Modul 02

LKPP

MODUL

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT BINA PELATIHAN KOMPETENSI

Perencanaan dan Pelaksanaan B/J P secara Swakelola

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

02. Perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Swakelola TUJUAN UMUM

Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara swakelola

TUJUAN KHUSUS

a. memahami Dokumen Anggaran b. Memahami kajian lingkup kegiatan dan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang diswakelolakan c. Memahami prinsip pelaksanaan swakelola yang dilaksanakan oleh instansi / lembaga. d. mampu menyusun RAB untuk swakelola e. Mampu menyusun KAK f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan g. Mampu melakukan praktik penyusunan KAK h. Mampu menyusun RAB swakelola sederhana i. Mampu Melakukan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Swakelola

UNIT KOMPETENSI KHUSUS TERKAIT

PR 11 Menyusun Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola

SUB PEMBAHASAN

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Dokumen Anggaran Ketentuan umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa swakelola Prinsip pelaksanaan swakelola yang dilaksanakan oleh instansi / lembaga.

Pelaporan pelaksanaan Penyusunan KAK Penyusunan RAB untuk swakelola Praktik penyusunan KAK Praktik Penyusunan RAB sederhana Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Swakelola

BAHAN BACAAN

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2.1

LKPP

2.1.

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Dokumen Anggaran

2.1.1. Dasar Hukum Swakelola Swakelola telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Perpres 54/2010 adalah pengganti Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Pasal-pasal yang perlu dicermati dalam Perpres 54/2010 adalah : 1. Pasal 26 ayat 1 : "Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat."

2. Pasal 26 ayat 2 butir a : "pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;" 3. Pasal 26 ayat 2 butir g : "pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;" 4. Pasal 26 ayat 2 butir h : "pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;" 5. Pasal 26 ayat 2 butir i : "pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;" 6. Pasal 26 ayat 4 butir b : "Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola;" 7. Pasal 27 ayat 3 butir b : "Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran."

8. Pasal 28 ayat 8 : "Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran."

9. Pasal 30 ayat a : "Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola."

10. Pasal 30 ayat h : "Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; "

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2.2

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

2.1.2. Penganggaran Swakelola Secara umum, tahapan yang perlu dilakukan dalam menyusun rencana anggaran swakelola adalah sebagai beikut: a. Menetapkan sasaran b. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan. c. Perencanaan teknis dan kebutuhan bahan, tenaga ahli serta peralatan yg sesuai. d. Butir a s/d c dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja/TOR. e. Penyusunan rencana biaya (RAB). 

Biaya tidak boleh melampaui pagu.



Mengikuti ketentuan standar biaya/harga satuan yang berlaku.



Dibutuhkan tenaga ahli/peralatan/bahan dapat dilakukan dengan kontrak/sewa.

b. Atas dasar Surat Pemberitahuan Pagu dari Menteri Keuangan, kementerian negara/lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) termasuk kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh instansi dengan memberikan pada kode MAK yaitu SW atau dananya akan dihibahkan kepada organisasi lain/masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (Kode : 571-573). c. Rincian biaya biasanya memuat : 

Belanja pegawai yang tidak terikat (kode 512)



Belanja barang dan jasa yang terikat

 Belanja barang dan jasa yang tidak terikat 2.1.3. Bentuk dokumen Anggaran Swakelola DALAM HAL SWAKELOLA OLEH PENGGUNA BARANG/JASA 

Pada penyusunan anggaran, memasukkan anggaran untuk swakelola (APBD Kode rekening ……)



Dibentuk Tim Swakelola yang SK nya dikeluarkan pengguna barang/jasa atau atasan pengguna untuk pekerjaan swakelola yang dilaksanakan sendiri



Dibentuk Tim Swakelola yang dikeluarkan bersama antara pengguna barang/jasa atau atasan pengguna dengan pejabat/pimpinan instansi lain untuk pekerjaan swakelola yang dilaksanakan bersama-sama



Dipisahkan bagian anggaran untuk murni swakelola dengan yang akan dikontrakkan/dibelanjakan kepada pihak ketiga, baik berupa barang maupun jasa LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2.3

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

DALAM HAL SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH YANG LAIN 

Penunjukan instansi pelaksana swakelola atas dasar pertimbangan kemampuan dan kewenangan instansi yang bersangkutan



Adanya MOU antara pengguna barang/jasa dengan instansi pemerintah lain apabila anggarannya akan “dilimpahkan”



Menyiapkan organisasi pelaksana proyek/kegiatan pada instansi yang akan menerima “pelimpahan” anggaran



Menyusun petunjuk pelaksanaan dari pekerjaan yang akan dilaksanakan, termasuk output yang diharapkan, sistem pelaporan, dll



Mengusulkan perubahan/pemindahan tempat pembayaran (APBN:KPKN) kepada Dirjen Anggaran Depkeu (cq. Direktur Perbendaharaan Negara) untuk diterbitkannya Surat Kuasa (SKU) SPM apabila domisili proyek/satker yang memberi pekerjaan berbeda dengan penerima pekerjaan



Dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara pengguna barang/jasa dengan penerima kuasa anggaran

DALAM HAL SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT 

Pada penyusunan anggaran, memasukkan anggaran untuk swakelola oleh kelompok masyarakat ke dalam pos bantuan/hibah (APBN MAK 5960 / APBD Kode rekening 2-xx-xxxx-4-5-04-2)



Adanya proposal dari kelompok masyarakat yang disertai dengan rincian kebutuhan dana bagi pelaksanaan kegiatan



Adanya Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara pengguna dengan penerima hibah



Dalam hal pekerjaan yang dihibahkan tersebut merupakan pekerjaan jasa konstruksi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pasal 9 angka 2 huruf d.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2.4

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

2.1.4. Pencairan Anggaran Swakelola Tata Cara Pencairan Anggaran Swakelola a. Untuk pekerjaan swakelola yang dilaksanakan sendiri oleh pengguna barang/jasa atau “dilimpahkan” kepada instansi pemerintah lain melalui mekanisme Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dengan Surat Permintaan Pembayaran Dana UYHD (SPP-DU) atau SPP –Tambahan UYHD (SPP-TU) atau SPP-Guna UYHD (SPP-GU) b. Untuk pekerjaan swakelola yang dihibahkan (block grant) melalui SPM-LS, kecuali bagi penerima hibah di daerah konflik/bencana alam dan daerah terpencil, pencairan dana melalui UYHD c. Setiap pencairan dana yang dihibahkan, penerima hibah harus membuka rekening di bank umum, dengan menyertakan kemajuan fisik (bagi kegiatan proyek fisik) Pengendalian Anggaran 1. Swakelola Oleh Pengguna Barang/Jasa : 

Apabila membutuhkan bahan, alat, tenaga ahli, maka harus dibentuk panitia/pejabat pengadaan yang melaksanakan pengadaan bahan/alat/tenaga ahli tersebut.



Jumlah total tenaga ahli dari luar maksimal 50% dari total tenaga proyek/kegiatan swakelola.



Pembayaran upah tenaga kerja dengan secara harian/uapah borongan.



Pembayaran gaji tenaga ahli secara kontrak individual konsultan.



Dilakukan pencatatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan swakelola.



Pengawasan pekerjaan fisik di lap dilakukan oleh pelaksana yang dtunjuk oleh pengguna barang/jasa.



Laporan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana kepada pengguna barang/jasa setiap bulan.



Penguna melaporakan kepada atasannya (Menteri/Kepala LPND, Kepala Daerah atau pejabat yang disamakan).

2. Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain 

Apabila membutuhkan bahan, alat, tenaga ahli, maka harus dibentuk panitia/pejabat pengadaan yang melaksanakan pengadaan bahan/alat/tenaga ahli tersebut.



Jumlah total tenaga ahli dari luar maksimal 50% dari total tenaga proyek/kegiatan swakelola.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2.5

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP



Pembayaran upah tenaga kerja dengan secara harian/upah borongan.



Pembayaran gaji tenaga ahli secara kontrak individual konsultan.



Dilakukan pencatatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan swakelola.



Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang dtunjuk oleh instansi penerima kuasa.



Laporan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana kepada pengguna barang/jasa setiap bulan.



Penguna melaporakan kepada atasannya (Menteri/Kepala LPND, Kepala Daerah atau pejabat yang disamakan).

3. Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat : 

Pengadaan bahan/alat/tenaga ahli dilakukan oleh kelompok masyarakat.



Jumlah total tenaga ahli dari luar maksimal 50% dari total tenaga proyek/kegiatan swakelola.



Penyaluran dana hibah secara bertahap :



40% diberikan apabila kelompok masyarakat telah siap melaksanakan.



30% tahap kedua diberikan apabila pekerjaan telah mencapai 30%.



30% tahap ketiga diberikan apabila pekerjaan telah mencapai 60%.



Laporan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan secara berkala kepada pengguna barang/jasa.



Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima hibah.



Bantuan sosial berupa uang tunai kepada penerima hibah, dalam penyalurannya harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam APBN dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2.6

LKPP

2.2.

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Ketentuan umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa swakelola

PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh: a. K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: 1) direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan 2) mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli. b. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut: 1) direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan 2) pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran. c. Kelompok Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut: 1) direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat; 2) sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan 3) pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

2.3.

Penyusunan KAK dan RAB Swakelola

2.5.1. SWAKELOLA OLEH K/L/D/I PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN Penyusunan KAK KAK memuat: 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2.7

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), meliputi : 1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 2) pengadaan bahan; 3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis 1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.

2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja 1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2.8

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran.

4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.

Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Bila ULP belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola.

Rencana Swakelola K/L/D/I mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat umum.

2.5.2. SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA Penyusunan KAK KAK memuat: 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2.9

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi: 1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 2) pengadaan bahan; 3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis 1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.

2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja.

1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola.

3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 10

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.

2.5.3. SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA Penyusunan KAK 1) KAK memuat: uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).

Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 1) Tim Swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi: 1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 2) pengadaan bahan; LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 11

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis 1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.

2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja 1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

2) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran.

3) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

4) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 12

LKPP

2.4.

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Prinsip pelaksanaan swakelola yang dilaksanakan oleh instansi / lembaga.

2.4.1. SWAKELOLA OLEH K/L/D/I PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN Ringkasan Proses PERENCANAAN

PELAKSANAAN

a. Penyusunan daftar kebutuhan dan kegiatan b. Pembentukan Tim Swakelola

a. Pelaksanaan Rencana Kerja b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan c. Pembayaran

PELAPORAN a. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi b. Pelaporan Realisasi Pekerjaan c. Penyerahan Hasil Pekerjaan

PERENCANAAN Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut: a. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola; b. pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan: 1) Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, serta diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola; 2) tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.

PELAKSANAAN a. Pelaksanaan Rencana Kerja, Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu: LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 13

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja; 2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh ULP/Pejabat Pengadaan; 4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan 6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan.

1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.

2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan. c. Pembayaran 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.

2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.

3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.

4) Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan diajukan untuk kegiatan yang bukan beban tetap dan dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

PELAPORAN a. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala.

1) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 14

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

2) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.

3) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan.

4) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.

5) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.

6) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan. b. Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain: 1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan 4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. c. Penyerahan Hasil Pekerjaan 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK. 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 15

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

2.4.2. SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA Ringkasan Proses PERENCANAAN

PELAKSANAAN

a. Penyusunan daftar kebutuhan dan kegiatan b. Penawaran kepada Instansi lain c. Instansi lain mempelajari dokumen d. Naskah Kerjasama atau Nota Kesepahaman e. Rencana Swakelola f. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan g. Penyusunan KAK h. Jadwal Rencana Pekerjaan i. Rincian Biaya Pekerjaan j. Gambar rencana kerja dan Spesifikasi Teknis k. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja l. Pembentukan Tim Swakelola m. Penyusunan Kontrak n. Penandatanganan Kontrak antara PPK dengan Instansi Lain

a. Pelaksanaan Rencana Kerja b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan c. Pembayaran

PELAPORAN a. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi b. Pelaporan Realisasi Pekerjaan c. Penyerahan Hasil Pekerjaan

PERENCANAAN Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut: a. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola; b. PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan Swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya; c. instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya; d. apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat, dapat dibuat naskah kerjasama atau Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pekerjaan Swakelola;

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 16

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

e. PPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman; Kontrak Swakelola paling kurang berisi: 1) Para pihak; 2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan; 3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan; 4) Jangka waktu pelaksanaan; dan 5) Hak dan kewajiban para pihak. f.

pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan: 1) Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas; 2) Tim Perencana dan Tim Pengawas yang berasal dari instansi Penanggungjawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola; 3) Tim Pelaksana diangkat oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; 4) Tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.

g. Penyusunan KAK KAK memuat: 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 17

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). h. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. i.

Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi: 1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 2) pengadaan bahan; 3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

j.

Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis 1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.

2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

k. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja.

1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola.

3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran.

4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 18

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. d. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Bila ULP pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan dari unsur instansi Penanggungjawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola. e. Rencana Swakelola K/L/D/I mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat umum.

PELAKSANAAN a. Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu: 1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja; 2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh ULP/Pejabat Pengadaan; 4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan 6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan.

1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.

2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan. c. Pembayaran LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 19

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.

2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.

3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.

4) Instansi pemerintah lain dapat mengajukan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan untuk kegiatan beban sementara dan dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

PELAPORAN a. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala.

2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan.

3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.

4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan.

5) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.

6) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.

7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan. b. Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain: 1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja, serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 20

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan 4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. c. Penyerahan Hasil Pekerjaan 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK. 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4.3. SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA Ringkasan Proses PERENCANAAN

PELAKSANAAN

a. K/L/D/I menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari Kelompok Masyarakat b. Hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis. c. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat d. Batasan pekerjaan konstruksi e. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I f. PPK membuat Kontrak

a. Pelaksanaan Rencana Kerja b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan c. Pembayaran

PELAPORAN a. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi b. Pelaporan Realisasi Pekerjaan c. Penyerahan Hasil Pekerjaan

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 21

LKPP

LKPP

PERENCANAAN

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

PELAKSANAAN

LKPP

LKPP

PELAPORAN

g. Pembentukan Tim Swakelola h. Penyusunan KAK i. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan j. Rincian Biaya Pekerjaan k. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis l. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja m. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan

PERENCANAAN Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut: a. K/L/D/I menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari Kelompok Masyarakat. b. pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis. c. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola. d. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana antara lain: pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan. e. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f.

PPK membuat Kontrak pelaksanaan pengadaan Swakelola dengan penanggungjawab Kelompok Masyarakat.

g. Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan: 1) Tim Swakelola diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat sesuai dengan struktur organisasi Swakelola.

2) tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 22

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola. h. Penyusunan KAK KAK memuat: 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). i.

Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 1) Tim Swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

j.

Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi: 1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 2) pengadaan bahan; LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 23

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan. k. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis 1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.

2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. l.

Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja 1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

2) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran.

3) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

4) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.

m. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan 1) Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola.

2) Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS. PELAKSANAAN a. Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu : 1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja; 2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat untuk diproses oleh Panitia/Pejabat Pengadaan; 4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 24

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan; dan 6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan 1) pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.

2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan. c. Pembayaran 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.

2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.

3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.

4) Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a) diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola; b) diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan c) diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 25

LKPP

2.5.

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Pelaporan pelaksanaan swakelola

Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : 1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan 4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan.

Penyerahan Hasil Pekerjaan 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK. 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis Laporan 

Laporan Mingguan Berisi: o laporan pengadaan dan penggunaan material/bahan; o laporan pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; o laporan pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; o laporan realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; o laporan pelaksanaan fisik; dan

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 26

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

o laporan hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 

Laporan Bulanan o Ringkasan dari Laporan Mingguan



Laporan Akhir

Pengawasan Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi : 1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; 2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi: a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.

Evaluasi 1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi: a) pengadaan dan penggunaan material/bahan; b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) pelaksanaan fisik; dan f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 27

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

2) Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 28

LKPP

2.6.

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

Latihan kelompok prinsip pelaksanaan swakelola

Latihan Swakelola Pengawasan

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

2 . 29