HARGA DI TARAKAN: Rp 5.000,Get On Playstore
KORAN MINGGUAN Edisi XXIV
w w w. b enua nta . co. id
SENIN 18 MARET 2019
BACAANNYA MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA
email:redaksibenuanta@gmail.com 0551-382 3062 0822 5479 8852
SELAMAT DATANG KAPOLRI JENDERAL TITO KARNAVIAN
DI BUMI BENUANTA SELASA, 19 MARET 2019, MENJADI HARI BERSEJARAH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA (KALTARA). DI HARI ITU, JENDERAL POLISI PROF. DRS. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., PH.D. AKAN MENGINJAKKAN KAKI KE BUMI BENUANTA-SEBUTAN PROVINSI KALTARA, DALAM RANGKA MERESMIKAN GEDUNG KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) KALTARA YANG BERALAMAT DI TANJUNG SELOR, KABUPATEN BULUNGAN. SELENGKAPNYA BACA HALAMAN 8
i edis us s khu
Nama Lengkap : Muhammad Tito Karnavian TTL : Palembang, Sumatera Utara, 26 oktober 1964 Orang Tua : H Achmad Saleh (ayah), Hj Kardiah (ibu)
TENTANG
TITO
Istri : Tri Suswati Anak : Via, Opan, Angga Agama : Islam Pangkat : Jenderal Polisi Bintang Empat
#benuantakoranmilenial
2
Senin 18 Maret 2019
HUMAS MALINAU
DIBUKA : Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah, S.Pd., M.Si membuka Evaluasi RAPBDes Tahun Anggaran 2019 di ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau, Senin (11/3).
Desa Harus Mampu Membuat Perubahan Evaluasi RAPBDes Tahun 2019 Dibuka Wakil Bupati
MALINAU – Wakil Bupati (Wabup) Malinau Topan Amrullah, S.Pd., M.Si membuka Evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2019 di ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau, Senin (11/3). Hadir pada acara ini PJ. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, perwakilan FKPD, Kepala OPD, Camat-camat, Kepala Desa, Satgas Gerdema serta tamu undangan. Dalam sambutan Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si yang dibacakan Wabup Topan Amrullah, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memadukan dan mensinkronkan serta menjamin keselarasan pelaksanaan program kegiatan secara adil dan merata dengan memperhatikan sinergitas. Evaluasi ini
juga sebagai acuan kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan kegiatan di desanya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Bupati Malinau menginstruksikan kepada tim evaluasi dan peserta rapat untuk menyiapkan kelengkapan materi tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDes), hasil Musrenbangdes dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDes). Hal ini untuk mewujudkan APBDes yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh kegiatan dan program dalam upaya peningkatan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat. Wabup menambahkan, aparat desa harus mampu berinovasi dan berkreasi serta melakukan akselerasi dalam pembangunan pedesaan. Aparat desa jangan hanya duduk manis di kantor,
turun ke lapangan lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. “Kita belum tahu apakah pemerintahan selanjutnya akan melanjutkan program Gerdema dan anggaran desa dihapus, anggaran RT dihapus. Saya khawatir desa-desa kita akan mengalami penurunan di segala bidang,“ ujarnya. Dana desa yang telah digelontorkan pemerintah daerah selama kurang lebih 10 tahun pasti telah menghasilkan pembangunan di desa-desa. Jika desa tersebut masih belum ada perubahan, masih seperti sebelum program Gerdema dijalankan, sebelum anggaran desa diberikan, maka patut dipertanyakan kemana aparat kecamatan dan desanya. “Jangan kita seperti gajah yang dipelihara sejak kecil selama lima tahun, begitu dilepas rantainya dia tetap berada di sekeliling tempat tersebut. Desa harus
mampu membuat perubahan, manfaatkan potensi dan kekuatan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berusaha untuk melakukan perbedaan kemajuan antara satu desa dengan desa yang lain,” ujarnya.(hms)
“Kita belum tahu apakah pemerintahan selanjutnya akan melanjutkan program Gerdema dan anggaran desa dihapus, anggaran RT dihapus. Saya khawatir desa-desa kita akan mengalami penurunan di segala bidang“
Sosialisasikan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul MALINAU - Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Drs. Tan Irang, M. AP membuka sosialisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Malinau, mewakili Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M. Si. Kegiatan itu dilaksanakan di ruang Laga Fratu, Lantai III, Kantor Bupati Malinau, Senin (11/3). Dalam sambutan tertulis Bupati Malinau, Yansen TP yang dibacakan Pj. Sekretaris Daerah Tan Irang, Bupati mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini. Karena dengan sosialisasi ini seluruh kepala desa dan aparatur desa di Kabupaten Malinau dapat mengetahui dengan jelas kewenangankewenangan dalam menjalankan tugasnya. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. “Diharapkan dengan pemahaman yang benar tentang kewenangan desa ini, maka tujuan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kehidupan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa,” harapnya. Lebih lanjut dijelaskannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 Bab VI tentang Penetapan Kewenangan Desa Pasal 24, disebutkan bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan peraturan desa,
DIBUKA : Sosialisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Malinau, dilaksanakan di ruang Laga Fratu, Lantai III, Kantor Bupati Malinau.
yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi kebijakan, program dan administrasi desa, dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa. “Untuk itu saya berharap seluruh peserta sosialisasi agar memperhatikan dengan baik dan serius mengikuti kegiatan ini, agar dalam penerbitan dan penetapan peraturan desa tentang
HUMAS MALINAU
kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, di desa masing-masing tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya.(hms)
4
History
Senin 18 Maret 2019
RENOVASI : Markas Polda Kaltara dilakukan renovasi yang sebelumnya merupakan eks Gedung DPRD Bulungan.
DOUMENTASI POLDA KALTARA
RAMPUNG : Markas Polda Kaltara telah rampung dilakukan renovasi dan siap difungsikan.
Polda Berdiri, Perkuat Beranda NKRI TANJUNG SELOR - Sebelum Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara terbentuk, ternyata banyak liku-liku yang dilalui. Dalam catatan Biro Logistik, Polda Kaltara terbentuk berdasarkan peran pemerintah yang ingin polda berdiri di provinsi termuda di Indonesia ini. Sebab letaknya yang berbatas langsung dengan negara Malaysia, atau sebagai beranda negara, dirasa sangat penting untuk berdirinya Polda Kaltara. “Pembentukannya itu atas permintaan dari pemerintah yang bersurat kepada Kapolri agar dibentuk Polda baru,” ungkap Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit melalui Karolog Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Hermawan kepada benuanta.co.id, Senin 11 Maret 2019.
Dasar pembentukan Polda Kaltara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 17 Oktober 2012. Di mana setiap provinsi baru maka harus berdampingan dengan pembentukan polda. Saat itu pelaksanaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur. “Surat Gubernur Kaltara Nomor 081/73/UM/2013 bertanggal 30 September 2013 kepada Kapolri dengan perihal permintaan pembentukan Polda Kaltara,” ucapnya. Kemudian dari surat itu terbit lagi surat Presiden yang ditembuskan kepada Ketua DPR-RI bernomor R-13/ PRES/02/2014 dengan perihal 22 RUU
tentang pembentukan provinsi/kabupaten/kota tanggal 27 Februari 2014 (RUU tentang Pembentukan Kota Sebatik). Kemudian Gubernur Kaltara bersurat lagi dengan Nomor 300/217.1/SETDA.I tanggal 17 Maret 2016, yang ditujukan kepada Kapolri. “Perihal surat Gubernur Kaltara itu terkait dukungan pembentukan Polda Kaltara,” jelasnya. Tak sampai di situ, kata Budi, Gubernur Kaltara kembali bersurat kepada Kapolri dengan Nomor : 100/87/SETDA.I pada 31 Januari 2017. Dalam suratnya itu berbunyi penetapan lokasi Mapolda Kaltara kepada Kapolri. Di mana lahan yang dituju adalah bangunan eks DPRD Bulungan yang beralamat di Kilometer 9, Desa Bumi Rahayu. Lalu Kapolri Jenderal Tito Karnavian membalasnya
dengan menetapkan Polda Kaltara berdiri, tertuang dalam surat Nomor: KEP/12/I/2018. “Pada tanggal 9 Januari 2018 terbentuklah Kepolisian Daerah Kalimantan Utara secara resmi. Dengan Polda tipe B yang berkedudukan di Tanjung Selor yang menaungi 5 wilayah kabupaten kota, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung,” sebutnya. Dengan terbentuknya Polda Kaltara, menaungi 4 wilayah hukum. Yaitu Polres Bulungan, Polres Tarakan, Polres Nunukan dan Polres Malinau. “Pembentukan Polres Tana Tidung akan menyusul,” paparnya. Polda Kaltara dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Indrajit SH sebagai Kapolda pertama, dan Komisaris Besar
Polisi Drs. Zainal Arifin Paliwang S.H., M.Hum sebagai Wakapolda yang dikukuhkan dalam jabatannya pada 8 Maret 2018. Sebulan kemudian tepatnya pada Tanggal 8 April 2018 Polda Kaltara diisi oleh beberapa Pejabat Utama yang tertuang dalam keputusan Kapolri Nomor: KEP/350/III/2018. “Tanggal 8 Maret 2018 baru Kapolda dan Wakapolda yang terisi sebagai kerangka Polda Kaltara, dan pada tanggal 8 April barulah pejabat strukturnya terisi,” tuturnya. Karena belum ada logo, maka pada tanggal 29 Maret 2018 Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. menetapkan Pataka dan Logo Polda Kaltara. Dan pada tanggal 25 September 2018 mendapatkan penambahan Pejabat Utama.(dm)
Prestasi Ratusan Ribu Jiwa Manusia Terselamatkan
5
Senin 18 Maret 2019
2018 Polda Amankan 88 Kg Sabu, Awal 2019 26 Kg Sabu TANJUNG SELOR – Sebuah prestasi ditorehkan Polda Kaltara dalam setahun berdiri pada 2018 lalu. Sebanyak 88.166,72 gram atau 88,16 Kilogram narkotika jenis sabu-sabu berhasil diamankan oleh satuan yang dipimpin Drs. Indrajit SH sebagai Kapolda Kaltara. Tangkapan sabu-sabu itu selain dilakukan Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara, juga polres-polres yang berada di bawah naungan Polda. “Tahun 2018 ini saja sudah ada 88 kilogram sabu yang kita sudah amankan sejak Polda Kaltara berdiri,” ujar AKBP Berliando selaku Kabid Humas Polda Kaltara kepada benuanta.co.id. 88 kilogram lebih sabu-sabu itu diamankan dari 426 tersangka. Kabupaten Nunukan menjadi daerah perhatian. Pasalnya selain banyaknya jalur tikus, juga pintu gerbang antar Negara. “Nunukan masih menjadi atensi kita terhadap peredaran narkoba ini. Terbukti, dari data wilayah hukum Polres Nunukan berada di puncak untuk pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti sebanyak 47.354,02 gram,” sebutnya. Dengan capaian tersebut, telah menyelamatkan kehidupan masyarakat, utamanya generasi muda dari bahaya serbuk putih tersebut. Berliando mengamsumsikan, jika
Ukuran 300 x 430 mm Jenis kertas : Houtvrij Schrijfpapier 60 gram Oplah : 3.700 exp Cetak : 16 halaman Terbit : Hari Senin Penyebaran : Kalimantan Utara
UNGKAP : Konferensi pers yang dilakukan Polres Tarakan baru-baru ini usai mengamankan 10 kg sabu-sabu.
1 gram saja diselamatkan, maka setidaknya 5 nyawa bisa tertolong. “Dengan pengungkapan 88 kilogram sabu, sudah bisa menyelamatkan ratusan ribu jiwa. Mereka ini pembunuh berdarah dingin,” pungkasnya. Memasuki tahun 2019 ini, ternyata tangkapan sabu-sabu tak surut. Berdasarkan data yang dihimpun Benuanta, sejak Januari-Maret ini, sekitar 26 kilogram sabu-sabu berhasil diamankan Polda Kaltara bersama Polres yang berada di bawah naungannya. Di antaranya tangkapan sabu sebesar 4 kilogram di awal Januari 2019 lalu yang dibawa oleh warga negara asing (WNA) Filipina. Tak lama berselang, jalur tikus yang banyak terdapat di perbatasan Indonesia
PRICE LIST IKLAN BACAANNYA MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA
SPESIFIKASI Full colour Dalam 1 Hal 274mm x 404 mm Full colour Dalam ½ halaman 274 mm x 202
dengan Malaysia yang berada di Sebatik, Nunukan, kembali menjadi sasaran menyelundupan sabu-sabu. Namun Polres Nunukan berhasil menggagalkan sabu-sabu yang akan diloloskan sebanyak 2,5 kg dari enam tersangka dan satu orang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Kemudian, tangkapan besar kembali dilakukan Polres Nunukan di Jalan Maspul, Sebatik Barat, Nunukan. Sabu sebanyak 1 kilogram berhasil diamankan polisi dari Riswan alias Ciwang (37), seorang ASN yang bertugas di Satpol PP Nunukan. Ciwang diamankan bersama rekannya yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia Andi Muhammad Faiz (31). Keduanya dihadiahi timah panas di kaki akibat mencoba kabur.
HARGA Rp. 15.000.000
Rp. 7.500.000
SPESIFIKASI Full colour Dalam ¼ halaman 135 mm x 202 mm Full colour 1 halaman 274 mm x 404 mm
HARGA Rp. 3.750.000
Rp. 10.000.000
PERUSAK GENERASI : Pelaku kasus sabu-sabu yang diamankan Polda Kaltara selama 2018 lalu.
Tangkapan besar di awal 2019 ini berhasil dilakukan Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Tarakan, 3 Maret lalu. Sebanyak 10,1 Kg sabu-sabu diamankan dari tangan kurir berinisial MI (22). Sabu-sabu itu berhasil ditemukan polisi saat disembunyikan MI di bawah selokan daerah Panglima Batur. Kronologis penangkapan tersangka MI ini berawal informasi dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan itu, polisi bergerak melakukan rangkaian penyelidikan pada Sabtu malam, 2 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wita. Sabu itu diinformasikan akan masuk ke Tarakan melalui Binalatung, RT 14, Pantai Amal. Tersangka MI akan menjemput sabu 10,1 kg lalu dibawanya ke dalam tas berwarna
SPESIFIKASI HARGA Full colour Back Cover ½ halaman Rp. 5.000.000 274 mm x 404 mm
SPESIFIKASI Full colour Cover Benner 50 mm x 274 mm
Full colour Cover Kuping 65 mm x 68 mm
ADVETORIAL Full colour 1 halaman
Rp. 1.500.000
hitam dan dibungkus karung dengan tujuan agar tidak dicurigai barang bawaannya. Jaringan sabu tersangka MI telah dilakukan pengintaian sejak tahun lalu karena ada informasinya beberapa kali sabu masuk ke Tarakan dengan jumlah banyak. Anggota Reskoba pun membuntuti MI yang terlihat melintas di Kampung Enam. Hingga akhirnya diamankan di Selumit Pantai. Selang 4 hari, Polres Nunukan kembali mengamankan sabu sebanyak 8 kilogram dari kurir bernama Nasruddin. Kasus ini dikembangkan hingga ke Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, oleh Sat Reskoba Polres Nununkan dan berhasil mengamankan bandar besar bernama Anas.(kal)
HARGA Rp. 4.795.000
SPESIFIKASI Full colour ½ halaman
Rp. 2.500.000
Full colour 1/4 halaman
Rp. 1.250.000
Rp. 5.000.000
Alamat Kantor: Jl. Gajah Mada, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Email : redaksibenuanta@gmail.com. Nomor Telepon & FAX : (0551) 382-3062
HARGA
HALAMAN DEPAN HALAMAN DALAM ADVETORIAL
Berlaku Hingga Akhir Desember 2018
0551 382 3062 0822 5479 8852
6
Prestasi
Senin 18 Maret 2019
Selain Narkoba, Polda Tuntaskan Perompak Tambak TARAKAN – Selain berhasil mengamankan lebih 100 kilogram sabu-sabu selama 2018 dan awal 2019, Polda Kaltara juga berhasil mengungkap sejumlah kejahatan yang terjadi di Kalimantan Utara. Di awal 2019 lalu, Polda Kaltara berhasil membekuk kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah pertambakan di Kaltara, dengan dua tersangka IS dan SK. Kedua [erompak tambak ini bertekuk lutut di hadapan polisi usai terjadinya kontak senjata di wilayah pertambakan Sungai Naga, Pulau Mapat, Kabupaten Bulungan. Kapolda Kaltara, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjend Pol) Drs. Indrajit SH, didampingi Waka Polda Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Zainal A. Paliwang mengatakan, modus operandi tersangka IS alias YG dan SK alias ER, memanfaatkan momen panen tambak oleh petambak yang lokasinya tambaknya jauh dari jangkauan. Tersangka pun menodongkan senjata api rakitan dan pisau ke arah petambak. Tak ingin terluka, nelayan tambak terpaksa menghentikan speedboat mereka dan para tersangka pun leluasa mengambil hasil panen petambak. Tak sampai di situ, speedboat dan mesin nelayan tambak juga diambil tersangka. “Saya dari awal menyatakan Polda Kaltara akan menindak tegas pelaku perampokan tambak. Lokasi aksi tersangka ini di antaranya daerah Pulau Tias, Perairan Tugu Panjang dan Tugu Mapat, semuanya wilayah Kabupaten Bulungan,” ungkap Indrajit.
Bukan tanpa perlawanan, kata Kapolda Kaltara, sempat terjadi kontak senjata antara perompak dengan polisi. Hanya saja senjata para parompak ini kalah canggih dari senjata yang dimiliki polisi. “Sempat kontak senjata ada perlawanan dari mereka. Mereka lupa senjata kita lebih modern dari yang mereka punya,” terang Indrajit. Dari dua tersangka ini, IS alias YG memang terkenal dengan aksi kejahatannya. Dari beberapa aksi perampokan kelompok ini, IS alias YG selalu ada bersama rekan-rekannya yang lain. Diketahui, tersangka ini juga punya tambak sendiri, hanya saja saat ditelusuri polisi, tersangka tidak berada di lokasi tambaknya. “Mereka melakukan 4 kali. Kita sudah ungkap 3 kelompok. 1 tersangka bisa melakukan 4 kasus. 3 kelompok ini saudara IS alias YG ada terus bergabung,” ujarnya. Selain mengamankan barang bukti berupa senpi rakitan, peluru, pisau, polisi juga mengamankan narkotika jenis sabu seberat 2 gram milik tersangka. “Ini ada 2 gram sabu yang digunakan oleh mereka, habis perampokan, mereka senang-senang nyabu,” jelas Indrajit. Terakhir, Ia mengimbau kepada semua agar memberikan informasi kepada polisi jika hendak panen tambak agar kepolisan bisa melakukan patroli sekitar perairan pertambakan yang melakukan panen hasil tambak. “Pemilik tambak mau panen informasi ke polisi biar polisi bisa patroli, biar tahu itu upaya pencegahannya,” tuturnya.(*)
DATA KEJAHATAN BERDASARKAN WILAYAH KESATUAN
TAHUN 2017 L S – – – – – – 201 139 332 324 263 183 90 72 886 718
DITRESKRIMUM DITRESKRIMSUS DITRESNARKOBA RES BULUNGAN RES TARAKAN RES NUNUKAN RES MALINAU TOTAL KET : L (LIDIK) S (SIDIK) SUMBER DATAR: POLDA KALTARA
% – – – 69,15 97,5 69,58 80 81
TAHUN 2018 L S 23 12 7 – 23 12 174 111 270 283 240 192 53 42 790 652
% 52 – 52 63,79 104,8 80 79 82,5
DILUMPUHKAN : Dua tersangka perompak tambak dibekuk polisi di lokasi pertambakan, Ahad 6 Januari 2019 lalu. Kapolda Kaltara Brigjend Pol Drs Indrajit, SH didampingi Waka Polda Kombes Pol Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum dan Direskrimum AKBP Partono Iriananto, S.Ik, MH melakukan konferensi pers.
8
Berita Utama Selamat Datang Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Bumi Benuanta
Senin 18 Maret 2019
Selasa, 19 Maret 2019, menjadi hari bersejarah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Di hari itu, Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., akan menginjakkan kaki di Bumi Benuantasebutan Provinsi Kaltara, dalam rangka meresmikan gedung Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara yang beralamat di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. KEDATANGAN Kapolri Jenderal Tito Karnavian memang bukan yang pertama kalinya di Provinsi Kaltara. Sebelumnya orang nomor satu di tubuh Polri ini sudah pernah berkunjung ke Kaltara. Lawatan pertama Kapolri ke Kaltara terjadi pada 15 Desember 2017 lalu, untuk melihat langsung kesiapan lahan pembangunan Polda Kaltara. Dalam kunjungannya kali, adalah untuk meresmikan Gedung Polda Kaltara. Disampaikan Kapolda Kaltara, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Indrajit SH, yang berwenang meresmikan gedung Polda adalah Kapolri. Tak hanya meresmikan Mapolda, kunjungan Kapolri ini juga untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di Kaltara. Sebab selama ini Kapolri hanya menerima informasi dari luar. “Jadi sekalian beri arahan kepada kami, memberi arahan dan langkah-langkah sebagai pimpinan,” terang Kapolda kepada Koran Benuanta.
Dengan diresmikannya gedung Polda Kaltara, Kapolda berharap kinerja kesatuannya bisa lebih maksimal lagi. Semua stakeholder bersinergi membangun kaltara lebih baik, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Untuk menunjang keberhasilan dalam tubuh Polda Kaltara, dijelaskan Kapolda, perlu diperkuat 4M. Yakni Man, Metode, Material, dan Money. 4M itu harus saling berdampingan dan saling mendukung. Jika salah satu saja di antara 4M itu tidak bekerja dengan baik, maka keberhasilan tidak dapat dicapai. Dicontohkan, jika Man atau manusianya sudah baik dan kompeten, serta ditunjang dengan Metode dan Meterial, namun tidak didukung dengan Money atau uang, maka tidak akan berjalan dengan baik suatu organisasi. Begitu juga sebaliknya. Jika ada Money, Metode dan Meterial, namun manusianya tidak memiliki kecakapan, maka tidak akan selaras. Untuk itu, dengan dukungan material berupa gedung baru Mapolda, diharapkan 4M bisa terpenuhi, meski step by step. Dia menyebut, kondisi Polda Kaltara saat ini dengan tahun lalu sudah jauh lebih berkembang. “Saat saya baru bertugas, Kantor Polda belum ada, SDM kurang, dan sebagainya. Sehingga kita orientasi bangun Polda supaya segera kita fokus dengan situasi Kamtibmas. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan, situasi Kamtibmas di Kaltara tidak terlalu mengkhawat-
irkan. 4M itu harus berjalan untuk menghadapi tantangan di Kaltara, walaupun 4M ini masih terbatas,” jelasnya. Dengan diresmikannya Gedung Polda Kaltara ini, Indrajit berharap bisa menjadi motivasi bagi semua jajarannya. Saat ini personel Polda Kaltara tidak perlu lagi berpikir di mana akan berkantor. Sehingga bisa lebih fokus memperbaiki kinerja. Apa yang belum terlaksana pada 2018 lalu, akan diperbaiki di tahun 2019 dengan lebih fokus. Dirinya juga gencar mengadakan Ngopi Bareng Kapolda bersama masyarakat guna memberi masukan terkait kinerja Polda Kaltara lebih baik di tahun 2019. Di acara Ngopi Bareng itu, tak hanya menyerap aspirasi masyarakat, Kapolda juga siap dikritik. Sejak memegang tampuk kepemimpinan Polda Kaltara, ada beberapa hal yang menjadi fokus Indrajit. Di antaranya masalah narkoba, perompak tambak, teroris, penyelundupan barang, hingga TKI ilegal. “Setelah Polda terbangun, kita bertahap, kalau sudah terpenuhi semua, maka ini akan menjadi fokus untuk menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya. Terbentuknya Polda Kaltara, lanjut Indrajit, juga harus memberi manfaat, jangan malah memberi beban kepada masyarakat. “Sekarang terbukti. Pertama kali saya masuk dengan Wakapolda, lihat Bulungan sepi. Sekarang mulai ramai. Kafe bertumbuhan, perumahan kiri kanan bermunculan. Itu dampak dari segi kesejahteraan. Ini bisa
meyakinkan investor, itu efek berdirinya Polda,” urainya. Untuk memenuhi kebutuhan personel, Polda Kaltara juga akan membangun Sekolah Polisi Negara (SPN). Jika tak ada aral, SPN akan mulai beroperasi tahun 2020 mendatang. Untuk saat ini Polda Kaltara masih menginduk dengan Polda Kaltim untuk mengirim siswa belajar di SPN. Kuota Kaltara untuk menempuh pendidikan di SPN Balikpapan Polda Kaltim juga terus bertambah. Dari 30 orang, saat ini sudah meningkat sampai 125 orang. “Makanya saya ngomong ke bupati, gubernur, bahwa SPN ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara. Karena nanti polisinya bisa mengurangi pengangguran dan meningkatan taraf hidup. Siswanya itu warga Kaltara bukan dari daerah lain. Setelah lulus jadi polisi di Kaltara. Mau tidak mau menambah jumlah penduduk yang tidak pengangguran, ekonominya bagus,” kata mantan Wakapolda Jateng ini. Dipilihnya Malinau menjadi lokasi SPN, menurut Indrajit memang cocok. Jauh dari kota, membuat siswa nanti bisa fokus belajar. Sehingga saat Bupati Malinau menawarkan kepada Kapolda untuk dibangun SPN, pihaknya menyambut antusias. Atas dukungan dari semua pihak itu, dirinya pun sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih. “Terima kasih banyak kepada Pemprov, Pemkab, Pemkot, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II, karena sangat
mendukung terbangunnya SPN, juga Polda Kaltara. Termasuk masyarakat yang mendukung, dan tidak ada hambatan,” ujarnya. Saat ini Polda Kaltara juga sedang membangun Rumah Sakit Bhayangkara di Kelurahan Juata Laut, Tarakan Utara. Rumah sakit itu merupakan hibah dari Pemkot Tarakan yang sebelumnya adalah puskesmas. Terbentuknya Rumah Sakit Bhayangkara ini juga sangat penting. Selain memberikan pelayana kesehatan, juga sebagai rehabilitasi para pengguna narkoba. Dia berkaca pada kasus narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diungkap pada 2018 lalu yang jumlahnya lebih 100 kilogram, hasil pengungkapan Polda Kaltara dan BNNP Kaltara. Jumlah itu jauh meningkat sebelum Polda terbentuk, yakni pada 2017 yang hanya sebanyak 30 Kg. Menurut Indrajit, tingginya pengungkapan kasus narkoba itu bukanlah keberhasilan, tapi keprihatinan. Untuk menyelamatkan generasi bangsa bebas narkoba, menjadi kewajiban semua pihak untuk memberantas. Karena narkoba sudah merasuki segala usia dan segala lini. Tidak hanya anak muda, tapi juga orang tua. “Makanya prioritas saya salah satunya narkoba. Dengan dibangunnya rumah sakit, nantinya diprioritaskan menjadi tempat rehabilitasi. Jadi kita juga tidak hanya nangkap-nangkap saja, tapi bagaimana pencegahannya. Jadi setelah pecandu direhap dan sembuh, maka pemakai tidak ada. Penjual juga tidak ada karena pembeli tidak ada,” tutupnya.(kal)
10
Profil
Senin 18 Maret 2019
Brigadir Jenderal Polisi Drs. Indrajit S.H.
Kapolda Berpengalaman di Bidang Lalu Lintas BRIGADIR Jenderal Polisi Drs. Indrajit, S.H. lahir di Jakarta, 21 September 1962, adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 8 Maret 2018 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara. RIWAYAT JABATAN - Kasetops Polres Magelang (1987) - Kanit Gatur Satlantas Polres Semarang (1988) - Kanit Laka Lantas Polres Semarang (1989) - Kasat Lantas Polres Salatiga (1990) - Instruktur Madya Pusdik Lantas Polri (1994) - Kasat Lantas Polresta Madiun (1994) - Kasat Lantas Polwil Kediri (1995) - Wakapolres Jombang (1996) - Kabag Regident Ditlantas Polda Riau (1997) - Kanit Laka Ditlantas Polri (2001) - Kasubdit Regident Ditlantas Polda Bali (2003) - Kapolres Bondowoso (2005) - Wadir Lantas Polda Lampung (2007) - Dir Lantas Polda Sumbar (2008) - Pamen Polda Sumbar (2009) - Kabag Binfung Rorenmin Babinkam Polri (2010) - Kasubbid Bin Gakkum Ditlantas Babinkam Polri (2010) - Kabid Bin Gakkum Korlantas Polri (2010) - Wakakorlantas Polri (2016) - Wakapolda Jateng (2017) - Kapolda Kaltara (2018) TANDA JASA - Satyalencana Kesetiaan VII - Satyalencana Karya Bhakti - Satyalencana Dwiya Sistha - Satyalencana Kesetiaan XVI
TANJUNG SELOR Setelah Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara berdiri sesuai surat keputusan (SK) Kapolri Nomor: KEP/12/I/2018, maka ditunjuk Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jawa Tengah saat itu, yakni Brigadir Jenderal Polisi Drs. Indrajit, S.H. sebagai Kapolda Kaltara. Pria kelahiran Jakarta, 21 September 1962 silam itupun menjabat Kapolda Kaltara sejak 8 Maret 2019, sebulan setelah Polda Kaltara berdiri. “Beliau adalah Wakapolda Jawa Tengah yang dipercaya untuk memimpin Polda Kaltara yang pertama kali,” ucap Kepala Bidang Humas Polda Kaltara AKBP Berliando kepada benuanta.co.id, Senin 11 Maret 2019. Dia menuturkan, jenderal bintang satu itu adalah seorang perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) di tahun 1986. Selama berkarir di tubuh Bhayangkara, Indrajit banyak terjun di bidang
lalu lintas. Itu terlihat sejak mulai berdinas pada tahun 1987, selalu berada di bagian lalu lintas. Yang banyak menangani kasus laka, pelanggaran, maupun di bidang pelanggaran administrasi seperti surat izin mengemudi (SIM). “Kapolda berpengalaman di bidang lantas, karena sejak berdinas selalu bergelut pada bidang lantas,” bebernya. Kapolda juga sudah bertugas di berbagai daerah, mulai dari Magelang, Semarang, Salatiga, Madiun, Kediri, Jombang, Bondowoso, Riau, Lampung, Sumatera Barat, dan Bali. Indrajit juga pernah menjabat sebagai Kapolres Bondowoso di tahun 2005, kemudian Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar di tahun 2008. “Pernah juga menjabat sebagai Wakil Kepala Korps Lantas Polri di tahun 2016, Wakapolda Jateng di tahun 2017. Dan terakhir sebagai Kapolda Kaltara mulai tahun 2018,” ucapnya.(dm)
Profil
Senin 18 Maret 2019
KOMISARIS Besar Polisi Drs. Zainal Arifin Paliwang S.H., M.Hum lahir 06 Desember 1962. Zainal Arifin Paliwang adalah seorang perwira menengah Polri yang sejak 8 Maret 2018 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara. Zainal lulusan Akpol tahun 1986 dan berpengalaman dalam bidang Polair. Jabatan terakhirnya adalah Analis Kebijakan Madya bidang Sosbud Baintelkam Polri.
RIWAYAT JABATAN - Kapolres Blora - Kapolres Kendal (2005) - Wadir Reskrim Polda Jateng (2006) - Dir Polair Polda Metro Jaya - Dir Polair Polda Riau (2008) - Kasubditgakkum Ditpolair Baharkam Polri (2011) - Kabagrenmin Korpolairud Baharkam Polri (2017) - Analis Kebijakan Madya bidang Sosbud Baintelkam Polri - Wakapolda Kaltara (2018)
11
K o m b e s . P o l . D r s . Z a i n a l A r i f i n Pa l i wa n g , S . H . , M . H u m
Wakapolda Banyak Terjun di Bidang Polair TARAKAN – Setelah Brigadir Jenderal Polisi Drs. Indrajit S.H., diangkat menjadi Kapolda Kaltara, Komisaris Besar Polisi Drs. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kaltara. Pengalaman Zainal sebelum menjabat sebagai Wakapolda pun tak sedikit. Zainal merupakan perwira menengah Polri lulusan Akademi Polisi (Akpol) tahun 1986. Selama berkiprah di Bhayangkara, Zainal lebih banyak bertugas di satuan Polair. Jabatan terakhirnya adalah Analis Kebijakan Madya bidang Sosbud Baintelkam Polri sebelum ditugaskan menjadi Wakapolda Kaltara. Dalam ri-
wayat pekerjaan Zainal, pernah menjabat sebagai Kapolres Blora dan Kapolres Kendal di tahun 2005. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa Tengah tahun 2006, lalu menjabat Direktur Polisi Perairan Polda Metro Jaya dan Direktur Polair Polda Riau tahun 2008.
Sebelum menjabat Analis Kebijakan Madya bidang Sosbud Baintelkam Polri, Zainal juga pernah menjabat sebagai Kasubditgakkum Ditpolair Baharkam Polri pada Tahun 2011, kemudian mengemban amanah sebagai Kabagrenmin Korpolairud Baharkam Polri pada tahun 2017.(dm)
12
Event
Senin 18 Maret 2019
Dimeriahkan D’Masiv, Grandprize Sepeda Motor Millennial Road Safet y Festival Digel ar di Taman Berk ampung TARAKAN – Puncak acara Millennial Road Safety Festival yang digelar di Polda Kaltara semakin dekat. Sesuai jadwal, Polda Kaltara yang akan menggelar event tersebut bersama Polres Tarakan di Taman Berkampung, 23 Maret 2019. Serangkaian acara telah dipersiapkan untuk memeriahkan acara bertajuk safety riding ini. Di antaranya senam kolosal, jalan sehat milenial, millennial entrepreneur expo, safety riding dan driving, deklarasi pelopor keselamatan berlalu lintas, serta game-game seru yang akan menghibur para peserta dari kaum milenial di Kota Tarakan. Disampaikan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kaltara Kombes Pol Noviar, target peserta dalam kegiatan ini adalah 6.000-7.000 peserta. “Untuk jajaran polda sendiri 3.000 peserta, ditambah Polres Tarakan berarti sekitar 6.000-an peserta,” ulasnya kepada benuanta.co.id. Sementara untuk millennial entrepreneur expo akan bekerja sama dengan UMKM (start-up dan established) yang berupa unit usaha generasi milenial. Usaha yang dipilih adalah usaha-usaha kreatif yang lahir dari ide-ide kreatif generasi milenial dalam memanfaatkan peluang usaha dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan media komunikasi. Kemudian safety driving atau safety riding merupakan sistem untuk mendukung saver people dalam mempelajari road safety. Di antaranya mencakup lima hal. Yakni pertama
melalui sistem pendidikan keselamatan melalui belajar dan berlatih, pengujian tentang keselamatan berkendara yang mencakup aspek manusia, kendaraan dan lingkungan. Kedua wujud dari kepekaan dan kepedulian para pemangku kepentingan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. “Ketiga strategi untuk membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat fatalitas
korban kecelakaan, meningkatkan kualitas keselamatan, meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan pe-
ngendara kendaraan bermotor di jalan raya,” tutur Noviar. Keempat, upaya pembangunan budaya tertib lalu lintas melalui pembentukan karakter para pengendara dalam berlalu lintas, dan terakhir pusat studi atau kajian tentang keselamatan berkendara Sistem uji Penerbitan dan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Safety driving atau safety riding ini nantinya akan dipandu polisi patroli motor besar dan dilaksanakan oleh profesional. Acara juga dipadukan dengan pameran SIM keliling yang sekaligus melayani pembuatannya untuk para pelajar yang sudah cukup umur, yakni 17 tahun dan memiliki KTP. “Untuk pendaftaran SIM keliling ini dibuka di sekolah-sekolah bagi pelajar yang mau membuat SIM. Jadi setelah daftar akan kita tes di sekolah
itu juga. Itu sebelum acara 23 Maret nanti, karena untuk di acara puncak nanti hanya perpanjangan SIM saja,” timpal Kasat Lantas Polres Tarakan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Arofiek Aprilian Riswanto kepada benuanta.co.id. Selain SIM keliling, lanjut pria kelahiran 1989 ini, di acara puncak nanti juga ada Samsat Online yang melayani pembayaran pajak kendaraan di Taman Berkampung. “Nanti kita juga akan gunakan Drone Lantas Modern untuk meliput acara dari udara,” ujar AKP Arofiek. Acara ini juga akan dimeriahkan band papan atas Indonesia, D’Masiv. Sebelum manggung di acara milenial, D,Masiv lebih dulu akan melakukan jumpa pers dengan para fans yang biasa dijuluki Masiver bertempat di RM Bandar Seafood Jibe. Selain itu, hadiah menarik juga telah disiapkan oleh tim. “Grandprize sepeda motor,” imbuh AKP Arofiek.(kal)
Khabib Nurmagomedov
Pembangunan
Senin 18 Maret 2019
13
Bangun Polres KTT,
Imbas Positifnya ke Masyarakat TARAKAN - Sebagai daerah otonomi termuda di Kaltara, Kabupaten Tana Tidung (KTT) hingga kini belum memiliki Mapolres sendiri. Saat ini pembentukan Polres KTT masih menunggu kabar dari Mabes Polri. Selama belum berdirinya Polres, untuk sementara waktu personel dari Polres Bulungan yang diandalkan sebagai backup. Disampaikan Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Drs. Indrajit SH, pembentukan Polres KTT merupakan amanah undang-undang. Sebab saat terbentuknya sebuah kabupaten atau kota, maka harus diiringi dengan berdirinya Polres. Di KTT sendiri, menurut Kapolda sangat penting guna pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya untuk mengurus SIM, atau laporan yang kewenangannya harus Polres, meski ke Bulungan lagi. Melihat kondisi tersebut, lanjut Kapolda, Bupati Tana Tidung, H. Undusnsyah pun menemui dirinya untuk mengusulkan pembentukan Polres. “Bupati menemui saya untuk bentuk Polres di KTT. Saya bilang saya juga setuju. Masalahnya, mengajukan anggaran pembangunan Polres gak semudah itu. Bisa, tapi prosesnya agak lama,” jelasnya. Namun, karena Bupati Tana Tidung merasa kebutuhan berdirinya Polres sangat penting, maka Pemkab Tana Tidung siap membantu dari segi anggaran. “Jadi bilang bupati, ‘sudah Pak Kapolda, saya bantu siapkan Mapolres’. Saya bilang jangan setengah-setengah
DOKUMENTASI
CEK LOKASI : Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit bersama Bupati KTT, Dr. H. Undunsyah, M.H, M.Si melakukan survei lokasi rencana pembangunan Mapolres KTT.
termasuk rumah dinasnya, dan katanya siap,” tutur Kapolda. Pembangunan Polres KTT menurut Kapolda bukan untuk sok-sokan, tapi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada niat lain. Dia juga menyampaikan, semua yang dibangun dan dihibahkan kepada Polda itu tidak akan dibawa pergi, tapi juga untuk masyarakat sendiri yang akan menerima manfaat. “Contoh Mapolda, saya tidak bisa bawa pergi, ‘kan punya rakyat, aset rakyat, kita digaji oleh rakyat.
Ada Mapolda, SPN, rumah sakit, itu aset rakyat Kaltara,” tegasnya. Ditambahkan Kepala Biro Sarana dan Prasarana (Karosarpras) Polda Kaltara, AKBP Budi Suherman terbentuknya Polres KTT tergantung kesiapan pembangunan Polres oleh Pemkab KTT. “Selama ini proses berjalan dengan lancar. Mungkin sekitar 6 sampai 7 bulan kalau sudah selesai (proses dari Mabes Polri), saya kira sudah bisa (dibangun, Red.),” terangnya. Pembentukan Polres KTT juga tergantung
jumlah personel yang tersedia. Dalam bentukan awalnya nanti, personel Polres Bulungan yang ditugaskan di wilayah hukum KTT bisa menjadi personel awal pembentukan Polres KTT. “Tidak harus Polres definitif, mungkin jadi Polres persiapan dulu. Kalau sudah tercukupi semua beberapa aspek, seperti man, money, material, metode (4M). Jika 4M-nya sudah tercukupi, barulah bisa melakukan operasional untuk Polres KTT,” bebernya. Sementara mengenai
kedatangan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, Ia berharap Polda Kaltara semakin eksis lagi. Dengan kedatangan Kapolri ini, Polda Kaltara dapat melaksanakan misi Polri yang profesional, moderan, dan tepercaya (Promoter). “Pembentukan Polres ini dapat hibah dari Pemkab KTT seluas 5 hektare, sekarang baru tahap pemerataan dan pmbangunan. Diharapkan juga dukungan seluruh stakeholder di KTT, baik itu pemerintah, masyarakat hingga swasta,” pungkasnya. (kal/kik)
14
Fasilitas
Senin 18 Maret 2019
Kedatangan Kapolri Bisa Tingkatkan Fasilitas RS Bhayangkara SDM Kesehatan dan Dokter Spesialis Sangat Dibutuhkan TARAKAN – Kehadiran Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, tentu sangat mem bantu pelayanan kesehatan di Kalimantan Utara (Kaltara). Selain kepentingan foren sik dan kesehatan kepolisian, RS Bhay angkara juga akan melayani kesehatan warga. Kedatangan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D ke Kaltara, diharapkan seluruh fasili tas RS Bhayangkara bisa ditingkatkan. Dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Kedok teran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Kaltara, AKBP dr. Effri Susanto, saat ini RS Bha yangkara belum sepenuhnya optimal dalam pelayanan kesehatan. Hal itu dikarenakan masih banyak yang perlu ditingkatkan. Diantaranya SDM serta beberapa fasilitas pendukung kesehatan lainnya. “Dengan kedatangan Kapolri nanti, di harapkan SDM kesehatan RS Bhayangkara nanti bisa terpenuhi. Baik dari Kapolri maupun dukungan dari kepalakepala dae rah,” terangnya kepada Koran Benuanta. Selain meresmikan Mapolda Kaltara, kedata ngan Kapolri ini tentu sangat berpengaruh dengan beberapa sektor pembangunan Polda Kaltara. Fasilitas RS Bhayangkara yang ingin ditingkatkan bakal menjadi perhatian tersendiri. Sebab, Polda Kaltara yang sudah mengajukan anggaran fasilitas kesehatan RS Bhayangkara, beberapa waktu lalu. Bakal kembali mengajukan secara langsung kepada Kapolri dalam kunju ngannya ke RS Bhayangkara.
RS BHAYANGKARA : Puskesmas Juata laut ini dihibahkan kepada Polda Kaltara untuk dijadikan RS Bhayangkara. Keberadaan RS Bhayangkara dapat membantu sarana kesehatan warga Tarakan di bagian utara.
“Tentunya yang paling utama adalah fasilitas UGD (Unit Gawat Darurat), rawat indap, kamar operasi, fasilitas forensik, serta dukungan fungsifungsi operasional. Seperti rehabilitasi narkoba, perawatan tahanan, dan korban kekerasan ibu dan anak,” bebernya. Kata dr. Effri, rumah sakit bekas hibah dari Puskemas Juata Laut ini sepenuhnya untuk mendukung tugastugas operasional kepolisian di Kaltara. Pasalnya, beberapa operasional kepolisian tentunya berhubu ngan langsung dengan fasilitas kesehatan. Sebelum dibentuknya Polda Kaltara, kepoli sian dalam wilayah tugas di Kaltara masih
mengandalkan Rumah Sakit Umum (RSU) milik pemerintah. Mulai dari melakukan autopsi hingga perawatan tahanan. Jika selu ruh fasilitas yang dibutuhkan RS Bhayang kara sudah dipenuhi, maka seluruh kinerja kepolisian di bidang kesehatan bisa berjalan maksimal. “Polda Kaltara sudah mengusul kan anggarannya ke Mabes Polri. Pertahun nya memang sangat besar,” singkatnya. Setelah 12 personel yang sudah diangkat untuk berdinas di RS Bhayangkara, beberapa waktu lalu. Ke depannya Polda Kaltara akan menggaet Bintara khusus kesehatan untuk RS Bhayangkara. Ia ber
DOKUMENTASI BENUANTA
harap dengan adanya hal tersebut dapat menarik animo dari D3 Keperawatan. Hal itu tentunya untuk mengejar target SDM kesehatan RS Bhayangkara. “Juga diharapkan ada sinergitas dari Pemerintahan Kota (Pemkot) Tarakan maupun Pemerintahan Provinsi (Pem prov) Kaltara, dengan adanya RS Bhay angkara ini bisa samasama berkolaborasi dalam meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan,” tukas pria ramah ini. Lebih lanjut ia menerangkan, keberadaan RS Bhayangkara di bagian utara Tarakan bisa menjadi andalan warga Juata. Warga Juata
tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit ke pusat kota. “Tentunya kehadiran Polda Kaltara merupakan bagian dari peningkatan pela yanan di Kaltara untuk masyarakat,” tuturnya. Perlahan tapi pasti, dr Effri percaya RS Bhayangkara bakal melengkapi seluruh fasilitas kesehatan sebagaimana rumah sakit lainnya. Bahkan, RS Bhayangkara dipercaya bisa menjadi rumah sakit dengan fasilitas kesehatan terlengkap di Kaltara. Jika hal itu bisa terwujud, maka bisa dipastikan fasilitas sarana kesehatan di Kaltara semakin mem baik dengan adanya RS Bhayangkara. “Rumah sakit itu pastinya mengarah keselu ruh fasilitas kesehatan. Sebut saja laborato rium, rontgen (ronsen), dan lainnya juga perlu dilengkapi. RS Bhayangkara perlu revitalisasi, seperti memperbaiki bagian kelistrikan mau pun penataan ruangan,” ucapnya. Dengan lengkapnya fasilitas kesehatan RS Bhayangkara, masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan cepat. Tak hanya itu, pentingnya kerjasama pemerintah maupun masyarakat dan pelayanan kesehatan RS Bhaya kara juga sangat diperlukan. Tanpa kerjasama yang baik, RS Bhayangkara tidak dapat memberi kan pelayanan kesehatan yang optimal. “Saat ini kita sangat kekurangan tenaga dokter spesialis. Dengan terbaginya tem pat dokter spesialis ini maka sulit untuk mengoptimalkan kinerja RS Bhayangkara. Maka ke depannya kita memerlukan tena ga dokter spesialis ini,” tuturnya. (kik)
SPN
Senin 18 Maret 2019
15
KUNJUNGAN : Kapolda Kaltara mendampingi Kalemdiklat Komjen Pol Unggung Cahyono meninjau persiapan SPN di Malinau.
SEKOLAH POLISI : Bangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kaltara di Malinau akan difungsikan 2020 mendatang. DOKUMENTASI POLDA KALTARA
SPN Malinau Akan Tingkatkan Perekonomian dan Keamanan
Butuh Anggaran Rp 20 M, spn Ditarget Beroperasi 2020 TARAKAN - Polda Kaltara menargetkan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Malinau bisa digunakan 2020 mendatang. Dengan beroperasinya SPN Polda Kaltara ini, maka perekonomian serta keamanan Malinau ditarget semakin membaik. Dijelaskan Kepala Biro Sarana dan Prasarana (Karosarpras) Polda Kaltara, AKBP Budi Suherman, hadirnya SPN di Kaltara tentu menjadi suatu hal yang membanggakan bagi pemuda di Kaltara. Sebab, pemuda yang bercita-cita menjadi polisi bisa mendaftar di SPN tearsebut tanpa harus pergi ke SPN di luar Kaltara.
“SPN itu sudah diajukan anggaran ke Polri dan mudah-mudahan bisa beroperasi tahun 2020,” terang AKBP Budi Suherman. Anggaran yang diajukan Polda Kaltara juga tak sedikit, yakni Rp 20 miliar. Meski besar, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana SPN di Malinau. “Rp 20 miliar itu untuk pengadaan rumah dinas, sarana jalan, listrik, air, serta perlengkapan lainnya. Semuanya sudah diajukan ke Mabes Polri,” terangnya. Meski sudah diajukan, anggaran tersebut belum diterima Polda Kaltara.
Sembari menunggu anggaran SPN cair dari Mabes Polri, kata dia, furnitur dan bangunan sekolah polisi tersebut sudah memadai. “Lahannya seluas 14,2 hektare, semua sudah memadai tinggal anggaran turun saja,” cetusnya. Keberadaan SPN di Kaltara tentu sangat baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, SPN merupakan sebuah langkah strategis bagi Malinau, baik segi ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Tak hanya itu, dengan keberadaan SPN Ia yakin SDM Malinau akan semakin bertambah. Baik itu masyarakat
maupun SDM anggota Polri. Begitu juga dengan perekonomian warga Malinau, diprediksi bakal meningkat seiring dengan beroperasinya SPN tersebut. “Dengan berdirinya SPN Malinau tentunya perekonomian Malinau bisa semakin membaik. Karena perputaran uang di Malinau akan semakin bertambah,” pungkasnya. Nilai strategis keamanan juga semakin meningkat. Dikarenakan jumlah polisi pasti bertambah dengan adanya SPN tersebut. Seiring berjalannya SPN, pastinya diikuti dengan pertumbuhan pembangunan. Seperti jumlah hotel
yang bertambah, lantaran seringnya kunjungan keluarga siswa SPN ke Malinau. “Paling tidak setiap tahunnya keluarga siswa datang saat pelantikan. Pastinya membutuhkan penginapan sementara selama pelantikan,” ungkapnya. Selain itu, Ia berharap warga Malinau tetap mendukung dengan adanya SPN. Tanpa dukungan warga, tentu fungsi SPN sepenuhnya tidak dapat berjalan dengan baik. “Begitu juga dukungan dari stakeholder yang ada. Tanpa adanya dukungan dari stakeholder, tentu semuanya tidak bisa terwujud,” tutupnya. (kik)
Kamtibmas 16 Kapolda : Berani Kacaukan Kaltara, Berhadapan dengan Saya Senin 18 Maret 2019
TANJUNG SELOR – Menjelang pemilihan umum (Pemilu) presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif, Polda Kaltara tak menginginkan adanya gangguan yang akan mengacaukan persatuan masyarakat Kaltara. Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Indrajit SH telah mengeluarkan peringatan kepada siapapun yang berani mengacaukan dan merusak keharmonisan masyarakat Kaltara, apalagi saat mendekati pemilihan. “Jangan coba-coba buat kacau di Kaltara, saya akan tindak tegas. Saya tidak ingin Kaltara hancur hanya karena beda pilihan,” ungkapnya kepada benuanta.co.id. Dia menilai, pemilu hanya berjalan selama 5 tahun. Jangan sampai sebelumnya akur dan bersahabat, menjadi bermusuhan gara-gara beda pilihan. Hal ini yang tidak diinginkan. Apalagi Kaltara terkenal istilah kemajemukan
dan solidaritasnya tinggi. Untuk itu, Polda Kaltara berkomitmen agar pemilu berjalan dengan aman, damai dan sejuk. “Negara kita adalah negara Pancasila, beragam namun tetap satu tujuan. Negara kita adalah negara demokrasi,” bebernya. Jenderal bintang satu ini menegaskan, jika ada yang berani mengganggu dan membuat kekacauan di Kaltara, maka orang tersebut akan berhadapan dengan dirinya selaku pemimpin tertinggi kepolisian di Kaltara. “Saya peringatkan jika ada yang berani mengacaukan Kaltara, berhadapan dengan saya,” tegasnya. Benih-benih kekacauan seperti berita hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, serta propaganda jelang pemilu, sejak dini telah diupayakan untuk diberangus. Hal tersebut juga disampaikan Dir Binmas Polda Kaltara, Kombes Pol Muh
Indoor
DOKUMENTASI
BRIGADIR JENDERAL POLISI DRS. INDRAJIT SH
Yamin Sumitra. Dikatakannya, jika ingin menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat, maka semua pihak harus bersinergi untuk menjaga pemilu ini tetap aman, damai dan sejuk. “Agar pemilu berjalan aman, damai
dan sejuk, maka perlu dukungan semua elemen, baik dari pemerintah, TNI/Polri maupun masyarakat,” beber Yamin, begitu disapa. Dia juga menyampaikan agar lebih bijak menggunakan internet. Sebab internet tak selamanya memberikan dampak yang baik bagi penggunanya. Kadangkala informasi yang disajikan dapat menjerumuskan, dan dampaknya sangat besar. Bahkan daya hancurnya bagi bangsa Indonesia di zaman milenial ini sangat besar, dibanding perang. “Akan lebih banyak korban yang jatuh akibat internet atau online ini jika tidak diimbangi dengan kebijakan,” ucap Dir Binmas Polda Kaltara Kombes Pol Moh Yamin Sumitra kepada benuanta.co.id, belum lama ini. Salah satu dampak buruknya internet itu adalah maraknya terjadi tindakan kriminal berupa penipuan. Kepolisian
Indoor & VIP Room
telah menerima banyak aduan penipuan berupa jual beli online. Baik yang terjadi di luar maupun di Provinsi Kaltara. “Jadi internet juga dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi berupa penipuan,” jelasnya. Selain itu, media internet juga marak dijadikan wadah untuk menyebarkan berita hoaks. Masyarakat yang kurang paham, akan dengan mudah percaya. Sehingga berita yang tidak benar itu jika tersebar bisa menimbulkan konflik dan perpecahan. Dirinya menilai, saat ini begitu mudah menggiring opini untuk menjatuhkan seseorang. Apalagi sekarang bertepatan dengan akan diadakan pesta demokrasi. Maka banyak yang menggunakan cara ini. “Fitnah, hoaks, hate speech dan provokasi begitu mudah terjadi. Terberat masalah proxy war, cyber war dan cyber crime, itu korbannya lebih banyak,” sebutnya.(dm)
Outdoor
datang & habiskan waktu berharga bersama keluarga & teman...
Menu Baru Spot Baru Atmosfer Baru Ruang Indoor VIP yang Nyaman (Cocok untuk Acara ulang tahun, Acara keluarga, Acara Formal dll. Ruangan juga dapat di atur sesuai kebutuhan)
di bandar seafood jibe cafe & resto... JL. Mulawarman NO. 7 RT. 42 (Depan Trakindo) Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan
Free Fotografi Dokumentasi
Aspirasi
Senin 18 Maret 2019
17
Ngopi Bareng Kapolda, Serap Aspirasi Masyarakat TARAKAN – Polisi merupakan pelindung dan pengayom masyarakat. Sehingga keberadaan Polri harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Untuk itu, segala batasan antara Polri dan masyara kat sebisa mungkin dihilangkan. Berangkat dari itu, Kapolda Kaltara menggagas program Ngopi Bareng dengan mengajak masyara kat berdiskusi langsung di warung kopi. Kegiatan ini sudah beberapa kali dilakukan di masyarakat Kal tara. Seperti di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di Nunukan dan daerah lainnya. Indrajit berharap, dengan kehadiran Polda Kaltara dapat membawa hal baru di Kaltara. Di usia Polda yang baru satu tahun, namun dalam pen egakan hukum harus terdepan, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). “Polda Kaltara masih sangat belia. Kritikan dan apresiasi tentunya kami butuhkan untuk kemajuan Polri,” beber saat ngopi bareng di di pendopo Lapa ngan Agatis, Senin 11 Februari 2019. Ditambahkan Kabid Humas Polda Kaltara, AKBP
NGOPI BARENG : Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit bersama Wakapolda Kombes Pol Zainal A. Paliwang saat ngopi bareng di Nunukan.
Berliando, Ngopi Bareng merupakan salah satu agenda Kapolda untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Dalam kesempatan itu, masyarakat diberikan kesempatan mengkritik dan memberikan masukan kepada Polda Kaltara. “Jadi Bapak Kapolda gak mau yang bagusbagus (kritikannya, Red.), silakan kritik kinerjanya selama satu tahun, itu akan jadi masukan kedepan agar lebih baik lagi,” jelasnya kepada Koran Benuanta. Lanjut Berliando, dalam Ngopi Bareng itu Kapolda didampingi Wakapolda dan sejumlah instansi terkait lainnya. Seperti dari unsur pemerintah, dalam hal ini bupati, legislatif hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain menampung kritik dan aspirasi masyara kat tentang kinerja selama setahun, Kapolda juga menerima masukan terkait keamanan dan keter tiban (kamtibmas). Agar pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden 17 April mendatang berjalan aman dan damai. Sejauh ini kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Diharapkan kedepannya juga terus berkelan jutan. Selain itu, lanjut Berliando, kapolda juga berharap kedepannya kegiatan ini bisa menjadi con toh bagi polrespolres yang ada di Kaltara agar men jalankan kegiatan serupa. “Intinya lebih mendekat kan diri kepada masyarakat. Selain kritik dan masukan tentang kinerja Polda, juga agar menjelang Pemilu Kamtibmas terjaga,” terang Berliando. Ngopi Bareng ini digelar di tempat yang santai. Seperti di kafe atau di tempattempat terbuka lainnya dan selalu berpindahpindah. Hal ini dilakukan agar suasana diskusi lebih rileks dan peserta tidak tegang. “Supaya tidak ada batas atau jarak antara Kapolda dengan masyarakat. Makanya membuat tema ke giatan seperti itu. Supaya unekunek bisa lepas dan tersampaikan,” tuturnya.(kal)
Kamtibmas 19 WASPADA! Hoaks Bisa Hancurkan Negara Senin 18 Maret 2019
Pelayanan Publik Jadi Sasaran Saber Pungli Kaltara
TARAKAN – Menghadapi pemilihan umum presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) Kapolda telah mempersiapkan diri melakukan pengamanan. Namun tak hanya fokus di bidang pengamanan, Polda juga gencar sosialisasi mencegah golput hingga perangi hoaks. “Harapan kita masyarakat gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Jangan tidak atau golput. Jangan terpenga ruh oleh yang lainlain, seperti money politic atau hoaks. Siapa yang pantas duduk di parlemen maupun jadi presiden dan wakil presiden,” terang Kapolda Kaltara, Brigjen Pol Drs. Indrajit SH kepada Koran Benuanta. Jangan justru tidak hadir atau tidak menggunakan hak pilihnya. Sebab pada saatnya
nanti seandainya yang duduk di atas tidak sejalan dengan pikirannya, maka yang ada justru menghujat. “Sudah gak milih, nanti misalnya si A naik, baru protes,” tuturnya. Untuk memberikan rasa aman kepada pemilih, TNI dan Polri siap memberikan pengawalan. Bahkan jika diperlukan akan mengawal pemilih dari rumah sampai ke TPS. Hal itu jika dirasa ada ancaman terhadap keamanan. “Sampai saat ini tidak ada ancaman. Insya Allah tidak ada ancaman. Makanya saya imbau masyarakat Kaltara gunakan hak pilihnya,” imbaunya. Saat ini yang menjadi ancaman kedaulatan Indonesia adalah hoaks. Hoaks semakin deras menyerang masyarakat dan mencoba memecah belah persatuan. Untuk itu Indrajit
berharap agar masyarakat lebih cerdas dan tidak menelan mentah mentah berita yang tersebar di media sosial tanpa sumber yang jelas. Selain itu juga jangan ikutikutan menjadi pelaku penyebar hoaks. “Saya ingatkan, kalau ada berita hoaks, jangan malah disebar di media sosial, bilang ‘ini hoaks bukan ya?’. Sama saja menyebarkan. Cari sum bernya, benar tidak ini. Jangan ter pengaruh,” tegasnya. Hoaks memang sangat berbahaya. Jika terus menjadi racun di media sosial, maka bukan tidak mungkin memiliki daya hancur yang luar biasa. “Hancur negara kita kalau mudah percaya dengan beritaberita hoaks di media sosial. Paling mudah hancurkan negara ya dengan media sosial,” katanya. Menurut Indrajit, saat ini hampir 91
juta pengguna internet di Indonesia. Potensi sangat besar jika ingin dira cuni. Untuk itu dia berharap kepada media cetak maupun elektronik turut membantu menyosialiasikan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks. “Cari sumbernya dulu. Jangan mudah percaya, hal yang tidak masuk akal masak percaya. Kita bukan orang bodoh, kita sudah lama merdeka. Ma sak kita mau dibodohbodohin terus,” ujarnya. Indrajit mengaku tahu siapa yang mengambil keuntungan atas beredarnya hoaks. Namun masyara kat Indonesia yang dimanfaatkan oleh orang itu untuk menghancurkan negara kita sendiri. “Ini bahaya, fitnah. Apalagi musim pemilu, black campaign sudah kemanamana. Jangan mudah percaya, gunakan hati nurani, lihat fakta,” pesannya.(kal)
TANJUNG SELOR – Sejak dikuku hkan pada 31 Juli 2018 lalu, satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) Kaltara terus bergerak melakukan pengamatan terhadap setiap pembangu nan maupun instansi yang memberikan pelayanan yang berpotensi menimbulkan pungutan. “Semua lini kita selidiki yang jelas di bidang pelayanan,” ucap Ketua Pelaksana Saber Pungli Kaltara, Kombes Pol Edy Kaolana kepada benuanta.co.id, Kamis 28 Februari 2019. Hanya saja, kata dia, saat ini timnya belum menemukan adanya laporan di tahun 2019 yang bisa dipublikasikan. Karena masih fokus melakukan sosialisasi dan penyuluhan di semua wilayah di
Kaltara. “Kita galakkan Babinkamtib mas untuk sosialisasikan saber pungli di setiap daerah,” ucapnya. Disinggung daerah mana saja yang berpotensi terjadi pungli, dirinya tidak membeberkan. Tapi penyelidikan mengarah ke semua fungsi pelayanan, baik di pemerintah kabupaten, provinsi maupun di pedesaan. Bahkan penyelidikan juga mengarah pelayanan di institusinya. “Kan kemarin ada tuh kepala desa di Nunukan yang kabur. Kita sudah selidiki,” bebernya. “Semua daerah kita selidiki. Tidak ada prioritas, termasuk ke dalam. Ingat tidak saat penangkapan di Kaltim masalah TKBM yang merugikan negara sampai Rp 230 miliaran, kita bersama tim Mabes,” sambung pria yang
menjabat sebagai Irwasda Polda Kaltara ini. Dia menjelaskan, di bidang pelayanan memang rentan adanya mal adminis trasi. Hal ini terjadi saat pemohon ingin urusannya cepat, maka dia mengeluarkan biaya untuk petugas. Untuk itu, pihaknya pun memerintahkan seluruh kepala UPT, yakni setiap Wakapolres untuk meny elidiki, baik di pemerintahan maupun di institusinya sendiri. “Semua saya perintahkan, Wakapolres, termasuk Kapolres saya perintahkan untuk penyelidikan dan penindakan,” jelasnya. Kendala di lapangan sendiri belum ada yang berarti. Target seberapa banyak dia tidak pastikan, yang jelas mengarah kepada objek manusianya.
“Targetnya orang yang melakukan pu ngutan, itu jelas. Yang jelas semua orang bisa melaporkan sehingga kita proses,” pungkasnya.(dm)
Kombes Pol Edy Kaolana
“Mewujudkan millennial cinta tertib lalu lintas menuju Indonesia gemilang”
p r e s e n t
Konvoi roda 4 - KONVOI SEPEDA - konvoi roda 2 - jalan santai - senam kolosal - tarian kolosal polisi cilik - Safety riding/driving - deklarasi keselamatan mc RIRIZ DUTA SAFETY RIDING GITO DUTA SAFETY RIDING AMRI
Get On Playstore