BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

3.1. Deskripsi Isu

Sebagai seorang penyelenggara pelayanan publik seorang ASN dan birokrasi harus bisa memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

3.1.1. Masih kurangnya pelaporan pengamatan penyakit di perimeter dan buffer di Wilayah

Kerja Pelabuhan Ratu, Berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, salah satu substansi nya yaitu Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) dimana bertujuan untuk melaksanakan cegah tangkal terhadap keluar dan masuknya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui alat angkut kapal, orang, dan barang dan melindungi masyarakat pelabuhan dari sumber penularan penyakit karantina dan penyakit menular tertentu potensial wabah melalui pengamatan penyakit. Dengan demikian, salah satu bentuk kegiatan dari PKSE sendiri yaitu melakukan pengamatan penyakit menular di daerah perimeter dan buffer pelabuhan dengan dilakukan melalui analisis data terhadap laporan, baik itu dari sumber lain seperti fasilitas kesehatan terdekat.

Namun di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Wilayah Kerja

Pelabuhan Ratu masih belum optimal dalam pelaporan pengamatan penyakit di perimeter dan buffer tersebut, dengan demikian perlu adanya tindak lanjut rencana kegiatan tersebut agar berjalan seperti biasanya, dengan berkolaborasi lintas sektor mengenai data tersebut seperti fasilitas kesehatan terdekat.

3.1.2. Masih belum optimalnya pendaftaran online Vaksin Meningitis oleh pelaku perjalanan/Jemaah

Penerbitan dokumen ICV atau International Certificate of Vaccination or Prophylaxismemiliki alur dimana dalam penerbitan dokumen ICV ini Pelaku perjalanan melakukan pendaftaran online, Pelaku perjalanan mendapatkan skrining kesehatan, Pelaku perjalanan membayar biaya vaksin, Pelaku perjalanan mendapatkan suntik vaksin meningitis, dan Pelaku perjalanan mendapatkan dokumen ICV. Dalam penyelenggaraan nya penerbitan dokumen ICV ini menemui berbagai kendala atau masalah seperti ditemukannya ketidaksamaan data di website online pendaftaran dan data asli pelaku perjalanan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang

Pelayanan Dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional pasal 16 bahwa Sertifikat

Vaksinasi Internasional dinyatakan tidak valid atau tidak berlaku apabila : a. Penerbitan dan pengesahannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pemilik sertifikat vaksinasi internasional meninggal dunia; c. Adakoreksi,adabagian yangdihapus dan/atau ada bagianyangtidakdiisi; dan/atau d. Masa perlindungan vaksin telah habis.

Berdasarkan data yang di ambil dari website SINKARKES (Sistem Informasi

Kekarantinaan Kesehatan) pada bulan April – Juni 2022 di Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas II Bandung didapatkan data bahwa pada bulan April ada 2272 buku ICV yang tercetak dan 10 diantaranya adalah buku rusak/salah dan 1 buku hilang, pada bulan Mei 2022 dari 898 buku tercetak ada 2 buku rusak dan pada bulan Juni 2022 dari 1068 terdapat 2 buku rusak/salah dan 1 buku hilang.

3.1.3. Belum optimalnya penggunaan aplikasi Sinkarkes oleh agen kapal dalam permohonan penerbitan dokumen karantina kesehatan kapal

Mengacu pada SOP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung mengenai penerbitan dokumen kesehatan karantina kapal, dimana pemohon atau agen harus melakukan pengajuan permohonan untuk penerbitan dokumen kesehatan. Dalam kondisi saat ini, pada surat permohonan dokumen kesehatan kapal masih manual belum terintegrasi dengan sistem aplikasi sinkarkes. Sehingga dengan demikian data yang ada tidak otomatis terinput di aplikasi, data harus dimasukan secara manual sesuai dengan permohonan yang terlampir, jika dikaitkan dengan SMART ASN dimana seharusnya semua sudah tersistem dan menggunakan aplikasi. Saat agen melakukan permohonan pengajuan dengan manual, terkadang agen sering kali melakukan copy paste pada surat permohonan sebelumnya, sehingga data kapal belum terbaharui yang akhirnya dapat terjadi kesalahan pada input data kapal pada sistem ketika akan melakukan penerbitan sertifikat dokumen kesehatan tersebut. Sejauh ini baru 1 agen yang mempunyai akun untuk bias akses ke aplikasi sinkarkes, dan masih ada 3 agen yang belum terdaftap di wilayah kerja Pelabuhan Ratu. Sehingga perlu adanya pengoptimalan kembali pada sistem aplikasi sinkarkes dan menindaklanjuti untuk pendaftaran 3 agen lain yang belum terdaftar. Dimana sekarang kebanyakan sudah mengaplikasikan melalui digitalisasi dalam segi permohonan ataupun lain sebagainya.

3.2. Penetapan CoreIssue

Dari ketiga isu diatas tidak semuanya bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari masa offcampus.Oleh karena itu penulis melakukan tapisan isu dengan menggunakan alat bantu tapisan yang digunakan yaitu menggunakan kriteria USG (Urgency,Seriousness, Growth) dimana Urgencyyaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti, Seriousnessyaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan dan Growthyaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Penetapan core isu tersebut bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

PENETAPAN CORE ISSUE

Deskripsi nilai USG yang didapatkan dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini, yaitu :

Tabel 3.2

DESKRIPSI NILAI USG

Berdasarkan hasil penetapan coreissuemenggunakan kriteria USG diatas dapat dilihat kualitas isu yang ada. Isu yang mendapatkan nilai terbesar adalah isu yang akan dicarikan pemecahan masalah nya yaitu “dalam penggunaan aplikasi Sinkarkes oleh agen kapal dalam permohonan penerbitan dokumen karantina kesehatan kapal belum maksimal” dengan rumusan isu “belum optimalnya penggunaan aplikasi Sinkarkes oleh agen kapal dalam permohonan penerbitan dokumen karantina kesehatan kapal” yang kemudian menjadi judul laporan aktualisasi sebagai gagasan pemecahan masalah yaitu “Optimalisasi Penerapan

Penggunaan Aplikasi Sinkarkes dalam Permohonan Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan

Kapal Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Wilayah Kerja Pelabuhan Ratu Tahun 2022”.

3.3. Analisis Faktor Penyebab CoreIssue

Setelah sebuah isu ditetapkan sebagai isu terpilih dalam laporan aktualisasi, maka perlu ditelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya isu.

Seperti yang tersaji dalam diagram fishbonedi bawah ini :

Surat permohonan masih tergantung dari instruksi masing-masing wilker

Kebijakan tergantung masing-masing wilker

Material/ Policies

Gambar 3.1

Diagram Fishbone

Method/ Environment

Belum adanya ketetapan dan sosialisasi

Belum adanya pengumuman mengenai penggunaan sistem aplikasi

Belum adanya instruksi terhadap pengajuan permohonan online

Aplikasi sinkarkes sudah ada, namun belum terlaksana

Petugas masih menerima permohonan manual

Belum ada

Machine/Tools ketetapan

Surat permohonan masih manual

Belum optimalnya penggunaan aplikasi Sinkarkes oleh agen kapal dalam permohonan penerbitan dokumen kesehatan kapal

Tidak bisa akses ke aplikasi

Belum adanya edukasi dan instruksi tata cara penggunaan aplikasi pimpinan

Man Power/ People

Agen belum mendaftar akun untuk akses aplikasi

Belum ada sosialisasi

3.4. Gagasan Kreatif Penyelesaian CoreIssue

Setelah menemukan factor penyebab dari isu tersebut, ada beberapa gagasan yang dapat penulis aktualisasikan. Gagasan kreatif untuk penyelesaian isu diatas penulis akan kaitkan dengan mata pelajaran agenda 3 (tiga) yaitu Manajemen ASN dan SMART ASN, dimana seorang ASN memiliki salah satu fungsi yaitu sebagai pelayan publik dan seorang ASN harus bisa bersikap adaptif terhadap perubahan teknologi agar kinerja pelayanan nya lebih cepat, akurat dan efisien. Berikut gagasan kreatif tersaji dalam kegiatan pada table berikut ini:

Tabel 3.3

Kegiatan Gagasan Kreatif

No. Kegiatan

1. verifikasi akun masing-masing agen kapal untuk akses ke sinkarkes,

2. Sosialisasi tentang aplikasi sinkarkes (bisa melalui zoom meeting)

3. Sosialisasi alur permohonan pembuatan dokumen karantina kesehatan kapal

4. Media edukasi