Issuu

SNI ISO 37001 : 2016 E NYU A P A N SIS T E M MA N A JE M E N

Daftar Isi Buku Saku

Landasan Hukum SistemManajemenAnti

Pengertian SMAP -2

Tujuan SMAP -5

Prinsip-prinsip penerapan SMAP -6

Pokok-pokokkebijakanSMAP

Prinsip4 No’s

-13

Penyuapan(SMAP)-1 -1 -7

Pakta Komitmen Penerapan SNI ISO 37001:2016SMAP -12 -14

Konsultasi

PelaporangratifikasidanWhistleBlowingSystem -17

Mekanismepelaporangratifikasi -20

Daftar gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan -22

LANDASAN HUKUM SISTEM

MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

1.Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

2.Peraturan Presiden no 54 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Pencegahan

Korupsi pada tanggal 6 Desember 2016 yang mengamanatkan penerapan

Sistem ManajemenAnti Penyuapan di sektor publik dan swasta secara meluas

termasuk BUMN dan BUMD/ Pemerintah Daerah

3.Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahandan

Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2016

PERMA 13 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang Tata Cara

PenangananTindak Pidana oleh Korporasi

4.PERMA 13 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentangTataCara

PenangananTindak Pidana olehKorporasi

5.PeraturanMenteriPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat Nomor10/PRT/M/2017

Tahun2017 tentangTata Cara PenangananPelaporanDugaanPelanggaranMelalui

Whistleblowing System di KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022 tentang PengendalianGratifikasi

TA.2024

SistempengelolaanAntiPenyuapanyang

dirancang untuk membantu organisasi

mengembangkan, menerapkan, dan meningkatkan program kepatuhan antipenyuapan.

Jaminan pelaksanaan praktek kontrol

anti suap yang baik dan diakui secara internasional

PENYUAPAN

Penyuapanmerupakanperbuatanuntuk

menawarkan, menjanjikan,

memberikan,menerima atau meminta

keuntungan yang tidak semestinya dari nilai

apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepasdarilokasi,merupakanpelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai

bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak

terkait kinerja dari tugas orang tersebut

GRATIFIKASI

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi

pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitaspenginapan,perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

TUJUAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

1.Pemenuhan Peraturan Perundangan

2.Membantu organisasi untuk

menciptakan sistem yang mampu

melakukan pencegahan, pendeteksian, dan respon terhadap tindak penyuapan

3.Mewujudkan tatanan organisasi yang bersifat otomatis bergantung pada sistem yang telah dikembangkan

4.Branding dan membangun kepercayaan pada stakeholder

PRINSIP-PRINSIPPENERAPAN SISTEMMANAJEMEN ANTI

PENYUAPAN (SMAP)

Proportional Procedure

Kebijakan dan Prosedur yang praktikal, dapat diakses dengan mudah, efektif dan dikomunikasikan dengan jelas

Monitoring & Review

Reviewdanmonitoring secaraberkala

untukmengetahuikeefektifansistem manajemenyang diterapkan

Due Dilligence

Kaji secara lebih mendalam proses proses yang memiliki tingkat risiko lebih

Communication

Komunikasi kepada pihak internal dan eksternal yang efektif

Risk Assessment

Review dan monitoring secara berkala untuk mengetahui keefektifan sistem manajemen yang diterapkan

Top Level Commitment

Komitmen pimpinan organisasi sebagai role model dan personil terdepan dalam implementasi sistem manajemen

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

SISTEM MANAJEMEN ANTI

PENYUAPAN (SMAP)

SebagaisalahsatuindikatorkeberhasilandariKebijakan9Strategi PencegahanPenyimpanganDalam PengadaanBarang/Jasauntuk mewujudkanpengadaanbarang/jasayangefisien,efektif,transpar an, terbuka,bersaing,adildanakuntabeldiKementerianPekerjaan Umum danPerumahanRakyat,DirekturJenderalBinaKonstruksi, DirekturPengadaanJasaKonstruksi,danseluruhKepalaUPT/Balai Wilayahberkomitmenuntukbebasdaripraktekpenyuapan,mendoro ng penerapanSNIISO 37001:2016Sistem ManajemenAntiPenyuapan (SMAP)dalam melaksanakanpelayananpengadaanbarang/jasa secaraetisdanbertanggungjawab;melaksanakanpelatihandanuji sertifikasi;sertapembinaanjasakonstruksidenganmemenuhi ketentuanperaturanperundang-undanganterkaitantipenyuapan yangberlakusertaselalufokusmenjadiUPT/Balaiyangberintegri tas danbersihmelaluiupayapeningkatansecaraberkelanjutan,dengan:

Melarangdantidakmentolerirpenyuapan dalam setiapaktivitaspenyelenggaraan tugasdanfungsiUPT/BalaiWilayah, serta menetapkan, memeliharadanmelakukan tinjauanrisikoterhadappotensi penyuapandalam kerangkaSMAP.

Mematuhiperaturanperundang-undangan yang berlakudi RepublikIndonesia terkait dengananti korupsidanpencegahan penyuapan.

Melakukanupaya-upayapencegahan penyuapandanmenerapkanpengendalian anti penyuapandi lingkunganUPT/Balai Wilayah dalam rangkamendukung pelaksanaan SMAP.

MemastikanSMAP diterapkansecara penuh, efektifdankonsisten meningkatkansecaraberkelanjutanuntuk mencapaisasarananti penyuapansesuai

dengantujuanKementerianPekerjaan Umum danPerumahanRakyat

MembentukFungsiKepatuhanAnti Penyuapan (FKAP) yang memilikikewenangan, tanggungjawab, kemandiriandansumberdaya pendukungyang memadaiuntukmengawasi danmemastikanpenerapandanpeningkatan berkelanjutanSMAP.

MendorongkepedulianseluruhPegawai UPT/BalaiWilayah serta stakeholders dengandasarpemahamandanitikad yang baikuntukberperanaktifdalam pelaksanaan SMAP.

Menjaminkerahasiaan, keselamatan danperlindunganhukum bagi pelaporyangtelahmemberikan informasiataulaporanatasdugaan pelanggaranSMAP.

Memberikansanksiterhadap

pelanggaranSMAP kepadapihak-pihak di bawahwewenangUPT/BalaiWilayah yang terbuktiterlibatdalam penyuapan sesuaidenganperaturanperundangundanganyang berlakudi Republik Indonesia.

1 2 3 4 5 6 7

Pakta Komitmen Penerapan

Memenuhi dan tidak mentoleransi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait arti korupsi dan pencegahan penyuapan;

Mematuhi Kode Etik Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menjunjung tinggi nilai integritas dan menjalankan prinsip 4 Big No's yaitu No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality

Senantiasa mendukung pelaksanaan kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada setiap proses bisnis UPT/Balai Wilayah sesuai dengan nilai dasar pegawai Kementerian PUPR dan Core

Values Aparatur Sipil Negara

Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang dapat menimbulkan risiko penyuapan;

Mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa, pembinaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing serta tugas pembinaan jasa konstruksi lainnya;

Bersedia ikut serta dalam mematuhi dan melaksanakan Komitmen Bersama dalam Pelaksanaan

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan sepenuh hati.

Big No's

Bribery

hindari/menolak segala bentuk penyuapan

dan pemerasan

No Kickback

hindari/menolak meminta komisi, tanda terima

kasih baik dalam bentuk uang dan dalam

bentuk lainnya

No No

Gift

hindari/menolak penerimaan/pemberian

hadiah atau gratifikasi yang bertentangan

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

Luxurious Hospitality

hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan

KONSULTASI

Kapan perluberkonsultasi ?

Sebelummenerima

diluarketentuan

Sebelum menerima hadiah atau jamuan anything of value

Pelaporan Gratifikasi dan Whistle Blowing System

Pasal 12B ayat (1) UU

No.31/1999 jo UU No. 20/2001

tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi berbunyi :

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negaradianggappemberiansuap, apabila berhubungan dengan

jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Pasal 12C ayat (1) UU

No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi : Ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12B Ayat (1) tidak

berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Pelapor

Verifikator

Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran

Penelaah

Verifikator memverifikasi laporan dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Penelaah

Irjen

Penelaahmenelaahlaporan,jika tidak terbukti, PenelaahmenyampaikankepadaVerifikator untukmemberitahupelapor. Jikaterbukti,Penelaah menyampaikanrekomendasikepadaIrjenuntuk menindaklanjuti

Audit

Menteri PUPR

Menindaklanjuti dengan Membentuk Tim Pemeriksaan Khusus

Melakukan pemeriksaan khusus dan menyampikan hasilnyakepadaMenteriPUPR

Menteri PUPR menindaklajuti hasil pemeriksaan khusus

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

LaporanGratifikasipaling

sedikitmemuat:

a. IdentitasPelapor(NIK, Nama,Alamat, No Telpon)

b. JabatanPelapor

c. Informasi Pemberi

d. TempatdanWaktu

Penerimaan/Penolakan Gratifikasi

e. UraianJenisGratifikasi

f. NilaiGratifikasi

g. KronologisPeristiwa

h. Bukti,dokumenatau data dukung

Pelaporan menyampaikan penerimaan/ pelolakan gratifikasi

KPK Melakukan

Verifikasidan Analisis terhadap Pelaporan

Pelapor menindaklanjuti ketetapan 1 2 3 4

Dilakukan Validasi dan Kelengkapan data oleh UPG

Pelaporan Langsung ke KPK (Maksimal 30 Hari Kerja)

Surat/ Loket:

Direktorat

GratifikasiKPK

https://gol.kpk.go.id/

Pelaporan gratifikasi @kpk.go.id

Penetapan status gratifikasi oleh KPK

Pelaporan Melalui UPG (Maksimal 10 Hari Kerja)

https://gol.itjen.pu.go.id/ 081316900022

SARANA

DAFTAR YANG TIDAK

GRATIFIKASI

Karena hubungan

keluarga, sepanjang

tidak memiliki konflik kepentingan

Keuntungan/ bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikansaham pribadi yang berlaku umum

Seminar kit yang berbentuk

seperangkat modul & alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum

Manfaatbagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum

Prestasiakademis/non akademisyangdiikutidengan biaya sendiri,sepertikejuaraan, perlombaan/kompetisitidak terkaitkedinasan

Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan 6

Penerimaanhadiah,beasiswa,atau tunjangan, baikberupauang/barangyang

adakaitannyadenganpeningkatan

prestasikerjayangdiberikanoleh

Pemerintah/pihaklainsesuaiperaturan

perundangundanganyangberlaku

Hadiahlangsung/undian, diskon/rabat,voucher,point rewards, atausouveniryang berlakuumumdantidak terkaitkedinasan

Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya penerima gratifikasi, tidak ada pembiayaan ganda, tidak ada benturan kepentingan dan tidak melanggar aturan

Kompensasiprofesidiluar kedinasan,yangtidak terkaitdengantupoksidaripejabat,/pegawai

tidakmemilikikonflikkepentingandantidak melanggaraturaninternalinstansipegawai 10

Penyelenggaraanpernikahan, kelahiran, aqiqah,baptis,khitanan, danpotonggigi,atauupacaraadat/ agamalainpalingbanyakdengan batasannilaiperpemberian1juta rupiah

Terkaitmusibahatau

Sesama rekan kerja pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp. 300.000 dengan total pemberian Rp. 1 Juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama

Hidangan/ sajian yang berlaku umum 15

Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang)

Rp.200.000 dengan total pemberian Rp. 1 Juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama

BP2JK SULSEL | TA.2024