Gambar 2. Struktur Organisasi Ruang Fresia Lantai 2

BAB I PENDAHULUAN

11. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. PNS memiliki nomor induk nasional sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam batas waktu tertentu disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang mengangkatnya. PNS memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan publik yang prima yang sesuai dengan harapan bahkan melebihi harapan masyarakat. PNS menentukan keberhasilan penyelanggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Untuk menjalankan peran tersebut diperlukan PNS yang profesional, bebas dari intervensi politik, memberikan pelayanan secara netral serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan sosok PNS tersebut perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pelatihan Dasar (latsar) sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa calon PNS wajib menjalani masa percobaan. Masa percobaan yang dimaksud dilaksanakan melakui proses pendidikan dan pelatihan terintegarsi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi naisonalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Melalui kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS setiap peserta dituntut untuk mengaktualisasikan materi pembelajaran nilai-nilai dasar PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan anti Korupsi (ANEKA) serta materi manajemen ASN, pelayanan publik dan Whole Of Government. Proses pembiasaan materi pembelajaran tersebut teraplikasi dalam agenda habituasi yang didalamnya terdapat kegiatan aktualisasi. Peserta mengaplikasikan teori ke dalam praktik dan mengubah gagasan menjadi sebuah kegiatan yang dapat diterapkan di satuan kerja maisng-masing menjadi sebuah sistem dalam jangka waktu yang panjang. Laporan kegiatan aktualisasi ini bersumber dari identifikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penugasan khusus dari atasan, atau kegiatan lain yang mendapat persetujuan khusus dari atasan langsung. Kegiatan aktualisasi ini berawal dari teridentifikasinya suatu kondisi yang terjadi di lingkungan kerja sebagai suatu isu yang harus dicari solusinya.