Bulletinck jan15

Belajar Pengeloaan Air Limbah dari Sevilla

11

Edisi 01/Tahun XIII/Januari 2015

Pecha Kucha #15: Cipta Karya dari A Sampai Z

23

Mau Untung?

Simpan Sampah

28

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Membangun Indonesia

dari Perbatasan

LENSA CK • Pecha Kucha #15 “Cipta Karya A to Z” 23 Januari 2015

daftar isi

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

Berita Utama Karya Membangun 4 Cipta Indonesia dari Perbatasan Membangun 7 Bersama Permukiman Terbaik di Beranda Depan NKRI

liputan khusus Pengeloaan Air 11 Belajar Limbah dari Sevilla

info baru

7 16

Berpeluang Replikasi 15 IDB P2KP Karya dan Pemprov 16 Cipta Sulsel Bahas PKS SPAM

Regional MAMMINASATA

10 Juta SR, Semua 18 Targetkan PDAM Harus Punya Business

Plan

18

Pembangunan 20 Keberlanjutan dengan Menguatkan Kemandirian Masyarakat

Kucha #15: 23 Pecha Cipta Karya dari A Sampai Z

inovasi Aksesibilitas, 24 Fasilitas Jalan Panjang Raih Kesetaraan Hak

Untung? Simpan 28 Mau Sampah Penanganan 30 Edukasi Sampah Untuk Usia Dini

PLUS! lensa ck • Pecha Kucha #15 “Cipta Karya A to Z” 23 Januari 2015

2

20

23 30

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoMochammad Natsir, Dadan Krisnandar, M. Maliki Moersid, Pemimpin RedaksiHadi Sucahyono, Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin, Dian Irawati, Sudarwanto Nugroho Tri Utomo Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Pemimpin Redaksi Bagian Produksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Redaksi Chandra RP. Situmorang, Penyunting Fajar Santoso, IlhamBuchori Muhargiady, Bhima Dhananjaya, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Bagian Produksi Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Pidekso Elkana Catur H.,Danang Dian Ariani, Djati Waluyo Widodo Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, R. MulanaSyamsul MP. Sibuea, Respati,A. Joerni Makmoerniati, Hadi, M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Prasetyo, Oloan MS., Hosen Utama, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Aswin G. Sukahar, TM. Hasan, Kusumawardhani, RudiSyaiful A. Arifin, Endang Setyaningrum, Ade Rachman, Aryananda Sihombing, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Dian Suci Hastuti.

Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, Alamat Redaksi M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Email Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, publikasi_djck@yahoo.com Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi

website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi

Menebar Infrastruktur, Menyuburkan NKRI di Perbatasan “NKRI Harga Mati”. Sebaris kalimat itu terpampang di tugu perbatasan Garuda Perkasa yang berdiri kokoh di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tugu yang terletak di Desa Aji Kuning tersebut menjadi tapal batas wilayah Indonesia-Malaysia.

Slogan sarat makna itu mengandung arti mendalam menyangkut sebuah keteguhan memegang prinsip atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

16 Desember 2014, menara pos penjagaan di kawasan perbatasan di kawasan Balansiku, Pulau Sebatik, menjadi saksi bisu ‘gertakan’ Presiden RI ketujuh Joko Widodo kepada Malaysia. Seolah menatap tajam ke wilayah perbatasan Malaysia, sambil menaiki menara tersebut Joko Widodo seolah ingin berpesan kepada Malaysia: Jangan main-main dengan kedaulatan NKRI!.

NKRI Harga Mati terus hidup di sanubari dengan jaminan rasa aman dan dipenuhinya hak hidup layak, salah satunya mendapatkan akses ke prasarana dan sarana dasar di kawasan permukiman perbatasan. Ini yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun prasarana dan sarana dasar permukiman di 9 wilayah perbatasan Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan harus mampu menjawab permasalahan yang ada di kawasan-kawasan perbatasan mulai fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) banyak yang rusak dan penataannya sangat kurang.

Banyak perkampungan yang terisolir karena akses terputus, jalan lingkungan masih banyak yang rusak, permukiman yang berada di sekitar sungai langganan banjir pada musim hujan, fasilitas pasar yang kondisinya sangat tidak layak, saluran drainase yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan genangan hingga belum adanya TPA sehingga pembuangan dilakukan di lahan terbuka.

Kegiatan utama untuk menjawab permasalahan lingkungan tersebut adalah melalui pelaksanaan kegiatan fisik yang menjadi fokus Ditjen Cipta Karya untuk perbatasan melalui pengembangan kawasan PLBN dan sekitarnya, jalan dan jembatan poros desa, jalan lingkungan (antar permukiman dalam desa) dan kegiatan pembangunan infrasruktur bidang Cipta Karya lainnya. (Teks : Buchori)

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578

twitter Email @ditjenck publikasi_djck@yahoo.com

Cover : Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di EntikongKabupaten Sanggau-Kalimantan Barat termasuk ramai oleh mobilitas penduduk Indonesia ke wilayah Malaysia (Foto : Drone) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

3

berita utama

Cipta Karya Membangun Indonesia dari Perbatasan Raut muka Rose (49) menampakkan rasa sedikit kesal ketika mengaku sering ditanya media saat memanasnya suhu politik perbatasan.

Foto Atas : Kawasan perbatasan RI-Malaysia di Aji Kuning Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Foto Bawah : Pos Jaga Perbatasan Aji Kuning Sebatik RI-Malaysia.

N

amun sedetik kemudian, ceritanya mengalir dari mulai kegiatan ekonomi sampai kondisi infrastruktur permukiman yang sudah dia tinggali puluhan tahun.

Rose adalah warga Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Rumahnya persis di seberang Patok 3 (P3) yang dijaga anggota Batalyon Infanteri Lintas Udara (Yonif Linud) 433/JS Komando Cadangan

4

Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad). Di Sebatik ada 18 patok yang membagi dua pulau ini menjadi wilayah Indonesia dan Malaysia. Salah satunya yang terawat dan dijaga dengan ketat adalah P3.

Suasana kekeluargaan tergambar dengan jelas di permukiman perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut karena mayoritas masyarakatnya adalah Suku Bajo, dan kebetulan anggota Yonif

berita utama Linud, Ari, dan kawan-kawannya juga berasal dari Sulawesi. “Mari silakan nikmati masakan tradisional Suku Bajo, ini dia Kapurung,� kata Ari menawari kami makan siang dengan santapan khas Bajo berupa tepung sagu yang dicampur aneka sayuran dan kuah panas.

Salah satu fakta yang sudah popular karena diangkat di layar televisi adalah adanya salah satu rumah yang beranda depannya menapak di tanah Indonesia, dan bagian dapurnya di atas tanah Malaysia.

Warga Aji Kuning mengandalkan Sungai Aji Kuning untuk mengangkut hasil belanja dari Tawau-Malaysia, maupun hasil bumi yang dijual ke Tawau. Kondisi seperti itu terjadi sejak lama.

Transaksi dengan mata uang Ringgit Malaysia sudah biasa.

Alasannya, biaya transportasi yang dikeluarkan lebih hemat ke Tawau dibandingkan ke Nunukan atau Tarakan. “Untuk sekali menyeberang ke Tawau dengan speedboat membayar Rp 40.000 dan cukup memakai pas lintas batas bagi warga setempat. Kalau bepergian ke Tarakan dengan speedboat harus membayar Rp 170.000 per penumpang,� kata Rose dengan logat Bajo yang kental.

Di Aji Kuning, selain beberapa bangunan rumah tepat berada di titik batas kedua negara, di seberang sungai setempat yang masuk wilayah Sebatik, Malaysia, ternyata juga dihuni oleh sebagian warga Indonesia. Mereka masih memiliki hubungan keluarga dengan warga Desa Sungai Aji Kuning.

Kawasan Aji Kuning bisa menjadi kawasan permukiman warga yang sejak dulu hingga kini menjadi salah satu jalur masuk barangbarang dari negeri jiran tersebut.

Berbagai barang yang datang dari Malaysia bukan sekadar buat kebutuhan sehari-hari warga Sebatik, tetapi juga dikirim ke Nunukan dan Tarakan. Beberapa barang yang masuk melalui Aji Kuning itu di antaranya gula, gas elpiji, berbagai kue kering, ayam pedaging, telur, semen, pupuk, minuman kaleng, bawang putih, dan pakaian.

Meskipun berjalan seolah tidak ada apa-apa, namun tetap saja kekhawatiran membayangi mereka setiap saat kehidupan masyarakatnya yang tenang itu bisa menjadi daerah sengketa setelah masalah ambalat. Sebab, sebagian rumah mereka berada di garis batas negara, yang di perbatasan antarnegara lain barang kali tidak ditemukan.

Menjadi Pagar Hidup NKRI Permukiman yang dikelola dengan baik diyakini mereka menjadi pagar hidup yang ampuh. Kendati demikian, bak pisau bermata dua, permukiman di perbatasan mampu menjaga pagar NKRI sekaligus sebagai sumber masalah keutuhannya jika tidak mendapatkan perhatian.

Upaya pembangunan infrastruktur permukiman oleh pemerintah mendapat apresiasi dari warga Aji Kuning. Haji Dullah, tokoh berpengaruh di sana mengatakan dengan dibangunnya Jalan lingkungan dibangun untuk kemudahan akses masyarakat

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

5

berita utama

Rose dan keluarganya sudah puluhan tahun tinggal di perbatasan Sebatik RI-Malaysia

permukiman, meskipun di daerah zona bebas perbatasan, harapannya dapat membendung arus pembangunan yang dilakukan Malaysia.

Menurut H. Dullah, sejauh 500 meter dari tapal batas di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Aji Kuning Sebatik ini masih merupakan zona bebas. Artinya, seluruh aset yang berada di dalamnya bebas dikelola kedua belah pihak.

Jenis pengembangan yang dilakukan berbeda. Di zona bebas perbatasan dekat Malaysia didominasi kebun sawit. Sedangkan yang dekat dengan Indonesia banyak dibangun permukiman.

Melihat kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun infrastruktur permukiman. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah peningkatan jalan lingkungan dan penyediaan akses air bersih. Namun kendala terbesar belum optimalnya distribusi air bersih ini karena waduk sebagai sumber air bakunya kerap mengalami kekeringan.

Manfaat jalan lingkungan yang dibangun terlihat nyata dengan maraknya lalu lalang kendaraan roda empat dan roda dua mengangkut komoditas perdagangan maupun mobilitas warga Aji Kuning ke dermaga Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih banyak warga mengandalkan tadah hujan yang ditampung di sebuah bak penampung serupa hydran umum yang mereka sebut ‘profil’.

“Kita mengalami masalah di bendungan sehingga air belum mengalir ke Aji Kuning. Padahal sudah dipasang jaringan pipa distribusi, dan banyak warga yang sudah memiliki water meter,” kata Direktur Teknik PDAM Nunukan, Daryono.

Kedatangan redaksi ke Aji Kuning hanya sepekan sebelum kedatangan Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke tempat itu, 16 Desember 2014. Tidak ada persiapan berarti, kecuali beberapa warga mulai menaikkan bendera merah putih di tiang depan rumah.

Kunjungan Jokowi ke Aji Kuning pun menjadi penghilang dahaga warga sekaligus memberikan energi positif pada suhu panas politik perbatasan RI-Malaysia. Kedatangan Joko Widodo saat itu dipicu kasus WNI di beberapa kawasan perbatasan di Nunukan yang eksosudus menjadi Warga Negara Malaysia.

6

Kementerian PUPR Ditugasi Bangun Perbatasan Dalam pernyataannya di televisi usai menaiki pos menara perbatasan di kawasan Balansiku Pulau Sebatik, Jokowi menegaskan kendala pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan adalah menyebarnya alokasi anggaran ke 17 kementerian. Kali ini, dia akan memfokuskan alokasi tersebut ke beberapa kementerian saja, salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dengan demikian tidak heran jika Presiden Joko Widodo secara tegas menugaskan Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas fisik dan fungsi kawasan perbatasan, khususnya Entikong, Kalimantan Barat, agar menjadi beranda depan terbaik bagi negara Indonesia. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi kawasan perbatasan Entikong, Rabu (21/1).

“Tugas Kementerian PUPR akan meningkatkan kualitas jalan menuju Entikong, membangun Pos Lintas Batas Negara dan meningkatkan kualitas permukiman di sekitar kawasan perbatasan tersebut,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi mengkonfirmasi.

Imam menjelaskan, pembangunan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan meliputi pembangunan gedung PLBN, wisma negara, mesjid, gudang, area parkir, monumen pancasila dan lain-lain.

Sedangkan peningkatan kualitas permukiman meliputi prasarana dan sarana jalan lingkungan, drainase, sanitasi, serta air minum.

Cipta Karya akan Menata Kawasan Perbatasan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR berencana mengucurkan Rp305 miliar untuk penataan kawasan perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Cipta Karya melalui Satker Perbatasan akan melakukan penataan kawasan dan perbaikan gedunggedung fasilitas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

Imam menjelaskan, pada tahun 2015 di kawasan permukiman Zona I Simpang Tanjung akan dibangun prasarana dan sarana permukiman berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Sosok dengan kapasitas 20 liter/detik dengan target jaringan distribusi dan pelanggan sebanyak 1.000 Sambungan Rumah (SR).

Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga meningkatkan jalan lingkungan di kawasan Simpang Tanjung, serta melakukan penanganan sanitasi dan persampahan. Untuk permukiman yang penduduknya mengumpul di suatu kawasan akan dibangun IPAL komunal, sedangkan permukiman yang tersebar ditangani dengan tangki septik individual.

Di kawasan permukiman Zona 2 di Balai Karangan, Ditjen Cipta Karya akan membangun IPA kapasitas 30 liter/detik dengan target jaringan distribusi sebanyak 2.000SR. Untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan, dilakukan juga peningkatan jalan lingkungan dan drainase, pembuatan trototar, dan penerangan jalan umum.

Seperti halnya di Zona 1, Zona 2 juga akan disediakan akses air limbah dan persampahan. Di kawasan ini dibutuhkan sekitar 500 tangki septic komunal, 18 IPAL komunal, dan 4 unit IPAL kawasan.

Di bidang persampahan dibutuhkan 7 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R, 7 gerobak sampah, dan 1 truk pengangkut.

Sedangkan di Zona 3 kawasan permukiman Entikong sebelumnya sudah ada IPA kapasitas 30 liter/detik TA 2013 yang akan dikembangkan tahun ini sehingga menambah 800 SR. Tahun ini juga akan dilakukan peningkatan jalan lingkungan dan drainase di kawasan terminal dan pasar (marketing point), kawasan Rusunawa Entikong, Suruh Tembawang, dan Pala Pasang.

(Teks : Buchori/berbagai sumber)

berita utama

Bersama Membangun Permukiman Terbaik di Beranda Depan NKRI Chintya Charlote*)

Dalam Nawa Cita butir ketiga Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbunyi “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Direktur Pengembangan Permukiman Hadi Sucahyono menjelaskan rencana pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan entikong

D

engan membawa slogan “Kebersamaan Membangun Kawasan Permukiman Perbatasan yang Terbaik di Beranda Depan Negara Republik Indonesia”, pemerintah berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya yang tinggal di berbagai kawasan perbatasan baik darat maupun laut.

Dalam rangka itu, pada 21 Januari 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Presiden mengungkapkan kekecewaannya pada kondisi PLBN setelah melihat sisi pelayanan dan fisik gedung, kondisi PLBN Entikong sangat jauh dibandingkan negara tetangga.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun ini Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

7

berita utama Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk merehabilitasi PLBN Entikong dan wilayah perbatasan lain di Indonesia. Presiden menjanjikan pada masyarakat bahwa dalam dua tahun ke depan kawasan ini akan berubah total. Amanah ini yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Tidak hanya di Entikong, berdasarkan Surat Kepala BNPP No.905/1674 BNPP tanggal 30 September 2013 ada sembilan kawasan perbatasan Indonesia di lima provinsi dari total 13 Provinsi dan 40 kabupaten dan 111 kecamatan yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Sesuai perintah Presiden RI, Sembilan kawasan tersebut rencananya akan ditangani secara masif mulai tahun anggaran 2015 ini.

Kawasan tersebut yaitu tiga di Provinsi Kalimantan Barat (PLBN Aruk-Kabupaten Sambas, PLBN Entikong-Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau-Kabupaten Kapuas Hulu), tiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (PLBN Mota’Ain-Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, PLBN Motamasin-Kabupaten Malaka, PLBN Wini-Kabupaten Timor Tengah Utara), satu di Provinsi Papua (PLBN Skouw, Kota Jayapura) dan dua di Provinsi Kalimantan Utara (PLBN Nunukan, Kabupaten Nunukan dan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu).

Penanganan kawasan perbatasan dengan pembangunan infrastruktur bukan baru dimulai sekarang. Sejak jaman pemerintahan sebelumnya sudah mulai dilakukan pembangunannya namun dikarenakan permasalahan di kawasan perbatasan yang sangat kompleks menjadikan pembangunan belum dapat terselesaikan.

Kawasan perbatasan yang memiliki definisi bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah dengan negara lain, dalam batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di Kecamatan (Berdasarkan Undang-undang No.43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara).

Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang memiliki fungsi sangat strategis karena merupakan pintu keluar masuk negara dan juga menjadi “teras� bagi negara. Karena itu, kondisi kawasan perbatasan dapat dijadikan patokan bagi negara lain tentang negara lokasi kawasan perbatasan. Dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan perbatasan menjadi salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). KSN merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan. Dari definisi-definisi tersebut dapat tergambar betapa pentingnya kawasan perbatasan untuk fokus ditangani karena nilai strategisnya.

Penanganan yang akan dilakukan akan fokus pada lokasilokasi yang berdasarkan Peraturan Kepala BNPP No.1 tahun 2011 tentang desain besar pengelolaan Kawasan perbatasan disebut sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri). Lokpri adalah kecamatankecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP).

Adapun kriteria dalam penentuan lokasi prioritas adalah kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah darat, di lokasi pulau-pulau kecil terluar, yang difungsikan sebagai pusat kegiatan strategi nasional, dan kecamatan yang menjadi entry dan exit point (PLBN) berdasarkan Border Crossing Agreement.

Kebijakan pembangunan daerah perbatasan mencakup

8

Penataaan kawasan permukiman perbatasan ini dimulai dengan pembagian zona-zona permukiman yang akan ditangani.

dua aspek pembangunan yaitu kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security). Untuk mencapai dua aspek tersebut maka disusun beberapa kebijakan. Pertama, kebijakan mendukung upaya perbaikan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan mendukung upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan potensi ekonomi wilayah yang ada. Ketiga, mendukung pemantapan keamanan dalam rangka pembinaan serta peningkatan ketahanan wilayah menuju terciptanya ketahanan nasional.

Dari sembilan kawasan perbatasan yang akan fokus ditangani, kawasan perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat yang mendapat perhatian lebih. Hal ini dikarenakan kawasan perbatasan Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang sekitar 857 km. Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat terletak di bagian utara yang berhadapan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) yang notabene negara dengan tingkat perekonomian yang lebih baik dari Indonesia.

Kondisi berbeda ditemui di kawasan perbatasan Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Dibandingkan keduanya, Entikong juga merupakan kawasan paling ramai dilalui oleh pelintas batas.

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan adalah harus mampu menjawab permasalahan yang ada di kawasankawasan perbatasan mulai fasilitas PLBN banyak yang rusak dan penataannya sangat kurang. Banyak perkampungan yang terisolir karena akses terputus, jalan lingkungan masih banyak yang rusak,

Kondisi kumuh dan drainase yang tidak berfungsi karena perilaku buang sampah

Permasalahan permukiman yang berada di sekitar sungai langganan banjir pada musim hujan, fasilitas pasar yang kondisinya sangat tidak layak, saluran yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan genangan hingga belum adanya TPA sehingga pembuangan dilakukan di lahan terbuka.

berita utama Kegiatan utama untuk menjawab permasalahan lingkungan tersebut adalah melalui pelaksanaan kegiatan fisik yang menjadi fokus Ditjen Cipta Karya untuk perbatasan melalui pembangunan

Kondisi saat ini

Kondisi saat ini

Rencana

Kondisi saat ini

Rencana

Kondisi saat ini

Rencana

Kondisi saat ini

Rencana

Rencana

Jalan Lingkungan dan Drainase

Kondisi saat ini

Rencana

Sistem Pelayanan Air Minum

Kondisi saat ini

Rencana

Sanitasi

Kondisi saat ini

Rencana

Pengelolaan Persampahan

Kondisi saat ini

Rencana

Bangunan Pos Lintas Batas

Gedung Pemeriksaan, Monumen Pancasila, Area Asrama (Wisma PLBN), Kawasan masjid PLBN dan kawasan sekitarnya, jalan dan jembatan poros desa, jalan lingkungan (antar permukiman dalam desa) dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana dasar bidang Cipta Karya seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan penataan bangunan dan lingkungan.

Anggaran sebesar Rp700 milyar di tahun pertama ini (TA 2015) telah disiapkan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan. Anggaran ini direncanakan untuk dialokasikan secara multiyears. Berbagai pembangunan akan dilakukan di sembilan lokasi kawasan perbatasan, mulai dari Pembangunan Gedung PLBN, Penataan Lansekap PLBN, Tempat Penimbunan PLBN, Peningkatan Jalan Lingkungan, Pembangunan TPA, Pembangunan fasilitas-fasilitas sanitasi.

Tugas yang besar ini tentu tidak dapat dilakukan hingga tuntas dalam satu tahun, karena itu penetapan prioritas-prioritas

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

9

berita utama

Kawasan permukiman di zona 3 Sumber Karaeng akan menjadi fokus penataan infrastruktur permukiman

Penataaan kawasan permukiman perbatasan ini dimulai dengan pembagian zona-zona permukiman yang akan ditangani

kegiatan dan lokasi pelaksanaan tiap tahunnya harus dilakukan dengan lebih detail dan fokus.

Penataaan kawasan permukiman perbatasan ini dimulai dengan pembagian zona-zona permukiman yang akan ditangani. Mulai dari prioritas awal di kawasan PLBN hingga ke zona permukiman lainnya. Seperti contohnya yang dilakukan di Kawasan perbatasan Entikong, telah dibagi 3 zona penanganan yang ingin dilakukan. Hal ini yang kemudian diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan setiap tahunnya hingga tuntas.

Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari perencanaan, verifikasi lokasi, hingga pembentukan kelembagaan khusus untuk menangani kawasan perbatasan telah dilakukan.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita akan melaksanakannya ke depan, menjaga output dan outcome yang akan dicapai, mejaga pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tetap konsisten untuk menjaga apa tujuan awal kegiatan ini “Membangun Kawasan Permukiman Perbatasan yang Terbaik di Beranda Depan Negara Republik Indonesia� akan tercapai.

10

Kawasan perbatasan Entikong, telah dibagi 3 zona penanganan

Berbagai proses selanjutnya mulai dari koordinasi awal dengan berbagai lembaga hingga nanti serah terima aset di akhir penyelesaian pekerjaan adalah hal-hal yang harus kita lakukan bersama.

Keseriusan kita dituntut dalam menangani kawasan perbatasan ini. Janji Presiden RI kepada masyarakat akan dilihat dalam dua tahun ke depan. Pada Maret dan Desember tahun ini Presiden akan kembali mengunjungi kawasan perbatasan untuk melihat progres pekerjaan, dan ini akan menjadi bukti pertanggungjawaban atas perhatian pemerintah pada janji “membangun Indonesia dari pinggiran�. *) Staf Subdit Peningkatan Permukiman Wilayah II, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

liputan khusus

Belajar Pengeloaan Air Limbah dari Sevilla Ir. Desrah, MT*) dan Meinar Manurung, ST., MT**)

Indonesia membalas kunjungan Perusahaan Daerah Air Minum dan Air Limbah Emasesa, Sevilla, Spanyol, dalam rangka pertukaran pengetahuan, gagasan, dan pengalaman terkait pengelolaan air limbah perkotaan.

T

im Indonesia terdiri dari Perusahaan Daerah Pengelola Air limbah (PDPAL) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Air Limbah dari Jakarta, Kota Surakarta, Kota Bogor, dan Kota Makassar, didampingi tim dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada 15-19 Desember 2014 tersebut juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) yang melibatkan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya sebagai wakil Kementerian PU yang akan memantau bantuan teknis ini.

Harapan yang diinginkan dari kerjasama tersebut adalah dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan memungkinkan untuk dikembangkan kepada PDPAL dan UPTD di Kota-kota lainnya di Indonesia.

Sebelumnya, pada Juli 2014 Tim Emasesa telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Pengoperasian Air Limbah di empat kota tersebut. Tim Emasesa mengidentifikasi area prioritas untuk perbaikan bidang teknik, menstrukturkan bantuan yang diperlukan, dan menetapkan sistem benchmarking. Mereka

Foto Atas : Penandatangan MOU antara EMASESA dan PD.PAL/UPTD Air Limbah Kota DKI Jakarta, Surakarta, Bogor dan Makassar di Sevilla, Spain Foto Bawah : Layout Sistem Pengolahan Air Minum dan Air Limbah EMASESA di Sevilla, Spain, Spanyol

juga mengukur proses bisnis yang terkait, tidak terbatas kepada perbaikan teknis sistem operasi dan perawatan bidang sistem pengolahan air limbah saja. Tim juga melakukan kontrol kualitas/ sistem monitoring dan jaminan di dalam pembuangan effluent, serta membantu di dalam peningkatan pengelolaan penyedotan lumpur tinjanya.

Kegiatan ini merupakan bantuan Asian Development Bank (ADB) yang telah memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Indonesia dalam bentuk Twinning Supporting Water Operator Partnership (WOP) Project. ADB menunjuk Perusahaan Air Minum dan Air Limbah Emasesa sebagai mentor di bidang pengelolaan air limbah bagi PDPAL dan UPTD Air Limbah, khususnya empat Kota di Indonesia.

Kunjungan Tim Indonesia ke Emasesa selama lima hari secara langsung dapat membandingkan serta menerapkan apa yang

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

11

liputan khusus telah dipelajari dari hasil kunjungan. Pelajaran tersebut antara lain kelengkapan bangunan IPAL menjadi air olahan (sebagian kecil menjadi air bersih) dan sisanya dibuang ke badan air dengan standard kualitas yang memenuhi syarat sebagai effluent, dan sebagian lagi dimanfaatkan sebagai penyiram tanaman kota.

Tim juga mempelajari Standard Operasional Prosedure (SOP), pemanfaatan kompos dari lumpur tinja, serta pemanfaatan energi dari hasil olahan proses biologis, kelengkapan peralatan keselamatan kerja dan kesehatan bagi karyawan.

Yang tidak kalah menarik, sistem monitoring secara komputerisasi telah dilakukan pada pengukuran kualitas influent dan effluent air limbah. Begitu juga dengan rute Truk Tinja yang efisien termonitor di kantor Emasesa dengan dilengkapi GPS. Pengembangan penelitian dilakukan oleh badan penelitian dan pengembangan yang dikelola oleh suatu badan usaha/jasa.

Dengan demikian penelitian tersebut sangat dimungkinkan untuk dikembangkan secara terus menerus karena biayanya menggunakan keuntungan jasa pelayanan saat megolah air kotor

Kunjungan Tim ke Lokasi IPAL Sevilla

bangunan pusat perbelanjaan/mall dan beberapa industri yang ada di sana.

Perbandingan Sistem Pengelolaan Air Limbah di Spanyol dan Indonesia sebagai bahan Evaluasi Kinerja sebagai berikut: No.

Kondisi

1.

Pengolahan Black Water (Air limbah) dan Gray Water (Air Hujan)

Spanyol Menjadi satu

Negara RI Masih terpisah

2.

Regulasi Sludging

Terlaksana

Sedang Proses

3.

SOP untuk Operator Lapangan

Terlaksana

Tertentu saja

4.

SOP Keselamatan Kerja dan Kesehatan Karyawan (K3)

Terlaksana

Belum ada

5.

Mesin Pemisah Benda-benda Kasar-Halus di Inlet IPAL dan di Truk Tinja

Tersedia dengan mesin mekanik

Beberapa sudah dilengkapi dengan alat screening (bukan mekanik)

6.

Sarana Truk Tinja

Dilengkapi dengan alat keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan.

Kinerja Truk tinja terpantau di layar Komputer baik posisi truk, rute, jam operasi, dan penyimpangan pembuangan lumpur tinja di tempat terlarang (terpantau dengan GPS)

Hanya dilengkapi tangki, pompa dan selang penyedot, para operator kurang dilengkapi alat keselamatan kerja, dan belum diperlengkapi dengan GPS sehingga belum termonitor.

7.

Jaringan perpipaan air limbah

Tersedia Mapping dan Sistem Monitoring Pipa yang rusak secara komputerisasi

Hanya 1-2 PD PAL dengan zonasi terbatas

8.

Monitoring Debit dan Kualitas Influent & Efluent IPAL

Menggunakan Sistem Komputerisasi

Hanya 1-2 PD PAL

9.

Kegiatan Pengembangan dan Penelitian/ Riset terkait Pengolahan Air Limbah

Dilakukan oleh Jasa Pelayanan (Swasta) bukan Balai Penelitian dibawah Kementerian/ Pemerintah

Dilakukan oleh Litbang Permukiman di Balai Litbang Kemen. PU PERA (bukan swasta)

10.

Tarif Air Limbah

Tagihan retribusi air Limbah jadi satu dengan Air Minum

Sama untuk beberapa PD PAL

Untuk MBR diberlakukan tarif sosial namun penduduk MBR sedikit sehingga biaya OM memadai

Jumlah MBR masih cukup signifikan, sehingga berlaku tarif sosial yang kurang mendukung untuk biaya OM sistem AL

11.

Wet Land Plants

Sudah diterapkan

Belum diterapkan

12.

Pusat Penelitian dan Pengembangan telah menggunakan miniatur BMG untuk memonitor temperature dan cuaca pada unit pengolahan

Menggunakan Cell /Lempengan penangkap sinar matahari untuk mengatur temperatur pada proses an-aerobik/biologis pada IPLT

Belum

13.

Jenis Tangki Septik Komunal

Bermacam-macam (produk pabrikan dengan bahan fiber) yang dirancang secara efisien dan memerlukan lahan kecil , life time yang cukup serta tidak mengkontaminasi sumber air tanah

Jenis yang digunakan masih terbatas dari negara tertentu

12

liputan khusus Pengelolaan Air Limbah di Sevilla Emasesa mengelola air minum dan air limbah di Kota Sevilla dan 10 kabupaten/kota sekitarnya. Saat ini pelayanan air limbah di kota Sevilla hampir 100% perpipaan dengan penduduk MBR sangat sedikit. Untuk perdesaan dilakukan pelayanan air limbah dengan tangki septik, dan penyedotan tinja dilakukan dengan pengoperasian Truk Tinja yang dilengkapi alat pengaman kesehatan serta peralatan keselamatan kerja karyawan. Lumpur tinja dibawa ke lokasi IPLT yang tidak jauh dari IPAL. Kesadaran masyarakat dan peraturan cukup mendukung diterapkannya penyedotan lumpur tinja secara teratur.

Air hasil olahan air limbah 70% di-reuse menjadi sebagian kecil air minum serta penyiraman tanaman/pertanian. Sisanya sebanyak 30% dikembalikan ke badan air/sungai dengan syarat kualitas effluent yang telah dipenuhi. Sedangkan lumpur tinja diolah menjadi kompos untuk pertanian.

Emasesa telah mencapai efisiensi kinerja di dalam aspek operasionalnya yang berdampak pada kemajuan signifikan di dalam berbagai indikator kinerja. Parameter influent (debit dan kualitas) serta effluent dari sistem air limbah termasuk sistem kerja laboratorium sudah termonitor secara komputerisasi di Kantor Pusat Emasesa.

Perusahaan Emasesa melayani air minum yang bersumber dari 4 waduk, dipompakan ke 4 stasiun pengolahan (IPA) untuk melayani domestik, industri dan daerah komersial/bisnis.

Kehilangan air termonitor secara komputerisasi dan kebanyakan hilang pada jaringan domestik. Pemisahan benda-benda besar/ berat yang terbawa di pipa air limbah dan saluran drainase yang masuk ke IPAL dipisahkan dengan bantuan screen mekanik.

Emasesa telah mengolah energi gas yang dihasilkan dari proses biologis dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk mensupply 30% kebutuhan energi untuk sistem di IPA dan IPAL. Sistem IPAL melayani 80% daerah domestik dan komersial dan 20% untuk limbah industri.

Regulasi sludging dan SOP bagi para operator sudah diterapkan, termasuk sistem Keselamatan Kerja dan Kesehatan Karyawan (K3) dengan tersedianya peralatan dan ruang medis termasuk dokter di lokasi workshop peralatan. Bagi para pelanggar, sanksi dengan dikenakan charge diterapkan kepada industri yang mengolah dan membuang limbah ke badan air/sungai dalam kualitas yang tidak aman.

Saat ini saham Emasesa dimiliki 70% oleh Pemda Sevilla dan 30 % adalah milik 10 Pemda sekitar dengan skala pelayanan Metropolitan. Emasesa juga menerapkan tagihan retribusi air limbah yang menjadi satu dengan retribusi air minum.

Dari kunjungan ini terselip harapan yang dapat dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Puslitbangkim) Kementerian PUPR. Pertama, memfasilitasi mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi untuk membantu penelitian dan pengembangannya dan mendorong mereka untuk Salah Satu Unit Pengolah Air Limbah Kota Sevilla

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

13

liputan khusus

bekerja di Puslitbang Permukiman Kementerian PUPR, sehingga hasil-hasil penelitian akan lebih banyak lagi. Kedua, menjadikan Puslitbang Permukiman sebagai badan usaha yang mandiri atau berupa perusahaan daerah yang bersaing untuk memotivasi pengembangan dan penelitian dengan dana mandiri (tidak terbatas pada yang ada dalam DIPA Kementerian PUPERA).

Kegiatan ini akan ditindak lanjuti dengan melakukan kunjungan kedua dari Tim Emasesa ke empat kabupaten/ kota untuk kelanjutan pelatihan yang optimal dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. *) Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. **) Kasi Pembinaan dan fasilitasi Wilayah II, Subdit Air Limbah, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Foto Atas : Ruang Proses Pemanfaatan Sumber Energi dari Gas yang dihasilkan dari olahan Air Limbah Foto Bawah : Sistem Wetlands sebagai Penelitian di Badan Pengembangan dan Penelitian EMASESA

14

info baru

IDB Berpeluang Replikasi P2KP Dwityo A. Soeranto*)

D

alam review tersebut disepakati dimungkinkan dilakukannya replikasi ICDD-3 untuk kegiatan serupa di tahun 2015-2019.

“Selain itu kami juga membahas penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan dalam bentuk skema Neighborhood Development (ND), dan optimalisasi sisa dana dalam proyek ICDD-III (2015-2016) untuk mendukung pencapaian indikator kunci 100-0-100,” kata PMU NCEP Perkotaan, Didiet A. Akhdiat.

Tim beranggotakan Dwityo Akoro Soeranto (Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program), Didiet Arief Akhdiat (PMU NCEP Perkotaan), Usman Hermanto (PIU P2KP), dan Nur Hidayah (staf Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan).

Menurut Didiet, kegiatan ini membawa misi antara lain, pertama, rapat teknis terkait review terhadap progress proyek ICDD-III. Kedua, penyampaian kebijakan Ditjen Cipta Karya Tahun 20152019 dengan indikator kunci 100-0-100 untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dalam waktu 5 tahun ke depan. Ketiga, rencana lanjutan proyek ICDD-IV. Terkait optimalisasi sisa dana ICDD-III, Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Dwityo A. Soeranto, menambahkan Ditjen Cipta Karya mengusulkan untuk memanfaatkan sisa dana ICDD-3 berupa Standard Block Finance sebesar USD 32 juta untuk penanganan kumuh di perkotaan melalui Skema Neighborhood Development.

Sedangkan sisa dana lainnya untuk kategori fasilitator dan Technical Assistance tetap dilanjutkan hingga berakhirnya pinjaman ICDD-III tahun 2016 yang akan datang.

Sementara terkait rencana lanjutan proyek ICDD-IV, Ditjen Cipta Karya merasa perlu melanjutkan kegiatan ini dan memasukkannya dalam Buku Biru Tahun 2015-2019 yang akan dipublikasikan oleh Bappenas. Untuk menyiapkan administrasi rencana lanjutan proyek ini, maka Ditjen Cipta Karya akan menyampaikan permohonan resmi kepada pihak IDB paling lambat pada Maret 2015.

Bila itu bisa dilaksanakan, dan Bluebook 2015-2019 bisa diterbitkan tepat waktu, Dwityo memperkiraan waktu penandatanganan kerjasama bisa dilakukan pada Januari 2016, dan waktu efektif pelaksanaan proyek ICDD-IV mulai Juli 2016-Juni 2019. “Artinya penyelesaian ICDD-III dapat langsung dilanjutkan dengan ICDD-IV tanpa jeda waktu”, tambah Dwityo.

Terkait dengan kebijakan Ditjen Cipta Karya Tahun 2015-2019 dengan indikator kunci 100-0-100, IDB sangat merespon positif dan mendukung kebijakan baru Ditjen Cipta Karya tersebut.

Pemerintah Indonesia diwakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Islamic Development Bank (IDB) melakukan Review Mission on Integrated Community Driven Development Project (ICDD) Phase III di kantor IDB, Jeddah, Saudi Arabia, 2631 Desember 2014.

Tantangannya adalah dengan tingginya target 100-0-100 tersebut, maka Ditjen Cipta Karya memerlukan dana yang besar dengan dana APBN yang hanya bisa membiayai sekitar 26% dari total pembiayaan seluruh program.

Dengan adanya keterbatasan APBN untuk mendukung program 100-0-100 tersebut, maka Ditjen Cipta Karya berusaha menjajaki kesempatan bantuan dari luar negeri dalam bentuk pinjaman maupun hibah, termasuk dari pihak IDB. “IDB akan mempertimbangkan usulan Ditjen Cipta Karya dalam menanggulangi permukiman tersebut, termasuk mendukung kegiatan lainnya seperti pengembangan air limbah dan persampahan skala kota tahun 2015-2019 yang akan datang.

Peluang pembiayaan ini akan didiskusikan lebih lanjut oleh IDB bersama Kementerian PU-Pera dan Bappenas”, demikian disampaikan Syedb Hassan Alsagoff, Task Team Leader ICDD-3. *) Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

15

info baru

Cipta Karya dan Pemprov Sulsel Bahas PKS SPAM Regional MAMMINASATA Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan akan melayani sebagian masyarakat di empat wilayah kabupaten/kota, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar.

16

info baru

S

istem yang direncanakan menggunakan air baku dari Waduk Bili-bili ini direncanakan dibangun dengan kapasitas sebesar 1000 liter/detik dengan target penerima manfaat sekitar 88 ribu Sambungan Rumah (SR) atau sekitar 440 ribu jiwa.

Kesepakatan Bersama (KSB) tentang Sistem Penyediaan Air Minum untuk Kawasan Mamminasata sudah ditandatangani oleh semua pihak, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Direktur Jenderal Cipta Karya, Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota Makassar, Bupati Maros, Bupati Gowa, serta Bupati Takalar pada tanggal 16 Juli 2013.

Pengelolaan penyelenggaraan SPAM Regional Mamminasata menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai lembaga pengelola telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi di bawah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan. Lingkup kerja UPTD Provinsi ini nantinya akan meliputi pengelolaan unit air baku dan unit produksi sampai dihasilkan air curah, serta melaksanakan distribusi air curah kepada empat kabupaten/kota.

Kota Makassar mendapatkan sebanyak 600 liter/detik, Kabupaten Maros 130 liter/detik, Kabupaten Gowa 200 liter/ detik, serta Kabupaten Takalar 70 liter/detik. Selanjutnya, setiap kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pemanfaatan air curah dengan membangun jaringan distribusi dan SR kepada masyarakat (selanjutnya disebut bagian hilir).

Perkiraan kebutuhan investasi untuk pembangunan bagian hulu SPAM Regional Mamminasata sebesar Rp1,86 trilyun, dengan pola pendanaan bersama antara Kementerian PU, Provinsi Sulawesi Selatan, dan empat kabupaten/kota terkait. Sebagian dari kebutuhan pendanaan tersebut, sebesar Rp 1,2 trilyun, mendapat dukungan dari Official Development Assistance (ODA) Pemerintah Jepang dalam bentuk pinjaman kepada Pemerintah Pusat.

“Kebijakan Pemerintah saat ini sangat selektif terhadap pembiayaan melalui pinjaman luar negeri. ODA dari Pemerintah Jepang untuk pembangunan SPAM Regional Mamminasata sudah disetujui oleh Pemerintah. Untuk itu, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik”, demikian disampaikan Direktur Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya pada rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan minggu lalu di Makassar.

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dihadiri pula oleh jajaran Pemerintah Kota Makassar, Kasubdit

Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program, serta Kasubdit Investasi, Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya pada hari Senin, 12 Januari 2015 di Makassar.

Dalam upaya percepatan penyiapan pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan segera menindaklanjuti penyiapan SPAM Regional Mamminasata, diantaranya penyelesaian penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), penetapan harga air curah, pendekatan perhitungan kebutuhan investasi untuk masing-masing kabupaten/kota, serta penyelesaian dokumen DED dan AMDAL. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto menjelaskan bahwa pinjaman JICA sebesar USD 100 juta tersebut akan digunakan untuk penyusunan DED, pembangunan IPA Regional kapasitas 1000 liter/detik, dan pembangunan sebagian Jaringan Distribusi Utama (JDU). Untuk pembangunan intake dan jaringan transmisi air baku akan dilaksanakan oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR dengan menggunakan dana APBN. “Sebagian pembangunan JDU akan menggunakan dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan masing-masing PDAM akan menyediakan dana untuk pembangunan distribusi dan sambungan pelanggan”, demikian tambah Dwityo.

IPA Regional yang telah dibangun nanti akan diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk menghasilkan air curah bagi masing-masing PDAM di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pengelola IPA Regional harus dapat menjamin bahwa air curah yang dialirkan hingga titik “off-take” masing-masing PDAM setara dengan kualitas air minum.

Bila PKS telah disepakati oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Mamminasata dan usulan Bluebook 2015-2019 dapat diterbitkan oleh Bappenas pada April 2015, maka proses administrasi pinjaman dapat dilakukan dengan menyiapkan kelengkapan readiness criteria dan usulan resmi ke Pemerintah Jepang. Waktu penyiapan dan konstruksi SPAM Regional Mamminasata dijadwalkan selesai dalam 4 tahun dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2019.

Dalam kunjungan kerja ke Makassar tersebut Direktur Pengembangan Air Minum berkesempatan pula mengunjungi calon lokasi IPA 1000 liter/detik di Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa, yang saat ini sedang dalam proses pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

(Teks : ditpam)

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

17

Foto : Buchori

info baru

Targetkan 10 Juta SR, Semua PDAM Harus Punya Business Plan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penambahan sambungan rumah (SR) mencapai 10 juta unit.

G

una mencapai target tersebut Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Tamin M. Zakaria Amin, menegaskan semua PDAM harus memiliki business plan. “Nanti kita lihat PDAM mana yang kita pacu untuk menambah SR dengan terlebih dahulu membuat business plan. Untuk masalah ini saya minta dari BPPSPAM ada yang mengawasi,“ ujar Tamin saat melakukan rapat dengan jajaran pimpinan BPPSPAM, Selasa (12/1/2015).

Agar semua PDAM memiliki business plan, Tamin meminta Foto Atas : IPA Dekeng II PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

18

Kepala Bidang Analisa Keuangan, Investasi, dan Promosi BPPSPAM, Adi Susetyo, untuk membantu PDAM sehat yang belum memiliki business plan agar dapat menyusunnya. Sedangkan untuk PDAM kurang sehat dan sakit, ia meminta Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan BPPSPAM, Marsaulina F.M.P., untuk membantunya.

Disamping mendorong PDAM untuk menambah SR, menurut Anggota BPPSPAM, Setio Djuwono, instansinya juga akan fokus pada peningkatan pendapatan PDAM. Peningkatan pendapatan ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan milik daerah itu, salah satunya dengan perbaikan water meter. Tidak hanya itu,

info baru agar PDAM dapat berkembang juga membutuhkan air baku.

“Tidak ada investasi tanpa air baku. Demikian pula untuk program turn around, maka perlu memacu keuntungan,” ungkapnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, komitmen pemerintah daerah untuk pendanaan air minum hanya 0,04 persen dari total APBD. Padahal untuk mencapai 100 persen PDAM sehat di tahun 2019 dibutukan dana dari APBD mencapai 48 persen atau Rp121,51 triliun, sementara total proporsi investasi total Rp252 triliun.

Saat memberikan paparan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program BPPSPAM, Diana Kusumastuti, menambahkan bahwa selain APBD, alternatif sumber pembiayaan dapat diperoleh melalui pinjaman perbankan, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Business to Business (B to B). Terlepas dari hal itu, menurut Diana, BPPSPAM saat ini fokus pada dua program utama yaitu turnaround atau perubahan haluan dari PDAM kurang sakit dan sakit menjadi PDAM sehat, dan growth atau membuat PDAM sehat untuk berkembang.

Untuk meningkatkan kinerja PDAM menurutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni penyehatan PDAM melalui pendampingan penurunan kehilangan air atau NRW, pendampingan pembuatan business plan, dan pendampingan FCR (full cost recovery).

dengan masalah pertumbuhan pelanggan, efisiensi produksi, kualitas air pelanggan, dan efektifitas penagihan.

Untuk mengatasi masalah ini, Tamin M. Zakaria Amin, menegaskan akan membentuk tim penyehatan PDAM. Pembentukan tim ini sangat diperlukan untuk mencari akar masalah dan penyelesaian masalah PDAM. Tidak sekedar membentuk tim, Tamin juga meminta agar stafnya dapat bergerak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait terjadinya penurunan kinerja PDAM. “Kita harus bergerak cepat, setidaknya

182 PDAM Kinerjanya Sehat Setelah melakukan penilaian terhadap 359 PDAM di tahun

mulai Januari ini dan juga dilakukan pada Februari, karena penyehatan PDAM merupakan program utama yang harus kita lakukan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Tamin meminta agar Bidang Analis Keuangan, Investasi, dan Promosi (AKIP) BPPSPAM, dapat membuat PDAM sehat untuk tumbuh. Selain itu ia juga meminta agar PDAM sehat dapat terus dijaga agar tidak turun kinerjanya.

Action plan untuk 33 PDAM growth tersebut diharapkan dapat segera dibuat agar dapat diketahui sumber dananya serta bagaimana bentuk pendampingan yang akan dilakukan BPPSPAM. Tamin juga berharap dua program BPPSPAM, yakni turn around dan growth dapat lebih mantap dalam pelaksanaannya.

(Teks : bppspam)

2014 lalu, sebanyak 182 PDAM memiliki kinerja sehat. Selain itu BPPSPAM juga mencatat sebanyak 103 PDAM memiliki kinerja kurang sehat dan 74 PDAM sakit. Angka PDAM sehat tahun 2014 bertambah bila dibandingkan tahun 2013 yang hanya terdapat 176 PDAM sehat.

Meski jumlah PDAM sehat bertambah, namun menurut Marsaulina terdapat 23 PDAM mengalami penurunan kinerja pada tahun buku 2013 tersebut. “Dari jumlah itu terdiri dari 12 PDAM sehat menurun kinerjanya menjadi kurang sehat dan 11 PDAM kurang sehat menjadi sakit,” jelas Marsaulina.

Dijelaskannya, indikator kinerja PDAM diantaranya terkait

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

19

info baru

Keberlanjutan Pembangunan dengan Menguatkan Kemandirian Masyarakat Gina Leonita*)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan RIS PNPM (Rural Infrastructure Support to PNPM) telah mencetak generasi masyarakat yang mandiri dan berdaya.

20

B

ersama para fasilitator pendamping, masyarakat tidak saja sanggup membangun infrastruktur desa secara swadaya, kualitasnya pun lebih baik dibandingkan yang dibangun kontraktor.

Para pelaku PPIP dan RIS PNPM dari perwakilan provinsi menggelar bukti hasil pembangunan mereka di lapak pameran bertema “Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Berbasis Masyarakat� medio Desember 2014 di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil kerja keras mereka tuntas dibayar dengan kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Booth Pameran 32 Provinsi yang terdiri dari PPIP di 28 Provinsi dan RIS-PNPM di 4 Provinsi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan empat hal.

info baru dalam pembangunan infrastruktur dasar perdesaan tersebut.

Nilai peran serta dans wadaya masyarakat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp13,2 miliar atau sekitar 0,82 % dari nilai pekerjaan infrastruktur dasar perdesaan yang dibangun.

Sedangkan penyaluran dana BLM RlS-PNPM telah berhasil meningkatkan layanan infrastruktur perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat, dengan biaya yang relatif lebih murah dan mutu konstruksi yang dikendalikan sendiri oleh masyarakat. Kegiatan ini juga member kesempatan kerja kepada masyarakat miskin perdesaan.

Sementara itu sejak tahun 2005, PPIP telah menangani lebih dari 40 ribu desa di seluruh lndonesia. Studi evaluasi dampak

RIS-PNPM di Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan di 18 desa sasaran di 2 Kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4,5 Milyar.

Pertama, agar infrastruktur terbangun dapat bermanfaat seluasluasnya bagi masyarakat penerima program. Kedua, publikasi terkait hasil pelaksanaan PPIP perlu ditingkatkan lagi. Ketiga, kearifan lokal perlu dipertahankan dalam rangka pelaksanaan program. Keempat, pengembangan perdesaan melalui Kawasan Strategis Desa (KSD) perlu diperluas di lokasi lain dan peningkatan kemampuan kelembagaan di tingkat desa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan Infrastruktur perdesaan.

Dalam pameran hasil pelaksanaan PPIP dan RIS-PNPM, setiap

(impact dan outcome) program yang dilaksanakan setiap tahun sejak 2011 menunjukkan bahwa PPIP cukup berhasil.

Sementara itu Indikator keberhasilan PPIP, tergambar dari; (i) infrastruktur yang dibangun masih terpelihara dan berfungsi dengan baik; (ii) infrastruktur terbangun mampu meningkatkan produktivitas masyarakat; (iii) infrastruktur terbangun menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli desa.

Namun demikian, ditemukan juga beberapa desa yang tidak mampu memelihara infrastruktur terbangun dan tidak memberikan dampak terhadap masyarakat desa, hal ini menjadi tantangan program PPIP dan RIS PNPM kedepannya.

Dalam rangkaian acara ini juga terdapat acara seminar yang

stand pameran menampilkan hasil pembangunan infrastruktur dasar perdesaan di wilayah masing-masing. Khusus pada standstand kabupaten pelaksana RIS-PNPM, ditampilkan pula Kawasan Strategis atau Kawasan Potensial Desa serta Rencana Usaha (Business Plan) Komoditas Unggulan di Kawasan Strategis Desa (KSD) tersebut.

Pelaksanaan program RIS-PNPM, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, telah berhasil membangun infrastruktur dasar perdesaan berupa peningkatan infrastrutur jalan lokal dan jembatan, air minum, sanitasi, dan irigasi sederhana senilai Rp1,6 triliun.

Sejalan dengan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan, program ini telah berhasil menumbuhkan peran serta masyarakat

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

21

info baru dikemas dalam bentuk talkshow yang bertema Pengembangan Kawasan Strategis Desa (KSD) dan Pengayaan Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui pembangunan Infrastruktur Dasar di Perdesaan. Dalam talkshow ini, sebagai narasumber hadir Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi Ambo Tang A.Md, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Adi Erlansyah, SE, MM, Ketua Komite Tata Ruang dan Pendayagunaan Lahan, KADIN Indonesia Utama Kajo, Fasilitator Masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Palelawan Rina Susanti S.Sos, Ketua OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) Desa Sumber Sari Kec. Sumber Harta Kab.Musi Rawas Sumsel, Ketua KSD (Kawasan Strategis Desa) Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur Jambi HM. Suwandi.

Di dalam seminar, Rina Susanti berbagi pengalaman dirinya menjadi fasilitator masyarakat di Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Palelawan, suka duka menjadi fasilitator masyarakat. HM Suwandi sebagai ketua KSD Pematang Rahim Tanjung Jabung Timur memaparkan tentang profil KSD Pematang Rahim yang mayoritas penduduknya adalah petani dan memiliki kondisi infrastruktur yang kurang begitu juga dengan Ketua OMS Desa Sumber Sari juga memaparkan tentang profil Kawasan Strategis Desa Sumber Sari, Utama Kajo sebagai Ketua Komite Tetap Tata Ruang dan Pendayagunaan Lahan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia memaparkan tentang Gerakan Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Usaha/Bisnis Komoditas Pertanian (Perkebunan, Perternakan da nPerikanan) di Perdesaan.

Dalam acara yang juga merupakan media untuk menjaring masukan dan evaluasi dari para pelaku RlS-PNPM ini berbagai saran dan kritik ditampung untuk dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan keberlanjutan program. Keberlanjutan tersebut, dapat dilakukan, diantaranya dengan: meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat; meningkatkan kualitas perencanaan

22

partisipatif; optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia; serta mendorong terbukanya aksesibilitas kawasan potensial perdesaan untuk pertumbuhan ekonomi.

Dalam kegiatan ini terdapat juga acara pemberian penghargaan untuk kategori booth terbaik dan kinerja provinsi terbaik. Untuk kategori booth terbaik yang mendapat juara 1 yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Juara 2 Provinsi Jawa Barat, Juara 3 Provinsi Bali. Kategori ini didasarkan pada penilaian kesiapan peserta dalam menata boothnya, interaksi dari penjaga booth kepada pengunjung dan dukungan Satker provinsi terhadap acara ini.

Untuk kategori Kinerja Provinsi Terbaik didasarkan pada penilaian post audit tahun 2013 yang dilakukan oleh BPKP dalam audit kinerja, yang menjadi Juara 1 Provinsi Sulawesi Utara, Juara 2 Provinsi Kalimantan Selatan dan Juara 3 Provinsi Kalimantan Timur.

Di akhir acara, Menteri PUPR juga menyempatkan hadir untuk mengunjungi stand-stand provinsi dan menyapa penjaga stand dan mewawancarai mereka tentang kegiatan PPIP&RIS di daerahnya, bahkan beberapa stand memberikan barang-barang yang dipamerkannya kepada Menteri PUPR sebagai cinderamata dan berfoto bersama. *) Staf Subdit Peningkatan Permukiman wilayah II, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

info baru

Pecha Kucha #15:

Cipta Karya dari A Sampai Z Mengawali tahun 2015, Pecha Kucha Ditjen Cipta Karya kembali digelar untuk kali ke-15 dengan mengusung tema Cipta Karya dari A to Z di Ruang Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (23/1).

A

jang penyaluran ide dan inovasi kreatif pegawai Ditjen Cipta Karya tersebut sudah banyak menelurkan ide yang siap diimplementasikan dalam program maupun aplikasi.

Wakil dari Setditjen Cipta Karya, Mitha, memaparkan perlunya penyelamatan aset hasil pembangunan Cipta Karya yang masih banyak belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah sehingga menganggu proses operasional dan pemeliharaan.

Komang Raka, perwakilan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) membawakan cerita keberhasilan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) pada tahun 2004. Komang mengklaim SANIMAS yang dibangun pada tahun 2014 berbeda dengan yang dibangun sebelumnya.

Dengan tekonologi yang hampir sama, satu lokasi kegiatan SANIMAS kini mampu memberi akses untuk 80 sambungan rumah (SR). Padahal sebelumnya hanya mampu sampai 40 SR. Warna lain ditawarkan Nurul Fauziah, perwakilan dari Direktorat Pengembangan Permukiman ini menawarkan inovasi database kekumuhan yang dia sebut dengan Kum ON atau Kumuh on Network. Ide Kum ON menurutnya berbekal empat data yang menurutnya sebagian sudah dilakukan Ditjen Cipta Karya, yaitu delineasi kawasan, tingkat kekumuhan, dan kondisi lapangan, dan history kegiatan yang sudah dilakukan. Keempat data tersebut

akan ditampilkan dalam aplikasi yang berbasis Geographic Information System (GIS).

Dari inovasi hasil pelaksanaan, advokasi, sampai database, rupanya penyaji keempat dari Direktorat Pengembangan Air Minum, Tyas, menilai peran komunitas diperlukan dalam perwujudan kota berkelanjutan. Indikator kota layak huni menurut Tyas antara lain dilihat dari aspek ekonomi, lingkungan, infrastruktur, sosial, dan peran pemerintah.

Faktor kelembagaan juga disorot. Kali ini Kabid Kajian Kebijakan dan Program Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Diana Kusumastuti, menyorot pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program 100-0-100 bidang Cipta Karya. Penyaji keenam dibawakan Friska dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan yang memaparkan peran pengelolaa teknis dalam mewujudkan bangunan gedung yang handal.

Paparan terakhir dibawakan Plt. Direktur Bina Program Antonius Budiono yang kapasitasnya pada forum itu sebagai Widyaiswara Utama. Berbeda dengan keenam penyaji sebelumnya, Antonius justru memberi masukan kepada para penyaji ke depannya dengan tips presentasi yang baik dan menarik.

Ada lima tips yang menurut Antonius perlu dicoba. Pertama, ganti bullet point menjadi gambar dan kata kunci. Kedua, meringkas dan menyederhanakan teks. Ketiga, mengubah teks dengan gambar dan angka. Keempat, mengubah cara penyajian dengan lebih menarik. Kelima, posisikan gambar dengan tepat.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, mengapresiasi Pecha Kucha ke-15 yang diselenggarakan BPPSPAM. Meskipun dikemas dengan sederhana, namun tetap mampu menarik minat banyak pengunjung. Imam berpesan agar ide kreatif seperti penyusunan data base Kum ON harus dilanjutkan dan harus didukung oleh Direktorat Bangkim. (Teks : bcr)

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

23

inovasi

Fasilitas Aksesibilitas, Jalan Panjang Raih Kesetaraan Hak

Dian Prasetyawati *)

Penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas di Indonesia ternyata masih harus menempuh jalan panjang untuk mewujudkan kesetaraan hak.

Foto : Micco

Aksesibilitas untuk kaum difable di lingkungan kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

24

inovasi

D

i negara-negara maju, cara pandang penyandang disabilitas sebagai ‘orang lain’ yang berbeda dengan ‘kita’ telah lama ditinggalkan.

Pandangan ini walaupun belum dipraktikkan secara menyeluruh di Indonesia, namun perlu disadari memegang peranan kunci dalam upaya pembangunan manusia seutuhnya bagi proses kemajuan bangsa. Pembangunan yang inklusif menuntut perubahan cara pandang dimana pengertian penyediaan sarana dan prasarana fasilitas dan aksesibilitas yang inklusif tidak lagi fokus pada mengakomodasi gerak dan akses bagi mereka yang dikategorikan sebagai penyandang cacat (tuna daksa, tuna grahita, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara , dsb) semata.

Pola pembangunan inklusif mengidentifikasi pula kelemahan/ hambatan fisik yang dapat dialami oleh siapapun tanpa kecuali, akibat siklus hidup normal seperti kondisi hamil dan renta, maupun ketika masih anak-anak dan mewujudkan lingkungan fisik yang memampukan seluruh lapisan masyarakat yang berkebutuhan khusus untuk memiliki akses dan kemudahan dalam beraktifitas.

Di Indonesia sendiri, pada sensus BPS 2012, setidaknya ada lebih dari 6 juta penduduk yang dikenali sebagai penyandang cacat/ disabilitas atau sekitar 2,5% dari seluruh penduduk Indonesia.

Namun jika pemahaman mengenai penyandang disabilitas diperluas mencakup orang yang memiliki hambatan gerakan fisik/ dalam kondisi terbatas dan berkebutuhan khusus lainnya, maka angka ini akan mencapai lebih dari 50% dari jumlah penduduk Indonesia karena angka tersebut belum memperhitungkan jumlah anak-anak dan balita, wanita hamil, orang tua yang telah lanjut usia, maupun penderita sakit yang mengakibatkan keterbatasan gerak lainnya.

Tampaknya peraturan mengenai fasilitas aksesibilitas dan sarana prasarana kemudahan di Indonesia yang inklusif telah lama menjadi perhatian Pemerintah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2005 mengenai pemenuhan persyaratan teknis kemudahan bangunan gedung.

Secara lebih mendetil, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2006 juga telah menerbitkan Peraturan Menteri No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung yang berupaya mewujudkan inklusifitas dan akses seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas.

Di tingkat yang lebih tinggi, melalui fasilitasi UNESCAP di Korea Selatan pada pertemuan multilateral tingkat tinggi antar Kementerian di wilayah Asia-Pasifik di akhir tahun 2012, Indonesia juga telah meratifikasi Incheon Strategy 2013-2022. Indonesia bersama negara-negara lainnya bersepakat memenuhi capaian penyediaan fasilitas aksesibilitas yang inklusif, bebas hambatan serta memperjuangkan hak-hak warga penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

Tindak lanjut atas ratifikasi tersebut adalah disusunnya Raperpres mengenai Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2014-2019 yang saat ini masih dalam proses finalisasi.

Dalam Rencana Aksi yang tertuang dalam draft Raperpres dan Incheon Strategy, tampak jelas pemenuhan fasilitas aksesibilitas menjadi tugas bersama antar sektor dan terdapat keterkaitan antara aspek pelindungan sosial, kesetaraan hak, dan perwujudan lingkungan binaan yang menjadi bentuk dari pengakuan atas kesetaraan hak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

Untuk memperjuangkan terwujudnya Incheon Strategy, UNESCAP bersama-sama dengan perwakilan negara-negara di Asia–Pasifik setiap tahunnya mengadakan pelatihan aksesibilitas antar pemangku kepentingan. Pada tahun 2014, UNESCAP mengadakan pelatihan penyediaan fasilitas aksesibilitas yang fokus pada Incheon Strategy: Goal III, yaitu “Meningkatkan aksesibilitas pada lingkungan fisik binaan, transportasi publik, pengetahuan, informasi, dan komunikasi”. Pelatihan dilaksanakan di tiga kota, yaitu Guangzhou, Macao, dan Hong Kong. Ketiga kota tersebut dipilih karena perbedaan sejarah tata kelola pemerintahan dan regulasi mengenai penyediaan fasilitas aksesibilitas (RRT, Portugis, dan Inggris-Commonwealth).

Satu poin penting yang dapat menjadi pembelajaran dalam workshop di tiga kota tersebut adalah upaya mendorong perubahan paradigma peraturan dalam mewujudkan adanya “Universal Design” sehingga perwujudan lingkungan fisik binaan dapat mewadahi aktifitas seluruh pelaku, baik tua, muda baik yang dalam kondisi terbatas permanen atau sementara agar dapat beraktifitas secara leluasa di lingkungan fisik binaan yang diciptakan barrier-free, atau bebas penghalang.

Sayangnya kondisi penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas di Indonesia belum seluruhnya ideal mengikuti peraturan, baik karena kekurangan pendanaan, prioritas pemrograman hingga kurangnya kapasitas perencana dan pengawas pembangunan. Untuk menjembatani kebutuhan “universal design” dalam pembangunan lingkungan fisik binaan, setidaknya setiap penentu kebijakan dituntut untuk menyadari bahwa hambatan fisik pada hakikatnya adalah suatu kondisi wajar dan dapat menimpa setiap orang termasuk dirinya sendiri sehingga setiap proses pemrograman dan penganggaran fisik bangunan maupun infrastruktur yang melengkapinya di dalam dan di luar tapak sudah selayaknya menghilangkan hambatan dan memudahkan akses agar hak-hak asasi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus dapat diakui secara setara.

Selain itu, setiap pelaksana di daerah perlu memiliki cara pandang yang lebih inklusif agar lebih berempati dan peka dalam melaksanakan fisik pembangunan dan pengawasannya. Bagi pemerintah pusat, perlu dicermati bahwa titik kunci penyediaan aksesibilitas terletak pada upaya pembinaan regulasi aksesibilitas yang operasional dan diterima oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan di daerah.

Berdasarkan komitmen untuk melegalkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, maka Indonesia telah memiliki modal rencana dan program yang dapat diimplementasikan mendukung komitmen Incheon Strategy. Ke depannya, selain upaya terus menerus dalam penyempurnaan regulasi di pusat dan penyebarluasan pengetahuan dan keahlian kepada aparatur daerah, dibutuhkan pula komitmen pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan/jasa konstruksi agar secara menyeluruh untuk memandang penyediaan fasilitas aksesibilitas pada lingkungan binaan sebagai pemenuhan hak publik secara umum dan bukan hanya penyediaan fasilitas pada segelintir warga yang terbatas ruang geraknya sehingga penyediaan lingkungan fisik binaan dapat lebih manusiawi dan aksesibel bagi semua (accessible to all). *) Kasi Pengaturan, Subdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

25

inovasi 1 Me n g ura ng i k e mi s k in a n d a n me ni n g k a t ka n p e l ua ng d a n k e s e mp a ta nk e r ja

2 Me n d o ro n g p a rti s i p as i d al am p ro s e s p o li ti k s e rta p e n g a mb il a n k e b ija k a n

4 Me n g ua t ka n Pe l in d un g a n S o s i a l

6 Me n ja mi n k e s e ta r a a n g e n de r d a n p e mb e rda y a a n p e re mp ua n

3 Me n i ng ka tk an a k s e s i b i li ta s l in g ku ng an fi s i k b in a a n , tr a ns p o rta s i p ub li k ,i lm u p e n g e ta hu a n , i n fo rma s i, d a n k o m un ik a s i

5 Me m pe rl ua s jan gk au an i nt e r ve ns i aw al d an p e n di d ik a n b ag i an ak - an ak p e n y a nd an g d is a bi l it as

7 Me n ja mi n p e l i ba ta n k aum p e n y a nd a n g d is a bi l it as s e c ara i nk l us i f p ada ma na je me n d an p e n g u ra n g a n ri s i ko b e n c a n a

9 Me m pe rc e p a t p ro s e s ra t i fi ka s i d a n i mp le me nt a s i a t a s Ko nv e ns i h a k- h a k a s a s i Pe n yan d ang Di s a b i li ta s s e rta h a rmo n is a s i p ro d u k p e n g a tu ra n N a s i o n a l y a ng s e l a ra s d e n g a n k o n ve ns i te rs e bu t

8 Me n g e mb a n g ka n d ata p e n y a nd a n g d is a bi l it as y an g a nd al d an mu da h d is a nd in g ka n

10 Me n i ng ka tk an k e rja s a ma s u b re g i o na l, r e g i o n a l , da n i nt ra re g i o na l (Wi l a y a h As i a P a s i fi k)

Diagram 1. 10 Tujuan Incheon Strategy 2013-2022 bagi pemenuhan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas di wilayah Asia Pasifik (translasi)

RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS RENCANA AKSI I

PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RAN DISABILITAS

RENCANA AKSI II

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DISABILITAS

RENCANA AKSI III

PENDIDIKAN DAN DISEMINASI INFORMASI TERKAIT PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

RENCANA AKSI IV

PEMENUHAN HAK-HAKPENYANDANG DISABILITAS 1. Pemenuhan Hak Politik, Bantuan Hukum dan Hak Sipil 2. Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 3. Pemenuhan Hak Aksesibilitas dan Fasilitas Yang Memadai

RENCANA AKSI V

PENYEDIAAN DATA, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Tabel 1. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (Matriks Draft Raperpres)

26

inovasi LAMPIRAN GAMBAR PELATIHAN UNESCAP DI RRT

Fasilitas olahraga di Kompleks olahraga Paralympic Guangzhou

toilet umum

Penyediaan Fasilitas untuk Tuna Rungu (teletext) di Teater Tradisional

Penanda dan fasilitas escalator/lift yang ramah bagi pejalan kaki maupun penyandang disabilitas di Mal Publik

Sarana Informasi Umum yang menyediakan fasilitas bagi yang berkebutuhan khusus maupun pengunjung biasa

blok warna dan penanda untuk yang rabun

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

27

inovasi

Mau Untung? Simpan Sampah Ahmad Asnawi*)

Simpanlah sampah pada tempatnya.

Menyimpan, tidak sama dengan membuang. Menyimpan identik dengan sesuatu yang punya nilai. Sampah kok punya nilai, apa bisa? Jawabnya bisa.

B

ila tidak mau disebut orang sembarangan, maka janganlah membuang sampah sembarangan.

Begitu ungkapan tulisan di salah satu kawasan wisata di pulau Dewata.

Kita tidak takut hukuman, tetapi haus penghargaan, misalnya dicari tokoh dan pengusaha yang akan menyelenggarakan lomba membudayakan model 3 R (Reduse, Reuse, Recycle) agar rakyat mendapat hadiah mobil Ertiga (R3). Bila ini dilaksanakan, lihat apa yang terjadi.

Dalam model pembangunan berkelanjutan, ada tiga pilar

yakni, ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut dalam skala kecil dapat ditempuh dengan model pengolahan sampah Bio Methane Green. Ketika sudah melakukan program dan kegiatan yang pro lingkungan dan aktif di bidang sosial, maka modal ekonomi, menjadi sedikit, untuk mendapatkan keseimbangan pembangunan. Selagi manajemen sampah, masih menggunakan sistem Kumpul- Angkut-Buang, maka terlalu mahal dan berat biaya

28

untuk hanya membuang sampah. Padahal, ada sumber daya yang bisa didapat dari sebuah produk, yang bernama sampah.

Ada gas methane, ada kompos organik, ada nilai seni dan masih banyak yang bisa diolah menjadi produk yang lebih bernilai.

Bahkan tempat pariwisata, dan edukasi pun bukan sesuatu yang mustahil, dengan ide sampah.

Orang Indonesia, lebih mudah beradaptasi. Mau bukti, ketika berada di Singapura, mereka siap antri dan takut mati, kalau terbukti menjadi biang kotor di negeri yang kaya sanksi.

Kebersihan adalah sebagian daripada iman, begitu pepatah bijak yang sering kita lihat. Iman berarti percaya.

Terlepas pada posisi peran apapun yang kita pegang, baik sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat, pemimpin, ilmuwan, pengusaha bahkan masyarakat awam. Ketika kelima tokoh ini bersatu, menjadikan sampah sebagai sahabat, maka sampahpun akan mendekat memberikan manfaat. Sampah bermasalah apabila tercampur, antara sampah basah dan sampah kering.

Sampah basah contohnya sisa makanan, sisa sayuran, daundaunan, dan sifatnya yang mudah membusuk. Sampah kering misalnya ban bekas, kaleng bekas, plastik, pecahan gelas, botol dan piring, kantong kresek, kemasan kopi, mie, kertas, besi, kayu, dan yang sifatnya tidak mengandung air.

Gas methan, sangat aman dan ringan, dengan model bio metha green, sederhana, sampah basah, atau ada yang menyebut

inovasi

Pemerintah dan pengusaha harus kerjasama, untuk menciptakan pasar, khususnya pupuk organik cair. Misalnya taman kota, taman kantor pemerintah daerah, menggunakan pupuk organik cair. Bahkan pertanian organik.

sampah organik, bisa menghasilkan gas methan. Gas ini dapat digunakan untuk memasak pada rumah tangga. Menurut salah satu penelitian, 60% sampah berasal dari rumah tangga. Jadi sampah organik bisa dimanfaatkan untuk memasak kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Ada dua keuntungan, apabila sampah organik dimanfaatkan menjadi gas methan. Pertama gas bisa dimanfaatkan untuk memasak, bahkan bisa untuk lampu penerangan. Keuntungan kedua, bisa menghasilkan pupuk cair organik. Pupuk cair ini, bisa untuk tanaman hias, yang disimpan dalam polibag, sayuran organik, yang disebut tanaman buah dalam pot (tabulampot) bahkan padi organik. Keuntungan lain, karena sifatnya organik dapat membuat keseimbangan humus tanah.

Pemerintah dan pengusaha harus kerjasama, untuk menciptakan pasar khususnya pupuk organik cair, taman kota, taman kantor pemerintah dapat diwajibkan menggunakan pupuk organik cair. Selain itu dapat mengembangkan pertanian organic,

sehingga masyarakat tertarik untuk mengolah sampah organic untuk memproduksi gas metan bagi rakyat kecil. Dengan teknologi sederhana, gas methan dari sampah yang ramah lingkungan bisa jadi solusi. Sampah diolah, gas didapat, taman jadi hijau. *) Kasubag Penyusunan Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

29

inovasi

Edukasi Penanganan Sampah Untuk Usia Dini Sumiaty dan Sari Oktaviani *)

Masalah sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

30

A

gar partisipasi masyarakat dapat terwujud secara nyata, perlu adanya usaha yang dapat membangkitkan motivasi, kemampuan serta kesempatan untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat. Melalui edukasi yang dilaksanakan di sekolah, anak-anak sekolah dapat menyadari betapa pentingnya hidup di lingkungan yang bersih dan sehat.

Edukasi tentang memilah sampah menjadi sangat penting dan menjadi perhatian dari berbagai pihak. Proses edukasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadikan anakanak lebih peduli dan memahami, bagaimana menangani sampah dengan baik. Sejumlah upaya yang dapat dilakukan, misalnya

inovasi

Anak-anak yang masih duduk di bangku SD akan lebih cepat menerima masukan ini, ketimbang dengan anak-anak yang sudah duduk di bangku SMA, bahkan perguruan tinggi.

dengan mengadakan lomba kebersihan di tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai dengan Perguruan Tinggi.

Dampak jangka panjangnya adalah mendorong berkurangnya kuantitas dan meningkatnya kualitas sampah yang ditangani di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, sehingga akan memperpanjang usia teknis TPA sampah. Sangat dipahami, bahwa pencarian lahan untuk TPA sampah baru, sangatlah sulit, sehingga kegiatan Reduce-Reuse-Recyle (3R) akan sangat membantu pemerintah kabupaten/kota dalam penempatan TPA sampah.

Peran Sekolah Sekolah sebagai sarana pendidikan formal maupun non formal, yang merupakan salah satu wadah dalam mendapatkan berbagai macam ilmu yang tentunya tidak didapatkan di rumah. Setiap

anak didik wajib untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat menunjang keberhasilan mereka di kemudian hari, selain peran serta guru dan orangtua yang juga sangat menentukan dalam keberhasilan anak-anak dalam memberikan pengetahuan dan keahlian kepada anak-anak didik.

Salah satu bentuk pengenalan pengetahuan yang harus terus diadvokasikan, adalah membangun pemahaman tentang sampah.

Ini harus didorong untuk masuk dalam kurikulum pembelajaran sehingga ada kewajiban yang memang harus dilakukan oleh masing-masing anak di lingkungan sekolah. Pentingnya pengetahuan tentang memilah sampah di sekolah harus di sosialisasikan sedini mungkin pada anak-anak didik, sehingga mereka memahami sampah dan bagaimana cara penanganan sampah. Pengenalan perilaku yang berbasis pada budaya 3R,

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

31

inovasi perubahan konsumsi masyarakat membawa konsekuensi logis meningkatnya jenis dan karakteristik sampah yang kian beragam.

Namun sudut pandang masyarakat terkait sampah, belum banyak memberikan perubahan yang signifikan dan progresif.

Oleh karenanya, sinergitas antara peran sekolah, guru, orang tua, dan murid, harus terus untuk ditumbuhkembangkan, sehingga tumbuhlah paradigma baru.

Paradigma bahwa sampah merupakan suatu hal yang tidak perlu ditakutkan lagi, karena sampah masih mempunyai sejumlah nilai ekonomis, apalagi jika ditunjang dengan kreatifitas dalam mendaur ulang sampah. Dampak positif lainnya, adalah semakin berkurangnya sampah yang akan dibuang ke sungai-sungai, dimana hal ini akan berdampak pada daerah aliran sungai

Salah satu bentuk pengenalan pengetahuan yang harus terus diadvokasikan, adalah membangun pemahaman tentang sampah.

dapat diawali dengan proses yang sangat sederhana, seperti pemilahan sampah organik maupun anorganik, beserta proses pengolahannya, hingga membuat kerajinan tangan berbasis sampah.

Sinergitas Peran Anak-anak yang masih duduk di bangku SD akan lebih cepat menerima masukan ini, ketimbang dengan anak-anak yang sudah duduk di bangku SMA, bahkan perguruan tinggi. Dengan pembelajaran yang sangat sederhana, namun anak-anak mampu mengingat dan mengimplementasikan dalam kesehariannya.

Guru dalam hal ini harus memberikan tugas kepada siswa didiknya dalam menangani sampah dengan baik. Tugas dan tanggung jawab ini harus terus dipantau untuk melihat keberlanjutannya, sehingga tergambarkan kinerja pelaksanaannya.

Selain itu, peran aktif orang tua untuk memantau tingkat keberhasilan yang dicapai anak-anak di rumah, karena pengetahuan ini akan memiliki keberlanjutan yang harus dilaksanakan di rumah masing-masing. Orang tua juga wajib belajar tentang sampah agar bisa bersinergi dengan anak, manakala anak-anak menerima pengetahuan tentang sampah, dapat memberikan saran dan masukan yang dapat meningkatkan semangat bagi anak-anak dalam meningkatkan kemandirian, serta memberikan dukungan moril dan sarana dalam membantu anak menjadi generasi yang punya moral yang luhur dan berwawasan tinggi serta semangat pantang menyerah. Sementara Pemerintah sendiri harus memasukkan unsur pengenalan terhadap pentingnya peran sistem penanganan sampah yang baik dalam kurikulum sekolah.

Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan

32

Paradigma bahwa sampah merupakan suatu hal yang tidak perlu ditakutkan lagi, karena sampah masih mempunyai sejumlah nilai ekonomis, apalagi jika ditunjang dengan kreatifitas dalam mendaur ulang sampah.

yang alirannya terhambat dan dangkal, sehingga berpeluang mengakibatkan banjir.

Oleh karenanya, hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang sangat baik, dalam upaya untuk mensinergikan peran pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan murid, sehingga terbentuklah budaya yang baik dalam hal kesadaran akan sampah.

Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkembangkan generasi muda bangsa yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan pelestarian alam, melalui budaya kepedulian akan sampah. *) Staf Seksi Wilayah II, Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kontak dengan penulis: sumiaty3f@yahoo.co.id

lensa ck

Pecha Kucha #15 “Cipta Karya A to Z” 23 Januari 2015

Foto-foto : Manti dan Aji

Edisi 014Tahun XIII4Januari 2015

33

seputar kita

Pemerintah Siapkan Rp 4,43 Triliun untuk Kredit Investasi PDAM

BPPSPAM Fasilitasi Penyelesaian Proyek KPS-SPAM Umbulan

Pemerintah Pusat menyediakan dana perbankan sebesar Rp 4,43 triliun yang siap dimanfaatkan untuk kredit investasi PDAM melalui Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Nasional. Dana sebesar itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi PDAM dalam mendapatkan sumber dana investasi melalui perbankan.

Menurut Direktur Pengembangan Air Minum (PAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochammad Natsir, ketika memberikan pengarahan pada acara Konsinyasi Fasilitasi Penyiapan Proposal Pinjaman PDAM kepada Perbankan di Jakarta, Kamis (22/1/2015), subsidi bunga dan jaminan pemerintah itu diberikan oleh Pemerintah juga sekaligus untuk mendorong perbankan nasional agar mau memberikan kredit investasi kepada PDAM. Ia menambahkan, Kementerian PUPR telah menargetkan 100 persen akses air minum aman di akhir tahun 2019, dan untuk mencapai target itu dibutuhkan investasi sebesar Rp274,80 triliun. (ditpam/yss)

Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Provinsi Jawa Timur, telah dicanangkan sejak tahun 1985, namun hingga tahun 2014 proyek ini belum selesai. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur, Lili Soleh Wartadipradja, selaku Ketua Lelang SPAM Umbulan saat rapat progres SPAM Umbulan di kantor BPPSPAM, Rabu (7/1/2015).

Sementara terkait permasalahan belum selesainya proyek KPS SPAM Umbulan, Tamin menyarankan beberapa hal, salah satunya agar Capex (Capital Expenditure) proyek Umbulan tidak berubah, yakni dengan estimasi capex (pengeluaran modal, red.) sebesar Rp 2,1 triliun. (Hen/bppspam)

Palembang Siapkan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpusat Pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan kelembagaan pengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat (Sewerage) yang akan dibangun melalui hibah Pemerintah Australia. Hal itu disampaikan pada Rapat Pokja Tim Teknis Penyiapan Pembangunan IPAL Terpusat Kota Palembang bantuan Pemerintah Australia, akhir Januari 2015 di Palembang.

Mengacu pada Peraturan Walikota Palembang No.60 Tahun 2014, Institusi yang akan bertanggungjawab untuk pelaksanaan Pembangunan IPAL Kota Palembang adalah UPTD Air Limbah dibawah koordinasi Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang.

“Pengelolaan selanjutnya akan dilaksanakan oleh PDAM Kota Palembang setelah dilakukan revisi terhadap Perda Pendiriannya. UPTD Air Limbah akan merupakan embrio-nya”, demikian ungkap Kepala BAPPEDA, M. Safri HN Selain itu, pada pertemuan dimaksud juga dilakukan pembahasan terhadap area pilot pelayanan air limbah yang akan

34

masuk dalam lingkup pembiayaan melalui hibah Pemerintah Australia. “Area pelayanan ini agar ditentukan mengacu pada hasil analisis dalam DED dan perhitungan estimasi biaya yang sedang disiapkan oleh Konsultan IndII Facility. Pemerintah Kota Palembang juga harus berkontribusi dalam sebagian komponen pembangunannya,” demikian disampaikan Dwityo A Soeranto, Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (agung vw/randal sumsel)

Monumen Pancasila di PLBN Entikong (Foto: Drone DJCK)