3. Etika Publik

persatuan, bukan negara untuk satu golongan atau perorangan. Permusyawaratan dengan landasan kekeluargaan dan hikmat kebijaksanaan diharapkan bisa mencapai kesepakatan yang membawa kebaikan bagi semua pihak. e. Sila kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa Negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Keadilan sosial juga merupakan perwujudan imperative etis dari amanat pancasila dan UUD 1945. 3. Etika Publik

Etika Publik Ricocur (1990) mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan.

Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudu pandangnya hanya ditunjukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nilai – nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam undang – undang ASN , yakni sebagai berikut : a. Memegang teguh nilai – nilai dalam ideologi Negara Pancasila b. Setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif f. Memelihara dan menjungjung tinggi standar etika luhur g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public