dan pemerintahan, serta tidak diperlakukan secara diskriminatif. Konsekuensi hukumnya, Pasal 7 huruf r ini harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak boleh dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan di bawahnya.

Demokrasi ideal adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik, khususnya dalam membuat keputusan politik. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, ruang bagi terlibatnya sebanyak mungkin rakyat dalam proses dan pengambilan keputusan politik tetap dibuka, tetapi pada saat yang sama pembatasan-pembatasan tertentu diberlakukan.

Pembatasan itu diberlakukan karena memang dibutuhkan agar mereka yang nantinya terpilih sebagai pemegang jabatan publik itu adalah mereka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Namun, sesuai dengan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, pembatasan-pembatasan demikian tidak boleh dibuat sedemikian rupa sehingga membatasi atau bahkan menghilangkan secara tidak konstitusional hak-hak mendasar warga negara. Terlebih, hak-hak mendasar tersebut tegas dinyatakan dan dijamin oleh konstitusi.

Dalam konteks ini, MK, dalam pertimbangan hukumnya, memandang hak konstitusional pemohon berpotensi dirugikan. Hak konstitusional tersebut di antaranya adalah hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

Untuk mencegah berkembangnya politik dinasti, penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan agar ketentuan-ketentuan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana untuk kepentingan dirinya (jika ia hendak mencalonkan diri kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya.

Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompokkelompok tertentu tersebut.

196

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

197

Kab.

Ogan Ilir,

Muchendi

Mahzareki

4.

Selatan

Sumatera

Bupati

Wakil PKB

PBB, Gerindra,

NasDem, PAN,

NasDem

Sulawesi

Selatan

PPP, PBB,

Demokrat,

Soppeng,

Kab.

Lutfi Halide

Bupati

Golkar

Selatan,

Banten

PPP, NasDem,

Tangerang

Putri Diani

PKB, PKS, PAN,

Perorangan

PENGUSUNG

PARTAI

Kota

Walikota

Bupati

JABATAN

Airin Rachmi

3.

2.

Sulawesi

Ichsan

Selatan

Kab. Gowa,

Adnan Purichta

1.

PILKADA

NAMA

NO.

Ishak Mekki

Limpo

Syahrul Yasin

Chosiyah

Ratu Atut

Limpo

Ichsan Yasin

KELUARGA

2013-2018

Sumatera Selatan

Wakil Gubernur

Selatan 2008-2018

Gubernur Sulawesi

2012-2014

Gubernur Banten

2015

Bupati Gowa 2005-

JABATAN

Anak

Besan

Adik ipar

Anak

HUBUNGAN

TABEL 25: DAFTAR CALON KEPALA DAERAH PILKADA 2015 YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH

DENGAN PETAHANA

198

Kakak Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2018 Syahrul Yasin Limpo PPP, NasDem Bupati Tenri Olle Yasin Limpo 7.

Kab, Gowa, Sulawesi Selatan

PDIP, NasDem Wakil Bupati Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Sri Mulyani 6.

5.

Ratu Tatu Chasanah

Kab. Serang, Banten

Bupati

PDIP, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, NasDem

Sunarna

Ratu Atut Chosiyah

Gubernur Banten 2012-2014

Bupati Klaten 20052015

Istri

Adik

9.2.3. Politik Dinasti Pascaputusan MK

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

UU No 8/2015 telah mem­ ba­ wa kemajuan besar dalam rang­ ka membatasi politik dinasti de­ ngan pendekatan larangan kon­flik ke­pentingan. Namun, Pu­tusan MK yang membatalkan la­ rangan konflik kepentingan da­lam Pasal 7 huruf r UU No 8/2015 telah mem­ buka jalan para ke­lompok dinasti untuk turut ber­ kontestasi dalam pil­ kada tan­ pa harus menunggu se­lama li­ma tahun ke depan. Ter­ bukti, fe­­nomena yang terjadi pada Pilkada Serentak 2015 dan 2017 me­­ nunjukkan banyak calon dari ling­­ karan dinasti maju dalam pil­kada.

Di Pilkada 2015, setidaknya ada tujuh calon kepala daerah yang punya hubungan ke­ ke­ ra­ batan dengan petahana. Tu­ juh calon kepala daerah tersebut da­pat dilihat pada tabel berikut.

Sementara di Pilkada 2017, se­­­ tidaknya ada 14 calon kepala dae­ rah yang punya hubungan ke­­­­kerabatan dengan pe­tahana dan—menurut ketentuan un­­­­dangun­­ dang sebelum ada putusan MK—tak bisa mencalonkan. Ke-14 ca­lon kepala daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

199

Adam Ishak

Adriatman Dwi Putra

Andika Hazrumy

Atty Suharti K

Dewanti Rumpoko

2.

3.

4.

5.

NAMA

1.

NO.

Kota Batu

Kota Cimahi

Provinsi Banten

Kota Kendari

Kabupaten Mesuji

PILKADA

Calon Walikota

Calon Walikota

Calon Wakil Gubernur

Kota Kendari

Calon Wakil Bupati

JABATAN

PDIP

Nasdem, Golkar, PKS

Golkar, PKB, Hanura, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN

PAN, PKB, PKS

PDIP, Hanura

PARTAI PENGUSUNG

Eddy Rumpoko

Itoc Tochija

Ratu Atut Chosiyah

Asrun

(Alm) Ismail Ishak

KELUARGA

Walikota Batu 2007- sekarang

Walikota Cimahi 2002-2007

Gubernur Banten 20122015

Walikota Kendari 2007-2012

Wakil Bupati Mesuji 20122016

JABATAN

Suami-Istri

Suami-Istri

Orang TuaAnak

Anak

Kakak-Adik

HUBUNGAN

TABEL 26: DAFTAR CALON KEPALA DAERAH PILKADA 2017 YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH

DENGAN PETAHANA

200

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Enny Anggraeni Anwar

Hana Hasanah Fadel

Karolin Margret Natasa

Noormiliyani A. S.

8.

9.

10.

Dodi Reza Alex Noerdin

7.

6.

Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Landak

Provinsi Gorontalo

Sulawesi Barat

Kabupaten Musi Banyuasin

Calon Bupati

Calon Bupati

Calon Gubernur

Calon Wakil Gubernur

Calon Bupati

Fadel Muhammad

Anwar Adnan Saleh

Alex Noerdin

Golkar

Hassanudin Murad

PDIP, Demokrat, Kornelis PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, PAN

PPP, Gerindra, PKB, PDIP

Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PDIP, PPP

PDIP, PAN, Gerindra, Demokrat, Golkar, NasDem, PKB, PKS, Hanura, PPP, PBB

Bupati Barito Kuala 2007-sekarang

Gubernur Kalimantan Barat 2008-sekarang

Gubernur Gorontalo 20012008

Gubernur Sulawesi Barat 2006-2016

Bupati Musi Banyuasin 20022008

Suami-Istri

Orang TuaAnak

Suami-Istri

Istri

Orang TuaAnak

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

201

Parosil Mabsus

Rahmadian Noor

Siti Rahma

Tuasikal Abua

11.

12.

13.

14.

Kabupaten Maluku Tengah

Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Lampung Barat

Calon Bupati

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

Calon Bupati

Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, NasDem, PAN, PBB, PDIP

PAN, NasDem

Golkar

PDIP, PAN, Golkar

Abdullah Tuasikal

Bachtiar Basri

Hassanudin Murad

Bupati Maluku Tengah 20022012

Wakil Gubernur Lampung

Bupati Barito Kuala 2007-sekarang

Mukhlis Basri Bupati Lampung Barat 2007-sekarang

Kakak-Adik

Orang TuaAnak

Keponakan

Kakak-Adik

Pasca Putusan MK, tantangan regulasi adalah mengantisipasi politik dinasti dengan mengatur sejumlah batasan agar petahana tidak menyalahgunakan kekuasaan tanpa harus mengorbankan hak politik sebagian warga yang kebetulan keluarga petahana.

Kedudukan sebagai petahana lebih menguntungkan seseorang untuk memenangkan pemilihan. De­ngan segala fasilitas ja­batan yang melekat pada ja­batannya, seorang petahana dapat mengonsolidasi du­kungan untuk memenangkan pilkada melalui cara-cara yang sulit Pengawasan terhadap dikatakan me­lang­gar hukum. penyalahgunaan kekuasaan Sebab, ham­pir semua langkah yang potensial dilakukan yang dilakukan dapat di­ petahana mesti diintensifkan. bung­ kus dengan program Sistem pengawasan mesti atau ang­ garan pemerintah dilakukan agar petahana daerah yang dipimpinnya. atau keluarganya tidak Saldi Isra, pakar hukum memanfaatkan akses terhadap tata negara, termasuk yang birokrasi dan akses terhadap lebih setuju pembatasan dila­ penggunaan fasilitas negara. kukan pada petahana, bukan Dalam hal ini, pengawas pada keluarganya. Dalam pemilu dituntut untuk lebih pandangannya sebagai ahli intens dalam mengawasi di persidangan uji materi di kebijakan yang dijalankan MK, ia berpendapat sejumlah petahana. Tidak hanya pembatasan sebagaimana di­ pengawas pemilu, pihakatur dalam UU No 8/2015 pihak terkait seperti BPK dan tentu sudah pada tempatnya KPK pun harus turut serta dan diberikan dukungan, melakukan pengawasan. misalnya pembatasan mela­ kukan mutasi pejabat daerah, penggunaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan.

Pembentuk undang-undang semestinya menyadari bahwa objek yang dibatasi adalah petahana, yaitu individu yang sedang memegang jabatan politik kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dengan petahana

202

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

sebagai objek pengaturan, semestinya pembatasan hanya berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan petahana. Sebab, kekuasaan di tangan petahana itulah yang potensiai disalahgunakan untuk memenangkan dirinya, kolega ataupun keluarganya dalam pil­ kada.

Di segi praktis, pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang potensial dilakukan petahana mesti diintensifkan. Sistem pengawasan mesti dilakukan agar petahana atau keluarganya tidak memanfaatkan akses terhadap birokrasi dan akses terhadap penggunaan fasilitas negara. Dalam hal ini, pengawas pemilu dituntut untuk lebih intens dalam mengawasi kebijakan yang dijalankan petahana. Tidak hanya pengawas pemilu, pihak-pihak terkait seperti BPK dan KPK pun harus turut serta melakukan pengawasan.

Selain pembatasan dan pengawasan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana, sistem rekrutmen partai juga mesti diperbaiki.

Pilihan partai ini mencerminkan masih kuatnya dominasi elite dalam internal partai. Pilihan partai pada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan berpotensi terus melanggengkan politik dinasti dan politik transaksional. Fenomena kekerabatan ini juga cenderung membuka intervensi politik dan menghilangkan otonomi individu ketika menjabat nanti akibat adanya pertalian dengan elite politik. Komitmen pada partai mesti ditagih untuk tak lagi mencalonkan orang dengan basis kekerabatan tersebut.

9.3.

KEWAJIBAN MUNDUR LEGISLATOR

9.3.1. Siasati Putusan MK Saat UU Pilkada direvisi untuk kedua kali, syarat pencalonan jadi satu topik alot yang menyita waktu. Kepentingan partai dalam revisi kedua ini lebih dominan. Usulan perubahan yang diajukan lebih banyak ditujukan untuk melindungi kepentingan mereka di pilkada.

Sejumlah fraksi di komisi II DPR kala itu mengusulkan anggota legislatif tak perlu mundur dari jabatannya saat mendaftarkan diri sebagai calon. Usulan itu diajukan Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

203

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Gerindra (F-Gerindra), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).

F-PG mengusulkan anggota legislatif cukup nonaktif dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon peserta pilkada. Adapun F-PKS mengusulkan anggota legislatif cuti dari jabatannya, sementara F-PDIP mengusulkan anggota legislatif cukup memberitahukan pencalonan kepada pimpinan lembaga legislatif.

Untuk memuluskan usulan tersebut, sejumlah fraksi sampai mengusulkan PNS, pegawai BUMN, anggota TNI dan Polri diberlakukan aturan yang sama diberlakukan aturan yang sama diberlakukan aturan yang sama. Usulan itu di antaranya diajukan F-PG, F-Gerindra, F-PKS, dan F-PKB. "Kami akan usulkan agar semua pihak boleh mengajukan diri sebagai kepala daerah. Baik PNS, TNI, Polri, DPR, maupun DPRD tak perlu mundur jika mengajukan diri sebagai calon kepala daerah," demikian pernah dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy. DPR berkilah kewajiban mundur bagi anggota DPR, DPRD, dan DPD tersebut adalah penyebab kurangnya kandidat di Pilkada 2015.

Tak sedikit kader partai di legislatif yang mengurungkan niat karena putusan tersebut. DPR juga menganggap putusan MK tersebut sebagai penghalang bagi kader terbaik partai untuk ikut dalam kontestasi pilkada.

Ketentuan ini juga disebut membuat masyarakat sulit mendapatkan calon pemimpin yang mumpuni. Seorang pemimpin daerah harus sudah teruji dan terbukti kemampuannya. Pemimpin berkualitas juga dihasilkan dari proses kaderisasi serta seleksi partai politik. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berpendapat, anggota DPR dan DPRD merupakan kader terbaik parpol. Jika mereka wajib mundur, masyarakat akan kehilangan calon pimpinan berkualitas.

JPPR justru memandang, jika hanya cuti tanpa mundur dari jabatan, kader-kader potensial parpol akan tergeser oleh pejabat publik. Syarat hanya cuti akhirnya menghentikan regenerasi internal, konsolidasi, serta

204

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

penguatan partai lewat jalur pilkada. Tanpa kewajiban mundur, pilkada akan jadi ajang coba-coba bagi anggota legislatif. Ini akan menghilangkan kesempatan kader lain menjadi pejabat publik. Kebijakan mundur juga dapat menekan potensi penyalahgunaan jabatan ataupun fasilitas, yang menciptakan kompetisi tak seimbang.

UU No 8/2015 memang mengatur pasangan calon kepala daerah harus mengundurkan diri sebagai PNS, pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI, dan anggota Polri (Pasal 7 huruf s). Adapun anggota DPR, DPRD, dan DPD yang maju pilkada hanya diwajibkan melapor pada pimpinan lembaganya. MK menilai, aturan itu diskriminatif.

MK sebagai penafsir konstitusi tertinggi telah mengeluarkan putusan tentang keharusan bagi PNS, anggota TNI dan Kepolisian Negara RI, dan pejabat atau pegawai BUMN untuk mundur saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.

Syarat mengundurkan diri bagi PNS jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah telah diputus MK dalam Putusan No 45/PUU-VIII/2010 bertanggal 1 Mei 2012 yang kemudian dirujuk dalam Putusan No 12/ PUU-XI/2013 bertanggal 9 April 2013; Putusan No 57/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014; dan Putusan No 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015. Pengunduran diri PNS adalah konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan.

Syarat mengundurkan diri bagi anggota TNI dan Polri jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah juga telah diputus dalam Putusan No 57/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, yang merujuk pada pertimbangan MK dalam Putusan No 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013. Pengunduran diri TNI maupun Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta pilkada dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas dan netralitas.

Pertimbangan yang sama juga berlaku bagi pejabat atau pegawai BUMN/BUMD. Jabatan atau kedudukan seseorang di suatu BUMN/ BUMD juga merupakan pilihan profesi dan berkaitan langsung dengan kepentingan negara dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

205

rakyat. Jabatan tersebut dengan sendirinya bersangkut-paut pula dengan birokrasi pemerintahan, kendatipun BUMN/BUMD tersebut telah berbentuk badan hukum privat yang kekayaannya telah dipisahkan dari kekayaan negara.

MK kemudian memutuskan melalui Putusan No 33/PUU-XIII/2015, semua anggota DPR, DPRD, dan DPD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri. Dalam hubungan ini, prosedur yang berlaku terhadap PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat/ pegawai BUMN/BUMD, sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas juga berlaku terhadap anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yaitu kepada anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD dipersyaratkan untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah maka yang bersangkutan membuat surat permohonan pengunduran diri.

Mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan, DPR tak bisa memaksa usulan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk tak perlu mundur jika maju sebagai calon. Selain bertentangan dengan putusan MK, ketentuan perubahan itu berpotensi dibatalkan kembali oleh MK. Namun dalam pembahasannya, Putusan MK ini masih terus coba disiasati. Para legislator ingin tetap bisa maju pemilihan tanpa harus mundur dari jabatan.

Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah dengan tidak menyebut putusan MK dalam salah satu pasal revisi UU No 8/2015. Di revisi cukup disebutkan, aturan syarat calon kepala/wakil kepala daerah dari unsur legislatif dikembalikan ke UU No 42/2014. Begitu pula syarat calon dari unsur TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN) dikembalikan ke UU terkait.

Di UU MD3 tidak disebutkan keharusan anggota legislatif mundur.

Artinya, legislator tetap bisa maju dalam pilkada. Berbeda dengan UU ASN atau TNI/Polri yang di dalamnya memang tegas mengatur mereka harus mundur saat menjadi calon pilkada.

Opsi itu didasarkan pada pandangan keharusan anggota legislatif

206

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

mundur muncul saat MK memutuskan uji materi UU No 5/2014 tentang ASN. Adapun UU MD3 yang terkait hal itu tidak pernah diuji materi.

Alternatif kedua, melaksanakan putusan MK, yakni anggota DPR, DPD, dan DPRD mundur dari jabatannya. Namun, fraksi-fraksi mengajukan syarat, petahana juga harus mundur jika kembali maju di pilkada.

9.3.2. Anggota DPR Wajib Mundur Pada akhirnya, sebanyak delapan dari 10 fraksi di DPR menyetujui ketentuan terkait syarat mundur dari jabatannya bagi anggota legislatif yang menjadi calon kepala daerah-wakil kepala daerah. Dua fraksi yang tak setuju, Fraksi Gerindra dan PKS, mengusulkan anggota legislatif cukup cuti dan mundur dari jabatannya sebagai pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) jika maju dalam pilkada.

KPU mendata, sebanyak 232 orang berlatar belakang anggota DPR, DPD, dan DPRD memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2015. Sementara pada Pilkada 2017, ada 91 orang calon kepala daerah. Uraian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

207

TABEL 27: JUMLAH PASLON YANG MEMENUHI SYARAT PENETAPAN DENGAN PEKERJAAN SEBAGAI LEGISLATOR PADA PILKADA 2015 DAN 2017 PILKADA 2015 PEKERJAAN

CALON KEPALA DAERAH

Anggota DPR RI Anggota DPD Anggota DPRD

PILKADA 2017

CALON WAKIL KEPALA

CALON TOTAL

KEPALA DAERAH

DAERAH

CALON WAKIL KEPALA

TOTAL

DAERAH

10

0

10

6

2

8

7

3

10

1

1

2

85

147

232

35

56

91

Sesuai dengan PKPU 9/2016 pasal 4 ayat 1 huruf q, mereka harus menyatakan secara tertulis pengunduran dirinya sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

208

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

10 Penetapan Pasangan Calon

P

ilkada jadi ajang bagi masyarakat untuk memilih individu yang paling baik di antara yang baik. Namun, pada Pilkada 2015 dan 2017, pemilih disuguhi kontestasi ‘minus’ pasangan calon—baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Dari sisi kuantitas, ada penyusutan jumlah peserta pilkada, baik dari jalur partai politik maupun dari jalur perseorangan. Data KPU menunjukkan, di Pilkada 2015, dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak (sebagian tertunda di 2016 akibat sengketa pencalonan), jumlah kontestan yang bertarung sebanyak 827 pasangan calon atau ratarata tiga pasangan di setiap pemilihan. Dari jumlah itu, 690 pasangan calon melaju dari jalur partai, sedangkan 137 dari jalur perseorangan.

Sementara Pilkada 2017, hanya terdapat 310 pasangan calon pendaftar di 101 daerah Pilkada atau rata-rata tiga pasangan di setiap pemilihan.

Dari jumlah itu, 241 pasangan calon melaju dari jalur partai, sedangkan 69 dari jalur perseorangan. Rincian rekapitulasi jumlah calon kepala daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

209

210

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

JUMLAH TOTAL

Walikota

Calon Walikota dan Wakil

Bupati

Calon Bupati dan Wakil

Gubernur

Calon Gubernur dan Wakil

137

20

116

1

JUMLAH CALON PERSEORANGAN

690

90

581

19

JUMLAH CALON DUKUNGAN PARTAI

PILKADA 2015

827

110

697

20

JUMLAH TOTAL

69

9

57

3

JUMLAH CALON PERSEORANGAN

241

41

179

21

JUMLAH CALON DUKUNGAN PARTAI

PILKADA 2017

TABEL 28: REKAPITULASI JUMLAH CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA 2015 DAN 2017

310

50

236

24

JUMLAH

45 22 23 122 55 Perempuan

67

772 Laki-laki

760

1532

287

288

575

JUMLAH KEPALA DAERAH

DIRI SEBAGAI WAKIL DIRI SEBAGAI

KEPALA DAERAH KEPALA DAERAH

JENIS KELAMIN

MENCALONKAN

JUMLAH DIRI SEBAGAI WAKIL DIRI SEBAGAI

KEPALA DAERAH

MENCALONKAN MENCALONKAN MENCALONKAN

PILKADA 2017 PILKADA 2015

TABEL 29: REKAPITULASI JUMLAH CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA 2015 DAN 2017

BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jumlah pasangan calon Pilkada 2015 dan 2017 ini jauh lebih rendah dibandingkan Pilkada 2010. Data Badan Pengawas Pe­ milu menunjukkan, ada 1.083 pasangan calon yang bertarung pada 244 pilkada di tahun itu, atau rata-rata 4,5 pasangan calon per daerah.

Tak hanya sedikit, di beberapa daerah bahkan hanya ada satu ca­ lon kepala daerah yang ikut kon­ testasi. Pada Pilkada 2015, ada tiga daerah yang bercalon tung­gal: Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sementara pada Pilkada 2017 angkanya me­ lonjak, ada sembilan daerah yang bercalon tunggal: Kota Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Pati, Landak, Buton, Maluku Tengah, Tambrauw, Kota Sorong, dan Kota Jayapura.

Di 2015, fenomena calon tunggal bisa dilihat dari dinamika politik seperti adanya calon petahana yang sangat kuat dan adanya calon yang memborong dukungan partai sebagai strategi menutup peluang kelompok lain maju berkompetisi. Di 2017, calon tunggal jadi dinamika tersendiri karena berkembang menjadi PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

211

sebuah jalan bagi calon untuk menjamin kemenangan tanpa kompetitor.

Selain soal kuantitas, kualitas calon juga jadi sorotan. Pemilu Indonesia pernah mengalami keadaan buruk berkait kualitas calon dan penegakan hukum dalam pilkada. Pada 2012, Khamamik-Ismail Ishak, Bupati-Wakil Bupati Mesuji terpilih hasil pilkada, dilantik di rutan.

Setelah melalui proses pengadilan dan tahapan pemilu, Ismail Ishak berstatus terpidana hukuman satu tahun kasus korupsi dana BUMD Tuba (2006).

Di Pilkada 2015 dan 2017, ada dinamika dan perumusan regulasi soal calon yang tersangkut hukum dan pencalonannya. Di Pilkada 2015, beberapa daerah mesti menunda pemungutan suara karena sengketa pencalonan yang menyangkut status hukum calon—terpidana, mantan terpidana, terpidana bebas bersyarat, dan lain-lain.

Pembahasan revisi UU No 8/2015, yang jadi landasan hukum Pilkada 2017, diwarnai perdebatan mengenai terpidana hukuman percobaan yang dibolehkan ikut pilkada. Pembahasan undang-undang tersebut di DPR menyimpulkan bahwa terpidana percobaan merupakan pidana ringan sehingga mereka masih diperbolehkan ikut mendaftar sebagai calon kepala daerah.

10.1. RAKYAT, CALON, DAN PARTAI 10.1.1 Representasi Rakyat dalam Tahapan Pencalonan Pasal 40 ayat 1 UU No 10/2016 menyebut, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dengan ketentuan tersebut, maka di setiap daerah pilkada, jumlah pa­ sangan calon yang dapat muncul dari jalur DPRD adalah empat hing­ ga lima pasangan calon. Ketentuan 20 persen ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi partai politik untuk mengakomodasi ke­pentingan masyarakat pemilih dan merepresentasikan keterwakilan dalam komposisi pasangan calon di seleksi kepemimpinan daerah. Se­

212

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

makin banyak pasangan calon yang disediakan oleh partai politik maka adu gagasan dan program akan semakin intensif dalam tahapan pilkada.

JPPR memetakan seberapa besar partai politik dalam mere­presen­ tasikan keterwakilan rakyat dilihat dari komposisi pasangan calon yang diajukan dan menggambarkan latar belakang calon untuk melihat aspek kaderisasi dan pemberian kesempatan bagi kalangan internal partai politik melalui seleksi kepemimpinan daerah di Pilkada 2017.

Jumlah pasangan calon pendaftar Pilkada 2017 sebanyak 337 pa­ sangan calon dengan calon laki-laki sejumlah 627 (93 persen) dan 47 calon perempuan (7 persen). Dari unsur partai politik sebanyak 247 (73 persen) dan unsur perseorangan sebanyak 90 (27 persen).

Data tersebut menunjukkan, meskipun jumlah pasangan calon dari unsur partai politik secara ideal dapat terwujud sebanyak empat sampai lima pasangan calon berdasarkan syarat minimal 20 persen kursi atau 25 persen suara (sehingga setidaknya akan muncul 350 s/d 400 pasangan calon dari jalur partai politik) ternyata kurang tercermin dari jumlah pasangan calon yang ada di Pilkada 2017 ini, yaitu hanya 247 pasangan calon (73 persen).

Akan tetapi, walaupun hanya 247 jumlah pasangan calon dari jalur partai politik, ternyata pasangan calon tersebut didukung oleh hampir semua partai politik di DPRD. Terdapat konsentrasi yang cukup kuat (baca; borongan) dalam mendukung pasangan calon tertentu dari banyak partai politik. Konsentrasi partai politik inilah yang kemudian menjadikan faktor minimnya jumlah pasangan calon di Pilkada 2017.

Dengan demikian, partai politik tercatat banyak mendukung pasangan calon, tetapi jumlah pasangan calonnya sendiri minim. Partai politik yang tercatat mendukung dengan mengeluarkan rekomendasi dukungan paling banyak dimiliki oleh Partai Golkar (98 pasangan calon), PDIP (89 pasangan calon), dan Demokrat (89 calon).

Sementara partai lainnya secara berturut-turut mempunyai dukungan pasangan calon yaitu Nasdem di 83 daerah, PAN di 83 daerah, Gerindra di 83 daerah, PKS di 77 daerah, Hanura di 71 daerah, PKB di 71 daerah, PPP di 68 daerah, PBB di 31 daerah dan PKPI di 27 daerah.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

213

GAMBAR 20: PARTAI DAN JUMLAH PASANGAN CALON YANG DIUSUNG PADA PILKADA 2017

Jika disandingkan dengan pengalaman pencalonan 2015, jumlah dukungan pencalonan berubah cukup signifikan. Golkar dan PPP pada 2015 mengalami kemerosotan dalam jumlah dukungan karena terjadi dualisme kepengurusan. Pada tahapan Pilkada 2017, Golkar mengalahkan jumlah pasangan calon yang diusung oleh PDIP. Partai Gerindra yang pada Pilkada 2015 menempati urutan kedua dalam jumlah mengusung pasangan calon, turun ke urutan keenam.

Banyaknya partai politik yang mendukung pasangan calon tetapi tidak sebanding dengan jumlah pasangan calon itu sendiri (baca; minim) menunjukkan adanya bangunan koalisi yang dibentuk bukan oleh partai politik tetapi oleh calon itu sendiri (terutama petahana). Hal ini juga menunjukkan adanya gejala partai politik untuk menutup ruang representasi pemilih dalam pencalonan pilkada dan memperkecil peluang kader untuk terlibat dalam seleksi kepemimpinan daerah.

Dengan menerapkan aspek representasi rakyat, maka jumlah pasangan calon yang disediakan partai politik menunjukkan bagaimana akomodasi latar belakang pemilih dan kepentingan rakyat diwujudkan dalam pasangan calon yang tepat. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah: 1. Apabila jumlah pasangan calon dari jalur partai politik sebanyak 4 s/d 5 pasangan calon maka menunjukkan Representasi Tinggi.

214

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

2. Apabila pasangan calon dari partai politik berjumlah 3 maka menunjukkan Representasi Sedang.

3. Adapun bila pasangan calon yang tersedia 1 s/d 2 maka me­ nunjukkan Representasi Rendah Pengelompokan didasarkan pada kesempatan membangun koalisi dengan syarat 20 persen kursi atau 25 persen suara, latar belakang kepartaian, latar belakang kepentingan pemilih dan kondisi masyarakat lokal.

Dari 247 pasangan calon dari jalur partai politik, terdapat 15 daerah dimana partai politik hanya mengajukan satu pasangan calon dan 39 daerah hanya mengajukan dua pasangan calon (Representasi Rendah).

Sementara terdapat 35 daerah partai politik mengajukan tiga pasangan calon (Representasi Sedang). Dan hanya terdapat 11 daerah dengan empat pasangan calon, serta satu daerah dengan lima pasangan calon (Representasi Tinggi).

Dengan pengelompokan tersebut maka terpetakan bahwa sebagian besar koalisi yang dibangun oleh partai politik masih tergolong representasi sedang dan representasi rendah. Dengan demikian, ratarata di setiap daerah adalah 2,4 pasangan calon, di mana hal tersebut menunjukkan partai politik kurang representatif dalam mengakomodasi latar belakang dan kepentingan pemilih daerah.

Data pasangan calon pendaftar yang diusung oleh partai politik juga menunjukkan bahwa, dari total 674 calon yang akan bertarung di Pilkada 2017, sebagian besar calon berlatar belakang nonpartai yaitu sebanyak 464 calon (69 persen), sementara calon berlatar belakang partai sebanyak 210 calon (31 persen). Pemetaan ini menunjukkan mayoritas calon yang akan bertarung di Pilkada 2017 (jalur partai politik dan perseorangan) didominasi oleh calon nonpartai. Besarnya kelompok nonpartai dipengaruhi oleh faktor Party ID yang rendah dan calon yang yang membangun hubungan dengan partai hanya pada saat terjadi momentum pemilu/pilkada.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

215

10.1.2. Demokratisasi Calon Tunggal Para pembuat undang-undang mungkin tidak akan pernah me­ nyangka, di suatu daerah, pasangan calon kepala daerah yang mendaftar kurang dari dua. Pada Pilkada 2015 lalu, hingga pendaftaran ditutup setelah diperpanjang beberapa kali, ada tiga daerah dengan pasangan calon yang mendaftar kurang dari dua. Sementara pada Pilkada 2017, ada sembilan daerah dengan pasangan calon yang mendaftar kurang dari dua.

UU No 8/2015 tak memprediksi keadaan tersebut. Tak ada ketentuan yang mengatur apabila calon kepala daerah di daerah tertentu hanya satu. Pada Pilkada 2015 lalu, KPU—melalui PKPU—memberi opsi me­ nunda Pilkada hingga tahun 2017 bagi daerah yang bercalon tunggal.

Pilihan tersebut dinilai tak memiliki landasan hukum yang kuat.

KPU mendasarkan pengaturan ini pada No UU 8/2015 yang meng­ hendaki pilkada diikuti oleh dua pasangan calon atau lebih. Kehendak itu dapat dibaca pada ketentuan Pasal 49 Ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan (9), Pasal 51 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (2) dan Pasal 54 Ayat (4), (5), dan (6). Selanjutnya, KPU kemudian mengacu ke Pasal 120 UU No 8/2015. KPU menempatkan keadaan calon tunggal ini sebagai gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan dan konsekuensinya adalah pelaksanaan pemilihan lanjutan.

Namun, pilkada di tiga daerah tersebut urung ditunda. Ada Putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan, meski hanya terdapat satu pasangan calon/calon tunggal, pelaksanaan pilkada mesti tetap dilakukan. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam hal memilih dan dipilih. Pasal dalam UU No 8/2015 yang menyaratkan pemilihan kepala daerah harus diikuti lebih dari satu pasangan calon berpotensi merugikan hak konstitusional warga.

Apabila syarat harus diikuti lebih dari satu calon tidak terpenuhi, pilkada ditunda atau gagal terselenggara. Hal tersebut dianggap me­ rugikan hak konstitusional warga. Hakim konstitusi I Dewa Gede

216

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Palguna mengatakan, pembuat UU memang menginginkan pilkada diikuti minimal dua pasangan calon. Namun, UU No 8/2015 tak memberi jalan keluar jika syarat minimal dua pasangan calon tak terpenuhi.

Akibatnya, akan ada kekosongan hukum sehingga pilkada tidak dapat digelar jika syarat minimal itu tidak terpenuhi. Padahal, pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Artinya, kekosongan hukum itu mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun memilih.

Terkait mekanisme pilkada dengan satu pasangan calon, MK memutuskan, pemilih menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan yang terdaftar. Jika lebih banyak pemilih yang setuju, pasangan calon tunggal ditetapkan jadi kepala dan wakil kepala daerah. Jika yang tidak setuju lebih banyak, pilkada di daerah itu ditunda sampai pilkada serentak berikutnya.

Fenomena calon tunggal dinilai sebagai titik temu persoalan-per­ soalan dalam mekanisme pilkada langsung. Persoalan tersebut ada­ lah sistem pencalonan dan penetapan pemenang yang berat serta pragmatisme partai.

Soal penetapan pemenang, Pilkada 2015 dan 2017 hanya satu putaran. UU No 8/2015 mengubah sistem pemilu di pilkada menjadi murni sistem mayoritarian. Pilkada satu putaran jauh lebih mengurangi kemungkinan keterpilihan di luar radar elektabilitas. Sikap berharapharap calon berelektabilitas rendah di pilkada dua putaran cenderung hilang. Prinsip sistem satu putaran terlalu ketat, siapa yang meraih suara terbanyak, berapa pun jumlah suaranya, calon tersebut yang memenangkan pemilihan.

Soal syarat dukungan, pencalonan jalur perseorangan kian berat.

UU No 8/2015 menambah syarat dukungan KTP penduduk daerah pemilihan, dari 3-6,5 persen ke 6,5-10 persen dan harus tersebar di lebih 50 dari persen kecamatan yang ada pada kabupaten atau kota tersebut.

Sebagai gambaran sangat sulitnya persyaratan ini, seorang petahana Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, hampir tak memenuhi syarat pengumpulan jumlah KTP sebagai calon perseorangan. Ia mendaftar melalui jalur perseorangan sebab partainya, Golkar, sedang bersengketa PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

217

mengenai kepengurusan.

MK juga memutuskan mengubah dasar penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang semula menggunakan jumlah penduduk menjadi jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih, yang direpresentasikan dengan daftar calon pemilih tetap pada pemilu sebelumnya.

Menurut MK, basis penghitungan persentase jumlah penduduk mengabaikan keadilan karena basis persentase dukungan calon dari jalur partai politik adalah jumlah penduduk yang sudah memiliki hak pilih.

Putusan MK itu merupakan hasil pengujian Pasal 41 Ayat (1) dan (2) UU No 8/2015 yang diajukan Fadjroel Rachman, Saut Mangatas Sinaga, dan Victor Santoso mewakili Gerakan Nasional Calon Independen.

Mengingat tahapan pilkada telah berjalan dan putusan MK tidak berlaku surut, MK menegaskan putusan itu berlaku untuk Pilkada setelah tahun 2015. Putusan ini kemudian diakomodasi pada UU No 10/2016.

Ketentuan pada Pasal 41 UU No 10/2016 menyebut, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai kepala daerah dengan ketentuan dukungan yang mengacu pada jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap. Sebagai contoh, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan dua juta jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen.

UU Pilkada juga memuat syarat pengunduran diri anggota dewan yang mau mencalonkan diri dalam pilkada. Ini berdasarkan putusan MK. Merupakan pengetahuan umum, kader terbaik dan terpopuler partai lebih banyak yang duduk di kursi dewan, khususnya DPR. Lebih banyak dari mereka yang tak mau ambil risiko hilang kursi dewan untuk perjudian mahal bernama pilkada.

Selain syarat pencalonan yang berat dan formula penetapan pemenang yang ketat, fenomena calon tunggal makin menguat karena sikap pragmatis dan buruknya kaderisasi partai. Di daerah dengan calon petahana yang popularitasnya sulit ditandingi, misalnya, partai berhitung untuk tidak mengusung calon lain. Dengan kalkulasi rasional, partai lebih baik tak mengusung calon lain untuk menghemat dana

218

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

politik. Alih-alih keputusan untuk memajukan atau tak memajukan calon di pilkada didorong oleh ideologi dan semangat partai politik, kini ditentukan oleh bayang-bayang prediksi survei.

Apalagi, sebelum ada putusan MK, ada celah penundaan pilkada.

Daerah dengan calon tunggal akan mengundur pilkada. Artinya, daerah tersebut tak akan dipimpin oleh petahana, tetapi oleh pejabat sementara.

Dengan demikian, ada kemungkinan popularitas turun dan berbagai perubahan lain yang akan memungkinkan calon lain mengalahkan petahana.

Partai juga bersifat pasif dalam menjaring calon kepala daerah.

Meskipun ada waktu yang relatif luang untuk menyeleksi calon sebelum batas waktu pendaftaran, partai lebih memilih menunggu kandidat yang berminat menjadi calon kepala daerah.

Partai kini lebih banyak dimiliki oleh oligarki yang memiliki sumber daya. Pucuk kepemimpinan dikuasai oleh segelintir elite partai yang berkuasa karena menjadi satu-satunya sumber pembiayaan partai.

Proses kaderisasi kepemimpinan dalam tubuh partai yang buruk membuat proses rekrutmen bertumpu pada cara-cara yang tertutup, oligarkis, dan transaksional.

Dalam menjaring calon kepala daerah, tak jarang, partai meminta mahar pada kandidat yang berminat maju dalam pilkada. Transaksi politik di balik restu dan persetujuan partai terhadap kandidat lebih dominan daripada proses rekrutmen yang bersifat inklusif dan terbuka.

Tanpa mengurai keseluruhan aspek persoalan itu, maka fenomena calon tunggal hanya akan kembali terulang dalam pilkada atau bahkan pemilu mendatang.

KPU sebagai pelaksana undang-undang segera merespons keadaan calon tunggal yang dilegitimasi putusan MK tersebut dengan mengeluarkan PKPU No 14/2015 tentang Pilkada dengan Satu Pasangan Calon.

Ketentuan dalam putusan MK berkonsekuensi pada pengaturan hal lain yang bersangkut-paut dengan ketentuan dalam putusan tersebut.

Pengaturan tersebut di antaranya adalah pengaturan mengenai desain surat suara; metode pemberian suara; metode kampanye; saksi dalam PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

219

tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi; serta sengketa hasil.

Sistem pemilu calon tunggal pascaputusan MK menegaskan pilkada calon tunggal dilakukan dengan cara memberikan pilihan setuju atau tidak setuju. Jika calon tunggal tersebut dianggap mampu merepresentasikan masyarakat dan dianggap relevan untuk memimpin daerah tersebut, logikanya masyarakat akan memilih tanda setuju yang tertera dalam kertas suara. Begitu pula sebaliknya, jika calon tunggal dianggap tidak sesuai dan tidak mampu merepresentasikan masyarakat, maka harapannya pemilih akan mencoblos tanda tidak setuju.

Namun demikian, pertanyaanya ialah bagaimana pemilih memahami metode pemberian suara tersebut secara utuh. Dalam hal ini sejauh mana pemilih mampu mempertimbangkan serta mengambil keputusan untuk memberikan suaranya pada kolom setuju atau tidak setuju.

KPU mengeluarkan dua desain surat suara untuk disimulasi di beberapa daerah. Salah satu daerah tersebut adalah Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparana, Tasikmalaya. Hasil simulasi ini kemudian jadi bahan kajian untuk menetapkan bentuk surat suara resmi yang digunakan. KPU lebih memilih format surat suara yang menyertakan foto pasangan calon daripada surat suara yang tidak menyertakan foto.

Simulasi hingga penentuan desain surat suara ini dinilai terlalu terburu-buru. Kejar tenggat pengaturan pemilihan kepala daerah yang diburu waktu membuat prosesnya kurang kolaboratif. Hasil simulasi saja tidak cukup menjadi landasan bagi pemilihan desain surat suara. KPU RI kurang kajian yang melibatkan KPU di daerah tersebut. Seharusnya KPU menggelar serangkaian kajian kultur dan psikologi pemilih di daerah pilkada yang hanya diikuti satu pasang calon tersebut.

KPU, dalam Pasal 14 PKPU No 14/2015, menggunakan surat suara yang memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon, dan kolom untuk memberikan pilihan setuju dan tidak setuju. Desain surat suara tersebut dibuat dengan ketentuan: latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih; foto pasangan calon dibuat berpasangan; tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan pasangan calon; tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan

220

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

perundang-undangan; memuat tulisan yang menanyakan pilihan setuju atau tidak setuju; dan kolom pilihan setuju atau tidak setuju.

GAMBAR 21: DESAIN SURAT SUARA PILKADA 2015 DENGAN SATU PASANG Calon

Pemilihan desain surat suara ini membuat jumlah surat suara tidak sah mencuat signifikan. Di Tasikmalaya, dalam rekapitulasi resmi KPU, angka suara tidak sah mencapai 8,25 persen. Sementara jumlah suara tidak sah di Blitar mencapai 7,57 dan di Timor Tengah Utara mencapai 12,38 persen.

Suara tidak sah pada pilkada bercalon tunggal di Tasikmalaya meningkat 1,71 persen jika dibandingkan dengan Pilpres 2014 lalu. Jika dibandingkan dengan Pilkada 2011, angka suara tidak sah meningkat hingga 4,89.

Desain surat suara yang sama sekali baru ini kerap dikambinghi­ tamkan sebagai penyebab cukup signifikannya angka suara tidak sah.

Dalam aturan baru ini, mencoblos foto tidak sah. Ini bersinggungan

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

221

dengan paradigma masyarakat ketika mencoblos. Masyarakat perlu mengubah kebiasaan lama dari yang biasanya mencoblos foto, sekarang mencoblos setuju atau tidak setuju.

Kertas suara yang hanya menyertakan satu foto pasangan calon kepala daerah yang disertai dua kolom setuju dan tidak setuju sedikit banyak mendorong pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon.

Padahal sesuai dengan peraturan KPU, pilihan pemilih dinyatakan sah jika terdapat tanda coblos di salah satu kolom setuju atau tidak setuju.

Desain surat suara pada pilkada calon tunggal diubah di UU No 10/2016. Pasal 54C ayat (2) UU itu berbunyi, “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.�

GAMBAR 22: DESAIN SURAT SUARA PILKADA 2017

DENGAN SATU PASANG CALON

Untuk menghasilkan suara yang sah, pemilih cukup mencoblos

222

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

salah satu dari dua kotak yang tersedia. Mencoblos kotak dengan tanda gambar untuk setuju dengan pasangan calon yang ada. Jika tidak setuju dengan pasangan calon yang ada, pemilih tinggal mencoblos sekali pada kotak yang kosong.

Suara dianggap sah jika mencoblos salah satu dari dua kotak yang disediakan. Sementara itu jika mencoblos dua kotak secara bersamaan atau mencoblos di luar kotak yang telah disediakan hal itu akan menghasilkan suara tidak sah.

Desain surat suara yang menyediakan pilihan kolom kosong di pilkada baik untuk menjaga siklus transisi dan keberlanjutan pemerintahan serta terciptanya prosedur pilkada yang mengapresiasi dan membuktikan elektabilitas calon tunggal. Menurut IFES, negara-negara berpengalaman pemilu bercalon tunggal lebih banyak menyikapinya dengan aklamasi.

Siprus, Irlandia, Islandia, dan Singapura menyikapi calon tunggal di pemilu eksekutif. Sedangkan Kanada, Inggris, Filipina, dan Singapura menyikapi aklamasi di pemilu legislatif.

Tapi, keistimewaan mengadu calon tunggal dengan pilihan kosong adalah tersedianya ruang pembuktian sekaligus perlawanan terhadap calon tunggal. Jika calon tunggal merepresentasi harapan rakyat sebagai pemilih, kolom kosong bisa melanjutkan penyelenggaraan pemilu sehingga tak mengganggu siklus pemilu dan harapan rakyat memiliki pe­ mimpin yang dinilainya baik tak perlu ditunda ke fase pemilu berikutnya. Tapi jika calon tunggal merepresentasi kuasa politik dinasti, pilihan kosong bisa menjadi perlawanan pemilih menolak dominasi politik dinasti.

Di Pilkada 2017, ada pelajaran berharga dari Pilkada Buton yang diikuti oleh hanya satu pasangan calon—Samsu Umar Abdul SamiunLa Bakry. Ada perlawanan signifikan dari pemilih di Buton terhadap pasangan yang ditawarkan. Ini tercermin dari adanya hampir 45 persen suara untuk kotak kosong. Dari sembilan daerah dengan pasangan calon tunggal pada Pilkada serentak 2017, hanya di Buton suara yang didapat kotak kosong hampir sama dengan yang diperoleh pasangan calon.

Masalah hukum yang menjerat Umar menjadi alasan banyak warga di Buton mencoblos kotak kosong. Umar menjadi tersangka dalam PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

223

kasus dugaan penyuapan mantan Ketua MK Akil Mochtar dan sejak 26 Januari ditahan KPK. Keterpilihan pilihan kosong harus diapresiasi karena me­repre­sent­ asikan keinginan rakyat sebagai pemilih. Jika memang kolom kosong mengalahkan calon tunggal, keterpilihan diberikan kepada kolom ko­ song. Karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, pe­milih harus rela mempersilahkan Presiden melalui Kementerian Da­ lam Negeri menunjuk pejabat sementara sampai pilkada berikutnya menghasilkan pemimpin yang dipilih rakyatnya secara langsung.

Desain surat suara yang baru ini sukses menurunkan angka suara tidak sah. Rata-rata persentase suara tidak sah di sembilan daerah yang bercalon tunggal di Pilkada 2017 hanya 1,8 persen. Rinciannya: Kota Tebingtinggi 2,3 persen; Kabupaten Tulang Bawang Barat 1,2 persen; Kabupaten Pati 2,1 persen; Kabupaten Landak 1,5 persen; Kabupaten Buton 1,3 persen; Maluku Tengah 1,4 persen; Kota Jayapura 2,8 persen; Tambrauw 0,9 persen; serta Kota Sorong 2,8 persen.

Selain soal surat suara, pilkada calon tunggal juga membutuhkan pengaturan sosialisasi dan kampanye yang cocok. KPU kerap terjebak dalam posisi keberpihakan saat melakukan penyebaran alat peraga kampanye. Di sisi lain, jika tak melakukan sosialisasi gencar, ada kecenderungan pemilih tidak hadir di tempat pemungutan suara karena tidak mau memilih calon tunggal yang ada.

Sebagai contoh, KPU Kabupaten Tasikmalaya kerap mendapat la­ poran atas ketidakyakinan penyelenggara di tingkat kecamatan hingga kelurahan, dalam menyebar alat peraga kampanye. Segala upaya dalam mengajak pemilih berpartisipasi dalam ini ditafsirkan menggiring pemilih. Ketika menerima alat peraga kampanye dan hendak m­ e­ masangkan, petugas PPK dan PPS selalu bertanya dan menunjukkan ket­akutannya atas perilaku tak independen Tak harmonisnya pengaturan jadi pangkal soal penyebaran alat peraga kampanye yang sering dituding ada keberpihakan penyelenggara di dalamnya. KPU mesti mengacu pada PKPU No 7/2015 tentang Kampanye. Pasal 30 mengatakan, KPU memasang alat peraga kampanye pasangan calon.

224

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Ketidakharmonisan pengaturan juga ditemukan pada soal sosialisasi dan pemasangan perlengkapan TPS. Di TPS, hanya ada satu poster calon kepala daerah. Poster yang memuat profil singkat, visi, dan misi itu dipampang sebagai informasi bagi pemilih sebelum masuk ke bilik TPS. Ada deviasi dalam UU No 8/2015, Putusan MK soal calon tunggal, hingga pada Peraturan KPU sebagai turunan dari dua aturan tersebut.

Undang-undang hingga PKPU masih mengasumsikan pilkada diikuti lebih dari satu pasangan calon. Hanya PKPU No 14/2015, yang meski bolong-bolong, mengatur secara eksplisit penyelenggaraan Pilkada de­ ngan satu pasang calon.

Mekanisme kampanye yang tidak diatur secara setara—seperti pemilih tidak diberikan porsi pemahaman yang sama pentingnya untuk memilih tidak setuju jika calon tunggal tersebut tidak sesuai dengan harapan pemilih—terbukti berpotensi pada penggiringan pemilih.

Tanpa penjelasan ada opsi tidak setuju, pemilu dengan calon tunggal sama saja seperti tidak ada pemilu karena hanya memuluskan satu pasangan calon.

Jika merujuk pada UU No 8/2015, Pasal 65, terdapat empat bentuk kampanye yang dibiayai oleh negara yakni debat KPU mengemas iklan publik, iklan di media massa, di media massa yang penyebaran bahan pe­ raga, mampu memberikan dan pemasangan alat peraga pemahaman sekaligus kampanye. Keempat bentuk pendidikan politik kepada kampanye tersebut ten­tunya masyarakat bahwa pemilih harus disesuaikan de­ ngan diberikan ruang untuk penyelenggaraan Pil­kad­a memilih kolom kosong/ yang hanya diikuti oleh satu tidak setuju. Salah satu pasangan calon, dengan me­ bentuk konkretnya ialah, ngedepankan prinsip equal KPU mengkampanyekan playing battle field atau arena bentuk surat suara kepada persaingan yang setara masyarakat. meskipun hanya satu calon PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

225

yang bersaing.

Dalam praktiknya, KPU tidak hanya memfasilitasi empat bentuk kampanye tersebut hanya untuk satu calon tunggal saja. Melainkan KPU tetap harus memberikan ruang sekaligus pemahaman kepada pemilih untuk memberikan suaranya kepada kolom tidak setuju melalui metode sosialisasi dan kampanye. Hal ini karena putusan MK secara tidak langsung melegalkan sekaligus memfasilitasi pilihan tidak setuju yang dapat dimanfaatkan oleh pemilih untuk menuangkan gagasan golput sebagai bentuk kritik pe­milih terhadap kandidat. Jika merujuk pada pemilu se­belumnya golput lebih banyak dilakukan dengan cara tidak hadir ke TPS atau membuat surat suara tidak sah, akan te­tapi melalui mekanisme ini pe­milih bisa menandai kolom tidak setuju.

Dalam rangka mewujudkan equal playing battle field dalam pro­ses kampanye melalui em­pat jenis kampanye yang difasilitasi oleh KPU, maka aturan main mengenai debat publik, iklan di media massa, dan pemasangan serta penyebaran alat peraga harus dibuat setara antara calon tunggal dengan mekanisme pemilihan yang berlaku.

Meski hanya diikuti oleh satu pasangan calon, debat publik harus tetap dilakukan dengan tujuan membedah visi misi dan programprogram yang ditawarkan oleh calon tunggal tersebut. Walaupun hanya terdapat satu calon, panelis dalam debat publik diberikan keleluasaan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksploratif kepada kandidat tersebut, serta masyrakat diberikan ruang untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada kandidat tersebut. Hal ini menjadi penting karena tidak mungkin ada lawan debat terhadap calon tunggal tersebut yang mewakili kolom kosong atau tidak setuju.

Mekanisme debat publik dijadikan sebagai arena uji publik terhadap calon tunggal tersebut.

Meski hanya satu pasangan calon, KPU tidak semerta-merta mem­ berikan ruang secara leluasa untuk calon tunggal tersebut berkampanye di media massa. Jika ini terjadi, potensi anggapan terhadap KPU yang tidak jauh berbeda dengan tim kampanye calon tunggal akan muncul di masyarakat dan peluang KPU menghadapi gugatan etik di DKPP akan sangat bisa terjadi. Untuk itu KPU mengemas iklan di media massa

226

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

yang mampu memberikan pemahaman sekaligus pendidikan politik kepada masyarakat bahwa pemilih diberikan ruang untuk memilih kolom kosong/tidak setuju. Salah satu bentuk konkretnya ialah, KPU mengkampanyekan bentuk surat suara kepada masyarakat.

Meski hanya satu pasangan calon, tidak berarti hanya terdapat satu alat peraga yang berisi visi-misi, program, disertai foto calon tunggal tersebut yang memenuhi ruang publik. Namun, KPU harus membuat, memasang, dan menyebarkan alat peraga yang berisi mekanisme pemilihan.

10.2. MENGUKUR KUALITAS CALON 10.2.1. Calon Tersangkut Kasus Hukum Tahapan pencalonan kepala daerah seringkali menjadi tahap yang paling banyak membuahkan sengketa. Di dalam UU No 8/2015 sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, sengketa pemilihan dalam pilkada dibagi atas dua bagian. Pertama, sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan. Kedua, sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Jika diilihat kecenderungan dari beberapa penyelenggaraan pemilu terakhir, sengketa antarpeserta pemilihan bisa dikatakan nihil terjadi.

Sebaliknya, sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan cukup banyak muncul pada penyelenggaran pemilu ataupun pilkada terakhir.

Hal ini bisa dipahami karena melibatkan dua kepentingan yang berbeda. Pasangan calon kepala daerah mewakili sisi kepentingan ke­ me­nangan kontestasi Pilkada. Di sisi yang lain, kepentingan KPU seba­ gai penyelenggara mesti memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan main dan regulasi yang sudah disusun.

Di Pilkada 2015 lalu, KPU mencatat ada 95 sengketa pencalonan—36 sengketa pemilihan dan 59 sengketa TUN pemilihan. Sementara di Pilkada 2017, KPU mencatata ada 39 sengketa pemilihan, 28 sengketa TUN pemilihan di Bawaslu/Panwaslu, dan 17 sengketa TUN pemilihan di PTTUN. PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

227

KPU memberikan peluang kepada setiap pasangan calon untuk mengajukan sengketa pencalonan pasca ditetapkannya pasangan calon.

Rentang waktu proses penyelesaian sengketa diatur dalam PKPU No 2 tentang Tahapan, Program dan Jadwal. KPU memprediksikan proses sengketa pencalonan dari pengajuan sengketa ke Panwaslu/Bawaslu hingga ke Mahkamah Konstitusi membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari.

Dalam PKPU tersebut, sengketa pencalonan dimulai sejak 24 Agustus dan berakhir 17 November 2015. Akan tetapi kenyataannya, hingga menjelang hari pemungutan suara dilakukan, sengketa pencalonan di sejumlah daerah masih berlanjut. Hingga pemungutan suara 9 Desember 2015, ada lima daerah yang tak bisa melakukan pemungutan suara. Lima daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 30: DAFTAR DAERAH YANG MENUNDA PEMUNGUTAN SUARA PADA PILKADA 2015 PENYEBAB

TANGGAL DIUNDUR

Kab. Fakfak

Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan mengenai bakal pasangan calon yang digugurkan karena masalah syarat dukungan

16 Januari 2016

2.

Kota Pematang Siantar

Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan pencalonan pasangan Survenov Sirait - Parlindungan Sinaga, setelah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Pematang Siantar

16 November 2016

3.

Prov.

Kalimantan Tengah

Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan yang dipicu adanya dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

27 Januari 2016

NO.

1.

228

DAERAH

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

4.

Kab. Simalungun

Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan mengenai salah satu calon wakil bupati yang menjadi terpidana

5.

Kota Manado

Adanya penundaan terkait KPU Kota Manado yang menggugurkan kepesertaan Jimmy Rimba Rogi di Pilkada Manado

20 Januari 2016

17 Februari 2016

Dari lima sengketa tersebut, dua sengketa berkaitan dengan status hukum calon. Di Kabupaten Simalungun, calon wakil bupati Amran Sinaga kala itu menjadi terpidana. Sementara di Manado, calon wali kota Jimmy Rimba Rogi yang masih berstatus narapidana dalam perkara korupsi. Calon bupati Bone Bolango, Gorontalo, Ismet Mile; dan calon bupati Boven Digoel, Papua, Yusak Yaluwo juga berstatus terpidana perkara korupsi. Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif mencatat setidaknya ada 15 terpidana yang mendaftar calon kepala daerah pada Pilkada 2015.

KPU Kota Manado menggugurkan kepesertaan Jimmy Rimba Rogi di pilkada. KPU Kota Manado menyatakan, keputusan menggugurkan pencalonan Jimmy yang berpasangan dengan Bobby Daud dan diusung oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ini karena menjalankan rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara.

Bawaslu Sulawesi Utara yang menyebut Jimmy masih berstatus narapidana saat mendaftar pilkada. Ia mesti menjalani hukuman hingga 2017 atas vonis kasus korupsi APBD Kota Manado tahun 2007 senilai Rp 68,687 miliar.

Bawaslu Sulawesi Utara mengacu salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No PAS-495.PK01.05.06 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013. Jimmy baru dinyatakan bebas murni pada 29 Desember 2017.

Sebelum Jimmy Rimba Rogi, KPU Provinsi Sulawesi Utara lebih dulu menggugurkan pencalonan Elly Engelbert Lasut sebagai calon gubernur Sulawesi Utara dari Partai Golkar. KPU Sulawesi Utara menyatakan,

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

229

Elly Lasut tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada karena masih berstatus bebas bersyarat hingga 24 Agustus 2016. Dia dihukum penjara lima tahun kasus korupsi SPPD fiktif APBD Kabupaten Talaud sewaktu menjadi bupati dua periode.

Munculnya sejumlah calon yang bermasalah, terutama terkait dengan statusnya sebagai narapidana, dipicu oleh putusan MK pada 9 Juli 2015, yang menyatakan bahwa mantan narapidana bisa mengikuti pilkada tanpa menunggu lima tahun seusai menjalani hukuman. Namun, yang bersangkutan harus jujur mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana.

Putusan MK tersebut membatalkan ketentuan sebelumnya yang menyatakan bahwa mantan narapidana bisa mengikuti Pilkada setelah lima tahun selesai menjalani hukuman.

Di Pilkada 2017 lain lagi. Saat pembahasan revisi kedua UU Pilkada, terpidana hukuman percobaan diperbolehkan maju sebagai kepala daerah.

Perdebatan boleh-tidaknya terpidana hukuman percobaan menjadi calon kepala/wakil kepala daerah di pilkada muncul pertama kali saat KPU mengonsultasikan PKPU tentang Pencalonan ke Komisi II DPR dan Kemendagri, 25 Agustus. DPR merekomendasikan untuk mengubah PKPU No 5/2016 khususnya Pasal 4 Ayat (1) agar terpidana yang menjalani hukuman percobaan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap legal maju di pilkada.

Komisi II menilai putusan hukuman percobaan belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Putusan itu baru berkekuatan hukum tetap setelah hukuman percobaan dilalui. Terpidana hukuman percobaan juga biasanya tak mendapat hukuman penahanan karena biasanya hanya melakukan tindak pidana ringan.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada KUHP, status terpidana hukuman percobaan tidak boleh menghilangkan hak untuk dipilih.

Pasal 14c Ayat 3 menekankan, terpidana hukuman percobaan tidak boleh dikurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitiknya.

Hanya sebagian fraksi yang menolak terpidana percobaan ikut pilkada. Fraksi PDIP, PAN, Gerindra di DPR menolak terpidana hu­kum­

230

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

an percobaan menjadi peserta pilkada. Mereka beranggapan ke­tentuan tersebut berpotensi melanggar Pasal 7 Ayat 2 huruf g UU No 10/2016.

Pasal tersebut menyatakan, calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sementara KPU berpandangan, seseorang yang dijatuhi hukuman masa percobaan tak bisa dianggap sebagai orang bebas dari persoalan hukum. Ia masih terikat atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat seketika menjadi narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Semangat UU Pilkada adalah menghadirkan calon berintegritas ke publik. Masuknya ketentuan soal legalitas bagi terpidana hukuman percobaan justru berpotensi bertentangan dengan undang-undang.

Namun, penolakan resmi KPU tak berarti apa-apa. Kesimpulan rapat memaksa PKPU diubah. Dan, mengacu pada Pasal 9 huruf a UU Pilkada, KPU mesti mengikuti kesimpulan rapat yang bersifat mengikat tersebut.

KPU, di rapat tersebut, melancarkan dua jurus untuk melepaskan diri dari sandera kesimpulan rapat yang bersifat mengikat.

Pertama, KPU mendudukkan diri sebagai pihak yang bukan peng­ ambil keputusan dan pemberi persetujuan. Posisi KPU adalah pihak yang berkonsultasi. Frase berkonsultasi disebut KPU sebagai ke­ sempatan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan norma dalam PKPU. Kedua, KPU mempertanyakan tindak lanjut hukum dan admi­ nis­ trasi dari rapat dengar pendapat tersebut. KPU meragukan sifat yang berlaku mengikat jika tindak lanjut hukum dan administrasi dari kesimpulan rapat hanya akan ditandatangani oleh Komisi II dan bukan menjadi keputusan resmi DPR yang diambil melalui mekanisme rapat paripurna.

Komisi II tetap pada pendiriannya. Rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri pada Jumat, 28 Juni 2016, melegalkan terpidana hukuman percobaan menjadi calon kepala daerah. Keputusan yang disusul surat resmi dari Komisi II ini membuat PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

231

KPU harus merevisi Pasal 4 huruf f di Peraturan KPU No 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan, menjadi PKPU No 9/2016.

Setelah PKPU terseut diundangkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Sebab, PKPU yang dihasilkan KPU setelah melalui rangkaian desakan politik dari Komisi II DPR itu berpotensi menghasilkan calon kepala daerah yang tidak berintegritas dan tidak taat hukum. Dibuatnya PKPU yang membolehkan seorang terpidana percobaan ikut dalam pilkada adalah sesat dan keliru. Publik disodori calon-calon yang cacat hukum dan bermasalah hanya demi menguntungkan beberapa orang saja.

Upaya itu diapresiasi KPU. Menurut KPU, upaya tersebut patut dilakukan untuk menguji sejauh mana peraturan yang dibuat KPU selaras dengan UU Pilkada. Upaya itu lebih baik dan bermakna daripada menekan atau mengintervensi KPU selaku pembuat peraturan.

Upaya DPR yang memaksa ketentuannya diakomodasi KPU menunjukkan dengan mudahnya kepentingan politik mengintervensi penyelenggaraan pemilihan. KPU mau tidak mau ikut terjebak dalam keputusan yang diambil DPR dan Pemerintah, tanpa peduli seaneh dan selemah apa pun keputusan itu.

Orang-orang tersangkut kasus hukum yang tetap nekat mendaftar sebagai calon kepala daerah menunjukkan stagnannya landasan rekrutmen calon kepala daerah oleh partai. Landasan rekrutmen calon hanya bertumpu pada basis kekuasaan, kekuatan kekayaan materil, dan pelestarian relasi kuasa. Situasi ini bermuara pada terkonsentrasinya kekuasaan elit politik dan elit ekonomi di tangan segelintir orang di daerah atau praktik politik oligarki.

10.2.2. Calon dari Partai Bersengketa Selain persyaratan yang melekat pada individu yang akan menjadi calon kepala daerah, ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pengusung calon. Ada dua pihak yang dapat mengusung calon: partai atau gabungan partai, dan perseorangan. Dari sini kemudian kita kenal ada jalur partai dan jalur perseorangan.

232

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Proses pencalonan ini ditegaskan dalam UU No 8/2015. Pada Pasal 1 angka 3 disebutkan: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.” Sedangkan Pasal 1 angka 4 juga menyebutkan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

Syarat pencalonan yang melekat pada partai pengusung diatur dalam Pasal 40 UU No 8/2015. Ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Ketentuan di dalam Pasal 40 ini dilengkapi dengan pengaturan dalam Pasal 42 Ayat (4) dan Ayat (5). Ketentuan Pasal 40 ayat (4) berbunyi: “Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.”

Sedangkan, Ayat (5) berbunyi: “Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.”

KPU menerjemahkan ketentuan di undang-undang ini menjadi peraturan teknis PKPU 9/2015. Pasal 34 peraturan tersebut menyatakan: “KPU berkoordinasi dengan Mentri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.”

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

233

KPU menjadikan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan pengurus pusat partai sebagai alat verifikasi.

Surat keputusan ini penting karena pengurus pusatlah yang akan memberikan persetujuan terhadap pencalonan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada titik inilah persoalan terjadi. Jika surat keputusan pengesahan pengurus pusat partai dari Kemenkumham sedang digugat, pada surat keputusan mana KPU harus mengacu? KPU tak bisa lagi merujuk pada surat keputusan yang sedang digugat tersebut. Akan ada persoalan jika merujuk pada surat tersebut, bila nantinya putusan pengadilan menyatakan surat keputusan Kemenkumham tak berlaku, tak punya kekuatan mengikat, atau batal demi hukum.

Di PKPU No 9/2015, KPU menanggulanginya dengan merujuk pada putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat.

Partai yang kala itu sedang bersengketa mengenai kepengurusan, yaitu PPP dan Golkar, terkena imbas. Ketentuan dalam PKPU ini mengancam keikutsertaan mereka dalam pencalonan kepala daerah.

Setidaknya dibutuhkan waktu 90 hari sampai putusan pengadilan tetap oleh MA dikeluarkan. Lamanya proses penyelesaian sengketa lewat peradilan sejak awal memang sudah diperkirakan akan melewati batas waktu pencalonan.

Pertemuan antara KPU dengan MA, membenarkan perkiraan itu.

Meski MA bersedia memenuhi permintaan prioritas penyelesaian sengketa kedua partai bisa dikebut, ternyata mekanisme itu belum cukup singkat untuk menuntaskan sengketa sebelum masa pendaftaran dimulai.

Sebab, untuk mengajukan memori kasasi bagi penggugat butuh waktu 14 hari. Kemudian, jawaban dari pihak tergugat selama 14 hari.

Dua hal Itu saja sudah memakan waktu 28 hari. Ini jelas akan melampaui tanggal terakhir pendaftaran calon.

Penyelesaian lewat pengadilan memang bukanlah jalan satusatunya yang disediakan KPU. Ada opsi islah yang ditawarkan. Proses pengadilan boleh tetap jalan, tetapi partai didorong berdamai dan membentuk satu kepengurusan. Kepengurusan hasil damai kemudian

234

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

didaftarkan ke Menkumham.

KPU sebenarnya tetap teguh pada pendiriannya untuk menerima kepengurusan hasil damai internal. Prinsip islah ditegakkan melalui PKPU No 9/2015.

Namun, berbagai tekanan membuat KPU mesti mengubah No PKPU 9/2015. Perubahannya adalah PKPU No 12/2015. Inti dari jalan keluar yang diberikan melalui PKPU adalah memperbolehkan kedua partai politik yang bersengketa mengajukan pasangan calon dengan syarat: dua kepengurusan yang sedang bersengketa sama-sama memberikan persetujuan kepada pasangan calon kepala daerah yang sama.

Kasus pencalonan dari partai bersengketa ini mau tak mau telah mengganggu independensi KPU. Desakan kuat dua partai bersengketa agar bisa mengajukan pasangan calon membuat KPU harus bolak-balik ke Komisi II DPR untuk melakukan penyesuaian PKPU Pencalonan.

KPU yang pada awalnya bersikukuh tidak akan mengubah PKPU, pada perkembangannya harus memfasilitasi hak mencalonkan kepala daerah oleh partai ini.

Fadli Ramadhanil, peneliti hukum Perludem, menilai, kisruh pencalonan partai bersengketa ini bermuara dari mekanisme pencalonan kepala daerah dengan mewajibkan adanya rekomendasi dari pengurus pusat partai. Hal ini tentu saja mematikan proses demokrasi internal partai dalam pengajuan bakal calon kepala daerah. Kondisi ini juga kemudian yang menegasikan peran dan keberadaan pengurus daerah partai, khususnya tingkatan pengurus yang akan melaksanakan pilkada.

Ramlan Surbakti, guru besar perbandingan politik Universitas Airlangga, memandang demokratisasi internal partai akan baik apabila kedaulatan partai berada di tangan anggota, pembuatan keputusan partai yang bersubstansi penting harus bersifat inklusif. Keputusan partai yang bersifat substansial adalah keputusan tentang kepengurusan partai, program dan kebijakan partai, daftar calon anggota DPR dan DPRD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pembuatan keputusan partai yang bersifat inklusif berarti melibatkan anggota dan semua unsur partai dalam membuat keputusan. Selain PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

235

bersifat inklusif, sebagian pembuatan keputusan partai didelegasikan kepada cabang partai di daerah, yang juga harus bersifat inklusif.

Berlarutnya sengketa kepengurusan di tubuh Golkar dan PPP juga terjadi karena penyelesaiannya tak mengacu pada mekanisme yang sudah disediakan dan diatur dalam UU No 2/2011 tentang Partai Politik.

Jika sengketa kepengurusan tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal—tak melalui pengadilan—waktu yang dibutuhkan tak akan berlarut dan tak akan memengaruhi proses pencalonan.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa perbaikan mesti dilakukan.

Syarat pencalonan kepala daerah dengan persetujuan pengurus pusat partai perlu dihilangkan. Dengan demikian, mekanisme demokrasi internal partai di kepengurusan daerah bisa kian membaik. Mekanisme pencalonan kepala daerah bisa ditentukan dengan rapat pengurus partai sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan pilkadanya, dengan melibatkan pengurus partai di tingkat bawah. Untuk memilih calon gubernur, misalnya, partai menyelenggarakan rapat pengurus tingkat provinsi. Rapat tersebut tentu melibatkan pendurus partai di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Sengketa kepenguran partai di pusat seharusnya tidak boleh memengaruhi proses pencalonan kepala daerah di tingkat bawah.

Proses pencalonan tidak perlu persetujuan pimpinan pusat. Pimpinan pusat cukup mengetahui pencalonan yang dilakukan oleh pengurus di tingkat bawah. â–

236

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

11 Kampanye dan Dana Kampanye

“Apakah kita setuju, ragam identitas warga bisa terlibat/

digunakan dalam kampanye, dan kebebasan finansial kampanye

S

termasuk kebebasan bicara?”

alah satu tantangan penyelenggaraan pemilu sesuai de­ ngan prinsip free and fair adalah bagaimana merancang dan menjalankan kampanye dalam ruang kontestasi dan par­ tisipasi. Seberapa bebas dan adil kampanye diartikan dan tak diskriminatif melibatkan/menggunakan ragam identitas warga. Dan, seberapa bebas dan adil kelas ekonomi yang terlibat dan menggunakan finansialnya. Sehingga, regulasi dan implementasi kampanye meng­ gambarkan wajah kebebasan dan keadilan pemilu.

Pada aspek keluwesan menampung ragam identitas, kampanye dalam penyelenggaraan pilkada lebih bertantangan. Pasalnya, identitas dalam terma SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan) relatif lebih kuat jadi tuntutan aspirasi warga. Logika suara mayoritas menjadi pemenang pemilu melahirkan kecenderungan suku, ras, agama, dan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

237

golongan mayoritas dijadikan identitas daerah dan pemimpinnya.

Politik ketokohan, dinasti (kekerabatan/keluarga), dan keaslian sering seiring dengan kebutuhan dan kepercayaan masyarakat lokal terhadap kepemimpinan.

Pun begitu pada aspek ukuran finansial kontestasi dan partisipasi.

Kampanye penyelenggaraan pilkada lebih bertantangan karena relatif tingginya tuntutan pembatasan dana kampanye bagi kontestan.

Sensitivitas kelas ekonomi warga pun lebih tinggi untuk dikaitkan.

Ruang publik yang sesak dengan alat peraga kampanye dan hingar bingar iklan kampanye televisi, lebih dimaknai bahwa politik hanya untuk orang berduit. Sehingga, lahirlah kebutuhan regulasi untuk menciptakan kontestasi dan partisipasi yang lebih setara dalam tataran dana kampanye.

11.1. MASIH SOAL AKUMULATIF “KAMPANYE” Sebelum masuk pembasahan kampanye pada aspek kebebasan dan keadilan ragam identitas dan finansial, baik jika kita merujuk lagi pengertian kampanye. UU No 1/2015 tak mengalami perubahan pada revisi pertama (UU 8/2015) dan kedua (UU 10/2016) dalam mengartikan “kampanye”. Redaksi pengertiannya masih menjelaskan kampanye sebagai kegiatan yang memenuhi semua unsur-unsur kampanye secara akumulatif.

UU No 1/2015 mengartikan kampanye sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Tapi, pengertian kampanye itu sering menjadi sebab ketidakpastian hukum pemilu.

Sebab, saat peserta pemilu melanggar ruang dan waktu berkampanye, pelanggar selalu berkilah dengan menggunakan dasar akumulatif unsur pengertian kampanye. Pelaporan dan tindak lanjut penegakan hukum pemilu sering bertepuk sebelah tangan karena kesimpulannya berdasar pada pengertian akumulatif kampanye.

Penyelenggara pemilu di pilkada serentak menggunakan ruang ke­ wenangannya membuat peraturan pelaksana pemilu untuk menguatkan

238

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

kepastian hukum kampanye. Melalui PKPU No 7/2015, No 12/2016, dan No 13/2016, KPU melakukan terobosan dengan mengartikan kampanye tanpa harus akumulatif. Peraturan KPU ini pun seiring dengan Peraturan Bawaslu No 10/2015. Semua peraturan ini menambahkan kata atau (/) dalam pengertian kampanye sehingga sebuah kegiatan bisa dinilai kampanye tanpa harus memenuhi semua unsur-unsur kampanye.

Redaksi pengertian kampanye dalam semua peraturan tersebut adalah: “Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.”

Terobosan KPU dan Bawaslu itu penting diapresiasi dan dipahami bersama. Para pasangan calon serta tim suksesnya harus memahami per­ baik­an regulasi kampanye ini. Sebab, pada setiap pemilu sebelum pilkada serentak, ketakjelasan kampanye cenderung tak dipermasalahkan paslon beserta partai pengusung dan tim sukses. Semua lebih memanfaatkan celah dari sempitnya makna kampanye akumulatif.

Direktur ekskutif Perludem, Titi Anggraini, berpendapat, pengertian kampanye melalui peraturan pelaksana undang-undang yang dibuat penyelenggara itu merupakan capaian penting. Setidaknya, ini meru­ pakan upaya konkret dari penyelenggara pemilu dalam menjamin ke­ pastian hukum dalam pemilu. Karena, sering suatu tindakan dinilai se­ bagai pelanggaran kampanye atau bukan, lebih karena ketakpahaman terhadap pengertian kampanye.

11.1.1. Kampanye SARA di pemilu Keserentakan pilkada semakin menguatkan kebutuhan kepastian hukum pemilu berkait SARA. Dalam praktiknya, kampanye SARA awam dimaknai sebagai pengucapan/memperlihatkan kalimat ajakan memilih satu atau lebih unsur dari SARA. Misal, pilih yang satu suku, satu agama, satu ras, atau satu golongan. Atau, sebaliknya, jangan pilih orang luar daerah, kafir, atau tak satu golongan.

Ajakan memilih satu suku dalam pilkada sering menyertakan istilah “orang asli daerah” atau “putra daerah”. Ajakan ini berkelindan dengan

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

239

semangat otonomi daerah sehingga penguatan demokrasi lokal seperti satu paket dengan pencalonan dan pemilihan orang lokal. Pilkada sebagai pemilihan pemimpin demokrasi “dari, oleh, dan untuk rakyat (putra/putri) daerah” seperti kebutuhan tak tertulis.

Merujuk data rumahpemilu.org, 43 dari 48 gubernur terpilih melalui pilkada provinsi merupakan orang asli daerah. Sebanyak 48 gubernur tersebut tersebar di 30 provinsi, di luar Aceh, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Bahkan, sebanyak 26 provinsi, pemilihan gubernur selalu dimenangkan orang asli daerah. Angka ini merupakan sinyal, masyarakat lebih percaya orang asli sebagai pemimpin di daerahnya.

Sejak reformasi, hanya ada lima gubernur hasil pilkada provinsi yang bukan berasal dari daerah pemilihan. Pertama, mantan Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah (masa jabatan 2005-2010). Kedua, mantan Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho (2011-2015). Ke­ tiga, mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (2012-2013). Keempat, Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti (2016-sekarang). Kelima, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie (2016-sekarang).

Peneliti hukum Perludem, Fadli Ramadhanil, berpendapat, keadaan regulasi saat ini mengenai syarat pencalonan dan kampanye berkait SARA sudah tepat. Agar pilkada tak diskriminatif terhadap ragam iden­t­itas warga dan sesuai dengan pengertian demokrasi sebagai pe­ merintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat”, tak perlu ada syarat penc­ alonan dan larangan kampanye berkait SARA. “Orang asli daerah bisa menjadi pertimbangan dalam memilih gubernur atau jabatan kepala daerah lain, karena mereka dinilai mengetahui daerah dan masyarakat tersebut,” jelas Fadli.

Pemahaman masyarakat dan keadaan regulasi mengenai identitas suku dengan istilah “orang asli daerah” atau “putra daerah” sama hal­ nya dengan identitas SARA lain seperti agama. Ada keinginan sebagian warga untuk memilih pemimpin yang seagama. Regulasi pilkada cukup baik menampungnya dengan tak melarang warga, baik individu pemilih, tim sukses, atau peserta pemilu mengajak memilih yang seagama.

Di Provinsi Maluku, ada peraturan tak tertulis bahwa pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah harus pasangan Kristen-Islam atau

240

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Islam-Kristen. Mengingat kebutuhan perdamaian pasca-konflik, pemilih menginginkan kebutuhan penjagaan perdamaian terwujud dalam pen­ calonan dan keterpilihan pemimipin. Sehingga, partai cenderung tak mau mengusung pasangan calon sama agama, meskipun tak ada dalam regulasi.

Mayoritas gubernur terpilih yang merupakan orang asli daerah menandakan bahwa tanpa adanya peraturan yang mensyaratkan, orang asli daerah tetap berpotensi lebih besar dipilih sebagai gubernur oleh masyarakatnya ketimbang orang luar daerah.

Tapi, redaksi regulasi menganggap semua ajakan atau penolakan me­­­ milih berdasarkan unsur SARA bukan merupakan kampanye.

Istilah SARA sendiri ada dalam UU No 8/2015, Pasal 69 bagian b. Di sini dituliskan dalam kampanye dilarang: menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bu­ pati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/ atau Partai Politik. Berdasar ketentuan itu, hal terkait SARA dalam kam­ panye menjadi terlarang jika, mengandung unsur penghinaan.

Sebagian masyarakat berpendapat, tak ada kesesuaian antara harap­ an tinggi masyarakat dengan teks regulasi yang sempit mengenai kam­panye berkait SARA. Perlu kesepahaman antarpihak agar pilkada tak dinilai tumpul penegakan hukum dan terjadi konflik fisik massa berdasar SARA. Lalu bagaimana jika kampanye ada dalam materi khotbah? Jawab­ annya, regulasi tak mempermasalahkan materi khotbah. Menjadi ber­ masalah hukum, jika materi khotbah berisi kampanye yang disampaikan di tempat ibadah atau tempat pendidikan. UU No 8/2015, Pasal 69 huruf i, bertuliskan: “dalam kampanye dilarang: menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.”

Itu terjadi misalnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, Rhoma Irama mengajak jamaah masjid untuk memilih pasangan calon berdasarkan SARA. Laporan dugaan pelanggaran berakhir dengan hukum yang me­ nyimpulkan Rhoma tak melanggar karena tak memenuhi unsur kampanye dalam regulasi.

Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, mengatakan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

241

kampanye menjadi dugaan pelanggaran atau bukan terkait dengan waktu dan tempat. Jika unsur kampanye disebutkan dalam khotbah di tempat ibadah, bisa dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran.

Sependapat dengan Jufri, Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, coba meyakinkan kepastian hukum dalam kampanye pilkada. UU memang mengartikan kampanye sebagai penyampaian visi, misi, dan program partai. Tapi, dalam penerapannya, penyelenggara pemilu tak akan kaku.

Jika di tempat pendidikan ada yang mengajak memilih si A dengan menyebutkan nama atau nomor urut, dia mengatakn itu bisa dipahami sebagai kampanye dan dilarang oleh UU. Menjelaskan kampanye SARA di Pilkada perlu mengurai pengertian “kampanye” itu dan pengertian “SARA” sendiri. SARA, menurut Su­ mar­no, merupakan fakta demokrasi. Dia mengaku setuju dengan pan­ dangan Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, SARA bagian dari demokrasi yang dinamika partisipasinya tak boleh dilarang, sehingga harus diakui termasuk di pemilu.

11.1.2. Kampanye di tempat ibadah dan pendidikan Undang-undang Pilkada melanjutkan larangan kampanye di rumah ibadah seperti undang-undang pemilu lalu. Revisi kedua tak menggubris Pasal 69 perihal yang dilarang dalam kampanye. Sehingga, larangan da­ lam kampanye Pilkada 2017 tetap merujuk pada revisi pertama UU Pil­ kada, yaitu UU No 8/2015. Ketentuan huruf i berbunyi: melarang peng­ gunaan tempat ibadah untuk berkampanye.

Bagian Penjelasan UU No 8/2015 tak menjelaskan “tempat ibadah” seperti apa yang dilarang digunakan untuk kampanye. Penjelasan Pasal 69 ketentuan huruf i cuma bertuliskan “cukup jelas”. Itu berarti, UU Pilkada melarang kampanye di semua tempat ibadah, tanpa kecuali. Di mana pun lokasinya, siapa pun pemiliknya, bagaimana pun bentuknya, tempat ibadah dilarang untuk kampanye. Titik.

Berarti, Pasal 69 menyamakan “tempat ibadah” pada ketentuan huruf i dengan fasilitas negara/pemerintah daerah pada ketentuan huruf h.

Sehingga, UU Pilkada mencampuradukkan kepemilikan masyarakat

242

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

dengan kepemilikan negara/pemda. Semua masjid/mushalla, gereja, vihara, pura, dan tempat ibadah lainnya harus bersih dari kampanye, se­perti halnya ruang rapat, aula, atau gedung serba guna milik negara/ pemda.

Padahal, tempat ibadah jauh lebih banyak yang dimiliki masyarakat dibanding milik negara/pemda. Tempat ibadah pelat hitam tersebar luas di luar area atau bangunan pemerintahan. Sedangkan, tempat iba­dah pelat merah biasanya hanya ada di area atau bangunan milik pemerintah.

Menyamakan ketentuan huruf i dengan ketentuan haruf h berarti melanjutkan sekularisasi yang sesat. Di satu sisi, anggaran negara/ daerah dialokasikan bagi kepentingan privat kelompok tertentu dalam bentuk penyediaan tempat ibadah. Di sisi lain, negara melalui regulasi pilkada memisahkan politik dari perbincangan publik umat beragama di dalam tempat ibadah.

Jika negara melarang tempat ibadah pelat hitam untuk kampanye, negara tak hanya mensekulerkan tempat ibadah, tapi juga telah memaksa keyakinan/tafsir beragama. Di sini negara melalui regulasi publik, mengintervensi keyakinan individu bahkan (sebagian) masyarakat beragama. Negara menjadi diskriminatif karena menilai, pemeluk agama yang benar adalah yang membersihkan tempat ibadah dari kampanye politik. Secara bersamaan, negara menyalahkan sekaligus menghukum pemeluk agama yang berkampanye di tempat ibadah.

Intervensi negara terhadap keyakinan agama dan kewenangan tempat ibadah dalam masyarakat jelas tak relevan. Selain inkonstitusional, ketaatan beragama cenderung menempatkan kitab suci lebih tinggi dari konstitusi. Pelarangan kampanye di tempat ibadah berpotensi dilanggar sekaligus dibiarkan. Dampaknya, pilkada bukan hanya kehilangan tindak penegakan hukum, tapi juga akan terus diganggu pada pelaporan pelanggaran.

Tak sedikit individu/kelompok warga yang berkeyakinan, berpolitik merupakan bentuk kepedulian terhadap publik/umat. Sehingga, politik merupakan bagian dari keimanan. Karena berdasar iman, maka konsep keagamaan ditempatkan sebagai rujukan terluhur.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

243

Keberagamaan tak hanya urusan relasi vertikal terhadap Tuhan, tapi juga berdampak secara horizontal terhadap keluarga, masyarakat, dan negara. Agama diyakini bisa memberikan solusi permasalahan diri dan keluarga sekaligus permasalahan publik dalam masyarakat dan negara.

Pada konsepsi itu, membincangkan aspek publik para pejabat publik merupakan kebutuhan. Sewajarnya, jamaah dalam tempat ibadah membincangkan kepentingan publik, termasuk memilih kepala daerah.

Kriteria kepala daerah tentu tak bisa dilepaskan.

Tempat ibadah menjadi pilihan tempat pemeluk agama menyertakan kolektivitasnya untuk menetapkan kriteria kepala daerah. Bisa jadi, kriteria menekankan pada kualitas jejak rekam yang baik seperti antikorupsi. Bisa juga, perbincangan mengarah pada kriteria kualitas jejak rekam sekaligus kriteria seiman. Sehingga, wajar jika di dalam tempat ibadah ada imbauan yang secara langsung/tak langsung me­ milih kandidat tertentu. Menjadi tak wajar --dan harus dihukum-- jika himbauan menyertakan dan menganjurkan pemaksaan juga kekerasaan.

Adalah tugas penyelenggara pemilu merinci ketentuan undangundang menjadi peraturan yang lebih prospektif dijalankan. UU No 8/2015, Pasal 69, ketentuan huruf i, yang melarang tempat ibadah digu­ nakan kampanye menjadi relevan dijalankan jika dikaitkan ketentuan huruf h. Artinya, dilarang/diperbolehkannya tempat ibadah untuk kam­panye, berkait kepemilikan negara/pemda. Tempat ibadah milik pemerintah, dilarang untuk kampanye. Tempat ibadah milik masyarakat, boleh untuk kampanye.

Jika peraturan penyelenggara pemilu tidak mengaitkan ketentuan huruf h dan huruf i, pemilu jujur dan adil sebagai buah reformasi kem­ bali melanjutkan sandiwara kehidupan antar-SARA. Identitas SARA cenderung bersikap dua muka. Secara pengakuan menerima semua ra­gam identitas seperti penerimaan terhadap identitas yang melekat, tapi diam-diam berkonsolidasi dalam kelompok berdasar klaim eksklusivisme identitas. Konflik tak disalurkan bebas-terbuka, tapi dipendam sehingga berpotensi meledak, menghancurkan demokrasi.

244

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

11. 2. DANA KAMPANYE Kampanye di pilkada serentak merupakan tahapan pemilu yang mengalami sejumlah perubahan sangat signifikan. Pertama, kampanye, termasuk alat peraga kampanye, dibiayai APBD. Kedua, KPU diberikan kewenangan dalam pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu. Ketiga, pasangan calon sebagai peserta pemilu dilarang berkampanye menggunakan alat peraga di Pilkada 2015, tapi di Pilkada 2017 kembali diperbolehkan. Tiga perubahan itu membuat anggaran pemilu yang bersumber dari pemerintah bertambah.

Salah satu kemajuan dari Perppu No No 1/2014 tentang Pilkada, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 1/2015, dan diubah melalui UU No 8/2015, adalah pengaturan tentang kampanye. Pertama, undangundang ini untuk pertama kalinya mengatur pembiayaan kampanye oleh negara. Kedua, untuk pertama kalinya juga mengatur tentang pembatasan dana kampanye.

Dua peraturan tersebut sesungguhnya menuju satu tujuan: mengu­ rangi beban biaya kampanye yang harus ditanggung oleh pasangan calon kepala daerah. Selama ini dipercaya, akibat tingginya biaya kampanye yang harus ditanggung pasangan calon, maka ketika terpilih mereka berusaha membayar utang biaya kampanye, sekaligus memupuk biaya kam­panye pilkada berikutnya. Akibatnya, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena mengambil jalan pintas mengumpulkan dana politik.

Sama dengan undang-undang pemilu sebelumnya, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 menyebut tujuh metode kampanye: a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka dan dialog; c) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d) penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) pemasangan alat peraga; f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan atau g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun undang-undang ini menyebutkan semua bentuk kampanye dibiaya negara kecuali pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/ dialog. Dua jenis kampanye inilah yang harus ditanggung pasangan

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

245

calon, sedang yang lain dibiayai oleh APBN/APBD. Berdasarkan pembacaan terhadap laporan dana kampanye Pilkada 2010-2013, biaya kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog, berkisar 10 persen dari seluruh total biaya kampanye.

Pasangan Jokowi-Ahok yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012, misalnya, menghabiskan dana kampanye Rp 16,3 miliar, sedangkan pasangan Rahudman-Dzulmi yang memenangkan Pilkada Kota Medan 2010 menghabiskan dana Rp 2,4 miliar.

Dengan asumsi yang lain tidak banyak berubah, maka kelak untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Kota Medan, pasangan calon cukup menyiapkan dana Rp 1,6 miliar dan Rp 240 juta untuk membiayai kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/ dialog. Jelas, jadi lebih murah, karena biaya kampanye yang lain, yang jumlahnya mencapai 90 persen, dibiayai negara.

Meskipun biaya kampanye yang ditanggung pasangan calon ja­uh berkurang, namun UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 tetap meng­­ amanatkan kepada KPU untuk membatasi dana kampanye. Ten­ tu, pembatasan dana kampanye ini tidak harus dimaknai sebagai pem­ batasan pengeluaran atau belanja saja, tetapi juga pembatasan pe­ masukan atau pendapatan.

Undang-undang telah menuntun, pembatasan belanja kampanye dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan standar biaya daerah. KPU tentu perlu menciptakan rumus yang menggabungkan tiga hal tersebut, dengan tetap memperhatikan angkaangka pengeluaran belanja kampanye pilkada selama ini. Hanya dengan cara itu akan dapat dihasilkan rumus yang tepat sehingga pembatasan belanja kampanye benar-benar bermakna. Maksudnya, jangan sampai rumus tersebut menghasilkan angka sangat besar sehingga pembatasan biaya kampanye jadi seperti tidak membatasi.

Selanjutnya, jumlah maksimal biaya kampanye tersebut dengan sendirinya menjadi batas maksimal dana yang bisa dikumpulkan oleh pasangan calon. Pada titik inilah, KPU bisa melakukan pembatasan penerimaan atau pendapatan atau sumbangan. Memang, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 telah menetapkan batas maksimal sumbangan

246

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

perseorangan Rp 50 juta dan sumbangan badan usaha swasta Rp 500 juta. Namun, seperti undang-undang pemilu sebelumnya, undangundang ini tidak membatasi sumbangan dari pasangan calon dan partai atau gabungan partai pengusung.

Di sinilah KPU harus berani mengambil terobosan: membatasi sumbangan pasangan calon dan partai pendukung. Caranya, dengan menetapkan persentase maksimal sumbangan dari masing-masing terhadap total penerimaan atau pengeluaran. Dalam hal ini, Perludem me­nyarankan agar pasangan calon dan partai atau gabungan partai pen­ dukung, masing-masing memberikan sumbangan maksimal 20 persen dari total biaya kampanye. Sumbangan perseorangan dan badan usaha swasta tetap menjadi mayoritas (60 persen), sebab untuk menunjukkan adanya dukungan kepada pasangan calon.

Kajian singkat pengaturan dana kampanye pilkada ini tidak hanya mem­bahas sisi penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga pelaporan.

Hasil kajian Perludem sebelumnya, Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akntabilitas Peserta Pemilu yang ditulis Di­ dik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2013, menjadi rujukan utama un­ tuk mengatur beberapa hal penting: penggunaan rekening, daftar penyumbang, laporan awal, laporan berkala dan laporan akhir, proses audit, serta publikasi laporan dana kampanye.

Output kajian ini berupa draf Rancangan PKPU tentang Sumbangan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pilkada. Untuk melengkapi draf tersebut, juga disertakan draf Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye.

Dua draf ini merupakan masukan buat KPU untuk menyiapkan per­ aturan kampanye dan dana kampanye.

Jika demokrasi tidak terbayangkan tanpa pemilu, maka pemilu tidak mungkin berjalan tanpa uang. Pertama, pemilu memerlukan banyak uang untuk proses penyelenggaraannya: membayar petugas, membuat surat suara, mendirikan TPS, mempublikasikan hasil-hasilnya, dan lainlain. Kedua, pemilu mengharuskan para peserta mengeluarkan banyak uang untuk kampanye. Bagi peserta, kampanye bertujuan meyakinkan pemilih; sementara bagi pemilih, kampanye merupakan arena untuk mengenali lebih jauh siapa-siapa yang pantas mereka pilih. Kampanye PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

247

adalah kebutuhan yang tak terhindarkan dalam setiap pemilu.

Kampanye adalah kerja terkelola yang mengusahakan agar calon dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan (Steinberg: 1981).

Melalui kampanye, peserta pemilu (partai, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif) menawarkan visi, misi dan program serta kebijakan yang akan dijalankan bila terpilih. Pemilih diharapkan memberikan suara kepada partai atau calon yang menawarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya.

Karena kampanye bertujuan menarik simpati pemilih yang jumlahnya banyak dan berada di lokasi yang luas, maka kampanye butuh dana besar. Dana ini untuk membiayai beragam kegiatan kampanye: perte­ muan orang per orang, berdialog dalam kelompok, pertemuan massa, pemasangan poster, spanduk dan baliho, hingga pemasangan iklan di media massa. Jadi, kampanye meliputi empat elemen penting: partai dan calon, program dan isu, organisasi, dan dana.

Kebutuhan atas dana tersebut mendorong partai dan calon me­ngum­ pulkan dana sebanyak-banyaknya. Menurut Edwing and Issachardoff (2006), partai dan calon terpaksa mencari dana kampanye dengan segala macam cara, karena sumber dana partai yang berasal dari iuran anggota tidak mencukupi; sedangkan bantuan negara jumlahnya sangat terbatas.

Di sisi lain, banyak pihak, baik perseorangan maupun badan hukum, yang bersedia menyumbang dana kampanye kepada partai dan calon.

Tujuannya adalah mendapatkan akses kekuasaan melalui caloncalon terpilih di legislatif maupun eksekutif pascapemilu. Besarnya sumbangan berpengaruh buruk terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan pascapemilu, karena “tidak ada makan siang gratis”.

Masalahnya semakin rumit, karena tidak semua sumbangan dana kampanye dicatat dan diketahui publik, sehingga pemilih tidak bisa menghubungan besarnya dana kampanye yang diberikan oleh pe­ nyum­bang dengan kebijakan yang diambil pejabat publik yang meng­ untungkan penyumbang. Di sinilah pengaturan dana kampanye itu diperlukan. Tujuan utama pengaturan ini adalah menjaga agar partai dan pejabat publik terpilih tetap mengedepankan kepentingan pemilih

248

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

dalam membuat kebijakan dan keputusan.

Pentingnya pengaturan dana kampanye ini terlihat dari adanya ketentuan-ketentuan dana kampanye dalam UU Pemilu pascaperubahan UUD 1945: UU No 12/2003, UU No 10/2008, dan UU No 8/2012 untuk pemilu legislatif; UU No 23/2003 dan UU No 42/2008 untuk pemilu presiden, dan UU No 32/2004 untuk pilkada. Ketentuan-ketentuan yang termaktup dalam undang-undang itu mengatur: (1) sumber dana kampanye yang berasal dari partai, calon, dan sumbangan tidak mengikat; (2) batasan sumbangan perseorangan dan perusahaan; (3) jenis sumbangan yang dilarang; (4) laporan daftar penyumbang; (5) audit dana kampanye; (6) mekanisme pelaporan dana kampanye, dan (7) sanksi atas pelanggaran ketentuan dana kampanye.

Sekilas materi pengaturan dana kampanye sudah mencukupi. Namun, jika dicermati, pengaturan dana kampanye dalam undang-undang mengandung banyak kelemahan: batasan sumber dana banyak lubang, mekanisme pelaporan membingungkan, belanja kampanye tidak diatur, dan ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar. Salah satu kelemahan yang menonjol dalam pengaturan dana kampanye pemilu legislatif adalah tidak adanya pembatasan dana dari partai politik dan calon anggota legislatif. Demikian juga dalam pemilu presiden dan pilkada, tidak ada pembatasan dana dari calon presiden dan wakil presiden dan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta partai yang mengusung pasangan calon tersebut.

Akibatnya, berapa pun dana yang masuk dari partai dan calon dianggap legal, meski dana itu bisa didapatkan partai dan calon dari pihak lain dengan cara tidak legal. Di sisi lain, pengaturan dana kampanye dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada juga tidak membatasi belanja kampanye, sehingga peserta pemilu dipacu untuk menggelar kampanye semasif dan seintensif mungkin demi meraih suara. Ketiadaan batasan dana dari partai dan calon di satu pihak, dan ketiadaan pembatasan belanja kampanye di lain pihak, membuat pengeluaran dana kampanye menjadi tidak terkendali. Partai dan calon harus menanggung beban dana kampanye tinggi sehingga ini membuka ruang korupsi pasca pemilu nanti.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

249

Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Pemerintah dan DPR menetapkan Perppu No 1/2014 menjadi UU No 1/2015 pada 20 Januari 2015. Karena mengandung banyak kelemahan dan kekurangan dalam mengatur penyelenggaraan pilkada, Pemerintah dan DPR mengubah UU No 1/2015 melalui UU No 8/2015 pada 17 Februari 2015 (Tim Revisi Undang-undang Pilkada: 2015).

Belajar dari penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada sebelumnya, di mana partai dan calon harus menanggung dana kampanye sangat besar, maka UU Pilkada yang baru ini berusaha menekan atau mengurangi dana kampanye pilkada sekecil mungkin.

Hal ini terlihat dari dua ketentuan berikut ini. Pertama, seperti undangundang sebelumnya, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 menyebut tujuh metode kampanye: a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka dan dialog; c) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d) penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) pemasangan alat peraga; f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan atau g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, Pasal 65 Ayat (2) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, menegaskan bahwa metode kampanye huruf c), d), e), dan f) difasilitasi oleh KPU yang didanai APBN. Jadi, kampanye dalam bentuk debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa, kini dibiayai negara. Sedangkan, partai dan pasangan calon hanya membiayai kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog.

Kedua, berbeda dengan undang-undang pemilu sebelumnya, UU Pilkada baru mencantumkan pembatasan dana kampanye. Hal ini ter­tulis dalam Pasal 74 Ayat (9) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015: “Pembatasan dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan/ luas wilayah dan standar biaya daerah.� Inilah ketentuan yang ditunggu banyak pihak guna mengerem laju pengumpulan dan belanja kampanye.

Kombinasi antara tiga bentuk kampanye yang dibiayai negara dengan pembatasan dana kampanye, dapat mengurangi secara signifikan

250

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

jumlah dana kampanye yang selama ini harus ditanggung oleh partai dan pasangan calon. Meskipun demikian, dua ketentuan tersebut masih sangat terbuka sehingga bisa menimbulkan masalah dalam pelaksanannya. Misalnya, kampanye dalam pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog, memang bisa dilakukan secara bebas oleh pasangan calon dan tim kampanye, kapan saja, di mana saja, selama masa kampanye. Namun apakah itu berarti KPU tidak diberi wewenang untuk mengatur pelaksanaan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog? Lantas jika dikaitan dengan wewenang KPU untuk membatasi dana kampanye, bukankah hal itu juga berlaku terhadap pembatasan dana kampanye untuk kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog?

Ketentuan tentang pembatasan dana kampanye sesungguhnya menimbulkan multitafsir: pertama, apakah pembatasan itu hanya berlaku pada pengeluaran/belanja saja, atau juga mencakup pem­ batasan terhadap pemasukan/sumbangan? Kedua, apakah wewenang membatasi dana kampanye itu hanya boleh dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, atau KPU bisa membuat peraturan teknis, sehingga KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tinggal melak­ sanakannya? Ketentuan-ketentuan yang multitafsir inilah yang harus dihadapi oleh KPU dalam membuat peraturan teknis dana kampanye sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 75 Ayat (5) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai sum­bangan dan pengeluaran dana Kampanye pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.” Tidak hanya menafsirkan ketentuan-ketentuan undang-undang, dalam membuat peraturan tentang sumbangan dan pengeluaran dana kam­panye, KPU juga dipaksa atau terpaksa membuat ketentuan-ke­ tentuan baru yang tidak dicantumkan secara tekstual dalam UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, tetapi dibutuhkan untuk menegakkan prin­sip-prinsip pengaturan dana kampanye: keadilan, kesetaraan, ser­ ta transparansi dan akuntabilitas. Sebab prinsip-prinsip tersebut se­ sungguhnya merupakan derivasi dari prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sebagaimana ditulis dalam PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

251

UUD 1945.

Jadi, dalam membuat peraturan tentang sumbangan dan pengeluaran dana kampanye, KPU memang tidak hanya dituntut untuk menafsirkan secara tepat pasal-pasal undang-undang, tetapi juga dituntut keberaniannya untuk membuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak tercantum secara tekstual dalam undang-undang, demi menegakkan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye yang memang mendapat landasi konstitusional.

11.2. 1. Menciptakan Ruang Setara PKPU dana kampanye harus mencantumkan secara tegas prinsipprinsip pengelolaan dana kampanye: kebebasan, kesetaraan, transparansi dan akutabilitas. Perlunya prinsip tersebut ditekanakan dalam peraturan tidak lain agar semua pihak sadar bahwa tanpa prinsip tersebut pengaturan dana kampanye hanya basa-basi saja. Penegasan prinsip tersebut di awal pengaturan juga untuk menjaga agar ketentuanketentuan berikutnya tetap dalam koridor mengimplementasi prinsip tersebut.

Kedua, PKPU hendaknya tidak hanya melakukan pembatasan biaya kampanye, tetapi pembatasan dana kampanye. Itu berarti pembatasan dana kampanye meliputi pembatasan pengeluaran atau belanja dan pembatasan pemasukan atau pendapatan. Hal ini bukan semata-mata karena naskah undang-undang meminta KPU melakukan “pembatasan dana kampanye� (bukan sekadar “pembatasan belanja kampanye�), tetapi yang tidak kalah penting agar peraturan ini juga berfungsi mencegah pasangan calon dan partai mengumpulkan dana kampanye sebanyak-banyaknya. Sebab, banyaknya dana kampanye yang terkumpul bisa saja tidak hanya digunakan untuk belanja kampanye, tetapi juga untuk jual beli suara dan menyogok petugas.

Ketiga, dalam melakukan pembatasan biaya kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog, KPU hendaknya menyandingkan dengan laporan dana kampanye pilkada selama ini, guna menentukan kisaran angka yang tepat. Dengan mempertimbangkan

252

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

jumlah penduduk, luas wilayah, dan standar keuangan daerah, maka pembatasan dana kampanye pilkada gubernur dilakukan dengan rumus: jumlah penduduk dibagi jumlah kecamatan, lalu dikali separuh paket meeting fullday eselon I dan II; sedang pembatasan dana kampanye Pilkada bupati/walikota adalah jumlah penduduk dibagi jumlah desa/kelurahan, lalu dikali separuh paket meeting fullday eselon III. Selanjutnya ditentukan bahwa pasangan calon dan partai politik masingmasing hanya boleh menyumbang sebanyak 20 persen dari total biaya kampanye.

Keempat, PKPU harus memastikan bahwa semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran harus melalui rekening, para penyumbang harus memenuhi syarat tertetu dengan cara mengisi formulir, serta menyatakan bahwa dana yang disumbangkannya benarbenar dana legal. Pasangan calon tidak hanya membuat laporan awal dan laporan akhir, tetapi juga laporan berkala. Selanjutnya laporan dana kampanye harus dipublikasikan secara luas melalui website lembaga penyelenggara pemilu.

Kelima, demi tegaknya peraturan dana kampanye, KPU perlu memberi sanksi administrasi yang tegas, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, hingga pembatalan pasangan calon. Sanksi pembatalan calon diberikan kepada mereka yang menerima sumbangan ilegal, menyalahi prosedur pengelolaan dana kampanye, sampai dengan tidak membuat laporan dana kampanye. â–

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

253

254

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

12 Masa Tenang

M

asa tenang adalah masa paling paradoksal: dimak足sud足 kan untuk menurunkan tensi politik ke titik hening, tapi justru menjadi masa paling recok. Alat peraga kampanye boleh jadi tak lagi berserak karena diturunkan, tapi per足 cakapan-percakapan menjurus kampanye di media lain justru makin berisik.

UU No 10/2016, Pasal 65 Ayat (1), merinci tujuh macam metode kampanye, yaitu pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog; debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga; iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Mengacu pada Pasal 67 tersebut, kampanye dilaksanakan tiga hari setelah penetapan calon sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang sendiri berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Pasal 69 huruf k melarang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. Dalam kerangka tersebut, segala macam metode kam足 panye yang dirinci pada Pasal 65 Ayat (1) dilarang dilakukan pada masa PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

255

tenang.

1. Ketentuan pada undang-undang ini diterjemahkan menjadi peraturan teknis oleh KPU dalam PKPU No 12/2016 jo PKPU 7/2015. Pasal 49 PKPU itu menegaskan kembali jadwal kampanye: 2. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

3. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

Selain Pasal 49 yang mengatur jadwal, ada ketentuan lain yang diatur rinci. Ketentuan tersebut adalah pemberitaan dan penyiaran kampanye di masa tenang. Pasal 52 Ayat (4) PKPU No 12/2016 mengatur, selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Beberapa ketentuan dalam undang-undang dan PKPU ini dimak­ sudkan untuk menurunkan tensi ketegangan. Masa tenang juga bertu­ juan memberikan ruang kepada pemilih memikirkan secara matang pil­ ih­annya, melalui berbagai pertimbangan mulai dari visi-misi, program, hingga tawaran kebijakan publik yang disampaikan setiap pasangan calon dalam proses kampanye. Faktanya, saat masa tenang para pemilih kerap tidak diberikan ruang untuk beripikir secara jernih. Masih ditemui tim sukses pasangan calon berkampanye dengan berbagai cara-cara dan sulit dijerat hukum.

JPPR menegaskan ada dua kemungkinan bentuk kecurangan yang dapat terjadi pada masa tenang, yakni politik uang dan kampanye ter­ selubung. Pengalaman Pilkada 2015, kampanye terselubung umum­ nya dilakukan pasangan calon dengan “mendompleng” kegiatan sosial.

Mereka menghadiri kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi

256

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

maupun masyarakat. Di masa tenang juga kerap muncul penyebaran isu negatif, melalui selebaran dan pesan siaran. Tidak jarang pemilih juga diintimidasi untuk menciptakan ketakutan Politik uang dalam wujud vote buying (pembelian suara) juga sering ditemui pemilih dalam masa tenang yang tentu saja dapat merusak rasionalitas pilihan pemilih. Bentuk politik uang yang selama ini ditemui pemantau JPPR, antara lain, berupa pemberian langsung melalui “koordinator� dan pemberian setelah pemilihan berdasarkan kesepakatan.

12.1. OPERASI SENYAP POLITIK UANG 12.1.1. Serangan Fajar dan Bentuk-bentuk Lain Politik Uang Politik uang menjadi potensi pelanggaran teratas yang dapat terjadi di TPS. Politik uang menempati posisi teratas dalam sisi kerawanan dibandingkan dengan empat aspek lain—data pemilih, ketersediaan logistik, keterlibatan penyelenggara negara, dan prosedur. Hal tersebut termuat dalam indeks kerawanan Pilkada 2017 yang disusun Bawaslu.

Pada pemilihan gubernur di tujuh provinsi, yakni Papua Barat, Aceh, Banten, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Bangka Belitung, dan Gorontalo, sebanyak 20.442 atau 41 persen dari total 49.445 TPS tergolong sebagai TPS rawan.

Dari ke-20.442 TPS yang rawan itu, jika dibedah lebih jauh, posisi teratas ialah rawan politik uang (7.197 TPS), diikuti rawan data pemilih (4.029 TPS), keterlibatan penyelenggara negara (3.881 TPS), prosedur (2.734 TPS), dan ketersediaan logistik (2.601 TPS).

Dalam kajian lain berupa survei di 34 provinsi yang melibatkan 1.200 responden, Bawaslu memaparkan pada tahun 2016, ada 61,8 persen yang akan menerima pemberian uang peserta pilkada. Angka itu tidak berbeda jauh dibandingkan dengan tahun 2010 (64,5 persen), 2014 (66 persen), dan 2015 (63 persen).

Politik uang secara umum dapat dikategorisasi menjadi tiga dimensi: vote buying, vote broker, dan korupsi politik (Irawan, Dahlan, Fariz, & Putri, 2014). Vote buying merupakan pertukaran barang, jasa, atau PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

257

uang dengan suara dalam pemilihan umum dan orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara adalah vote broker. Sedangkan korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya.

Pelanggaran politik uang yang banyak terjadi pada masa tenang adalah vote buying. Secara harfiah, vote buying merupakan pertukaran ekonomi sederhana: kandidat membeli dan warga menjual suara. Vote buying atau pembelian suara biasanya berbentuk pemberian atau hadiah terutama dalam bentuk uang, barang berharga, atau janji dengan tujuan memengaruhi perilaku penerima. Vote buying dilakukan pada menit terakhir, beberapa hari, atau beberapa jam menjelang pemilihan. Inilah yang biasa disebut dengan “serangan fajar.�

Proses barter uang atau barang dengan pemilih biasanya tidak melibatkan kandidat secara langsung. Selain mudah diketahui oleh lawan politik, risikonya tinggi karena bisa dianulir sebagai peserta pemilihan.

Karena itu, kandidat membentuk tim yang berperan dalam menentukan strategi pemenangan, termasuk di dalamnya melakukan politik uang sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan persaingan.

Edward Aspinall mengategorikan tim di luar kandidat yang melancarkan politik uang ke dalam tiga kelompok. Pertama, broker aktivis yang mendukung kandidat berdasarkan politik, etnik, agama, atau komitmen lannya. Kedua, broker clientelist, yang berkeinginan untuk hubungan jangka panjang dengan kandidat atau senior broker dengan tujuan mendapatkan keuntungan material di masa yang akan datang. Ketiga, broker oportunis yang hanya mencari keuntungan jangka pendek selama masa kampanye.

ICW mencatat ada tiga hal penting yang berkaitan dengan politik uang. Hal yang pertama adalah waktu pembagian politik uang.

Vote buying berjalan dalam empat fase waktu: pascapenetapan ca­ lon; masa kampanye; menjelang atau saat pemungutan suara; dan pascapemungutan suara. Empat fase waktu pembagian politik uang tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

258

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

TABEL 31: EMPAT FASE PEMBAGIAN POLITIK UANG NO.

FASE

BENTUK POLITIK UANG

1.

Pascapenetapan calon

Barang yang dilengkapi atribut kampanye (seperti stiker, poster, atau kalender) serta bantuan untuk kegiatan sosial dan keagamaan

2.

Masa kampanye

Uang untuk transportasi dan makan serta sembako

3.

Menjelang atau saat pemungutan suara

Sembako, uang transportasi ke TPS, uang jajan di TPS

4.

Pascapemungutan suara

Uang dan sembako

Hal penting kedua yang berkaitan dengan politik uang adalah pelaku politik uang. Pelaku politik uang didominasi oleh tim sukses yang dibentuk oleh kandidat. Selain itu, banyak pula kandidat yang menggunakan jasa broker suara yang tidak dicantumkan secara resmi dalam tim kampanye mereka.

Pelaku politik uang lainnya adalah birokrasi. Hal tersebut umumnya terjadi ketika petahana mencalonkan diri atau mencalonkan keluarganya dalam pilkada. Birokrasi yang terlibat mulai dari tingkat atas hingga terbawah seperti RT/RW. Pada instansi yang mengelola anggaran seperti dinas-dinas, sumber politik uang berasal dari anggaran yang dimiliki instansi tersebut.

Malah, tidak sedikit kandidat yang mengombinasikan tim sukses, broker, dan birokrasi dalam melakukan politik uang. Hal tersebut umumnya terjadi dalam pilkada dan pemilu presiden. Kandidat menjadikan politik uang sebagai bagian dari strategi pemenangan.

Hal penting kedua yang berkaitan dengan politik uang adalah modus politik uang. Modus utama politik uang adalah pemberian secara langsung kepada pemilih. Caranya dengan membagikan uang kepada peserta temu kader, membagikan uang kepada massa kampanye,

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

259

serangan malam, serangan fajar, atau pascapencoblosan.

Modus kedua adalah pemberian uang secara tidak langsung, terutama melalui kepala desa dan perangkatnya, tokoh agama, atau broker-brokter lainnya. Orang-orang berpengaruh di desa biasanya diberi insentif uang atau program. Mentraktir makan secara massal dan pengobatan gratis juga biasa dilakukan Selain modus lama, beberapa modus baru yang ditemukan ICW dalam pemantauan pemilu adalah pemberian atau pemutihan kredit; pemberian door prize; pembagian asuransi; pembagian sembako; pembagian kerudung, sarung sajadah, helm, dan bentuk pakaian lain; pemberian bibit tanaman; serta pemberian uang pengganti konsumsi dan transportasi pemilihan.

12.1.2. Ikhtiar Menekan Politik Uang Berbagai cara dilakukan untuk meminimalisasi politik uang. Pada revisi kedua UU Pilkada, wacana menolak politik uang ini mengemuka.

Ada beberapa ikhtiar yang dilakukan untuk menolak praktik politik uang dalam pilkada.

UU No 10/2016 membawa ketentuan penegakan sanksi administrasi politik uang yang tidak menggugurkan sanksi pidana. Dua sanksi ini bisa diterapkan bersamaan tanpa ketergantungan proses satu sama lain.

Pengaturan sanksi pidana yang tegas atas politik uang berupa jual beli kursi pencalonan (mahar politik/sewa perahu); jual beli suara pemilih (vote buying); dan suap kepada penyelenggara pemilihan juga termuat di UU No 10/2016.

Namun, aturan ini tetap mengandung celah yang membuat semangat menghilangkan politik uang menjadi ilusi semata.

Pasal 73 Ayat (2) UU No 10/2016 memang mengatur, calon yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang (menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pe足 nye足 lenggara dan/atau pemilih) dapat dikenai sanksi administrasi pem足batalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU ka足 bupaten/kota. Namun, ketentuan ini mengandung pemberatan karena

260

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

sanksi administrasi hanya bisa dilakukan atas pelanggaran politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Frasa “dan” menunjukkan sifat kumulatif dalam pelanggaran tersebut.

Penjelasan pasal 135A Ayat (1) menerjemahkan "terstruktur" sebagai kecurangan yang dilakukan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama.

"Sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Merujuk definisi tersebut, sepanjang politik uang tidak dilakukan apa­rat struktural, tidak direncanakan matang, atau tidak luas peng­ aruh­nya, calon yang melakukan politik uang tidak bisa dibatalkan ke­ pesertaannya. Ada ruang toleransi, bahkan bisa disebut legalisasi politik uang sepanjang tidak terstruktur, sistematis, dan masif (Anggraini, 2016).

Legalisasi politik uang berlanjut dengan kehadiran penjelasan Pasal 73 Ayat (1) yang mengatur bahwa tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya" meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan PKPU. Pengaturan ini merupakan selimut praktik politik uang dengan dalih sulit menghadirkan pemilih apabila tidak disediakan biaya ma­ kan minum dan transportasi. Kehadiran Penjelasan Pasal 73 Ayat (1) me­rupakan kegagalan pembuat UU dalam menggunakan instrumen kam­ panye sebagai sarana mewujudkan integritas pilkada. Alih-alih menjadikan pemilih sebagai subjek, UU ini malah memosisikan pemilih sebagai objek yang didekati dengan makan minum, transportasi, dan hadiah.

KPU menerjemahkan ketentuan ini dengan sangat baik. KPU menutup ruang kecurangan yang mungkin terjadi karena penjelasan Pasal 73 Ayat (1) ini. KPU membuat PKPU yang menjelaskan bahwa segala hal berupa PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

261

biaya makan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah; tidak boleh diberikan secara tunai kepada pemilih.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 69 Ayat (3) PKPU No 12/2016 yang berbunyi: “Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang.”

PKPU juga mengatur bahwa besaran biaya makan, minum, dan transportasi didasarkan pada standar biaya daerah. Sementara pemberian hadiah dibatasi dengan ketentuan diberikan dalam bentuk barang dan nilai barang paling banyak satu juta rupiah.

Selain upaya dalam bentuk hukum, politik uang juga dicegah melalui aspek kultural. JPPR mengenalkan tagline untuk mengadang praktik politik uang dengan tagline “Ambil uangnya, laporkan pemberinya”.

Ini dipercaya akan membuat calon yang melakukan politik uang jera.

Uang tersebut nantinya bisa dijadikan bukti untuk menjerat pelaku politik uang. Di UU Pilkada, pelaku politik uang dapat dijerat dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Namun, UU Pilkada juga sebenarnya menghukum sama pemberi dan penerima dalam praktik politik uang. Pemilih yang menerima uang juga bisa terkena hukuman serupa.

Regulasi ini dinilai tak tepat. Jika tak disikapi dengan tepat melalui peraturan penyelenggara pemilu, pemilih bisa menjadi korban. JPPR mengusulkan pemilih yang dimaksud ketentuan ini adalah pemilih yang aktif berpolitik uang. ■

262

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

13 Pemungutan dan Penghitungan Suara

S

etelah revisi UU No 1/2015 tentang Pilkada selesai pertengahan Februari 2016 –yang kemudian menjadi UU No 8/2015--, KPU tancap gas menyusun rancangan peraturan KPU (PKPU) sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pilkada. Ketika DPR mengakhiri reses, akhir Maret 2015, sepuluh rancangan PKPU segera diserahkan ke DPR. Salah satunya kemudian menjadi PKPU No 10/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Ada muatan baru pada UU No 8/2015 yang mesti diterjemahkan menjadi peraturan teknis tersebut.

Pertama, UU No 8/2015 membuka peluang pelaksanaan pemungutan sua­ra elektronik (e-voting). Pasal 85 Ayat 1 undang-undang tersebut mem­beri opsi pemberian suara: memberi tanda satu kali pada surat suara atau memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elek­tronik.

Kedua, rekapitulasi berjenjang memangkas tahap rekapitulasi di PPS ting­kat desa/kelurahan. Hasil penghitungan suara di TPS langsung dire­ kap di PPK. Ketentuan pada Pasal 100, 101, dan 102 di UU No 1/2015 me­ ngenai rekapitulasi penghitungan suara di PPS dihapus. UU No 8/2015 memuat revisi yang menjelaskan bahwa, dalam waktu paling lama tiga PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

263

hari setelah pemungutan suara, PPS wajib menyerahkan ke­pa­da PPK: (1) surat suara pasangan calon gubernur dan calon wakil gu­ber­nur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan ca­lon wali kota dan wakil wali kota dari TPS dalam kotak suara tersegel; dan (2) berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS di wilayahnya.

Sementara, pada revisi kedua UU Pilkada (UU No 10/2016), perubah­ an yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara adalah penggunaan KTP elektronik sebagai syarat memilih.

Dalam pembahasan revisi kedua UU Pilkada pada tanggal 2 Sep­ tember 2016, DPR dan Pemerintah bersepakat bahwa persyaratan untuk menjadi pemilih harus memiliki KTP elektronik. KTP elektronik ada pada pengaturan soal syarat dukungan calon perseorangan, pendataan pe­milih, dan syarat penggunaan hak pilih. Pasal 200A Ayat (4) me­ne­ kankan syarat dukungan calon perseorangan harus menggunakan bukti dukungan dengan KTP elektronik. Aturan ini berlaku terhitung sejak bulan Januari 2019. Pasal 61 Ayat (1) mengatur, dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik. Sementara Pasal 57 mengatur, dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih pada saat pemungutan suara menunjukkan KTP elekronik.

Dalam rapat konsolidasi nasional KPU di Bali, KPU mengidentifikasi enam potensi permasalahan pemungutan dan penghitungan suara.

Pertama, pembuatan TPS yang tidak aksesibel. Kedua, penyalahgunaan formulir C6. Ketiga, kekeliruan pencatatan jumlah pemilih di form C7 (daftar hadir) dengan jumlah surat suara yang digunakan. Keempat, kekeliruan pencatatan pada formulir pemungutan dan penghitungan suara. Kelima, identitas kependudukan yang berbasis surat keterangan yang dikeluarkan oleh disdukcapil. Keenam, adanya TPS di daerah rawan bencana. Ketujuh, distribusi logistik dan kekurangan surat suara.

Prediksi potensi permasalahan yang diungkap KPU terjadi. Se­ tidaknya penyalahgunaan formulir C6 dan penggunaan surat keterangan (suket) jadi kendala. Aturan tergesa-gesa soal KTP elektronik membuat pemahaman KPPS dalam proses pemungutan suara kurang menyeluruh.

264

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

13.1. TEKNOLOGI DI SEKITAR PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA 13.1.1. Dilema Pemungutan Suara Elektronik Tahun 2014, KPU memperkenalkan sejumlah inovasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. KPU menetapkan standar-standar layanan baru pada sejumlah bidang.

KPU mengembangkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagai basis data daftar pemilih nasional pertama di Indonesia yang menampilkan data pemilih. KPU pun mulai mendigitalisasi data ke dalam format API KPU yang memungkinkan KPU untuk menyajikan data kepemiluan dalam format open data, sehingga meningkatkan tingkat transparansi dan memungkinkan masyarakat maupun mitra KPU untuk mengembangkan layanan kepemiluan. KPU juga menampilkan hasil pemindaian formulir C1 dari seluruh TPS, yang memungkinkan masyarakat umum turut serta melakukan penghitungan hasil pemilu secara swadaya.

Di pilkada, perdebatan mengenai penyelenggaraan pemilu dengan bantuan teknologi terfokus pada penerapan pemungutan suara elek­ tronik. Setelah sempat tak dibicarakan, pembahasan pemungutan suara elektronik kembali bergairah setelah UU No 8/2015 membuka peluang praktik yang sohor disebut e-voting itu.

Sebenarnya, peran perangkat elektronik dalam proses pemilu dikenal dua istilah: e-voting dan e-counting, dan e-recapitulation. E-voting adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS melalui perangkat elektronik.

E-counting adalah proses penghitungan suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon di TPS melalui perangkat elektronik.

Sementara e-recap adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPSTPS. Pasal mengenai e-voting sebenarnya sempat timbul tenggelam dalam UU Pilkada. Dalam RUU Pilkada pasca-Pemilu 2014, e-voting ada di Pasal 109 Ayat (1). Pasal itu berbunyi: “Pemberian suara untuk pemilihan bupati/ walikota dapat dilakukan dengan cara: b. Memberi suara melalui peralatan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

265

pemilihan suara electronic voting (e-voting).”

Jelang RUU Pilkada itu rampung dibahas, terjadi perubahan drastis.

Partai-partai yang mendukung pilkada langsung mendadak mendukung pilkada oleh DPRD. Saat RUU Pilkada itu disetujui di rapat paripurna DPR, pasal e-voting ikut hilang bersama pilkada langsung.

Namun, desakan masyarakat yang tak setuju pilkada melalui DPRD membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perppu No 1/2014 yang salah satu isinya mengembalikan pilkada langsung.

Selain soal itu, ketentuan mengenai e-voting kembali muncul dan tetap ada hingga Perppu itu jadi UU No 1/2015.

UU No 8/2015, yang merupakan perubahan terhadap UU No 1/2015, tetap mempertahankan ketentuan pemberian suara yang ada pada UU No 1/2015. Pasal 85 undang-undang tersebut memuat dua cara pemberian suara: memberi tanda satu kali pada surat suara atau memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

UU juga memberi keleluasan bagi KPU untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal ini.

Usai undang-undang tersebut disahkan pada Februari 2015, KPU tak langsung membuat peraturan. KPU merespons ketentuan ter­ sebut dengan membentuk Tim Kajian Penerapan TIK dalam Proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Pemilu dan Pilkada.

KPU melibatkan tiga belas ahli yang membidangi TIK, sosial politik, hukum, dan finansial untuk mengkaji layak atau tidaknya TIK dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah. Tiga belas pakar tersebut dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan keahliannya. Tim Kajian tersebut antara lain: 1. Tim Kajian Bidang IT • Widijanto S. Nugroho (UI) • Setyadi Yazid (Pusilkom UI) • Wahyu C. Wibowo (Pusilkom UI) • Ary Setiyadi (ITB) • Faisol Baabulah (BPPT) 2. Tim Kajian Bidang Sospol

266

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

• • • • • •

Ramlan Surbakti (Guru Besar Unair) Syamsuddin Harris (Profesor Riset LIPI) Didik Supriyanto (Ketua Perludem) Tim Kajian Bidang Hukum Anna Erliyana (Guru Besar Hukum Kenegaraan UI) Hamdan Zoelva (Ketua MK Periode 2013-2015)

3. Tim Kajian Bidang Finansial • Wariki Sutikno (Bappenas) • Askolani (Dirjen Anggaran Kemenkeu) • Yenni Sucipto (Sekjen Fitra) Selain mengkaji penerapan solusi TIK pada proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil pemilu dan pilkada, Tim Kajian itu juga memberi rekomendasi penerapan TIK kepada KPU atas pelaksanaan pemilu dan pilkada sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian Tim Kajian ternyata tidak merekomendasikan e-voting.

Ada lima alasan utama mengapa e-voting tak direkomendasikan: Pertama, e-voting dapat menghilangkan kegembiraan politik dan rasa memiliki yang disokong nila-nilai kejujuran dan toleransi terhadap proses pemungutan suara. Teknologi akan menggantikan kedaulatan pemilih di TPS. Kedua, kompleksitas dan kelemahan mesin dapat mengurangi rasa percaya pemilih terhadap proses pemilu.

Ketiga, penerapan mesin e-voting sama sekali tak berkaitan dengan asusmsi bahwa Indonesia adalah negara maju atau bukan; bahkan banyak negara maju tak memilih e-voting atau kembali pada pemungutan suara manual. Keempat, penggunaan mesin e-voting meningkatkan bia­ya pemilu untuk pembelian mesin, manajemen dan pemeliharaan me­sin, pendidikan dan pelatihan pengguna, serta penyimpanan dan pengolahan data pada mesin. Kelima, penggunaan e-voting akan me­ nye­babkan kekuatan politik menyalahkan keakuratan teknologi ketika kalah.

Dari argumentasi itu, KPU tak memberi landasan hukum penerapan e-voting dalam peraturan teknis KPU untuk Pilkada 2015 dan Pilkada PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

267

2017. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, memandang hal ini sah-sah saja. Sebab, UU PIlkada menggunakan frasa “dapat.� Ini berarti, penerapan e-voting masih bersifat pilihan. Putusan MK pun memberikan prasyarat kumulatif untuk penerapan e-voting.

Putusan MK No 147/PUU-VII/2009 memberi peluang penerapan e-voting dengan dua syarat kumulatif. Pertama, pelaksanaan pilkada itu tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kedua, daerah tersebut sudah siap dari berbagai aspek.

Karena KPU tak kunjung membuat peraturan, BPPT sebagai lembaga kaji terap teknologi yang memiliki program e-voting sebagai prioritas nasional, hanya bisa menguji coba penerapan e-voting pada level pil­ kades.

Andrari Grahitandaru, Kepala Program E-Voting BPPT, mencatat sudah 526 desa di sembilan kabupaten, lima provinsi: Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo yang sudah menerapkan e-voting pada pilkades. Jumlah ini berpotensi terus bertambah. BPPT berencana menerapkan e-voting di Bogor pada Maret 2017 dan Mempawah, Kalimantan Barat pada Mei 2017. Dari daerah-daerah tersebut, hanya KPU Boalemo, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang terlibat.

BPPT selama bertahun-tahun telah memiliki program penelitian dan pengembangan mesin e-voting. Dalam percobaannya, mesin ini menampilkan layar pilih sederhana berisi dua kandidat dan mencetak tanda terima pemberian suara yang selanjutnya digunakan oleh pemilih untuk mengkonfirmasi pilihannya sebelum kertas tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara.

Tim Kajian yang dibentuk KPU juga merekomendasikan rekapitulasi elektronik (e-recap). Proses pungut hitung di TPS tak terhambat permasalahan yang signifikan. Prosesnya yang terbuka justru diapresiasi oleh kalangan internasional karena menjunjung transparansi dan partisipasi semua pihak.

Permasalahan justru ditemukan dalam proses rekapitulasi berjenjang dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, hingga ke kabupaten/kota dan provinsi. Pada tahap tersebut, kecurangan banyak terjadi. Rekapitulasi

268

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

elektronik lebih dibutuhkan untuk menjamin proses yang lebih tepat, akurat, terpercaya, dan akuntabel dalam menyajikan hasil pemilu.

13.1.2. Rekapitulasi Elektronik KPU menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2017. Dengan sistem ini, hasil pemungutan suara di TPS di daerah-daerah yang menyelenggarakan pil­ kada bisa cepat diketahui publik. Hasil tersebut bisa diakses di portal http://pilkada2015.kpu.go.id/ untuk hasil Pilkada 2015 dan https:// pilkada2017.kpu.go.id/hasil untuk hasil Pilkada 2017.

Sistem Situng ini sudah diterapkan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Namun, saat itu yang ditayangkan kepada publik hanya hasil pindai form C1. Sedangkan, hasil entri data form C1 belum dibuka.

Karena data dari form C1 tersebut sudah dientri, dan menjadi data digital, maka data itu pun bisa direkapitulasi. Namun, hasil rekapitulasi elektronik (e-rekap) itu hanya menjadi konsumsi internal KPU. Pada Pemilu Legislatif 2014, Pada Pemilu Legislatif, scan form C1 yang terkumpul dan terpublikasikan berkisar 85 persen, sedangkan saat Pilpres 2014 mencapai 98,6 persen. Namun, dalam Pilkada 2015 dan 2017, kendala pengumpulan formulir C1 ini berhasil diatasi. KPU menyiasati kendala buruknya jaringan internet dan infrastruktur listrik di sejumlah daerah yang kesulitan mengumpulkan formulir tersebut.

KPU mewajibkan daerah yang punya kendala tersebut untuk mengirim hasil pindai formulir C1 via pos ke KPU menggunakan CD/DVD/USB. Kecepatan daerah dalam melakukan pemindaian dan entri hasil hitung formulir C1 di Pilkada 2015 sudah cukup baik. Jika dalam pileg dan pilpres, pengiriman dan penayangan hasil pindai formulir C1 membutuhkan waktu tujuh hari, pada Pilkada 2015 pengiriman dan penayangannya lebih cepat. Operator Situng di daerah rata-rata sudah menuntaskan pemindaian pada hari ketiga sesudah pemungutan dan penghitungan suara di TPS, bahkan di sejumlah daerah hanya dalam hitungan jam scan formulir C1 dan entri data formulir C1 sudah rampung.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

269

Dalam Pilkada 2015 dan 2015, selain publikasi scan form C1, KPU juga sudah mempublikasikan hasil entri data berbasis scan C1, atau e-rekap.

Selain informasi perolehan suara, masyarakat dapat memperoleh informasi jumlah pemilih, pengguna hak pilih, partisipasi, suara sah, suara tidak sah dan partisipasi penyandang disabilitas. Meskipun dapat diketahui dengan cepat, hasil entri formulir model C1 itu merupakan perhitungan sementara, bukan hasil yang resmi dan final. Hasil pilkada yang resmi dan sah adalah hasil dari rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/kota dan/atau tingkat KPU provinsi yang dituangkan di dalam formulir model DB1 atau DC1.

Perolehan suara masing-masing calon yang ditampilkan adalah hasil tabulasi dari formulir model C1 yang telah disahkan oleh KPPS tanpa melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan. Kesalahan yang terdapat dalam formulir model C1 akan diperbaiki dalam rekapitulasi manual di atasnya. Oleh karena itu, wajar jika angka yang terdapat di Situng tak sama persis dengan hasil rekapitulasi manual. Contohnya, perolehan suara di tujuh pilkada provinsi yang dipublikasikan di laman pilkada2017.kpu.go.id/hasil.

Lihatlah angka-angka yang tertera pada entri jumlah pengguna hak pilih; jumlah total suara sah dan tidak sah; serta jumlah perolehan suara seluruh calon. Seharusnya, pertama, data pada entri pengguna hak pilih menunjukkan angka yang sama dengan data pada entri total suara sah dan tidak sah. Namun, data menunjukkan, ada rata-rata selisih 14.027 suara yang hilang atau belum terhitung. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 32: PERBANDINGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH

DENGAN TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH NO.

PILKADA

1.

Aceh

2.

Bangka Belitung

270

PENGGUNA

TOTAL SUARA SAH

HAK PILIH

DAN TIDAK SAH

2512073

2496637

15436

567344

566437

907

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

SELISIH

3.

DKI Jakarta

5563207

5525649

37558

4.

Banten

4871663

4838128

33535

5.

Gorontalo

653123

649895

3228

6.

Sulawesi Barat

639363

638584

779

7.

Papua Barat

448945

442198

6747

Dan, kedua, jumlah total perolehan suara seluruh calon seharusnya menunjukkan angka yang sama dengan data pada entri jumlah suara sah. Namun, data menunjukkan, ada rata-rata selisih 7.420 suara.

TABEL 33: PERBANDINGAN JUMLAH PENGGUNA TOTAL PEROLEHAN SUARA SELURUH CALON DENGAN SUARA SAH TOTAL PEROLEHAN NO.

PILKADA

SUARA SELURUH

SUARA SAH

SELISIH

2395036

2389811

5225

547738

547824

-86

CALON 1.

Aceh

2.

Bangka Belitung

3.

DKI Jakarta

5487776

5465392

22384

4.

Banten

4724087

4715416

8671

5.

Gorontalo

643665

642680

985

6.

Sulawesi Barat

631627

631409

218

7.

Papua Barat

453808

439265

14543

Persoalan ketaksinkronan ini berulang sejak 2015. Pada Pilkada 2015 lalu, angka total perolehan suara seluruh calon, jumlah suara sah, dan jumlah pengguna hak pilih tak sinkron.

Angka-angka yang terdapat pada Situng didapat dari perjalanan yang cukup panjang. Seusai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, formulir model C1-KWK dibawa ke KPU kabupaten/kota. Di KPU kabupaten/kota, formulir C1 dipindai. Hasil pemindaian selanjutnya akan dimasukkan ke aplikasi untuk dapat ditampilkan di Situng. Hasil PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

271

pindai ini dapat dilihat pada menu “Image C1” jika kita mengklik hingga level TPS. Operator Situng juga akan memasukkan angka hasil pindaian secara manual pada aplikasi. Angka yang dimasukkan oleh operator dapat dilihat pada menu “Entri C1” jika kita mengklik hingga level TPS. Operator mengentri data sesuai dengan yang tertera pada formulir C1 yang telah disahkan oleh KPPS. Jika ada salah penjumlahan, ia tak berwenang mengoreksi. Segala kekeliruan yang terdapat pada formulir C1 hanya bisa dikoreksi pada tahap rekapitulasi manual berjenjang.

Di sinilah celah kesalahan itu ada. Kesalahan bisa jadi terjadi karena operator Situng keliru menginput. Pada Pilkada 2017 di level provinsi, operator Situng di kabupaten/kota punya beban yang cukup banyak.

Mereka rata-rata mesti memindai dan menginput 864 formulir C1. Dalam entri data formulir C1 untuk Situng KPU, terdapat 70 personel petugas yang melakukan entri dari formulir C1. Dari 70 petugas itu, terdiri dari 40 petugas entri dan 30 petugas scan formulir C1 yang mencetak dan menyerahkannya ke petugas entri. Semua petugas bekerja dalam sistem shift selama pelaksanaan pilkada.

TABEL 34: JUMLAH TPS PADA PROVINSI YANG MELAKSANAKAN PILKADA 2017 NO.

PILKADA

JUMLAH TPS

JUMLAH

RATA-RATA

KABUPATEN/

JUMLAH TPS PER

KOTA

KABUPATEN

1.

Aceh

9592

23

417

2.

Bangka Belitung

2698

7

385

3.

DKI Jakarta

13023

6

2171

4.

Banten

16540

8

2068

5.

Gorontalo

1979

6

330

6.

Sulawesi Barat

2756

6

459

7.

Papua Barat

2855

13

220

272

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Sebagai contoh, pada 18 Februari 2017 lalu, data rekapitulasi hasil Pilkada DKI sempat terkoreksi. Ada perubahan angka persentase hasil perhitungan suara. Padahal dalam keterangannya, KPU sudah merampungkan 100 persen rekapitulasi salinan formulir C1. Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar, mengatakan perubahan angka itu terjadi karena kesalahan input data saat rekapitulasi. Data yang salah input dapat langsung diperbaiki.

Selain pada proses input oleh operator Situng, potensi kekeliruan juga ada pada pencatatan di TPS oleh KPPS. Komisioner KPU Banten, Syaiful Bahri, mengakui petugas KPPS kerap tidak menulis atau salahkolom pengisian data.

Berbeda dengan kekeliruan input, kekeliruan yang terdapat pada pencatatan formulir C1 di TPS oleh KPPS mesti menunggu rekapitulasi berjenjang.

Untuk menanggulangi potensi kekeliruan seperti dijelaskan di atas, KPU telah menyiapkan sistem pengisian Form C1-KWK berbasis seven segment yang rencananya akan diterapkan pada Pemilu 2019 kelak. Form C1-KWK nantinya diisi dengan membuat garis menggunakan spidol di atas kertas yang bergambar layaknya angka pada jam digital.

Setelah diisi, formulir tersebut kemudian dipindai. Hasil pindaian for­ mulir akan langsung terbaca oleh mesin OCR (optical character recognition) yang bisa langsung membaca serta menjumlah angkaangka yang ditulis dengan metode seven segment tadi. Sistem ini akan menggantikan input manual yang dilakukan oleh operator.

KPU berupaya untuk mendapatkan sistem yang dapat mengum­ pulkan hasil pemungutan suara dengan cepat, akurat, tidak salah dan dapat menyimpulkan hasil pemungutandengan segera. Pengaplikasian pengisian angka menggunakan metode seven segment dinilai menjanjikan.

Sebab, ia bisa menstandarisasi bentuk tulisan. Jika sesuai, mesin akan mudah membaca dan hasil rekapitulasi bisa cepat didapat.

Sistem ini nantinya akan mengandalkan operator di tingkat bawah untuk mengisi formulir C1-KWK. Oleh karena itu, bimbingan teknis dan pelatihan bagi petugas KPPS tetap harus dimaksimalkan agar tidak PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

273

terjadi salah hitung atau salah catat.

Keterbukaan KPU ini telah melahirkan partisipasi yang luas di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat secara sukarela, aktif, dan kritis mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara yang ditampilkan di portal Situng. Selain mengakses informasi hasil penghitungan suara dengan mudah, masyarakat juga dapat membandingkan hasil penghitungan suara dalam formulir C1 dengan hasil rekap di atasnya seperti rekap kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Jika terdapat perbedaan hasil penghitungan suara di TPS dengan rekap di atasnya, masyarakat dapat melakukan penelusuran pada tingkatan mana dan bagian apa yang mengalami koreksi.

KPU juga menilai perlu ada perbaikan kualitas kerja KPPS. KPU mengupayakan tingkat kesalahan pengisian formulir C1 bisa nol persen.

Dengan demikian hasil penghitungan perolehan suara di TPS persis sama dengan rekap di atasnya.

13.2. JAMINAN HAK MEMILIH 13.2.1. KTP Elektronik Sebagai Syarat Memilih Di Pilkada 2017, ada syarat tambahan untuk menjadi pemilih. Dalam pembahasan revisi kedua UU Pilkada pada tanggal 2 September 2016, DPR dan Pemerintah bersepakat bahwa persyaratan untuk menjadi pemilih harus memiliki KTP elektronik.

UU No 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 58 Ayat (4), disebutkan bahwa KTP elektronik digunakan untuk antara lain pelayanan publik; perencanaan pembangunan; alokasi anggaran; pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas. Khusus dalam kaitannya dengan pilkada, manfaat KTP elektronik terkait dengan pemanfaatan pembangunan demokrasi.

Pemanfaatan tersebut antara lain untuk penyiapan DAK2 dan/atau penyiapan DP4.

Dalam UU No 10/2016, KTP elektronik ada pada pengaturan soal syarat dukungan calon perseorangan, pendataan pemilih, dan syarat penggunaan hak pilih. Pasal 200A Ayat (4) menekankan syarat dukungan

274

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

calon perseorangan harus menggunakan bukti dukungan dengan KTP elektronik. Aturan ini berlaku terhitung sejak bulan Januari 2019.

Pasal 61 Ayat (1) mengatur, dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik. Sementara Pasal 57 mengatur, dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih pada saat pemungutan suara menunjukkan KTP elekronik.

DPR RI meyakini bahwa ketentuan tersebut dapat mencegah pemilih fiktif atau pemilih yang dimobilisasi dari luar daerah pemilihan untuk memenangkan salah satu peserta Pilkada saat hari pemungutan suara yang selama ini masih merupakan persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.

Ketentuan ini juga diharapkan dapat mendorong data kependudukan lengkap dan akurat. Dengan demikian, data kependudukan tidak akan terus menerus dipermasalahkan setiap kali pemilu. Selain itu, ketentuan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat sekaligus membantu masyarakat untuk memiliki KTP elektronik agar lebih mudah mendapatkan pelayanan publik.

KPU agak berbeda. KPU keberatan dengan persyaratan ini karena masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman data sehingga terancam kehilangan hak konstitusional untuk memilih. Selain itu, KPU berpegangan pada Pasal 200A Ayat 4 UU 10/2016 tentang Pilkada. Pasal itu menyebutkan, syarat terdaftar sebagai pemilih menggunakan KTP elektronik baru akan diberlakukan terhitung sejak Januari 2019.

Per Agustus 2016, Kemendagri mencatat ada sekitar 22 juta penduduk Indonesia yang belum melakukan perekaman data kependudukan untuk pembuatan KTP elektronik. Ada lima provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yang belum melakukan perekaman data kependudukan.

Lima provinsi itu adalah Jawa Barat dengan 3.717.226 warga yang belum melakukan perekaman, Jawa Timur (3.225.386), Jawa Tengah (2.551.601), Sumatera Utara (2.429.872), dan Lampung (2.320.615).

Saat menyusun DPS bulan November 2016, KPU mencatat jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS Pilkada 2017 adalah 41.987.331 orang.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

275

Dari jumlah itu, awalnya ada 3.972.646 pemilih yang tercatat belum memiliki KTP elektronik. Namun, sesudah KPU melakukan sinkronisasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ke­ menterian Dalam Negeri serta dinas dukcapil di daerah, jumlah pe­milih yang belum merekam dan memiliki KTP elektronik tinggal 1.550.109 orang.

Di sejumlah daerah, pemilih yang belum memiliki KTP elektronik ternyata cukup banyak. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, misalnya, masih ada 291.760 pemilih. Di Pati, Jawa Tengah, ada 147.858 pemilih yang belum punya KTP elektronik.

KPU menginstruksikan PPS untuk menyurati para pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. PPS diminta mengingatkan agar mereka segera merekam data di Disdukcapil setempat agar bisa mengikuti Pilkada.

Dari silang sengkarut data pemilih dan KTP elektronik ini, setidaknya ada empat kategori pemilih. Pertama, pemilih yang terdaftar di DPT dan mempunyai KTP elektronik. Kategori pemilih pertama ini sudah jelas dapat memilih pada 15 Februari 2017.

Kategori pemilih kedua adalah pemilih yang terdaftar di DPT, sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum mendapatkan KTP elektronik. Kondisi ini terjadi karena ketersediaan blangko KTP elektronik per tanggal 1 Oktober 2016 telah habis.

Menanggulangi hal tersebut, pada tanggal 29 September 2016, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat bernomor 471.13/10231/ DUKCAPIL yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Poin tiga Surat Edaran tersebut menegaskan, dalam hal penduduk telah melakukan pe­rekaman KTP elektronik, tetapi belum mendapatkan fisik KTP elekt­ ronik, maka disdukcapil dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai Peng­ganti KTP Elektronik, yang menerangkan bahwa penduduk ter­ sebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP elektronik dan penuduk yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan kabupaten/kota. Surat ini digunakan untuk kepentingan pemilu.

Sesuai dengan Pasal 4 huruf d dan e PKPU 8/2016, surat ini bisa

276

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

digunakan untuk dapat didaftar sebagai pemilih. Dalam pasal tersebut disebutkan, untuk terdaftar di DPT, pemilih harus memenuhi syarat, antara lain berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Atau jika belum memiliki KTP elektronik, pemilih dapat menggunakan surat keterangan dari dinas dukcapil setempat.

Kategori pemilih ketiga adalah pemilih yang telah mempunyai KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik, tetapi belum terdaftar di DPT. KPU menempatkan pemilih ini dengan kategorisasi pemilih tambahan yang didaftar di DPTb. Pemilih kategori ini bisa memilih dengan membawa KTP elektronik atau surat keterangan tersebut dan dilayani pada jam 12.00—13.00.

Sedangkan kategori pemilih keempat adalah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dan karenanya tidak terdaftar di DPT. Kompas (8/2) mencatat masih ada 13.421 warga di 63 daerah yang belum diverifikasi. Mereka belum dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tak masuk dalam daftar potensial pemilih pemilu (DP4) serta belum memiliki KTP elektronik ataupun surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

Warga yang belum melakukan perekaman itu terancam tak dapat ikut memilih pada Pilkada karena belum terdaftar di DPT. Terobosan hukum diperlukan untuk menjamin hak semua warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan, perso­ alan hilangnya hak pilih karena belum melakukan perekaman da­ ta kependudukan bukan semata-mata masalah administrasi kepen­ dudukan. Namun, hal itu menyangkut masalah yang lebih besar, yaitu keterpenuhan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Apabila dipaksakan, hak pilih pun tercederai. Negara ber­ arti telah melakukan kejahatan konstitusional kepada warganya. Pa­ dahal, negara seharusnya wajib melindungi dan memastikan hak pilih warganya terjamin.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

277

13.2.2. Melayani Pemilih dengan KTP Elektronik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan jajarannya berkoordinasi dengan KPU untuk mencari solusi atas persoalan daftar pemilih dalam Pilkada 2017. Salah satu solusi yang dikaji adalah membolehkan calon pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih dan belum memiliki KTP elektronik untuk memilih dengan menunjukkan kartu keluarga. Ini berarti kembali ke aturan yang berlaku pada Pilkada 2015.

KPU menilai, pihaknya tidak bisa membuat kebijakan khusus untuk memperbolehkan calon pemilih menggunakan hak suaranya di luar ketentuan UU No 10/2016. Pasalnya, KPU harus memastikan adanya aspek kepastian hukum dalam Pilkada.

KPU tidak bisa kembali menerapkan aturan sesuai dengan norma dalam UU No 8/2015 tentang Pilkada yang dipakai pada Pilkada 2015. Dalam aturan lama itu, jika pemilih tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan tidak memiliki KTP, mereka bisa memilih dengan menunjukkan kartu identitas lainnya, seperti kartu keluarga, satu jam sebelum pemungutan suara berakhir.

PKPU 8/2016 BAB VIIIA sebetulnya memuat ketentuan peralihan.

Salah satu ketentuan peralihan itu adalah dibolehkannya surat kete­ rangan untuk memilih. Pasal 41A ayat (1) menekankan, dalam hal pe­ milih belum mempunyai KTP elektronik, pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018.

Jika dirunut, surat keterangan yang dimaksud adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan. Ketentuan ini merujuk pada PKPU 8/2016 Pasal 1. Namun, Kemendagri hanya menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik. Dari landasan hukum UU No 10/2016 yang digunakan itu, jika individu tidak terdaftar di daftar pemilih, tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan, maka KPU tidak bisa memfasilitasi.

Ini karena akan sulit untuk mengonfirmasi atau membuktikan identitas

278

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

calon pemilih itu.

Pada pelaksanaan pemungutan suara 15 Februari 2017, pemilih dengan surat keterangan ini menjadi kendala yang jadi sorotan. Pertama, ada kekhawatiran pemalsuan surat keterangan. Kedua, perlakuan petugas KPPS tak seragam di tiap-tiap TPS dalam melayani pemilih ini.

Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik, sebagaimana terlampir dalam Surat 471.13/10231/DUKCAPIL, tak disertai alat verifikasi memadai yang bisa menunjukkan keaslian surat. Surat tersebut memuat keterangan; nomor; elemen data KTP elektronik dalam database beserta foto dan barcode; serta nama kepala Disdukcapil yang mengeluarkan surat beserta tanda tangan dan stempel. Namun, di TPS tidak ada alat pemindai yang dapat memastikan hal tersebutKPU mencoba mengantisipasi hal tersebut dengan menganjurkan pemilih untuk membawa juga kartu keluarga sebagai alat verifikasi. Petugas KPPS akan mencocokkan data pada KTP elektronik atau surat keterangan dengan data pada kartu keluarga.

Sementara Kemendagri, pada tanggal 31 Januari 2017, mengeluarkan Surat 470/1210/DUKCAPIL yang ditujukan pada Kepala Dinas Ke足 pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indo足nesia.

Dengan merujuk pada surat sebelumnya, Mendagri menginstruksikan Dis足dukcapil untuk melakukan rekapitulasi Surat Keterangan Kepen足 dudukan yang telah diterbitkan Disdukcapil. Rekapitulasi tersebut kemudian dicetak dan diserahkan kepada KPU kabupaten/kota.

Rekapitulasi ini bisa jadi alat kontrol KPU untuk mengecek apakah surat keterangan yang dibawa pemilih benar dikeluarkan oleh disdukcapil.

Di TPS, petugas KPPS tak seragam melayani pemilih tambahan.

Berdasarkan laporan Perludem, 70 persen laporan masuk selama Pilkada DKI 2017 adalah soal DPT dan undangan memilih (formulir C6). Masih ada perbedaan pemahaman aturan sehingga otonomi petugas KPPS berbeda di setiap TPS. Prosedur pemungutan suara pemilih yang terdaftar di DPTb diatur pada PKPU 14/2016 Pasal 10 dan Pasal 37. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS. Ia didaftar pada PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

279

DPTb ke dalam formulir A.Tb-KWK. Hak pilih pemilih pada DPTb dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. KPPS memberikan surat suara kepada pemilih tersebut apabila surat suara masih tersedia.

Pada implementasinya di lapangan, penggunaan KTP elektronik oleh pemilih yang terdaftar di DPTb bersengkarut dengan penggunaan KTP elektronik oleh pemilih yang terdaftar di DPT tapi tak mendapat formulir C6.

Pasal 11 PKPU No 14/2016 membolehkan pemilih yang telah ter­ daftar di DPT tapi tidak mendapat atau membawa formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara) untuk memilih dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan. Bedanya, pemilih yang terdaftar di DPT ini boleh memilih di jam regular—bukan di satu jam terakhir.

Prosedur lengkap ada di Pasal 15 PKPU 14/2016 sebagai berikut: 1. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6- KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

2. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pe­ mungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

3. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

4. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Ketua KPPS memberikan

280

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.

5. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

6. Anggota KPPS Keempat atau Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

7. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang ber足 sangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

Selain bersengkarut dengan pengguna KTP elektronik pemilih di DPT, petugas KPPS juga merancukan aturan Pasal 37 PKPU No 14/2016: KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar di DPTb apabila surat suara masih tersedia.

KPPS beranggapan, pemilih di DPTb, yang memilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan, hanya bisa menggunakan surat suara cadangan. Anggota KPPS tak berani menggunakan surat suara untuk DPT karena khawatir para pemilih di daftar itu belum dan akan datang.

Sebagai contoh, berdasarkan laporan Kompas, di KPPS TPS 041 rumah su足sun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada 94 orang yang ma足suk DPTb. Petugas KPPS tak bisa berbuat banyak karena jumlah surat suara terbatas. Lalu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Petamburan datang dan meminta DPTb untuk menyebar ke TPS-TPS terdekat. Namun, upaya itu tidak berdampak signifikan. Surat suara di TPS lain juga terbatas.

Di TPS, surat suara dicetak berdasarkan jumlah DPT ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen di setiap TPS. Di DKI Jakarta, ber足 dasarkan data di Pilkada2017, ada sekitar 7.1 juta pemilih yang tersebar di 13.023 TPS. Rata-rata ada 545 pemilih di setiap TPS. Maka hanya ada sekitar 13 lembar surat suara cadangan.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

281

Bawaslu DKI mencatat kekurangan surat suara dan kekurangan surat pernyataan DPTb jadi dua dari empat kategori dugaan pelanggaran selama Pilkada DKI. Dua kategori lain, penggunaan formulir C6 milik orang lain dan penggunaan formulir C6 yang diduga palsu, patut diduga sebagai pelanggaran.

Kasus-kasus di lapangan ini sebenarnya bermula dari belum ajegnya daftar pemilih. Penambahan syarat KTP elektronik sebagai syarat memilih, padahal masih banyak yang belum merekam, membuat KPU mesti merancang peraturan yang di satu sisi mesti mengakomodasi hak pilih, di sisi lain mesti meminimalisasi kecurangan.

Banyaknya aturan mendadak, ketiadaan buku panduan baku, dan munculnya sifat over protektif petugas menyusul isu kecurangan menjadi kendala lapangan yang membuat hak pilih tergadaikan. â–

282

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

14 Penetapan Hasil

T

ahapan pamungkas dari pelaksanaan pilkada adalah pe­ ne­tapan hasil. Penyelenggaraan pilkada yang berintegritas sa­ lah satunya dapat dilihat dari penetapan hasil. Pe­ ne­ tapan hasil yang bermasalah bisa memicu para kan­ didat dan masa pendukungnya beraksi melakukan protes dan peno­ lakan penyelenggaraan yang pada tahapan-tahapan awal tidak di­permasalahkan. Aksi ini tak jarang berujung rusuh dan menimbulkan konflik horizontal antarmasyarakat.

UU No 10/2016 tidak menjadikan penetapan hasil pilkada sebagai tahapan tersendiri. Tahapan penetapan hasil disatukan dengan tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Penetapan hasil pilkada, meskipun merupakan kelanjutan dari rekapitulasi penghitungan suara, sesungguhnya memiliki substansi berbeda. Tahap rekapitulasi hanya menjumlah suara. Sementara penetapan hasil pilkada adalah penerapan formula pasangan calon terpilih. Selain itu tahapan ini juga menjadi titik pijak untuk pelantikan atau gugatan sengketa hasil pilkada.

UU No 10/2016 membawa formula baru penetapan pasangan calon terpilih. UU tersebut menerapkan formula pluralitas—siapapun yang meraih suara tertinggi berapapun angkanya, dia menjadi calon terpilih.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

283

Perludem memandang formula ini membawa keunggulan. Secara anggaran hal ini jelas menghemat dan membuat penyelenggaraan pilkada terjadwal dengan baik, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan; secara politik, juga tidak menimbulkan banyak masalah.

Selain itu, formula pluralitas juga mendorong sikap rasional elite politik untuk bekerja sama membangun koalisi dan menciptakan blok politik sederhana, sehingga menjadikan pemerintahan daerah berjalan lebih efektif.

Penetapan hasil pilkada menjadi titik pijak yang dapat memberikan gambaran pemerintahan seperti apa yang akan berjalan. Namun, pilkada Indonesia mengandung ironi: proses pilkada yang demokratis tak selalu menghasilkan pemerintahan yang baik.

Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum pilkada belum ajeg merumuskan tujuan pemilu. Dengan memeriksa UU Pilkada yang terbit pascaperubahan UUD 1945, bisa disimpulkan bahwa pembuat undangundang pemilu tidak menjadikan pemerintahan efektif sebagai tujuan pemilu. Padahal, menurut beberapa ilmuwan politik, pemerintahan efektif adalah salah satu tujuan pemilu yang harus diperhatikan.

Pengalaman Pilkada 2015 dan 2017 memberi pelajaran bahwa pe­ merintahan yang dihasilkan oleh pilkada lebih banyak berupa pe­ merintahan daerah terbelah, di mana kepala daerah terpilih bukan berasal dari partai koalisi yang kuat. Hal ini membuat pengambilan ke­ bijakan menjadi sulit. Sebab pengambilan keputusan di daerah tidak bisa semata-mata digantungkan pada kualitas personal kepala daerah, tetapi juga harus dipengaruhi oleh peta politik parlemen yang mendukungnya.

Tahapan penetapan hasil pilkada juga menjadi titik pijak untuk gugatan sengketa hasil pilkada. Keinginan pasangan calon menyelesaikan sengketa hasil pilkada melalui jalur peradilan seperti saat ini memang patut diapresiasi. Setidaknya ada peningkatan kesadaran berdemokrasi bahwa setiap persoalan sengketa kepemiluan dibawa ke ranah hukum dan tidak lagi dilakukan dengan gesekan dan ketidakpuasan yang tidak terarah.

284

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

14.1. SENGKETA HASIL 14.1.1. Pemutus Sengketa Hasil Pilkada Proses perselisihan hasil pilkada jadi dinamika tersendiri setelah KPU menetapkan hasil pilkada. Peradilan pemilu yang menangani sengketa hasil jadi elemen kunci yang harus tersedia dalam sebuah mekanisme pemilihan yang berintegritas.

Keberatan terhadap proses, pelanggaran hak dan/atau perbedaan pendapat terhadap hasil pemilu ini menjadi materi dari sengketa pemilu. Sengketa pemilu secara harfiah mengandung pengertian yang luas. Hasil penelitian IDEA mendefinisikan sengketa pemilu (electoral dispute) sebagai “any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process.” Kata “challenge”, dalam konteks “electoral challenge”, diartikan sebagai “a complaint lodged by an electoral participant or stakeholder who believes that his or her electoral right have been violated.”

Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa sengketa pemilu adalah keluhan dan penentangan terhadap sesuatu yang terjadi pada tahapan proses pemilu, yang dianggap telah mencederai hak, atau mem­ pertanyakan hasil pemilu, yang dapat diajukan oleh setiap pemangku kepentingan dalam pemilu.

Lika-liku mengenai siapa yang berwenang memeriksa dan me­ nyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada telah terjadi lama. Secara kronologis, semula berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU No 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke MA. UU No 1/2015 memberikan kembali wewenang menyelesaikan seng­ keta hasil pilkada kepada Mahkamah Agung (MA). Pasal 157 ayat (1) UU No 1/2015 menekankan, penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi wewenang pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh MA. PP No 6/2005 sebagai peraturan pelaksana dari UU Pemda juga mencantumkan ketentuan tersebut.

Secara teknis, prosedur beracara dalam sengketa hasil pilkada di Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan MA No 2/2005 yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang memeriksa keberatan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

285

terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi.”

Sejak perubahan UU No 32/2004 menjadi UU No 12/2008, ke­ we­ nangan tersebut beralih dari MA ke MK. Ketentuan tersebut di­ tindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara pengalihan wewenang mengadili perselesihan hasil oleh Ketua MA dan Ketua MK pada 29 Oktober 2008.

Dalam perjalanannya, terdapat permohonan pengajuan uji materi UU 12/2008 Tentang Pemda terkait kewenangan MK menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. MK mengeluarkan Putusan bernomor 97/ PUU-XI/2013 pada Mei 2013 yang menyatakan bahwa dimasukkannya pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini membawa konsekuensi bahwa MK tidak lagi memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pilkada karena kewenangan MK sudah disebutkan secara limitatif di dalam UUD 1945, yaitu memutus perselisihan hasil pemilu.

Di akhir tahun 2014, Perppu No 1/2014 terbit. DPR juga langsung menyetujui Perppu tersebut dengan UU No 1/2015. Di UU tersebut, kewenangan penyelesaian sengketa hasil ada di MA. Namun, ketentuan tersebut ditolak MA secara institusional dan terbuka. Beberapa argumentasi MA di antaranya adalah, pertama, masih banyak perkara untuk diselesaikan sehingga jika ditambah lagi dengan kewajiban menyelesaikan sengketa Pilkada, tumpukan perkara di MA akan sema­ kin menggunung. Kedua, di tengah reformasi kelembagaan MA untuk kembali menjadi lembaga peradilan yang dihormati, MA berpotensi kembali digoyang dengan kewajiban menyelesaikan sengketa Pilkada ini. Pertempuran politik dalam memperebutkan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah bukanlah tantangan sederhana untuk peng­ adilan tinggi dan MA. Sengketa hasil pilkada di MA pun urung ditetapkan. UU No 8/2015 mengamanatkan MK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada sebelum dibentuk badan peradilan khusus. Ke­ tentuan ini selaras dengan Putusan No MK 97/PUU-XI/2013 yang dalam amarnya juga menyatakan bahwa MK masih berwenang

286

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

memutus perkara perselisihan hasil pilkada sebelum ada lembaga yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Melihat proses pelaksanaan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang sudah terjadi selama ini, MK dinilai oleh Perludem dan KoDe Inisiatif sebagai lembaga yang paling ideal untuk tetap menyelesaikan perselisihan hasil pilkada.

Ada beberapa indikator yang bisa dilihat. Pertama, secara kelem­ bagaan dan supporting peradilan, MK adalah lembaga yang dinilai jauh lebih siap dalam menyelesaikan proses perselisihan hasil Pilkada.

Kedua, setelah melihat kinerja MK selama lebih kurang 8 tahun dan mengadili lebih 700 perselisihan hasil Pilkada, MK cukup terbuka dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Ketiga, proses perselisihan hasil Pilkada yang membutuhkan suatu proses peradilan yang transparan dan akuntabel, karena merupakan “panggung� untuk memperebutkan jabatan politik daerah, MK sangat memenuhi syarat sebagai peradilan modern yang dapat menyelesaikan kewajiban tersebut.

MK memiliki teknis persidangan yang cukup rapi, dan dukungan teknologi dan informasi yang maksimal untuk mendukung tugas dan wewenangnya. Atas dasar itu, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada direkomendasikan tetap diselesaikan oleh MK. Hanya saja, benturan dengan rekomendasi ini, UU No 10/2016 memandatkan perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh suatu badan khusus penyelesai sengketa Pilkada. Kewenangan lembaga ini yang hanya akan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada dinilai mubazir jika harus dikerjakan oleh satu lembaga baru. Padahal MK sudah dengan sangat baik melaksanakan hal ini.

Namun, jika memang hendak membuat suatu badan khusus peradilan pemilu, maka penting untuk didiskusikan lebih jauh, bagaimana lembaga ini akan dijalankan. Misalnya, untuk menyelesaikan sengketa pencalonan, penanganan pelanggaran administrasi pemilu, dan pelang­ garan pidana pemilu. Oleh karena itu, kedepan perlu ada kajian lebih mendalam untuk menyiapkan alternatif penyelesaian sengketa.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

287

14.1.2. Mencari Keadilan di Sengketa Pilkada Begitu pintu pengajuan sengketa dibuka 18-21 Desember 2015 silam, ratusan gugatan berdatangan ke MK, dengan KPU sebagai pihak termohon. Sidang sengketa PHP tersebut tidak hanya menjadi ajang bagi pasangan calon dalam menyampaikan keberatan atas hasil pilkada, tetapi juga menjadi sarana bagi KPU untuk mencari keadilan.

KPU mencatat ada 151 Permohonan PHP di MK. Dari 151 permohonan tersebut, 7 permohonan dicabut, 3 permohonan ditolak seluruhnya, 135 permohonan tidak dapat diterima, 5 permohonan diputus sela.

Dugaan pelanggaran yang dipermasalahkan apabila dijabarkan meliputi permainan politik uang, pelibatan aparatur sipil negara, ketidaknetralan penyelenggara, hingga manipulasi data hasil Pilkada.

Beberapa perkara yang tidak diterima permohonannya antara lain disebabkan oleh syarat waktu pengajuan yang melewati batas 3x24 jam dari penetapan hasil (40 perkara), serta kedudukan (legal standing) lantaran pemohon gagal memenuhi syarat selisih suara yang diatur dalam pasal 158 UU 8/2015, pasal 6 PMK 1-5/2015 (94 perkara).

Tujuh permohonan yang dilanjutkan ke sidang pembuktian pokok perkara antara lain Solok Selatan Sumatera Barat (syarat 2%, selisih suara 501), Kuantan Sengingi Provinsi Riau (syarat 1,5%, selisih suara 348), Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (syarat 2%, selisih suara 250), Kotabaru Kalimantan Selatan (syarat 1,5%, selisih suara 332), Muna Sulawesi Tenggara (syarat 2%, selisih suara 33), Kepulauan Sula Maluku Utara (2%, selisih suara 169), Halmahera Selatan Maluku Utara (2%, selisih suara 18), Membramo Raya Provinsi Papua (2%, selisih suara 149) serta Teluk Bintuni Papua Barat (2%, selisih suara 7).

Hasil kajian Perludem dan KoDe Inisiatif mencatat enam hal penting dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Pertama soal selisih pendapat tentang syarat selisih suara. Undangundang tidak menjelaskan tatacara menghitung selisih suara. Akibatnya muncul tafsir berbeda antara MK dengan pemohon. MK menafsirkan cara penghitungan yang justru semakin mempersempit selisih suara sehingga banyak pemohon yang gugatannya gugur.

288

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Kedua soal dalil permohonan yang banyak digunakan oleh pemohon.

Dalil permohonan dari 147 kasus terbagi menjadi 7 kelompok yakni kesalahan penghitungan suara (22 kasus), manupulasi DPT (12 kasus), ketidaknetralan penyelenggara Pilkada (63 kasus), penambahan suara (5 kasus), masifnya politik uang (12 kasus) dan politisasi birokrasi (26 kasus).

Ketiga, penyelenggara yang banyak dipersoalkan paling banyak KPU kabupaten/kota (81 kasus), KPPS (34 kasus), PPK (19 kasus), PPS/ penyelenggara tingkat desa (11 kasus), dan KPU propinsi paling sedikit dari yang lainnya (2 kasus). Namun penting menjadi catatan bahwa tinggi rendahnya angka itu terkait dengan tingkat penyelenggaraan.

Mengingat Pilkada paling banyak di kabupaten/kota maka daerah ini yang paling banyak dipersoalkan.

Keempat, waktu pengajuan permohonan berlaku sangat terbatas yakni hanya 3 x 24 jam. Waktu pengajuan permohonan ini dinilai sa足 ngat terbatas sehingga mengakibatkan banyak daerah mengalami ke足足 terlambatan dalam pengajuan permohonan. Keterlambatan itu umumnya disebabkan oleh kendala geografis, transportasi, hingga ma足 salah teknis diterbitkannya surat keputusan KPU yang dijadikan objek pengajuan gugatan.

Kelima, mekanisme pemeriksaan pendahuluan berjalan tidak sebagaimana seharusnya. Esensi pemeriksaan pendahuluan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi majelis hakim memberikan nasihat terhadap permohonan yang diajukan. Akan tetapi, pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan berdasarkan nasihat majelis hakim. Mahkamah justru menjadikannya sebagai forum untuk pemeriksaan syarat selisih suara.

Keenam, proses pembuktian baik pemberian keterangan saksi, ahli maupun bukti berupa surat. Mahkamah dalam proses ini justru membatasi jumlah saksi yakni maksimal 5 orang saksi. Akibatnya, tidak cukup ruang untuk menggali informasi mengingat masing-masing daerah mengajukan persoalan jauh lebih banyak dari itu. Akibatnya, tidak setiap persoalan bisa dielaborasi secara mendalam. Sebagai proses peradilan yang mencari keadilan materil, sebaiknya tidak PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

289

ada pembatasan saksi yang diharuskan kepada pemohon. Selain itu, ditemukan banyak penyelenggara yang justru menjadi saksi para pihak bersengketa.

Sementara pada Pilkada 2017, dilansir dari website MK per (2/3), MK telah menerima 49 perkara sejak dibukanya pendaftaran permohonan.

MK membuka pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada kabupaten/kota dari tanggal 22—28 Februari 2017 dan perselisihan hasil Pilkada provinsi dari tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2017.

Hasil kajian JPPR menunjukkan, dari 49 permohonan sengketa yang diterima MK, ada 12 daerah yang masuk kategori pelanggaran tinggi dan 19 masuk kategori pelanggaran sedang. Kajian ini menggunakan tujuh indikator kuantitatif dan kualitatif, di antaranya politik uang, logistik Pilkada, penggunaan fasilitas daerah dan mobilisasi aparatur sipil negara, praktik intimidasi, serta proses pencalonan.

Permohonan sengketa yang masuk ke MK itu diprediksi akan banyak yang gugur jika MK tetap berpegang pada Pasal 158 UU No 10/2016. MK menurunkan ketentuan tersebut menjadi Peraturan MK No 1/2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada juncto Peraturan MK No 5/2015. Dalam pasal tersebut, ambang batas selisih perolehan suara masih akan tetap menjadi penentu dalam memutuskan apakah sengketa perselisihan hasil pemilihan yang diajukan akan dihentikan atau diteruskan. Peserta Pilkada bisa mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke MK jika memenuhi ambang batas selisih suara paling banyak 0,5-2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU provinsi atau kabupaten/kota. Besaran persentase ini diatur UU sesuai dengan jumlah penduduk di daerah itu.

Berdasarkan data KPU, hanya ada tujuh daerah yang memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan sengketa PHPU, yakni Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Maybrat (Papua Barat), Bombana (Sulawesi Tenggara), Takalar (Sulawesi Selatan), Gayo Lues (Aceh), Kota Salatiga (Jawa Tengah), dan Kota Yogyakarta (DIY).

Berdasarkan kajian JPPR terhadap jenis pelanggaran, tidak tepat jika MK hanya berpatokan pada selisih perolehan suara dan mengabaikan

290

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pilkada tidak hanya soal hasil, tetapi juga ada banyak proses yang bisa dilihat, apakah berjalan adil atau tidak.

Hal tersebut bisa bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu. Jika ada persoalan substansial dan punya signifikansi suara, MK semestinya memeriksa lebih lanjut permohonan itu walau ada selisih suara yang jauh.

Saldi Isra, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, meng­usul­ kan pembatasan tersebut bisa diterobos sekiranya alasan permo­honan karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh terbelenggu aturan-aturan keadilan prosedural yang memasung keadilan substantif.

14.2. PEMERINTAHAN HASIL PILKADA 14.2.1. Pemerintahan Terbelah Koalisi partai politik pengusung gubernur dan wakil gubernur pemenang Pilkada 2015 dan 2017 dibangun dalam fondasi yang lemah.

Rata-rata, gubernur dan wakil gubernur tak didukung oleh koalisi kursi di parlemen. Di sembilan provinsi yang melangsungkan Pilkada 2015, tak ada satu pun gubernur yang didukung oleh koalisi mayoritas— partai politik atau gabungan partai politik dengan persentase kursi lebih dari 50 persen.

Pasangan Irianto Lambrie dan Udin Hianggio sebagai gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Utara menjadi kepala daerah dengan jumlah dukungan kursi koalisi partai politik di DPRD Provinsi paling banyak sebesar 46 persen dari 35 kursi DPRD. Daftar lengkap kepala daerah di provinsi yang melaksanakan Pilkada 2015 beserta partai pengusung dan persentase kursi koalisinya dapat dilihat pada tabel berikut.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

291

TABEL 35: GUBERNUR, PARTAI KOALISI, DAN PERSENTASE KURSI KOALISI HASIL PILKADA 2015

NO.

1.

NAMA

KEPALA DAERAH

PARTAI

DAERAH

TERPILIH

KOALISI

Provinsi

Ridwan Mukti &

Nasdem, PKPI,

Bengkulu

Rohidin Mersyah

Hanura, PKB

Provinsi 2.

Sumatera Barat

3.

Nasdem, PKB,

Jambi

Fachrori Umar

PAN

Longki Djanggola

Gerindra, PAN,

& Sudarto

PKB, PBB

Sulawesi

Provinsi Kepulauan Riau Provinsi 6.

Kalimantan Selatan

7.

Sahbirin Noor & Rudy Resnawan

Sulawesi

Dondakambey &

Utara

Steven O.E

Kalimantan

Provinsi Kalimantan Tengah

292

Basirun

Olly

Utara

9.

M Sani & Nurdin

Provinsi

Provinsi 8.

PKS, Gerindra

Zumi Zola &

Tengah

5.

Nasrul Abit

Provinsi

Provinsi 4.

Irawan Prayitno &

Irianto Lambrie & Udin Hianggio

PRESENTASE

KURSI

KURSI

DPRD

KOALISI

45

22%

65

23%

55

25%

45

29%

45

38%

55

40%

45

29%

35

46%

45

42%

Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, PPP PDIP, Gerindra, PKS, PAN, Hanura

PDIP

PDIP, PKS, Demokrat, PBB, PAN

Sugianto Sabran &

PAN, Gerindra,

Habib Said Ismail

PKB, Demokrat

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

JUMLAH

Sementara di tujuh provinsi yang melaksanakan Pilkada 2017, hanya Banten yang gubernur dan wakil gubernurnya diusung oleh mayoritas kursi di DPRD. Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy disokong oleh 67.06 persen dari 85 kursi DPRD. Pasangan lain hanya mengantongi dukungan di kisaran 30 persen dari kursi DPRD. Daftar lengkap kepala daerah di provinsi yang melaksanakan Pilkada 2017 beserta partai pengusung dan persentase kursi koalisinya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 36: GUBERNUR, PARTAI KOALISI, DAN PERSENTASE KURSI KOALISI HASIL PILKADA 2017 NO.

1.

DAERAH

Aceh

2.

Banten

3.

DKI Jakarta

KEPALA DAERAH TERPILIH

JUMLAH PARTAI KOALISI

KURSI DPRD

PERSENTASE KURSI KOALISI

Drh. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, M.T

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

81

16.05 persen

Dr. H. Wahidin Halim, Msi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.Ap

Golkar PKB Hanura Gerindra Demokrat PKS PAN

85

67.06 persen

CATATAN

Data masuk 99.44(per 4/3)

106

4.

Gorontalo

Drs. H. Rusli Habibie, M.Ap dan Dr. Drs. Hi. Idris Rahim, Mm

5.

Bangka Belitung

H.Erzaldi Rosman dan H.Abdul Fatah

Golkar Demokrat

Gerindra Nasdem PKB

45

35.56 persen

45

20.00 persen

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

293

6.

7.

Papua Barat

Sulawesi Barat

Drs. Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, SH, M.Si

Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar

Nasdem PDIP PAN

Gerindra Nasdem PKB PAN PDIP PPP

45

26.67 persen

45

44.44 persen

Data masuk 89.50 (per 4/3)

Kondisi ini juga sering disebut dengan pemerintahan terbelah (divided government). Pemerintahan terbelah terjadi manakala pejabat eksekutif terpilih bukan berasal dari partai atau koalisi partai yang me­nguasai mayoritas parlemen. Ini fenomena umum yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial karena anggota legislatif dan pejabat ekse­ kutif sama-sama dipilih melalui pemilu. Pengalaman negara-negara Ame­rika Latin menunjukkan, manakala pemilu anggota legislatif dan pemilu pejabat eksekutif diselenggarakan secara terpisah, maka cen­ derung menghasilkan pemerintahan terbelah.

Kondisi ini mau tak mau berpengaruh pada proses pengambilan ke­ putusan di daerah dalam mewujudkan kehendak rakyat. Setelah meng­ alami empat perubahan pada awal reformasi, UUD 1945 menempatkan DPR dan presiden dalam posisi setara di konteks perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan—begitu pula di daerah. Legislatif meme­ gang kekuasaan membentuk undang-undang atau peraturan daerah, tetapi setiap undang-undang dan peraturan daerah tersebut dibahas legislatif dan eksekutif untuk dapat persetujuan bersama. Jika tak dapat persetujuan bersama, RUU atau Raperda tak boleh diajukan lagi dalam persidangan legsilatif masa itu. Artinya, berapa pun RUU yang diajukan DPR tak akan jadi UU kalau tidak disetujui eksekutif.

Pasal 101 UU No 9/2015 menegaskan setiap kebijakan publik harus dibahas bersama-sama antara Gubernur dengan DPRD Provinsi. DPRD Provinsi bersama gubernur membahas bersama pembentukan Perda

294

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

dan APBD. Bahkan untuk APBD, DPRD Provinsi diberi kewenangan untuk membahas sekaligus menyetujui RAPBD yang diusulkan oleh gubernur.

Ketentuan ambang batas pencalonan minimal 20 persen kursi DPRD dan 25 persen suara sah partai politik bagi partai politik bagi setiap partai politik yang akan mencalonkan kepala daerah yang diatur dalam UU No 8/2015 seharusnya dimaknai dalam kerangka membangun koalisi solid untuk menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Namun, sayangnya, pembentukan koalisi tidak didasarkan pada hal ini. Koalisi hanya dibentuk untuk sekadar memenuhi syarat mengajukan pasangan calon, belum sampai memikirkan pembentukan koalisi permanen pasca-Pilkada. Dukungan partai politik terhadap pencalonan kepala daerah sebetulnya bukan hanya penting untuk meraih suara terbanyak dalam proses pemilu, melainkan penting pula untuk meraih dukungan parlemen dalam setiap pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh Dubes (2008) yang dikutip oleh Pamungkas (Pa­ mungkas, 2011, hal. 84) bahwa partai secara tipikal memiliki satu dari dua motif dalam berkoalisi, yaitu: berorientasi pada kekuasaan (officeoriented approaches), atau berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approaches). Pada kondisi ini, bangunan koalisi partai politik pengusung calon gubernur dan wakil gubernur lebih dilandaskan pada faktor popularitas dan elektabilitas calon untuk meraih kekuasaan.

Padahal, dalam praktiknya, popularitas dan elektabilitas kepala dae­ rah terpilih tidak sama sekali berpengaruh terhadap mekanisme peng­ am­bilan keputusan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerin­tahan di daerah kelak.

Didik Supriyanto (2016) menekankan koalisi mayoritas dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan efektif atau governability adalah salah satu dari tujuan pemilu yang harus diperhatikan karena kekecewaan publik atas demokrasi lebih sering disebabkan karena soal ini. Governability adalah stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah. Governability dipengaruhi oleh jumlah partai, derajat polarisasi politik antarpartai, partisipasi partai dalam pemerintahan, serta hubungan antara mayoritas parlemen dan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

295

eksekutif, yaitu adanya divided government atau pemerintahan terbelah dalam sistem pemerintahan presidensial, atau kabinet minoritas dalam sistem pemerintahan parlementer.

Menghadapi situasi demikian, kepala daerah terpilih hasil Pilkada pada saat menjalankan pemerintahan, akan mencari dukungan dari luar partai koalisi. Partai di luar koalisi akan melepaskan ideologinya untuk tujuan keberlangsungan kekuasaan. Dalam pemerintahan, kekuasasn digunakan untuk meraih sumber daya negara.

Dengan pilihan ini, pemerintahan masih bisa berjalan serta kebijakan bisa terlahir karena terjadi kompromi politik. Tak jarang pula praktik ini berujung pada suap bahkan korupsi.

Pemerintahan terbelah yang berpotensi berujung pada transaksi politik dapat dicegah dengan rekayasa pemilu. Salah satu variabel yang bisa direkayasa adalah jadwal pemilu. Jadwal Pilkada semestinya dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif daerah. Jadwal pemilu serentak ini cenderung menghasilkan pemerintahan kongruen— pemerintahan di mana pejabat eksekutif terpilih dan mayoritas anggota legislatif terpilih berasal dari partai atau koalisi partai yang sama.

Kecenderungan itu terjadi karena dalam pemilu serentak anggota legislatif dan pejabat eksekutif terdapat kesamaan sikap antara partai politik dan pemilih, yakni sama-sama mengutamakan pemilu pejabat ekseutif, baru pemilu anggota legislatif. Itulah yang menyebabkan terjadinya coattail effect, di mana keterpilihan pejabat eksekutif akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif.

Dalam situasi politik demikian, maka pemerintahan akan efektif, sebab semua rencana kebijakan dari pejabat eksekutif akan mudah disetujui oleh mayoritas legislatif, atau sebaliknya.

14.2.2. Pemerintahan Terputus Selain menciptakan pemerintahan terbelah, Pilkada 2015 dan 2017 menghasilkan pemerintahan terputus—koalisi di daerah tak selaras dengan koalisi pusat. Relasi politik dalam membangun koalisi pengusung calon kepala daerah relatif cair. Tidak ada dikotomi antara

296

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

partai yang ada di dalam dan di luar pemerintah.

Pola koalisi antarpartai politik pengusung kepala daerah di level kabupaten/kota cenderung terputus dengan koalisi partai politik di level provinsi maupun di level pusat. Di pusat, kita mengenal dua koalisi besar: pendukung pemerintahan dan oposisi. KIH sebagai pendukung pemerintah terdiri atas PDIP, NasDem, PKB, Hanura, PAN, PPP dan Golkar. Sementara KMP sebagai oposisi terdiri atas Gerindra, PKS, Demokrat, dan PBB. Di level provinsi hasil Pilkada 2017, hanya ada tiga daerah saja yang koalisi pendukung kepala daerah terpilihnya selaras dengan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Daerah tersebut adalah Bengkulu, Jambi, dan Sulawesi Utara.

Di Provinsi Sulawesi Utara, PDIP selaku partai dari presiden Jokowi menjadi satu-satunya partai pengusung pemerintahan gubernur dan wakil gubernur provinsi terpilih. Di Provinsi Jambi, terdapat tiga partai politik yakni PAN, Nasdem, dan PKB yang menjadi anggota koalisi pengusung pemerintahan Jokowi berhasil memenangkan pasangan Zumi Zola dan Fachrori Umar sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi. Sementara di Bengkulu, Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah didukung NasDem, PKPI, Hanura, dan PKB yang merupakan anggota koalisi pendukung pemerintahan pusat.

Sementara di Sumatera Barat, Irawan Prayitno dan Nasrul Arbit didu­ kung koalisi partai PKS dan Gerindra. Dua partai ini menjadi oposisi pemerintahan pusat.

Koalisi di lima provinsi lain cenderung tidak selaras dengan koalisi pusat—baik sebagai pendukung maupun oposisi. Kepala daerah hasil Pilkada 2015 dan keselarasan koalisi pendukungnya dengan koalisi di pusat dapat dilihat dalam tabel berikut.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

297

TABEL 37: KEPALA DAERAH TERPILIH, PARTAI KOALISI, DAN KESELARAN KOALISI DENGAN PUSAT DI PROVINSI HASIL PILKADA 2015 NO.

NAMA DAERAH

KEPALA DAERAH TERPILIH

KETERANGAN

1.

Provinsi Bengkulu

2.

Provinsi Irawan Prayitno & Sumatera Barat Nasrul Abit

3.

Provinsi Jambi

Zumi Zola & Fachrori Nasdem, PKB, Umar PAN

Selaras dengan koalisi pendukung pemerintahan pusat

4.

Provinsi Sulawesi Tengah

Longki Djanggola & Gerindra, PAN, Sudarto PKB, PBB

Tidak selaras

5.

Provinsi Kepulauan Riau

M Sani & Nurdin Basirun

Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, PPP

Tidak selaras

6.

Provinsi Kalimantan Selatan

Sahbirin Noor & Rudy Resnawan

PDIP, Gerindra, PKS, PAN, Hanura

Tidak selaras

7.

Provinsi Olly Dondakambey & PDIP Sulawesi Utara Steven O.E

8.

Provinsi Kalimantan Utara

Irianto Lambrie & Udin Hianggio

PDIP, PKS, Demokrat, PBB, Tidak selaras PAN

9.

Provinsi Kalimantan Tengah

Sugianto Sabran & Habib Said Ismail

PAN, Gerindra, PKB, Demokrat

298

Ridwan Mukti & Rohidin Mersyah

PARTAI KOALISI

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Nasdem, PKPI, Hanura, PKB

Selaras dengan koalisi pendukung pemerintahan pusat

PKS, Gerindra

Selaras dengan koalisi oposisi pemerintahan pusat

Selaras dengan koalisi pendukung pemerintahan pusat

Tidak selaras

Sementara di level provinsi hasil Pilkada 2017, hanya Papua Barat yang pemenang pilkadanya diusung oleh koalisi partai yang selaras dengan koalisi pendukung pemerintah pusat. Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani didukung Nasdem, PDIP, dan PAN yang merupakan partai anggota koalisi pemerintahan Jokowi-JK. Sedangkan provinsi lainnya tidak selaras dengan koalisi di pusat.

Kepala daerah hasil Pilkada 2017 dan keselarasan koalisi pendu­ kungnya dengan koalisi di pusat dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 38: KEPALA DAERAH TERPILIH, PARTAI KOALISI, DAN KESELARAN KOALISI DENGAN PUSAT DI PROVINSI HASIL PILKADA 2017 KEPALA DAERAH

NO.

PROVINSI

1.

Provinsi

Drh. Irwandi Yusuf,

PartaiNasionalAceh

Aceh

M.Sc dan Ir. H. Nova

Demokrat

Iriansyah, M.T

PartaiDamaiAceh

TERPILIH

PARTAI KOALISI

KETERANGAN Tidak selaras

PKB PDIP 2.

Provinsi

Dr. H. Wahidin

Golkar

Banten

Halim, Msi dan H.

PKB

Andika Hazrumy,

Hanura

S.Sos., M.Ap

Gerindra

Tidak selaras

Demokrat PKS PAN 3.

Provinsi

Drs. H. Rusli

Golkar

Gorontalo

Habibie, M.Ap dan

Demokrat

Tidak selaras

Dr. Drs. Hi. Idris Rahim, MM

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

299

4.

Provinsi

H.Erzaldi Rosman

Gerindra

Bangka

dan H.Abdul Fatah

Nasdem

Belitung 5.

Tidak selaras

PKB

Provinsi

Drs. Dominggus

Nasdem

Selaras

Papua

Mandacan

PDIP

dengan koalisi

Barat

Dan Mohamad

PAN

pendukung

Lakotani, SH, M.Si

pemerintahan pusat

6.

Provinsi

Drs. H. Ali Baal,

Gerindra

Sulawesi

M.Si Dan Hj. Enny

Nasdem

Barat

Anggraeny Anwar

PKB

Tidak selaras

PAN PDIP PPP

Jika kita runut lebih lanjut pada level kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak dengan Pilkada provinsi, keselarasan itu juga tak terjadi.

Di Pilkada 2015, berdasarkan catatan Kompas, pasangan calon dari koalisi campuran—diusung koalisi partai yang berasal baik dari kubu partai pendukung pemerintah maupun partai non-pendukung pemerintah—yang memenangi Pilkada mencapai 69,73 persen.

Sebagai contoh, ada Pilkada Kabupaten Padang Pariaman yang serentak dengan Pilkada Provinsi Sumatera Barat; Pilkada Kabupaten Natuna yang serentak dengan Pilkada Provinsi Kepulauan Riau; serta Pilkada Kabupaten Tanah Bambu yang serentak dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Dari tiga daerah tersebut, tidak ada koalisi di kabupaten/kota yang selaras dengan provinsi. Hal tersebut dapat dilihat di tabel berikut.

300

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

TABEL 39: PERBANDINGAN KOALISI PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA HASIL PILKADA 2015 NO. 1.

PROVINSI Provinsi

PARTAI

KABUPATEN/

KOALISI

KOTA

PKS, Gerindra

Sumatera Barat

2.

PARTAI KOALISI

KETERANGAN

Kabupaten

PAN, PKB, PKS,

Padang

Demokrat,

Pariaman

Gerindra, Golkar Perseorangan

Tidak selaras

Provinsi

Demokrat,

Kabupaten

Kepulauan Riau

Nasdem, PKB,

Natuna

Tidak selaras

Gerindra, PPP 3.

Provinsi

PDIP, Gerindra,

Kabupaten

PDIP, Nasdem,

Tidak selaras

Kalimantan

PKS, PAN,

Tanah Bambu

PKB, Demokrat,

dengan provinsi,

Selatan

Hanura

Hanura, PAN

selaras dengan pusat

Sementara di Pilkada 2017, catatan Kompas atas hasil analisis di 84 dari 101 daerah yang menggelar Pilkada 2017 menunjukkan dominasi pasangan calon yang diusung koalisi "campuran". Sebanyak 56 pasangan calon yang mendapat suara terbanyak atau sekitar 66,67 persen diusung koalisi partai yang berasal baik dari kubu partai pendukung pemerintah maupun partai non-pendukung pemerintah.

Sebagai sampel, kita dapat melihat data kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak dengan provinsi. Tak ada satupun yang dimenangkan oleh bupati dengan dukungan partai yang selaras dengan partai pendukung gubernur. Namun, ada beberapa daerah yang dimenangkan oleh kepala daerah yang didukung oleh partai yang selaras dengan koalisi di pusat. Daerah tersebut di antaranya adalah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Lhokseumawe (oposisi), dan Kabupaten Sorong. Hal tersebut dapat dilihat di tabel berikut.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

301

TABEL 40: PERBANDINGAN KOALISI PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA HASIL PILKADA 2017 NO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

302

PROVINSI

KABUPATEN/

PARTAI KOALISI

KOTA

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Kabupaten Aceh Barat Daya

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Kab. Aceh Barat

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Kab. Aceh Besar

PARTAI KOALISI PKS Partai Damai Aceh Demokrat PKB Nasdem Partai Nasional Aceh

Tidak selaras

PartaiAceh

Tidak selaras

PAN Partai Damai Aceh PBB Partai Nasional Aceh Nasdem Golkar

Tidak selaras dengan provinsi, selaras dengan pusat

Kab. Aceh Jaya

PartaiAceh Demokrat

Kab. Aceh Singkil

PAN PKB PDIP

Kab. Aceh Tamiang

Nasdem PAN

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

KETERANGAN

Tidak selaras

Tidak selaras dengan provinsi, selaras dengan pusat Tidak selaras dengan provinsi, selaras dengan pusat

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Tidak selaras dengan provinsi, selaras dengan pusat

Kab. Aceh Tengah

PDIP PAN

Kab. Aceh Tenggara

Hanura

Kab. Aceh Timur

PartaiAceh

Kab. Aceh Utara

PartaiAceh

Kab. Bener Meriah

Golkar Partai Damai Aceh

Tidak selaras

Perseorangan

Tidak selaras

Kab. Bireuen

Kab. Gayo Lues

Gerindra Golkar PartaiAceh PKB

Tidak selaras dengan provinsi, selaras dengan pusat

Tidak selaras

Tidak selaras

Tidak selaras

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

303

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

304

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Provinsi Aceh

Partai Nasional Aceh Demokrat Partai Damai Aceh PKB PDIP

Kab. Nagan Raya

Kab. Pidie

PartaiAceh PKB PBB PKS Gerindra Demokrat

perseorangan

Kab. Simeulue

PBB Hanura PartaiAceh Gerindra

Kota Banda Aceh

Nasdem PAN Golkar Gerindra

Kota Langsa

PKS PartaiAceh Gerindra Nasdem

Kota Lhokseumawe

PartaiAceh Gerindra PKS

Kota Sabang

PartaiAceh Golkar Demokrat PBB

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Tidak selaras

Tidak selaras

Tidak selaras

Tidak selaras

Tidak selaras

Tidak selaras dengan provinsi, selaras dengan pusat (oposisi)

Tidak selaras

21.

Provinsi Gorontalo

Golkar Demokrat

22.

Provinsi Papua Barat

Nasdem PDIP PAN

Provinsi Papua Barat

Nasdem PDIP PAN

23.

24.

25.

Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat

Nasdem PDIP PAN

Nasdem PDIP PAN

Kabupaten Boalemo

Kab. Maybrat

Kab. Sorong

Kab. Tambrauw

Kota Sorong

Perseorangan

Tidak Selaras

PDIP PKS Golkar Nasdem

Tidak selaras

Golkar Demokrat PDIP PAN

Tidak selaras dengan provinsi, selaras dengan pusat

Nasdem PDIP Golkar Demokrat Gerindra PKS PKB Hanura

Tidak selaras

Golkar Demokrat PDIP PAN Nasdem Gerindra Hanura PKB

Tidak selaras

Di tengah cairnya koalisi antarpartai tersebut, lantas bukan hal yang aneh jika partai yang saling bertarung di level provinsi, namun di level kabupaten kota bahu-membahu memenangkan pasangan calon yang sama.

Pilkada 2015 dan 2017 menunjukkan bahwa rasionalitas pembentukan koalisi tak mempertimbangkan koalisi di atasnya—di provinsi maupun pusat. Pembentukan koalisi lebih berbasis pada pertimbangan taktis

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

305

strategi pemenangan untuk kekuasaan.

Kondisi ini sedikit banyak berpengaruh pada efektivitas hubungan pemerintahan pusat dengan daerah kelak. Bahkan, sebelum pemer­in­ tahan berjalan, urusan pelantikan juga bisa jadi bermasalah. Gubernur Su­lawesi Tenggara, Nur Alam, enggan melantik pasangan bupati Ko­ nawe Selatan terpilih, Surunuddin dan Arsalim. Dari su­dut pandang politik, hal ini terjadi karena ketidakselarasan koalisi di provinsi dan kabupaten. Gubernur Nur Alam diusung PAN, De­mokrat, PKS, PDIP, PBB, PKB, Gerindra, dan PKPI. Sementara Bupati Surunuddin diusung koalisi Golkar, Hanura, dan PBB. Hal ini membuat terhambatnya pe­ nyelenggaran pemerintahan Kabupaten Konawe Selaten yang se­ harusnya dapat langsung berjalan pascapemilihan.

Saat menjalankan pemerintahan kelak, ketidakselarasan koalisi da­ pat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang melibatkan pe­ merintah pusat. UU 9/2015 telah membagi urusan pemerintah pusat de­ ngan daerah. Pemerintahan provinsi akan banyak berhubungan dengan pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan strategis seperti izin eks­plorasi hayati, energi, mineral, sampai dengan relasi distribusi ang­ garan atau transfer pusat ke provinsi.

Relasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan provinsi juga akan ter­ ganggu. Pusat punya kewenangan terhadap akses alokasi Dana trans­fer pusat terhadap daerah baik dalam wujud DAU ataupun Dana Alokasi Khusus DAK. Seandainya koalisi pemerintahan provinsi selaras dengan koalisi pe­merintahan pusat, maka efektivitas hubungan pemerintahan pusat dan daerah akan terjaga. Sedangkan jika koalisi di level provinsi tidak selaras dengan pemerintahan pusat, kemandekan hubungan pusat dan daerah yang efektif dan kondusif kemungkinan terjadi. ■

306

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

15 Partisipasi

P

enyelenggaraan pemilu yang demokratis membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat di­ mak­ nai sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang secara sukarela untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara lang­ sung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (Bu­diarjo, 2009). Pemilu adalah sarana partisipasi politik warga ne­ gara sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara de­ mokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi.

Ada empat hal yang mengaitkan pentingnya partisipasi politik ma­ syarakat dengan pemilu yang demokratis (Bjornlund, 2004). Pertama, kehendak rakyat, sebagaimana tercantum dalam The Universal Declaration of Human Right (UDHR), harus menjadi dasar dari pemerintahan yang diekspresikan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Kedua, pemilu demokratis berkontribusi terhadap penghargaan hak sipil lainnya. Demokrasi elektoral menjadi indikator yang paling baik dari kemajuan hak sipil dan hak asasi manusia.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

307

Ketiga, pemilu, khususnya pada negara yang masih mengalami transisi demokrasi, dapat memberikan ruang kepada warga negara untuk terlibat dalam ruang publik karena mendorong masyarakat untuk turut mengawasi, melakukan kajian, melakukan pendidikan pemilih, dan melakukan advokasi. Selain memberikan ruang kepada masyarakat umum untuk terlibat, masyarakat yang rentan seperti kelompok minoritas, perempuan, pemilih dengan disabilitas didorong juga untuk terlibat dalam ruang publik. Keempat, walaupun pemilu dapat menyebabkan pemisahan kelompok masyarakat, pemilu yang kompetitif dapat mendorong pemerintahan yang efektif dan stabil.

Di Indonesia, partisipasi memilih adalah hak—bukan kewajiban sebagaimana dianut oleh Australia. UU No 8/2015 pasal 1 ayat (6) menegaskan, pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah tujuh belas tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, undang-undang tersebut memuat pembatasan-pembatasan seperti tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya; dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai keukatan hukum tetap.

Dari kerangka undang-undang tersebut, partisipasi pemilih bukan partisipasi semua warga negara, tetapi warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur undang-undang.

Partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan suara di TPS. Tingkat partisipasi seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu. Pada konteks lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu, dan pihak-pihak yang akan memimpin pemerintahan.

Namun, urusan partisipasi di pemilu kemudian tidak sekadar aktivitas demokrasi prosedural—datang ke TPS dan memilih—rutin lima tahunan, tetapi juga demokrasi substansial yang telah menggeser posisi pemilh dari pinggir ke pusat arena persaingan politik. Perubahan posisi pemilih ini membawa konsekuensi penting dalam hal relasi antara masyarakat sebagai pemilih dengan aktor pemilu yaitu peserta pemilu

308

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

dan lembaga penyelenggara pemilu.

Partisipasi masyarakat di pemilu terus berkembang luas. Dimensi partisipasi masyarakat dalam pemilu memang luas. Namun, berdasarkan manfaatnya, jenis-jenis partisipasi dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar (Surbakti & Supriyanto, 2013).

Pertama, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu.

Dalam kelompok pertama ini, bentuk-bentuk partisipasi di antaranya adalah sosialisasi pemilu; pendidikan pemilih; serta pemberitaan dan penyiaran media massa.

Kedua, partisipasi yang bertujuan untuk melegitimasi keterpilihan.

Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah memilih calon dan pasangan calon; musyawarah membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu; mendukung aktif peserta pemilu; serta mengajak dan mengorganisasi dukungan atau keberatan terhadap alternatif rencana kebijakan publik.

Ketiga, partisipasi yang bertujuan untuk menjamin pemilu yang adil.

Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok ketiga ini adalah pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS. Pengelompokan partisipasi berdasarkan manfaat itu dapat disederhanakan dalam tabel berikut.

TABEL 41: PENGELOMPOKAN JENIS PARTISIPASI BERDASAR MANFAATNYA MENINGKATKAN MINAT DAN

MELEGITIMASI

INFORMASI KEPEMILUAN

KETERPILIHAN

Sosialisasi pemilu

MENJAMIN INTEGRITAS HASIL PEMILU

Memilih calon dan

Pemantauan dan

pasangan calon

pengawasan

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

309

Musyawarah membahas Pendidikan pemilih

rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu

Pemberitaan dan penyiaran media massa

Pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS

Dukungan aktif kepada peserta pemilu/calon Mengajak dan mengorganisasi

Survei dan penyebarluasan

dukungan atau

hasil survei

keberatan terhadap alternatif rencana kebijakan publik

Undang-undang telah mengatur bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Salah satu bab yang terkandung dalam UU No 8/2015 adalah Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan (Bab XVIII). Bentuk partisipasi masyarakat yang disebut Pasal 131 adalah pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

UU No 10/2016 sebagai perubahan UU No 8/2015 menyisipkan Pasal 133A yang berbunyi, “Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.�

KPU sendiri secara khusus menyusun PKPU No 5/2015. Bab III PKPU tersebut mengatur partisipasi masyarakat ke dalam tiga bagian. Bagian pertama mengatur wewenang dan tanggung jawab penyelenggara pemilihan. Bagian kedua mengatur hak dan kewajiban masyarakat.

Bagian ketiga mengatur bentuk partisipasi masyarakat.

Bab ini akan mengulas khusus soal partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 dan 2017 yang tak mencapai target dan upaya KPU memfasilitasi

310

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

pemilih dengan disabilitasi agar mudah memilih. Selain soal partisipasi pemilih, bab ini juga akan memaparkan bentuk partisipasi lain (di luar partisipasi pemilih) yang terus mengalami perkembangan.

15.1. MENGAKSELERASI PARTISIPASI PEMILIH 15.1.1. Strategi Mencapai Target Demokrasi yang baik harus termasuk di dalamnya partisipasi aktif dari masyarakat biasa untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan dan memutuskan kebijakan publik yang diambil pemerintah. Pilkada, sebagai salah satu cara menjaring keterlibatan masyarakat dalam memutuskan kebijakan, tentu menyaratkan kebebasan dan partisipasi warga negara dalam memilih. Partisipasi ini berkaitan erat dengan ba­ gaimana seorang warga negara biasa dapat mempengaruhi politik— termasuk bentuk partisipasi yaitu memilih dalam pemilihan umum (voting).

Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat, maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan pemilu. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilu.

Semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilu, maka pemilu tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

KPU mematok target nasional tingkat partisipasi pemilih (voter turn out) dalam Pilkada Serentak 2015 sebesar 77,5 persen. Pada awalnya Bappenas menginginkan 80 persen, tetapi KPU menginginkan 75 persen, sehingga disepakati bersama 77,5 persen secara nasional.

KPU melancarkan tiga strategi dalam proses sosialisasi untuk menggenjot angka partisipasi memilih ini. Pertama, KPU masih melancarkan sosialisasi cara lama dengan metode tatap muka dan komunikasi massa. KPU bertemu langsung dengan masyarakat yang sudah berhak memilih dengan memberi informasi tentang aktivitas pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Kedua, KPU memanfaatkan kanal media untuk sosialisasi. KPU memasang iklan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

311

layanan masyarakat dengan media baliho, poster, televisi, media cetak, dan elektronik. Ketiga, KPU membuat terobosan dengan membentuk relawan demokrasi. Strategi ini melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal, penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

KPU menurunkan tiga strategi tersebut menjadi program-program yang disusun sebagai langkah antisipatif dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2015. Program tersebut antara lain: Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat; 1. Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu untuk merumuskan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Pemilihan 2015; 2. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu; 3. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas); 4. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas; 5. Pendaftaran Lembaga Survei, Hitung Cepat, Visitor/Pemantau Asing dan Akreditasi Lembaga Pemantau; 6. Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pemilih; 7. Penyusunan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu.

Terobosan-terobosan kreatif untuk menarik simpati pemilih juga dilakukan. Sebagai contoh, KPU Banten (bekerja sama dengan Perludem dan UMN) memanfaatkan teknologi dengan perlombaan Apps Challenge. Dengan cara tersebut, KPU Banten mencoba menghadirkan nuansa pemilu yang menyenangkan tetapi tetap mendidik terutama untuk menyasar segmen anak-anak muda yang senang bermain TIK, misalnya game. Cara ini rupanya dapat menarik minat segmen pemilih muda dan pemula di mana mayoritas dari mereka adalah pengguna teknologi internet.

Namun dengan berbagai strategi tersebut, target tinggi yang dipatok KPU masih tak tercapai. Angka partisipasi pemilih hanya mencapai 69,20 persen saja. KPU mengukur tingkat partisipasi pemilih dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih.

312

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote). Target dan realisasi persentase partisipasi pemilih dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 42: TARGET DAN REALISASI PARTISIPASI PEMILIH

PILKADA 2015 DAN 2017 PILKADA 2015

PILKADA 2017

INDIKATOR TARGET (PERSEN)

REALISASI (PERSEN)

TARGET (PERSEN)

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilkada

77,5

69,20

77,5

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan

75

71,15

75

63,76

Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas

REALISASI (PERSEN 74,5 Belum ada data Belum ada data

Partisipasi pemilih dalam Pilkada 2015 masih dibawah hasil rata-rata persentase partisipasi pemilih pada Pileg dan Pilpres 2014 yang berada di kisaran 73,21 persen. Ada beberapa daerah yang tingkat partisipasinya lebih tinggi dari 77,5 persen atau melebihi target nasional.

TABEL 43: DAFTAR DAERAH DENGAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH TERTINGGI DALAM PILKADA 2015 NO.

DAERAH

TINGKAT PARTISIPASI (PERSEN)

1.

Kab. Yahukimo (Papua)

100,00

2.

Kab. Yalimo (Papua)

100,00

3.

Kab. Pegunungan Arfak (Papua Barat)

100,00

4.

Kab. Pegunungan Bintang (Papua)

99,96

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

313

5.

Kab. Manokwari Selatan (Papua Barat)

98,14

6.

Kab. Nabire (Papua)

92,87

7.

Kab. Mamuju Tengah (Sulawesi Barat)

91,94

JPPR menilai rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2015 bukan hanya disebabkan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga karena peserta dan keadaan sosial yang berlangsung.

Ada tiga faktor utama semakin rendahnya partisipasi pemilih dari waktu ke waktu. Pertama, terbatasnya pilihan pasangan calon dari yang diajukan partai politik. Mayoritas daerah Pilkada yang hanya diikuti oleh dua sampai tiga pasangan calon tidak secara maksimal mengakomodasi aspirasi masyarakat pemilih. Arah partai politik dalam mendukung pasangan calon yang populer dan bermodal besar pada akhirnya berujung pada jumlah pasangan calon yang terbatas sehingga mengurangi jumlah perbincangan antara kandidat dan masyarakat.

Kedua, perbedaan antara janji kampanye dengan realitas politik nasional. Mayoritas materi kampanye pasangan calon adalah pemberantasan korupsi, pengelolaan pemerintahan yang transparan dan pengalokasian anggaran yang memihak rakyat. Namun, janji kampanye ini tidak sebangun dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Praktikpraktik korupsi yang terjadi terus-menerus sepanjang tahun memberikan keraguan tertentu kepada masyarakat akan terjadinya pemerintahan yang benar-benar bersih.

Ketiga, turunnya aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara Pilkada. Persepsi masyarakat terkait bahan kampanye yang disediakan oleh KPU masih dipahami secara politis dilakukan oleh pasangan calon, sementara jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka oleh penyelenggara Pilkada berkurang. Aktivitas sosialisasi dari KPU yang berkurang berdampak kepada turunnya jumlah aktor, tokoh dan pegiat pendidikan pemilih di masyarakat sehingga ajakan untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya menjadi berkurang.

314

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

15.1.2. Menyeriusi Pemilih dengan Disabilitas Fokus KPU tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU makin getol menggarap segmen pemilih dengan disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu�. Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu me­ nyelenggarakan pemilu yang aksesibel atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

Partisipasi pemilih disabilitas dalam Pilkada menjadi salah satu indikator kinerja utama yang baru karena menjadi isu strategis pada RPJMN Tahun 2015—2019. Partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada 2015 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih di­sabilitas dengan total pemilih disabilitas. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih dapat diukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada 2015 yang didapat dari data formulir model DB1 untuk tingkat kabupaten/kota dan formulir model DC1 untuk tingkat provinsi.

Tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada 2015 mencapai 63,76 persen, belum bisa mencapai target tahun 2015 sebesar 75%, namun sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja KPU dalam memperjuangkan

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

315

pemilu akses, KPU memperoleh penghargaan dari Presiden RI untuk kategori “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Sejak Tahun 2004”.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan KPU sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas antara lain: 1. Menjalin kerjasama dengan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu seperti PPUA Penca, Pertuni dan SIGAB; 2. Melaksanakan fasilitasi pendidikan pemilih untuk segmen disa­ bilitas; 3. Menyelenggarakan Simulasi Pemungutan Suara untuk kelompok disabilitas dengan menggunakan template braile (pemilih tuna netra); 4. Daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 memuat informasi jumlah pemilih dengan disabilitas, lengkap dengan jenis disabilitas. Dimana kolom disa­ bilitas tampil dalam rekap daftar pemilih sementara (DPS) di laman resmi KPU https://data.kpu.go.id/ dps2015.php; 5. Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan; 6. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang mem­ butuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3.

KPU juga menjamin TPS yang ramah bagi disabilitas melalui PKPU. Beberapa ketentuan yang mengatur akses bagi penyandang disabilitas di antaranya adalah.

1. Pasal 19 ayat (2) PKPU 6/2015: TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

2. Pasal 17 ayat (2) PKPU 14/2016: TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk

316

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

3.

4.

5.

6.

oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pasal 18 ayat (1) PKPU 14/2016: TPS dibuat dengan ukuran paling kurang panjang sepuluh meter dan lebar delapan meter Pasal 18 ayat (3) PKPU 14/2016: Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.

Pasal 21 ayat (3) PKPU 14/2016: Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (l) alat bantu tuna netra
 Pasal 35 ayat (3) PKPU 14/2016: Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih

Lebih detail lagi, ketentuan mengenai TPS akses ada pada buku panduan KPPS. Beberapa hal yang diatur di antaranya adalah: 1. Pembuatan TPS harus memberikan kemudahan bagi kelompok disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia, seperti di tempat yang rata tidak berbatu-batu, tidak berbukit-bukit, tidak berumput tebal, tidak melompati parit/got dan tidak bertanggatangga.

2. Pintu masuk dan keluar TPS sebaiknya lebarnya tidak kurang dari 90 cm agar dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.

3. Salah satu dari meja bilik suara, dibuat dengan ukuran tinggi meja bilik pencoblosan sekitar 75 cm s/d 1 meter dari permukaan lantai/tanah, dengan bagian bawah meja berongga (ruang ko­ song di bawahnya) untuk memudahkan pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.

4. Meja dengan ukuran tinggi sekitar 35 cm dari permukaan lantai/ tanah untuk meletakkan kotak suara, sehingga bagian atas ko­tak suara dapat diraih oleh semua pemilih termasuk pemilih peng­ guna kursi roda atau disabilitas daksa.

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

317

KPU juga telah mengingatkan dengan terbitnya surat edaran no 7 tentang Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas untuk KPPS. Formulir ini sangat dapat membantu petugas KPPS dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang akses pada pemungutan suara. Hanya dengan membaca dua lembar for­ mulir alat bantu ini, petugas bisa mengetahui apa saja yang yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemungutan suara yang aksesibel.

AGENDA (General Election Network for Disability Access) bekerja sama dengan JPPR, PPDI, PPUA Penca, dan IFES rutin melakukan pemantauan aksesibilitas di TPS. Pada Pilkada 2017, mereka menurunkan 69 pemantau yang tersebar di 1001 TPS di DKI Jakarta. Aspek yang dipantau adalah partisipasi penyandang disabilitas, jalan menuju TPS, lokasi TPS, pintu masuk dan pintu keluar TPS, luas TPS, meja bilik suara, tinggi meja kotak suara, dan ketersediaan alat bantu tuna netra.

Hanya 21 persen TPS yang bisa memenuhi aspek-aspek tersebut secara akumulatif dan dapat dikatakan sebagai TPS akses.

Secara lebih rinci, pemantauan tersebut juga mencatat partisipasi penyandang disabilitas di Pilkada DKI mencapai 99,7 persen— pengguna hak disabilitas 10.229 dari pemilih disabilitas terdaftar 10.256.

Hasil pemantauan juga menunjukkan hanya 455 (45 persen) TPS yang jalan menuju TPS nya dapat dilalui penyandang disabilitas. Sementara soal lokasi, hanya 577 (68 persen) TPS yang lokasinya memudahkan penyandang disabilitas untuk memiih.

Mengenai pintu masuk dan pintu keluar TPS, terdapat 829 (83 persen) pintu masuk dan keluarnya sesuai dengan yang dianjurkan buku panduan—tidak kurang dari 90 cm. Luas TPS juga kebanyakan telah sesuai. Sebanyak 74 persen TPS cukup luas untuk pengguna kursi roda. Jarak antara meja bilik suara dengan dinding pembatas belakan dan samping minimal satu meter. Hal ini memberikan ruang cukup untuk pengguna kursi roda bergerak.

Hasil pemantaun menunjukkan 130 (13 persen) meja bilik suara tidak memiliki ruang kosong dibawahnya, sehingga menyulitkan pengguna kursi roda bila melakukan pemungutan suara. Terlalu tingginya posisi meja bilik suara bisa menyebabkan pemilih pengguna kursi roda tidak

318

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

bisa menjangkau meja tersebut dan akibatnya tidak bisa memberikan hak pilihnya secara mandiri. Hasilnya terdapat 871 (87 persen) meja bilik suara memiliki ruang kosong dibawahnya, adanya ruang kosong di bawah meja akan sangat membantu pengguna kursi roda bergerak/ memutar kursi rodanya ketika menggunakan hak pilih. Terdapat 812 (81 persen) TPS memiliki ketinggian di bawah 35 cm, hal ini tentunya dapat memudahkan pengguna kursi roda.

Tim pemantauan masih menemukan 14 persen TPS yang tidak ada alat bantun tuna netra. Ketiadaan alat bantu tuna netra tersebut bisa jadi memang tidak ada di kotak atau petugas yang tidak mengetahui kegunaan alat bantu tuna netra tersebut. Bahkan, di beberapa TPS alat tersebut diletakkan di bawah meja pendaftaran pemilih tidak pernah dijelaskan kegunaannya selama proses pemugutan suara.

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan pemilu atau Pilkada berikutnya, KPU telah menyusun rencana strategis yang lebih inovatif dan aksesible bagi penyandang disabilitas yaitu membuat alat peraga pendidikan pemilih yang lebih aksesible untuk penyandang disabilitas; menyelenggarakan fasilitasi pendidikan pemilih dan simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang lebih aksesible atau selalu menghadirkan penterjemah untuk disabilitas tuna rungu; serta menyebarkan informasi yang lebih luas antara lain dengan menyusun Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Pra Pemilih, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas untuk menambah informasi dan wawasan terkait kepemiluan.

15.2. TUMBUH KEMBANG KERELAWANAN POLITIK 15.2.1. Dari Keterbukaan KPU Partisipasi masyarakat mengalami perkembangan sejak Pemilu 2014 lalu. Keterbukaan KPU makin menyemai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, terutama yang berbasis kesukarelawanan. Masyarakat bergerak atas kehendak sendiri untuk turut menjaga integritas hasil pemilu dan melegitimasi keterpilihan.

Langkah KPU untuk membuka data pemilu sebetulnya adalah PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

319

inisiatif yang belum sepenuhnya dilindung undang-undang. Hanya UU 14/2008 yang menjadi landasan pengelolaan informasi publik oleh KPU. UU Pilkada belum memuat terma mengenai keterbukaan dan pengelolaan informasi publik.

UU KIP mengatur pengelolaan informasi publik—tentang apa dan bagaimana informasi harus disajikan oleh penyelenggara negara agar dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.

Sebagaimana institusi pemerintah lainnya, beban untuk melaksanakan UU 14/2008 juga harus dipikul oleh penyelenggara pemilu. KPU melaksanakan pengelolaan informasi publik berdasarkan empat kategori utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UU 14/2008. Pertama, informasi yang wajib disediakan diumumkan secara berkala. Kedua, informasi wajib diumumkan secara serta merta.

Ketiga, informasi wajib tersedia setiap saat.

KPU menyediakan informasi yang dibutuhkan publik dengan menyediakan portal resmi dan sistem informasi dengan muatan informasi dan data kepemiluan yang dapat diakses secara online dan mudah oleh masyarakat. Di Pilkada, ada sistem informasi pencalonan, sistem informasi logistik, sistem informasi tahapan, sistem informasi daftar pemilih, dan sistem informasi lain yang dapat diakses di satu portal pilkada2015.kpu.go.id dan pilkada2017.kpu.go.id.

Setidaknya ada dua partisipasi yang terus berkembang. Situs kawalpemilu.org sebagai representasi partisipasi masyarakat menjaga integritas hasil pemilu serta pengembangan API Pemilu sebagai bahan dasar aplikasi berbasis web dan smartphone untuk informasi bagi pemilih.

Kawalpemilu.org mulai muncul pada Pemilu 2014. Situs ini memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data formulir C1 untuk pemilihan presiden 2014. Data hasil pindaian formulir C1 ditabulasi, diunggah dan diperbarui pada server kawalpemilu.org setiap sekitar sepuluh menit.

Di Pilkada, Kawal Pemilu bertransformasi jadi Kawal Pilkada.

Kawal Pilkada bergerak dengan tenaga relawan. Relawan-relawan tersebut akan mengambil foto formulir C1 di masing-masing TPS. Setelah mengambil foto, para relawan harus mengunggah foto tersebut melalui aplikasi Kawal Pilkada yang dapat diunduh di Google Play

320

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Store dan Apple AppStore. Berikutnya, giliran para administrator mengambil alih. Administrator akan memvalidasi foto dan angka yang diisi oleh relawan. Hasilnya dapat dilihat di situs kawalPilkada.id.

Data tersebut kemudian akan diolah oleh para administrator dan ditampilkan dalam bentuk peta, beserta keterangan persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon. Kawal Pilkada melakukan penghitungan suara menggunakan dua sumber data. Pertama, hasil foto para relawan. Kedua, sumber data dari KPU berupa gambar formulir C1 plano yang harus diakses melalui situs KPU. Selain Kawal Pilkada, ada juga inisiatif pengembangan API Pemilu.

Data riwayat hidup pendaftar Pilkada 2015 dan 2017 yang dibuka KPU didigitalisasi oleh Perludem dalam bentuk API agar mudah dibaca mesin. API Pemilu juga mendigitalisasi aspek lain Pilkada dan jadi bank data pemilu digital yang menyediakan berbagai endpoint.

Perludem kemudian menjajal kerja sama dengan KPU di daerah yang melaksanakan Pilkada. Di 2015, Perludem bekerja sama dengan KPU Kota Surabaya menggelar “Pahlawan Muda Apps Challenge, Code for Vote 3.0.” Di Pilkada 2017, giliran KPU Provinsi Banten menggelar “Pilkada Banten Apps Chalenge 2016”.

Dua acara tersebut menantang para pengembang (developer) aplikasi dan programmer IT dalam sebuah kompetisi pembuatan aplikasi atau sohor dengan sebutan hackathon. Acara ini memaksimalkan upaya mendekatkan informasi kepemiluan pada masyarakat yang dekat dengan gadget dan teknologi.

Dua bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa aktivitas relawan ini bersifat independen. Aktivitasnya dalam menghimpun data kepemiluan terlihat sebagai suatu upaya untuk ikut menjaga integritas pemilu.

Kawal Pemilu menjaga integritas hasil pemilu, API Pemilu melakukan pendidikan politik yang mulai menggerakkan warga pada pencarian informasi sebelum memilih.

Jika suatu kelompok turut melakukan partisipasi yang bersifat nonpartisan (tidak terlibat dalam upaya pemenangan kandidat), ia mesti tunduk pada regulasi yang mengatur partisipasi masyarakat. Ia wajib menjaga independensinya dan juga melaporkan profil organisasi, PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

321

susunan kepengurusan, sumber dana, rencana aktivitas serta wilayah kerja, dan alat serta metodologi yang digunakan dalam berkegiatan.

Partisipasi yang independen dan nonpartisan sangat penting.

Sebagai pihak yang netral, masyarakat dapat menjadi saksi yang dapat memberikan penilaian yang juga netral dan tidak memihak salah satu kandidat atau partai politik tentang proses pemilu. Sehingga, apapun hasil dari pemilu dan siapapun pemenangnya, apabila masyarakat berpartisipasi—secara netral, nonpartisan, dan independen—mereka tidak akan gaduh.

15.2.2. Relawan Politik Penyokong Peserta Pemilu Selain relawan independen, muncul juga relawan yang bergotong royong atas kemauan sendiri untuk mendukung salah satu kandidat.

Relawan ini lepas dari tim kampanye yang didanai dan bagian dari agenda partai. Beragam agenda politik dilakukan oleh para relawan, salah satunya yaitu melakukan mobilisasi massa. Hal ini bertujuan untuk menghimpun masyarakat dengan harapan dapat bersama mendukung calon yang dikehendaki. Dalam hal ini, ada dua ciri relawan yang memobilisasi massa untuk pemenangan ini. Pertama, dalam gerakannya, massa tidak bergantung dan berafiliasi dengan struktur partai. Kedua, uang sebagai modal memobilisasi datang dari sumbangan sukarela.

Keterlibatan dalam upaya pemenangan kandidat berkonsekuensi pada mobilisasi massa yang kemudian juga tak bisa mengelak dari kebutuhan mengonsolidasikan ongkos politik—aktivitas mobilisasi finansial untuk keperluan logistik (pemasangan atribut, penyebaran alat peraga, dll).

Marcin Walecki, doktor hukum dan ilmu politik lulusan Oxford, menyebut relawan ini sebagai partai ketiga—organisasi yang meme­ ngaruhi hasil pemilu, tapi dia bukan pelaku atau partai politik peserta pemilu. Praktik ini memang lazim terjadi di negara-negara yang berdemokrasi.

Bentuk-bentuk partisipasi tersebut sering tumpang tindih antara keterlibatan kelompok masyarakat yang mendukung peserta pemilu,

322

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

dengan keterlibatan kelompok masyarakat nonpartisan yang menjaga pemilu luber dan jurdil.

Namun, jika kita cermati, fenomena relawan yang terlibat dalam pemenangan ini senada dengan kategori-kategori kampanye. Kampanye didefinisikan sebagai kerja terkelola yang berusaha agar calon dipilih atau dipilih kembali dalam suatu jabatan. Bedanya, kampanye menjadi cara yang digunakan oleh para calon untuk merayu pemilih agar pemilih mau memberikan suaranya untuk mereka dengan sumber dana yang berasal dari partai politik dan calon, sumbangan perseorangan, dan perusahaan.

Dari kesamaan kategori ini, sudah sepatutnya pengaturan soal relawan tak luput dalam pengaturan soal kampanye. Apalagi, di Indo­ nesia, relawan terorganisir membangun komunikasi intens dengan kandidat. Berbeda dengan relawan terorganisir di Amerika yang tidak berkomunikasi dengan kandidat. Oleh karena itu, semua yang bekerja untuk kandidat dan untuk kemenangan kandidat harus terdaftar di KPU. Sumber dana dan keanggotaan termasuk yang diverifikasi dalam pendaftaran ini.

Ada wilayah kelabu regulasi pemilu yang belum mengatur relawan politik yang turut membantu pemenangan calon. UU 8/2015 belum mengenal istilah relawan. Relawan baru ditemukan pada UU 10/2016.

Di UU tersebut, Pasal 73 ayat (4) mengatur relawan juga dilarang melakukan politik uang. Sementara pengaturan yang menegaskan bahwa fenomena relawan yang terlibat dalam pemenangan ini senada dengan kategori-kategori kampanye belum ada di aras undang-undang.

Undang-undang belum memuat distingsi yang jelas mengenai par­ tisipasi partisan dan nonpartisan. Penegasan kembali mengenai par­ tisi­pasi yang partisan dan partisipasi non partisan dalam peraturan diperlukan. Garis tegas partisan/nonpartisan mesti jadi titik awal pengaturan.

Jika suatu kelompok bersifat partisan (terlibat dalam upaya peme­ nangan kandidat), ia mesti ikut pada regulasi yang mengatur tim kampanye atau tim sukses. Ia harus transparan dan akuntabel soal susunan anggota serta metodologi yang digunakan dalam melakukan PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

323

kegiatan. Laporan keuangan juga mesti transparan dan akuntabel serta diaudit oleh akuntan independen. Batas sumbangan dan belanja juga diberlakukan pada kelompok ini.

Pengaturan tersebut justru ada pada aras peraturan KPU. PKPU 7/2015 menyebut secara jelas bahwa kampanye dapat dilaksanakan oleh relawan. Relawan didefinisikan sebagai pendukung pasangan calon yang menjalankan program-program kampanye secara sukarela.

Pasangan calon dan/atau tim kampanye mendaftarkan orangseorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan kampanye. 
 Berseraknya pengaturan tentang partisipasi ini telah membuka celah bagi masuknya kepentingan politik peserta pemilu menunggangi partisipasi masyarakat yang seharusnya bersifat independen. Survei dan penghitungan cepat, misalnya, lebih marak dilakukan sebagai penggiring opini publik dalam menentukan pilihan. Padahal, survei ini juga penting untuk teguh bersifat independen dalam memastikan proses dan hasil pemilu berjalan jujur dan adil.

Pengaturan ini tentu diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang menancapkan kepentingannya dengan memberi modal pada kelompok ini untuk mendapat keuntungan pribadi. Lebih jauh, jika ini tak diatur, relawan bisa jadi menjadi arena baru tempat oligarki menginvestasikan modalnya dan menyamarkan kepentingan-kepentingannya. â–

324

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Daftar Pustaka

AGENDA. (2017). Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Akses Pilkada DKI Jakarta. Jakarta: AGENDA. AGENDA, dkk. (2015). Observation Results on Electoral Access for People with Disabilities in Five Local Election in Indonesia.

Jakarta: AGENDA. Agust, R. L. (2014, Desember 1). Mencari Format Ideal Uji Publik. Suara KPU, III, p. 5.

Agust, R. L. (2016, Januari 1). Keadilan di Sengketa Pilkada.Suara KPU, 5.

Anggoro, A. P. (2016, September 5). Hak Suara Pemilih Bisa Hilang.

Kompas.

Anggraini, T. (2016, Juni 9). Ambiguitas Pengaturan Politik Uang.

Kompas, 6.

Bjornlund, E. C. (2004). Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy. Amerika: John Hopkins Univesity Press.

Gaffar, J. M. (2015, September 23). Perselisihan Hasil Pilkada Serentak.

Retrieved Maret 6, 2017, from Sindonews: https://nasional. sindonews.com/read/1047430/18/perselisihan-hasil-pilkadaserentak-1442987130/13 PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

325

Hafidz, M. (2016, Oktober 1). Mengukur Representasi Rakyat dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2017. Retrieved Februari 20, 2017, from Nusantaranews: http://nusantaranews.co/mengukur-representasi-rakyatdalam-tahapan-pencalonan-pemilihan-gubernur-bupati-danwalikota-2017-artikel-masykurudin-hafidz/ Husein, H. (2014). Pemilu Indonesia. Jakarta: Perludem.

Husein, H. (2017, Februari 13). E-Voting untuk Pemilu 2019? Republika, 24-25.

Irawan, A., Dahlan, A., Fariz, D., & Putri, A. G. (2014). Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu. Jakarta: ICW. Katharina, R. (2016, September). KTP Elektronik dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017. Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, VIII, No. 17/P3DI/September/2016, 17.

Lee, A. (2015, September 30). Sistem Informasi Logistik Wujud Transparansi Pilkada. Retrieved Maret 12, 2017, from Kompas: http://print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2015/09/30/ Sistem-Informasi-Logistik-Wujud-Transparansi-Pilka Lee, A. (2017, Maret 2). Koalisi Cair, Koalisi Kekuasaan. Kompas, 5.

Lee, A. (2017, Februari 28). Selisih Perolehan Suara Tetap Menentukan.

Kompas, 4.

Maharddhika. (2015, Desember 16). Serba Salah Sosialisasi. Retrieved Maret 6, 2017, from Rumah Pemilu: http://rumahpemilu.org/ id/serba-salah-sosialisasi/ Maharddhika, & Pratama, H. M. (2016, April). Perbaikan Pilkada Bercalon Tunggal: Desain Surat Suara, Metode Pemberian Suara, dan Metode Kampanye. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 109.

Mainwaring, S. (1990). Presisentialism, Multiparty Systems, And Democracy: The Difficult Equation. Kellogg Institute.

Manik, H. K. (2016). Evaluasi Pilkada 2015: Catatan Terhadap Pilkada Serentak Transisi Gelombang Pertama Menuju Pilkada Serentak Nasional. Jakarta: KPU. Pamungkas, S. (2011). Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia .

Yogyakarta: Institutte for Democracy and Walfarism .

326

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Pamungkas, S. (2016, Desember 30). Potensi dan Antisipasi Permasalahan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Retrieved February 25, 2017, from KPU: http://jdih.kpu.go.id/data/data_ artikel/3.%20Paparan%20Pungut%20&%20Tungsura%20-%20 Konsolnas%20Hukum%20Bali%202016.ppt Perludem dan KoDe Inisiatif. (2016). Kembalinya Mahkamah Kalkulator: Evaluasi atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2015. Jakarta: Perludem dan KoDe Inisiatif.

Pratama, H. M., & Maharddhika. (2016). Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015. Jakarta: Perludem.

Purnamasari, D. D., & Bimantara, J. G. (2017, Februari 18). Sumber Kepanikan Antusiasme Warga Bernama DPTb. Kompas.

Ramadhanil, F. (2015, Agustus 31). Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Retrieved Maret 6, 2017, from Republika: http:// www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/08/31/ ntxnc63-sengketa-pemilihan-kepala-daerah Ramadhanil, F. (2016, April). Catatan Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan Sengketa Kepengurusan Partai Politik. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 63.

Sadikin, U. H. (2015, September 8). Calon Tunggal Bukan Soal Kaderisasi Partai Politik. Retrieved Maret 3, 2017, from Rumah Pemilu: http://arsip.rumahpemilu.org/in/read/9742/Calon-TunggalBukan-Soal-Kaderisasi-Partai-Politik-OLEH-USEP-HASANSADIKIN Sadikin, U. H. (2015, April 15). Yenny Soetjipto: Fiskal Daerah Terbatas, Pilkada Harus dari APBN. Retrieved Februari 27, 2017, from Rumah Pemilu: http://rumahpemilu.org/id/yenny-soetjiptofiskal-daerah-terbatas-pilkada-harus-dari-apbn/ Seknas Fitra. (Jakarta). Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, Efisien dan Demokratis.

Jakarta: Seknas Fitra.

Sinambela, D. B. (2015, Mei 23). Masih Menanti Kejelasan Anggaran.

Retrieved Februari 25, 2017, from Rumah Pemilu: http:// rumahpemilu.org/id/masih-menanti-kejelasan-anggaran/ PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

327

Supriyanto, D., Agustyati, K. N., & Mellaz, A. (2013). Menata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Daerah. Jakarta: Perludem.

Surbakti, R. (2014, Oktober 21). Pemerintahan Terbelah. Kompas, 6.

Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Tim Kompas. (2015, Desember 1). KPU Siapkan Pesawat dan Kapal Khusus. Kompas, 22.

Tim Kompas. (2016, September 26). Ketentuan Terpidana Percobaan Digugat. Kompas, 5.

Tim Kompas. (2016, September 6). Selamatkan Hak Pilih Warga. Kompas, 2.

Tim Kompas. (2017, Februari 12). Kampanye Usai, Masa Tenang Dimulai.

Kompas, 1.

Tim Kompas. (2017, Februari 2). Negara Harus Jamin Hak Pilih Warga.

Kompas, 1.

Tim Kompas. (2017, Januari 31). Politik Uang Tetap Jadi Masalah.

Kompas, 2.

Tim Kompas. (2017, Februari 14). Terhalang Gelombang Tinggi. Kompas, 22.

Tim KPU. (2014). Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2014. Jakarta: KPU. Tim Peneliti ICW. (2017). Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada Serentak 2017. Jakarta: ICW. Tim Peneliti Perludem. (2011). Menata Kembali Pengaturan Pemilukada.

Jakarta: Perludem.

Wall, A. (2006). Electoral Management Design: The New International IDEA Handbook. Stockholm: Intenational Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Wirawan, J. (2015, Desember 7). Pengiriman Surat Suara Pilkada di Papua Kurang Satu Distrik. Retrieved Maret 12, 2017, from BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/berita_ indonesia/2015/12/151207_indonesia_pilkada_logistik

328

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Regulasi Peraturan MA No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 12 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 14 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

329

Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur

330

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

331

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

332

PENYELENGGARAAN Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Jln. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310 Telp. 021- 31937223, Faks. 021-3157759

KPU Republik Indonesia

www.kpu.go.id

@KPURI2015