Modul 03

LKPP

MODUL

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT BINA PELATIHAN KOMPETENSI

Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan B/J Pemerintah (Analisis Paket dan Jadwal)

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

03. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Analisis Paket dan Jadwal) TUJUAN UMUM

Mampu mengusulkan perubahan paket/jadwal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (jadwal pelelangan & pelaksanaan)

TUJUAN KHUSUS

a. Mampu menyebutkan Faktor penyebab perubahan paket/ jadwal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah b. Mampu menganalisa paket pekerjaan

UNIT KOMPETENSI KHUSUS TERKAIT

PR 10 Menyusun Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa

SUB PEMBAHASAN

a. Faktor penyebab perubahan paket/ jadwal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah b. Analisis paket pekerjaan c. Analisis jadwal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

BAHAN BACAAN

3.1.

Faktor penyebab perubahan paket/ jadwal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Faktor penyebab perubahan paket/ jadwal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  Faktor Peraturan Yang dimaksudkan dengan faktor peraturan di sini misalkan Peraturan Perpajakan, Peraturan Keuangan, Peraturan Ketenaga Kerjaan.

Contoh: Perubahan Tarif Pajak bisa berkait dengan harga barang / jasa, Perubahan peraturan tentang kenaikan Upah Tenaga Kerja bisa mempengaruhi harga barang / jasa.  Faktor Stakeholder  Faktor Teknis  Faktor Financial  Faktor Cuaca  Faktor Alam  Kesepakatan bersama

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

3.1

LKPP

3.2.

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Analisis paket pekerjaan

Konsep utama dari procurement adalah perencanaan tingkat lanjut, penjadwalan dan kerjasama dalam proyek akan menghasilkan penghematan biaya, proses yang efisien dan efektif dan pada akhirnya akan meningkatkan “value for money” .

KEBIJAKAN & KETENTUAN PEMAKETAN

KEBIJAKAN

KETENTUAN

1. Memaksimalkan penggunaan produksi dalam

1. Dilarang memecah paket agar tidak lelang.

negeri.

2. Dilarang menyatukan atau memusatkan yang

2. Perluasan kesempatan bagi usaha kecil.

tersebar di beberapa daerah.

3. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil.

3. Dilarang menyatukan atau menggabungkan paket pekerjaan yang menurut sifat dan besarannya untuk Usaha Kecil.

4. Dilarang menentukan persyaratan yang diskriminatif.

B1. Ketentuan Analisis Paket Pengadaan Dasar Peraturan dan Wewenang Perubahan: ULP

PPK

PA/KPA

Dasar: Perpres 54/2010 Pasal : 17 Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Dasar: Perpres 54/2010 Pasal : 11 Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat: a. mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

Dasar: Perpres 54/2010 Pasal : 10  Berkaitan dengan penetapan perubahan jadwal dan paket : tidak diatur secara khusus.  Disetjui atau Tidak ditetapkan oleh PA/ KPA

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

3.2

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

3.3. Analisis jadwal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Struktur jadwal untuk tiap jenis pengadaan Secara umum, jadwal pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terdiri dari 3 Bagian: 1. Masa Pelelangan 2. Masa Pelaksanaan 3. Masa Pemeliharaan No.

Aktivitas 1

1 2 3

2

3

4

5

Bulan 6 7 8

9

10 11 12

Masa Pelelangan Masa Pelaksanaan Masa Pemeliharaan Dalam proses pengadaan barang/jasa bersifat tahun tunggal, pengaturan jadwal sangat penting, karena akan mempengaruhi terhadap akhir pelaksanaan pekerjaan tersebut, dimana jika melampaui batas akhir tahun anggaran maka pekerjaan tersebut tidak bisa terbayarkan.

Ketertiban semua pihak terkait terhadap masing-masing jadwal tersebut sangat diperlukan.

Bila terjadi keterlambatan di salah satu unsur, maka sulit sekali untuk bisa mengambil waktu dari kegiatan yang lain, karena masing-masing kegiatan punya constraint yang berbeda.

Berikut ini disampaikan beberapa contoh jadwal dari jenis kegiatan yang berbeda, agar kita memahami karakteristik masing-masing jadwalnya.

1. Contoh Jadwal Pengadaan Barang No.

Aktivitas 1

1 2 3

4

2

3

4

5

Bulan 6 7 8

9

10 11 12

Persiapan Dokumen Proses Lelang Pelaksanaan Kontrak  Pemesanan & Pembelian  Pengiriman  Test dan Commisioning  Training Pemakaian Pembayaran

Keterlambatan di proses persiapan akan mengakibatkan keterlambatan di proses-proses selanjutnya. Namun masih bisa diatasi dengan mempersingkat waktu pelaksanaan kontraknya. Namun hal tersebut meningkatkan

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

3.3

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

resiko dalam pelaksanaannya, terutama jika barang yang akan diadakan harus melalui proses pemesanan terlebih dahulu.

2. Contoh Jadwal Pekerjaan Jasa Konsultansi No.

Aktivitas 1

1 2 3 4

4

2

3

4

5

Bulan 6 7 8

9

10 11 12

5

Bulan 6 7 8

9

10 11 12

Persiapan Dokumen Proses Prakualifikasi Proses Seleksi Pelaksanaan Kontrak  Penyusunan Laporan Pendahuluan  Penyusunan Laporan Antara  Presentasi  Penyusunan Laporan Akhir dan Presentasi Final Pembayaran

3. Contoh Jadwal Pengadaan Pekerjaan Konstruksi No.

Aktivitas 1

1 2 3

4

2

3

4

Persiapan Dokumen Proses Lelang Pelaksanaan Kontrak  Perijinan dan Penyiapan lahan  Pekerjaan Sub Structure  Pekerjaan Struktur  Pekerjaan Finishing  Masa Pemeliharaan Pembayaran

Secara lebih detail, jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi masih terdiri dari berberapa macam tahapan penting yang masing-masing memiliki aturan dan batasan tersendiri, sehingga tidak bisa dengan semena-mena diubah-ubah atau dipercepat.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

3.4

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Contoh tahapan penting dalam pekerjaan konstruksi:

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

3.5

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Perubahan jadwal harus memperhatikan beberapa hal penting terkait: 1. Percepatan: Teori Waktu vs Biaya

Dari grafik di atas, dapat kita pahami jika waktu diperpendek dari waktu normal yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut, biaya akan naik.

Oleh sebab itu, jika memang tidak dibutuhkan sekali percepatan, maka sebaiknya waktu pelaksanaan diberikan waktu yang cukup sesuai kebutuhan nnormal ormal agar diperoleh harga penawaran yang paling efisien.

2. Percepatan : Teori Biaya Langsung vs Waktu

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

3.6

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

3. Percepatan : Teori Biaya Tidak Langsung vs Waktu

   

Biaya Tidak Langsung Biaya supervisi dan overhead Biaya interest investasi Biaya penalti keterlambatan proyek Bonus penyelesaian lebih awal proyek

Konsekuensi Biaya Makin panjang waktu proyek makin tinggi biaya tidak langsung

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

3.7

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

4. Percepatan : Teori Total Biaya Proyek vs Waktu

Dari grafik di atas, dapat kita lihat jika Biaya Langsung + Biaya Tidak langsung = membentuk Kurva “U”.

Titik terendah dari Kurva U tersebut menunjukkan durasi proyek dengan biaya terendah.

4. Contoh Jadwal Pekerjaan Jasa Lainnya No.

Aktivitas 1

1 2 3

4

2

3

4

5

Bulan 6 7 8

9

10 11 12

Persiapan Dokumen Proses Lelang Pelaksanaan Kontrak  Pembuatan Program  Presentasi dan Perbaikan  Instalasi dan Uji Coba  Training Pemakaian Pembayaran

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

3.8