Bulletinck mei15

Melihat Contoh Sampah Suplai Air Dalam Diperlakukan di TPST Pencapaian 100% Rawasari Aman Air Minum 2019

9

Edisi 05/Tahun XIII/Mei 2015

12

Revolusi Sebatang Bambu

28

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Indonesia Sukses Gelar

Water,Sanitation, and Cities Forum & Exhibition 2015

LENSA CK • Water, Sanitation, and Cities Forum & Exhibition 2015 Jakarta Convention Center, 27-29 Mei 2015

daftar isi

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

Berita Utama Sukses Gelar 4 Indonesia Water, Sanitation, and

Cities Forum & Exhibition 2015

Sanitasi, dan 6 Air, Perkotaan di Panggung Harapan

liputan khusus Contoh Sampah 9 Melihat Diperlakukan di TPST

5

Rawasari

info baru Air Dalam Pencapaian 12 Suplai 100% Aman Air Minum 2019

14

Kabupaten/Kota 14 87Direkomendasikan Dapat SPPH Hibah Air Minum

dan Integritas 15 Profesionalitas Arsitek akan Dilindungi Undang-Undang

PUPR Minta 17 Menteri Infrastuktur Pendukung Sail

22

Tomini Selesai Tepat Waktu

18

inovasi SPS Indonesia: 18 Rudal RUang kenDALi Sistem Penanganan Sampah Indonesia

Sampah Bersih 22 Bank Mandiri, Kunjungi di

17

Bangkalan!

KARTINI 26 Formula (baKAdsoRbsi Temuan

IndoNesIa): Terobosan Baru dalam Dunia Persampahan Indonesia

28 Revolusi Sebatang Bambu

PLUS! lensa ck • Water, Sanitation, and Cities Forum & Exhibition 2015 Jakarta Convention Center, 27-29 Mei 2015

2

26

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Andreas Suhono Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoMochammad Natsir, Dadan Krisnandar, M. Maliki Moersid, Pemimpin RedaksiHadi Sucahyono, Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin, Dian Irawati, Sudarwanto Nugroho Tri Utomo Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Pemimpin Redaksi Bagian Produksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Redaksi Chandra RP. Situmorang, Penyunting Fajar Santoso, IlhamBuchori Muhargiady, Bhima Dhananjaya, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Bagian Produksi Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Pidekso Elkana Catur H.,Danang Dian Ariani, Djati Waluyo Widodo Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, R. MulanaSyamsul MP. Sibuea, Respati,A. Joerni Makmoerniati, Hadi, M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Prasetyo, Oloan MS., Hosen Utama, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Aswin G. Sukahar, TM. Hasan, Kusumawardhani, RudiSyaiful A. Arifin, Endang Setyaningrum, Ade Rachman, Aryananda Sihombing, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Dian Suci Hastuti.

Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, Alamat Redaksi M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Email Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, publikasi_djck@yahoo.com Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi

website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi

Himpun Solusi Dalam Forum Air Minum, Sanitasi, dan Perkotaan Membahas permukiman layak huni dan berkelanjutan ibarat rumah besar yang berisi kebutuhan dasar masyarakat bernama akses air minum dan akses sanitasi, baik di perkotaan dan perdesaan. Keduanya kemudian terus saling berkejaran dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dengan dampaknya yang sangat serius terhadap perkembangan perkotaan. Sebagai pihak yang memikul tugas mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selalu menyuarakan perlunya kerjasama berbagai pihak untuk mencapai target nasional maupun komitmen Internasional.

Kali ini suara tersebut diwadahi dalam ajang Water, Sanitation, and Cities yang menghimpun kegiatan forum dan pameran sendiri menghimpun enam kegiatan utama antara lain Indonesia International Water Week, Municipal Solid Waste Management and Domestic Wastewater Management, Smart Planning for Heritage River Cities, National Urban Forum, Youth Program, dan Pemeran yang menampilkan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang air, sanitasi, dan perkotaan beserta implementasinya.

Dari berbagai isu dan tindak lanjut yang telah didiskusikan dalam forum tersebut, perlu komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat, NGO, serta lembaga donor, dalam rangka pencapaian target kota berkelanjutan serta akses air minum dan sanitasi berkelanjutan, termasuk di dalamnya untuk mencapai target pemerintah Indonesia mewujudkan gerakan 100-0-100, hingga tahun 2019.

Selain itu, hasil forum yang ada di atas akan digunakan sebagai referensi dalam menyiapkan dan mendukung penuh Konferensi Habitat III yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 yang akan datang. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah menyusun National Report Habitat III serta menjadi tuan rumah pada Preparatory Meeting untuk Regional Asia Pacific pada bulan Oktober 2015 yang akan datang.

(Teks : Buchori)

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578

twitter Email @ditjenck publikasi_djck@yahoo.com

instagram @ditjenck

Cover : Wapres Jusuf Kalla memukul gong penanda dibukanya WSC Forum & Exhibition 2015 (foto : Dodo) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

3

berita utama

Indonesia Sukses Gelar Water, Sanitation, and Cities Forum & Exhibition 2015 Indonesia sukses menggelar Water, Sanitation, and Cities Forum & Exhibition 2015 yang berlangsung di Jakarta 27-29 Mei 2015 dan dibuka oleh Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla. Selama tiga hari para stakeholder merumuskan strategi dan rekomendasi untuk menjawab tantangan lima tahun ke depan sesuai RPJMN 20152019, yaitu peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak menjadi 100%, serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Indonesia pada 2019.

W

SC Forum and Exhibition diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didukung oleh Bappenas dan Kementerian Kesehatan, dan dihadiri ahli, prak­ tisi, lembaga donor internasional, peme­ rintah, dan swasta. Kegiatan ini menghimpun enam kegiatan utama antara lain Indonesia International Water Week, Municipal Solid Watse Management and Domestic Wastewater Management, Smart Planning for Heritage River Cities, National Urban Forum, Youth Program, dan Pemeran yang menampilkan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang air, sanitasi, dan perkotaan beserta implementasinya.

Forum tersebut merumuskan tujuh hal mendasar yang perlu dipersiapkan bersama untuk menuju akses universal air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta perkotaan yang livable, yaitu : (i) Komitmen; (ii) Dasar hukum dan Kebijakan yang Kokoh; (iii) Kelembagaan; (iv) Capacity Building; (v) Penerapan Teknologi ; (vi) Partnership antar stakeholder; dan (vii) Kerjasama Pemerintah dan Swasta. “Penyediaan layanan air minum dan sanitasi tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan pendanaan yang memadai.

Salah satu kendala terbesar adanya rendahnya tarif pelayanan, dimana penetapannya sering kali tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik. Karena itu, kita tidak kenal lelah untuk menyampaikan bahwa ada risiko besar di masyarakat miskin yang harus membayar lebih mahal dibandingkan kita yang dapat mengakses air dengan mudah,� ungkap Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono.

4

Pembangunan wilayah dan perkotaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya dukungan sumber daya yang dikelola dengan optimal. Driver of development yang besar dihadapi oleh semua kota secara global, di antaranya urbanisasi yang semakin signifikan, daya dukung kota yang semakin terbatas, perubahan iklim, serta bencana alam. Empat hal itu menjadi key drivers dalam mewujudkan kota berkelanjutan. Keberlanjutan kota ke depan juga sangat ditentukan oleh kepemimpinan lokal yang dapat mengelola kotanya.

Dalam forum tersebut juga menyimpulkan beberapa isu tentang upaya bersama membangun kota dengan fungsinya sebagai berikut: (i) Mesin penggerak pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan bangsa dan memberikan peluang penghidupan (livelihood) termasuk bagi kelompok masyarakat yang rentan; (ii) Pelayanan dasar dan amenitas yang mudah diakses masyarakat; (iii) Melayani berbagai lapisan masyarakat (anak-anak/pemuda/ lansia, gender, kelompok sosial budaya, difabel, kelompok berpenghasilan rendah); (iv) Mempermudah mobilitas masyarakat untuk bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari; (v) Membangun kebertahanan (resilience) masyarakat kota dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan seperti sumber daya (air, energi, pangan), perubahan iklim dan bencana, serta mata pencaharian; (vi) Menjaga keragaman (diversity) sosial-budaya, geografis dan modalitas masyarakat; (vii) Memberikan peluang dan ruang yang setara untuk kegiatan formal dan informal di perkotaan, serta memberikan sistem pendukung yang memadai (teknis, finansial, legal); dan (viii) Memperkuat data dan informasi, pengetahuan (knowledge), serta pembangunan kapasitas dan budaya warga dan pengelola perkotaan melalui perkuatan community of practice (komunitas praktisi) dan learning groups (kelompok belajar) seperti asosiasi profesi, interest groups (kelompok minat), penggiat masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Dari berbagai isu dan tindak lanjut yang telah didiskusikan dalam forum tersebut, perlu komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat, NGO, serta lembaga donor, dalam rangka pencapaian target kota berkelanjutan serta akses air minum dan sanitasi berkelanjutan, termasuk di dalamnya untuk mencapai target pemerintah Indonesia mewujudkan gerakan 100-0-100 hingga tahun 2019.

Selain itu, hasil forum ini akan digunakan sebagai referensi dalam menyiapkan dan mendukung penuh Konferensi Habitat III yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 yang akan datang.

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah menyusun National Report Habitat III serta menjadi tuan rumah pada Preparatory Meeting untuk Regional Asia Pacific pada bulan Oktober 2015 yang akan datang. (Teks: Buchori)

berita utama

Air, Sanitasi, dan Perkotaan di Panggung Harapan Suasana Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center mendadak lain dari biasanya. Dari gerbang hingga lobby Cendrawasih terhampar konstruksi bambu untuk menyambut para peserta Water, Sanitation, and Cities (WSC) Forum&Exhibition 2015 yang berlangsung pada 27-29 Mei 2015.

Dari kiri ke kanan: Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, Wapres Jusuf Kalla, mantan Menteri PU Djoko Kirmanto, mantan Menteri Kimpraswil Erna Witoelar, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

K

onsep bambu dipilih untuk mengkampanyekan green infrastructure dan adaptasi perubahan iklim kepada masyarakat. Era penggunaan kayu yang sangat dominan dalam berbagai keperluan ter­ utama pada konstruksi bangunan sudah hampir berlalu, meskipun kayu merupakan salah satu bahan yang ramah lingkungan. Padahal kita mempunyai sumber daya alam lain yang cukup banyak yang tidak kalah kekuatannya dengan kayu yaitu bambu. (artikel lengkap di rubrik Inovasi).

WSC dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ditandai dengan pemukulan gong didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, Dirjen Sumber Daya Air Mudjiadi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan mantan Menteri PU Djoko Kirmanto dan mantan Menteri Kimpraswil Erna Witoelar.

Dalam sambutannya Jusuf Kalla mengingatkan kepada semua bahwa sumber air paling baik adalah penghematan dan kebiasaan masyarakat. Dengan merubah kebiasaan dan melakukan peng­ hematan dalam menggunakan air maka akan menjamin air

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

5

berita utama Kalla meminta agar utang-utang PDAM dihapuskan demi mem­ biayai pembangunan 10 juta sambungan air bersih ini.

WSC menghimpun enam kegiatan utama antara lain Indonesia International Water Week, Municipal Solid Waste Management and Domestic Wastewater Management, Smart Planning for Heritage River Cities, National Urban Forum, Youth Program, dan Pemeran yang menampilkan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang air, sanitasi, dan perkotaan beserta implementasinya.

Pada hari pertama sejumlah undangan menyimak ceri­ ta pe­ngalaman mengelola air minum dari para narasumber dari negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Jepang, dan lainnya. Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono saat memberikan pa­ paran sambutannya mengatakan, berbagai negara di Asia masih mengalami problem sistematis terkait kesenjangan akan akses pelayanan air minum dan sanitasi. Hal ini terutama dirasakan oleh kaum marjinal dan miskin. Untuk menuju penyampaian pelayanan yang berkelanjutan, perlu didukung dengan partnership dan alernatif pembiayaan yang mampu mendukung pembangunan.

tersebut tidak cepat habis. Air dan sanitasi menurut Kalla sangat penting, karena banyak orang sakit akibat masalah air dan sanitasi yang buruk. “Masalah air dan sanitasi merupakan tanggung jawab bersama. Mari selesaikan bersama” tegas Kalla.

Wapres juga mencuatkan lagi program 10 juta sambungan rumah (SR) yang pernah dicanangkan tahun 2009 lalu kala ia menjadi Wakil Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia meminta agar program pembangunan 10 juta sambungan air bersih diselesaikan dalam waktu lima tahun. Menurutnya, hingga kini, baru 30 persen warga negara Indonesia yang menikmati sambungan air bersih. “Kita jujur saja, saat ini ada 10 juta dikali 5 orang per keluarga berarti 50 juta. Itu berarti baru 30% dari jumlah penduduk kita. Karena itu lah mari kita program, bikin 10 juta sambungan baru dalam lima tahun, harus dilaksanakan. Jangan hanya seminar-seminar terus,” katanya.

Menurutnya, selama ini terjadi ketidakadilan di banyak kota terkait distribusi air bersih. Sebagian warga terpaksa membeli air bersih dengan harga lebih mahal daripada yang dipatok Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena tidak mendapatkan sambungan air bersih. “Kalau air minum PDAM taruh lah harganya Rp 6000 hingga Rp 10.000 per kubik. Tapi karena tidak ada sambungan, maka beli kaleng yang totalnya Rp 40.000 dengan kaleng, tidak bersih lagi, mahal juga. Jadi saya bilang bangsa itu tidak adil apabila berbicara soal air, karena itu lah tentulah kita akan adilkan bangsa ini karena air milik bersama,” tutur dia.

Kalla juga berpesan agar pemerintah daerah dan DPRD mendukung PDAM dalam membangun 10 juta sambungan air.

Demikian juga ketika PDAM merasa perlu untuk meningkatkan tarif air bersih. Jangan karena kenaikan tarif bukan kebijakan popular, maka kepala daerah atau DPRD menentang rencana tersebut.

“Penting bagi Bupati dan DPRD, jangan karena air penting maka dianggap bahan popularitas. Mau naikan harga air seribu, dua ribu, tidak boleh. Padahal PDAM jadi tidak untung, tidak ekspansi, tidak bisa berkembang, maka menyebabkan rakyat beli kalengan Rp 40.000,” tutur Kalla.

Wapres optimistis pembangunan 10 juta sambungan air bersih bisa terealisasi mengingat biayanya tidak lebih besar dibandingkan dengan proyek pembangunan listrik 35.000 Megawatt. Bahkan,

6

Konstruksi bamboo untuk panel pameran lomba foto di ajang WSC 2015

Fenomena yang dialami oleh kota-kota saat ini adalah ur­ banisasi dan keterbatasan daya dukung serta kapasitas kota suatu pengelolaan kota menjadi kota berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan terhadap layanan air minum dan sanitasi, menghadapi berbagi tantangan, termasuk bencana alam.

Hal yang menarik dalam menyedikan pelayanan air minum dan sanitasi bahwa ini bukan masalah memilih perkotaan (urban) atau perdesaan (rural), tapi lebih pada bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dilakukan. Dengan demikian, di manapun keberadaan masyarakat, harus dapat dikenali dan disadari bahwa mereka memiliki hak terhadap pemenuhan ke­ butuhan dasarnya.

Pembangunan kota tidak dapat dilepaskan dari dukungan lingkungan. Kota-kota besar di dunia dihadapkan pada penurunan tanah dan akibat faktor alam maupun faktor manusia. Untuk itu, pemanfaatan air tanah sudah kurang relevan dan perlu diambil langkah nyata untuk melarang pemanfaatannya. Pemberian in­ sentif bagi mereka yang mampu mengisikan kembali air tanah akan mampu mendorong normalisasi akuifer yang pada giliran­nya akan mampu menjaga ketersediaan air yang keberlanjutan.

berita utama isu pembangunan perkotaan, berbagi pengalaman tentang pendekatan pembangunan perkotaan serta praktik-praktik terbaik bidang permukiman dan pembangunan perkotaan di Indonesia. Para pemangku kepentingan akan berdiskusi, bertukar pengalaman dan pikiran mengenai perkembangan kota-kota di Indonesia, untuk pembangunan perkotaan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Sebagai Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia mengalami tingkat urbanisasi yang cepat. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan tingkat urbanisasi nasional men­ capai 66,7 persen pada tahun 2035.

“Cepatnya urbanisasi ini memunculkan tantangan bagi pe­ merintah pusat dan daerah terutama dalam hal penyediaan pe­ mukiman yang berkelanjutan dengan infrastruktur layak,” ujar Direktur Pengembangan Permukiman, Hadi Sucahyono.

Ia menambahkan, urbanisasi juga menuntut pengaturan per­ mukiman di kawasan perkotaan agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari. “Perencanaan kawasan perkotaan harus bersifat Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono

Pengambilan air tanah secara gratis sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga dibutuhkan regulasi untuk mengurangi pengambilan air tanah. Aturan yang diterapkan tersebut dapat berupa pelarangan gedung pemerintah di Jakarta meggunakan air tanah. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan penyaluran air dari sistem perpipaan dari sumber lain, sehingga mampu tetap menjaga pemenuhan kebutuhan air dari sisi pengguna.

Recycle Water menjadi salah satu alternatif sumber air untuk mengurangi penggunaan air tanah. Terobosan yang perlu dilak­ sanakan antara lain adalah dengan pemberian insentif bagi masyarakat/swasta yang dapat melakukan pengisian kembali air. Pengolahan limbah guna mengurangi pencemaran yang masuk dari limbah domestik dan industri yang masuk ke badan air perlu dilakukan dengan optimal untuk menjaga keberlanjutan ketersedian air baku, yang pada gilirannya dapat meluaskan pelayanan air minum dan mengurangi ketergatungan terhadap penggunaan air tanah, penyadaran kesadaran publik melalui kampanye serta pengembangan wilayah yang sesuai dengan penataan ruang, kerjasama antara universitas dan swasta dalam inovasi tekonologi pengolahan air, serta yang tidak kalah penting kita harus bersama-sama menjaga dan memantau penurunan muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah berlebih melalui sistem monitoring yang berkala dan terintergrasi.

Isu yang tidak kalah penting terkait air di negara kita adalah dengan dibatalkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Sumber Daya Air, unsur privatisasi air menjadi hal yang menjadi dasar pembatalan UU tersebut. Hak rakyat untuk memperoleh air bersih merupakan aspek penting. Oleh karena itu, privatisasi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat akan air, dengan demikian setelah hak memperoleh air sudah terpenuhi bagi masyarakat, kemudian kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPS) dapat dilaksanakan. Dan perlu digaris bawahi kembali, bahwa keberadaan KPS tidak mengesampingkan kebutuhan air bagi masyarakat secara luas.

National Urban Forum (NUF) NUF merupakan rangkaian dari acara WSC yang menjadi forum pertemuan para pemangku kepentingan untuk membahas isu-

Para pegiat permukiman peserta Youth Program.

komperehensif dan tidak reaktif, agar persoalan yang diselesaikan tidak hanya mampu menjawab masalah masa kini, tetapi juga mengantisipasi permasalahan yang dihadapi oleh generasigenerasi berikutnya,” urainya.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. UU ini bertujuan mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

NUF terbagi dalam tigasesi. Sesi pertama tentang “New Urban Agenda: Resolving Future Challenges”, sejumlah pembicara yang kompeten dihadirkan antara lain Dr. Ir. Wicaksono Sarosa dan Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP. Sementara sesi kedua ”Mayor Forum” dihadiri sejumlah walikota dan bupati yang yang berprestasi. Mereka memberikan pa­paran tentang terobosan-terobosan dalam ber­bagai aspek yang telah dan akan dilakukan untuk membenahi kotanya, dilanjutkan dengan tanggapan oleh tim penanggap. Pemimpin daerah yang diharapkan akan menjadi pembicara adalah Walikota Surabaya, Walikota Banjarmasin, Kepala Bidang Fispra Bappeda Kabupaten Banyuwangi.

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

7

berita utama Pemeliharaan Kota Pusaka juga tertuang dalam Undangundang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Bagian keempat UU tersebut mengatur tentang pelestarian Bangunan Cagar Budaya. Pasal 38 ayat 1 menyebutkan “Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan”.

Pada Desember 2012, diluncurkan pula Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia sebagai bentuk kesepakatan masyarakat pendukung pelestarian pusaka yang akan mengawal dan terus mendorong penataan dan pelestarian Kota Pusaka.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, berfoto bersama para mahasiswa usai memberikan paparan menganai wilayah pengembangan strategis.

Sesi ketiga akan mengupas tentang “Indonesian Outlook”.

Dr. Ir. Djoko Kirmanto, Ir. Hayu Parasati, MPS, dan Harry Ganie berbicara tentang prospek pembangunan permukiman di per­ kotaan Indonesia, khususnya terkait gerakan 100-0-100. untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan, termasuk peran Kemitraan Habitat.

Mengembalikan Identitas Kota Pusaka Kementerian PUPR bertekad mengembalikan identitas Kota Pusaka di Indonesia yang terancam hilang karena pesatnya per­ tumbuhan ekonomi perkotaan. Melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) yang sudah diikuti 45 kabupaten/ kota, Kementerian PUPR mendorong penyusunan Pedoman Pelestarian Kota Pusaka dan Rencana Aksi Pengelolaan Kota Pusaka.

Tekad tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Dadan Krisnandar, dalam seminar Kota Pusaka bertajuk “Smart Planning for Heritage River Cities” di hari ketiga rangkaian WSC. Dalam seminar ini dibahas dua hal penting mengenai Ekonomi Pusaka dan Heritage Impact Assessment.

“Seminar Kota Pusaka menjadi ajang berkumpul para pihak yang memiliki perhatian dengan isu pelestarian kota pusaka.

Seminar ini memiliki semangat untuk mengeksplorasi ide-ide melestarikan sejarah yang terkandung dalam bangunan pusaka, sekaligus mempertahankan utilitas bangunan pusaka agar sejalan dengan perkembangan kota-kota modern di Indonesia,” ujar Dadan. Ia menambahkan, masukan-masukan dari seminar ini diharapkan dapat disepakati sebagai satu bentuk pedoman yang dapat dijadikan acuan atau standar dalam melakukan penataan kawasan pusaka secara komprehensif dengan memper­ timbangkan perkembangan perkotaan baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.

“Kota Pusaka harus mendapatkan perhatian karena per­ tumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat dan dikha­ watirkan menggerus peninggalan budaya. Harapannya Indonesia nantinya tetap tumbuh menjadi sebuah negara yang ber­kembang pesat, tanpa mengabaikan perkembangan kota-kota pusaka yang merupakan warisan luhur Bangsa Indonesia,” imbuh Andreas Suhono.

Youth Program Anak muda sebagai penerus masa depan bangsa, merupakan kelompok yang memiliki potensi dan mampu menjadi agen perubahan untuk mengajak kepada lingkungannya maupun masyarakat luas untuk peduli terhadap sanitasi serta permukiman yang berkelanjutan. Dalam rangkaian WSC, Kementerian PUPR juga menyelenggarkan Youth Program dengan tema Pemuda Ber­ karya Ciptakan Permukiman Berkelanjutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian pe­ muda dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan ber­ kelanjutan melalui peningkatan pengetahuan dan fasilitasi ide kreatif anak muda terkait permukiman, air minum, dan sanitasi.

“Diharapkan anak muda Indonesia sebagai agent of change dapat mengembangkan dirinya untuk menjadi generasi baru yang peduli sanitasi dan menjadi pemicu bagi masyarakat luas.

Ide-ide dan inovasi baru dalam memecahkan masalah sanitasi di berbagai wilayah di Indonesia diharapkan dapat dikembangkan dari kreatifitas anak-anak muda,” tutur Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, M. Maliki Moersid.

Maliki mengucapkan selamat kepada 75 pemuda pemudi yang telah terpilih untuk mengikuti kegiatan Youth Program ini.

Dari 75 peserta yang terpilih ada 3 orang warga negara asing yang berasal dari negara Jerman, Thailand dan India. Pada kegiatan ini peserta diberikan pembekalan tentang public speaking, teknik penyampaian pesan dan motivasi sebagai agen perubahan. Selain itu akan diberikan wawasan baru melalui sharing pengalaman dari Duta Indonesia untuk jaringan global change maker. Tidak lupa akan disampaikan pembekalan tentang Cipta Karya yang akan memperkaya dan menambah wawasan mengenai permukiman layak huni dan berkelanjutan, yang juga menjadi bekal dalam berlomba untuk menyusun proposal terbaik.

“Anak muda sebagai penerus masa depan bangsa diharapkan dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya permukiman layak dan sehat. Semoga kegiatan Youth Program ini dapat bermanfaat, khususnya dalam menghadapi tantangan penyediaan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan,” tutup Maliki. (Teks: Buchori) Suasana pameran di WSC 2015

liputan khusus

Melihat Contoh Sampah Diperlakukan di TPST Rawasari Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Rawasari, Jakarta Pusat, merupakan TPST percontohan untuk pengurangan sampah dari sumbernya melalui kegiatan pengomposan, sekaligus bisa diterapkan di kawasan padat penduduk.

P

ara peserta Water, Sanitation, and Cities (WSC) Forum and Exhibition 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengunjungi TPST Rawasari, Jumat (24/05/2015). Mereka ingin belajar sistem pengola­ han sampah yang dilakukan oleh TPST Rawasari dalam mengelola sam­pah sebelum dibawa ke TPA. Tidak bau dan tidak kotor. Demikian kesan pertama setiap kali tamu datang mengunjungi TPST Rawasari, Jakarta Pusat. Tidak ada yang menutup hidungnya, bahkan makan dan minum pun bisa dilakukan di dalam lingkungan TPST. Tidak sombong, hampir setiap hari TPST Rawasari ini kedatangan tamu, tidak saja dari da­ lam negeri namun tamu-tamu mancanegara pun hadir tak hentihentinya, mereka ingin melihat langsung ‘keajaiban’ yang terjadi pada sampah yang biasanya bau dan busuk. Tamu mancanegara yang pernah diterima di TPST ini diantaranya dari Cina, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Itali, Kolombia, Jepang.

Letak TPST ini berada di lingkungan pemukiman warga yang

lumayan padat, tepatnya warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Berdampingan langsung dengan kantor pemadam kebakaran, sekolah, Kantor Camat Cempaka Putih, pasar, Kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat, dan kantorkantor lainnya. Jadi TPST ini memang berlokasi di lingkungan yang ramai dan hidup 24 jam. Tapi sampai saat ini belum ada dampak sosial negatif yang ditimbulkan. Artinya, TPST ini bisa diterima secara sosial di lingkungan pemukiman, tidak ada unjuk rasa warga, tidak ada keberatan sama-sekali dari berbagai elemen masyarakat setempat.

Ini adalah kondisi ideal yang diharapkan pada pengelolaan sampah domestik tidak saja di Indonesia, namun di seluruh dunia.

Pengurangan di tingkat masyarakat dikenal juga dengan istilah pengurangan dari sumbernya, merupakan cita-cita yang hendak dicapai oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan sampah domestik. Bayangkan, saat ini Indonesia menghasilkan sampah domestik (sampah yang berasal dari rumah tangga) sebesar 167 ribu ton per hari (KLH, 2008).

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

9

liputan khusus

Para peserta WSC 2015 mengunjungi TPST 3R di Rawasari Jakarta Pusat

Padahal, 65 persen dari komposisi sampah itu adalah sampah yang mudah membusuk atau lebih dikenal dengan sampah or­ ganik yang sebenarnya sangat berpotensi untuk dikurangi melalui pengomposan. Jadi yang bakal menuhin TPA cuma sampahsampah yang benar-benar tidak bisa di-treatment lagi, hanya sekitar 10 persen.

TPST Percontohan TPST ini dibangun pada tahun 2000 dan awalnya dikelola oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun, sejak tahun 2009 TPST Rawasari dipindahtangankan ke Dinas Kebersihan DKI Jakarta. TPST Rawasari saat ini dibawah supervisi Indonesia Solid Waste Association (InSWA).

Sejalan dengan amanat Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya yakni PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, maka dari itu TPST Rawasari tidak saja melakukan upaya pengomposan namun mengintegrasikan kegiatan 3R lainnya. Contohnya saat ini TPST Rawasari juga sebagai dropping point (lokasi titik pengumpulan) sampah polystyrene atau lebih dikenal dengan sampah styrofoam.

Sampah yang tidak mudah terurai dipilah lagi. Kertas dan botol plastik dikumpulkan untuk dijual. Kira-kira terdapat 80 kg sampah jenis ini setiap hari. Kegiatan ini bekerjasama dengan BPLHD DKI Jakarta. Dropbox (kotak pengumpulan) akan ditempatkan di beberapa lokasi seperti perkantoran dan pemukiman yang

10

Untuk di Jakarta, TPST Rawasari merupakan TPST percontohan untuk pengurangan sampah dari sumbernya melalui kegiatan pengomposan, sekaligus bisa diterapkan di kawasan padat penduduk.

selanjutnya dalam jangka waktu tertentu akan diangkut ke TPST dan ke pabrik daur ulang styrofoam.

Sampah yang tersisa dengan bobot sekitar 400 kg dikembalikan ke tempat pengolahan sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat, tepat di depan TPST. Sampah jenis ini tidak bisa diolah, pun tidak laku dijual, sehingga dikembalikan ke TPST Bantargebang.

Sampah-sampah mudah terurai itulah yang dikumpulkan dalam gundukan-gundukan. Dalam empat bulan, sampah akan berubah menjadi pupuk kompos. Tentu saja disiram air tiap hari dan dibalik secara berkala agar pembusukan sempurna.

Saat ini TPST sedang mencoba mengikutsertakan plastik biodegradable alias plastik mudah terurai dalam pengolahan sam­

liputan khusus

Pada awalnya, TPST ini dikelola Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

pah jadi kompos. Jika uji coba berhasil, plastik yang dibuat dari bahan mudah terurai tidak lagi menambah tumpukan sampah yang sulit terurai.

Pupuk yang merupakan produk sampingan pengolahan sampah di TPST ini dijual Rp 1.500 per kg atau Rp 20.000 untuk ke­masan 20 kg. Setiap gundukan menghasilkan 600 kg kompos. ”Aktivitas ini sudah kami lakukan sejak tahun 2000,” ucap Ny Suwarso, koordinator TPST Rawasari.

Pada awalnya, TPST ini dikelola Badan Pengkajian dan Pe­ nerapan Teknologi. Sejak tahun 2009, TPST Rawasari dipin­ dahtangankan ke Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Pengolahan sam­ pah di TPST Rawasari bisa lebih banyak karena ruang yang ada masih tersisa. Apa daya, tenaga kerja yang ada sangat terbatas.

Dengan tenaga yang ada sekarang, hidup TPST ini masih menunggu subsidi pemerintah. Maklum, pengolahan sampah di DKI Jakarta belum melibatkan peran serta masyarakat untuk

membayar biaya pengolahan. Pengamat persampahan, Sri Bebassari, menghitung, kebutuhan biaya pengolahan sampah bisa mencapai Rp 100.000- Rp 150.000 per keluarga per bulan.

Kalau saja TPST serupa ini semakin menjamur, persoalan sam­ pah di DKI bisa dikurangi. Jalan menuju pengurangan sampah masih membutuhkan dukungan regulasi dan rencana induk un­tuk meman­tapkan langkahnya.(Teks: Ari)

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

11

info baru

Suplai Air Dalam Pencapaian 100% Aman Air Minum 2019 Masmian Mahida*)

Area Genangan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah dengan volume sekitar 23 juta M3

“Sampai saat ini potensi sumber daya air di Indonesia sekitar 3.900 miliar M3 setiap tahunnya. Namun dari jumlah tersebut hanya 25% saja yang sudah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku, dan industri. Oleh karenanya, pembangunan dan pengelolaan bendungan yang berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan potensi tersebut,� kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, saat membuka Seminar Nasional Bendungan Besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Mei 2015 yang bekerja sama dengan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB).

J

ika kita lihat nilai strategis bendungan/waduk dengan melihat potensi sumber daya air hingga 3.900 miliar M3 adalah sangat signifikan untuk suplai air baku dengan cara transformasi dan reformasi tata kelola air baku yang salah satunya diperuntukkan bagi penyediaan air minum untuk masyarakat umum. Transformasi dan reformasi tata kelola air baku yang integral dari hulu ke hilir butuh komitmen simultan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat setelah melihat potensi sumber daya air sangat besar dan cakupan area layanannya yang luas pada seluruh wilayah Indonesia.

Dalam praktiknya dapat ditunjang sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang mencakup antara lain sistem Supply Chain Management (SCM), Financial Management (FM), Human Resources (HR), Project Management (PM) dan Customer Relationship Management (CRM).

Nilai ekonomi air berupa Use Value (UV) tersebut, terutama air baku bagi masyarakat dan industri, tentunya memiliki dampak besar bagi kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian daerah lokal dan regional. Dari sisi rantai pasok (supply chain) air baku bagi

12

Area Genangan Bendungan Pengga di Lombok Tengah dengan volume sekitar 21 juta M3

info baru

masyarakat di seluruh wilayah Indonesia potensinya sangatlah besar. Karena itu perlu adanya pengelolaan yang sifatnya Giant Water Networks (GWN) yang mencakup lintas kabupaten dan provinsi secara merata.

Terkait target pencapaian universal access 100% aman air minum 2019 menurut Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah dengan 2 program, yakni perluasan pelayanan air minum dan penyehatan PDAM. Namun, tentunya program-program tersebut perlu dukungan dari sisi hulu, yakni suplai air.

Kita dapat melihat potensi air yang tersebar di seluruh Indonesia adalah sebagai suplai air, sebagai contoh pada Ben­ dungan Batu Jai di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) ini memiliki volume air tampungan efektif 23.502.000 M3. Kemudian Bendungan Pengga di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki volume air tampungan efektif 21.000.000 M3.

Pemanfaatan air baku yang berasal dari air permukaan salah satunya dari air sungai yang telah ditampung dalam bangunan bendungan/waduk maupun dengan program pembangunan bendungan/waduk baru di wilayah Indonesia yang berpotensi memiliki air merupakan terobosan yang dapat dimanfaatkan untuk mensuplai air bagi perusahaan daerah air minum (PDAM).

Optimisme pasokan suplai air baku bagi PDAM adalah sangat besar, sehingga dapat menjawab tantangan dalam keterbatasan air baku pada daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air baku dengan cara kerjasama/sinergi antar daerah maupun dengan pemerintah pusat melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) regional dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria 4K, yakni kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.

Pada sisi lain kebutuhan suplai air bersih, yakni air minum pada daerah pesisir yang berair laut/payau dapat menggunakan teknologi yang mengolah air baku dari air laut/payau dengan penerapan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dengan teknologi membran Reserve Osmosis (RO) tekanan rendah (Merotek) misalnya. Dengan metode tersebut atau inovasi teknologi lainnya sedianya kebutuhan air minum bersih yang memenuhi kualitas baku mutu bagi masyarakat pada daerah pesisir dapat tercukupi.

Teknologi Membran Reserve Osmosis Pengolah Air Baku

Potensi sumber daya air di seluruh wilayah Indonesia sangat besar dengan melihat karakteristik daerah masing-masing terkait ketersediaan air untuk suplai air baku nasional tentunya sangat diperlukan sinergi top-down dan bottom-up, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat terkait pengelolaan dan teknologi dalam mewujudkan universal access 100% aman air minum 2019 yang berkeadilan dan berkelanjutan. *) Staf Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Lingkungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum

Warga menggambil air payau dari sumur di Pulau Palue, NTT

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

13

info baru

87 Kabupaten/Kota Direkomendasikan Dapat SPPH Hibah Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya merekomendasikan penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) ke Kementerian Keuangan untuk 87 kabupaten/kota pelaksana program hibah air minum APBN 2015 dengan nilai hibah Rp. 426,177 Miliar dengan target output sebanyak 144.809 Sambungan Rumah (SR).

Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Mochammad Natsir.

H

al tersebut diungkapkan Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Mochammad Natsir saat membuka Rapat Teknis Pelaksana Program Hibah Air Minum APBN 2015 di Jakarta, Selasa (26/05/2015).

Natsir mengatakan, program ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Daerah memiliki komitmen dan kemampuan untuk meningkatkan kepedulian dalam peningkatan akses layanan air minum, terutama kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Untuk itu, berdasarkan pengalaman pelaksanaan program hibah air minum tahun-tahun sebelumnya, maka Pemerintah mulai tahun 2015 sampai 2019 akan mengimplementasikan pelaksanaan Program Hibah Air Minum dengan pendekatan serupa, melalui pendanaan rupiah murni APBN, sehingga akan berkontribusi positif terhadap pencapaian akses layanan air minum 100% di tahun 2019.

“Saya harap, dukungan dari masing-masing PDAM di daerah, untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program hibah ini, sehingga mampu mengoptimalkan pelayanan sektor Air Minum bagi masyarakat,” harap Natsir.

14

Natsir menambahkan, program hibah ini merupakan pene­ rusan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan murni APBN TA 2015. “Rapat ini merupakan upaya yang lebih sistematis untuk dapat mening­ katkan kinerja program hibah air minum APBN, khusunya per­ cepatan dalam pemasangan SR,” ujar Natsir.

Tujuan Rapat ini selain untuk menyampaikan status progres persiapan pelaksanaan pemasangan SR hibah APBN 2015, juga menyusun rencana tindak lanjut yang sinergi dan komprehensif dalam rangka percepatan pemasangan SR yang harus selesai akhir September 2015.

Rapat ini dihadiri oleh 87 Direktur Utama PDAM kabupaten/ kota penerima hibah air minum APBN tahun 2015, serta narasumber antara lain Kasubdit Investasi Direktorat Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Meike Kencanawulan, perwakilan IndII Facility Dedi Budianto, dan Kasubdit Pengawasan BUMD Jasa Air Minum BPKP Albert Yudha. (Teks : bns)

info baru

Profesionalitas dan Integritas Arsitek akan Dilindungi Undang-Undang Keberadaan Arsitek sudah lama. Karyakaryanya pun sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Ironisnya selama ini belum ada produk hukum yang melindunginya. Pada 2015 ini Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang melahirkan konsekuensi untuk bersaing dengan arsitek asing. Dengan demikian Arsitek Indonesia tidak boleh jadi penonton.

R

UU Arsitek merupakan salah satu prioritas tahun 2015 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Untuk memperoleh berbagai aspirasi, masukan, dan pendalaman dari daerah, terkait penyempurnaan RUU ini, maka Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Padang, Yogyakarta, dan Palangkaraya.

Penyusunan RUU Arsitek dilandaskan pada beberapa hal penting dan strategis, antara lain pertumbuhan pasar konstruksi nasional, kurangnya tenaga Arsitek bersertifikat ahli, kebutuhan masyarakat akan adanya dasar hukum profesi Arsitek, belum adanya suatu pola keseragaman yang mengatur tentang Arsitek, syarat menjadi Arsitek, hak dan kewajiban Arsitek, dan lain-lain.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Andreas Suhono, mengungkapkan pada praktiknya sekarang terjadi beberapa ketidakadilan. Banyak bangunan karya Arsitek Indonesia yang tidak punya lisensi sehingga muncul nama arsitek asing, jangan sampai nanti Arsitek Indonesia hanya menjadi penonton. Menurut Andreas saat ini sebetulnya telah dilakukan upaya guna mendorong penyelamatan ataupun memberikan perlindungan kepada arsitek lokal, salah satunya dengan adanya asosiasi kota pusaka.

“Namun dengan adanya RUU Arsitek diharapkan ada payung hukum yang lebih kuat yang dapat dijadikan landasan dalam penyelamatan arsitek lokal. Dengan adanya UU Arsitek juga diharapkan dapat melecut rasa percaya diri arsitek Indonesia untuk dapat bersaing dengan arsitek asing, tidak hanya di ASEAN maupun Asia tapi juga di seluruh dunia,” ujar Andreas dalam FGD di Yogyakarta (19/5).

Ketua Komisi V DPR RI Fahri Djemi Francis (kiri) dan Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Arsitek di Yogyakarta.

Ditegaskan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR sangat mendukung lahirnya RUU Arsitek dengan menangkap perkem­ bangan yang terjadi dalam Arsitektur Indonesia, termasuk profesi arsitektur dan penyelenggaraan arsitektur saat ini.

UU Arsitek akan melindungi keberadaan arsitek Indonesia guna mengantisipasi adanya rekayasa hukum yang merugikan profesi ini. Andreas Suhono menilai keberadaan profesi arsitek dan pekerjaan arsitektur sudah diatur dalam 3 UU, yakni UU Jasa Konstruksi, UU Bangunan Gedung, dan UU Keinsinyuran.

Sayangnya, hingga kini belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur dan menaungi keberadaan profesi arsitek. masalah lain terkait profesi ini antara lain bekum adanya per­ lindungan hasil karya, lemahnya daya saing dan kompetensi dalam menghadapi pasar ASEAN, serta belum adanya cetak biru terkait orisinil budaya arsitektur Indonesia yang belum diakui dalam tataran global akibat ciri literatur yang beragam.

“Terlebih belum adanya pola keseragaman seperti pola kerja, standar kinerja dan pengembangan profesi berkelanjutan. ini men­jadi kendala sekalugus merugikan para arsitek,” tutur Andreas.

Pada kesempatan yang lain di Sumatera Barat (28/5), Direktur PBL Ditjen Cipta Karya Adjar Prajudi yang turut mendampingi Komisi V mengatakan bahwa standar perancangan perlu dilakukan.

“Kalau bisa Konsultan/ Arsitek yang merancang tidak berhenti di

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

15

info baru

perencanaan, tetapi ikut sampai ke tahapan konstruksinya. Lisensi atau sertifikat penting untuk Arsitek karena pada MEA nanti kita tidak bisa menghalangi Arsitek asing masuk ke Indonesia.

Untuk itulah Undang-Undang tentang Arsitek ini dibuat, agar profesionalitas dan integritas Arsitek bisa dilindungi,” ucap Adjar.

Diharapkan bahwa dengan adanya UU Arsitek ini maka dapat memberikan payung hukum yang jelas terhadap pertumbuhan dan perkembangan arsitek serta perlindungan jasa arsitek dan mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa arsitektur. Selain itu juga agar Arsitek mempunyai profesionalisme, integritas, profesi, perlindungan profesi arsitek, dan ketentuan sanksi, serta dapat meningkatkan daya saing Arsitek Indonesia pada tingkat nasional dan internasional.

Sementara itu saat memimpin FGD di Yogyakarta, Ketua Komis V DPR RI Fahri Djemi Francis menyampaikan lima harapan tersusunnya RUU Arsitek. Pertama, berkaitan dengan arah per­ tumbuhan dan perkembangan arsitek dan pengguna jasa. Kedua, mewujudkan tertibnya penyedia jasa arsitek sebagai jaminan kesetaraan kehidupan antara pengguna jasa dalam hak dan kewajiban. Ketiga, mewujudkan peningkatan peran ma­syarakat dalam bidang arsitek. Keempat, menata arsitektur yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi kese­lamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan yang terbangun. Kelima, menjamin para pelaku arsitektur dengan tata kelola yang baik.

Hal senada juga diungkapkan Muhtadi dari Universitas Islam Indonesia (UII). Dikatakan, arsitek sudah semestinya setara dengan profesi lain karena dibutuhkan waktu 5 tahun untuk mendapatkan gelar ini. Disamping itu, arsitek diakui oleh UU sebagai sebuah profesi secara formal. Oleh karenanya perlu adanya hubungan jaminan kerja untuk melakukan praktek kerja arsitek bagi yang memenuhi persyaratan.

Dalam kesempatan sama Farry Djemi Francis menilai SDM di bidang ini masih terbatas untuk negara seluas Indonesia.

Namun sudah layak profesi arsitek kita mendapatkan pengakuan sebagaimana profesi lain seperti guru, advokad, akuntan, notaris agar mereka dapat berkarya secara maksimal demi kebaikan bersama. Untuk itu tambah Farry, sudah saatnya Indonesia segera memiliki UU Arsitek seperti negara lain.

Ketiadaan UU Arsitek telah menciptakan pelanggaran oleh oknum arsitek terhadap cagar budaya yang seharusnya dilindungi namun sebaliknya malah dihilangkan hanya karena permintaan pengguna jasa. “Ini yang perlu diatur dalam sebuah produk hukum yang kini masih dalam proses penjaringan masukan dari kalangan akademisi,” ucap Farry.

IAI Prihatin Gaya Kearifan Lokal Mulai Luntur Sumatera Barat dipilih menjadi lokasi FGD dikarenakan model arsirektur di ranah minang tersebut mempunyai keunikan dan filosofi tersendiri yang dapat memadukan nilai-nilai tradisional

16

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Begitu pula dengan Yogyakarta yang sudah ditetapkan (2013) oleh badan dunia sebagai Heritage City.

Arsitektur bangunan gedung kota-kota besar di Indonesia saat ini lebih condong berkiblat pada budaya modern. Padahal local wisdom yang mengakar pada budaya daerah dinilai tidak kalah menarik ketimbang gaya arsitektur modern yang lebih menganut pada budaya asing. Maski demikian Pembangunan Kota Jogja ke depan diharapkan mampu mengkedepankan lokal wisdem sebagai ciri khas kota yang berbudaya.

“Kondisi bergesernya gaya arsitektur jelas menjadi kepri­ hatinan kami. Kami ingin 5 tipologi gaya arsitektur menjadi panduan pembangunan wajah kota mendatang,” tegas Arief Heru Swasono dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) usai mengikuti Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Panja Komisi V DPR RI dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Jumat (19/5) di Yogyakarta.

Dikatakan, 5 tipologi gaya arsitektur (klasik, tradisional, candi, kolonial dan Indies) diharapkan menjadi panduan para arsitek muda kita yang akan ikut andil membangun kota-kota di tanah air. Tipologi ini merupakan hasil kajian para arsitek yang peduli terhadap kondisi mulai bergesernya local wisdom ke arah gaya modern.

Sudah selayaknya penghargaan terhadap kota pusaka se­ perti Yogyakarta disikapi sebagai bentuk kehormatan seka­ ligus tantangan yang perlu diwujudkan. selama 3 tahun ter­ akhir pembangunan kota Yogyakarta kearah wajah kota yang kurang mencerminkan heritage city. “Ini memalukan. sudah ditetapkan malah merusak wajah kota bahkan mengorbankan atau menghilangkan bangunan sejarah yang seharusnya diper­ tahankan,” ungkap Arief.

Di sisi lain Pergub No 40/2014 tentang arsitektur hukum kota DI Yogyakarta sudah terbit. Alangkah baik jika setidaknya dijadikan pedoman untuk pembangunan kota Yogyakarta ke depan. Dan diperkuat lagi adanya zona-zona pada titik mana saja yang wajib menerapkan 5 topologi untuk dibangun sebuah gedung. Penyedia jasa tidak sekedar menuruti permintaan semata. Tetapi juga taat aturan Pergub, tambah Arief.

Menanggapi pertanyaan terkait dengan rencana pem­ ba­ ngunan Bandara Bantul. Arief mengimbau agar gaya kearifan lokal sebisa mungkin dipertahankan guna menjaga citra DI Yogyakarta sebagai kota budaya. Ketua Komusi V, Farry Djemi Francis me­ ngaku mendukung dengan masukkan para pakar arsitek yang menginginkan local wisdom dipertahankan.

Sementara saat melakukan FGD di Kota Palangkaraya ter­ung­ kap bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 7,3%. Pertumbuhan ini sangat pesat dan sekarang sudah banyak dibangun gedung bertingkat. Ini menjadi kekhawatiran sendiri, apakah gedung yang dibangun me­miliki ciri khas lokal, karena tidak ada keharusan bagi investor un­tuk membangun konstruksi yang bernuansa lokal. “Dalam RUU ini harus ada pasal bahwa setiap arsitek yang membangun di suatu daerah wajib membuat rancangan yang khas dari daerah tersebut,” ungkap Gubernur Teras Narang.

Mimpi Indonesia adalah menjadi tuan di negeri sendiri dalam perdagangan bebas nanti. Dan untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerja keras, komptensi yang baik dan wadah dan payung hukum yang jelas agar profesi menjanjikan.

(Teks : Ahmad Wardi, Joko Hendy, dan Ria Juni Putra/berbagai sumber)

info baru

Menteri PUPR Minta Infrastuktur Pendukung Sail Tomini Selesai Tepat Waktu Sail Tomini 2015 rencananya akan dihelat pada 19 September 2015 mendatang. Sementara itu pekerjaan fisik untuk infrastruktur pendukung acara tersebut masih terus dikerjakan.

“H

arus selesai pertengahan Agustus,” tegas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Sail Tomini di Kabupaten Parigi Moutong yang didampingi oleh sejumlah Anggota DPRD beserta seluruh Satuan Kerja bidang Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tengah akhir Mei lalu.

Tujuan kunjungan lapangan ini untuk meninjau dan melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan infrastruktur Sail Tomini. “Bahkan ada beberapa pekerjaan yang penyelesaiannya dimajukan untuk mengejar kesesuaian dari jadwal pekerjaan lainnya,” tutur Basuki.

Basuki menegaskan, tak ada toleransi bagi pekerjaan tersebut, progres pekerjaan agar diperhatikan kualitas dan seni kerjanya, karena waktu pelaksanaan tidak akan mungkin digeser dan sudah menjadi jadwal nasional.

Beberapa lokasi pekerjaan fisik yang terus dikerjakan secara ekstra tersebut terutama di Dusun Kayu Bura, Desa Pelawa Baru dan tanggul pengaman serta pembangunan rumah nelayan.

Beberapa fasilitas penunjang lainnya yang akan dibangun di

lokasi Sail adalah drainase, MCK dan air bersih, serta pelebaran ruas jalan negara di depan lokasi utama. “Mudah-mudahan tidak ada keterlambatan,” kata Basuki.

Basuki menambahkan, kepada semua Satuan Kerja yang bertanggung jawab agar pada bulan Agustus nanti semua peker­ jaan sudah selesai. Pasalnya, “kegiatan infrastruktur di lokasi Sail tidak ada istilah perpanjangan waktu,” tutup Basuki.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Parigi Moutong Samsu Rizal Tombolotutu, saat meninjau kemajuan pelaksanaan pem­ ba­ ngunan infrastruktur dimaksud mengatakan kesiapan mela­ ku­ kan percepatan pembangunan fisiknya, baik menggunakan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Parigi Moutong.

Samsu mengatakan, pekerjaan di lokasi Sail Tomini harus diawasi dengan baik agar tidak ada pekerjaan yang tum­pang tindih satu sama lain sehingga dapat mencapai target yaitu sele­sai se­bulan sebelum dilaksanakannya Sail Tomini.

Sementara, Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Immam Algazali mengungkap­ kan, Sail Teluk Tomini 2015 bertujuan untuk memperkenalkan potensi wisata bawah laut Teluk Tomini kepada dunia luar seba­ gai destinasi wisata yang menawarkan keunikan, keindahan dan kenyamanan. Event berskala internasional juga dapat membuka peluang investasi yang kondusif di berbagai sektor kelautan dan perikanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Kepala Bidang Cipta Karya, Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian PIP, Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan, dan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi.

(Teks : Hendra Randal Sulteng)

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

17

inovasi

Rudal SPS Indonesia:

RUang kenDALi Sistem Penanganan Sampah Indonesia Sandhi Eko Bramono*)

“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka”. sampah eksisting di kabupaten/kota tersebut. Bahkan dapat digunakan untuk memverifikasi usulan bottom-up melalui pen­ dekatan top-down.

TPA Sanggrahan Kab. Temanggung

K

ata cambuk yang membekas di sanubari kita semua, saat Bung Karno menyampaikannya, baik yang mendengarkan secara langsung atau mendengarkan secara tidak langsung melalui rekaman elektronik, dalam upacara kenegaraan 17 Agustus 1963, di

Jakarta.

Dalam segala lini atau sektor kehidupan berbangsa, termasuk dalam sektor persampahan, kepercayaan pada kekuatan diri sebagai bangsa inilah, yang akhirnya menghantarkan lahirnya piranti lunak Rudal SPS Indonesia (Ruang Kendali Sistem Penanganan Sampah Indonesia). Rudal SPS ini dapat memantau kinerja penanganan sistem penanganan sampah nasional, ber­ dasarkan hasil pemodelan matematika.

Sistem ini dibuat oleh putra-putri Indonesia di lingkungan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga menjadikan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dapat memantau kinerja sistem pe­ nanganan sampah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hasil pemantauan dapat tergambar dalam kondisi keterisian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah jika telah terisi penuh, pe­nuh sebagian (berapa persen keterisiannya), atau kosong.

Dalam pengambilan keputusan, hasil olahan informasi ini menjadi sangat penting untuk menilai kinerja sistem penanganan

18

Metode Pendekatan Sistem ini memakai metode kuantitatif yang didasarkan pada pemodelan matematika dengan bantuan Microsoft Excel, melalui masukan/input jumlah sampah yang terangkut dari sebuah kabupaten/kota menuju lokasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) berbasis masyarakat atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis institusi atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, sehingga menggambarkan tingkat keterisian TPA sampah.

Dinotasikan bahwa TPS 3R berkapasitas pelayanan 3 m3 sampah tercampur/hari, TPST berkapasitas pelayanan 43,2 m3 sampah tercampur/hari, dan TPA sampah berkapasitas pelayanan 287.000 jiwa.tahun/hektar unit pengolahan sampah dengan tinggi tumpukan sampah 15 meter.

Terkait hal tersebut, maka dibutuhkan data jumlah sampah terangkut setiap harinya (dalam satuan: m3/hari), jumlah TPS 3R (dalam satuan: unit), jumlah TPST (dalam satuan: unit), luas unit pengolahan sampah/sel landfill pada TPA sampah (dalam satuan: hektar), dan tinggi tumpukan sampah pada unit pengolahan sampah di TPA sampah (dalam satuan: meter). TPS 3R dan TPST merupakan infrastruktur yang berperan dalam menangani sampah pada skala komunal atau kawasan, sehingga menghasilkan residu sejumlah 30 % dari kapasitas terolahnya, untuk kemudian diangkut dan diolah lebih lanjut pada TPA sampah.

Pendekatan yang dilakukan secara matematis ini, terus disempurnakan dengan melakukan perbaruan data, seiring dengan adanya konstruksi baru dari TPS 3R, TPST, dan TPA sampah.

Selain itu, penyempurnaan informasi terkait jumlah sampah terangkut, juga senantiasa membutuhkan perbaruan. Selama ini, sumber data diambil secara konsisten dari Buku Putih Sanitasi, yang menggambarkan keterangkutan sampah eksisting setiap harinya. Seringkali data terkait keterangkutan sampah belum tersedia dalam beberapa dokumen dari kabupaten/kota tertentu, sehingga menghasilkan masukan data dalam piranti lunak berupa keterangkutan sampah sejumlah 0 m3/hari.

Untuk dapat melakukan perhitungan tersebut, maka dibu­ tuhkan suatu formulasi matematika, sehingga akan dapat meng­ hitung keterisian TPA sampah, apakah dalam kondisi kosong, penuh terisi, atau terisi sebagian dengan persentase keterisiannya.

inovasi Formula yang sangat membanggakan dan dilahirkan dari Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman ini, diawali dengan pemodelan matematika dalam menghitung umur teknis TPA sampah, untuk kemudian ditentukan keterisian sampah, sejak saat TPA sampah dioperasikan hingga berakhir umur teknisnya.

Sebagai contoh, jika konstruksi dilakukan pada tahun 2011, maka diasumsikan bahwa TPA sampah mulai beroperasi sejak 1 Januari 2012. Data ini dapat senantiasa diperbarui, khususnya setiap terdapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi tingkat provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat masih ditemukan kebelumoptimalan terkait administrasi serah terima pengelolaan dan serah terima aset, dimana seringkali ditemukan TPA sampah tidak dapat langsung dimanfaatkan tepat pada tahun berikutnya pasca penyelesaian konstruksi.

jika tidak tersedia data keterangkutan sampah dan TPA sampah sudah terbangun, maka akan diterjemahkan sebagai “TPA sampah kosong”. Jika tersedia data keterangkutan sampah dan TPA sampah belum terbangun, maka akan diterjemahkan sebagai “sampah menumpuk di kota”. Jika tersedia data keterangkutan sampah dan TPA sampah telah terbangun, maka akan diterjemahkan “persentase keterisian TPA sampah”. Jika persentase keterisian sampah kurang dari 100 %, maka akan diterjemahkan dalam persentase sesuai dengan tingkat keterisiannya, dengan tingkat kesahihan dua digit di belakang koma. Jika persentase keterisian sampah lebih dari 100 %, maka akan diterjemahkan “TPA sampah penuh”. Beberapa contoh tabulasi untuk sistem penanganan wilayah Indonesia timur, tergambarkan dalam tabel terlampir.

Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur provinsi

TTS

LUPS

VST ∑ TPS 3R ∑ TPST

!".!!",!! ×!!" ×!!"# umur teknis TPA sampah =

!!!,!!× !!" ! !""× Ʃ !"#!! ! !".!"!× Ʃ !"#! : : : : :

tinggi tumpukan sampah pada unit pengolahan sampah di TPA sampah (meter) luas unit pengolahan sampah di TPA sampah (hektar) 3 volume sampah terangkut (m /hari) jumlah TPS 3R (unit) jumlah TPST (unit)

Dengan menghitung umur teknis TPA sampah, maka akan diketahui tanggal TPA sampah tersebut akan terisi penuh.

Tanggal semenjak TPA sampah dioperasikan, kemudian dibandingkan dengan periode TPA sampah akan terisi penuh, akan menggambarkan persentase keterisian TPA sampah. Yang lebih membanggakan lagi, bahwa data tanggal pada saat piranti lunak ini dibuka, tidak perlu lagi diisikan dengan tanggal eksisting, melainkan sudah diformulasikan menyesuaikan dengan tanggal piranti lunak ini dibuka. Dengan kata lain, setiap pukul 00.00.01 (tengah malam), maka tingkat persentase keterisian TPA sampah akan meningkat sebagaimana hasil hitung berdasarkan formula matematika terkait umur teknis TPA sampah, sesuai dengan waktu yang ditunjukkan oleh komputer tersebut, dimanapun piranti lunak tersebut dibuka dari seluruh dunia, secara waktu nyata (real time).

Bali

Nusa Tenggara Barat

Keluaran dari Piranti Lunak Rudal SPS Indonesia sebagai suatu hasil pemodelan matematika, akan menghasilkan terjemahan bagi pengambil kebijakan, dari tingkat keterisian TPA sampah, sebagai gambaran kinerja sistem penanganan sampah di kabupaten/kota terkait. Sebagai contoh, Nusa Tenggara Timur

kabupaten/kota/kotamadya

keterangan

Kota

Denpasar

55,97%

Kabupaten

Buleleng

TPA sampah penuh

Kabupaten

Tabanan

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Gianyar

TPA sampah penuh

Kabupaten

Karang Asem

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Badung

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Klungkung

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Jembrana

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Bangli

TPA sampah penuh

Kota

Mataram

TPA sampah penuh

Kabupaten

Lombok Barat

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Lombok Utara

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Lombok Timur

74,31%

Kabupaten

Sumbawa

43,96%

Kabupaten

Bima

14,57%

Kabupaten

Sumbawa Barat

TPA sampah kosong

Kabupaten

Lombok Tengah

TPA sampah kosong

Kabupaten

Dompu

TPA sampah kosong

Kota

Bima

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Manggarai

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Rote Ndao

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sumba Barat Daya

9,70%

Kabupaten

Manggarai Timur

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sumba Timur

1,63%

Kabupaten

Belu

3,86%

Kabupaten

Alor

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Lembata

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sikka

TPA sampah kosong

Kabupaten

Ende

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Kupang

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Timor Tengah Selatan

6,13%

Kabupaten

Ngada

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sabu Raijua

sampah menumpuk di kota

Kota

Kupang

41,06%

Kabupaten

Sumba Barat

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Timor Tengah Utara

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Flores Timur

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Manggarai Barat

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sumba Tengah

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Nagekeo

sampah menumpuk di kota

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

19

inovasi Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah-Kalimantan SelatanKalimantan Timur provinsi

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

20

kabupaten/kota/kotamadya

keterangan

Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah-Sulawesi SelatanSulawesi Tenggara-Sulawesi Barat-Gorontalo provinsi

kabupaten/kota/kotamadya

keterangan

Kabupaten

Sanggau

86,66%

Kota

Manado

72,83%

Kota

Pontianak

TPA sampah penuh

Kabupaten

Minahasa Utara

sampah menumpuk di kota

Kota

Singkawang

TPA sampah penuh

Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara

1,30%

Kabupaten

Ketapang

30,47%

Kabupaten

Siau Tagulandang Biaro

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sambas

14,16%

Kabupaten

Minahasa Tenggara

TPA sampah kosong

Kabupaten

Landak

17,15%

Kabupaten

Boolang Mongondow Selatan

TPA sampah penuh

Kabupaten

Kubu Raya

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Kepulauan Sangihe

3,47%

Kabupaten

Bengkayang

sampah menumpuk di kota

Kota

Kotamobagu

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Pontianak

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sintang

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Minahasa

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Kapuas Hulu

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Kepulauan Talaud

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sekadau

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Minahasa Selatan

36,76%

Kabupaten

Melawi

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Boolang Mongondow

TPA sampah kosong

Kabupaten

Kayong Utara

sampah menumpuk di kota

Kota

Bitung

18,12%

Kabupaten

Kotawaringin Barat

9,39%

Kota

Tomohon

TPA sampah penuh

Kabupaten

Kotawaringin Timur

5,21%

Kabupaten

Poso

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Kapuas

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Banggai

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Barito Selatan

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Toli-Toli

TPA sampah kosong

Kota

Palangka Raya

41,10%

Kabupaten

Parigi Moutong

0,70%

Kabupaten

Lamandau

TPA sampah kosong

Kabupaten

Tojo Una-Una

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Katingan

sampah menumpuk di kota

Kota

Palu

TPA sampah penuh

Kabupaten

Gunung Mas

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Banggai Kepulauan

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Barito Timur

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Morowali

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sukamara

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Donggala

TPA sampah kosong

Kabupaten

Barito Utara

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Buol

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Seruyan

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sigi

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Pulang Pisau

sampah menumpuk di kota

Kota

Makassar

TPA sampah penuh

Kabupaten

Murung Raya

sampah menumpuk di kota

Kota

Pare-Pare

TPA sampah penuh

Kota

Banjarmasin

TPA sampah penuh

Kabupaten

Kep. Selayar

31,73%

Kabupaten

Banjar

23,01%

Kabupaten

Sinjai

32,53%

Kabupaten

Kota Baru

22,83%

Kabupaten

Maros

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Barito Kuala

23,72%

Kabupaten

Barru

9,94%

Kabupaten

Hulu Sungai Selatan

TPA sampah penuh

Kabupaten

Soppeng

17,95%

Kabupaten

Tanah Bumbu

TPA sampah penuh

Kabupaten

Pinrang

16,88%

Kabupaten

Tapin

TPA sampah kosong

Kabupaten

Bulukumba

15,86%

Kabupaten

Hulu Sungai Tengah

TPA sampah kosong

Kabupaten

Takalar

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Tabalong

26,95%

Kabupaten

Gowa

sampah menumpuk di kota

Kota

Banjar Baru

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Pangkajene Dan Kepulauan

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Tanah Laut

16,60%

Kota

Palopo

38,15%

Kabupaten

Hulu Sungai Utara

4,50%

Kabupaten

Luwu Utara

23,48%

Kabupaten

Balangan

28,76%

Kabupaten

Bantaeng

sampah menumpuk di kota

Kota

Balikpapan

TPA sampah penuh

Kabupaten

Jeneponto

TPA sampah penuh

Kota

Samarinda

TPA sampah penuh

Kabupaten

Bone

44,84%

Kota

Tarakan

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sidenreng Rappang

2,68%

Kota

Bontang

11,93%

Kabupaten

Enrekang

TPA sampah kosong

Kabupaten

Paser

27,73%

Kabupaten

Luwu

37,18%

Kabupaten

Kutai Timur

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Luwu Timur

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Berau

18,87%

Kabupaten

Tana Toraja Utara

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Bulungan

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Tana Toraja

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Tana Tidung

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Wajo

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Kutai Kartanegara

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Kolaka

1,53%

Kabupaten

Nunukan

10,37%

Kota

Kendari

18,66%

Kabupaten

Kutai Barat

TPA sampah kosong

Kota

Bau-Bau

TPA sampah kosong

Kabupaten

Malinau

21,03%

Kabupaten

Muna

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Penajam Paser Utara

TPA sampah kosong

Kabupaten

Wakatobi

sampah menumpuk di kota

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

inovasi provinsi

kabupaten/kota/kotamadya

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Barat

Gorontalo

keterangan

Kabupaten

Nabire

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Buton

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Kep. Yapen

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Konawe

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Biak numfor

6,53%

Kabupaten

Bombana

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Paniai

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Konawe Selatan

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Puncak Jaya

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Buton Utara

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Mimika

TPA sampah penuh

Kabupaten

Konawe Utara

TPA sampah kosong

Kabupaten

Boven Digoel

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Majene

8,09%

Kabupaten

mappi

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Polewali Mandar

TPA sampah kosong

Kabupaten

Asmat

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Mamasa

2,43%

Kabupaten

Yahukimo

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Mamuju

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Peg. Bintang

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Mamuju Utara

2,67%

Kabupaten

Talikara

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Gorontalo

TPA sampah kosong

Kabupaten

Sarmi

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Pohuwato

TPA sampah kosong

Kabupaten

Keerom

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Bone Bolango

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Waropen

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Gorontalo Utara

TPA sampah kosong

Kabupaten

Supiori

sampah menumpuk di kota

Kota

Gorontalo

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Mamberamo Raya

sampah menumpuk di kota

Kota

Boalemo

31,58%

Kabupaten

Nduga

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Lanny Jaya

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Mamberamo Tengah

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Yalimo

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Puncak

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Dogiyai

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Intan Jaya

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Deiyai

sampah menumpuk di kota

Kota

Jayapura

14,17%

kabupaten/kota/kotamadya Kota

Papua Barat

Papua

keterangan

TPA sampah kosong

provinsi

Maluku Utara

kabupaten/kota/kotamadya

Kolaka Utara

Maluku-Maluku Utara-Papua-Papua Barat

Maluku

provinsi

Kabupaten

Ambon

keterangan 65,46%

Kabupaten

Buru

15,34%

Kabupaten

Maluku Tenggara

TPA sampah kosong

Kabupaten

Maluku Tenggara Barat

5,75%

Kabupaten

Kepulauan Aru

TPA sampah kosong

Kabupaten

Seram Bagian Timur

TPA sampah kosong

Kabupaten

Buru Selatan

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Maluku Barat Daya

0,33%

Kota

Tual

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Maluku Tengah

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Seram Bagian Barat

6,84%

Kabupaten

Kep. Morotai

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Halmahera Utara

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Halmahera Barat

28,49%

Kabupaten

Halmahera Timur

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Halmahera Tengah

6,83%

Kota

Tidore Kepulauan

19,71%

Kabupaten

Halmahera Selatan

TPA sampah kosong

Kabupaten

Kep. Sula

13,15%

Kota

Ternate

TPA sampah penuh

Kabupaten

Fakfak

4,19%

Kabupaten

Kaimana

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Teluk Wondama

3,68%

Kabupaten

Teluk Bintuni

15,37%

Kabupaten

Manokwari

20,90%

Kabupaten

Sorong Selatan

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Sorong

1,85%

Kabupaten

Raja Ampat

2,55%

Kabupaten

Tambrauw

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Maybrat

sampah menumpuk di kota

Kota

Sorong

71,17%

Kabupaten

Merauke

14,80%

Kabupaten

Jayawijaya

sampah menumpuk di kota

Kabupaten

Jayapura

sampah menumpuk di kota

Papua

Sistem penanganan sampah akan dapat dipantau dengan baik, melalui aplikasi Rudal SPS Indonesia.

Sistem penanganan sampah akan dapat dipantau dengan baik, melalui aplikasi Rudal SPS Indonesia. Melalui piranti lunak yang merupakan hasil pemodelan matematika, maka ruang kendali (control room) sistem penanganan sampah dapat dipantau secara aproksimasi yang logis, meskipun validasi di lapangan tetap dibutuhkan untuk verifikasi data. Bahkan data yang diperoleh, jika tidak sesuai saat divalidasi di lapangan, akan membantu dalam menganalisis kinerja pemilahan terjadi/tidak terjadi di sumber sampah, kinerja TPS 3R atau TPST yang belum/tidak berfungsi, kinerja TPA sampah belum/tidak dioperasikan sesuai prosedur, atau bahkan terjadi penurunan/peningkatan jumlah sampah yang terangkut ke TPA sampah. Melalui pendekatan ini pula, maka justifikasi atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan usulan pembangunan, dapat ditelaah dengan lebih terukur secara kuantitatif dan baik. *) Penulis bertugas sebagai Kepala Seksi Wilayah II, Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: sandhieb@ yahoo.com Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

21

inovasi

Bank Sampah Bersih Mandiri,

Kunjungi di Bangkalan!

Widya Aprilia Kurnia *)

Bank sampah adalah strategi membangun kepedulian masyarakat agar dapat ‘berkawan’ dengan sampah untuk mendapatkan nilai ekonomis secara langsung.

Tas Unik Dari Karung Beras

J

adi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan.

Sama seperti di bank-bank penyimpanan uang, para nasabah

22

dalam hal ini masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk menyetor. Bukan uang yang di setor, namun sampah yang mereka setorkan. Sampah tersebut di timbang dan di catat di buku rekening oleh petugas bank sampah. Dalam bank sampah, ada yang di sebut dengan tabungan sampah.

Hal ini adalah cara untuk menyulap sampah menjadi uang sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah khususnya plastik sekaligus bisa dimanfaatkan kembali (reuse). Biasanya akan di manfaatkan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain. Syarat sampah yang dapat di tabung adalah yang rapi dalam hal pemotongan.Maksudnya adalah ketika ingin membuka kemasannya, menggunakan alat dan rapi dalam pemotongannya.Kemudian sudah di bersihkan atau di cuci.Yang terakhir, harus menyetorkan minimal 1 kg.

Beberapa contoh kemasan plastik yang dapat ditukar yaitu menurut kualitas plastiknya yakni: Kualitas ke 1 yaitu plastik yang sedikit lebar dan tebal (karung

beras, detergen, pewangi pakaian, dan pembersih lantai).

Kualitas ke 2 yaitu plastik dari minuman instan dan ukurannya

agak kecil (kopi instan, suplemen, minuman anak anak, dan lain-lain).

Kualitas ke 3 yaitu plastik kemasan mie instan.

Kualitas ke 4 yaitu botol plastik air mineral.Yang paling rendah

yaitu kualitas 0 adalah bungkus plastik yang sudah

sobek atau tidak rapi dalam membuka kemasannya.

Karena akan susah untuk di gunakan kembali

dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet,

tempat tisu, dan lain-lain. Untuk kualitas yang ini,

harus di setor dalam yang ini sampah akan diubah

menjadi bentuk guntingan kecil-kecil (di cacah).

inovasi

Tahapan Pembangunan Bank Sampah Bersih Mandiri RW 07 Sistem Bank Sampah berawal dari pemilahan sampah.

Syaratnya, sampah kering, wajib dipilah atau disendirikan menurut jenisnya, sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Maka itulah, tiap rumah wajib memiliki sarana untuk menampung sampah terpilah.Semacam glangsing, plastik besar atau sejenisnya.

Dalam kurun waktu yang disepakati, secara rutin, nasabah membawa sampahnya yang sudah terpilah, untuk disetorkan ke bank sampah.Nasabah adalah warga atau masyarakat yang secara rutin menabung sampahnya di bank sampah. Selain itu, Ia juga terikat dengan peraturan maupun kesepakatan yang ada pada sistem bank sampah.

Buku yang dibawa nasabah, saat datang ke bank sampah, adalah Buku Tabungan Nasabah. Buku ini berisi catatan berapa rupiah jumlah tabungannya di bank sampah, catatan jenis sampah apa saja yang dibawa beserta berat masing-masing.

Sesampainya di bank sampah, nasabah akan melalui proses TIGA LANGKAH, yakni: Langkah Pertama, nasabah absen terlebih dahulu sekaligus

mencatat jenis sampah apa saja yang dibawa.

Langkah Kedua, sampahnya akan ditimbang sesuai jenis,

sembari itu pengurus bank mencatat berat

tiap jenis sampah tersebut.

Langkah Ketiga, nasabah membawa Buku Tabungannya ke

pengurus bank sampah, untuk dituliskan

berapa rupiah sampah yang dihasilkan

pada penjualan saat itu. Di langkah ketiga

pula, pada Buku Besar, pengurus mencatat

berapa kilogram dan rupiah yang dihasilkan

dari sampah yang ditabung tiap nasabah.

Proses di bank sampah selesai, nasabah pulang. Ia pun sudah mengetahui berapa rupiah dan jenis maupun berat sampah yang ditabung. Begitu juga, data tersebut sudah direkap oleh pengurus di Buku Besar. Kemudian dari hasil nominal nasabah tersebut dipotong 30% dari nilai nominal sampah yang disetor. Setoran tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sebesar 20% dan untuk kas investasi pengembangan bank sampah sebesar 10%. Sementara, sebagai pendaftaran nasabah dikenakan pengurangan 20% dari hasil nominal tabungan bank sampah..

Berbeda dengan bank biasa, nasabah hanya bisa mengambil tabungan tiga bulan sekali atau waktu yang ditentukan.

Pertimbangan tersebut dimaksudkan kalau diambil tiap hari itu nanti mungkin lama-lama tidak bersemangat untuk menabung karena rupiahnya sangat kecil.

Adapun Bank Sampah RW 07 digagas, digerakkan, dan dibangun oleh pemuda RW 07 serta swadaya masyarakat RW 07 yang diperuntukkan bagi masyarakat RW 07 umumnya dan masyarakat sekitar khususnya. Bank sampah RW 07 tersebut diberi nama Bank Sampah Bersih Mandiri. Arti dari nama terse­but merupakan bentuk dari gagasan pemuda RW 07 yang berkomit­ men dalam mengelola sampah secara mandiri sesuai dengan konsep 3 R yakni mengurangi produksi sampah, menggunakan sampah kembali, dan mendaur ulang sampah.

Visi dari Bank Sampah Bersih Mandiri adalah: “Terwujudnya pengelolaan sampah secara mandiri guna menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat�.

Sedangkan misi Bank Sampah Bersih Mandiri yang disebut sebagai 5 K adalah sebagai berikut: 1. KITA WARGA NASABAH BANK SAMPAH. 2. KITA WARGA PELESTARI LINGKUNGAN. 3. KITA WARGA MANDIRI DAN SEJAHTERA. 4. KITA WARGA AKTIF, KREATIF, DAN INOVATIF. 5. KITA WARGA NEGARA YANG BAIK. Untuk membentuk suatu bank untuk menabung sampahsampah di lingkungan, perlu disusun struktur dalam pengelolaan bank sampah. Selanjutnya, masing-masing petugas memiliki peran tersendiri. Mobilisator memiliki tugas sebagai pengeloa sampah dan perantara pengepul. Perantara pengepul bertugas melakukan negosiasi dengan pengepul dan mengawasi proses pengepulan sampah. Pengelola sampah bertugas sebagai pengumpul, pemilah, dan pengukur nominal tabungan sampah nasabah. Pengelola administrasi keuangan akan bekerja sama dengan perantara pengepul untuk mencatat hasil sampah masing-masing warga. Sedangkan pengelola tabungan bertugas untuk menyetorkan tabungan masing-masing warga ke bank dan nantinya dia jugalah yang bertugas untuk mengambil uangnya di bank jika ada warga yang hendak mengambil tabungannya.

Bank Sampah Bersih Mandiri diresmikan pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 yang dibuka oleh Tim Bank Sampah Bersih Mandiri dan diresmikan di muka Ketua RW 07, tokoh masyarakat RW 07, dan masyarakat RW 07. Peresmian tersebut dilakukan oleh Ketua PKK RW 07 yakni Ibu H. Abdul Rouf. Pada persemian tersebut dijabarkan visi misi, tujuan, dan pola Bank Sampah Bersih Mandiri kepada ketua RW 07, tokoh masyarakat, dan masyarakat RW 07 yang diutamakan pada konsepsi kampung yang bersih, pengelolaan kebersihan yang mandiri, dan keuntungan dalam menabung sampah.

Adapun tanggal operasi Bank Sampah Bersih Mandiri adalah

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

23

inovasi

Tahapan Pembangunan Bank Sampah Bersih Mandiri RW 07 pada hari senin tanggal 28 April 2014 yang langsung dikerjakan oleh pengelola dan fungsionaris Bank Sampah Bersih Mandiri.

Kegiatan awal yang dilakukan oleh tim Bank Sampah Bersih Mandiri tersebut adalah mengumpulkan barang-barang bekas masyarakat dan sekaligus melakukan promosi dari mulut ke mulut maupun selebaran promosi.

Bank Sampah Bersih Mandiri merupakan suatu bentuk gagasan dan gerakan para pemuda RW 07 yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan RW 07. Lokasi Bank Sampah Bersih Mandiri sendiri berada di pojok timur Jl.Salak 5 RT 003/ RW 007 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Bank Sampah Bersih Mandiri merupakan suatu bentuk gagasan dan gerakan para pemuda RW 07 yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan RW 07. Lokasi Bank Sampah Bersih Mandiri sendiri berada di pojok timur Jl.Salak 5 RT 003/ RW 007 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Bank Sampah Bersih Mandiri yang telah aktif beroperasi dan menciptakan berbagai inovasi meskipun hanya baru seumuran jagung. Kegiatan utama Bank Sampah Bersih Mandiri meliputi pengumpulan barang bekas dari nasabah, penimbangan barang bekas, pencatatan tabungan dan administrasi nasabah Bank Sampah Bersih Mandiri, pemilahan barang bekas, serta pengiri­ man barang bekas kepada pengepul barang sampah. Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh tim Bank Sampah Bersih Man­ diri meliputi layanan angkutan barang bekas dari nasabah; mall barang bekas yang menjual barang bekas layak pakai; Effective Microorganism-4 (EM-4) yang baik untuk biang kompos, pakan ternak, pupuk cair tanaman, dan pakan ikan; serta composting.

Keberadaan Bank Sampah Bersih Mandiri selain melakukan kegiatan yang berwawasan lingkungan aktif inovatif juga turut serta dalam mensukseskan kegiatan Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari tingkat Propinsi Jawa Timur yang mewakili

Kegiatan Operasional Bank Sampah Bersih Mandiri

24

inovasi Kabupaten Bangkalan. Pada kesempatan tersebut, Bank Sampah Bersih Mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi poin penting dalam Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari.Bank Sampah Bersih Mandiri menjadi bagian dari Backward Linkage Sistem yakni berperan dalam penyediaan pupuk padat (composting) dan pupuk cair (Effective Microorganiseme-4).Adapun pada kegiatan Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari tersebut, berhasil meraih Juara 1.

Untuk terus menumbuh-kembangkan Bank Sampah Bersih Mandiri, beberapa skenario rencana yang dilaksanakan, yakni : 1. Mendirikan Bank Sampah Bersih Mandiri dengan meng­ gunakan sistem beli-jual barang bekas. Sistem ini dapat dimulai pasca beroperasinya Bank Sampah Bersih Mandiri.

Semua unit (struktur dan fungsionaris Bank Sampah Bersih Mandiri) terlibat pada skenario ini.

2. Mendirikan Mall Barang Bekas yang mana maksudnya adalah usaha barang bekas utuh maupun barang bekas yang sudah diolah menjadi barang pakai. Skenario ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan pasca beroperasinya Bank Sampah Bersih Mandiri maupun berasal dari bantuandana kas investasi Bank Sampah Bersih Mandiri. Seksi pengembangan usaha maupun fungsionaris Bank Sampah Bersih Mandiri merupakan aktor utama dalam skenario ini dengan memanfaatkan inisiatif, kreatif, dan inovatif.

3. Pengembangan usaha dengan alat mesin pencacah plastik.

Hasil plastik cacah ini nilai jualnya jauh lebih mahal daripada yang masih utuh. Skenario ini dapat dilaksanakan bila telah mendapatkan dana/ bantuan dari CSR maupun kas investasi Bank Sampah Bersih Mandiri. Semua unit (struktur dan fungsionaris Bank Sampah Bersih Mandiri) terlibat pada skenario ini.

4. Pengembangan usaha dengan alat pencetak biji plastik.

Pengembangan ini merupakan pengembangan dari pengem­ bangan poin 3 yang mana Bank Sampah Bersih Mandiri sudah bias menjual biji plastik. Biji plastik ini nilai jualnya sangat mahal, mengingat biji plastik ini merupakan bakal dari semua bahan olahan plastik. Skenario ini dapat dilaksanakan bila telah mendapatkan dana/ bantuan dari CSR maupun kas investasi Bank Sampah Bersih Mandiri. Semua unit (struktur dan fungsionaris Bank Sampah Bersih Mandiri) terlibat pada skenario ini.

5. Pengembangan usaha lainnya. Pengembangan ini bergantung dari perkembangan baik itu dari kebutuhan pasar maupun

Produk Inovasi Bank Sampah Bersih Mandiri 1. Komposting 2. Cairan Effective Microorganiseme-4 (EM-4) 3. Mall Barang Bekas

Kunjungan Tim Penilai Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Ibu Bupati Bangkalan

dari inisiatif, kreatif, dan inovatif struktur dan/atau fungsionaris Bank Sampah Bersih Mandiri.

Dalam pelaksanaannya, bank sampah akan lebih mudah dikelola jika proses pengepulan sampah terjadwal dengan baik.

Misalnya, warga dapat atau diwajibkan menyetorkan sampah anorganik yang telah dikumpulkannya dari sisa-sisa atau sampah rumah tangga setiap satu minggu sekali. Dengan begitu, sampah yang terkumpul akan lebih banyak dan uang yang didapat pun lebih banyak. Jika bank sampah sudah memiliki administrasi yang baik dan sudah mampu bekerja dengan baik, kualitasnya dapat ditambahkan dengan adanya kepemilikan badan hukum dan buku tabungan sendiri. Dengan demikian, bank pengelola sampah akan lebih berprospek secara ekonomi.

Keberadaan bank sampah dinilai akan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing. Sampah terutama sampah anorganik sejatinya dapat dijadikan sumber rupiah. Dengan adanya fasilitas pengelolaan sampah mandiri, diharapkan masyarakat akan lebih giat untuk mengelola sampahnya masingmasing dan mau menjaga kebersihan lingkungannya dengan baik. *) Staf Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Surabaya

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

25

inovasi

Formula KARTINI (baKAdsoRbsi Temuan IndoNesIa):

Terobosan Baru dalam Dunia Persampahan Indonesia Suprapti Bintari*)

“Habislah Gelap, Terbitlah Terang”, begitu kira-kira ibarat judul buku yang menggambarkan mengenai perjuangan salah satu pahlawan nasional, Raden Ajeng Kartini (1879-1904), yang dituliskan oleh Jacques Henrij Abendanon.

26

E

mpat kata yang dikenal masyarakat sejak di bangku sekolah tersebut merupakan kisah perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mendorong pembaharuan, serta menghilangkan kebelumtahuan menjadi pe­ ngetahuan dan terobosan baru, sesuai proporsi yang

berlaku.

Begitu pula dengan pengembangan salah satu formula mate­ matika dalam menghitung desain bak adsorbsi/wetland di Tem­ pat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

inovasi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Formula matematika yang disusun untuk pertama kalinya secara sederhana dan ditujukan untuk mempermudah Peme­ rintah Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan bak adsorbsi pada TPA sampah, dinamakan sebagai Formula KARTINI (baKAdsoRbsi Temuan IndoNesIa), karena dilahirkan pada April 2015, yang bertepatan dengan Bulan Kartini.

Dasar Pengembangan Formula Kartini Selama ini, pengembangan desain unit pengolahan air lindi pada TPA sampah, lebih menitikberatkan pada penyisihan senyawa organik melalui proses biologis, di bak anaerobik, fakultatif, dan aerobik. Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa masih ditemukan sejumlah penolakan dari masyarakat, terkait warna dan bau air lindi terolah dari TPA sampah, yang diakibatkan oleh masih terbatasnya kinerja bak adsorbsi pada unit pengolahan air lindi. Hal ini berdampak secara sosial dan dalam jangka panjang akan menurunkan kredibilitas pemerintah dalam mengelola TPA sampah, selain memberikan dampak pencemaran berupa warna dan bau pada perairan sekitar TPA sampah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas air lindi terolah, maka dibutuhkan suatu bentuk perencanaan yang lebih matang pada bak adsorbsi di unit pengolahan air lindi, dalam menyisihkan warna dan residu senyawa organik, direpresentasikan sebagai bentuk Chemical Oxygen Demand (COD). Namun hingga saat ini, masih dibutuhkan sejumlah optimasi untuk melakukan perencanaan bak adsorbsi dengan lebih baik, mudah, terukur, serta mudah dipahami oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan selaku pembina teknik sektor persampahan di tingkat nasional, saat ini sedang mengembangkan formula penaksiran (appraisal design) bak adsorbsi. Formula perhitungan bak adsorbsi ini dinamakan“Formula Kartini”, sebagai apresiasi kepada Raden Ajeng Kartini yang menginspirasi bahwa pembaharuan akan selalu datang, dari mereka yang berjuang secara profesional.

Sebagaimana diketahui bahwa unit Pengolahan Air Lindi pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sam­ pah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, terdiri dari beberapa proses dan tahapan dengan lima alternatif pengolahan. Salah satunya adalah pengolahan air lindi menggunakan proses anaerobik, fakultatif, aerobik, dan adsorbsi.

Bakadsorbsi yang sudah dibangun, seringkali masih banyak yang dijumpai dalam kondisi kinerja belum optimal, yang ditunjukkan dengan indikator berupa tanaman air yang mati di bak adsorbsi.

Hal tersebut dikarenakan tanaman air yang digunakan dalam proses pengolahan air lindi, tidak mampu menahan beban organik yang masuk ke dalam bak adsorbsi.

Formula Kartini dan Aplikasinya Formula perhitungan kebutuhan lahan untuk bak adsorbsi dikembangkan untuk mempermudah dalam menentukan luas lahan yang harus dialokasikan untuk proses adsorbsi. Perhitungan melalui pemodelan matematika ini diambil dari pendekatan antara beban organik dan beban hidrolik yang diterima oleh tanaman air untuk mengolah air lindi. Dengan memperhitungkan beban organik dan beban hidrolik dalam air lindi tersebut, maka

(a)

(b)

Pemanfaatan bak adsorbsi pada unit pengolahan air lindi :(a) menggunakan tanaman enceng gondok, (b) menggunakan tanaman rumput gajah

diperoleh suatu formula baru,yang dapat diusulkan untuk dapat dijadikan standar perhitungan kebutuhan luas lahan bak adsorbsi, yaitu :

LBA = 3,583 x 10-­‐2x CH x LUPS

Dimana : LBA : Luas bak adsorbsi (m2) CH : Curah hujan (mm/tahun) LUPS : Luas unit pengolahansampah (hektar) Asumsi yang diambil adalah media pertumbuhan dan adsorbsi yang digunakan dalam simulasi perhitungan adalah pasir halus dengan permeabilitas 1 m/hari dengan jenis tanaman air yang digunakan pada proses adsorbsi adalah Phragmites australis dan Typha latifolia yang mampu menahan beban organik antara 0,0332 - 0,1602 kg COD/m2bakadsorbsi/hari (diambil rata-rata 0,1 kg COD/m2bakadsorbsi/hari). Konsentrasi COD pada inlet unit pengolahan air lindi TPA sampah = 1.000 mg COD/liter, dengan penyisihan setiap tahap proses biologis : anaerobik 65 %, fakultatif 75 %, dan aerobik 75 %.

Dampak dari pengembangan formulasi kebutuhan luas bak adsorbsi yaitu untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam melakukan penaksiran desain dimensi bak adsorbsi, dengan hanya menggunakan 2 buah parameter saja, yaitu luas unit pengolahan sampah dan curah hujan. Dari formulasi perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan bak adsorbsi tidak membutuhkan lahan yang besar/luas, bahwa ternyata nisbah penambahan lahan hanya sebesar 0,5 – 1,5 % dari luas unit pengolahan sampah pada TPA sampah, sehingga kita dapat melakukan penghematan biaya investasi pembangunan TPA sampah. Sebagai informasi lebih lanjut,bahwa beberapa desain bak adsorbs yang konstruksinya difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun2015, telah diarahkan untukmenggunakan Formula Kartini, misalnya TPA sampah di KabupatenS ukamara-Kalimantan Tengah, TPA sampah Seruyan-Kalimantan Tengah, TPA sampah Kapuas-Kalimantan Tengah, dan TPA sampah Kota Palangkaraya-Kalimantan Tengah, serta di beberapa TPA sampah lainnya.

Jika Kartini di masa lalu mendorong Indonesia memasuki Kemerdekaan, maka Kartini-Kartini masa kini berjuang dalam mengisi Kemerdekaan, termasuk di antaranya melakukan pem­ baharuan di sektor persampahan, melalui pemunculan Formula Kartini. Selamat Hari Kartini Tahun 2015. *)Penulis adalah staf CPNS Seksi Wilayah II, Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Kontak dengan penulis : bintari. suprapti168@gmail.com

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

27

inovasi

Revolusi Sebatang Bambu Mukoddas Syuhada*)

Para Founding Father kita berjuang melawan penjajahan menggunakan bambu runcing. Ketika lahir, ari-ari kita di potong menggunakan bambu, bahkan saya masih merasakan disunat menggunakan bambu yang biasa disebut hinis bahasa Sunda atau welad bahasa Jawa Serang.

D

i kampung-kampung pedalaman, bambu digunakan sebagai material untuk jembatan, rakit, bagang ikan, alat-alat pertanian dan dinding rumah yang biasa disebut bilik atau gedek. Bahkan para petani kita hidupnya sangat tergantung dengan bambu untuk membantu tanamannya supaya tumbuh dengan baik dan benar.

Selain itu, ibu-ibu rumah tangga memanfaatkan bambu untuk alat-alat rumah tangga, anak-anak menggunakan bambu sebagai bahan permainan tradisional. Terakhir, pada saat meninggal, orang-orang kampung masih menggunakan bambu untuk menghantarkan jenazah, menutup dan penanda kuburan. Jadi, bambu ini sangat dekat sekali dengan kehidupan masyarakat Indonesia, dari mulai lahir, hidup sampai mati, bambu selalu ada di sekelilingnya.

28

Dulu, pada saat kita ikut Pramuka, selalu dikenalkan bahwa tanaman yang bermanfaat semua itu adalah kelapa, sehingga lambang Pramuka di Indonesia menggunakan Tunas Kelapa sebagai simbolnya. Ternyata, bambu juga sama seperti kelapa. Dari mulai akar sampai pucuk daunnya bermanfaat semua. Akar dan bonggolnya bisa dijadikan untuk makanan, obat dan kerajinan.

Batang, cabang dan rantingnya untuk serat kain, bahan bakar, alat-alat makan minum, alat-alat musik, bahan baku kertas, bahan laminasi, furniture, kerajinan dan material konstruksi bangunan.

inovasi Daun-daunnya digunakan untuk pupuk, makanan, minuman dan obat herbal. Di dalam batangnya terdapat air yang bisa dimanfaatkan untuk obat herbal dan pengawetan bambu supaya umurnya bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi, kelapa dan bambu ini seperti laki-laki dan perempuan serta merupakan Sang Saka Bhuana, Pusaka Alam Semesta yang banyak terdapat di Bumi Nusantara, Indonesia.

Menurut Bunda Bambu Indonesia, Prof. Elizabeth A. Widjaja, Indonesia memiliki 12% jenis bambu dunia. Ada sekitar 185 jenis bambu yang sudah diteliti oleh Bunda, sehingga dibandingkan dengan negara lain, Indonesia ini surganya bambu yang bila dimaksimalkan potensinya, maka dalam waktu yang sangat singkat Indonesia akan berdaulat secara papan, pangan, sandang, energi dan lingkungan.

Bambu merupakan tanaman yang bisa tumbuh diberbagai jenis lahan bahkan di lahan yang sangat kritis dan lahan yang memiliki kemiringan 90°. Bambu sangat mudah dikembangbiakkan dengan sistem stek, cangkok dan kultur jaringan. Seperti lagu Koes Plus, “. . Tanah Kita Tanah Surga. .”. Cukup dengan memotong bambu sekitar 10 cm dr ruas/buku-bukunya atas bawah lalu ditancapkan ke tanah, maka dalam beberapa minggu saja sudah tumbuh tunas di bagian buku-bukunya.

Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan, bambu bisa menghasilkan 35% oksigen lebih banyak dari tanaman lain, mampu mengikat CO2 lebih banyak dibanding tanaman lain, bisa memecah angin, mengikat debu dan menyerap bau. Untuk konservasi air, akar bambu bisa mencari sumber air di dalam tanah, menyimpan cadangan air di dalam batang-batangnya yang berumpun dan menjaga kualitas air supaya tetap bersih, jernih dan segar.

Bambu juga merupakan salah satu tanaman yang pertum­ buhannya paling cepat dibanding tanaman lain sekitar 3”5” perhari, menghasilkan timber lebih banyak sehingga bisa menggantikan fungsi kayu untuk dibuat menjadi papan dan balok. Hasil Penelitian PusKim Bandung mengatakan, kekuatan tarik bambu lebih baik dibanding besi, sehingga bambu bisa menggantikan fungsi logam untuk tulangan beton.

Prospek Bambu Meskipun Indonesia memiliki 12% jenis bambu dunia, tapi pe­ manfaatan dan teknologinya jauh tertinggal dibanding negara lain. Bambu di Indonesia masih merupakan simbol kemiskinan sehingga pemanfaatan dan teknologinya masih sangat sederhana.

Di Asia, Amerika, Australia bahkan Eropa, bambu merupakan simbol kemapanan dan material yang sangat sustainable. Bangunanbangunan seperti tempat ibadah, rumah, cafe, jembatan, gerbang tol, hall dan lain-lain, 80% materialnya menggunakan bambu.

Interior mobil super mewah BMW, pesawat, casing PC, laptop, hp dan lain-lain menggunakan material bambu. Bahkan di China dan Jepang, serat bambu digunakan sebagai bahan untuk tekstil yang bisa dibuat menjadi pakaian, kaos kaki, sepatu dan lain-lain.

Jadi melalui program Wisata Edukasi Bambu Nusantara (webNUSANTARA) yang kami gagas di Serang Banten inilah kami ingin meyakinkan masyarakat, mensosialisasikan tentang bambu yang dulunya dicap sebagai simbol kemiskinan menjadi simbol kemapanan. Kita harus bangga dengan bambu Indonesia yang merupakan Emas Hijau, tanaman sustainable yang bisa menggantikan fungsi kayu, logam, plastik dan serat.

Itulah makna dari Revolusi Sebatang Bambu untuk Hidup yang

“Bambu di Indonesia masih merupakan simbol kemiskinan sehingga pemanfaatan dan teknologinya masih sangat sederhana”.

berkelanjutan, untuk Indonesia yang berdaulat secara papan, pangan, sandang, energi dan lingkungan. Berani menebang harus berani menanam, sekali menanam, seumur hidup panen terus.

Salam Bambu Nusantara!

Bambu untuk Hidup Berkelanjutan Pemanasan Global (Global Warming) yang menyebabkan peru­ bahan iklim bukan lagi issue, tapi sudah terjadi dan mengancam peradaban manusia. Perubahan iklim ini telah menye­ babkan mencairnya es di kutub (Greenland dan antartika barat) dan di puncak gunung, naiknya permukaan air laut, ber­kurangnya persediaan pangan, kesehatan memburuk, meni­ pisnya per­ sediaan air, meningkatnya perpindahan penduduk dan konflik, kepunahan spesies daratan, kerusakan ozon, rusaknya ekosistem laut, deforestasi hutan, rusaknya ekosistem air tawar, pengasaman

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

29

inovasi

laut, pelepasan metana dan karbondioksida, angin topan, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran dan gelombang panas.

Perubahan iklim merupakan tantangan yang paling serius yang dihadapi manusia di abad 21 ini. Sejumlah bukti baru dan kuat yang muncul dalam studi dan penelitian memperlihatkan bahwa masalah pemanasan yang terjadi setelah revolusi Industri disebabkan oleh ulah manusia. Oleh karena itu, mulailah issue ini menjadi trending topic yang disikapi diberbagai Negara termasuk Indonesia dengan cara yang beraneka ragam. Di bidang industri, ada konsep Green Industry dan di bidang perencanaan, dikenal dengan nama Sustainable Development, Green City, Eco City, Eco Village dan Green Building.

Keadilan untuk semua atau Justice for All, demikian hasil dari earth summit tahun 1992. Namun faktanya tidak demikian, karena realisasinya hanya menguntungkan negara-negara maju saja dan menambah miskin negara-negara berkembang secara sistematis dan terstruktur. Fakta bahwa sekitar 80% populasi dunia itu ada di negara berkembang sedangkan negara maju yang populasinya hanya sekitar 20% tapi mengkonsumsi sumber daya alamnya itu sekitar 40 kali konsumsi negara berkembang.

Berbicara lebih riil lagi untuk di negara kita Indonesia, keter­ sediaan sumber daya air, terutama di Pulau Jawa sudah sangat kritis.

Dari jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) besar sekitar 136, 31% DAS sangat kritis, 41% DAS kritis dan 28% DAS agak kritis. Bagaimana dengan hutan di Indonesia? Dari data yang ada, kehancuran hutan kita itu sekitar 51 km2/hari, rentang waktu tahun 2000-2005 sekitar 1,8 juta Ha/tahun (entah sekarang?). Sehingga bisa disimpulkan

30

kehancuran hutan kita itu nomor dua di dunia berdasarkan luas dan nomor 1 di dunia berdasarkan prosentase.

Dengan kondisi yang sudah dijelaskan di atas, maka peran bambu begitu sangat penting karena sekitar 12% jenis bambu dunia yaitu 160 spesies berada di Indonesia. Bambu juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu kecepatan tumbuhnya 12�-36� per hari, lebih fleksibel dibanding kayu, dapat dipergunakan dalam umur tumbuh 3-5 tahun, multiguna, bisa menghindari dan menahan erosi, memperbaiki kandungan air tanah, renewablesustainable, budi daya yang mudah serta bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak. Di sisi lain, produksi biomassa bambu juga lebih baik dibanding kayu, yaitu 7 kali lebih banyak dari pada pohon lainnya, bertambah 10%-3% per tahun dibanding 2%-5% pertahun untuk pohon lainnya, memproduksi antara 50-100 ton per Ha dan terbagi atas 60%-70% batang, 10%-15% ranting, 15%20% daun-daunan. (Liese, 1985).

Dalam kaitannya dengan konservasi, sebuah penelitian di China, hutan bambu mampu meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah hingga 240% dibandingkan hutan pinus. Penghijauan dengan bambu pada bekas tambang batu bara di India mampu meningkatkan muka air tanah 6,3 meter hanya dalam 4 tahun.

Berdasarkan laporan penelitian tentang hutan di China, dedaunan bambu yang berguguran di hutan bambu terbuka paling efisien di dalam menjaga kelembaban tanah dan memiliki indeks erosi paling rendah dibanding 14 jenis hutan yang lain.

Penelitian Prof. Koichi Ueda dari Kyoto University menyatakan bahwa sistem perakaran bambu monopodial sangat efektif di

inovasi dalam mencegah bahaya tanah longsor. Hutan bambu dapat menyerap CO2 62 ton/Ha/Thn sementara hutan tanaman lain yang masih baru hanya menyerap 15 ton/Ha/Thn. Bambu juga melepaskan oksigen sebagai hasil foto sintesis 355 lebih banyak dari pohon yang lain.

Pemanfaatan biomassa bambu ini sangat beragam sekali, yaitu sebagai bahan bangunan hunian, jembatan, bambu laminasi, parket, perancah, perabotan, peralatan dapur, kerajinan, alat musik, kemasan, rebung, makananan ternak, obat, kertas, tekstil, bahan bakar, pupuk, kompos dan pompa air . (David Farelly – Book of Bamboo menyebutkan 1000 manfaat bambu dari A (acupuncture needles, airplane skins) sampai Z (zithers). Dalam hal konsumsi energi, perbandingan energi yang diperlukan untuk memproduksi bahan bangunan (N/m2) adalah beton 240, baja 1500, kayu 80 dan bambu 30. (J.A. Janssen, Bamboo Research at the Eindhoven University of Technology). Di daerah tropis dengan lahan 20×20 m2 kita dapat menanam bambu dalam 5 tahun untuk membangun 2 rumah @8×8 m2, dengan kebun bambu 60 Ha, setiap tahun dapat dibangun 1000 rumah dari bambu (costarica).

Potensi bambu di Indonesia sangat luar biasa sekali karena dari

1200-1300 jenis bambu di dunia, 160 jenis tumbuh di Indonesia (sekitar 12%). Kecuali Pulau Kalimantan, seluruh pulau di Indonesia mempunyai sumber bambu yang berlimpah. Diperkirakan ter­ dapat 5 juta Ha hutan bambu di Indonesia (Kartodihardjo, 1999), di Jawa Barat sendiri (E. Widjaja, 2005) terdiri dari 4650 Ha di Tasikmalaya, 2950 Ha di Purwakarta dan 3400 Ha di Sukabumi.

Era penggunaan kayu yang sangat dominan dalam berbagai keperluan terutama pada konstruksi bangunan sudah hampir berlalu, padahal, kayu merupakan salah satu bahan yang ramah lingkungan. Keberadaaanya sudah jauh berkurang walaupun masih ada, harga dibandingkan kualitasnya tidak seimbang padahal kebutuhan masih sangat besar. Dilain pihak kita mempunyai sumber daya alam lain yang cukup banyak yang tidak kalah kekuatannya dengan kayu yaitu bambu.

Dengan membuat suatu pemberdayaan tanaman bambu diharapkan tantangan dampak dari pemanasan global akan bisa teratasi terutama untuk ketahanan pangan, papan, sandang dan lingkungan. *) Founder Banten Creative Community

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

31

lensa ck

Water, Sanitation, and Cities Forum & Exhibition 2015 Jakarta Convention Center, 27-29 Mei 2015

Foto-foto : Manti dan Aji

32

lensa ck

Foto-foto : Manti dan Aji

Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015

33

seputar kita

Universitas Nusa Tenggara Barat Ikuti Program KKN Tematik Cipta Karya Tahun 2016, Semua Hotel di Yogyakarta Harus Menggunakan Air PDAM “Tahun 2016 semua hotel harus menggunakan air dari PDAM, tidak boleh lagi mengambil air tanah. Pertimbangannya bebe­ rapa hotel mengambil air tanah sehingga mengakibatkan ma­ syarakat mengeluh sumurnya kering. Kebijakan ini menjadi tan­ tangan bagi PDAM untuk dapat menyiapkan diri agar dapat memenuhi kebutuhan air bagi perhotelan di Yogyakarta. Kami siap mendukung PDAM terutama dalam menyediakan air ba­ gi masyarakat,” tutur Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri di kantor BPPSPAM Jakarta, Mei lalu. Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Tamin MZ. Amin, menyatakan siap mendampingi PDAM Tirta Marta Yogyakarta dalam membuat business plan terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Sungai Progo yang berada di Kabupaten Sleman. Sumber air Kali Progo ini akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

“BPPSPAM akan memberikan pendampingan terkait ma­sa­ lah kehilangan air atau NRW. Ini perlu dilakukan mengingat ber­ dasarkan penilaian BPPSPAM tahun 2013, NRW di daerah ter­sebut ter­golong tinggi yakni mencapai 36,2%. Saya harap NRW di daerah itu dapat turun hingga mencapai 20%,” ujar Tamin.

Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Randal) PIP Pusat melakukan penyerahan Memorandum Of Understanding (MOU) dan kunjungan ke Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB), Kamis (22/05/ 2015). UNTB merupakan salah satu yang ikut ber­ peran dalam program KKN Tematik.

Kasatker Randal PIP Pusat Yoyok Setio Utomo mengungkap­ kan, dengan kerjasama ini diharapkan kedepannya kedua belah pihak dapat memberikan pembekalan yang memadai kepada mahasiswa atau mahasiswi yang akan melaksanakan program KKN Tematik. Pembekalan yang akan diterapkan meliputi tiga sektor yang perlu disentuh diantaranya, dari segi air minum dengan pengembangan di tingkat desa, segi jalan yang masih perlu peningkatan kualitas dan terakhir dari segi sanitasi yang masih belum sama sekali memiliki akses terhadap prasarana air limbah, MCK dan IPAL Komunal.

Gubernur Jateng Kunjungi Stasiun Rumah Pompa dan Kolam Retensi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Sta­ siun Rumah Pompa dan Kolam Retensi, di Semarang, Kamis (7/05/2015). Kunjungan ini diterima oleh Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Maladiyanto dan Kasatker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Purwandi.

Maladiyanto mengatakan, tujuan dibangunnya Stasiun Rumah Pompa dan Kolam Retensi tersebut adalah untuk menguranginya genangan air rob (air laut pasang) dan air hujan di Kota Semarang pada kawasan antara Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur dan mengurangi permasalahan “investment disaster” dan “environment disaster” serta dapat menciptakan lingkungan permukiman perkotaan yang lebih baik, layak, sehat, bersih, aman dan serasi serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

“Daerah pelayanan sistem Drainase Kali Semarang, Kali Asin,

34

Kali Baru, Bulu Drain, Pompa Kartini dan Kali Banger merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” kata Maladiyanto.

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

instagram :

@ditjenck

Segenap Pimpinan dan Karyawan Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1436 H