Modul 09

LKPP

MODUL

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT BINA PELATIHAN KOMPETENSI

Mekanisme Pembayaran APBN/APBD

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

09. Mekanisme Pembayaran APBN/APBD TUJUAN UMUM

Memahami mekanisme pembayaran APBN/APBD

TUJUAN KHUSUS

a. b. c. d.

UNIT KOMPETENSI KHUSUS TERKAIT

MK 05 Melakukan Pengendalian Keuangan Pelaksanaan Pekerjaan MK 07 Melakukan Penilaian Prestasi Untuk Pembayaran Kontrak

SUB PEMBAHASAN

a. b. c. d.

memahami kedudukan komitmen dalam suatu pembayaran memahami syarat pembayaran memahami pembayaran LS memahami pembayaran dengan menggunakan uang persedian

kedudukan komitmen dalam suatu pembayaran syarat pembayaran pembayaran LS pembayaran dengan menggunakan uang persedian

BAHAN BACAAN

9.1.

Kedudukan komitmen dalam suatu pembayaran

KOMITMEN/PERIKATAN UU NO 1/2004 Pasal 17 ayat (2) : Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, PA/KPA berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan PERPRES NO 54 TAHUN 2010 PASAL 12 PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan PBJ PASAL 18 PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

9.1

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD

Dasar Hukum: 1. UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. PP no 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Kepres No 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN 4. Perpres No 53 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & jasa Pemerintah 5. Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & jasa Pemerintah 6. PMK No 134 tahun 2005 tentang Mekanisme Pembayaran APBN 7. Permendagri No 13 tahun 2006 jo Permendagri No 59 tahun 2007 8. PMK No 170 tahun 2010 tentang PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN pada SATUAN KERJA Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Identifikasi Mekanisme Pembayaran Sejak Awal Dalam penyusunan DIPA, satker diwajibkan menyusun rencana penarikan dana pada halaman III. Satker diwajibkan mengelompokkan pengeluaran-pengeluaran negara ke dalam 2 kelompok; 1) pembayaran yang dilakukan dengan kontraktual sebagaimana diatur dalam Peprpres No. 54 Tahun 2010 dan 2) pembayaran yang dilakukan non kontraktual. Satker juga seharusnya diwajibkan menentukan mekanisme pembayaran dengan UP atau LS dengan menginventarisir kelompok-kelompok pengeluaran.

Contoh ;   

untuk belanja pegawai diwajibkan dengan mekanisme LS; untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas yang sudah diyakini besaran dan penerimanya diwajibkan menggunakan mekanisme LS; pengadaan barang/jasa berbentuk fisik dengan nilai di atas 5 juta diwajibkan menggunakan mekanisme LS.

Untuk menghasilkan rencana penarikan dana diawali dari penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dan tentunya melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peprpres No. 54 Tahun 2010..

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

9.2

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Efektifitas penyusunan rencana penarikan dana akan menghasilkan besaran pengeluaran APBN APB yang dapat dilakukan dengan mekanisme UP dan LS.

Konsep Pemisahan Tanggung Jawab

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PENERBIT SPM

Bertanggung Jawab atas Kinerja Program / Kegiatan yang dilaksanakannya

Bertanggung Jawab atas kebenaran ran / keabsahan bukti / pelaksanaan pembayaran

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

9.3

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Pemisahan Kewenangan dalam Pelaksanaan APBN

Pemisahan Kewenangan dalam Pelaksanaan APBD

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

9.4

LKPP

9.2.

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Syarat Pembayaran

PENGUJIAN TAGIHAN DAN PENERBITAN SPM Berdasarkan UU NO 1 TAHUN 2004 tentang PERBENDAHARAAN APBN PASAL Pasal 18 ayat (1) :

ISI PA/KPA berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yg telah disediakan, & memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD

Pasal 18 ayat (3) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yg berkaitan dg surat bukti yg menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material & akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Pasal 54 ayat (1)

PA bertanggung jawab secara formal & material kepada Presiden/ gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yg berada dalam penguasaannya.

Pasal 54 ayat (2)

KPA bertanggung jawab secara formal & material kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yg berada dalam penguasaannya

Pasal 19 ayat (2) :

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

Pasal 20 ayat (1) :

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah

Pasal 21 : (ayat 1; 2; 6)

1. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian Negara/lembaga /SKPD kepada PA/KPA dapat diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran 6. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

9.5

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA Sesuai dengan bunyi Perpres 54/2010 Pasal 88 ayat (1)) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: 1. mobilisasi alat dan tenaga kerja; 2. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau 3. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau. b. untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh c. perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu: a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau b. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.

Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi a. secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi b. pekerjaan.

Pembayaran Uang Muka Konstruksi 1) Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak.

2) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima penyedia.

3) Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

4) Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.

5) PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia 6) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

9.6

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

7) Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan PEMBAYARAN PRESTASI KERJA (Perpres 54/2010 Pasal 89 ayat (1;2)) 1)

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: a) pembayaran bulanan; b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan c) termin); atau d) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subKontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.

4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

Pembayaran untuk Swakelola (Perpres 54/2010 lamp swakelola) 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.

2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.

3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.

4) Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan diajukan untuk kegiatan yang bukan beban tetap dan dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

9.7

LKPP

9.3.

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Pembayaran LS

Mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN yang berlaku saat ini terdapat dua mekanisme pembayaran yaitu melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP).

Mekanisme Pembayaran LS Mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu mekanisme pembayaran dari Bendahara Umum Negara (KPPN)/Negara kepada rekanan atau pihak ketiga. Mekanisme pembayaran LS tidak hanya untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem kontrak saja, tetapi dapat dikembangkan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga/rekanan tanpa melalui ikatan pekerjaan dengan sistem kontrak, seperti pembayaran honor atau untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp 100 juta sesuai dengan Pepres No. 54 tahun 2010 yang mengatur mekanisme tatacara pengadaan barang/jasa pemerintah.

Mekanisme pembayaran LS merupakan mekanisme pembayaran yang utama di mana dalam rangka pencairan APBN, seharusnya lebih menekankan pada prinsip-prinsip pembayaran LS ketimbang menggunakan mekanisme UP. Keuntungan yang dapat kita peroleh yaitu terjaminnya dilakukan pembayaran dalam rangka APBN oleh Negara kepada pihak ketiga/rekanan selaku penyedia barang/jasa pemerintah. Dan optimalnya penggunaan uang Negara, karena dapat mengurangi idle cash money pada bendahara pengeluaran, sehingga dapat digunakan secara optimal oleh BUN dalam rangka manajemen kas.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

9.8

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

MEKANISME PEMBAYARAN APBN LS BERDASARKAN PMK 170/2010

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

9.9

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

MEKANISME PEMBAYARAN APBD LS BERDASARKAN PERMENDAGRI 13/2006 DAN 59/2007 Proses Pencairan & Pembayaran LS

Keterangan:  PPK-SKPD  BUD  SPM  SP2D  SPP-LS  PPTK  ADK

: Pejabat Pembuat Komitmen – Satuan Kerja Pemerintah Daerah : Badan Usaha Daerah : Surat perintah Membayar : Surat Perjanjian Penggunaan Dana : Surat Perintah Pembayaran - LS : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Arsip Data Komputer

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

9 . 10