Warta eproc edisi 8

WARTA TOKOH Dr. Agus Suprijanto, S.H., M.A.

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 1 Direktur Jenderal Perbendaharaan

Segenap Pegawai Pusat LPSE Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H Mohon Maaf Lahir & Batin

2 • WA R TA e - PR O CUREME NT • EDIS I V III • 2013

2

salam warta

Sinergi Pengelolaan Keuangan Negara Pada edisi kali ini, Warta e-Procurement masih mengangkat topik terkait dengan integrasi pengelolaan Keuangan Negara. Tapi, kali ini yang dibahas lebih fokus pada sistem integrasi pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara melalui proyek SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Pengangkatan topik ini tidak lain disebabkan SPAN merupakan proyek unggulan di Kementerian Keuangan dan akan berdampak cukup signifikan dalam pengelolaan Keuangan Negara. Selain itu, keberhasilan proyek ini akan berpengaruh terhadap rencana pengembangan sistem e-Procurement yang akan diintegrasikan dengan sistem Pengelolaan Keuangan Negara.

Melalui Warta e-Procurement Edisi VIII tahun 2013 ini, kami mencoba mengangkat gagasan implementasi SPAN yang diintegrasikan dengan e-Procurement. Hal ini diyakini dapat membawa pengelolaan Keuangan Negara menjadi lebih terintegrasi sehingga akan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Maka Warta e-Procurement kali ini mengusung tema “e-Procurement Bersama SPAN, Bersinergi Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan Dan Akuntabel”.

TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT Pemimpin Umum Kepala Pusat LPSE Pemimpin Redaksi Luqman Joyo Kartono Dewan Redaksi Mulat Handayani Samsul Hidayat Asnidar Yulia Candra Kusumarini Erwin M. Lucky Akbar Maria D. Andriana Redaktur Pelaksana Slamet Jumadi Editor Efi Firmani, Tri Widodo Tantan Saptaaji Penulis dan Reporter Edi Purwanto, Raditya Yudha Perdana Achmad Zaki Rifai, Veranita Sinaga Bary R. Pratama, Dina Karlina A. Lubis Billy Sangeroki, Handry Musa Layouter dan Designer Wardah Adina, Wildan Farani, Moehamad Wahyu M.P. Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855

Pada warta utama, diulas secara lebih mendalam tentang SPAN ini dengan mengolah informasi dari berbagai sumber, dan untuk mendapatkan informasi perkembangan proyek ini serta rencana pengembangan ke depan, tim reportase Warta e-Procurement kali ini menyajikan secara ekslusif hasil wawancara dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yaitu Dr. Agus Suprijanto, S.H., M.A.,. sebagai narasumber. Beliau memberikan tanggapan atas tema yang kami sajikan dari perspektif unit perbendaharaan, sebagai unit yang bertanggung jawab atas project SPAN. Wawancara tersebut, kami beri judul “SPAN dan E-proc Bersinergi”.

Selain topik menarik di atas, kami juga menyajikan berita-berita menarik lainnya terkait informasi seputar penyelenggaraan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan secara faktual dan tajam. Di antaranya ulasan rencana penerapan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Pusat LPSE Kementerian Keuangan hingga di akhir sesi kami tampilkan kembali figur kartun baru Mr. Iprok yang menarik untuk disimak, karena dia hadir mencoba memberikan solusi dan menjelaskan beberapa informasi terkait permasalahan yang berhubungan dengan e-Procurement di sekitar kita.

Sebagai pelengkap menu pilihan, kami menyajikan capaian kinerja yang telah kami lakukan pada semester pertama 2013 yang meliputi: untuk penyedia barang dan jasa yang telah terverifikasi menjadi pengguna sistem pasar virtual LPSE Kementerian Keuangan adalah sebanyak 1667 penyedia, sehingga total seluruh penyedia yang terverifikasi di LPSE Kementerian Keuangan menjadi 10525 penyedia, dengan total transaksi pengadaan barang dan jasa yang berhasil dihimpun adalah 2.5 trilyun rupiah dan menghasilkan penghematan sebesar 381 juta rupiah (14.69%). Selain itu, LPSE Kementerian Keuangan juga telah secara resmi melayani 134 Instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum di tingkat Pusat, Perguruan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pelaksanaan kerja sama di daerah.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Warta e-Procurement edisi VIII Juli 2013 dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengguna jasa baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/L/Komisi lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penulisan Warta e-Procurement edisi ini.

Tidak lupa, pada kesempatan ini, seluruh Tim Warta e-Procurement menyampaikan selamat idul fitri 1434 H, mohon maaf lahir dan batin.

Redaksi

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 3

DAFTAR ISI Warta Utama e-Procurement Bersinergi

Wujudkan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel Melalui SPAN

Warta Info 5

Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

18

Rencana Kegiatan

Warta Tokoh

Pusat LPSE Menuju Wilayah Bebas Korupsi

20

Kerjasama

22

Ngintip Negara Tetangga

Direktur Jenderal Perbendaharaan Dr. Agus Suprijanto, S.H., M.A.

10

4

24

Helpdesk Menjawab..

26

Profil LPSE Kementerian Keuangan Propinsi Papua

Warta Kegiatan Pusat LPSE Selenggarakan Rapat Koordinasi LPSE Daerah Tahun 2013

14

Pusat LPSE Selenggarakan Coaching Clinic Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak

15

Benchmark e-Procurement LPSE Goes to Brazil and Chile

15

Sosialisasi di BPPK, AAUI, dan BPKP

16

Pusat LPSE Gelar Bimtek SPSE Versi 3.5 di 17 Provinsi

17

4 • WA R TA e - PR O CUREME NT • EDIS I V III • 2013

Brazil

28

Regulasi Review KMK Nomor 146/KM.1/2013

31

Review PMK Nomor 233/ PMK.01/2012

32

Opini Langkah Kecil Yang Dinanti...

34

Kartun Mr. Iprok

35

Wujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel Good buildings come from good people, ad all problems are solved by good design.

STEPHEN GARDINER

U

ntuk membangun sebuah sistem yang kokoh perlu dibangun manusia yang handal dengan desain yang bagus yang meliputi proses bisnis maupun teknologinya.

Atas dasar itu, pembangunan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) diletakkan pada tiga pilar yaitu penyempurnaan proses bisnis, penyempurnaan teknologi informasi serta manajemen perubahan dan komunikasi. Tiga pilar itu pula yang akan menjadi titik tolak keberhasilan implementasi dan pembangunan SPAN. Ke depan, desain integrasi sistem antara SPAN dan e-procurement perlu disiapkan untuk menuju Integrated Financial Management Information System (IFMIS).

SPAN? Penjelasan tentang SPAN diuraikan secara singkat namun menyeluruh dalam situs resmi SPAN, pada alamat http:// www.span.depkeu.go.id/sites/default/ files/files/span-1.pdf. Dalam situs yang diformulasikan dalam bentuk brosur ini diuraikan secara menyeluruh mulai dari tujuan, tata cara pengembangan dan implementasi sampai dengan dampak SPAN terhadap struktur organisasi dan sumber daya manusia. Uraian penjelasannya menjadi salah satu rujukan dalam penulisan warta utama ini.

Pembangunan SPAN merupakan salah satu program dalam reformasi bidang keuangan negara. Maksudnya adalah untuk mengintegrasikan proses bisnis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan negara dalam satu aplikasi teknologi informasi dengan database yang terpusat.

Pembangunan SPAN merupakan implementasi dari program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara (RPPN) dan merupakan komponen terbesar dari program GFMRAP (Government Financial Management and Revenue Administration Project) yang menjadi pondasi untuk reformasi PFM (Public Financial Management).

SPAN dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Efektifitas diperoleh melalui akurasi data sedangkan efisiensi diperoleh melalui integrasi sistem sehingga diharapkan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih akuntabel dan transparan. Disamping itu, SPAN juga akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Negara Indonesia sesuai standar internasional. Hal ini akan secara signifikan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Pengembangan SPAN juga untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara.

“Saat ini, setidaknya terdapat 27

sistem terkait dengan pengelolaan perbendaharaan dan anggaran negara di Indonesia. 14 diantaranya dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran, sedangkan 13 sistem terkait pengelolaan pendapatan, utang, dll ada di satker. Sebagai bagian dari penerapan IFMIS di Indonesia, SPAN akan mengintegrasikan proses perbendaharaan dan anggaran negara ke dalam sistem teknologi informasi terintegrasi dengan single database.

Banyaknya aplikasi dan data yang akan menjadi input dalam sistem SPAN serta besarnya jumlah satker yang ada di wilayah Indonesia (mencapai lebih dari 22.000 satker), menjadi isu penting dalam pengembangan SPAN”, hal ini diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang TI, Bobby A.A. Nazief dalam APEC Workshop On Treasury and Budget Reform yang diselenggarakan Kementerian Keuangan pada tanggal 2 – 3 Juli 2013 di Lombok (http://www. span.depkeu.go.id/content/ 27-sistemmenjadi-sumber-input-data-span).

Dasar hukum pengembangan SPAN adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 114/KMK.01/2010 tentang Program RPPN dan Keputusan Menteri Keuangan No. 203/KMK.01/2010 tentang Tim RPPN. Selanjutnya, dibentuk Tim Koordinasi Teknis RPPN yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (dalam hal ini Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan) untuk melaksanakan pengembangan SPAN. “Keputusan

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 5

warta utama

SPAN dan e- Procurement Bersinergi

warta utama

strategis itu adalah pembentukan Tim RPPN oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat itu. Tidak hanya itu, langkah strategis di sisi organisasi juga dilakukan yaitu dengan membentuk Direktorat Transformasi Perbendaharaan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tugas utama menjadi Project Implementation Unit (PIU) dari SPAN sekaligus counterpart pengembang SPAN. Alhamdulillah, langkah-langkah tersebut mampu menggerakkan pengembangan SPAN hingga saat ini siap diuji coba”.

Demikian disampaikan Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dalam Wawancara dengan Tim Warta e-Proc.

SPAN dikembangkan dengan menggunakan aplikasi berstandar internasional yang dikenal dengan istilah Commercial Off-The-Shelf (COTS), yaitu menggunakan Oracle e-business suite R12 dan Hyperion.

Oracle e-business suite R12 digunakan dalam proses pelaksanaan anggaran sedangkan Hyperion digunakan untuk proses penyusunan anggaran. Dalam pengembangannya, SPAN menekankan perubahan pada aspek cara kerja (proses bisnis) dan organisasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Maka tiga hal yang menjadi pilar penopang pengembangan SPAN. Pilar pertama, penyempurnaan proses bisnis, yang dalam hal ini dibantu konsultan dari Ecorys. Pilar kedua, penyempurnaan TI (aplikasi dan infrastruktur), yang dalan hal ini dibantu konsultan dari LG CNS dan Pilar ketiga, manajemen perubahan dan komunikasi (Change Management and Communication - CMC) yang dalam hal ini dibantu oleh Pwc. Selain itu, masih perlu dibangun sistem aplikasi yang akan menggabungkan dan menyempurnakan 8 aplikasi yang saat ini digunakan oleh Satuan Kerja agar dapat terhubung dengan SPAN. Aplikasi diberi nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Nantinya, hanya data keuangan dari aplikasi SAKTI yang akan terhubung ke SPAN melalui beberapa jalur yakni melalui ADK (Arsip Data Komputer) yang disampaikan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) atau melalui

6 • WA R TA e - PR O CUREME NT • EDIS I V III • 2013

6

portal SPAN yang berbasis web. Satuan kerja sebagai unit yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan akan menggunakan aplikasi SAKTI ini. Untuk pembangunan SAKTI dibantu konsultan dari Quadra.

Proses bisnis SPAN? Penyempurnaan Proses Bisnis (Business Process Improvement – BPI) SPAN dilakukan melalui beberapa fase.

Pertama, adalah fase assessment pada proses bisnis yang sedang berjalan.

Kedua, adalah penentuan arah perubahan proses bisnis di masa depan (future vision). Ketiga, pendetailan proses bisnis SPAN berdasarkan hasil di fase kedua. Keempat, mempersiapkan strategi implementasi proses bisnis baru, termasuk proses transisi perubahannya.

Hasil dari penyusunan proses bisnis secara garis besar dimuat dalam laman SPAN http://www.span.depkeu.go.id/ content/single-probis dan dijelaskan bahwa proses bisnis SPAN terbagi ke dalam tiga tahap yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban dengan perincian dalam tiap tahap yang uraian lengkapnya sebagai berikut : a. Perencanaan Anggaran Tahap perencanaan diawali dari satuan kerja pada kementerian/ lembaga dengan menjabarkan pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) melalui aplikasi SAKTI. Data RKA-K/L yang sudah disetujui oleh Unit Eselon I pada kementerian/ lembaga akan menjadi masukan pada modul penyusunan anggaran (Budget Preparation) melalui aplikasi SPAN. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menelaah data RKA-K/L. Data RKA-K/L yang telah disetujui kemudian dicetak menjadi himpunan RKA-K/L dan Lampiran Nota Keuangan. Lampiran Nota Keuangan

dan himpunan RKAKL disampaikan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama rancangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Rancangan Undang-Undang APBN untuk dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN (UU APBN).

Setelah UU APBN ditetapkan, Pemerintah menetapkan pagu alokasi anggaran. Berdasarkan pagu alokasi anggaran tersebut, data RKAKL disesuaikan oleh kementerian/ lembaga dan diserahkan ke DJA melalui aplikasi SAKTI. Pemerintah kemudian menyusun Keputusan Presiden (Keppres) tentang Rincian APBN. Atas dasar Keppres tersebut dibuatlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui aplikasi SPAN. Data DIPA tersebut diakses oleh kementerian/lembaga dan merupakan masukan bagi aplikasi SAKTI untuk proses Pelaksanaan Anggaran. b. Pelaksanaan Anggaran DIPA menjadi dasar bagi Satuan Kerja (Satker) untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga. Satker, dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengirimkan resume kontrak KPPN. Setelah melalui proses validasi dan verifikasi, KPPN akan menerbitkan Nomor Register Supplier (NRS) dan Nomor Register Kontrak (NRK). NRK yang diperoleh dari KPPN akan diinput oleh satker ke dalam Aplikasi SAKTI. Setelah mendapat tagihan dari pihak ketiga, satker (dalam hal ini PPK) akan membuat resume tagihan untuk disampaikan ke KPPN. Resume tagihan berfungsi sebagai perencanaan kas jangka pendek dan titik pengakuan beban dalam konteks akuntansi akrual. KPPN melakukan validasi, review, dan persetujuan terhadap resume tagihan untuk penerbitan nomor tagihan yang akan digunakan satker sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

SPP yang diajukan oleh PPK kepada petugas penandatangan SPM (Surat

warta utama

Perintah Membayar) diproses menjadi SPM dan disampaikan kepada KPPN. KPPN melaksanakan review dan verifikasi terhadap SPM, kemudian menyetujui SPM dengan menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT).

Pada saat jatuh tempo tagihan, KPPN akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). SP2D tersebut disampaikan secara online melalui intermediari server kepada bank yang ditunjuk. Berdasarkan SP2D tersebut, bank akan melakukan transfer dana kepada pihak ketiga. c. Pertanggungjawaban Satker menyusun laporan keuangan bulanan yang kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Dalam rangka implementasi akuntansi akrual, satker menyampaikan ADK yang berisi jurnal penyesuaian akrual. Setelah data sesuai, KPPN menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Secara berjenjang, Satker akan menyampaikan laporan keuangan hasil rekonsiliasi ke tingkat kantor wilayah (Kanwil), kantor pusat eselon I, dan biro keuangan kementerian/lembaga melalui SAKTI. Dengan single database, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan konfirmasi kepada kanwil kementerian/lembaga. Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga melakukan konfirmasi kepada setiap eselon I dan biro keuangan kementerian/lembaga.

Dari proses rekonsiliasi inilah akan dihasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Itulah gambaran singkat tentang proses bisnis SPAN, untuk memberikan gambaran secara utuh dari awal sampai akhir tata cara pengelolaan keuangan melalui aplikasi SPAN. Harapannya, agar masing-masing pihak terkait dari kementerian/lembaga dapat mempersiapkan diri untuk menjalankan

Bagan 1 Penyempurnaan Akuntansi dan Pelaporan Dalam Rangka SPAN

Sumber: http://span.depkeu.go.id/sites/default/files/files/modul/Modul%20Manajemen%20 Akuntansi_ Satker.pdf

proses bisnis yang baru dalam pengelolaan anggaran.

Pembangunan SPAN, berdasarkan proses bisnis yang ditetapkan, dibagi menjadi 8 Modul (http://www.span.depkeu.go.id/ sites /default/files/files/span-1.pdf ).

Modul-modul adalah sebagai berikut : 1. Modul Perencanaan Anggaran (Budget Preparation). Penyempurnaan proses bisnis ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang mencakup proses perencanaan anggaran hingga proses penyusunan RKA-KL. 2. Modul Manajemen DIPA (Spending Authority Management).

Penyempurnaan proses bisnis ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

Cakupannya meliputi proses penyusunan dan pengesahan DIPA serta proses revisi DIPA. 3. Modul Manajemen Komitmen (Commitment Management).

Penyempurnaan proses bisnis ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

Cakupannya meliputi proses Manajemen Supplier dan Manajemen

Kontrak (komitmen).

4. Modul Manajemen Pembayaran (Payment Management).

Penyempurnaan proses bisnis ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

Cakupannya meliputi proses manajemen pencairan dana untuk seluruh jenis pembayaran.

5. Modul Manajemen Penerimaan (Receipt Management): Penyempurnaan proses bisnis ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

Cakupannya meliputi proses manajemen penerimaan negara untuk seluruh jenis setoran.

6. Modul Manajemen Kas (Cash Management): Penyempurnaan proses bisnis ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Cakupannya adalah pada proses manajemen rekening, settlement, cash forecasting, dan halhal lain yang terkait dengan treasury.

7. Modul Pelaporan dan Akuntansi (Reporting and Accounting):

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 7

warta utama

Penyempurnaan proses bisnis ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

Cakupannya meliputi penyempurnaan proses pelaporan untuk semua jenis laporan dan penyempurnaan sistem akuntansi.

8. Modul Satuan Kerja. Penyempurnaan proses bisnis ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Cakupannya meliputi penyempurnaan proses bisnis di satuan kerja yang nantinya akan terkoneksi dengan SPAN.

Memperhatikan cukup banyak modul yang harus dibuat serta unit yang terkait dalam pengembangan dan implementasi SPAN, Bobby A.A. Nazif, dalam APEC Forum, menegaskan perlunya komitmen yang tinggi dan berkelanjutan dari para stakeholder internal (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran dan Pusintek) maupun eksternal Kementerian Keuangan (Bank Indonesia dan Bank Operasional).

Perubahan proses bisnis dan teknologi informasi akan membawa perubahan kepada struktur organisasi maupun sumber daya manusia yang akan

menjalankannya. Sedang dilakukan pemetaan dampak perubahan proses bisnis terhadap struktur organisasi. Hasil pemetaan akan dijadikan dasar dalam penyusunan struktur organisasi yang baru guna menunjang pelaksanaan proses bisnis baru secara efisien dan efektif. Perubahan terhadap proses bisnis dan sistem juga memerlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk dapat menjalankannya.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai program training intensif yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada unit-unit yang terkait.

“Pengintegrasian sistem e-procurement dengan SPAN merupakan inisiatif dan langkah positif, karena secara proses bisnis dapat dimungkinkan dalam SPAN terdapat komponen informasi yang juga terdapat di sistem e-procurement” Integrasi SPAN dan e-procurement?

Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dalam sistem informasi manajemen.

Melalui integrasi sistem, berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara sesuai dengan keperluan. Aliran informasi antar sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan oleh sistem yang lainnya, atau keluaran suatu sistem menjadi masukan bagi sistem lainnya.

Keuntungan utama integrasi sistem informasi adalah perbaikan arus informasi dalam sebuah organisasi. Pembuatan laporan yang biasanya membutuhkan waktu lama, melalui sistem informasi yang terintegrasi, dapat dilakukan secara realtime dengan akurasi yang tinggi.

Semakin akurat dan tepat informasi yang diberikan, keputusan manajerial yang diambil akan semakin cepat dan tepat. Inilah alasan utama suatu sistem informasi diintegrasikan, mengingat tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Selain itu, keuntungan

8 • WA R TA e - PR O CUREME NT • EDIS I V III • 2013

8

lain dari pengintegrasian sistem adalah untuk mendorong manajer membagikan dan mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan kepada unit lain. Maka, informasi akan secara rutin mengalir ke sistem lain yang memerlukannya sehingga dapat digunakan secara lebih luas untuk kemajuan organisasi.

Integrasi sistem baik dalam dunia pemerintahan maupun swasta sudah merupakan hal yang biasa, bahkan menjadi keharusan mengingat interaksi kegiatan antar unit yang semakin intensif. Sistem e-procurement di Korea Online e-Procurement System (KONEPS), misalnya, sudah terintegrasi dengan lebih dari 100 institusi dengan tidak kurang dari 160 tipe dokumen yang dipertukarkan. Maka, melalui ide untuk membangun sistem yang terintegrasi dalam Integrated Financial Management Information System (IFMIS) maka integrasi sistem pengelolaan keuangan negara adalah suatu keharusan. E-procurement dan SPAN adalah bagian-bagian dari sistem pengelolaan keuangan

negara yang perlu diintegrasikan.

“Pengintegrasian sistem e-procurement dengan SPAN merupakan inisiatif dan langkah yang positif, karena secara proses bisnis dapat dimungkinkan dalam SPAN terdapat komponen informasi yang juga terdapat juga di sistem e-procurement, hal ini dapat dipelajari lebih lanjut untuk kemungkinan integrasi kedua sistem ini, misalnya mengenai informasi data supplier/penyedia.” Demikian ungkap Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Namun demikian, meskipun integrasi sistem sangat dimungkinkan, dalam pelaksanaannya pasti akan menghadapi kendala dan tantangan khususnya yang terkait dengan masalah process, people dan technology .“Dari sisi teknis, hal ini (integrasi) dapat dimungkinkan juga, meskipun bukan merupakan satu sistem yang tidak terpisah, melainkan dua sistem yang berintegrasi dalam hal pertukaran data.” Agus menambahkan, namun “hambatan yang dihadapi dalam rangka integrasi sistem e-procurement dan

warta utama

Bagan 2 Grand Design Integration SPSE with SPAN

SPAN dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yakni terkait process, people, dan technology. Dari segi process, hal yang menjadi hambatan adalah belum adanya regulasi maupun SOP (Standar Prosedur Operasi) yang menjadi dasar untuk pelaksanaan integrasi ini. Pada dasarnya e-procurement dan SPAN merupakan dua sistem dengan kewenangan yang berbeda, e-procurement merupakan kewenangan pengguna anggaran, sedangkan SPAN merupakan kewenangan Bendahara Umum Negara, sehingga diperlukan mekanisme/ regulasi/SOP untuk menjembatani hal ini. Dalam hal people, hambatan yang dihadapi yaitu bagaimana menyatukan visi dan misi dari seluruh pihak yang

terkait, sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat diwujudkan secara maksimal. Dalam hal technology, yang menjadi hambatan yakni adanya kemungkinan perbedaan antara platform sistem e-procurement dengan SPAN, di mana proses pengembangannya juga terpisah.” Imbuhnya.

Desain integrasi SPAN dan e-procurement dengan memperhatikan modul SPAN serta kegiatan dalam e-procurement dapat digambarkan sebagai berikut: Desain ini merupakan desain awal yang perlu didiskusikan dengan unsur-unsur terkait untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang terpadu.

Penutup Sesuai harapan Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan, seluruh pihak yang terkait dalam implementasi SPAN diharapkan dapat mendukung dan bersinergi untuk kelancaran serta kesuksesan implementasi SPAN. Kesuksesan implementasi SPAN menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan Integrated Financial Management Information System (IFMIS), di mana e-procurement merupakan salah satu sistem yang ada di dalamnya. Suksesnya SPAN yang kemudian didukung dengan integrasi e-procurement dapat membawa pengelolaan keuangan negara terintegrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.(vera)

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 9

warta tokoh

“Perubahan paling mendasar karena implementasi SPAN sudah pasti adalah integrasi proses bisnis dan database.”

10 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

10

warta tokoh

Direktur Jenderal Perbendaharaan Dr. Agus Suprijanto, S.H., M.A.

SPAN dan E-Proc Bersinergi Sebagai salah satu prioritas pengembangan sistem di lingkungan Kementerian Keuangan, SPAN perlu mendapat dukungan semua pihak. SPAN merupakan langkah awal untuk dapat mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara. Kesuksesannya akan mendorong integrasi sistem-sistem lainnya termasuk di antaranya adalah sistem e-procurement.

Perkembangan SPAN menunjukkan kemajuan dengan beberapa catatan penting yang harus dikawal penyelesaiannya untuk menghadapi tahap implementasi, seperti kesiapan sumber daya manusia, landasan hukum, dan keandalan teknologi, demikian ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Dr. Agus Suprijanto, S.H., M.A. dalam sesi wawancara bersama tim warta.

Pada kesempatan kali ini, pria yang berulang tahun pada tanggal 14 Agustus ini mengulas perkembangan terkini tentang SPAN hingga harapan suksesnya atas implementasi SPAN yang kemudian didukung integrasi e-Procurement diyakini dapat membawa pengelolaan Keuangan Negara lebih terintegrasi secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berikut petikannya...

Tentang SPAN

SPAN merupakan salah satu prioritas pengembangan sistem di lingkungan Kementerian Keuangan untuk lebih mengefektifkan pengelolaan perbendaharaan dan anggaran negara serta direncanakan dapat diimplementasikan pada tahun 2013. Bagaimana perkembangan pembangunan SPAN sejauh ini?

Saat ini kita sedang melakukan User Acceptance Test (UAT) yaitu pengujian oleh calon pengguna SPAN. Tahapan ini sangat penting sekaligus krusial bagi pengembangan SPAN. Pengujian tersebut akan menentukan keberhasilan pada tahap implementasi yaitu piloting, roll out, dan go live. Pada UAT tersebut, terlibat secara aktif lebih dari 150 penguji dari berbagai instansi di Kementerian Keuangan, seperti dari Setjen Kemenkeu, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara, dan Ditjen Pengelolaan Utang, selain tentu saja dari Ditjen Perbendaharaan. Mereka menjalankan berbagai skenario yang merepresentasikan proses bisnis masing-masing instansi. Jika pengujian ini telah selesai dan hasilnya memuaskan, tentu kita akan segera melaksanakan piloting dan roll out di tahun 2013 ini. Oleh karena itu, kami sangat fokus pada UAT ini.

Di sisi lain, segala persiapan untuk piloting dan roll out telah berjalan, seluruh infrastruktur yang terkait teknologi informasi seperti PC dan network-nya telah jauh-jauh hari terdistribusi di setiap unit kerja terkait. Dasar hukum dan regulasi pendukung juga telah dirumuskan untuk segera ditetapkan, sehingga saat piloting dan roll out diharapkan sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Jadi, secara umum, perkembangan SPAN menunjukkan kemajuan dengan beberapa catatan penting yang harus dikawal penyelesaiannya untuk menghadapi tahap implementasi, seperti kesiapan sumber daya manusia, landasan hukum, dan keandalan teknologi informasi.

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 11

warta tokoh

“Pengintegrasian sistem e-Procurement dengan SPAN adalah merupakan inisiatif dan langkah yang positif.”

Menurut pengamatan Bapak sejauh ini, apa kendala dan tantangan terbesar dalam pengembangan dan implementasi SPAN ?

Memang SPAN ini bukan pekerjaan yang sederhana. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi sangat beragam. Ada kendala koordinasi antar instansi, ada juga kendala prioritas dari berbagai program strategis, juga terdapat kendala proses bisnis dan teknis. Masing-masing kendala tersebut memberikan andil yang cukup besar pada kelancaran pengembangan SPAN, sehingga sejak direncanakan pada tahun 2005 melalui Proyek GFMRAP hingga tahun 2009 belum membuahkan hasil yang diharapkan. Untuk itulah kemudian diambil langkah-langkah strategis agar pengembangan SPAN bergerak maju. Keputusan strategis itu adalah pembentukan Tim RPPN oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat itu.

Tidak hanya itu, langkah strategis di sisi organisasi juga dilakukan yaitu dengan membentuk Direktorat Transformasi Perbendaharaan di Ditjen Perbendaharaan dengan tugas utama menjadi Project Implementation Unit (PIU) dari SPAN sekaligus counterpart pengembang SPAN. Alhamdulillah langkah-langkah tersebut mampu menggerakkan pengembangan SPAN hingga saat ini siap diuji coba.

Untuk kendala proses bisnis dan teknis pun demikian, silo effect masih menjadi kendala terbesar. Nah, khusus untuk hal itu kita di SPAN ada program Change Management And Communication, program ini sangat membantu terjadinya peningkatan awareness dan komitmen para pemangku kepentingan dalam mensukseskan implementasi SPAN.

12 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

12

Dengan implementasi SPAN, apa perubahan-perubahan yang mendasar yang akan terjadi dalam pengelolaan keuangan negara ?

Perubahan paling mendasar, karena implementasi SPAN sudah pasti, adalah integrasi proses bisnis dan database.

Dua hal ini memang sudah sejak lama kita idam-idamkan, tetapi tetap saja sulit diwujudkan karena banyak hal yang menjadi kendalanya. Nah, melalui SPAN inilah ide integrasi proses bisnis mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan keuangan dapat diwujudkan. Coba saja kita bayangkan, saat ini tidak kurang dari 27 sistem berbasis TI dengan database masing-masing yang digunakan untuk mengelola keuangan Negara. Ini belum diperhitungkan dengan jumlah entitas penggunanya yang berada di kisaran 22.000 unit kerja di seluruh Indonesia.

Anda tentu setuju bahwa hal itu membuat besarnya peluang terjadinya dispute of information. Akibatnya waktu kerja kita banyak dihabiskan untuk mengurusi pekerjaan klarikal seperti data collecting dan data cleansing. Artinya, hanya sedikit waktu yang tersedia untuk melakukan strategic analysis, padahal tantangan global saat ini menuntut cepatnya proses analisis, sehingga kita mampu menjaga fiscal stability. SPAN mereduksi itu semua sehingga menjadi single database, memang belum seluruh sistem bisa diintegrasikan database-nya, namun melalui SPAN seluruh sistem itu berinteraksi dan proses bisnisnya sudah terintegrasi bahkan dengan perbankan nasional. SPAN juga menawarkan otomasi dan paperless operation. Kedua benefit tersebut diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Berbagai perubahan dan benefit itu tentu saja ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik lagi. e-Procurement dan SPAN Bersinergi

Pengadaan barang jasa merupakan salah satu siklus dalam pengelolaan keuangan negara, menurut pendapat Bapak, bagaimana kemungkinan

dilaksanakannya integrasi sistem e-Procurement ke dalam SPAN? Pengintegrasian sistem e-Procurement dengan SPAN merupakan inisiatif dan langkah yang positif, karena secara proses bisnis dapat dimungkinkan dalam SPAN terdapat komponen informasi yang juga terdapat juga di sistem e-procurement, hal ini dapat dipelajari lebih lanjut untuk kemungkinan integrasi kedua sistem ini, misalnya mengenai informasi data supplier/penyedia.

Dari sisi teknis, hal ini dapat dimungkinkan juga, meskipun bukan merupakan satu sistem yang tidak terpisah, melainkan dua sistem yang berintegrasi dalam hal pertukaran data.

Menurut pandangan Bapak, apa kendala dan tantangan yang mungkin terjadi dalam rangka melaksanakan integrasi sistem e-Procurement ke dalam SPAN? Hambatan yang dihadapi dalam rangka integrasi sistem e-Procurement dan SPAN dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yakni terkait process, people, dan technology.

Dari segi process, hal yang menjadi

Hasil yang sangat dirasakan adalah peningkatan transparansi, di mana tidak ada informasi yang asimetris, evaluasi pengadaan dilakukan secara objektif, dan mendukung persaingan usaha yang sehat. hambatan adalah belum adanya regulasi maupun SOP yang menjadi dasar untuk pelaksanaan integrasi ini. Pada dasarnya e-procurement dan SPAN merupakan dua sistem dengan kewenangan yang berbeda, e-procurement merupakan kewenangan Pengguna Anggaran, sedangkan SPAN merupakan kewenangan Bendahara Umum Negara, sehingga diperlukan mekanisme/ regulasi/SOP untuk menjembatani hal ini.

Dalam hal people, hambatan yang dihadapi yaitu bagaimana menyatukan visi dan misi dari seluruh pihak yang terkait, sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat diwujudkan secara maksimal.

Dalam hal technology, yang menjadi hambatan yakni adanya kemungkinan perbedaan antara platform sistem e-procurement dengan SPAN, di mana proses pengembangannya juga terpisah.

Kita perlu belajar pada sistem pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dari negara-negara lain. Menurut Bapak, bagaimana wujud sistem pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi sesuai best practice?

Masalah penyerapan anggaran selalu menjadi permasalahan setiap tahun. Menurut pendapat Bapak, bagaimana sistem perbendaharaan dan sistem pengadaan dapat bersinergi untuk mewujudkan percepatan penyerapan anggaran yang optimal?

Salah satu faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah keterlambatan jadwal pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga akhirnya bermuara pada tersendatnya penyerapan anggaran.

Dari faktor tersebut dapat dirancang suatu strategi mensinergikan SPAN dengan e-procurement. Misalnya dengan pertukaran data supplier serta melakukan validasi dan rekonsiliasi data tersebut.

Strategi ini diharapkan dapat memutus praktik-praktik yang selama ini sering ditemukan dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu pemenang tender men-subkontrak-kan pekerjaannya ke rekanan lain, karena mereka mengejar fee dari pelelangan tersebut. Dengan SPAN, hal ini dapat diminimalkan karena format data supplier diciptakan untuk menghindari kesalahan pembayaran kepada yang berhak.

“Kesuksesan implementasi SPAN akan menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan Integrated Financial Management Information System (IFMIS) dimana e-procurement merupakan salah satu sistem yang ada didalamnya.“

Sebagai penutup, apa harapan Bapak yang ingin disampaikan kepada pembaca terkait dengan kesiapan dalam implementasi SPAN dan sinergi SPAN dengan sistem e-procurement untuk mempercepat penyerapan anggaran dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang optimal, transparan, dan akuntabel?

Harapan saya adalah agar seluruh pihak yang terkait dalam implementasi SPAN dapat mendukung dan bersinergi untuk kelancaran serta kesuksesan implementasi SPAN. Kesuksesan implementasi SPAN menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan Integrated Financial Management Information System (IFMIS), di mana e-procurement merupakan salah satu sistem yang ada di dalamnya. Suksesnya SPAN yang kemudian didukung dengan integrasi e-procurement dapat membawa pengelolaan keuangan negara terintegrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. (radit)

Salah satu contoh negara yang sudah

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 13

warta tokoh

mengintegrasikan pengelolaan keuangan negara dengan e-procurement adalah Korea Selatan. Di sana terdapat one stop service integrasi data, online shopping mall yang menyediakan berbagai data barang dan penyedia, yang bisa diakses oleh satuan kerja pemerintah. Hal ini dapat menghemat biaya transaksi sampai dengan 8 milyar dolar per tahun dan menghemat waktu pengadaan dari 30 hari menjadi kurang dari 2 jam, serta menghemat penggunaan 7,8 juta lembar kertas per tahun.

wa r t a ke g i a t a n

B

Pusat LPSE Selenggarakan Rapat Koordinasi LPSE Daerah Tahun 2013

ertempat di Hotel Lor In Sentul, Bogor, tanggal 28—31 Mei 2013, Pusat LPSE menyelenggarakan Rapat Koordinasi LPSE Daerah tahun 2013. Rapat yang bertemakan “Peningkatan Peran Koordinator dalam Monitoring Pelaksanaan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Keuangan” ini merupakan rapat koordinasi kelima yang diselenggarakan oleh Pusat LPSE. Rapat ini dibuka oleh Kepala Pusat LPSE dan dihadiri para Koordinator LPSE Daerah dari 32 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Pusat LPSE berpesan agar para Koordinator LPSE Daerah dapat lebih berperan dalam melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan di daerah karena para Koordinator mempunyai akses ke dalam Rencana Umum Pengadaan dan sebagai pengelola sistem pengadaan secara elektronik.

Di samping itu, para Koordinator dapat berperan sebagai mediator bagi satuan

14 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

14

kerja pemilik paket pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan. Ke depan, akan ada penambahan peran dan tugas Koordinator LPSE Daerah, yaitu sebagai Koordinator Satuan Tugas Percepatan Layanan Pengadaan Terpadu di daerah.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara pengelola LPSE daerah dengan Pusat LPSE terkait segala hal yang berhubungan dengan layanan LPSE daerah maupun pengadaan barang/jasa di daerah. (zaki)

P

ada tanggal 13—27 April 2013, Pusat LPSE mendapat undangan dari World Bank untuk melakukan study visit (benchmarking) e-Procurement ke negara Amerika Latin, yaitu Brasil dan Chile. Dalam kegiatan study visit ini, Pusat LPSE yang diwakili oleh Bapak Moh. Hatta dan Indro Bawono. Selain itu, hadir juga Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dua orang pejabatnya.

Alasan pemilihan negara Brasil dan Chile sebagai negara tujuan study visit adalah karena negara-negara ini memiliki sistem pengadaan matang yang berkembang sejak awal tahun 1990-an. Negara-negara ini memiliki sistem pengadaan yang bertujuan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah negara ini juga telah mengembangkan sistem untuk pengadaan sederhana, Reverse auction, Framework Agreement, dan e-Procurement.

Kegiatan study visit ini pada dasarnya ditujukan untuk melihat dan belajar secara langsung pelaksanaan pengadaan yang terintegrasi dengan sistem

penganggaran dan penerapan reformasi pengadaan di Amerika Latin. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung program-program kerja yang sedang dilakukan oleh Pusat LPSE, yaitu Pembangunan E- Pengadaan langsung (on going); Rencana penyusunan Spending Analysis dan Kategorisasi barang; Rencana pembangunan “Business intelligence” dan data mining untuk mendukung Spending Analysis dan Kategorisasi barang;

Rencana pembangunan data collection for monitoring and evaluation untuk Spending Analysis dan Kategorisasi Barang; Rencana integrasi sistem e-procurement dengan SPAN; Pengembangan aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terkoneksi dengan aplikasi RKAKL dan Perbendaharaan; Rencana pembangunan Reverse Auctions; dan Rencana pembangunan Framework Agreement. (zaki)

Pusat LPSE Selenggarakan Coaching Clinic Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak

B

ertempat di Ruang Pelatihan Pusat LPSE Gedung Djuanda I Lantai Mezanine, Pusat LPSE menyelenggarakan Coaching Clinic RUP untuk satuan kerja Ditjen Pajak (DJP).

Pelatihan yang dilaksanakan tanggal 2 April 2013 ini, diikuti oleh 5 (lima) satuan kerja DJP yaitu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bagan Siapi-api, KP2KP Pasir Pangarayan, KPP Pratama Bintan, KP2KP

Ranai dan KP2KP Dabo Singkep.

Dalam pelatihan tersebut para peserta diberikan materi berupa hal-hal yang perlu diumumkan dalam RUP, cara mengumumkan RUP, dan praktik secara langsung aplikasi RUP versi 2. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan setiap satker dapat menyusun RUP dan menggunakan aplikasi RUP versi 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (zaki)

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 15

wa r t a ke g i a t a n

Benchmark e-Procurement LPSE Goes to Brazil and Chile

wa r t a ke g i a t a n

D

Sosialisasi di BPPK, AAUI, dan BPKP

alam beberapa bulan ini, Pusat LPSE telah melaksanakan sosialisasi di beberapa instansi yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Acara sosialisasi di BPPK bertempat di Gadog, Ciawi, Bogor. Acara tersebut diikuti oleh para pegawai BPPK dan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik serta operasionalisasi aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

Acara yang diselenggarakan oleh AAUI dilaksanakan pada tanggal 19 April 2013 bertempat di Pusat Pengembangan SDM Asuransi/Maipark Ballroom Ruang Meeting Gedung Permata Kuningan Lantai 2. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 78 orang dari perwakilan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam AAUI. Acara berlangsung dengan pemaparan materi, tanya jawab, rencana ke depan, serta masukan dan dukungan kepada peran

LPSE Kementerian Keuangan. Satu hal yang menarik dan disepakati saat acara tersebut adalah para anggota AAUI yang belum terdaftar pada LPSE Kementerian Keuangan akan segera mendaftarkan perusahaan masing-masing agar dapat turut serta berpartisipasi dalam lelang secara elektronik. Hal ini karena melihat tren semakin banyak lelang yang dilaksanakan dengan e-procurement.

Sedangkan acara pelatihan di BPKP dilaksanakan pada tanggal 13—16

Mei 2013, bertempat di Pusdiklat BPKP di Ciawi, Bogor. Acara ini merupakan kegiatan rutin tahunan, di mana pelatihan tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik dijadikan sebagai salah satu materi dalam diklat yang dilaksanakan oleh BPKP. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Acara ini dibuka oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP dan dihadiri oleh para pejabat/ pegawai BPKP. (zaki)

Kunjungan Kerja Sama Pusat LPSE ke BKN, KPPU, dan Kementerian Sekretariat Negara sekretariat Negara (Setneg) Jumat (26/8).

D

alam rangka menyambut dan selama Bulan Suci Ramadhan, Tim Pusat Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melakukan

16 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

16

kunjungan kerja sama ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Senin (8/4), ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Senin (15/07), dan ke Kementerian

Kunjungan Tim Pusat LPSE ini bertujuan untuk mengkonfirmasi kemungkinan perpanjangan kerja sama penggunaan fasilitas layanan e-procurement yang akan habis pada tahun 2013 ini. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kesan dan saran untuk perbaikan pelayanan LPSE. Semua instansi tersebut di atas berharap interaksi dan kerja sama penggunaan layanan e-procurement dengan Kementerian Keuangan dapat dilanjutkan, dengan penandatanganan MoU yang akan menyusul kemudian. (radit)

wa r t a ke g i a t a n

Pusat LPSE Gelar Bimtek SPSE Versi 3.5 di 17 Provinsi

T

erkait dengan adanya perubahan aplikasi SPSE dari versi 3.25 menjadi versi 3.5, Pusat LPSE menyelenggarakan pelatihan bagi para pengelola LPSE di 17 Provinsi.

Acara tersebut diselenggarakan secara bertahap mulai tanggal 23 April sampai dengan 18 Mei 2013 dengan peserta pada masing-masing lokasi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang panitia pengadaan. Adapun lokasi acara tersebut adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Kepulauan

Riau, Sumatera Barat, Lampung, Bangka Belitung, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Kegiatan pelatihan SPSE versi 3.5 ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengguna layanan lelang secara elektronik yang dikelola Pusat LPSE serta menjaga kesinambungan kualitas dan akuntabilitas layanan kepada para pengguna sistem, khususnya para panitia/pokja satker di lingkungan instansi vertikal/Unit Pelaksana Teknis di daerah. Selain acara pelatihan aplikasi SPSE versi 3.5 ini, Pusat LPSE juga melaksanakan kegiatan monitoring

dan evaluasi atas layanan lelang secara elektronik yang telah diselenggarakan di daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pengguna LPSE Kementerian Keuangan, baik satker maupun penyedia barang/jasa yang dipilih secara sampling, yaitu masingmasing berjumlah 5 responden. Kegiatan ini dilaksanakan guna memonitor kinerja yang telah dilakukan, sekaligus meminta saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja LPSE Kementerian Keuangan secara berkesinambungan. (zaki)

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 17

warta info

Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kementerian, Lembaga, (Satuan Kerja Perangkat) Daerah, Institusi (K/L/D/I) Pengguna SPSE Kementerian Keuangan Periode Januari-Juni 2013

No. A.

AGENCY

Paket

1

Badan Kebijakan Fiskal

10

Rp.

Rp.

PENGHEMATAN Rp.

%

20,583,025,230.00

14,504,677,047.00

6,078,348,183.00

29.53%

2

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

120

85,784,339,089.00

72,722,226,994.00

13,062,112,095.00

15.23%

3

Direktorat Jenderal Anggaran

10

9,808,160,000.00

7,537,490,155.00

2,270,669,845.00

23.15%

4 5

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

90

383,975,930,771.00

340,833,852,711.00

43,142,078,060.00

11.24%

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

70

91,710,106,640.00

80,503,214,373.63

11,206,892,266.37

12.22%

6

Direktorat Jenderal Pajak

126

318,129,869,270.00

259,843,211,576.00

58,286,657,694.00

18.32%

7

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

113

142,853,635,070.79

127,013,940,250.00

15,839,694,820.79

11.09%

8

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

11,159,941,000.00

9,958,603,218.00

1,201,337,782.00

10.76%

10

9

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

6

2,874,759,083.00

2,540,923,070.00

333,836,013.00

11.61%

10

Inspektorat Jenderal

3

6,318,000,000.00

4,893,963,052.00

1,424,036,948.00

22.54%

11

Sekretariat Jenderal

106

265,357,463,497.00

228,396,695,911.00

36,960,767,586.00

13.93%

664

1,338,555,229,650.79

1,148,748,798,357.63

189,806,431,293.16

14.18%

KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH/INSTITUSI LAIN 1

Arsip Nasional

9

4,353,991,400.00

3,550,726,500.00

803,264,900.00

18.45%

2

Badan Kepegawaian Negara

41

74,612,274,470.00

70,329,641,010.00

4,282,633,460.00

5.74%

3

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

32

37,340,260,118.00

31,246,181,100.00

6,094,079,018.00

16.32%

4

Badan Pemeriksa Keuangan

52

169,109,704,132.00

151,877,792,250.00

17,231,911,882.00

10.19%

5

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

15

24,510,791,000.00

22,153,783,965.00

2,357,007,035.00

9.62%

6

Kementerian Kelautan dan Perikanan

5

11,977,500,000.00

11,754,163,000.00

223,337,000.00

1.86%

7

Kementerian Sekretariat Negara

135

222,080,848,636.04

162,687,324,273.00

59,393,524,363.04

26.74%

8

Kejaksaan Agung*

47

259,702,976,700.00

236,587,104,149.00

23,115,872,551.00

8.90%

9

Komisi Hukum Nasional

1

360,000,000.00

181,170,000.00

178,830,000.00

49.68%

10

Komisi Pemberantasan Korupsi

48

78,678,935,823.00

63,806,560,035.00

14,872,375,788.00

18.90%

11

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

8

6,514,558,000.00

5,836,016,473.00

678,541,527.00

10.42%

12

Komisi Yudisial

1

300,000,000.00

285,285,000.00

14,715,000.00

4.91%

13

Lembaga Administrasi Negara

25

14,394,186,000.00

13,057,010,086.00

1,337,175,914.00

9.29%

14

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

3

5,058,000,000.00

4,106,938,000.00

951,062,000.00

18.80%

15

Mahkamah Agung*

27

31,972,152,694.00

28,598,512,441.00

3,373,640,253.00

10.55%

18 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

18

NILAI HASIL LELANG

KEMENTERIAN KEUANGAN

JUMLAH A B.

TOTAL PAGU PENGADAAN SELESAI

warta info

16

Otoritas Jasa Keuangan

24

174,559,935,415.00

129,073,828,387.00

17

Perpustakaan Nasional

34

62,499,785,000.00

57,816,004,399.00

4,683,780,601.00

7.49%

18

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan

9,218,174,000.00

6,822,836,789.00

2,395,337,211.00

25.98% 34.35%

9

45,486,107,028.00

26.06%

19

SKPD Aceh*

7

3,993,158,000.00

2,621,589,000.00

1,371,569,000.00

20

SKPD Bengkulu*

1

663,075,000.00

662,066,000.00

1,009,000.00

0.15%

21

SKPD Jawa Barat*

7

8,213,238,000.00

7,054,399,300.00

1,158,838,700.00

14.11%

22

SKPD Jawa Timur*

1

70,000,000.00

54,890,000.00

15,110,000.00

21.59%

23

SKPD Kalimantan Barat*

9

11,911,787,282.00

11,682,677,000.00

229,110,282.00

1.92%

24

SKPD Kalimantan Timur*

5

1,952,300,000.00

1,855,090,000.00

97,210,000.00

4.98%

25

SKPD Kepulauan Riau*

1

714,856,000.00

695,000,000.00

19,856,000.00

2.78%

26

SKPD Maluku*

25

17,411,490,104.00

15,967,596,868.23

1,443,893,235.77

8.29%

27

SKPD Nusa Tenggara Barat*

1

615,500,000.00

607,250,000.00

8,250,000.00

1.34%

28

SKPD Sulawesi Selatan*

19

29,717,990,258.00

29,157,306,140.00

560,684,118.00

1.89%

JUMLAH B

592

1,258,153,476,632.04

1,066,578,015,665.23

191,575,460,966.81

15.23%

JUMLAH A + B

1256

2,596,708,706,282.83

2,215,326,814,022.86

381,381,892,259.97

14.69%

Keterangan *)

8. Kejaksaan Agung terdiri dari: Kantor Pusat; Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Masohi, Manokwari, Muara Bungo, Nunukan, Putussibau, dan 22.

Tual; Kejaksaan Tinggi Banten, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 23.

Sumatera Selatan, dan D.I Yogyakarta.

15. Mahkamah Agung terdiri dari: Kantor Pusat (Badan Urusan Administrasi); Pengadilan Agama Badung, Gianyar, Lebong, Nunukan, Tanjung Redeb, dan Tual; Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; Pengadilan Tinggi Bandung.

24.

19. SKPD Aceh terdiri dari: Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry.

25.

20. SKPD Bengkulu terdiri dari: BPS Provinsi Bengkulu.

21. SKPD Jawa Barat terdiri dari: Kantor Pertanahan Kab. Sumedang dan

26. SKPD Maluku terdiri dari: Komisi Pemilihan Umum Kota Tual; Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII; Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku; Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon; Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual; Politeknik Perikanan Negeri Tual; Universitas Pattimura.

27. SKPD Nusa Tenggara Barat terdiri dari: Stasiun Meteorologi Selaparang Mataram.

28. SKPD Sulawesi Selatan terdiri dari: Akademi Pariwisata Makassar; Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Jeneponto; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jeneponto; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar; Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar; Dinas SKPD Kepulauan Riau terdiri dari: Pertanian Kabupaten Jeneponto; Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam. RSUD H Padjonga Dg. Ngalle Takalar; Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK

Makassar. (billy) Kota Bandung; Panti Sosial Bina Netra "Wyata Guna"; Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.

SKPD Jawa Timur terdiri dari: Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto.

SKPD Kalimantan Barat terdiri dari: Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak, LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Satuan Kerja Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat (04); Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (06/P2HP); Satuan Brimob Polda Kalbar; Stasiun KIPM Kelas I Entikong.

SKPD Kalimantan Timur terdiri dari: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan; Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Kaltim.

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 19

warta info

RENCANA KEGIATAN

Pusat LPSE Menuju Wilayah Bebas Korupsi Pusat LPSE terpilih menjadi pilot project Wilayah bebas korupsi (WBK) untuk tingkat Sekretariat Jenderal. Piloting WBK ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian acara Peringatan Hari Oeang ke 66, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Oktober tahun 2012 lalu. Pada saat itu Menteri Keuangan mencanangkan untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan seluruh Indonesia.

M

etode penetapan program dan wilayah bebas korupsi di sekretariat Jenderal Kementerian keuangan secara terbatas diterapkan pada Pusat LPSE. Berbagai instrumen pemberantasan korupsi akan diterapkan pada instansi ini dan diamati

hasilnya. Apabila piloting project LPSE ini menunjukkan hasil yang signifikan, maka instrumen yang diujicobakan dapat diadopsi pada skala yang lebih besar, yaitu lingkup seluruh instansi.

Dilain pihak, apabila hasilnya kurang menggembirakan, instrumen yang

Sumber: www.transparency.org/

20 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

20

diuji cobakan dapat disempurnakan atau diganti dengan instrumen yang lain, sampai mendapatkan hasil yang memuaskan. Spirit membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ini merupakan salah satu amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa setiap kementerian/lembaga tingkat pusat maupun daerah harus meletakkan program wilayah bebas dari korupsi.

Alasan lain hadirnya program WBK ini adalah karena Indonesia belum dapat melepas predikat sebagai negara dengan tingkat korupsi tinggi. Terbukti, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia masih rendah.

Bahkan pada Tahun 2012 yang lalu, Indeks persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang sebelumnya peringkat 110 turun menjadi 118 dari 176 negara. Tahun ini skor Indonesia adalah 32, sejajar posisinya dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. IPK merupakan salah satu indikator akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.

Tujuan dari diberlakukannya WBK adalah untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai bentuk apresiasi kementerian atas terlaksananya upaya-upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Upaya – upaya untuk mendapatkan status WBK tersebut diantaranya dengan melaksanakan aktivitas konkrit sebagai

warta info

berikut: - Komitmen pimpinan untuk memberantas KKN; - Menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan tepat; - Menerapkan Sisten Pengendalian Intern (SPI) secara melekat (institusional); - Menindaklanjuti Temuan Laporan Hasil Audit (TLHA) Aparat Pemeriksa Fungsional dengan tepat waktu; - Secara mandiri menciptakan inovasi aksi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkup kerja, baik yang bersifat preemtif, preventif maupun represif.

Pusat LPSE telah melakukan berbagai aksi untuk menjabarkan aktivitas diatas antara lain sebagai berikut: Aksi 1:

Sosialisasi Pakta Integritas.

“WBK dan Pakta Integritas adalah satu kesatuan utuh”. Pakta Integritas merupakan suatu janji pribadi kepada bangsa dan negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, yang didokumentasikan secara tertulis serta diikrarkan dihadapan publik.

Aksi 2 :

Penandatanganan Pakta Integritas.

Seluruh pegawai Pusat LPSE telah menandatangani Pakta Integritas.

Penandatanganan pakta integritas telah dilakukan pada bulan Juni 2012.

Aksi 3:

Pelayanan Prima.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan, Pusat LPSE telah melaksanakan pelatihan service excellence dengan mengikutsertakan seluruh pegawai.

Selain itu Pusat LPSE juga menjalin kerjasama dengan K/L lain dalam pemanfaatan fasilitas LPSE beserta layanan pelatihan dan helpdesk sehingga K/L tersebut dapat melakukan pelelangan secara elektronik secara tuntas walaupun tidak membangun LPSE sendiri.

Aksi 4 :

Anti Gratifikasi.

Sebelum program WBK diluncurkan, menurut penulis pribadi, seluruh instansi di Kementerian keuangan telah mempunyai nilai anti gratifikasi.

Sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan, kualitas pelayanan di Kementerian keuangan secara umum makin membaik. Termasuk yang dilakukan Pusat LPSE, tidak ada biaya yang dipungut pada layanan yang diberikan. Sebagai langkah awal untuk pelaksanaan WBK ini, telah disosialisasikan SE – 10/MK.1/2013 tentang program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 April 2013 di Ruang Rapat Pusat LPSE dengan pembicara dari Biro Organta.

Aksi 5 :

Mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Aplikasi vendor managemen dapat diakses pada www.vms.lpse.depkeu.go.id.

Aplikasi ini telah dibahas pada edisi sebelumnya. Yaitu aplikasi yang berguna untuk memberikan referensi bagi panitia tentang catatan kinerja (track record) penyedia yang terdaftar pada LPSE Kementerian keuangan.

Aplikasi backoffice telah dibahas pada warta edisi IV. Aplikasi ini dibangun untuk menunjang fungsi layanan registrasi dan verifikasi penyedia sehingga penggunaan kertas dapat diminimalkan. Data penyedia disimpan dalam bentuk softcopy sehingga dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk vendor managemen. Selain itu dengan digitalisasi data penyedia, penyimpanan berkas menjadi lebih tertata, efisien dan mudah dikendalikan.

Aplikasi backoffice digunakan juga oleh helpdesk, sehingga penanganan masalah dapat terdokumentasi dengan baik.

Aksi 7 :

Seluruh pegawai Pusat LPSE yang termasuk kriteria wajib lapor, telah menyampaikan LHKPN ke KPK

Mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan melalui satu nomor call center

Aksi 6 :

Pusat LPSE telah menggunakan Call center dengan nomor 021 29225922.

Sehingga seluruh aduan maupun keluhan tentang layanan LPSE ditangani melalui satu pintu.

Penerapan teknologi informasi.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, Pusat LSPE bersama dengan Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) membangun berbagai aplikasi pedukung. Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) www.rup.lpse. depkeu.go.id telah digunakan di seluruh instansi di Kementerian keuangan.

Selain menampilkan RUP, aplikasi ini dapat digunakan pula untuk memantau pelaksanaan pengadaan pada suatu satker.

Aplikasi reporting pada www.report. lpse.depkeu.go.id dapat digunakan untuk menyusun laporan pengadaan yang dilakukan secara elektronik sesuai dengan format yang diinginkan ataupun untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

Aksi 8 :

Monitoring dan Evaluasi Keseluruhan aksi untuk mencapai WBK tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal VI sehingga seluruh perkembangan dapat dipantau.

Aksi 9 :

Rencana penetapan wilayah bebas dari korupsi Setelah selesai dievaluasi dan hasilnya dinyatakan baik. Pusat LPSE dapat ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi. (edi)

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 21

warta info

Instansi Yang Bekerjasama Dengan LPSE Kementerian Keuangan

Kalimantan Barat

• Kantor Perwakilan BPK Kalimantan Barat • Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang • Stasiun Meteorologi Supadio • Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak • Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat • Badan Pengelolaan Perbatasan Bengkayang • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkayang • Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak • Bappeda Kabupaten Bengkayang • Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong • Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (04)

Aceh

• Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Aceh • IAIN Ar-Raniry Aceh.

• Kantor Badan SAR Aceh • Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Sumatera Selatan

• Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan • BPK Provinsi Sumatera Selatan • Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan • Kantor BKN Sumatera Selatan

Bengkulu

• BPS Provinsi Bengkulu.

• Dinas Kesehatan Kab. Seluma • RSUD Tais Kab. Seluma • Dinas PU Kab. Seluma • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma • Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma • Sekretariat Daerah Kab. Seluma • Sekretariat DPRD Kab. Seluma • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma • Pengadilan Agama Curup • Kementerian Agama Kab. Seluma Bengkulu • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Seluma Bengkulu • Badan Penyuluhan PertanianKabupaten Seluma • Pengadilan Agama Lekong

Jambi

• Kejaksaan Tinggi Jambi • Kejaksaan Negeri Muara Bungo

Lampung

• Stasiun KIPM Kelas I Lampung • Perwakilan BPKP Propinsi Lampung

Serang

• Pengadilan Tinggi Agama Serang • Kejaksaan Tinggi Serang

Jakarta

• Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) • Komisi Yudisial (KY) • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) • Perpustakaan Nasional Republik Indonesia • Badan Kepegawaian Negara (BKN) • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Sekretariat Negara • Biro Umum BPKP • Biro Hukum dan Organisasi BMKG • Kementerian Perhubungan • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

22 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

22

• Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (06/P2HP) • Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (03) • Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjung Pura • Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat • Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak • Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak • Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat • Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Kelas I Entikong • Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat • Kejaksaan Negeri Pontianak • Kejaksaan Negeri Putussibau

Kepulauan Riau •

Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

• Kementerian Luar Negeri • Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM • Kementerian Sosial • Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Lembaga Administrasi Negara RI (LAN) • Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) • Kementerian BUMN • Badan Pengawas Mahkamah Agung RI • Pengadilan Agama Jakarta Pusat • Pengadilan Agama Jakarta Utara • Kejaksaan Agung RI • Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia • Komisi Hukum Nasional • Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jawa Barat

• Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna” Kementerian Sosial R.I • Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung • Pengadilan Tinggi Bandung • Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat • Pengadilan Militer II-09 Bandung • Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) “ABIYOSO” Kementerian Sosial R.I • Balai Bahasa Bandung Kementerian Pendidikan Nasional R.I • Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung • Pengadilan Negeri Karawang

• Kejaksaan Tinggi Prop.

Kalteng • Perwakilan BPKP Prop.

Kalteng

Kalimantan Timur

• Pengadilan Militer I-07 Balikpapan • Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan • Pusat Pengelolaan Ekoregio Kalimantan • Balai Karantina Kelas I Balikpapan • Pengadilan Agama Balikpapan • Pengadilan Agama Nunukan • Pengadilan Agama Tanjung Redeb • Kejaksaan Negeri Nunukan • Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Sulawesi Tenggara

• LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara • Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

Maluku

• Universitas Pattimura • Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara • LPP RRI Tual • Politeknik Perikanan Negeri Tual • Komisi Pemilihan Umum Kota Tual • LPP RRI Ambon • Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku • Pengadilan Negeri Tual • Kejaksaan Tinggi Maluku • Kejaksaan Negeri Tual • Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser • Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai

warta info

Kalimantan Tengah

Sulawesi Selatan

• Dinas Kesehatan Jeneponto • SMAK Makassar • RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar • Dinas Pertanian Kab. Jeneponto • Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto • Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab Jeneponto • Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto • Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto • Akademi Pariwisata Makassar • Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Takalar • Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kab. Takalar • Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Bulukumba • Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Daerah Kab. Takalar • TVRI Stasiun Sulawesi Selatan

Papua Barat

• RRI Sorong • Kejaksaan Negeri Sorong

Papua Yogyakarta

• Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta • Balai Taman Nasional Gunung Merapi • Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta • Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta • Kantor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Timur

• Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur.

• Pengadilan Militer III Madiun • Polda Jatim • Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya • Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Timur • Perwakilan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII • Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto • Universitas Wijaya Putra Surabaya • BPN Kota Surabaya

Maluku Utara

• Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate

• Badan Kepegawaian Negara Wilayah Papua • Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Propinsi Papua • Pengadilan Negeri Jayapura • Pengadilan Agama Sentani

Bali

• BMKG Wilayah Bali • Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem • Pengadilan Agama Gianyar • Pengadilan Agama Badung • RRI Singaraja • RRI Denpasar

(radit)

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 23

warta info

Ngintip Negara Tetangga:

Brasil

Sebagai negara dengan bentuk pemerintahan republik federatif, Brasil merupakan negara paling besar dan paling banyak penduduknya di Amerika Selatan. Dalam sistem pemerintahan di Brasil, terdapat 3 level pemerintahan yaitu Federal, States (Negara Bagian) dan Municipalities (Kota). Jumlah masing-masing level pemerintahan adalah 1 Federal, 26 Negara Bagian dan 5.661 Kota. Dengan luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang padat, perekonomian Brasil cukup maju, hal ini terlihat dari jumlah GDP pada tahun 2013 sebesar USD 2,3 trilliun (http://www.heritage.org/index/country/brazil).

S

istem pengadaan barang/jasa di Brasil merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pengadaan barang/ jasa pemerintah dan administrasi kontrak diatur di tingkat Federal, Negara Bagian, dan Kota. Konstitusi Federal (Konstitusi) menetapkan kerangka umum untuk prosedur pengadaan publik yang berlaku di semua tingkat administrasi publik.

Ketentuan konstitusional ini diatur dalam Undang-Undang Federal No 8.666 tanggal 12 Juni 1993 tentang Pengadaan Publik dan tidak dapat diganti oleh undang-undang negara bagian dan lokal/ kota. Dalam UU tersebut diatur bahwa semua pengadaan barang, pekerjaan, dan jasa harus dilakukan melalui tender.

Di Brasil, terdapat 2 (dua) metode besar yang dikembangkan terkait pengadaan yaitu Reverse Auction dan E-Catalogue.

Dalam penggunaan Reverse Auction terjadi peningkatan tiap tahunnya mulai dari 69% pada tahun 2007 sampai dengan 91% di tahun 2012. Sedangkan untuk e-Catalogue diterapkan untuk barang-barang yang bersifat umum dan supplies office, serta dilakukan dengan framework agreement. Untuk mendapatkan data harga barang-barang yang ada di dalam e-Catalogue, terlebih dahulu dilakukan proses Reverse Auction kemudian data hasil lelang Reverse

24 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

24

Auction dimasukkan ke dalam daftar/ katalog pada sistem. Dalam e-Catalogue, Pemerintah Brasil memiliki kategorisasi barang dan jasa yaitu Barang sebanyak 89 kelompok dan 130.000 items dan Jasa sebanyak 10 Kelompok.

Terkait dengan pengadaan publik, Brasil menggunakan sistem SIASG (Sistema Integrado De Adminstracao De Servicos Gerais). SIASG merupakan sistem layanan umum terkomputerisasi di bawah tanggung jawab Kementerian Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen serta digunakan untuk pengadaan semua entitas pemerintah pusat kecuali Kantor Kejaksaan dan Kementerian Pertahanan.

SIASG adalah sistem informasi utama yang terintegrasi untuk pengadaan dan logistik yang di dalamnya mencakup proses perencanaan, pelaksanaan kontrak sampai dengan pembayaran. Di Brasil, sistem SIASG terdiri dari 2 (dua) sistem yaitu yang hanya bisa diakses oleh Internal Pemerintah (Instansi Pemerintah) yang disebut SIASG dan sistem yang dapat diakses baik internal maupun eksternal pemerintah yang disebut SIASGNet. SIASG merupakan sistem yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) modul yaitu :

1. Catmat Catser merupakan database yang memuat daftar barang dan jasa; 2. Comunica merupakan sistem komunikasi SIASG yang digunakan untuk komunikasi antar instansi pemerintah terkait dengan pengadaan; 3. Sicon merupakan sistem manajemen kontrak yang memuat data fisik maupun keuangan yang terdapat di kontrak. Sicon mempublikasikan semua data kontrak melalui internet; 4. RDC merupakan modul yang dibangun untuk melaksanakan amanah UU 12.462 tahun 2011, yang berlaku untuk tender dan kontrak dalam rangka Piala Konfederasi, Olimpiade, dan Paralimpiade tahun 2016; 5. SIDEC merupakan modul yang secara otomatis menyebarluaskan informasi ke dalam internet sesuai yang disyaratkan dalam undang-undang, seperti informasi undangan lelang, pemenang lelang maupun data kontrak. Modul ini juga terintegrasi langsung dengan media surat kabar; 6. SISRP merupakan modul untuk mempublikasikan framework agreements melalui webportal; 7. SISPP merupakan modul yang berisikan data harga hasil lelang yang telah dibayar oleh Pemerintah.

warta info

Sampai dengan tahun 2012, berdasarkan data terkait pengadaan, Brasil memiliki

381.167 orang penyedia yang terdaftar 2.500 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

4.563

entitas pengadaan, dan rata-rata

300

proses lelang setiap harinya.

Modul ini sangat membantu instansi pemerintah dalam menyediakan informasi harga untuk proses pengadaan yang akan datang.

8. SISME merupakan modul yang memuat data anggaran pengadaan atau di Indonesia bisa kita sebut sebagai Rencana Umum Pengadaan (RUP).

3.

4.

Sedangkan SIASGNet yang bisa diakses baik internal maupun eksternal pemerintah memiliki 6 (enam) modul yaitu : 1. SICAF merupakan modul yang berisi data penyedia meliputi data kualifikasi, sanksi, dan hukuman.

Modul ini merupakan modul transaksi yang mengizinkan penyedia untuk upload atau memasukkan penawaran.

2. RDC merupakan modul yang dibangun untuk melaksanakan amanah UU 12.462 tahun 2011, yang berlaku untuk tender dan kontrak dalam rangka Piala Konfederasi,

5.

6.

Olimpiade, dan Paralimpiade tahun 2016; IRP merupakan modul yang memungkinkan semua instansi pemerintah untuk mengungkapkan keinginan mereka untuk membeli barang-barang melalui perjanjian kerangka kerja (framework agreements).

Divulgacao merupakan modul yang mempublikasikan undangan untuk penawaran dan dokumen penawaran di Comprasnet dan surat kabar resmi.

Hal ini mirip dengan SIDEC tetapi berjalan pada platform web.

Sessa Publica merupakan modul yang memungkinkan semua orang untuk dapat mengikuti Reverse Auction secara online dan real time.

Comprasnet merupakan web portal pemerintah federal yang digunakan pelaksanaan proses tender oleh instansi Pemerintah Federal.

Untuk sektor swasta, Comprasnet adalah tempat one-stop shop

untuk menjual kepada pemerintah dengan mengungkapkan semua peluang penawaran, dokumen lelang, penghargaan kontrak, dan menawarkan pemberitahuan kepada penawar. Untuk pejabat pemerintah, selain menjadi alat pelaksanaan utama, Comprasnet menawarkan kompilasi dari semua aturan dalam pengadaan federal, manual, dan materi pelatihan. Untuk pengadaan pembuat kebijakan, Comprasnet menyediakan data yang dapat diandalkan untuk analisis strategi.

Sampai dengan tahun 2012, berdasarkan data terkait pengadaan, Brasil memiliki 381.167 orang penyedia yang terdaftar, 2.500 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 4.563 entitas pengadaan, dan rata-rata 300 proses lelang setiap harinya. (zaki)

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 25

warta info

Helpdesk Menjawab...

Pak, kenapa kita tidak dapat masuk ke LPSE Kemenkeu, padahal kita sudah terdaftar di LPSE Kementerian/ Lembaga/Pemda yang lain?

(Penyedia, Palu)

Jawab : Yth. Saudara Penyedia di Palu, Perlu kami informasikan bahwa saat ini LPSE Kementerian Keuangan belum teragregasi inaproc dengan LPSE lain, sehingga untuk dapat mengikuti paket pengadaan di LPSE Kementerian Keuangan, harus terlebih dahulu mendaftar/ registrasi di LPSE Kementerian Keuangan di pusat atau perwakilan di setiap propinsi. Untuk lebih jelasnya, lihat website www.lpse.depkeu.go.id pada menu Tata Cara Pendaftaran LPSE (Special Content).

Salam sukses helpdesk, kami menemui kesulitan pada saat evaluasi kualifikasi, dimana kami tidak dapat menemukan attachment dari data kualifikasi yang dikirimkan oleh penyedia, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh panitia?

(Panitia, Singkawang)

Jawab : Yth. Saudara Panitia di Singkawang, Aplikasi SPSE telah diupgrade dari versi 3.2.5 menjadi versi 3.5.0 (versi terbaru), dimana pada versi ini panitia hanya dapat melihat data isian kualifikasi yang dikirim oleh penyedia, sehingga panitia melakukan evaluasi kualifikasi berdasarkan pada isian kualifikasi saja, sedangkan dokumen kualifikasi dibuktikan pada saat tahapan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya.

Hal tersebut mengacu pada peraturan sebagai berikut : a. Pasal 56 ayat 11, Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 bahwa ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi pada sistem SPSE dan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi; b. Lampiran Peraturan Kepala LKPP nomor 18 Tahun 2012, romawi II, angka 2 point c) dijelaskan bahwa data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi pada aplikasi SPSE; c. Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE diterangkan bahwa evaluasi kualifikasi cukup dilakukan melalui data isian kualifikasi dari aplikasi SPSE yang dikirimkan oleh peserta lelang, sedangkan dokumen kualifikasi dilihat pada saat pembuktian kualifikasi, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) maka Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/KSO berhak mewakili Kemitraan/ KSO, kemudian disampaikan melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.

Dear helpdesk, Mengapa file yang sudah complete terupload dan sudah di enkripsi menjadi *rhs, tetapi pada saat pembukaan oleh panitia file tidak dapat di buka? mohon penjelasan apa saja yang menjadi penyebabnya?

(Penyedia, Jakarta)

Jawab : Yth. Saudara Penyedia di Jakarta, Dokumen yang tidak dapat dibuka oleh panita dapat disebabkan oleh beberapal diantaranya : a. kesalahan dalam melakukan enkripsi; b. file dokumen yang dienkripsi rusak; c. file dokumen, mengandung virus; d. koneksi internet yang lambat atau putus-putus, dll

26 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

26

Untuk menghindari data dokumen penawaran yang diupload tidak dapat dibuka/ rusak, silahkan memperhatikan tips sebagai berikut : 1 Gabung semua folder penawaran yang akan diupload ke dalam satu folder tersendiri agar tidak ada file yang tertinggal;

warta info

2 Pastikan folder penawaran yang akan dikirim dalam kondisi baik, misalnya tidak mengandung virus, dokumen dapat dibuka dan terbaca dengan baik; 3 Pastikan file penawaran diberi nama dengan baik, misalnya Surat_ Penawaran_Harga.pdf, dan jangan terlalu panjang; 4 Gunakan tipe data yang paling sesuai dengan informasi yang diungkapkan, misal untuk hitungan memakai format ms.excell; 5 Jika tipe data Anda berupa gambar, Anda dapat memperkecil ukuran file gambar tersebut dengan bantuan aplikasi lain; 6 Gunakan Apendo Penyedia terbaru yang dapat didownload dari portal LPSE Kementerian Keuangan setelah melakukan login; 7 Jika kesulitan untuk mendownload Apendo Penyedia, dapat membuka petunjuk penggunaan dengan cara klik “F1” pada keyboard atau bertanya ke helpdesk LPSE Kementerian Keuangan; 8 Apendo memiliki fungsi enkripsi, yaitu bentuk pengamanan terhadap dokumen penawaran dengan cara merubah (encoding) data tersebut menjadi bentuk lain sehingga orang yang tidak berhak, tidak dapat mengetahui maupun mengubah isinya; 9 Apendo mengenkripsi “folder” bukan file; 10 Ukuran maksimal hasil enkripsi yang dapat diupload adalah 500 Mb; 11 Apendo mampu melakukan kompresi data, sehingga tidak perlu lagi mengkompres file penawaran dengan aplikasi lain seperti WinZip/WinRAR; 12 Ketika melakukan proses enkripsi dan upload, pastikan file penawaran diambil dari harddisk (internal maupun eksternal) dan bukan dari media lain seperti flashdisk; 13 Melakukan proses enkripsi dan upload file penawaran langsung dari flashdisk dapat memperpendek usia flashdisk, memperlambat proses enkripsi dan upload, serta mengakibatkan file penawaran Anda rusak; 14 Ketika melakukan proses enkripsi, pastikan identitas digital dan kunci publik dokumen tidak tertukar; 15 Pengiriman file penawaran menjelang akhir tahap pemasukan dokumen penawaran dapat menyebabkan gagal upload; 16 Upload ulang file penawaran menyebabkan file yang telah diupload sebelumnya terhapus secara otomatis; 17 Jika ingin melakukan revisi dokumen penawaran, Anda dapat mengirim file penawaran yang telah direvisi dengan kembali kelangkah nomor 1; 18 Selengkapnya, bacalah petunjuk penggunaan dari Apendo yang baru saja didownload (Apendo Peserta.chm); 19 Jika Anda kesulitan melakukan upload melalui Internet, Anda dapat menggunakan ruang bidding yang disediakan LPSE Kementerian Keuangan pada hari dan jam kerja (08.00 s.d. 17.00 WIB); 20 Jika Anda menggunakan Apendo yang tersedia di ruang bidding atau di fasilitas umum seperti warnet, PASTIKAN Apendo (windows) hanya berisi 2 folder, folder “bin” dan “doc”. Folder “bin” berisi 1 folder dan 6 file; 21 Jika Anda menemukan file “VendorID.dat” di folder “bin” yang tersedia di komputer fasilitas umum, silahkan dihapus file tersebut agar dapat digunakan kembali; 22 Reset password Apendo dapat dilakukan dengan menghapus file “AELConfig” pada folder “bin”.

(Santi)

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 27

warta info

PROFIL

LPSE Kementerian Keuangan Propinsi Papua oleh Mega Seminar Makmur

L

ayanan pengadaan secara elektronik atau yang sering kita kenal dengan nama e-procurement (e-proc) pada lingkungan Kementerian Keuangan Propinsi Papua sejatinya telah berjalan sejak tahun 2012 melalui unit kerjanya yang bernama LPSE. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dan komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE akan menjadi

28 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

28

lebih efektif, efisien, terbuka/transparan dan kompetitif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

LPSE Kementerian Keuangan Propinsi Papua (LPSE Papua) saat ini berada di lantai 1, Gedung Menara Indoprima Jalan Pasific Permai Kompleks Ruko Dok II, Jayapura, karena Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura sedang dilakukan renovasi. Dalam melaksanakan layanannya, LPSE Papua dikelola oleh Tim

Pelaksana Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (TPPLPSE) yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu Penanggung jawab, Koordinator, Admin Agency, Verifikator, dan Helpdesk.

Personil tim LPSE Papua tidak berasal dari satuan kerja yang sama, namun hal itu tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan layanannya, karena sesuai arahan dari Koordinator LPSE Papua, Bapak Bulus Lumban Gaol bahwa semua personil harus menguasai tugas admin

warta info

agency, verifikator dan helpdesk, tidak hanya terbatas pada tanggung jawab yang diberikan pada Surat Keputusan (SK) pembentukan TPPLPSE saja, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-sebaiknya kepada seluruh pengguna SPSE dan mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan.

Disamping itu, dengan adanya tim yang berasal dari satuan kerja yang berbeda, hal ini merupakan wujud sinergi dari nilai-nilai Kementerian Keuangan dan dapat memupuk rasa persaudaraan antar sesama pegawai Kementerian Keuangan.

Sejak terbentuk sampai saat ini, LPSE Papua telah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi, diantaranya Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Propinsi Papua, Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Agama Sentani. Selanjutnya, LPSE Papua akan berupaya terus menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk melaksanakan pengadaan barang /jasa secara elektronik melalui LPSE Papua.

LPSE Papua bertekad menjadi Problem Solver bagi seluruh pengguna LPSE baik kepada para panitia maupun penyedia, tidak hanya terbatas pada pendampingan pengunaan aplikasi SPSE saja, namun juga pemahaman terhadap aturanaturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

para panitia dan penyedia dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi ini, tentunya tim akan bekerja ekstra keras memberikan motivasi tentang manfaat SPSE serta kemudahan dalam pengoperasiannya.

Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh LPSE Papua adalah monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP), dengan menginventarisir masalah-masalah apa saja yang dihadapi panitia apabila pelelangan yang direncanakan belum bisa dilaksanakan. Sebisa mungkin tim LPSE Papua memberikan perhatian, mencarikan solusi serta memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi panitia.

Salah satu upaya yang dilakukan

LPSE Papua dalam mengurangi resiko terjadinya gagal lelang adalah meminta bantuan para panitia yang berada di daerah supaya memberitahukan kepada para penyedia yang ingin mengikuti kegiatan pelelangan di Kementerian Keuangan, untuk segera mendaftar di LPSE, karena berdasarkan pengalaman bahwa sedikitnya peserta lelang bukan karena di Papua kurang banyak penyedianya namun penyedia tersebut belum terdaftar di LPSE Kementerian Keuangan.

Fasilitas yang terdapat pada kantor LPSE Papua sudah cukup memadai bagi petugas dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun yang terpenting adalah ketulusan hati dalam memberikan layanan kepada para panitia dan

LPSE Papua bertekad menjadi Problem Solver bagi seluruh pengguna LPSE baik kepada para panitia maupun penyedia, tidak hanya terbatas pada pendampingan pengunaan aplikasi SPSE saja, namun juga pemahaman terhadap aturan-aturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

LPSE Papua memberikan layanan pelatihan aplikasi SPSE kepada penyedia setiap hari Selasa pukul 17.00 WIT sampai dengan selesai. Untuk memberikan layanan yang prima, Helpdesk LPSE Papua dapat dihubungi tidak hanya pada jam kantor saja, namun para panitia dan penyedia yang menghubungi diluar jam kantor dan hari libur sekalipun, akan dilayani dengan dengan baik.

Penggunaan SPSE di wilayah Papua terbilang baru, sehingga LPSE Papua berusaha menarik perhatian minat

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 29

warta info penyedia, sehingga kekurangan fasilitas yang ada tidak terlalu dirasakan. Dengan terciptanya hubungan baik antara tim LPSE Papua dengan panitia dan penyedia akan menimbulkan rasa nyaman dan aman yang nantinya berdampak positif untuk kegiatan pengadaan secara elektronik ini.

Berikut beberapa petikan testimoni dari para pengguna LPSE Kementerian Keuangan Propinsi Papua yang berbentuk masukan dan saran untuk membantu LPSE Kementerian Keuangan ke arah yang lebih baik lagi:

jadwal pelatihan penyedia LPSE Papua setiap hari Jumat pukul 18.00 WIT s.d. selesai

Pelayanan LPSE Papua ini oke dan LUAR BIASA!!. Petugasnya sabar dan bijaksana dalam mengajari kami tentang e-procurement. Dengan eproc ini dapat mengurangi resiko KKN, mengurangi biaya operasional, prosesnya pun menjadi lebih simple dan dapat meningkatkan control terhadap penyimpangan.

Saran saya agar LPSE Papua sering menyelenggarakan sosialisasi tentang eproc ini kepada para penyedia dan panitia. Karena penyedia papua banyak yang belum mengerti tentang eproc. Bahkan dengan adanya eproc ini, penyedia lokal Papua dapat ikut bersaing dengan penyedia non lokal dan dapat memajukan wilayah Papua.

Sukses buat LPSE Papua dan tingkatkan terus pelayanan Anda. GBU. Rara Andhika Saputra – Panitia Pengadaan GKN Biak

Dengan hormat, Pendapat saya tentang LPSE Keuangan adalah: 1. Tampilan websitenya OK, mudah dipelajari dan pengoperasiannya sederhana.

Saran: Ada menu search (cari) lelang berdasarkan lokasi pekerjaan dan jenis pekerjaan, sehingga calon peserta lelang tidak perlu membaca semua paket yang ada dan mata menjadi ‘kelilipan’ baca paket banyak tapi tidak ada yang bisa dikerjakan...

2. Peralatan IT di LPSE Keuangan sudah sangat canggih, kegiatan upload penawaran dan download dokumen lebih cepat daripada kami memakai speedy. Kecepatan upload dan download data menjadi kendala peserta lelang di daerah-daerah yang kapasitas internetnya tidak sebagus kota besar. Dan kami pernah kehilangan kesempatan karena tidak berhasil upload penawaran lelang.

3. Ruangan kantornya sangat nyaman dengan petugas yang sangat baik serta ramah dalam membantu peserta lelang.

Saran: ada jadwal pelatihan aplikasi SPSE untuk calon peserta dibuat secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat. (Saat ini telah ada jadwal pelatihan penyedia setiap hari Jumat pukul 18.00 WIT s.d. selesai - Red) 4. Pelaksanaan lelang di LPSE Keuangan bisa di percaya, terbuka dan fair - bukan ecek-ecek.

Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kemajuan kita bersama.”

Salam hormat, Rita Arfayan – Pimpinan CV. Indoprima

30 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

30

warta info

REGULASI

Review KMK Nomor 146/KM.1/2013

Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah Di Lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan

D

alam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, di antaranya keharusan mempunyai Unit Layanan Pengadaan, Menteri Keuangan melalui Kepusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 146/ KM.1/2013 menetapkan Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di Lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan.

Unit Layanan Pengadaan Daerah ini, dilekatkan pada Pusat Layanan pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan yang berfungsi untuk melayani dan melaksanakan seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Untuk ke depannya, Unit Layanan Pengadaan Daerah akan berada di 32 wilayah vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun hal-hal yang diatur dalam KMK ini adalah : 1. Menetapkan Bagian Tata Usaha Pusat Layanan pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) sebagai unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Unit Layanan Pengadaan Daerah di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut ULP Daerah.

2. Perangkat ULP Daerah terdiri dari : a. Kepala: 1) Kepala Utama ULP Daerah; 2) Kepala Wilayah ULP Daerah. b. Sekretariat: 1) Sekretariat Utama ULP Daerah;

2) Sekretariat Wilayah ULP Daerah. c. Kelompok Kerja.

3. Personil Perangkat ULP daerah akan diberikan honorarium, yang diatur sebagai berikut: a. Honorarium untuk Kepala dan Sekretariat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat LPSE. b. Honorarium Kelompok Kerja dibebankan pada DIPA satuan kerja instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki paket pekerjaan.

4. Tugas Perangkat ULP Daerah a. Kepala Utama ULP Daerah · Menentukan cakupan wilayah kerja ULP Daerah. · Mengoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Kepala Wilayah ULP Daerah. · Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Kepala Wilayah ULP Daerah. · Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ULP Daerah kepada Sekretaris Jenderal, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu melalui Kepala Pusat LPSE. b. Kepala Wilayah ULP Daerah · Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP Daerah. · Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP Daerah. · Menyusun program kerja dan anggaran ULP Daerah. · dst c. Sekretariat Utama ULP Daerah · Mengoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Sekretariat Wilayah ULP Daerah. · Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas masing-masing

Sekretariat Wilayah ULP Daerah.

Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP Daerah. d. Sekretariat Wilayah ULP Daerah · Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi. · Mengoordinasikan kegiatan pengadministrasian ULP Daerah. · Memfasilitasi kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada ULP Daerah. · dst e. Kelompok Kerja · Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/diseleksi. · Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa. · Menetapkan dokumen pengadaan. · dst ·

5. Petunjuk pelaksanaan dari KMK ini akan ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal tersendiri dan pada saat KMK ini mulai berlaku, pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan wilayah kerja ULP Daerah oleh Panitia Pengadaan dapat tetap dilaksanakan sampai dengan Kelompok Kerja ULP Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.1 (dina)

(Endnotes) 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/ KM.1/2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah Di lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan (www.lpse.depkeu.go.id; kolum regulasi)

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 31

warta info

REGULASI

Review PMK Nomor 233/PMK.01/2012

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/ PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Menteri Keuangan menetapkan kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan. Diharapkan dengan adanya PMK ini, dapat menjadi pedoman bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan. Entitas yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-Procurement) Kementerian Keuangan terdiri dari Penyelenggara Sistem, yaitu Pusat LPSE Kementerian Keuangan dan Pengguna Sistem, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Penyedia Barang/ Jasa dan Auditor.

Adapun beberapa hal yang diatur dalam PMK ini adalah sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM · Proses pelaksanaan pengadaan secara elektronik (E-Procurement) di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi E-Tendering dan

32 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

32

·

E-Purchasing.

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan metode pelelangan/ pemilihan/seleksi, dilaksanakan melalui pengadaan secara elektronik (E-Procurement) pada laman Pusat LPSE Kementerian Keuangan www. lpse.depkeu.go.id

II. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB · Pusat LPSE, PPK, ULP, Penyedia Barang/Jasa, dan Auditor wajib untuk: a. mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; b. menjaga kerahasian dan mencegah penyalahgunaan User ID dan kata sandi (password); · menjaga kerahasian serta mencegah penyalahgunaan data dan informasi terkait dengan pengadaan secara elektronik (E-Procurement) yang menjadi wewenangnya; dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. · Mengatur tentang : a. Tugas dan fungsi Pusat LPSE; b. Tugas dan kewenangan PPK; c. Tugas dan kewenangan Kelompok kerja ULP ; d. Kewenangan Auditor serta Mekanisme permintaan User ID dan kata sandi (Password) Auditor kepada Pusat LPSE; dan e. Persyaratan bagi penyedia barang/jasa yang ikut serta dalam pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-procurement)

·

Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik (E-Procurement), kelompok kerja ULP agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. mendaftar pada Admin Agency LPSE Kementerian Keuangan terdekat, untuk mendapatkan User ID dan kata sandi (password); b. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa dengan menggunakan hari kalender, serta batas akhir setiap tahapan pemilihan adalah hari kerja; c. memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan secara elektronik (E-Procurement) sesuai ketentuan yang berlaku; d. menyusun dokumen pengadaan yang dapat meningkatkan kompetisi antar penyedia barang/jasa serta meminimalkan kegagalan pemilihan penyedia barang/jasa; e. melaksanakan pemberian penjelasan, dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian peserta lelang, baik dari sisi administrasi maupun teknis, dan memberikan jawaban pada saat pertanyaan disampaikan oleh peserta lelang, dalam hal ini jawaban tidak dikumpulkan di akhir pelaksanaan pemberian penjelasan; f. untuk memperjelas dokumen pengadaan, dapat dilaksanakan pemberian penjelasan lanjutan di lapangan oleh tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

warta info

(aanwijzer) yang telah ditetapkan oleh PPK; g. melaksanakan keseluruhan tahapan proses pengadaan barang/jasa yang terdapat pada SPSE. III . TATA CARA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) A. E-Tendering · Metode pemilihan secara E-Tendering dilakukan dengan mengikuti metode yang tersedia pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yaitu a. pemilihan penyedia barang/ jasa lainnya yang dilakukan dengan pelelangan umum dan pelelangan sederhana; b. pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan pelelangan umum dan pemilihan langsung; atau c. pemilihan penyedia jasa konsultansi yang dilakukan dengan seleksi umum dan seleksi sederhana. · Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang, termasuk masa sanggah, sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah. · Tata cara E-tendering a. Penyusunan dan penetapan

metode pemasukan dokumen penawaran dilakukan oleh kelompok kerja ULP. b. Metode pemasukan dokumen penawaran terdiri atas metode 1 (satu) file, metode 2 (dua) file atau metode 2 (dua) tahap.

B. E - Purchasing · Kelompok kerja ULP yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing, harus memperhatikan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik sebagaimana terdapat dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. · E-Purchasing hanya dapat dilaksanakan terhadap barang/ jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik (ECatalogue) yang ditetapkan oleh Kepala LKPP. IV. MONITORING DAN EVALUASI · Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan secara elektronik (E-Procurement) di lingkungan Kementerian Keuangan dikoordinasikan oleh Pusat LPSE Kementerian Keuangan dan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan. · Sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui aplikasi E-Reporting yang dapat diakses melalui laman

1. Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

2. Pelelangan Secara Elektronik (E-Tendering), yang selanjutnya disebut E-Tendering, adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

4. Pembelian Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Purchasing, adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (E-Catalogue).

5. E-Audit adalah suatu modul dalam sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan sebagai alat bantu bagi Auditor untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

6. E-Reporting adalah sistem aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

www.report.lpse.depkeu.go.id.

V. KETENTUAN LAIN- LAIN · Perubahan kelompok kerja ULP agar segera disampaikan kepada Admin Agency Pusat LPSE Kementerian Keuangan, untuk mendapatkan User ID dan kata sandi (password) baru. · Pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual (non elektronik) dilakukan melalui laman Pusat LPSE Kementerian Keuangan. · Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan secara elektronik (E-Procurement) dapat dikonsultasikan kepada helpdesk Pusat LPSE Kementerian Keuangan. · Pemilihan penyedia barang/jasa dengan beban anggaran tahun berikutnya dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan, sepanjang surat penunjukan penyedia barang/jasa diterbitkan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan. · Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung atau pelelangan/pemilihan/seleksi yang belum didukung oleh SPSE dapat dilakukan secara non elektronik, yang terdiri dari : a. pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); b. pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Rupiah Murni, yang menurut ketentuan dapat diikuti oleh perusahaan asing; c. penunjukan langsung selain untuk kendaraan operasional; atau d. pengadaan jasa konsultansi untuk konsultan perorangan. e. · Dalam hal ULP belum terbentuk, KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik (E-Procurement), dengan tugas dan kewenangan sebagaimana tugas dan kewenangan kelompok kerja ULP berdasarkan PMK ini.1(dina) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/ PMK.01/2012 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan. (www.lpse.depkeu.go.id; kolum regulasi)

1

WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 33

warta info

OPINI

Langkah Kecil Yang Dinanti...

T

erlalu banyak hal menarik di dunia sekitar kita yang sayang untuk kita lewatkan. Sebuah artikel menarik “Menanti Langkah Kecil Menkeu” oleh Teten Masduki pada Media Kompas Edisi 10 Juni 2013 telah menarik perhatian Tim Warta kali ini.

Dalam tulisan tersebut Teten Masduki selaku aktivis Antikorupsi dan Perubahan Sosial menyampaikan pendapat tentang masih besarnya potensi korupsi khususnya di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Potensi korupsi tersebut muncul mulai dari perencanaan, contohnya adanya potensi penggelembungan anggaran, sampai dengan implementasi atau pelaksanaan, contohnya penurunan kualitas pekerjaan/ barang. Teten berpendapat perlunya instrumen kebijakan keuangan untuk mengendalikan korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui pembatasan transaksi Tunai dan memperbanyak Transaksi Nontunai. Hal senada juga pernah dilontarkan oleh advokat senior, Todung Mulya Lubis bahwa “Kebijakan nasional transaksi non tunai merupakan resep jitu apabila Indonesia akan menerapkan zero tolerance terhadap korupsi”. Ide tersebut sangat bagus dan sebisa mungkin menjadi bahan pertimbangan para pimpinan dalam mengambil keputusan.

Khusus terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui cara ini setidaknya pemerintah akan mempunyai record mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan implementasinya, serta akan mempermudah pihak auditor dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Lebih jauh, pemerintah akan mempunyai basis data yang kuat mengenai harga barang/jasa yang akan dibeli oleh pemerintah.

Khusus untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, penggunaan transaksi non tunai digunakan untuk pengadaan barang/

34 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

34

jasa yang menggunakan bukti perjanjian berupa: (1) Surat Perintah Kerja (SPK); dan (2) Surat Perjanjian. Akan lebih baik apabila penggunaan transaksi nontunai juga diimplementasikan pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa: (1) Bukti Pembelian; dan (2) Kuitansi. Sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 55, bahwa: • “Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

• “Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai Rp1 sampai dengan Rp50 juta, biasanya merupakan belanja atas kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran yang mempunyai karakteristik high volume low value. Belanja tersebut akuntabilitasnya harus dijaga, mengingat barang yang dibeli dan uang yang dibayarkan secara tunai biasanya kurang termonitor dengan baik. Meskipun bernilai kecil, namun apabila dikalikan dengan anggaran serupa yang dimiliki seluruh Satker di Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi, jumlah anggaran tersebut menjadi nilai yang cukup besar.

Sudah saatnya Bendahara dibatasi dalam memegang uang tunai/cash dan dialihkan melalui nontunai, contohnya melalui kartu debit atau kartu kredit, untuk melakukan pembayaran melalui pembelian langsung.

Tahapannya dapat dimulai hanya untuk transaksi di bawah Rp1 juta yang diperbolehkan menggunakan tunai, tetapi lebih dari jumlah tersebut harus melalui mekanisme nontunai. Sebagaimana lesson learned yang diperoleh Kementerian Keuangan dari pembelajaran tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa di

Western Australia, yang disampaikan oleh Pascho, bahwasanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Western Australia, telah menggunakan credit card khususnya untuk belanja yang dilaksanakan melalui e-purchasing. Credit Card tersebut dipegang oleh masingmasing kantor pemerintahan dengan limit dana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Langkah kecil ini seperti ini, seyogyanya dapat segera diterapkan pada kantor-kantor pemerintahan di Indonesia bekerja sama dengan pihak perbankan. Untuk maksud tersebut, Kementerian Keuangan harus segera melakukan konsolidasi internal, mengingat kebijakan ini harus diharmonisasikan dengan kebijakan dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan dapat menjadi pilot project penggunaan transaksi non tunai tersebut.

Memindahkan transaksi tunai menjadi transaksi non tunai khususnya dalam pembelian langsung, akan mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan, mengingat seluruh transaksi atas barang/ jasa yang dibeli akan te-record dengan baik melalui sistem, sehingga akuntabilitas atas penggunaan anggaran akan dapat dijaga.

Kebijakan ini dapat mempersempit ruang gerak korupsi karena transaksi nontunai dengan disertai rincian barang/jasa yang dibeli lebih mudah dilacak. Mengutip dari tulisan Teten, bahwasanya tidak berlebihan jika penerapan kebijakan transaksi keuangan non tunai segera dilakukan.

Selain bisa menghemat anggaran negara, memangkas jaringan pemburu rente, juga akan menggenjot penerimaan pajak pemerintah. Saatnya melakukan reformasi pengadaan dari hal-hal kecil untuk memutus sumber logistik oligarki kotor.

Indro Bawono

Kepala Subbidang Pengembangan Kebijakan

warta komik

Senantiasa Memberikan Kemudahan

“Softcopy Dokumen Kualifikasi”

(hanmus & radit) WA R TA e - P R O C URE M E N T • E D I S I VIII • 2013 • 35

Pusat LPSE Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan RI Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Helpdesk Telp: (021) 3449230 psw 6090; (021) 3441159 Email: lpsedepkeu@gmail.com, lpse@depkeu.go.id

Daftar alamat LPSE Kementerian Keuangan di daerah.

Silahkan hubungi LPSE terdekat.

LPSE Wilayah Aceh GKN Banda Aceh Jl. Tgk Chik Ditiro Telp: (0651) 638262

LPSE Wilayah Jawa Barat GKN Bandung Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung Telp: (022) 4230161

LPSE Wilayah Sulawesi Barat GKN Mamuju Jl. Ahmad Yani No 14 Mamuju Telp: (0426) 21279

LPSE Wilayah Sumatera Utara GKN Medan Lt. V Jl. Diponegoro 30A Medan I Telp: (061) 4524609

LPSE Wilayah Jawa Tengah GKN Semarang I Jl. Pemuda No. 2 Telp: (024) 3387873 Fax: (024) 3587874

LPSE Wilayah Sulawesi Selatan GKN Makassar Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar (GKN II Lt. 1) Telp/Fax: (0411) 430555

LPSE Wilayah Sumatera Barat KPPN Padang Lt. 2 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang Telp: (0751) 891851 LPSE Wilayah Riau Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau Lt. 3 Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru Telp: (0761) 861053, Fax: (0761) 861054 LPSE Wilayah Kepulauan Riau KPKNL Batam Jl. Engku Putri Batam-Center Batam Telp: (0778) 469796, 469824, 469825 Fax: (0778) 469796 LPSE Wilayah Jambi Kanwil Ditjen PBN Jambi Jl. Mayjend. Yoesoef Singedikane No. 45 Telanaipura Jambi Telp: (0741) 669528, 668802 LPSE Wilayah Bengkulu KPKNL Bengkulu Jl. Museum No. 2 Jembatan Kecil Bengkulu 38224 Telp: (0736) 23085, Fax: (0736) 23112

LPSE Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta GKN Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta Telp: (0274) 512304, 562375 ext.1055 LPSE Wilayah Jawa Timur GKN Surabaya II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya Telp: (031) 5615384-88 ext 303 Fax: (031) 5672082 LPSE Wilayah Kalimantan Barat Balai Diklat Keuangan Pontianak Jl. Sultan Abdurrahman No. 31 Pontianak Telp: (0561) 732622 LPSE Wilayah Kalimantan Tengah KPPN Palangkaraya Jl. Kapten P. Tandean No. 4 Palangkaraya Kalteng 73112 LPSE Wilayah Kalimantan Timur GKN Balikpapan Jl. A. Yani 68 Balikpapan Telp: (0542) 4272691, 42770 Fax: (0524) 42768

LPSE Wilayah Sumatera Selatan GKN Palembang Jl. Kapten A. Rivai No 4 Palembang Telp: (0711) 315333

LPSE Wilayah Kalimantan Selatan KPKNL Banjarmasin Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin Tlp (0511) 4281286 Fax (0511) 4281281

LPSE Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kanwil Ditjen PBN Bangka Belitung Jl. Sungai Selan No. 91 Pangkal Pinang Telp: (0717) 433425, 422820

LPSE Wilayah Sulawesi Utara GKN Manado Jl. Bethesda No.6 Manado Telp: (0431) 851522

LPSE Wilayah Lampung Kanwil Ditjen PBN Lampung Jl. Cut Mutia Nomor 23 A Lampung Telp: (0721) 471308

LPSE Wilayah Gorontalo KPKNL Gorontalo Jl. Raden Saleh No. 7 Gorontalo Telp: (0435) 824802

LPSE Wilayah Banten Kanwil DJKN Serang Jl. Diponegoro No. 9-11 Serang Telp: (0254) 210103

LPSE Wilayah Sulawesi Tengah KPKNL Palu Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 Palu

36 • WAR TA e - PR O CURE ME NT • ED IS I V III • 2013

36

LPSE Wilayah Sulawesi Tenggara KPKNL Kendari Jl. Made Sabara No.6 Kendari Telp: (0401) 3128369 LPSE Wilayah Bali GKN Denpasar I Jl. Dr. Kusumaatmadja 19 Renon Denpasar Telp: (0361) 235064 LPSE Wilayah Nusa Tenggara Barat KPKNL Mataram Jl. Pendidikan No. 24 Mataram Telp: (0370) 622286, 632854, 632655 LPSE Wilayah Nusa Tenggara Timur GKN Kupang Jl. El Tari II Walikota Baru Kupang Telp: (0380) 823539, 833432 LPSE Wilayah Maluku Utara KPPN Ternate Jl. Yos Sudarso No 6 Ternate Telp: (0921) 3121655 LPSE Wilayah Maluku LPSE pada GKN Ambon Jl. Raya Pattimura No. 18 Ambon Telp: (0911) 344355 LPSE Wilayah Papua Barat GKN Sorong Jl. Basuki Rachmat Km 7 Sorong LPSE Wilayah Papua Gedung Indoprima Lantai 1 & 7 Jl. Pasifik Permai Komplek Ruko Dok II 99111 - Jayapura (CP: Ragil Anwar 085366563330)