3.1.2. Nasionalisme

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Nilai - Nilai Dasar ASN

Nilai-nilai dasar adalah nilai yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, jika diakronimkan menjadi ANEKA (LAN,2021).

3.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.

Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). Nilai-Nilai Akuntabilitas : 1) Kepemimpinan

Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (lead by example). 2) Transparansi

Tujuan dari adanya transparansi adalah: 1. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal 2. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan 3. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan- keputusan 4. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan.

3) Integritas

Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. 4) Tanggungjawab (Responsibilitas)

Responsibilitas memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat. 5) Keadilan

Ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. 6) Kepercayaan

Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. 7) Keseimbangan

Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 8) Kejelasan

Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. 9) Konsistensi

Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.

3.1.2 Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai Nasionalisme Pancasila yang harus menjadi landasan filosofis

ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip

nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai- nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: 1) Menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan 2) Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara 3) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri 4) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa 5) Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia;mengembangkan sikap tenggang rasa Nasionalisme pada hakekatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasonalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang perorang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme dipahami sebagai implementasi nilai-nilai dasar Pancasila : 1) Ketuhanan yang maha esa : bahwa warga negara indonesia wajib memeluk agama dan menjalan kan ibadah sesuai kepercayaanya masing masing . ini sebagai jati diri bangsa: bangsa yg agamis. 2) Kemanusian yg adil dan beradap : pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak Asasi. Ini Sebagai Jati Diri Bangsa Bangsa

Yang menghormati hak azasi manusia. 3) Pesatuan indonesia : Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan serta Sanggup dan rela berkorban. 4) Kerakyatan yg di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan disini menunjukan bahwa indonesia adalah negara yang demokratis. 5) Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia bahwa indonesia menjunjung tinggi rasa kebersamaan (LAN, 2021).

3.1.3 Etika Publik

Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka

menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik, yakni sebagai berikut:

1) Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2) Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3) Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.

Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut: 1) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. 2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945. 3) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7) Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. (LAN, 2021).

3.1.4 Komitmen Mutu

Komitmen mutu merupakan kesanggupan yang sungguh-sungguh dari seorang pegawai untuk melakukan tugasnya dengan efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan . Ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti : 1) Efektif (tepat sasaran) yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. 2) Efisien (tepat guna) yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi

pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur 3) Inovatif yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. 4) Berorientasi pada Mutu yaitu upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna 5) Adaptif yaitu upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. 6) Responsif yaitu membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. (LAN, 2021)

3.1.5 Anti korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang 7 luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 (sembilan) nilai yang terdiri dari : 1) Kejujuran Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. 2) Kepedulian Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. 3) Kemandirian Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. 4) Kedisiplinan Disiplin adalah ketaatan/kepatuhan kepada peraturan. 5) Tanggung Jawab Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. 6) Kerjakeras Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, dan keberanian. 7) Kesederhanaan Gaya hidup yang sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros.

8) Keberanian

Dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. 9) Keadilan

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak.

Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya (LAN , 2021).

3.2 Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI

3.2.1 Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai

ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 1) Kedudukan ASN Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Pegawai asn terdiri dari PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). 2) Peran ASN Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik Pegawai ASN memiliki fungsi sebagai : 1) Pelaksana kebijakan publik 2) Pelayan publik 3) Perekat dan pemersatu bangsa Hak Dan Kewajiban : 1) PNS berhak memperoleh :  Gaji, tunjangan, dan fasilitas  Cuti  Jaminan pensiun dan jaminan hari tua  Perlindungan  Pengembangan kompetensi.

2) PPPK berhak memperoleh :  Gaji dan tunjangan  Cuti  Perlindungan dan  Pengembangan kompetensi 3) Kewajiban Pegawai ASN antara lain :  Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI  Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa  Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang  Menaati ketentuan peraturan perundang-undangane) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab  Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan  Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 3) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Dalam UU ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan

ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai

ASN. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (LAN, 2021).

3.2.2 Pelayanan Publik

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah :

1) Partisipatif

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya; 2) Transparan.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti: persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya 3) Responsif

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. 4) Tidak diskriminatif 5) Mudah dan murah 6) Efektif dan efesien 7) Aksesibel

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. 8) Akuntabel 9) Berkeadilan Dengan demikian tindakan dan perilaku sebagai ASN yang baik akan sangat mempengaruhi upaya perbaikan kualitas pelayanan publik seorang ASN perlu memahami berbagai hal yang menjadi fundamen pelayanan publik antara lain: 1) Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi 2) Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3) Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang 4) Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara (LAN, 2021).

3.2.3 Whole of Goverment (WoG)

Whole of Goverment (WoG) adalah Sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Tujuan nya mendorong peningkatan pelyanan publik dan pelaksanaan good goverment dengan menggunakan pelayanan yang terintegrasi. Adapun Urgensi dalam

Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi : 1) Adanya faktor ekternal : seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang baik. 2) Adanya nuasa kompetisi antar sektor dalam pembangunan dimana satu sektor dapat mendominasi sektor lain karena ego sectoral. 3) Adanya disintegrasi bangsa yang mewajibkan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya nilai nilai perekat kebangsaan yang menjamin bersatunya elemen elemen kebangsaan. Alasan Whole of Goverment (WoG) menjadi penting karena negara ini memerlukan sebuah upaya untuk pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Cara melakukan Whole of Goverment (WoG) : 1) Penguatan organisasi antar lembaga 2) Membentuk lembaga kordinasi khusus 3) Membentuk gugus tugas 4) Membentuk koalisi sosial. Dalam mejalankan praktek WOG ada beberapa tantangan seperti : 1) Kapasitas sdm dan institusii tidak sama 2) Perbedaan nilai budaya dan organisasi 3) Kepemimpinan. di perlukannnya pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sdm yg tersedia guna mencapai tujuan yang di harapkan. Praktek wog dalam pelayanan publik dapat di buat dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelyanan pulblik seperti : 1) Pelayanan admitrasi 2) Pelyanan jasa 3) Pelyanan barang 4) Pelyanan regulatif

Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai nilai dasar antara lain adanya : 1) Koordinasi : tiap lembaga memerlukan koordinasi dalam percepatan pelayanan. 2) Integrasi : diperlukan adanya keterkaitan antar lembaga yang satu dengan yang lainnya 3) Sinkronisasi : perlunya penyelalarasan semua data dari tiap lembaga untuk meningkatkan efektifitas. 4) Simplifikasi : adanya penyederhanaan segala bentuk adminitrasi, data untuk meningkatkan mutu (LAN, 2021).

3.3 Masase Abdomen pada Pasien Konstipasi 3.3.1 Pengertian Masase Abdomen

Masase Abdomen merupakan tindakan memijat abdomen yakni melakukan tekanan langsung pada dinding abdomen yang dilakukan secara berurutan dan kemudian diselingi dengan waktu relaksasi sehingga dengan cepat dapat meningkatkan refleks gastrokolik dan meningkatkan kontraksi dari usus dan rektum. Massage abdomen merupakan intervensi yang sangat efektif dalam mengatasi konstipasi, selain itu terapi ini juga tidak menimbulkan efek samping berbahaya karena merupakan tindakan non invasif, dapat dilakukan oleh pasien sendiri dan relatif murah (Kyle,2011; Lamas, 2011; Sinclair, 2010; Emly, 2007).

Masase abdomen dapat menurunkan konstipasi melalui beberapa mekanisme yang berbeda - beda antara lain dengan menstimulasi sistem persyarafan parasimpatis sehingga dapat menurunkan tegangan pada otot abdomen, meningkatkan motilitas pada sistem pencernaan , meningkatkan sekresi pada sistem intestinal serta memberikan efek pada relaksasi sfingter (Lamas, 2011). Masase abdomen dilakukan sebanyak sekali dalam sehari sebelum makan setiap pagi (10-20 menit) selama tiga hari berturut-turut dapat mengatasi konstipasi pasien dimana masase abdomen dapat menurunkan skor konstipasi dan membantu melancarkan proses defekasi pasien tanpa pemberian laksatif dan tanpa menimbulkan efek samping.

3.3.2Tujuan Masase Abdomen

1) Merangsang peristaltik usus 2) Memperlancar sirkulasi darah 3) Memperkuat otot-otot abdomen 4) Memberikan stimulus terhadap rektal