Issuu

HARGA DI TARAKAN: Rp 10.000,-

KORAN MINGGUAN Edisi: LXV

w w w.b enu ant a .c o.i d

SENIN 13 JANUARI 2020

email:redaksibenuanta@gmail.com 0551-382 3062 0822 5479 8852

BACAANNYA MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA

Kemelut BBM di Tarakan Dibatasinya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan memang membuat sesak napas sejumlah pihak yang berkutat di bisnis menjanjikan itu. Namun begitu, Pemkot Tarakan tak boleh jemawa dengan peraturan yang telah diberlakukan. Ke depannya, pengawasan jugalah yang bakal menentukan arah peraturan tersebut. Apalagi sempat terjadi persoalan terkait pengamanan yang dilakukan petugas Satpol PP di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tarakan. Selain itu, rekomendasi untuk nelayan maupun transportasi sungai juga sempat dikeluhkan. Bagaimana sikap Pemkot Tarakan? S E L E N G K A P N YA B A CA H A L A M A N 8 & 9

#benuantakoranmilenial

Senin 13 Januari 2020

Puluhan ASN di Lingkungan Pemkab Malinau Dilantik Bupati Yansen TP MALINAU – Mengawali hari kerja di tahun 2020, Pemkab Malinau mengge lar Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji dan jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Peme rintah Kabupaten Malinau Tahun 2020. Bupati Malinau, Dr. Yansen TP M.Si menjelaskan, berdasarkan Permendagri 56 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Provinsi dan kab/kota, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur pada bagian perlengkapan, menjadi sub bagian per lengkapan pada bagian umum, di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum. Selain itu juga ada penambahan ba gian baru. Oleh sebab itu, konsekuensi dari perubahan nomenklatur tersebut berdampak pada pergeseran dan mutasi jabatan baru dan nomenklatur baru bagi pejabat eselon III dan IV. Adapun perubahan tersebut terjadi pada Bagian Perlengkapan, menjadi sub bagian perlengkapan pada Bagian Umum, Bagian Ekonomi menjadi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Humas dan Protokol menjadi Bagian Protokol dan Komuni

kasi Pimpinan. Selain itu penambahan bagian baru yaitu, Bagian Perencanaan dan Keuangan. “Kegiatan pelantikan dan mutasi pe jabat setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkayan kapasitas kelembagaan, serta bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja,” ucapnya. Pelantikan hendaklah dimaknai teru tama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. “Setiap pejabat hendaknya mempu nyai kemampuan dan kemauan kuat untuk senantiasa memiliki wawasan yang luas, bekerja dengan baik dan ber tanggung jawab. Sebagai roda penggerak organisasi, baik secara sinergis, pararel maupun parsial oleh unit-unit kerja,” terang Bupati. Sesuai dengan visi Pemerintah Ka bupaten Malinau yang tertuang dalam GERDEMA yaitu terwujudnya Kabu paten Malinau yang Maju dan Sejahtera, melalui Gerakan Desa Membangun,

agar semua tidak sekedar mendukung pelaksanaan program ini. Tapi mampu menyukseskan dan menciptakan prestasi-prestasi untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. “Pada berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan kita harus terus konsisten mengarahkan hati, sikap, dan pikiran kita terhadap program pemba ngunan Nasional,” ujarnya. Yansen menegaskan bahwa apa yang ingin diwujudkan untuk membangun bangsa dan negara perlu direnungkan ada 4 pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Dalam kerangka tersebut, Malinau di sini memiliki komitmen secara penuh. Catatan penting bahwa apabila ada salam harmonis di ujung pilar-pilar tersebut, maka dengan itu semua akan menjadikan keharmonisan sebagai kekuatan yang besar dalam mewujudkan 4 pilar tersebut. “Saya tegaskan, kita semua harus berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, apapun bentuknya, baik itu pengawasan terha

HUMAS SETKAB MALINAU

PELANTIKAN: Bupati Malinau Dr. Yansen TP M.Si melantik puluhan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

dap hubungan sosial dalam komunitas, bahkan tanggapan masyarakat terkait dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Malinau selama ini,” harapnya. Melalui penyampaian secara lang sung, Yansen TP berharap dan ingin melihat langsung semangat memba ngun Malinau di tahun 2020 ini melalui bentuk sikap pribadi nya, yang akan melaksanakan Pelatihan Penulisan. “Kita akan menulis buku tentang ga gasan masyarakat, tanggapan masyara kat terkait ide membangun Malinau. Siapapun itu baik Pejabat Malinau,

para doktoral, mahasiswa, masyarakat umum, anggota DPR. Karena bila perta ruhan ide saja, di kantor tidak akan jadi apa-apa. Mari kita melihat langsung dan berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian nanti ketika bapak/ibu mau tahu tanggapan masyarakat, kita baca buku itu, tahu tentang masyarakat baca buku itu,” ujarnya. “Kita semua yakin berdasarkan per jalanan kita, pengalaman kita memba ngun Malinau selama 20 tahun ini, kita mampu melangkah dengan pasti kede pan wujudkan pembangunan komunitas Malinau ini,” pungkasnya. (hms/kal)

Senin 13 Januari 2020

Bupati Berharap Proses Pilkada Tetap Berjalan Kondusif NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura mengimbau dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang tetap berjalan kondusif. “Karena tahun 2020 ini, kita telah memasuki tahun politik, tentu banyak segala cara yang dimainkan politik di daerah kita. Saya meminta kepada masyarakat tetap tenang dan hikmat dalam menghadapi itu semua. Karena itu semua adalah proses saja,” ujar Laura kepada benuanta.co.id, Rabu (8/1/2020). Ia sangat yakin Kabupaten Nunukan sudah sangat dewasa dalam dalam pro

ses berpolitik, lantaran telah sejak lama mengikuti proses politik. “Saya kira itu memang harus kita jalankan karena itu waktunya sudah pilkada,” imbuhnya. Sementara itu, Bupati Laura dan Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Anggaran Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, yang dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati Nunukan, Senin 6 Januari 2020. Dalam naskah hibah itu disebutkan, Kepolisian Resort (Polres) Nunukan

mendapatkan hibah anggaran pengamanan pilkada tahun 2020 sebesar Rp. 5,6 miliar dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bupati Laura mengatakan, meskipun anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan usulan yang diajukan, namun hal itu diharapkan tidak mengurangi kinerja jajaran aparat keamanan dalam mengawal pilkada tahun 2020 mendatang. “Mohon dapat diterima anggaran yang bisa kami (pemerintah daerah) alokasikan, mudah-mudahan dapat digunakan secara maksimal dalam mengawal

dan mengamankan pilkada tahun 2020 mendatang,” ujar Laura. Penandatanganan naskah hibah anggaran pengamanan pilkada dihadiri oleh Sekda Kabupaten Nunukan Serfianus, Kepala DPKAD Iwan Kurniawan, Kepala Bappeda Juni Mardiansyah, Kepala Badan Kesbangpol Joko Santoso, Ketua KPU Kabupaten Nunukan Rahman, Ketua Bawaslu Mochamad Yusran. (*)

Reporter: Darmawan Editor : Nicky Saputra

Asmin Laura Hafid ”Saya meminta kepada masyarakat tetap tenang dan hikmat dalam menghadapi itu semua. Karena itu semua adalah proses saja”

Perpanjang Kontrak, 146 Tenaga Honorer Satpol PP Dites Urine Dulu NUNUKAN - Sebanyak 146 tenaga honorer Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) se-Kabupaten Nunukan melaksanakan tes urine yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Nunukan di kantor Satpol-PP, Kamis 9 Januari 2020. Hal itu dilakukan untuk perpanjangan kontrak kerja bagi tenaga honorer Satpol-PP Kabupaten Nunukan, tahun 2020. Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nunukan, Rohadiansyah mengatakan, tes urine terhadap tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, khususnya di Satpol-PP merupakan instruksi dari Bupati Nunukan. "Kami juga mengadakan kegiatan ini setiap tahun, karena kita mengevaluasi tenaga honorer kita banyak masuk.

Kerena Satpol-PP ini pasukan, kemudian orangnya banyak. Tes urine ini juga merupakan salah satu upaya pencegahan dini terhadap penggunaan narkoba," ujar Rohadiansyah kepada benuanta.co.id, saat ditemui di lokasi, Kamis (9/1/2020). Tes urine ini merupakan salah satu syarat untuk perpanjangan kontrak kerja di Satpol-PP. Jika ada yang terindikasi Narkotika, maka kontrak perpanjangan tenaga honorer tidak dilanjutkan. "Mereka akan berhenti, tidak akan dilakukan surat keputusan (SK) Perpanjangan kontrak 2020," jelasnya. Saat ditanyakan tes urine untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lain, Sekretaris Satpol-PP Rohadiansyah mengatakan hal itu juga akan dilakukan, namun akan mengatur waktu. ASN yang ada di Kabupaten

Nunukan bisa mengatur jadwal di masing-masing OPD, namun karena hal itu merupakan kebijakan Bupati. "Saat ini honorer yang kami prioritaskan, terkait perpanjangan kontrak. Sedangkan biaya tes urine akan dibebankan kepada masing-masing tenaga honorer. Kami juga telah bekerjasama dengan BNNK dengan biaya lebih murah," bebernya kepada benuanta.co.id. Ia berharap anggota Satpol PP bersih dari narkoba, mengingat tugas dari Satpol PP itu yang harus melakukan penegakan peraturan daerah (perda) dan lainnya. “Ibarat kalau mau membersihkan, harus bersih juga, sehingga anggota SatpolPP harus bersih,” jelasnya. (*)

Reporter: Darmawan Editor: M. Yanudin

SERAH TERIMA: NPHD Pengamanan ditangani oleh Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid dan Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro Sik MH.

Pemda dan Polres Nunukan Sepakati Anggaran NPHD Sebesar Rp5,6 Miliar NUNUKAN – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Nunukan terkait Pengamanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan wakil Gubernur/Bupati dan wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Utara, tahun 2020 telah ditandatangani. Penandatanganan NPHD itu berlangsung di ruang kerja Bupati Nunukan, Jalan Sungai Jepun, Kecamatan Nunukan Selatan, Senin (6/1/2020), sekitar pukul 09.00 Wita. Penandatanganan NPHD itu dilakukan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM dan Kapolres AKBP Teguh Triwantoro Sik MH. Dikatakan Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro Sik MH, telah dilaksanakan penandatanganan NPHD dalam pengamanan Pilkada 2020, sebanyak Rp 5,6 miliar.

Pengamanan ini juga dari Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari TNI. Anggaran yang dihibahkan ini sangat besar dibandingkan tahun 2015 hanya Rp 1 miliar lebih. “Anggaran ini akan kita sesuaikan dengan norma indeks yang ada, khususnya untuk pengamanan,” ujar Teguh kepada benuanta.co.id, Senin (6/1/2020). Selain itu, Teguh mengusulkan kepada Bupati Laura terkait undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. “Jika ada konflik sosial di wilayah Kabupaten Nunukan, pada saat pilkada seluruh stakeholder sudah siap dengan tugas dan anggarannya,” jelasnya. (*)

Reparasi: Darmawan Editor : Nicky Saputra

TES URINE: Sebagai syarat menjadi tegana kontrak di Satpol PP harus bersih dari narkoba, sehingga dilakukan tes urine.

Senin 13 Januari 2020

Maju Tidaknya La Tinro La Tunrung di Pilkada Kaltara Tergantung Gerindra TARAKAN – Anggota Komisi VI DPR RI, La Tinro La Tunrung menyatakan kesiapan dirinya maju sebagai bakal calon (balon) gubernur dan wakil gubernur Kaltara tergantung keputusan Partai Gerindra. “Saya menyerahkan semuanya kepada partai, kalau memang sudah perintah partai saya siap. Karena itu sudah perintah dari partai,” ungkap La Tinro La Tunrung kepada benuanta.co.id, Kamis (9/1/2020). Apalagi saat ini nama La Tinro sudah masuk di sejumlah partai politik di Kaltara untuk ikut penjaringan partai. Namun ketika ditanya secara pribadi, dirinya masih belum menyatakan sikap untuk maju. Kendati demikian, ketika dirinya maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kaltara, La Tinro La Tunrung siap mengundurkan diri menjadi anggota DPR RI. “Jadi itu semua sudah risiko, semua punya risiko. Berjuang itu pasti ada risikonya. Bisa saja pun saya berhenti dan lolos bisa juga tidak. Apapun itu sudah risiko, apalagi kalau sudah perintah partai kita harus jalankan,” bebernya. (*)

Reporter : Rico Jeferson Editor : Nicky Saputra

La Tinro La Tunrung

Irianto Beri Sinyal Kepada Partai Non Seat TARAKAN – Momen penjaringan memasuki tahap akhir, bakal calon (balon) gubernur, Irianto Lambrie dikabarkan bakal mendaftar ke parpol yang tidak memiliki kursi di lembaga dewan (non seat). “Tidak hanya parpol yang ada kursi, tapi yang non seat yang buka pendaftaran kami akan tetap datangi dan mendaftar,” ungkap Ricky Valentino sebagai juru bicara Irianto Lambrie. Selain itu, Ricky menerangkan saat ini tim masih menunggu untuk melakukan pendaftaran. Apalagi di Kaltara ada beberapa partai yang buka pendaftaran kami akan tetap mendaftar. “Kami menunggu kalau buka pendaftaran kami akan tetap mendaftar. Karena kami akan merangkul semua partai yang ingin berkoalisi,” ujar Ricky kepada benuanta.co.id. Selain itu, ia juga telah melakukan komunikasi dengan partai yang non seat. Apalagi di antara ketua partai tersebut, merupakan teman baiknya sebagai kawan lama. “Memang ada komunikasi, tapi mereka bilang masih menunggu hasil dari partai yang bisa mengusung, setelah itu baru mereka bergerak, itu komunikasi saya sempat dengan teman saya

IST

Ilham yang saat ini menjadi Ketua PSI Kaltara,” bebernya. Kemudian partai bekarya yang saat ini sama posisinya dengan PSI, pihaknya tetap melakukan komunikasi. Menurutnya semua komunikasi tetap dibangun dari semua lini partai. “Jadi untuk komunikasi, kami tetap terjalin juga entah dari parpol yang ada kursi maupun yang tidak,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rico Jeferson Editor: Nicky Saputra

Tana Tidung

Senin 13 Januari 2020

Belum Resmi Dibuka, Masyarakat Serbu Taman Limbu Sedulun TANA TIDUNG – Uji coba air mancur di Taman Limbu Sedulun dilakukan Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tana Tidung (KTT), Rabu, 8 Januari 2020 sore. Uji coba air mancur ini berlangsung selama 2 jam, dari pukul 16.00 wita hingga 18.00 wita. Meskipun air mancur masih dalam tahap uji coba, cukup banyak warga yang datang sekedar menemani anak bermain sembari menikmati matahari terbenam. Tidak sedikit anak-anak yang bermain dengan air mancur ketika dinyalakan, bahkan ada yang sampai membasahi dirinya dengan air mancur tersebut. Kepala Bidang Tata Ruang DPU KTT, Rico mengatakan uji coba ini sudah berlangsung selama dua hari dengan durasi waktu yang sama. “Kita masih dalam tahap pemeliharaan dan uji coba untuk air mancur, sejauh ini baru bisa 2 jam, karena listrik belum kuat,” ucap Rico.

Ukuran 300 x 430 mm Jenis kertas : Houtvrij Schrijfpapier 60 gram Oplah : 3.700 exp Cetak : 16 halaman Terbit : Hari Senin Penyebaran : Kalimantan Utara

Selain itu, proses pengerjaan Taman Limbu Sedulun sudah mencapai 91,50 persen. Selanjutnya adalah tahap pembuatan ruang terbuka hijau. “Lampu sudah nyala, hanya saja kalau malam memang belum kita nyalakan, karena belum selesai. Ini masih proses untuk ruang terbuka hijau, nanti ada pohon atau tanaman teduh di pinggir taman,” jelasnya. “Ya baguslah kalau ada taman seperti ini, jadi kalau sore begini ada tujuan anak-anak buat main, kami juga yang orang tua senang liat anak-anak main bebas seperti ini,” ucap Anto, salah seorang pengunjung. Selain buat hiburan, Rico berharap Taman Limbu Sedulun bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya taman bisa banyak pedagang yang berdagang di Taman Limbu Sedulun. (*)

Reporter : Herdiyanto Editor : Nicky Saputra

PRICE LIST IKLAN BACAANNYA MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA

SPESIFIKASI Full colour Dalam 1 Hal 274mm x 404 mm Full colour Dalam ½ halaman 274 mm x 202

UJI COBA : Tampak warga KTT ramai berdatangan saat uji coba air mancur Taman Limbu Sedulun.

HARGA Rp. 15.000.000

Rp. 7.500.000

SPESIFIKASI Full colour Dalam ¼ halaman 135 mm x 202 mm Full colour 1 halaman 274 mm x 404 mm

HARGA Rp. 3.750.000

Rp. 10.000.000

SPESIFIKASI HARGA Full colour Back Cover ½ halaman Rp. 5.000.000 274 mm x 404 mm

SPESIFIKASI Full colour Cover Benner 50 mm x 274 mm

Full colour Cover Kuping 65 mm x 68 mm

ADVETORIAL Full colour 1 halaman

Rp. 1.500.000

HARGA Rp. 4.795.000

SPESIFIKASI Full colour ½ halaman

Rp. 2.500.000

Full colour 1/4 halaman

Rp. 1.250.000

Rp. 5.000.000

Alamat Kantor: Jl. Gajah Mada, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Email : redaksibenuanta@gmail.com. Nomor Telepon & FAX : (0551) 382-3062

HARGA

HALAMAN DEPAN HALAMAN DALAM ADVETORIAL

Berlaku Hingga Akhir Desember 2019

0551 382 3062 0822 5479 8852

Berita Utama

Senin 13 Januari 2020

Kemelut BBM di Tarakan

Dibatasinya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan memang membuat sesak napas sejumlah pihak yang berkutat di bisnis menjanjikan itu. Namun begitu, Pemkot Tarakan tak boleh jemawa dengan peraturan yang telah diberlakukan. Ke depannya, pengawasan jugalah yang bakal menentukan arah peraturan tersebut.

CARUT-marut BBM di Tarakan seakan tak pernah usai. Beberapa kali ganti pimpinan pemerintah kota sekalipun persoalan konsumisi bahan bakar ini selalu saja menemui jalan buntu. BBM subsidi dan non subsidi di Tarakan tak lagi bisa dikategorikan golongannya, belakangan ini. Siapa saja boleh menikmati bahan bakar itu, asal mampu beli. Ini jugalah yang dimanfaatkan sejumlah oknum yang ingin menambah pundi-pundi pendapatan yang tentunya menggiurkan. Bagaimana tidak menggiurkan, konsumsi BBM di Tarakan terbilang paling tinggi dibanding daerah lain di Kaltara. Karena tingginya konsumsi BBM ini banyak warga Tarakan yang beralih profesi menjadi pengepul BBM untuk dijual kembali. Kebiasaan itu terus dibiarkan pemerintah hingga menjadi pekerjaan tetap bagi warga yang menekuninya. Untung sudah tentu, bahkan bisa menjadi pekerjaan utama bagi warga yang belum memiliki pekerjaan yang lebih menghasilkan. Para pengepul BBM ini makin di atas angin dengan pembiaran pemerintah dan tumbuhnya jumlah warga yang memanfaatkan kelonggaran pengawasan SPBU dan APMS di Tarakan. Sudah barang tentu kelonggaran pengawasan itu menjadi buah bibir masyarakat Pagun Taka –Sebutan lain Kota Tarakan—yang menganggap pemerintah kota tak becus dalam melakukan pengawasan. Padahal, peraturanperaturan dibuat dan disetujui pemerintah, namun pemerintah pula yang memberikan celah, sehingga dimanfaatkan sebagian oknum untuk kembali melanggar peraturan tersebut. Lantaran pengawasan yang lemah, akhirnya hampir sepanjang tahun ini SPBU dikerumuni kendaraan yang tak memikirkan konsumen lain yang sebenarnya juga membutuhkan BBM. Tak cukup dengan melanggar peraturan pemerintah, pembiaran ini juga didukung kalangan pebisnis SPBU. Buktinya, ketika pemeritahan dr. Khairul melakukan pembatasan pembelian BBM di SPBU dan APMS, beberapa pebisnis melakukan protes keras terhadap peraturan itu. Tentu protes itu bukannya tak berdasar. Secara pendapatan, pebisnis SPBU dan APMS merasa dirugikan dengan berkurangnya daya konsumen. Sebelumnnya daya beli konsumen cukup signifikan dengan adanya pengetap skala besar di Tarakan. BBM dari SPBU inilah yang dialirkan ke laut oleh para pengetap. Sebab, konsumsi BBM lebih besar di laut dibandingkan di darat. Hal itu tentu tak mengherankan, lantaran Tarakan merupakan salah satu daerah transit di Kaltara. Peraturan yang sempat mengendur itu kembali dikencangkan. Melalui surat edaran Walikota Tarakan nomor 510/786/DISDAGKOP-UKM tentang pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM). Secara tegas Walikota Tarakan memerintahkan Satpol PP Tarakan melakukan pengawasan terhadap sejumlah SPBU di Tarakan secara rutin. “Pukul 05.00 wita kami sudah stanby, penjagaan dimulai dari pukul 06.00 wita hingga

20.00 wita di SPBU. Dengan membagi shift pagi dan sore, Satpol PP kerahkan 40 petugas,” ujar Komandan Satpol PP Tarakan, Hanip Matiksan. “Kita akan terus melakukan penjagaan sampai kondisi di setiap SPBU kondusif dari para pengetap, masyarakat juga sangat mendukung, karena bisa mendapatkan BBM premium secara leluasa tanpa menunggu antrian yang panjang,” tambahnya. Melalui perintah yang dilaksanakan Satpol PP Tarakan itu, hasilnya luar biasa. Di hari pertama, tak ada satupun pengetap terlihat di SPBU seperti biasanya. Warga yang mengisi BBM di SPBU pun terlihat puas dengan kebijakan pemerintah tersebut. Namun tidak bagi para pengetap dan pengepul BBM. Kebijakan itu dirasa tidak berpihak dan mengurangi pendapatan mereka. Bahkan, kebijakan ini berpengaruh hingga ke luar Tarakan. Di antaranya para motoris speedboat yang juga ikut mengeluhkan pembatasan pembelian BBM ketika bersandar di Tarakan. Bagaimana tidak, BBM di hari-hari biasanya didapatkan dengan mudah dan jumlah yang diinginkan tak terbatas, kali ini hal tersebut tak dapat lagi dilakukan. Sebenarnya dari semua kemelut itu, Pemerintah Tarakan berusaha mengatur pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BMM) agar tepat sasaran kepada masyarakat. Bahkan, pengisian BBM di Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) pun mesti me ngantongi surat rekomendasi jika pengisian dalam jumlah banyak menggunakan jeriken. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP) Kota Tarakan, Ir. Elang Buana SE MSi menuturkan Dinas DPPP Tarakan hanya mengeluarkan surat rekomendasi untuk nelayan yang membutuhkan BBM bersubsidi seperti solar sebagai bahan bakar mesin yang dipakai nelayan di Tarakan. Sejak adanya surat edaran dari Walikota Tarakan soal pembatasan pembelian BBM belum lama ini di akhir Desember 2019, para petambak pun dilayani DPPP Tarakan untuk membuat surat rekomendasi agar mendapatkan BBM non subsidi dari APMS demi kepentingan bahan bakar mesin ke lokasi pertambakan. “Kita di perikanan itu yang direkomendasi BBM yang bersubsidi untuk para nelayan. Mengingat ada larangan (pengisian BBM) yang menggunakan jeriken plastik, maka ada yang mengaku susah (memperoleh BBM) padahal dia pergi ke tambak, melaut, maka kami merekomendasi untuk para petambak juga,” ungkap Elang kepada Benuanta. Menurut Elang, diperbolehkan pengisian BBM dengan menggunakan jeriken plastik bagian dari kebijakan walikota mengingat ini musimnya nelayan banyak yang turun melaut. Hanya saja pembolehan pengisian BBM menggunakan jeriken ini hanya sampai 12 Januari 2020. Aturan dari Pertamina, harus menggunakan jeriken logam yang dinilai standar sebagai wadah pengisian BBM. Selain dari itu, maka dianggap tidak aman. “Karena dia tidak bisa membeli karena dia pakai jeriken plastik, untuk

sementara sampai datang jeriken logam (penggunaan jeriken plastik diizinkan), memang sesuai aturan dari pusat dari Pertamina bahwa pemakaian di APMS harus menggunakan jeriken yang standar berasal dari logam. Inikan masa transisi kita menggunakan rekomendasi untuk pembelian,” jelas Elang. Lebih lanjut dikatakan Elang, dinasnya hanya melayani untuk pelaku di bidang perikanan dan kelautan. Selain dari itu, maka terdapat teknis lainnya yang dapat mengeluarkan surat rekomendasi pengisian BBM dengan kuota tertentu. “Kalau untuk transportasi itu ke perhubungan, kalau yang lain sesuai dengan SKPD masing-masing, kalau menyangkut pertanian dan perikanan itu ke kita. Jadi diperbolehkan menggunakan jeriken itu, setelah itu kembali ke semula kalau menggunakan logam,” ujar Elang. “Kalau perikanan hanya untuk rekomendasi BBM bersubsidi, kalau yang ini pertalite (non

subsidi), selama itu digunakan untuk fungsinya masing-masing (diberikan surat rekomendasi),” tuturnya. Dengan adanya surat rekomendasi ini, tentu peruntukkan BBM tepat sasaran. Meski belum terbiasa, masyarakat Tarakan setidaknya tak lagi berkeluh kesah dengan keresahan soal pembelian BBM di SPBU. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan pengawasan terhadap peraturan yang telah dibuat. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan contoh yang baik ketika suatu saat peraturan itu kembali dilanggar. Sehingga pengawasan dari pemerintah kota lah yang bakal dipertanyakan masyarakat ke depannya. Sebab, bukan tidak mungkin masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemerintah lantaran kebijakan yang diambil hanya tegas di awal, dan akhirnya penyaluran BBM kembali dikeluhkan masyrakat. (arz/kik/tim)

2.403 Surat Rekomendasi BBM Jenis Solar untuk Nelayan TARAKAN - Berdasarkan data, surat rekomendasi pengisian BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan di Tarakan selama 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Tarakan sebanyak 2.403 surat rekomendasi BBM solar bersubsidi dengan total solar yang dibutuhkan nelayan Tarakan 2.019.875 liter dari 7 APMS yang tersebar di Tarakan. 5 APMS yang berada di daratan dan 2 APMS di laut. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Tarakan, Ir. Elang Buana, SE, M,Si menuturkan, pihaknya hanya mengurusi surat rekomendasi BBM solar bersubsidi, sehingga semua nelayan yang akan memperoleh solar bersubsidi harus mengantongi surat rekomendasi. Untuk mendapatkan surat rekomendasi pun harus dilengkapi pas kapal dari syahbandar. “Untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi harus ada pas kapal. Sudah ada ukurannya, kekuatan mesinnya, dihitung oleh dari bidang perikanan maka dikeluarkanlah surat rekomendasi itu, KSOP yang memeriksa kapalnya,” ungkap Elang kepada Benuanta. Sejak terbitnya surat edaran walikota soal pembatasan pembelian BBM, para petani tambak pun meminta surat rekomendasi untuk memperoleh BBM non subsidi. “Akhirakhir ini banyak di bidang pertanian yang membutuhkan alat berat sehingga butuh solar, begitu juga dengan petani tambak, pakai

alat berat butuh juga solar (harus ada surat rekomendasi),” jelasnya. Berdasarkan data di DPPP Tarakan, terdapat 5 ribu lebih petambak yang terdata, namun dengan sebaran lahan tambaknya lebih banyak diluar Tarakan, hanya saja pemilik tambak itu warga Tarakan. “Data yang ada di kita ada 5000 petambak tapi dari data KTA ada 9000, mungkin boleh jadi dia sebagai nelayan sebagai petambak juga. Aturannya mengisi tidak boleh pakai jerigen maka harus ada surat rekomendasi, maka kita dinas perikanan mengeluarkan rekomendasi,” jelasnya. “Nelayan untuk mendapatkan BBM solar harus menggunakan surat rekomendasi dari dinas perikanan, setiap hari kita bikin rekomendasi,” pungkas Elang. Sementara itu, kuota premium dan solar untuk Tarakan di tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan kuota di tahun 2019. Manager Region Communication Relation dan CSR MOR VI Pertamina Kalimantan, Heppy Wulansari mengatakan, tahun ini kuota premium sebanyak 47.660 kiloliter. Sama dengan tahun 2019. Sedangkan untuk solar mengalami penurunan kuota tahun ini dari 19.847 kiloliter menjadi 14.691 kiloliter. “Kalau kuota ditetapkan pemerintah per kota/kabupaten, bukan per SPBU. Pengaturan ke SPBU dan APMS dari pertamina berdasarkan volume historis omzet dan kebutuhan lapangan,” jelas Heppy kepada Benuanta. (arz)

Berita Utama

Senin 13 Januari 2020

Pembatasan Pembelian BBM Berimbas ke Speedboat Reguler Walikota Tarakan : Jangan Ada yang Palsukan Surat Rekomendasi TARAKAN – Imbas dari pembatasan pembelian BBM di Tarakan juga dirasakan para pengusaha speedboat yang bertolak dari Pelabuhan Tengkayu I (SDF) Tarakan. Sebab, para agen speedboat merasa pembatasan BBM tersebut membuat stok BBM untuk pihak mereka berkurang. Mengenai hal tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pernah mengeluarkan surat rekomendasi permintaan BBM bagi speedboat reguler yang beroperasi di Kaltara, namun ditolak oleh Satpol PP Tarakan lanaran dinilai Dishub Kaltara tidak tepat mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. “Sudah saya koordinasi ke Satpol PP, tempo hari saya ada mengeluarkan rekomendasi pertama karena keadaan waktu hari libur Sabtu Minggu, penumpang membludak tidak ada BBM. Saya buatkan rekomendasi karena mendesak hari Minggu itu, kita mau minta rekomendasi dari sana tidak mungkin, Sadewa mengangkut tapi tidak ada BBM,” ujar Kepala UPT Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Djerman. Walaupun atas kebijakan pemerintah

Tarakan, menurut Djerman, permintaannya dikabulkan hanya saja kuota BBM yang diberikan tidak sesuai sebagaimana jumlah permintaan speedboat. “Sudah dibicarakan dapat (BBM) tapi tidak full. Jadi, dari pertemuan Walikota malam itu menindaklanjuti surat rekomendasi saya, untuk reguler (Dishub) kota yang punya wewenang, non reguler ditanggung oleh provinsi kalau dalam keadaan mendesak,” tandasnya. Terpisah, Kepala Satpol PP dan PMK Tarakan Hanip Matiksan menuturkan, sebab ditolaknya surat rekomendasi Dishub Kaltara karena dinilai Dishub Tarakan yang lebih berhak mengeluarkan surat rekomendasi pengisian BBM tersebut. “Kami tolak karena urusan BBM di perhubungan sini saja tidak perlu ke provinsi, arahan pak wali tidak dibenarkan seperti itu,” tutur Hanip. Sementara itu, mengenai surat rekomendasi Walikota Tarakan, dr Khairul sempat dibuat kaget dengan adanya kabar surat rekomendasi palsu. Ditegaskannya, jika ada oknum yang tertangkap basah melakukan hal tersebut akan menjadi kasus pidana. “Pidanakan. Bisa kena pidana umum,

dan urusan Polisi karena pemalsuan surat rekomendasi yang konteksnya mengatur BBM itu,” ujar dr Khairul. Ia juga menegaskan bahwa aturan tersebut harus diikuti oleh semua masyarakat. Sebab, jika tak diberlakukanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh masing-masing dinas teknis untuk pemperoleh BBM dengan jumlah yang besar. Kata dia, penyaluran BBM pun tentu tak bisa dirasakan oleh masyarakat luas, yang notabanenya tertuju pada konsumen akhir pada SPBU. “Dalam rapat kan kita sudah sampaikan juga, artinya mengatur itu supaya yang berhak yang mendapatkan lah. Seperti distribusi secara merata terhadap masyarakat, tidak dikuasai oleh orang tertentu atau kelompok tertentu,” katanya. Namun, orang nomor satu di Tarakan ini juga berharap bahwa persoalan pemalsuan surat untuk mendapatkan BBM ini tak terjadi. “Entah sadar atau tidak melakukan itu (pemalsuan). Saya kira kita panggil dulu lah untuk dibina, tapi jika menggulang, ya kita pidanakan. Karena pemalsuan dokumen negara, dan itu fatal,” tutupnya. (arz/kik/tim)

Pembelian BBM di SPBU dan APMS Dilarang Menggunakan Jeriken Plastik Setelah terbitnya surat edaran walikota Tarakan Nomor 510/786/DIADAGKOP-UKM tentang pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), konsumen tidak dibenarkan lagi mengisi BBM menggunakan jeriken plastik, drum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di Tarakan. Surat edaran ini buntut dari perbuatan pengetap BBM yang memonopoli premium di SPBU sehingga masyarakat pada umumnya tidak dapat menikmati bahan bakar jenis ini. Setiap hari petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tarakan mengawasi pendistribusian BBM di semua SPBU dan sebagian APMS di Tarakan agar tepat sasaran penyalurannya. Kepala Satpol PP dan PMK Tarakan Hanip Matiksan menuturkan, tidak dibenarkan pengisian BBM menggunakan jerigen di SPBU dengan alasan apapun. Hanya saja dua instansi yang diperbolehkan oleh walikota seperti KSOP dan Bandara Juwata Tarakan. Sementara itu, bagi nelayan yang membutuhkan BBM untuk melaut mesti dilengkapi surat rekomendasi dari instansi teknis di pemerintah Tarakan. Termasuk pemerintah pun tidak dibenarkan melakukan pengisian BBM dengan jerigen di SPBU. “Semua SPBU dilarang menggunakan jeriken atau sejenisnya walaupun dari pemerintah, ada pengecualian yang dibolehkan itu KSOP diharuskan ngambil pertamax karena tidak ada di APMS. Arahan dari pak wali boleh ambil di SPBU pada malam hari saja pelayanannya. Termasuk di bandara pakai Dexlite bisa ambil di SPBU pada malam hari, selain itu tidak boleh,” ungkap Hanip kepada Benuanta. Seperti pemadam yang membutuhkan BBM menggunakan jeriken atau drum, tetap tidak diperbolehkan di SPBU kecuali melakukan pengisian di APMS. Semua kendaraan boleh melakukan pengisian BBM dengan kendaraannya. Hanya saja dibatasi sekali pengisian per harinya. Dan lebih penting diketahui, tidak diizinkan bagi kendaraan dengan tangki dimodifikasi. “Pengetap dan motor yang sudah dimodif tidak dibenarkan mengisi BMM. Kalau ada maka kita halau. Temuan ada sempat kita dapati, kalau masih ngeyel kita akan laporkan ke aparat yang berwenang, bahkan saya ketemu pak Dandim, mereka siap membantu kita untuk menangani pengetap,” jelas Hanip. “Sementara ini belum ada batasannya, kami pun belum tahu sampai kapan kami berakhir ini (pengawasan di SPBU dan APMS), saran pak wali sampai keadaan kondusif. Saya mengharapkan pemilik SPBU dan APMS harus jujur, melihat pegawainya mengisi sambil bermain dengan para pengetap,” imbuh Hanip. Indikasi adanya permainan antara pengetap dengan pemegang nozel memanfaatkan waktu petugas Satpol PP sedang istirahat siang. Karena keterbatasan personel sehingga SPBU ditinggal sementara petugas istirahat. “Pengawasan inikan seharusnya berjalan sesuai arahan, kalau sudah ishoma, pasti ada yang kami tinggalkan karena keterbatasan personel kami. Disinilah celah pengetap dengan nozel akan bermain, kalau kami dapati akan kami laporkan. Ada aduan dari staf saya yang jaga di situ, kalau kami dapati akan kami laporkan, kalau bisa berikan sanksi yang berat buat mereka,” terangnya. Pemegang nozel ‘bermain mata’ dengan pengetap ini pernah terjadi sebelumnya di Tarakan. Sehingga indikasi ke arah itu pasti masih ada. Hanip mengharapkan petugas SPBU bagian nozel jika ketahuan bermain maka pihak pemilik SPBU bisa menjatuhkan sanksi berat hingga pemecatan.(arz)