Sekda Dukung Langkah Cepat Pergantian Plt Kepala Dinas Kesehatan

Pemkab Bondowoso, Bhirawa Belakangan ini di Kabupaten Bondowoso ramai diperbincangkan perihal penunjukan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso. Pasalnya, tak kurang dari sepekan penunjukan Plt Kadinkes kembali dilakukan.

Dimana semula, jabatan Plt Kadinkes Bondowoso dijabat oleh Agus Winarno. Namun, karena sudah berakhir tiga bulan. Maka pada awal Juli 2023 ini Bupati Salwa Arifin menunjuk dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P yang juga Direktur RSUD dr. Koesnadi sebagai Plt baru.

Tak sampai seminggu, Bupati Salwa Arifin mengganti dan kembali menunjuk Plt Kadinkes baru, yakni dr. Lukman Hakim, M Kes. Kebijakan tersebut mendapatkan banyak tanggapan banyak pihak. Bany-

Kilas Birokrasi

Bupati Ikfina Ingatkan Era Digitalisasi

Punya Efek Buruk

Pemkab Mojokerto, Bhirawa

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengingatkan, era digitalisasi mempunyai efek negatif pada perkembangan anak, maka orang tua perlu mewaspadai. Salah satunya pernikahan dini yang memicu melahirkan bayi- bayi stunting.

Ini adalah kelompok yang paling sulit diperbaiki. Mangkanya kita harus menjaganya agar mereka tidak melakukan huhungan yang belum boleh dilakukan.

Dan, disinilah pentingnya peran kita termasuk didalamnya para orang tua, untuk terus belajar dan membekali diri dengan beragam informasi tentang pendidikan anak.

Demikian antara lain, poin penting disampaikan Bupati Ikfina saat mengge- ak yang mempertanyakan perubahan Plt Kadinkes Bondowoso yang terbilang sangat cepat itu.

Akan hal tersebut, Sekretaris Daerah Bondowoso, Bambang Soekwanto, menjelaskan, bahwa dirinya mendukung langkah cepat mengganti Plt Kadinkes yang dilakukan oleh Bupati Drs KH Salwa Arifin. Karena, bila merunut pada Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, di pasal 44.

Diterangkannya, bahwa direktur RS daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian nanti bertanggungjawab pada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sehingga, jika tetap dijabat oleh Direktur rumah sakit daerah. Menurut Bambang sapaan karibnya itu dikhawatirkan justru terjadi konflik of interest.

“Jadi ada konflik of interest jika Dinkes dijabat oleh direktur RSUD. Karena RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus bertanggungjawab kepada Dinkes,” jelasnya, Rabu (12/7).

Dikonfirmasi terkait, mengapa tak menjadi pertimbangan sejak awal menunjuk Plt Kadinkes terse- but. Sekda Bambang menerangkan, ini terjadi karena Bupati Salwa Arifin belum mendapatkan informasi berkenaan dengan aturan tersebut. Karena itulah kata dia, sikap cepat mengganti Plt ini merupakan langkah yang tepat diambil. Sedangkan, berkenaan dengan jabatan Plt. Kadinkes baru yang masih eselon III, kata Bambang, tak ada masalah. Tak ada aturan yang melarang itu. Terlebih lagi lanjut dia, perlu diingat bahwa yang bisa menjadi Kepala Dinkes haruslah mempunyai kompetensi khusus bidang tersebut. Yaitu dokter.

“(Jabatan Plt Kadinkes baru masih eselon III-Red) Ga masalah kan ? Aturan mana yang melarang ?. Coba saya diberitahu pasal berapa,” tegasnya. [ san.dre] lar

Parenting Pendidikan tahun 2023, di SMPN 2

Trowulan Kabupaten Mojokerto, Selasa (11/7/2023) siang.

Parenting Pendidikan yang diinisiasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto ini bertajuk Tantangan Mendidik Anak di Era

Digital diawali dengan penyerahan bantuan hasil dari program

Emas yang digagas Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, serta peresmian masjid Al Ikhlas SMPN 2 Trowulan oleh Bupati Ikfina.

Lehih lanjut ditsmbshkan Bupati Ikfina, Parenting Pendidikan merupakan metode yang paling baik bagi orang tua dalam mengajar dan membentuk karakter anak.

Karena sebagai orang tua, juga dituntut untuk terus belajar dan membekali diri dengan beragam informasi tentang pendidikan anak. “Jadi para orang tua nanti bisa menentukan pola didik dan pola asuh yang tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi anak. Dan kemudian anak-anak tumbuh dengan nilai-nilai yang baik untuk bekal mereka dewasa kelak,’’ jelasnya.

Sedangkan untuk mencegah berbagai dampak negatif era digital itu, para orang tua harus mempunyai pola asuh yang benar terhadap anak dan remaja.

Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto ini juga menegaskan agar para orang tua bisa menerima semua kelebihan dan kekurangan anak. Selain itu, juga tidak membandingkan anaknya dengan anak yang lain dan wajib menghargai anak.

“Karena dihargai itu tidak harus nunggu anak berprestasi. Anak berbuat sesuatu yang sederhana pun itu butuh dihargai. Sehingga anak merasa berarti untuk orang tuanya,” ujarnya.

Untuk itu ssya minta para orang tua untuk mengasuh, menjaga dan melindungi anaknya secara fisik maupun di media sosial. Sebab saat anak tumbuh menjadi remaja, mereka mulai mencari identitas dan pengakuan di mata teman sebayanya.

“Sehingga para orang tua juga harus mengarahkan anak untuk menemukan kelompok yang baik agar mereka menemukan jati diri yang positif,” terangnya.

Lebih jauh ditambahkan Ikfina, di era digitalisasi telah memasuki era 5.0 menuntut masyarakat harus melek 4 pilar literasi digital, yakni Etika Digital, Budaya Digital, Keterampilan Digital dan Keamanan Digital.

“Ini yang perlu kita sadari untuk menjadi rambu-rambu aturan di era digital. Karena sekarang semuanya sudah pakai artificial intelligence (AI). Jadi sudah serba otomatis. AI ini bisa ngetik sendiri dan otomatis memperbaiki tanpa kita menekan,” pungkasnya.n [min.dre ]

Probolinggo, Bhirawa

Gencar Turunkan Stunting, Pemkab Madiun Gelar Rembuk Stunting 2023

Kabupaten Madiun, Bhirawa Persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional. Stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terlambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal.

Sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen secara nasional. Di Kabupaten Madiun sendiri menargetkan 9,5 persen pada tahun 2024.

“Adapun kunci pencegahan dan penanganan kasus stunting adalah di 1000 hari pertama kehidupan melalui intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif yang perlu terus diupayakan. Intervensi ini tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi supaya dilaksanakan oleh sektor lain, karena tingkat keberhasilan program ini dipengaruhi sektor non kesehatan dengan proporsi dukungan yang mencapai 70 persen,” tegas Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami pada kegiatan rembuk stunting di Pendopo Muda Graha, Rabu (12/7). Mengakhiri sambutannya, Kaji Mbing sapaan Bupati Madiun itu, berharap supaya kemitraan ini dapat terus dibangun dan semakin dikuatkan untuk mewujudkan Kabupaten Madiun bebas stunting. “Jangan sampai ada anak-anak kita yang terganjal cita-citanya dikarenakan stunt- ing,” pungkasnya.

Kesempatan yang sama, dr. Nur Agung Widyatmoko, selaku narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa perkembangan otak pada anak yang kurang maksimal bisa menyebabkan kemampuan mental dan belajar dibawah rata-rata.

Selain dukungan sektor kesehatan, sektor non kesehatan pun berpengaruh. Diantaranya dukungan melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi.

“Apabila kita bisa melakukan ini, ditambah yang 1000 HPK ini kita lakukan intervensi, kemungkinan 30 persen penurunan stunting itu bisa tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber selanjutnya, dr. Rony Tamba, menyatakan bahwa balita yang berpotensi stunting harus ditangani secara tepat dan bersama-sama. Pemberian ASI eksklusif merupakan gizi yang utama yang paling penting dibanding makanan lain, selain itu juga imunisasi dasar yang lengkap.

“Supaya bayi tumbuh dan berkembang dengan bagus, maka dibutuhkan stimulasi yang baik,” katanya. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Forkopimda, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Camat, Kepala Puskesmas, dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Madiun. [dar.dre]

Wabup Sampang: TMMD Beri Banyak Manfaat untuk Masyarakat

Sampang, Bhirawa Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat menjadi Inspektur Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 117

Tahun Anggaran 2023 di Alun –Alun Trunojoyo, Rabu (12/7/2023).

Turut hadir mengikuti upacara yaitu

Danrem 084 Bhaskara Jaya Brigjen TNI

Terry Tresna Purnama, S.I.Kom, M.M, Kasi Ops Korem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Inf. Karona Susilo, S.IP, Kasi Log Korem 084 Bhaskara Jaya Kolo- nel Cba Putra Bungsu Usman, S.IP, Kasi Ter Korem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Arh. Syafa Susanto, S.IP., M.M. Hadir juga Dandim 0828/Sampang Letkol Suprobo Harjo Subroto, Kapolres Sampang AKBP Siswantoro, S.I.K, Kajari Sampang Budi Hartono, S.H, M.Hum, Forkopimda Sampang, Kepala OPD, Kepala Desa se Kecamatan Kedungdung, Ketua MUI Sampang Bukhori Maksum. Dalam amanahnya, Wakil Bupati

Sampang H. Abdullah Hidayat menyampaikan bahwa Program TMMD merupakan program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, segenap lapisan masyarakat serta stakeholder terkait.

“Tujuan utamanya adalah pemerataan pembangunan nasional untuk lebih sejahtera, adil dan gotong royong atau partisipatif, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan masyarakat,” tuturnya.

TMMD tersebut berlangsung selama 30 hari dimulai 12 Juli 2023 sampai 10 Agustus 2023 berlokasi di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung.

Adanya TMMD diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sebab banyak program fisik dan non fisik yang dilakukan. Adapun program fisik yang dilakukan diantaranya pembangunan betonisasi jalan sepanjang 460 meter yang menghubungkan Desa Rohayu dan Desa Pasarenan, Pembangunan RTLH dan MCK kemudian program non fisik penyuluhan bahaya narkoba, budidaya cabe merah, penyuluhan Stunting dan UMKM serta wawasan kebangsaan.[lis.dre]

Habib Hadi Kunjungi Semipro Probolinggo Jaman Mbiyen

Saat rindu suasana tempo dulu, tinggal kunjungi acara Semipro di stan Probolinggo Jaman Mbiyen. Hal inilah yang dilakukan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin bersama sang istri Aminah Hadi. Orang nomor satu di kota ini datang khusus untuk menikmati kuliner jajanan jadul.

“Kucur, serabi, jagung bledus, salah satu jajan favorit saya,” ujarnya sambil duduk santai di bale bambu. Kemudian ada kopi racikan salah satu pedagang yang disajikan dengan cangkir kecil kuno di meja bambu sebelahnya. Di sela itu, wali kota dan istri sesekali meladeni warga yang melintas di stand tersebut untuk berfoto bersama. “Enak jajanannya, benar-benar seolah menikmati suasana pedesaan dulu,” imbuh sang istri, Rabu (12/7).

Sekitar 40 stand menyajikan aneka kuliner jaman dulu. Di alun- alun sisi sebelah timur, sudah terlihat dengan ornamen bambu dan obor sintetis. Suasana temaram di area tersebut menambah ciri khas jaman dulu.

Masing-masing kecamatan menggandeng UMKM yang menampilkan kuliner jaman mbiyen. Diantaranya, lemet, sego karak, apem, ketan, lupis, klepon, sawut serta masih banyak menu jadul lainnya. Rata-rata harganya berkisar Rp5.000 sehingga jajanan yang digelar, cepat habis terjual.

Sementara, Dinas Perpusarsip menampilkan foto- foto Probolinggo tempo dulu. Stan Dikbud menampilkan bangku sekolah yang menyatu dengan kursinya, sempoa raksasa, papan tulis jadul dengan tulisan ejaan dulu. Ada pula stand yang ditampilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sampang.

Salah satu pengunjung, Nurhayati (50) dari Banyuwangi merasa senang bisa melihat semipro. “Kebetulan lagi berkunjung ke rumah saudara di Kanigaran, jadi sekalian nonton Semipro,” ujarnya. Bersama keluarganya mereka menikmati sajian kuliner di stand terse- but. Kemudian lanjut menyaksikan berbagai atraksi di panggung utama. Di antaranya, hadrah dari ponpes Raudlatul Mutaalimien Wonoasih, serta tarian para pelajar. Nampak para OPD, Pokdarwis, Komunitas Kuliner serta Perusahaan Swasta memadati stand-stand yang bernu- ansa tema tempo dulu tersebut. Tidak kalah menariknya, ada juga yang sudah memulai memasak jajanan lawas seperti apem, nasi karak, serabi serta singkong rebus. “Stand kita konsep seperti warung jaman dulu, kita juga menyiapkan tungku jaman dulu yang terbuat dari tanah liat yang kebetulan, ada salah satu anggota sembari berjualan serabi, serta apem distand nanti,” terang Amin ketua paguyuban Pokdarwis kota Probolinggo.

Kepala Dispopar (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) Kota Probolinggo, Rachma Deta Antariksa, Rabu (12/7) menyebutkan, kurang lebih 40 stand yang disiapkan panitia untuk areal tempo dulu, tepatnya di timur panggung Semipro.

“Untuk stand disiapkan gratis oleh panitia, tugas peserta menghias stand menjadi nuansa jaman dulu, yang nantinya akan dilombakan. Untuk Semipro sendiri akan dibuka langsung Wali Kota Probolinggo yang dihadiri Forkopimda dan sejumlah pejabat terkait,” ujarnya. Semipro merupakan event tahunan sebagai ajang kreativitas seni, budaya dan pemberdayaan ekonomi lokal terutama di bidang UMKM kota Probolinggo. Diperkirakan bakal banyak pengunjung baik, dari dalam maupun luar kota Probolinggo, tambahnya. [wap.dre]

Sering Terima Pengaduan, DPRD Surabaya Minta Pemkot Gelar PPDB Berazaskan Keadilan

DPRD Surabaya, Bhirawa

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dipastikan masih tidak jauh berbeda dengan kondisi PPDB di tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, sistem zonasi PPDB masih tetap menjadi problem bagi beberapa warga di kota Surabaya.

Dikatakan sebelumnya oleh Warsito salah satu seorang warga Surabaya yang tinggal di Wonorejo Rungkut mengungkapkan, ternyata masih banyak orang tua atau wali murid di tempatnya mengeluh dikarenakan sulitnya masuk sekolah negeri yang dituju.

Warsito mengatakan, sekolah di sekitar tempat tinggalnya ada SMPN 52, namun jaraknya sekitar satu kilometer. Sedangkan siswa diterima di sistem zonasi mayoritas warga yang jaraknya lebih dekat dari sekolah tersebut.

“Tapi saat pendaftaran mereka tergeser oleh siswa lain yang lokasinya lebih dekat dengan SMPN terse- but,” ungkapnya, Rabu (05/07/2023).

Lalu bagaimana nasib para calon peserta didik yang pintar? Bukankah seharusnya pemerintah memiliki andil besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan? Bertepatan dengan itu, Kelompok Kerja Jurnalis Dewan Surabaya (POKJA JUDES) mengundang salah satu Anggota DPRD Kota Surabaya dalam acara Podcast, yaitu Tjutjuk Supariono sebagai narasumber mengenai sistem PPDB yang semakin hari selalu menjadi pusat perhatian masyarakat kota Surabaya. Tjutjuk menyebutkan bahwa sistem PPDB saat ini hanya berdasarkan zona tanpa penafsiran leb-

Kilas Dewan

Pembangunan Sentra Ekonomi

Dolly Belum Maksimal

DPRD Surabaya, Bhirawa

Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony menilai, pemerintah kota Surabaya belum maksimal membangun kawasan eks lokalisasi Dolly sebagai sentra ekonomi. Ditambah pula sebagai sentra pendidikan dan kerajinan.

AH Thony mengatakan, selain UMKM, pengembangan ekonomi kreatif untuk kawasan Dolly sudah sering terdengar. “Semangat awalnya begitu besar, tapi mengapa sampai saat ini sepertinya pengembangan kawasan Dolly masih jalan di tempat,” jelasnya pada Senin (10/07/2023).

Padahal, kata AH. Thony, semua pelatihan, pendampingan kepada pelaku UMKM Dolly sudah dilakukan Pemkot Surabaya, namun sepertinya belum juga tumbuh dan berkembang pesat.

“Harusnya ada langkah kongkret, bagaimana produk dari pelaku usaha di kawasan Dolly bisa melaju di pasar komersial,” imbuhnya. Legislator Partai Gerindra Surabaya tersebut menambahkan, mengembangkan kawasan eks lokalisasi Dolly perlu identifikasi.

“Sehingga Pemkot Surabaya harus bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan riset dan penelitian,” terangnya. Menurut AH Thony, selain eks lokalisasi Dolly bisa juga dijadikan sentra wisata religi. Karena disitu ada makam Mbah Kapiludin di gang Dolly.

AH Thony menegaskan, DPRD Surabaya akan mendukung setiap upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk mengembangkan kawasan eks lokalisasi Dolly.

“Yang penting bagaimana keseriusan dalam merealisasikannya, itu kuncinya,” pungkasnya. [dre] ih detil. “Pada peraturan menteri hanya disebutkan bahwa zonasi untuk PPDB hanya berdasarkan zona,” katanya pada acara Podcast Judes, Selasa (11/07/2023).

Legislator Fraksi PSI itu menilai, bahwa kebijakan tersebut menimbulkan sebuah permasalahan bagi hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang adil. “Banyak sekali adek-adek kita yang pintar tidak dapat masuk negeri, sehingga merenggut hak anak dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang bagus,” ujarnya. Lebih lanjut Tjutjuk menyampaikan, bahwa PPDB saat ini hanya menguntungkan bagi para pelajar yang berlokasi dekat dengan sekolah karena kemungkinan untuk diterima jauh lebih besar.

“Dalam PPDB, hal yang diperlukan adalah memiliki kedekatan jarak dengan sekolah, bukan kepintaran yang dimiliki oleh para calon peserta didik,” ungkapnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Tjutjuk menilai banyak calon peserta didik yang terpaksa sekolah di swasta karena keterbatasan jumlah sekolah SMPN di Surabaya.

“Tidak semua daerah di Surabaya memiliki sekolah, sehingga banyak adek-adek pelajar mendapatkan pendidikan di sekolah swasta,” ucapnya.

Tjutjuk menilai bahwa program

PPDB perlu ada interpretasi lebih lanjut dalam menafsirkannya sebagai solusi dari permasalahan yang ditimbulkan kebijakan tersebut. “Solusinya yaitu memberikan interpretasi lebih lanjut dari kata zona dalam Permendikbud yang mengatur mengenai sistem zonasi,” tegasnya. “Dengan menihilkan jaraknya dan memperjelas maknanya menjadi zona kecamatan. Apabila interpretasi tersebut dijalankan, saya rasa tidak akan bertentangan dengan Permen yang mengatur tentang zonasi,” imbuhnya. Tjutjuk juga mengatakan, bahwa isu pendidikan yang terjadi saat ini merupakan isu penting menjadi perhatian besar bagi PSI. “Bagi kami, pendidikan merupakan suatu investasi yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita. Hal itu harus tetap diperjuangkan demi terwujudnya pendidikan yang berkeadilan,” pungkasnya. [dre ]