9. Provinsi Sulawesi Selatan

(4)Bagaimana sekolah membuat rencana berdasarkan rapot mutu, dan (5) melakukan diseminasi rapor mutu.

Balai Diklat Keagamaan Sulawesi Utara melakukan implementasi program peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan atau diklat tentang Pedoman untuk pelaksanaan diklat pengawas dan kepala sekolah, dan mengacu pada kemendikbud. Tahapan yang dilakukan adalah evaluasi kebutuhan diklat dan monitoring evaluasi (monev) dengan hasil relatif ada peningkatan dan merasa puas terhadap materi yang diberikan, kemudian ada dokumen monev sehingga guru merasa terpelihara kompetensinya.

Pengawas madrasah dan pendidikan agama melakukan pendampingan pada sekolah, namun potret di pusat bukan hanya masih dibutuhkan guru tetapi juga pengawas. Hal ini disebabkan karena masih kurang tenaga pengawas, dimana pengawas di kanwil ada yang dari pusat. Selama ini Ada kebijakan pusat dan juga memfasilitasi kebutuhan daerah. Balai Diklat Keagamaan (BDK) melaksanakan Diklat teknis dan administrasi. Diklat Teknis diberikan kepada guru dan diharapkan dapat mengakses diklat 3 tahun sekali untuk teknis subtantif keagamaan dan pendidikan. Pelatihan di BDK tidak hanya untuk guru tapi juga Penghulu yang sudah menjadi fungsional. Pelatihan guru yang dilakukan di BDK tergantung jenis diklatnya untuk kepala madrasah, calon kepala madrasah, dan pengawas termasuk Diklat teknis fungsiomal.

Proses mengundang untuk mengikuti diklat melalui aplikasi SIMPATIKA dan WA melalui sim diklat yang dilihat melalui aplikasi apakah sudah pernah diklat atau pelatihan yang sama, dan berapa kuota yang dibutuhkan untuk diklat atau pelatihan tersebut. Terkadang yang mengikuti diklat tidak sejumlah yang diundang. SIM Diklat juga memfasilitasi Proses evaluasi diklat dengan durasi waktu 2 tahun siklus diklat. Wilayah BDK Sulawesi Utara adalah Sulteng , Gorontalo, Sulut, dengan durasi diklat 60 jam perdiklat. GTK madrasah mencoba memperluas akses melalui pengaturan diklat kerjasama. Diklat kerjasama memungkinkan Analisa kebutuhan diklat, dan melakukan Pendampingan melalui BDK per Jenis pelatihan.

9. Provinsi Sulawesi Selatan

Program Peningkatan Kompetensi Guru di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh LPMP, BDK, dan P4TK. BDK melakukan Pelatihan pada Guru PAI dan Tenaga Kependidikan bahkan staf Kemenag. Prosedur Persyaratan Peserta untuk Pelatihan Guru PAI adalah: (1) Guru tetap PAI SMP berstatus PNS atau Non PNS; (2) Aktif mengajar; (3) Diutamakan yang telah memiliki sertifikat pendidik; (4) Melampirkan surat tugas dari atasan langsung/pejabat/

instansi berwenang; (5) Sehat jasmani dan rohani; (6)Tidak sedang hamil tua; dan (7) Bersedia mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Peserta Program Peningkatan Kompetensi Guru dilakukan berdasarkan jumlah kuota oleh lembaga penyelenggara dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kabid PAI/PAKIS dan atau Kasi PAI/PAKIS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Prosedur Pemanggilan Peserta (1) Lembaga penyelenggara berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk memanggil peserta Pelatihan; (2) Lembaga penyelenggara melaksanakan kegiatan berdasarkan pedoman pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru; (3) Setelah mengikuti pelatihan, Lembaga penyelenggara wajib memberikan sertifikat bagi peserta yang dianggap memenuhi syarat dalam mengikuti pelatihan/kegiatan. Kepala LPMP Sulsel menegaskan adanya koordinasi antar pihak Pemprov dan Pemkab bersinergi untuk bisa memajukan kualitas Pendidikan dan Kompetensi Guru.

Isu Guru menjadi hal yang krusial di RKP dan menjadi program yang prioritas pada setiap tahunnya. Isu Guru masuk ke dalam Prioritas dalam RT RPJMN 2020-2024. Korelasi antara Alokasi 20% dengan Output yang dihasilkan masih belu optimal. Salah satu sebabnya adalah Kualitas Kompetensi Guru yang masih rendah. Perlu adanya Evaluasi pada Proses pelaksanaan peningkatan kompetensi guru dan mencari formulasi yang tepat. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan Rata-rata Nasional nilai hasil UKG masih rendah (53,02%) di bawah Standar Kompetensi Minimal SKM (55,0%). Sulawesi Selatan (52,55%). Secara total, hanya 12% Guru yang lolos Syarat UKG. Skenario pengurangan Disparitas persebaran guru melalui distribusi yang merata, (1)Sisi kualifikasi Guru untuk SMA/K sudah mendekati angka yang ideal. Untuk Sertifikasi bermasalah pada Kuota yang masih dibatasi sehingga perlu waktu lebih; (2) UPT dihapus oleh Pemprov Sulsel dan dibentuk Cabang Dinas; (3) Peningkatan terhadap UKG diupayakan oleh Disdik; (4) Keterbatasan Anaggaran menjadi kendala (beban anggaran dan kapasitas yang tidak mencukupi dalam penyelenggaraan Training); (5) Perlu dicari formulasi Low Cost Training; (6) Ada 2 hal pokok : Definisi Guru dan Peningkatan Kompetensi Guru sehingga Mendefinisikan peran guru (SD, SMP fokus ke Karakter, SMA melanjutkan ke PT) mempengaruhi fokus pada peran guru. Selain itu juga dalam menghadapi Revo Industri 4.0 dan Revo Society 5.0; (7) Kekurangan Tata Kelola dan Program Peningkatan Kompetensi Guru sebagai payung hukum kegiatan; (8) Perlu Jaminan pada Quality Control kegiatan MGMP (Output yang dihasilkan sangat bergantung pada masing-masing kelompok). Hal ini perlu adanya tata kelola kegiatan MGMP. Hal ini juga sebagai jaminan Dana yang sudah dikeluarkan harus memiliki Output yang jelas; (9) Permasalahan Data yang terupdate dan terlaporkan

terkait Peta Kompetensi Guru saat ini belum dimiliki. (UKG, TKG). Celah untuk mengisi kekurangan pada kompetensi Guru. Litbang Makassar Kementrian Agama untuk menindaklanjuti Program Peningkatan Kompetensi adalah melalui Diklat substantif: Model pembelejaran, pengembangan diri. Diklat terbagi 2 yaitu : regular dan diklat wilayah kerja. Adanya Kendala pada pemanggilan peserta di pelosok, karna akses informasi yang tidak sampai ke yang bersangkutan, dan dibutuhkan Aplikasi untuk membatasi peserta mengikuti Diklat agar tidak berulang kali mengikuti kegiatan yang sama (SIMDIKLAT). Program Peningkatan Pendidikan S1 (fasilitasi pasca sarjana) pada Guru adalah alternatif yang dilakukan oleh daerah untuk memiliki guru dengan kompetensi dalam peningkatan kualitas layanan. Dan untuk memastikan monitoring berjalan maka Setelah diklat peserta diminta Sharing dan Rencana TL, di akhir tahun, dilakukan Evaluasi dan Monitoring hasil diklat. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan Kompetensi Pedagogik di Guru masih belum optimal, serta Kompetensi Sosial pada Guru perlu ditingkatkan sehingga guru dapat memaksimalkan peran dalam sosialisasi penggunaan IT, adaptasi penyampaian materi pelajaran, dan karakter. Hal ini dikarena dari 4 kompetensi masih menitik beratkan pada kompetensi tertentu saja. Akses yang merata pada program peningkatan kompetensi harus dapat dilakukan melalui pendataan yang baik. Sebaran guru juga harus memperhatikan Daerah 3T dalam pemenuhan distribusi guru karna kompetensi yang masih rendah dan sarana prasarana yang belum memadai.

Sesuai Pasal 3 UU Sisdiknas belum dilakukan Analisis Kebutuhan Mendasar terkait

Pelatihan sehingga penataan sistem dan prosedur kegiatan, sedangkan pengembangan kompetensi guru matematika harusnya dilakukan melalui P4TK di Yogyakarta. Penilaian Kinerja Guru menilai Kompetensi dan Sub Kompetensi sehingga harus dapat direncanakan secara terstruktur dan terencana.

Kabupaten Gowa dengan jumlah Pendidik 8000 orang di sekolah negeri dan swasta mendapatkan Program Peningkatan Kompetensi tidak hanya dari Pemerintah tapi juga lembaga yang memiliki keberpihakan pada Kompetensi Guru, salah satunya adalah bekerja sama dengan Sampoerna Foundation (tahun ke 3) melatih guru melalui PDB (41 orang). Serta dalam pelaksanaan Diklat baik KS, Guru dan Pengawas di Gowa memiliki Aplikasi (IMPIAN) yang memonitoring kegiatan Diklat dan melakukan pengelolaan atas distribusi dan kebutuhan guru. Melalui Aplikasi IMPIAN diharapkan bisa terus berkembang dan mengembangkan tenaga kompetensi guru melalui pendekatan program MGMP, MKKS, KKG sudah dilaksanakan. Sedangkan Peningkatan Kompetensi Guru dan TK masih membutuhkan penganggaran karena

Kab. Gowa masih membutuhkan Pembinaan bagi PAUD dan Dikmas, POSPAS terkait PAUD berkembang bersaing dengan PAUD Pemerintah.

Hasil telaah 2019: dibutuhkan 2166 orang Guru SD. Hal ini dipengaruhi oleh guru yang pensiun tidak berbanding lurus dengan kuota guru yang masuk. Sehingga secara makro, Makassar masih membutuhkan Guru. Inovasi yang dilakukan Makassar terkait MGMP dikawal oleh Kepsek (MGMP diawasi oleh Kepsek yang berlatar belakang Matpel tertentu) selain itu Inovasi Makassar: RPJMD mendukung point 18 Revolusi Pendidikan melalui Mendorong GTK Pembimbing Khusus, Mendorong Sekolah Sehat (dipantau oleh Tim Kota Sehat), Mendorong Kota Ramah Anak serta peningkatan kualitas Operator Sekolah di Makassar dalam peningkatan Kapasitas Kabupaten Maros memiliki 270 SD: masih mengangkat huru Honor 970 orang di luar operator dengan gaji 150 ribu/bulan. Dengan kondisi seperti ini Mutu tidak bisa dijamin karena sebelum berbicara mutu, ada baiknya diperbaiki dulu kesejahteraan guru honor. Daerah tidak menyiapkan alokasi untuk guru honor. Perlunya perhatian pemenuhan Layanan Dasar Sekolah yang saat ini jaraknya masih jauh antar kecamatan dan desa.Usulan : perlu dibuat Dapodik Inklusi/Kebutuhan Khusus melalui dibuatnya Peta Prioritas BOS, Kota jangan terlalu diberikan Intervensi BOS yang sama dengan Desa. LP3TK sudah memfasilitasi 86.552 guru yangdilatih pada periode 2014-2019. Pelatihan K13 sudah dilakukan, Guru yang belum ikut pelatihan bisa mengikuti K13 dan melibatkan Dinas dalam pelaksanaannya. Tahun2018: 18.000 pelatihan Kurikulum K13. Sebagai record kegiatan pelatihan melalui Aplikasi: SIM PKP. Setelah pelatihan dilakukan post test yang hasilnya menjadi rata-rata nilai UKG dan untuk menjaga kualitas, dilakukan pelatihan berjejang dan pelatihan instruktur Kabupaten. LPTK bermanfaat bagi masyarakat sekitar: Gowa, Maros, Makassar. Dilakukan Literasi TIK 500-1000 Guru, dengan sharing cost bersama Guru/Disdik.

Diharapkan menjadi penghasil ekonomi (Start Up-Kewirausahaan), kemasan pelatihan PKP berbasis Zonasi di 2019 yang melibatkan MGMP dan Kerjasama dengan Disdik. Dipantau oleh Aplikasi SIM PKP, LPTK dan KPTK 6000 guru tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan Guru Honor/GTT menjadi dilemma, Kuota CPNS guru 70.000, yang lulus hanya 20.000. Mekanisme PKG perlu diperbaiki agar tidak ada kesenjangan.

Tidak semua dapat mengakses Program Peningkatan Kompetensi. Untuk itu dapat disikapi dengan Kolaborasi dengan Dinas dan meningkatkan Peran LPMP yang kuat mempengaruhi peningkatan kompetensi, Pemberdayaan LPMP dan Banpem dari Dinas perlu pengawalan, serta kebutuhan data/Pendataan yang baik serta keberadaan guru inti dan