Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Book layout

Dokumentasi

TRANSFORMASI

BADIKLATDA Menuju BPSDM Berkelas Dunia

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA BARAT

SAMBUTAN KEPALA BPSDM PROVINSI JAWA BARAT

Pada saat awal ditugaskan di Badan Diklat Daerah (Badiklatda) Provinsi Jawa Barat tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013 dirasakan banyak hal yang menjadikan tantangan bagi saya dan bahkan ada penyesalan yang saya rasakan. Penyesalan dimaksud bukan karena ditugaskan di Badiklatda, namun menyesal karena saya sebagai ASN Jawa Barat selama ini belum dapat berbuat banyak untuk kemajuan perangkat daerah sebagai kawah candra dimukanya PNS ini.

Tugas pokok Badiklatda pada saat itu adalah melaksanakan pendidikan dan pela�han aparatur, terutama Diklatpim dan Prajabatan serta Diklat Teknis. menyebabkan Badiklatda terkesan hanya sekadar event organizer-EO.

Tupoksi ini kadang

Sementara itu dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dengan tantangan yang bersifat global seper� adanya Asean-China Free Trade Area (ACFTA) dan diberlakukannya Asean Community menuntut kesiapan dari aparatur pemerintah. Demikian halnya reformasi birokrasi yang diarahkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang prima terus bergulir. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi reformasi birokrasi juga menuntut birokrasi pemerintahan untuk melakukan e-government.

Ber��k tolak dari hal-hal di atas, maka Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah Provinsi Jawa Barat dituntut harus memiliki kapasitas manajerial yang memadai dalam memberikan pelayanan diklat yang berkualitas dan paripurna. Masih rendahnya daya saing, kompetensi dan profesionalisme aparatur menuntut Badiklatda Jawa Barat untuk mampu menjawab tantangan tersebut. Namun demikian dalam kenyataannya, aspek kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan, kuan�tas dan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada belum mendukung terselenggaranya tugas berat tersebut. Struktur organisasi Badiklatda yang diharapkan “ramping struktur kaya fungsi”, justru menjadi akar permasalahan dari semua permasalahan yang muncul. Struktur Organisasi minimalis yang hanya menempatkan 8 orang pejabat struktural �dak sebanding dengan ruang lingkup tugas pengembangan sumber daya manusia aparatur yang semakin besar dan komplek. Hal itulah yang menjadi penyesalan yang saya kemukakan di atas, karena ke�ka bertugas di Gedung Sate dengan kewenangan sebagai Asisten Pemerintahan Saya turut serta memproses Perda tentang Struktur Organisasi Badiklatda yang kini Saya pimpin. Oleh karena itulah, saya harus segera berbuat melakukan revitalisasi kelembagaan Badiklatda.

Dengan berbekal semangat serta dukungan rekan-rekan para pejabat struktural, widyaiswara dan semua pelaksana, maka disusunlah grand design revitalisasi kelembagaan Badiklatda yang kami tuangkan dalam bentuk Naskah Akademis sebagai bahan per�mbangan perubahan Perda/Pergub tentang Organisasi dan Tata Kerja Badiklatda atau apapun nomenklaturnya ke depan.

Gayung bersambut, ternyata

revitalisasi kelembagaan Badiklatda yang sedang kami

perjuangkan didukung dengan ditetapkannya PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai �ndak lanjut dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan ditetapkannya Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk di dalamnya menetapkan pembentukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai penggan� dari Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah

(Badiklatda) Provinsi Jawa Barat. Peris�wa bersejarah tersebut kemudian kami sebut dengan is�lah “ Transformasi Badiklatda menjadi BPSDM ”. Sementara Visi yang kemudian kami canangkan adalah “Terwujudnya BPSDM

Berstandar Internasional Menuju Aparatur

Berkelas Dunia”.

Berkenaan dengan adanya penyusunan buku ini yang diberi judul “Transformasi Badiklatda Menuju BPSDM Berkelas Dunia”, Saya sangat mendukungnya karena sangat relevan dengan yang saya uraikan di atas, dan sebagai perjalanan sejarah upaya pengembangan kompetensi ASN buku ini layak dijadikan dokumentasi yang dapat dijadikan referensi bagi generasi ASN yang akan datang.

Selamat Membaca........Salam Kompetensi !

TRANSFORMASI

BADIKLATDA Menuju BPSDM Berkelas Dunia

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

01

SEJARAH BERAWAL DARI WINDU 26

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

1.1

Dari Pusdiklat Hingga Badiklatda r� pen�ng upaya peningkatan kualitas dan profesionalis-me Pegawai Negeri Sipil ternyata telah disadari oleh para pendahulu pendiri Negara yang kita cintai ini. Sejarah

telah membuk�kan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian yang merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Kepegawaian, tepatnya pada pasal 5 mengamanatkan bahwa “Untuk memberi kelengkapan kepada calon pegawai memasuki pelaksanaan tugas pegawai Negeri, maka kepadanya dapat diberikan pendidikan permulaan yang diperlukan, yang ditujukan kepada memperkuat sifat-sifat yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1). Waktu, mata pelajaran dan lain-lain ketentuan mengenai pendidikan permulaan ini diatur dalam suatu peraturan Pemerintah atau suatu peraturan Menteri”. Kemudian pada pasal 15 lebih jauh menegaskan bahwa “Untuk mempertinggi mutu kepegawaian kepada pegawai Negeri selama bertugas dalam jabatan dapat diberikan pendidikan tambahan atau lanjutan, lama, Isi dan cara pendidikan beserta penghargaannya diatur dengan peraturan Pemerintah”.

Amanat Undang-undang di atas telah mengilhami para pemimpin Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada waktu itu untuk mendirikan Pusat Pendidikan dan La�han (PUSDIKLAT) Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pembentukan lembaga ini ditetapkan dengan Surat

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 11-68/A/I/Pend/SK, tanggal 30 September 1968.Posisi lembaga ini merupakan ins�tusi teknis daerah di bawah biro kepegawaian yang beralamat di Jalan Windu Nomor 26 Bandung. Dari Jalan Windu inilah

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

cikal bakal Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah Provinsi Jawa Barat yang kini bernama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.

Kondisi sarana dan prasarana lembaga ini pada

awalnya sangat terbatas.

BADIKLATDA Jalan Windu Nomor 26 Bandung

Selanjutnya sesuai dengan perkembangan dibentuklah unit pelaksana baru sebagai bagian dari lembaga ini bekerjasama dengan KORPRI yang berlokasi di kota Cirebon dengan daya tampung yang lebih memadai.

Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 1986 dengan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 diterbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061/Kep.86-Huk/1986 tanggal 23 Juni 1986 tentang SOTK Pendidikan dan Pela�han (DIKLAT) Provinsi Jawa Barat.

Sejak tahun 2000 lembaga”kawah chandra dimukanya PNS” ini mengalami perubahan Nomenklatur

menjadi lembaga mandiri

dengan nama Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah (BADIKLATDA) Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi DT. I Jawa Barat Nomor 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah dengan Tugas Pokok dan Fungsinya diatur berdasarkan Keputusnan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 tahun 2001. Pembentukan lembaga

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

ini secara otoma�s meningkatkan kedudukan eselonering pimpinan lembaga ini menjadi se�ngkat eselon II. Erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, di Jalan Windu Nomor 26 Bandung terus dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kampus, seper� halnya pembangunan asrama 2 lantai dan kantor 4 lantai serta aula serbaguna yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Yogie S. Memet pada tahun 1991.

1.2 1.1 Sejarah

Payung Hukum panjang

selama

kurun

waktu

42

tahun

Lembaga

Pengembangan Kompetensi Aparatur di Jawa Barat ini secara kelembagaan telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur dan struktur organisasi, hal tersebut se�daknya terlihat dari payung hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Antara lain : 1. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 11-68/A/I/Pend/ SK, tanggal 30 September 1968 tentang pembentukan Pusat Pendidikan dan La�han Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat; 2. Keputusan

Gubernur

KDH

Tk.

I

Jawa

Barat

No.

061/Kep.86-HUK/1986, tanggal 23 Juni 1986 Tentang SOTK Pendidikan dan La�han Provinsi DT I Jawa Barat; 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan La�han Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah DIKLAT Provinsi Jawa Barat ; 5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor No. 61 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah Provinsi Jawa Barat ;

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

6.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat ; 7.

Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2009 Tentang Tupoksi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badiklatda Provinsi Jawa Barat ;

8.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat ;

9.

Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2013 Tentang Tupoksi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badiklatda Provinsi Jawa Barat;

10. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ; 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat ; 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.

Seiring dengan terjadinya perubahan tersebut di atas, lembaga pengembang kompetensi PNS ini telah pula mengantarkan sejumlah tokoh Pegawai Negeri Sipil terbaik Provinsi Jawa Barat untuk memimpin lembaga ini.

BPSDM berkelas dunia TRANSFORMASI BADIKLATDATRANSFORMASI Menuju BADIKLATDA BPSDMMenuju berkelas dunia

Kepala Badan dari Periode ke periode

Hj. Ijus Rusmini Atmadja

Drs. H.D Sumahdumin SH, MPA

Dr. Dr. H.Iwa IwaKarniwa, Karniwa, SE,AK, AK,MM MM SE,

Ir. Sutjipto, M.Eng.Sc

Drs. Daud Achmad

Dr. H. Herri Hudaya

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

02

SEBAGAI CENTRE OF EXCELLENCE

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

2.1 1.1

Ramping Struktur Kaya Fungsi

elama periode tahun 2008 – 2013, terjadi beberapa kali perubahan Struktur Organisasi

Badan Pendidikan dan

Pela�han Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebut saja pada tahun 2008 yang merupakan awal kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Dede Yusuf M. Effendi telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang diantaranya mengatur tentang penetapan pembentukan Badiklatda sebagai lembaga teknis daerah, kemudian diiku� pula dengan penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badiklatda Provinsi Jawa Barat.

Perda dan Pergub tersebut merupakan payung hukum diberlakukannya Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah (BADIKLATDA) Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 1 orang Kepala Badan, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian di bawah Sekretaris, dan 6 orang Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

STRUKTUR ORGANISASI BADIKLATDA PROVINSI JAWA BARAT PERDA NO.22 Tahun 2008 / PERGUB Nomor 2009

KEPALA

SEKRETARIS

KELOMPOK JAFUNG ANGKA KREDIT DAN JAFUNG UMUM

BIDANG PENGEMBANGAN DIKLAT

BIDANG DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN FUNGSIONAL

BIDANG DIKLAT TEKNIS

SUBBAG PERENCANAAN DAN PROGRAM

SUBBID AKD

SUBBID DIKLAT KEPEMIMPINAN

SUBBID DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBID PENGKAJIAN DIKLAT

SUBBID DIKLAT FUNGSIONAL

SUBBID DIKLAT TEKNIS UMUM

SUBBAGiAN KEUANGAN

Seiring dengan diberlakukannya Struktur Organisasi berdasarkan Pergub Nomor 48 tahun 2009 tersebut, guna mendukung tercapainya Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu : “Tercapainya masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera” yang ditetapkan dengan Perda Nomor 2 tahun 2008, ditetapkan pula Visi Badiklatda tahun 2008-2013, yaitu : “Unggul dan Profesional di Bidang Pelayanan Pendidikan dan Pela�han Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2013”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 misi, yaitu : 1. Meningkatkan

penyelenggaraan

manajemen

diklat

yang

profesional; 2. Meningkatkan kompetensi SDM Badiklatda di bidang manajemen diklat; 3. Meningkatkan insfrastruktur diklat berbasis teknologi informasi; 4. Mengop�malkan jejaring kerja secara proporsional dengan seluruh stakeholders.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Selanjutnya guna mendukung Reformasi Birokrasi yang terus bergulir dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkanlah

Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Perda tersebut merampingkan struktur organisasi Badiklatda sejalan dengan prinsip “ramping struktur kaya fungsi” yang merupakan pesan dari PP Nomor 41 tahun 2007.

Dari semula 14 orang Pejabat

Struktural Badiklatda dirampingkan menjadi 8 orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretaris, membawahkan : a. Subbagian Keuangan dan Program; b. Subbagian Kepegawaian; c. Subbagian Umum.

3. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pela�han; 4. Bidang Pendidikan dan Pela�han Kepemimpinan dan Fungsional; 5. Bidang Pendidikan dan Pela�han Teknis.

Fungsi lini Badiklatda dilaksanakan oleh 3 (�ga) bidang yaitu : Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pela�han, Bidang Pendidikan dan Pela�han Kepemimpinan dan Fungsional, dan Bidang Pendidikan dan Pela�han Teknis. Sedangkan fungsi staff dilaksanakan oleh Sekretaris Badan yang dibantu oleh 3 (�ga) Sub bagian.

Susunan Organisasi di atas, dapat dilihat dalam halaman berikut.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

STRUKTUR ORGANISASI BADIKLATDA PROVINSI JAWA BARAT PERDA NO.15 Tahun 2011

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

3

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Badiklatda tahun 2008-2013 sebagaimana tersebut di atas, segenap jajaran keluarga besar Badiklatda dari mulai Kepala Badan sebagai pimpinan ter�nggi hingga para staf Pelaksana sepakat dengan komitmen yang kuat untuk menjadikan Badiklatda sebagai

“Centre Of Exellence”.

Melalui

komitmen tersebut Badiklatda harus menjadi Organisasi Perangkat Daerah percontohan dan pusat keunggulan dalam mengelola tata pemerintahan dan secara simultan mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta diklat sesuai dengan kebutuhan stakeholders. Untuk itulah Badiklatda menjalankan Strategi Diferensiasi yang terbagi ke dalam 4 Pilar, yang terdiri dari : 1. Strategi Diferensiasi Kualitas Manajemen Diklat ; 2. Strategi Diferensiasi Kompetensi SDM; 3. Strategi Diferensiasi Pengembangan Infrastruktur ; dan 4. Strategi Pengembangan Networking.

2.2 Meraih SMM ISO dan Akreditasi “A” 1.1 Ke-empat strategi diferensiasi di atas secara bertahap telah mengantarkan Badiklatda menuju Centre Of Exellence. Selama periode 2008-2013 Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan unggul dan profesional di �ngkat regional dan nasional.

Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga diklat daerah pertama di Indonesia yang berhasil meraih Ser�fikasi ISO-9001:2000/SNI 19-9001:2001, dan pada tahun 2011 telah berhasil meningkatkannya dengan diraihnya peningkatan Standar Manajemen Mutu Pelayanan Diklat Aparatur yaitu

Standar

Manajemen

Mutu

(SMM)

ISO-9001:2008/SNI

ISO-9001:2008 dengan Ser�fikat No. 3704012.

Di samping

keberhasilan tersebut pada tahun 2010 Badiklatda untuk pertama kalinya berhasil meraih Akreditasi “A” untuk penyelenggaraan

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Pendidikan dan Pela�han Kepemimpinan Tingkat II melalui Ser�fikat LAN-RI Nomor 759/I/1/9/2010 tanggal 27 Juli 2010.

Gubernur Ahmad Heryawan menerima piagam Akreditasi

Dengan diraihnya akreditas “A” tersebut maka Badiklatda telah memiliki kewenangan untuk menyelengarakan Diklatpim Tingkat II secara mandiri, dan dengan demikian maka Badiklatda Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2010 di samping dapat menyelenggarakan Diklatpim IV dan III yang telah terakreditasi “A” sejak tahun 2004, telah dapat pula menyelenggarakan Diklatpim Tingkat II secara mandiri, dimana untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2011 sebanyak satu kelas (60 peserta) yang berasal dari 33 Provinsi. Dengan diiku� oleh peserta dari luar Jawa Barat tersebut maka Badiklatda turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari iuran peserta diklat. Selanjutnya dalam rangka mendukung pencapaian status Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pada tahun 2011 Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah Provinsi Jawa Barat telah berhasil meraih Akreditasi “A” Penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP dengan Nomor Ser�fikat AKR007-02.11.

Akreditasi

tersebut

berimplikasi

pada

kewenangan

untuk

menyelenggarakan Diklat Pengadaan Barang/Jasa bagi Aparatur secara mandiri, sehingga diharapkan mampu membina para pejabat pengadaan professional dengan Ser�fikasi Keahlian Pengadaan Barang Jasa sesuai amanat Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

2.3 1.1

Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Kinerja

Dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen diklat, faktor sumber daya manusia internal penyelenggara/pengelola diklat memiliki peran yang sangat menentukan. Berkaitan dengan hal tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2013 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2008-2013 Badiklatda didukung oleh 117 orang pegawai yang terdiri dari 8 pejabat struktural, 38 pejabat fungsional widyaiswara, 1 orang pejabat fungsional perencana, 1 orang pejabat fungsional pustakawan, 1 orang pejabat fungsional dokter muda dan 68 orang pejabat fungsional umum.

KualiďŹ kasi dan kompetensi pegawai dilihat dari aspek pendidikan dan ďż˝ngkat profesionalisme di bidangnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai Badiklatda

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Badiklatda, Desember Tahun 2013

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Badiklatda, Desember Tahun 2013

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Berdasarkan tabel tersebut, maka pada tahun 2013 kompetensi pegawai Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan kepemilikan ser�fikat kompetensi sebagian besar sudah kompeten yaitu 95 orang (81,2 %). Tingkat pendidikan pegawai sebagian besar S2 yaitu sebanyak 43 orang.

Pejabat Fungsional Widya Iswara Badiklatda Dilantik Gubernur Jawa Barat Sebagai Pengurus IWI

Kualifikasi dan kompetensi pegawai Badiklatda dapat dipetakan ke dalam 2 kelompok yaitu pejabat fungsional widyaiswara dan penyelenggara. Kualifikasi Widyaiswara sebagian besar berpendidikan S2 yaitu sebanyak 27 orang. Widyaiswara yang berpendidikan S3 sebanyak 9 orang dan S1 sebanyak 2 orang. Widyaiswara memiliki ser�fikat mengajar Diklat Kepemimpinan Tk II (skala nasional) berjumlah 9 orang. Adapun widyaiswara yang berser�fikat pada mata diklat yang diampuhnya sebanayak 47, 37 %. Kualifikasi pegawai (penyelenggara diklat) sebagian besar berpendidikan S1 yaitu sebanayak 35 orang. Sedangkan pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 16 orang. Jumlah Pejabat struktural yang berser�fikat MOT sebanyak 3 orang (37 %) dan

Pejabat fungsional umum yang

berser�fikat TOC sebanyak 30 orang (44,12 %).

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

2.4 1.1 Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Sistem penyelenggaraan diklat aparatur diawali dengan proses Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). Secara lengkap Sistem Diklat terdiri dari : AKD, penentuan tujuan Diklat, Rancang bangun program diklat, penyelenggaraan diklat dan evaluasi.

Diklat Sebagai Sebuah Sistem ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

PENETAPAN

EVALUASI

TUJUAN

PELAKSANAAN KEGIATAN DIKLAT

PENYUSUNAN DESAIN SISTEM PEMBELAJARAN

Analisis Kebutuhan Diklat ditempatkan sebagai langkah awal guna menginden�fikasi kebutuhan nyata peningkatan Kompetensi dan pengetahuan dari para pegawai PNS dalam mendukung tugas pokok yang harus diembannya. Melalui analisis kebutuhan diklat, maka kondisi ideal se�ap program yang disusun dan dijabarkan dalam

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

bentuk kegiatan dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan. Hal ini akan memperjelas kaitan antara pelaksanaan pendidikan dan pela�han dengan peningkatan kinerja lembaga yang merupakan akumulasi dari kinerja para pejabat di dalam organisasi tersebut.

Dalam hubungan ini diklat aparatur, harus mampu menjawab tentang kompetensi apa yang dibutuhkan aparatur, baik yang bersifat afek�f, kogni�f, maupun keterampilan fisik. Tingkat kontribusi posi�f yang dapat diberikan oleh lulusan diklat terhadap kinerja organisasi, tentunya dapat terwujud apabila diklat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, maka AKD dapat didefinisikan “suatu proses yang sistema�s dalam menginden�fikasi ke�mpangan antara sasaran dengan keadaan nyata atau diskrepansi antara kinerja standar dan kinerja nyata yang penyelesaiannya melalui pela�han”. Mengingat ar� pen�ng dari AKD tersebut, Badan Pendidikan Dan Pela�han Daerah Provinsi Jawa Barat senan�asa memprogramkan kegiatan AKD, seper� halnya pada tahun 2012 dilakukan AKD di bidang Sosial, tahun 2013 AKD bidang Ketahanan Pangan, tahun 2014 AKD bidang Ekonomi krea�f, dan tahun 2015 bidang Perhubungan. Adapun metodolgi yang biasa dilaksanakan dalam AKD ini, diantaranya melalui Focus Group Discussion (FGD), Lokakarya, Seminar, Benchmarking, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau/dengan Kementerian/Lembaga yang membidangi jenis AKD yang dilaksanakan.

2.5 1.1 2.4

Penyelenggaraan Diklat

Penyelenggaraan

Diklat

dimaksudkan

kompetensi Aparatur sehingga

untuk

meningkatkan

kualitas layanan pada seluruh

stakeholders dapat di�ngkatkan. Melalui penyelenggaraan diklat inilah para Pegawai Negeri Sipil, baik pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana maupun Calon Pegawai Negeri Sipil di�ngkatkan

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

pengetahuannya, keterampilannya serta sikap dan perilakunya.

Selama periode renstra 2008-2013 berbagai Pendidikan dan Pela�han Aparatur telah diselenggarakan oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, seper� halnya: 1. Diklat Struktural/Kepemimpinan Penyelenggaraan Diklat Struktural bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai para pejabat struktural terutama dalam penguasaan kompetensi manajerial dan kepemimpinan sesuai dengan �ngkat diklat yang diiku�nya. Dalam hal ini Badiklatda Jawa Barat telah menyelenggarakan berbagai jenis diklat struktural dan kepemimpinan antara lain Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II dan III;

Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV; Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II. 2. Diklat Fungsional Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mempersiapkan tenaga fungsional seper� halna Widyaiswara, Analis Jabatan, Arsiparis, Perencana, Pranata Komputer, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dilaksanakan

dan yang lainnya. Diklat Fungsional selalu

melalui

kerjasama

dengan

instansi

pembina

masing-masing jabatan fungsional tersebut.

3. Diklat Teknis Umum Diklat Teknis Umum dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi umum yang harus dimiliki aparatur.

Photo Kegiatan DIKLAT

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Diklat yang pernah diselenggarakan antara lain: Diklat Teknis Kepemimpinan Daerah, Diklat Teknis Kepala Desa/Ketua BPD, Diklat Teknis Anggaran Kinerja Bagi Pinlak, Diklat Teknis Anggaran Kinerja bagi Pemegang Kas, Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan bagi PPTK, Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Teknis Kehumasan, Diklat Teknis Keprotokolan dan diklat teknis umum lainnya.

4. Diklat Teknis Substan�f Untuk meningkatkan kompetensi yang bersifat substan�f dan khusus untuk bidang-bidang tertentu, Badiklatda Jabar telah menyelenggarakan Diklat Teknis Substan�f antara lain untuk Perhubungan bidang Perhubungan Laut, Pendampingan Masyarakat Sekitar Hutan, Perindag bidang Perdagangan Luar Negeri, Peternakan Tingkat Dasar; Ketahanan Pangan, dan teknis subatan�f yang lainnya.

2.6 1.1 2.4

Jumlah Lulusan Diklat

Berdasarkan data alumni diklat Badiklatda Provinsi Jawa Barat dan data SIDA LAN RI, Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2013 telah meluluskan 9.476 orang atau (74,08 %) dari total pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 12.799 orang.

Jumlah lulusan diklat tersebut terdiri dari lulusan Diklat Struktural sebanyak 5.927 orang, Diklat Fungsional sebanyak 945 orang, Diklat Teknis Umum sebanyak 1.595 orang dan Diklat Teknis Substan�f sebanyak 1009 orang. Secara rinci lulusan diklat tersebut dapat dilihat pada tabel di samping ini :

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Rekapitulasi Jumlah Alumni Diklat Badiklatda Provinsi JawaBarat Tahun 2002-2013

Sumber Data: Gabungan Data yang bersumber dari SIDA LANRI dan Data Alumni Diklat Badiklatda Provins Jawa Barat

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

2.7 1.1 2.4

Sarana dan Prasarana

Selama periode Renstra Badiklatda 2008-2013, pengembangan sarana dan prasarana Badiklatda terfokus kepada pemeliharaan dan rehabilitasi kampus jalan Windu 26 serta pembangunan awal kampus Cipageran yang akan dikembangkan menuju kampus Centre of Exellence. Badiklatda pada saat itu memiliki fasilitas pendidikan dan pela�han yang representa�ve di �ngkat nasional. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, Badiklatda memiliki 2 kampus Diklat yaitu Kampus I Jl. Windu Nomor 26 Bandung dan Kampus II Cipageran Cimahi. Fasilitas pembelajaran juga dilengkapi Gedung Serbaguna, Auditorium dan Kelas yang dilengkapi dengan sarana infocus, laptop, dan layar tayang. Untuk mendukung transformasi pengetahuan Badiklatda memiliki Perpustakaan, serta fasilitas jaringan internet dan website. Untuk mendukung kegiatan transformasi mental dan fisik, Badiklatda menyediakan fasilitas pengasuhan mulai dari lapangan upacara, fitness centre/gymnasium dan jogging track.

Perpustakaan Kampus Windu 26

Sedangkan untuk menyentuh transformasi spiritual, Badiklatda menyediakan

Mesjid, sarana ibadah, papan kata-kata mu�ara,

nilai-nilai, kata-kata bijak, dan kisah-kisah religi pada se�ap tempat pendidikan dan pela�han yang dilalui peserta diklat.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

3

Photo Sarana dan Prasarana Olahraga Kampus Windu 26

Secara rinci sarana dan prasarana yang dimiliki badiklatda pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Asrama peserta berkapasitas 100 orang setara hotel bintang �ga dan 200 orang setara hotel mela� 2 2. 1 (satu) gedung serbaguna berkapasitas 200 orang 3. 9 (sembilan) ruang kelas yang dilengkapi OHP, LCD dan CCTV 4. 1 (satu) ruang mul�media 5. 1 (satu) ruang perpustakaan 6. 1 (satu) ruang laboratorium bahasa 7. 1 (satu) ruang laboratorium komputer 8. 1 (satu) ruang kearsipan 9. 1 (satu) ruang poliklinik 10. 2 (dua) ruang makan berkapasitas 200 orang 11. 1 (satu) ruang fitness center 12. 1 (satu) ruang koperasi dan kan�n 13. 1 (satu) ruang fotokopi 14. Sarana ibadah (Masjid) berkapasitas 200 orang.

15. Ruang parkir berkapasitas 100 kendaraan (termasuk basement) 16. 6 (enam) unit kendaraan operasional dan 2 unit bus 17. Fasilitas hotspot 18. 4 (empat) lantai gedung perkantoran.

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

2.8

Penerbitan Jurnal Inspirasi

Penerbitan Jurnal Inspirasi pada awalnya ditujukan guna memberikan wadah bagi para Widyaiswara dan para pegawai BPSDM dalam mengembangkan bakat menulis.

Di samping itu khusus bagi para Widyaiswara dan para pejabat fungsional lainnya, penerbitan Jurnal Inspirasi ini diharapkan akan memberikan mo�vasi untuk senan�asa ak�f menulis karya tulis ilmiah, mengingat hal tersebut akan memberikan pengaruh dalam perhitungan angka kredit kepangkatan para pejabat fungsional.

Dalam teknis pencetakan Jurnal Inspirasi ini, semula digabung antara konten Karya Tulis Imiah dengan konten informasi (News) dalam satu Majalah

dengan

nomor

ISSN

2088-3366.

Namun

dalam

perkembangannya, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai pembina Jurnal Ilmiah, disarankan untuk dipisahkan karena ISSN yang diterbitkan adalah untuk Majalah Karya Tulis Ilmian.

Berkaitan dengan hal tersebut maka mulai awal tahun 2013 dalam satu tahun diterbitkan 2 edisi Majalah Karya Tulis Ilmian dan 2 edisi Majalah News.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Jurnal Inspirasi Magazine

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

03

ERA PERUBAHAN

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Mendukung Reformasi Birokrasi 3.1 3.1

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Perpres tersebut merupakan landasan dalam pelaksanaan reformasi Perjalanan implementasi

Renstra Badiklatda 2013-2018 diwarnai

terjadinya berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur. Hal tersebut tentunya �dak terlepas dari upaya akselerasi Reformasi Birokrasi, sejalan dengan terus bergulirnya reformasi di berbagai bidang kehidupan.birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan

dan

perubahan

mendasar

terhadap

sistem

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi

pemerintah

yang

profesional

dengan

karakteris�k,

berintegrasi, berkinerja �nggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode e�k aparatur negara.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design Reformasi Birokrasi pemerintahan kelas dunia.

Indonesia adalah terwujudnya

Visi tersebut menjadi acuan dalam

mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas �nggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokra�s agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintah yang baik pada tahun 2025

Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah : 1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set, dan cultural set; 3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efek�f; 4. Mengelola sengketa administrasi secara efek�f dan efisien.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) area perubahan, yaitu : organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, peraturan perundang undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik , budaya kerja aparatur (culture set dan mind set).

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam area perubahan tersebut adalah : 1. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran; 2. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efek�f, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ; 3. SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja �nggi dan sejahtera; 4. Regulasi yang lebih ter�b, �dak tumpang �ndih dan kondusif; 5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 6. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 7. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; 8. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang �nggi.

Dalam upaya mempercepat pencapaian hasil masing-masing dari area perubahan refomasi birokrasi tersebut ditetapkanlah 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Program percepatan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan refomasi birokrasi di instansi masing-masing baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

9 Program percepatan dimaksud adalah sebagai berikut; 1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah; 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS; 3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka; 4. Peningkatan Profesionalisasi PNS; 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi; 6. Peningkatan Pelayanan Publik; 7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur; 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur.

Badiklatda Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat pen�ng dalam menyukseskan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan di atas. Dalam hal ini �dak saja dalam upaya mereformasi organisasi Badikltda sebagai bagian dari pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, namun memiliki peran pula

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

dalam mendukung terwujudnya visi dan misi reformasi birokrasi karena dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah membina dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia aparatur yang profesional sebagai penggerak pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam implikasinya Badiklatda dituntut untuk dapat melakukan reform melalui berbagai inovasi.

3.23.1 Perubahan Regulasi Sebagai buah hasil dari Reformasi Birokrasi yang terus bergulir antara lain adalah dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang yang ditetapkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan penggan� dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, karena sudah �dak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Menurut UU 5/2014 tersebut Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun tujuan dari penetapan UU tersebut adalah untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/produk�vitas kerja, integritas, kesejahteraan,

kualitas

pelayanan

public,

pengawasan

dan

akuntabilitas Aparatur Sipil Negara.

Erat kaitannya dengan Pengembangan Kompetensi ASN, UU/5/2014 tepatnya pada pasal 21 menegaskan bahwa se�ap PNS “berhak” memperoleh pengembangan kompetensi. Hal tersebut lebih dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

tentang Manajemen PNS tersebut, tepatnya pada pasal 203 menyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi se�ap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Adapun kompetensi yang harus dikuasai oleh PNS berdasarkan UU 5/2014 dan PP 11/2017 terdiri dari kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural.

Di samping UU 5/2014, pada tahun yang sama ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU yang merupakan penggan� dari UU Nomor 32 tersebut

tahun 2004

telah di�ndaklanju� dengan penetapan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

PP

inilah yang kemudian dijadikan pedoman dalam melaksanakan reformasi kelembagaan perangkat daerah Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. UU 23/2014 dan PP 18/2016 tersebut di samping mengatur tentang perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Perangkat Daerah, menetapkan pula tentang kompetensi PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, tepatnya pada pasal 233 UU 23/2014 menyatakan bahwa di samping kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural PNS yang bertugas di lingkungan Pemda harus pula menguasai kompetensi Pemerintahan.

Berdasarkan kepada UU 5/2014 dan UU 23/2014 serta PP turunannya, menuntut dilaksanakannya berbagai perubahan dalam sistem pengembangan kompetensi ASN khususnya bagi para PNS. Penguasaan 4 kompetensi di atas menjadi hal yang wajib bagi PNS di daerah, dan guna memenuhinya dapat dilakukan melalui program dan kegiatan

Pengembangan

Kompetensi.

Upaya

Pengembangan

Kompetensi itu sendiri �dak saja dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pela�han Aparatur, namun juga dapat dilaksanakan melalui kegiatan Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop, e-learning benchmarking, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

sebagaimana kemudian lebih jauh di atur dalam Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi.

Perubahan Visi dan Misi 3.33.1 Seiring dengan perubahan periodesasi kepemipinan kepala daerah di Jawa Barat Visi Pemerintah Provins Jawa Barat 2013-2018 adalah “ Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”. Adapun Misi yang harus dijalankan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan dalam jangka 5 tahun tersebut adalah sebagai berikut: 1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; 2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan; 3. Meningkatkan kinerja, profesionalisme aparatur dan perluasan par�sipasi publik; 4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis berkelanjutan; 5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Cita-cita besar yang ingin diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat di atas, di�ndaklanju� pula dengan perubahan Visi dan Misi Badiklatda Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2013-2018, yaitu Visi : “Terwujudnya Badiklatda Berstandar Internasional Menuju Aparatur Berkelas Dunia “.

Sedangkan Misi nya ada 3, yaitu : 1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pelayanan Diklat Berstandar Internasional; 2. Mengembangkan Kompetensi dan Kualifikasi Profesi Aparatur melalui Pendidikan dan Pela�han Berbasis Teknologi Informasi; 3. Mengembangkan jejaring kerja �ngkat regional, nasional dan internasional.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

3.1 3.4

Diklatpim Pola Baru

Seper� telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sejak awal tahun 2001 Pendidikan dan Pela�han Pejabat Struktural yang terdiri dari Diklatpim Tingkat IV, III dan II telah menjadi prioritas dalam penyelenggaraannya di lingkungan Badiklatda Provinsi Jawa Barat.

Peserta Diklatpim III pola baru photo bersama Ka BPSDM, Sekda dan Kabid PK Manajerial

Hal tersebut dikarenakan merupakan persyaratan dalam penempatan PNS dalam Jabatan Struktural yang walaupun dalam implementasinya belum ada ketegasan, apakah harus duduk dulu dalam jabatan baru diklat (duk-dik) atau diklat dulu baru duduk dalam jabatan (dik-duk). Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan penyelenggaraan diklatpim tersebut dirasakan monoton dan bahkan terkesan formalitas.

Oleh karena itulah memasuki tahun 2014 penyelenggaraan diklatpim tersebut mengalami perubahan, baik dalam kurikulum maupun dalam metoda pembelajarannya, sehingga sejak tahun 2014 itulah dikenal is�lah Diklatpim Pola Baru. Perubahan tersebut, didasarkan kepada Peraturan Kepala LAN-RI (PERKALAN) Nomor 11 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pela�han Kepemimpinan Tingkat II,

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

PERKALAN Nomor 12 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pela�han Kepemimpinan Tingkat III, dan PERKALAN Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pela�han Kepemimpinan Tingkat IV. Perbedaan mendasar Diklatpim pola baru dengan Diklatpim sebelumnya terutama terjadi pada Kurikulumnya, dimana untuk pola baru diarahkan guna menghasilkan para “Pemimpin Perubahan”, kemudian dalam cara pembelajarannya pola lama bersifat klasikal (belajar di kelas) sedangkan dalam pola baru dikenal dengan system “on-off”, yaitu peserta belajar di kelas dan juga di tempat kerjanya masing-masing.

Tujuan dari Diklatpim Pola Baru dimaksud adalah menciptakan pemimpin perubahan yang dibentuk melalui pela�han praktek kepemimpinan, penggagasan, perencanaan dan pengelolaan dengan memas�kan terjadinya perubahan yang bermanfaat bagi organisasi sesuai yang direncanakan.

Guna mencapai tujuan diklatpim tersebut, para peserta diwajibkan membuat Proyek Perubahan (PP). Proyek Perubahan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui terobosan/inovasi guna memperbaiki kondisi yang terjadi saat ini menuju kondisi yang diinginkan. Inovasi bisa berupa pengenalan sistem baru, penyempuran sistem lama dan atau penggan�an sistem lama .

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Pembuatan PP diawali tahapan diagnos�c reading yaitu proses iden�fikasi permasalahan yang dihadapi organisasi (kondisi exis�ng) dimana para peserta diklatpim bertugas. Dengan diketahuinya permasalahan organisasi dimaksud maka perlu dilakukan reform menuju kondisi ideal yang diharapkan, untuk itulah diperlukan inovasi. Setelah ditetapkannya jenis inovasi maka disusun--lah Rencana Proyek Perubahan (RPP) atau Project Charter. RPP tersebut dipaparkan oleh peserta di depan Mentor, Coach dan Narasumber dalam forum Seminar RPP guna mendapatkan tanggapan, masukan, saran dan pendapat dalam penentuan rencana maupun dalam proses pelaksanaannya.

Tahapan pengerjaan pembuatan PP disebut tahapan Laboratororium Kepemimpinan yang berlangsung selama 60 hari dan dikerjakan di tempat kerjanya masing-masing dengan melibatkan atasannya sebagai mentor dan bawahannya sebagai �m efek�f serta mendapatkan bimbingan dari coach (widyaiswara). Dengan demikian, maka dalam pelaksanaan diklatpim pola baru menuntut keterlibatan lembaga pengirim peserta.

Proyek Perubahan yang dihasilkan disusun dalam bentuk laporan yang dilengkapi dengan berbagai dokumen (evidence) dan dipertanggungjawab--kan oleh para peserta dalam Seminar Laboratorium Kepemimpinan yang merupakan momentum yang sangat menentukan bagi kelulusan para peserta.

Dalam Seminar tersebut para peserta memaparkan secara singkat proses serta capaian dari proyek perubahan yang telah dikerjakan di depan penguji, mentor dan coach.

Fungsi coach dalam hal ini menjadi moderator dan

mentor memberikan penguatan, sedangkan penguji melakukan penilaian sekaligus memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan proyek perubahan.

Setelah dilakukan evaluasi dari penyelenggaraan ke penyelengaraan, baik terhadap diklatpim �ngkat II, III maupun IV ternyata jenis inovasi para peserta mayoritas membuat sistem atau aplikasi teknologi informasi guna melakukan perubahan dalam metoda pelaksanaan tugas dan fungsi menuju kondisi ideal

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

organisasi yang diharapkan. Inovasi lainnya ada juga pembuatan Regulasi, Pedoman Pelaksanaan dan atau Standar Opera�ng System (SOP) guna meningkatkan efek�vitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan. Tahapan akhir adalah sidang kelulusan yang diiku� para penguji dan coach, dalam sidang inilah ditetapkanlah kelulusan peserta dan dipilih 5 peserta terbaik dari masing-masing angkatan.

Sesuai dengan sistem diklat yang selama ini dilaksanakan serta untuk mengetahui feedback dan sejauh mana manfaat yang dirasakan oeleh peserta serta �ngkat efek�fitas dan efisiensi penyelenggaraan dan juga keberlangsungan proyek perubahan, maka Badiklatda melakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggara serta evaluasi pasca diklat yang ditujukan guna mengetaui keberlangsungan dan sejauhmana manfaat proyek perubahan peserta diklatpim untuk organisasinya, Lembaga/ Kementerian/Pemdanya serta bagi NKRI. Dalam pelaksanaannya Tim Monev yang terdiri dari para

Widyaiswara Badiklatda berkeliling Jawa Barat

mendatangi tempat tugas para Alumni yang tersebar di Organisasi Perangkat Daerah �ngkat Provinsi dan di Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga.

Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada tentunya �dak dimungkinkan melakukan monev keseluruh Alumni Diklatpim yang kini jumlahnya kurang lebih mencapai 2500 orang, oleh karena itu yang menjadi sasaran monev adalah para Alumni yang pada saat seminar Proyek Perubahan mendapatkan penilaian peringkat 5 besar.

Materi yang dimonitor adalah capaian

implementasi proyek perubahan pada saat ini serta nilai manfaat yang dirasakan, baik oleh organisasi maupun masyarakat. Di samping hal tersebut, melalui pelaksanaan monev ini juga dipilih Inovasi Proyek Perubahan yang layak untuk ditampilkan pada Pameran Inovasi Jawa Barat yang se�ap tahun diselenggaran Badiklatda.

Dari hasil monev sementara diketahui ternyata banyak Inovasi Proyek Perubahan yang telah diimplementasikan dengan baik dan dirasakan manfaatnya, dan bahkan ada pula proyek perubahan yang �dak diunggulkan

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

(bukan peringkat 5 besar) tapi terus diimplementasikan dan memberikan manfaat. Namun demikian, ada juga Proyek Perubahan yang �dak berlanjut atau dibuat semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai peserta diklatpim. Disinilah peran atasan (mentor) dari para Alumni untuk memberikan dukungan sekaligus perha�an akan keberlangsungan hasil inovasi para Pemimpin Perubahan tersebut.

Diklat Prajabatan Pola Baru 3.53.1 Sama halnya dengan Pendidikan dan Pela�han Kepemimpinan, memasuki tahun 2014 Lembaga Administrasi Negara telah menetapkan Peraturan Kepala LAN No. 21/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan III dan Peraturan Kepala LAN No.22/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II. Hanya

saja

ke-dua

Perkalan

ini

mengalami

hambatan

dalam

implementasinya, antara lain dikarenakan perubahan yang akan dilaksanakan komprehensif dan Signifikan, ketersediaan dan dukungan anggaran dari Kementerian/Lembaga/Pemda serta hasil pembahasan rancangan anggaran antara LAN-Menkeu. Dengan adanya hambatan implementasi itulah, maka pada tahun 2014 Diklat Prajabatan masih tetap dilaksanakan dengan pola lama. Memasuki tahun anggaran 2015, disepaka� untuk dilaksanakan Diklat Prajabatan pola baru hanya saja terlebih dahulu dilakukan perubahan kembali Perkalan yang mengatur Diklat Prajabatan Pola Baru, maka ditetapkanlah bentuk kebijakan pola minimal melalui Peraturan Kepala LAN No. 38/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan III dan Peraturan Kepala LAN No. 39/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II dengan mata diklat melipu� nilai-nilai dasar ASN yang melipu� Akuntabilitas, Nasionalisme, E�ka, Komitmen mutu, dan An� korupsi (ANEKA). Adapun karakteris�k Diklat Prajabatan pola baru ini antara lain diterapkannya system On Campuss dan

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Off Campuss dengan durasi waktu golongan III sebanyak 18 Hari (263 JP) dan golongan I/II sebanyak 13 Hari (230 JP). Sementara itu untuk khusus kebijakan Diklat Prajabatan K1 dan K2 ditetapkan melalui Peraturan

Kepala

LAN

No.

18/2014

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II & III yang diangkat dari tenaga honorer dengan

karakteris�k dalam durasi

waktunya hanya 6 hari dengan mata diklat melipu� : Wawasan Kebangsaan, Manajemen ASN, dan Pola Pikir ASN Sebagai Pelayan Masyarakat. Per�mbangan utama adanya perbedaan kebijakan Diklat Prajabatan K1 dan K2 karena diklat parajabatan ini

fokus pada

penambahan wawasan PNS yang melayani, mereka berpengalaman dalam bidang pekerjaan selama menjadi tenaga honorer dan pengadaannya melalaui seleksi khusus.

Pembukaan DIKLAT Prajabatan CPNS Pola Baru

Sama halnya dengan pola lama Diklat Prajabatan pola baru dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan e�ka PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat (PP 101/2000, Pasal 7).

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Adapun tujuan dari Diklat Prajabatan pola baru ini adalah untuk membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Kompetensi yang dibentuk melalui Diklat Prajabatan pola baru ini adalah Kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengan: 1. Kemampuan berakuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya; 2. Kemampuan mengedepankan kepen�ngan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 3. Kemampuan menjunjung �nggi standar e�ka publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 4. Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya; 5. Kemampuan untuk �dak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya; 6. Kemampuan menganalisis/menjelaskan bagaimana Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia bekerja untuk mencapai visi berbangsa dan bernegara; 7. Kemampuan menjaga fisik dan stamina kerja yang prima dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Dengan melihat betapa pen�ngnya Diklat Prajabatan pola baru seper� diuraikan di atas, dan disisi lain juga merupakan syarat bagi pengangkatan CPNS menjadi PNS, maka Diklat Prajabatan pola baru, baik untuk CPNS hasil seleksi umum maupun ex tenaga honorer (K1 dan K2) menjadi jenis diklat yang prioritas terutama di kabupaten/kota di Jawa Barat.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

3.6

Pameran Inovasi

Dari berbagai penyelenggaraan Diklatpim pola baru yang telah diselenggarakan Badiklatda Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014 telah melahirkan ribuan inovasi Proyek Perubahan para alumni Diklatpim �ngkat II, Diklatpim �ngkat III dan Diklatpim �ngkat IV. Sebagai lembaga pengembangan kompetensi Aparatur, Badiklatda berkewajiban melaksanakan evaluasi pasca diklat terhadap para Alumninya. Untuk itulah sejak tahun 2015 digelar Pameran Inovasi Alumni Diklatpim II, III dan IV. Di samping sebagai bagian dari proses evaluasi pasca diklat tersebut, Penyelenggaraan Pameran Inovasi juga mengandung maksud untuk mensosialisasikan proyek-proyek perubahan yang merupakan inovasi dari para alumni Diklat kepemimpinan II, III dan IV di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah : 1. Termo�vasinya alumni Diklatpim �ngkat II, III dan IV dalam mengimplementasikan proyek perubahan sesuai dengan rencana; 2. Meningkatkan daya saing pimpinan unit kerja di instansi pemerintah dalam melakukan inovasi; 3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh aparatur ; 4. Meningkatnya inovasi-inovasi dari aparatur dalam meningkatan pelayanan kepada masyarakat ; 5. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melayani masyarakat.; dan 6. Terpublikasikannya karya inovasi ASN, sehingga masyarakat memahami bahwa birokrasi juga mampu melakukan perubahan dalam memberikan pelayanan yang lebih efek�v dan efisien.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Mekanisme pemilihan inovasi Proyek Perubahan yang layak untuk dipamerkan tentunya melalui seleksi yang ketat, antara lain melalui proses monitoring dan evaluasi implementasi Proyek Perubahan para Alumni serta prioritas diberikan kepada para Alumni yang terpilih ranking 5 besar dalam Seminar Laboratorium Proyek Perubahan Diklatpim II, III dan IV

yang biasa dilaksanakan di tahap akhir

pembelajaran Diklatpim Pola Baru.

Pameran Inovasi

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Dari se�ap pelaksanaan Pameran inovasi yang telah digelar se�ap tahun sejak tahun 2015, kegiatan ini juga menjadi ajang reuni bagi para Alumni Diklat, yang biasa diisi dengan krea�fitas masing-masing angkatan Alumni, seper� halnya kegiatan Seminar, Lokakarya, Diskusi, Alumni ghatering dan pentas seni serta pemberian penghargaan Inovasi Award. Adapun bentuk kegiatan Pameran Inovasi itu sendiri adalah digelarnya puluhan stand yang menampilkan karya inovasi para Alumni Diklatpim melalui berbagai media, seper� halnya photo-photo, video, leaflet, booklet, simulasi dan demontrasi.

3.7

Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi

Kompetensi diar�kan sebagai kemampuan dan karakteris�k yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efek�f dan efisien. Untuk menilai apakah seseorang kompeten atau belum dalam jabatannya, maka dilakukan-lah Uji Kompetensi.

Uji kompetensi merupakan proses penilaian baik teknis maupun non teknis, untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum, dalam hal ini kompeten pada kualifikasi atau unit kompetensi tertentu.

Bagi mereka yang lulus uji kompetensi dan dinyatakan kompeten berhak untuk menyandang ser�fikat kompetensi yang merupakan buk� tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga Ser�fikasi Profesi (LSP).

Dengan demikian, maka untuk terselenggaranya proses Uji Kompetensi dan ser�fikasi harus dibentuk LSP tersebut. Berkenaan dengan pembentukan LSP dimaksud Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

membentuk Lembaga Ser�fikasi Profesi Pemda Provinsi Jawa Barat yang secara kelembagaan berada dibawah pembinaan Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah Provinsi Jawa Barat. LSP Pemda tersebut dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Lembaga Ser�fikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 100/Kep.872-Badiklatda/2015 Tentang Pengelola Lembaga Ser�fikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pembentukan LSP Pemda Provinsi Jawa Barat merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pela�han berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Selain itu pembentukan LSP ini sangat sejalan dengan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN yang menerangkan bahwa se�ap ASN harus memiliki kompetensi Manajerial, kompetensi Teknis dan kompetensi Sosio kultural yang kemudian melalui UU No 23 tahun 2014 ditambah dengan kompetensi Pemerintahan.

Pelaksanaan Uji Kompetensi ASN yang difasilitasi LSP

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Keberadaan LSP Pemda inilah yang akan berperan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Dalam perkembangannya LSP Pemda Provinsi Jawa Barat pada akhir tahun 2015 tercatat merupakan satu-satunya dari 11 LSP Pemda yang telah dibentuk di �ngkat Provinsi yang telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu melaksanakan Uji Kompetensi/Ser�fikasi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

3.8

Sertifikasi dan Rekor MURI

Dalam implementasinya, LSP Pemda Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 telah menyelenggarakan Uji Kompetensi/Ser�fikasi Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD).

Salah satu tujuan dari Uji Kompetensi/Ser�fikasi P2UPD tersebut adalah memberikan kesempatan kepada para pejabat fungsional P2UPD untuk meningkatkan kariernya, karena sebagaimana diatur dalam peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor 22 dan Nomor 03 tahun 2010, dinyatakan bahwa penetapan kenaikan jabatan dapat diper�mbangkan apabila telah mengiku� dan lulus diklat serta mendapatkan Ser�fikasi Jabatan Fungsional P2UPD sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.

Yang menarik dari penyelenggaraan Uji Kompetensi/Ser�fikasi P2UPD pada tahun 2015 tersebut adalah pesertanya bukan saja berasal dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inpektorat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, namun ikut serta pula dari beberapa provinsi lain seper� halnya dari Provinsi Nangro Aceh Darusalam dan dari Sulawesi Utara.

Dari 49 orang yang terda�ar ternyata hanya 42 orang yang dinyatakan Kompeten.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Pada tahun 2016 LSP Pemda Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Uji Kompetensi dalam rangka penyesuaian (inpassing) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Uji kompetensi dalam rangka sertifikasi Jafung Pollisi Pamong Praja

Tujuan dari penyelenggaraan Uji Kompetensi ini adalah : 1. Untuk dapat memetakan profil kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengukur �ngkat kompetensi yang dimiliki ; 2. Se�ap anggota Satuan Pol. PP memiliki Ser�fikat Kompetensi sebagai buk� tertulis yang dikeluarkan oleh LSP Pemda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang menerapkan bahwa seseorang yang telah mengiku� dan lulus uji kompetensi telah menguasai kompetensi kerja pada jenis

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

jabatan tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri; 3. Ser�fikat

Kompetensi

merupakan

salah

satu

syarat

Penyesuaian/Inpasing Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi.

Penyelenggaraan Uji Kompetensi dalam rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pol. PP tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang luar biasa. Hal tersebut antara terlihat �dak kurang dari 19 Satuan Pol. PP Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan sebanyak 1311 orang anggota Satpol PP nya mengiku� kegiatan Ujikom ini.

Penyelenggaraan Ujikom Jafung Pol. PP yang dinilai sukses oleh Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Drs. Teguh Setyabudi. M.Pd itu mendapat

apresiasi

dari

Musium

Rekor

diserahkannya Penghargaan MURI. Penyerahan Penghargaan MURI

Indonesia

dengan

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Penghargaan tersebut diserahkan tepatnya pada tanggal 8 Desember 2016 bertempat di Gedung Sasana Budaya Ganesha (SABUGA) ITB dalam pembukaan acara Pameran Inovasi II Badiklatda Jabar.

Dr. H. Herri Hudaya Kepala Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah (Badiklatda) Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) atas prestasinya, yakni melalui lembaga yang dipimpinnya telah dapat menyelenggarakan kegiatan Uji Kompetensi Polisi Pamong Praja dengan peserta terbanyak dan dilaksanakan secara estafet. Penghargaan serupa diberikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Pendukung Kegiatan yang diterima oleh Asisten Administrasi (pada waktu itu) Dr. H.Muhamad Solihin, M.Si dan Menteri Dalam Negeri sebagai Pemrakarsa yang dalam kesempatan tersebut diterima oleh Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd.

3.9

Berbasis Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi saat ini dirasakan sangat pesat.

Hampir semua aspek kehidupan sudah dijamah dengan yang namanya teknologi informasi, Begitupun dalam bidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi hal yang mutlak.

Dalam suatu instansi, komputer dan teknologi informasi merupakan sarana dalam menciptakan dan mengembangkan suatu sistem informasi yang handal. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Informasi yang berkualitas ini akan memudahkan user dalam mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan bernilai strategis.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Tim ICT

Seiring dengan semakin berkembangnya Teknologi Informasi tersebut, Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuntut pula para aparatur Negara untuk dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan secara op�mal atau yang lebih popular dengan sebutan e-government.

Dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sejak tahun 2010 Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah mencanangkan West Java Cyber Province, yaitu program penerapan aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan Pemerintahan.

Kebijakan Gubernur tersebut di�ndaklanju� oleh Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah (BADIKLATDA) dengan ditetapkannya salah satu misi sebagai penjabaran Visi 2013-2018, yaitu “Mengembangkan Kompetensi dan Kualifikasi Profesi Sumber Daya Manusia Melalui Diklat Berbasis Teknologi Informasi”.

Upaya mewujudkan Badiklatda berbasis teknologi informasi tersebut,

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

diantaranya tercermin dengan dibangunnya jaringan internet serta dikembangkannya aplikasi teknologi informasi dalam mendukung op�malisasi penyelenggaraan diklat.

Di awali dengan kegiatan Launching Badiklatda Berbasis Teknologi Informasi oleh Wakil Gubernur Deddy Mizwar pada bulan Oktober 2015, kini di Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat telah dibangun dan diimplementasikan sejumlah aplikasi teknologi informasi, diantaranya : Website resmi badiklatda, penda�aran diklat secara online, e-office, execu�ve informa�on system, diklat online, livestreaming dan video conference, aplikasi plagiarism dan sistem ter�ntegrasi.

Pemanfaatan

teknologi informasi dalam mendukung manajemen

pendidikan dan pela�han aparatur tersebut tentunya akan terus dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri, dan untuk hal tersebut telah disusun grand design pengembangan teknologi informasi Badiklatda Provinsi Jawa Barat.

3.10

Mengembangkan Kemitraan Nasional dan Internasional

Dalam Renstra 2013-2018, mengembangkan jejaring kerja �ngkat regional, nasional dan internasional merupakan Misi Badiklatda Jawa Barat yang ke-3 sebagai penjabaran dari Visi: “Terwujudnya Badiklatda Berstandar Internasional Menuju Aparatur Berkelas Dunia “.

Untuk tercapainya misi tersebut, telah dijalin kerjasama dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur dengan berbagai stakeholders �ngkat regional, nasional dan internasional.

Dalam lingkup kerjasama regional, telah terjalin kerjasama penyelenggaraan diklat aparatur antara Badiklatda Jawa Barat dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dalam lingkup kerjasama regional, telah terjalin kerjasama penyelenggaraan diklat

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

aparatur antara Badiklatda Jawa Barat dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sedangkan dalam lingkup nasional telah terjalin pula kerjasama dengan beberapa Pemkab/Pemkot di luar Jawa Barat dan dengan Pemerintah Provinsi lain serta dengan beberapa Kementerian/Lembaga. Adapun yang menjadi objek kerjasama

adalah

penyelenggaraan

Diklat

dan

dalam

hal

pemanfaatan Aset.

Manfaat dari berbagai kerjasama di atas, disamping telah berperan dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur, Badiklatda ternyata mampu pula berperan sebagai Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Jawa Barat. PAD dimaksud bersumber dari iuran peserta diklat juga dari hasil penyewaan sarana dan prasarana oleh pihak yang menjadi mitra kerjasama, baik untuk kepen�ngan pengembangan kompetensi ASN itu sendiri maupun untuk kepen�ngan lainnya, seper� akomudasi bagi wisatawan, kongres/muktamar Ormas, dll.

Dalam kerjasama internasional pun �dak ke�nggalan, diantaranya pada tahun 2016-2017 telah bekerjasama dengan Flinders University – Australia Selatan, dan sebelumnya pada tahun 2015 dengan LOGODI Korea Selatan serta dengan beberapa negara lainnya melalui program Sisters Province. Di samping itu dalam penyelenggaraan Diklatpim pola baru, beberapa negara sahabat di Asean, seper� halnya, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam menjadi locus kegiatan Benchmarking.

Khusus dalam kaitannya kerjasama dengan Flinders University – Australia Selatan, kerjasama ini merupakan salah satu implementasi program Sister Province dengan Australia Selatan.

antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Pertemuan penjajakan kerjasama dengan Flinder University

Tahapan kerjasama tersebut diawali dengan pertemuan antara pimpinan Badiklatda dengan pimpinan Flnders University pada pertengahan tahun 2016 bertempat di hotel Horison Yogyakarta yang menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain rencana kegiatan kursus singkat (short course) bagi para pejabat fungsional Widyaiswara Badiklatda bertempat di Flinder University.

Dalam pertemuan Yogyakarta tersebut Tim Badiklatda dipimpin langsung oleh Kepala Badiklatda Herri Hudaya, dengan anggota : Dany Sudrajat, Engkus Su�sna, Momon Rivai dan Ir. Mia Mei Prihatni Tahapan kerjasama selanjutnya adalah pertemuan antara utusan Badiklatda dan Flinder dalam rangka menyusun rancangan Implementing Arrangement dan Consultancy Services.

Kedua dokumen tersebut akan mengatur kesepakatan tentang kegiatan Short Course yang antara lain melipuďż˝: rencana pembiayaan, kepesertaan, waktu, akomudasi, kurikulum dan narasumber.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

3

Pertemuan berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 18 Desember 2016 di Adelaide Australia Selatan. Utusan yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Dany Sudrajat, Engkus Su�sna, Momon Rivai, dan Ir. Mia Mei Prihatni.

Tukar menukar cindera mata dalam pertemuan dengan delegasi Flinder University

Setelah kedua dokumen di atas tersusun dan disepakaďż˝ kedua belah pihak, maka pada tanggal 16 Pebruari 2017 bertempat di Ruang Balkom BPSDM Provinsi Jawa Barat Jalan Windu Nomor 26 Bandung berlangsung penandatangan implementing arrangement antara Flinder University dengan Gubernur Jawa Barat yang dikuasakan kepada Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat. Herri Hudaya.

Setelah penandatanganan Implementing Arrangement dilanjutkan dengan penandatanganan Consultancy Service antara Sekretaris BPSDM Dany Sudrajat dengan perwakilan Flinder University

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Kegiatan short course yang diiku� para Widyaiswara terpilih tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, yaitu dari tanggal 25 Maret sampai dengan 7 April 2017 dengan lokasi di Bandung dan Adelaide. Para Widyaiswara yang ikut serta sebanyak 10 orang yang sebelumnya telah mengiku� proses

seleksi yang ketat.

Seleksi

dimaksudkan terutama dalam hal penguasaan bahasa Inggris. Di samping itu, seleksi diperlukan mengingat jumlah peminat kegiatan ini sangat banyak sementara kuota peserta terbatas. Kegiatan seleksi dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 Januari 2017 bertempat di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat Jalan Windu Nomor 26 Bandung. Dari hasil test tertulis tersebut terpilih 10 (sepuluh) orang dari 37 (�ga puluh tujuh) orang peserta yang menurut �m panelis memiliki nilai terbaik dan dipandang layak untuk mengiku� kegiatan short course.

Kesepuluh orang tersebut adalah : 1) Dr. Yamin M. Shaleh 2) Dr. Verianto Si�ndjak 3) Dr. Nurul Ramadhani Makaro 4) Dr. Emi Patmisari 5) Dr. Iriana Srikandiwa� 6) Ir. Momon Rivai, M.Si 7) Dra. Turwelis, S.Pd, M.Si 8) Asep Yusuf Wibisana, MMA 9) Yusni, S.Pt, M.Si 10) Rd. Sri Untari, S.Pt, MP Penetapan peserta terpilih dilakukan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat Nomor : 895.8/3/BPSDM/2017 tanggal 16 Januari 2017.

Secara umum short course yang mengambila tema mengenai “Global Issues and Debates” di Flinders Univeristy Adelaide, South Australia menghasilkan beberapa hal posi�f dalam peningkatan kompetensi Widyaiswara, yaitu :

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

1. Dari 14 materi workshop yang disampaikan dalam kegiatan short course tersebut dapat diklasifikasi menjadi 3 (�ga) materi utama, yaitu agenda pembelajaran professinal learning (3 workshop), agenda pembelajaran government performance (7 workshop) dan agenda pembelajaran globaliza�on impact (4 workshop) ; 2. Pembelajaran Profesional Learning memberikan pengetahuan kepada peserta untuk mendapatkan rangkaian pengetahuan tentang cara melakukan proses pembelajaran yang baik dan benar.

Materi diberikan sangat detail dan teknis sehingga memudahkan untuk dipelajari oleh para peserta ; 3. Pembelajaran

Government

Performance

memberikan

pemahaman kepada peserta tentang pemerintahan dengan materi-materi seper� penilaian kinerja pemerintah melalui reformasi birokrasi dengan agenda new public managment, best prac�se pelaksanaan reformasi birokrasi di Australia dan materi tentang integritas; 4. Pembelajaran Globaliza�on impact bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang isu-isu global yang sedang terjadi dan pengaruh dari isu-isu tersebut terhadap konstelasi pembangunan secara regional, khususnya beberapa hal yang memberikan dampak terhadap Indonesia ; 5. Selain peningkatan pengetahuan dari 3 (�ga) pembelajaran di atas, di tataran teknis para widyaiswara mendapatkan best prac�se cara mengajar dari para narasumber yang memberikan materi selama short course yaitu penerapan metode pembelajaran andragogi, teknik pertanyaan spontan kepada peserta, sehingga peserta harus benar-benar memperha�kan materi yang sedang diberikan dan teknik diskusi yang efisien dan efek�f serta penyampaian bahan tayang ; 6. Hal lain yang bisa diambil dalam kegiatan ini yaitu sarana dan

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

prasarana belajar sangat representa�f yang ditunjang dengan design ruang kelas yang memberikan kesan rapih dan teratur dalam menata ruangan. Selain itu, di samping itu design kursi dan meja yang sangat ergonomis sehingga memberikan kesan yang simple dan efisien bagi peserta yang hadir diruang kelas tersebut.

7. Dari site visit ke Ins�tute Public Administra�on of Australia (IPAA) dapat diambil pelajaran tentang adanya sebuah ins�tusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan khusus bagi pegawai negeri di South Australia. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang secara operasional dibayai oleh pemerintah.

Dalam operasional penyelenggaraan pendidikan, lembaga ini �dak memiliki staf pengajar. Untuk memenuhi kebutuhan pengajar, lembaga ini berkolaborasi dengan universitas, khususnya dalam penyusunan kurikulum dan penyiapan narasumber/pengajar. Dari sisi proses kerjasama tersebut maka penyelenggaraan pendidikan bagi pegawai negeri di South Australia selalu mendapatkan jaminan dari lembaga yang terakreditasi; 8. Sama halnya dengan di negara Indonesia, Pegawai Negeri di Australia Selatan juga memiliki kode e�k pegawai negeri yang disebut “Code of Ethics”. Kode e�k ini dibuat dalam bentuk pedoman yang sangat prak�s dan harus disampaikan pada se�ap proses pela�han yang dilaksanakan oleh IPAA. Dari delapan point di atas, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas widyaiswara melalui kerjasama internasional berbentuk short course ke Flinder University memberi dampak posi�f bagi para widyaiswara untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keahlian dan prilaku yang diperoleh dari interaksinya dengan narasumber luar negeri. Pengetahuan diperoleh dari materi-materi yang diberikan oleh narasumber yang mayoritas adalah profesor. Keahlian terutama dalam penguasaan Bahasa Inggris dapat dilihat dari proses komunikasi yang

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

lancar antara narasumber dengan peserta serta ruang diskusi ak�f.

Demikian juga keahlian dalam teknik pengajaran yang diperoleh dari hasil interaksi dengan narasumber. Adapun penambahan perilaku diperoleh dari bagaimana pola hidup posi�f yang dipraktekan oleh para narasumber saat mengajar dan menyampaikan bahan ajar.

Penambahan pengetahuan, keahlian dan perilaku Widyaiswara yang diperoleh setelah mengiku� kegiatan short course tentu saja memberikan kontribusi posi�f bagi BPSDM Provinsi Jawa Barat karena mereka dapat dijadikan sebagai agent of change yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas hasil pengembangan kompetensi.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang terus menerus untuk melakukan proses transfer of knowledge dari Widyaiswara yang mengiku� short course kepada Widyaiswara lainnya dan para tenaga pengembangan kompetensi lainnya serta kepada para ASN pada umumnya.

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

04

TRANSFORMASI MENJADI BPSDM

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

4.1

diperoleh dari bagaimana pola hidup posi�f yang dipraktekan oleh

Tuntutan Perubahan

para narasumber saat mengajar dan menyampaikan bahan ajar.

Seper� yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah Provinsi Jawa Barat terakhir dibentuk berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini Badiklatda merupakan salah satu Lembaga Teknis yang ditetapkan Perda tersebut.

Dalam Perda Nomor 15 tahun 2011, struktur organisasi Badiklatda terdiri dari 8 orang pejabat struktural. Jumlah tersebut merupakan impelementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengamanatkan “ramping struktur kaya fungsi”. Namun demikian dalam implementasinya dengan struktur organisasi yang cenderung minimalis ini telah memunculkan

berbagai

permasalahan,

sehingga

menuntut

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

dilakukanya peninjauan ulang terhadap keberadaan struktur kelembagaan Badiklatda. Tuntutan tersebut semakin menguat, ke�ka pada tahun 2013 Dr. H. Herri Hudaya ditugaskan

menakhodai

Badiklatda sebagai Kepala Badan. Sebagai seorang birokrat yang lama bertugas di gedung sate, Pak Herri (biasa kami memanggil) baru menyadari bahwa struktur organisasi Badiklatda yang pernah turut dirumuskannnya ke�ka menjadi Asisten Pemerintahan telah banyak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, oleh karenanya maka dilaksanakanlah evaluasi terhadap keberlangsungan organisasi Badiklatda

yang

mengiden�fikasi

ditemukannya

beberapa

permasalahan, diantaranya: 1. Munculnya Berbagai Permasalahan Sebagai Dampak Tidak Adanya Pejabat Eselon IV di Bawah Bidang ; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda

Nomor

22

Tahun

2008,

telah

melikuidasi

atau

menghilangkan keberadaan pejabat eselon IV di bawah kepala bidang. Dalam implementasinya telah menyebabkan beberapa permasalahan, diantaranya : a. Terjadi pencampuradukan antara tugas manajerial struktural dengan fungsional widyaiswara, yang seharusnya terpisah secara jelas sesuai dengan prinsip manajemen dan ketentuan yang mendasarinya. b. Terjadi

permasalahan

rentang

kendali

dan

koordinasi

pelaksanaan kegiatan pada tataran teknis, sehingga seringkali terjadi miskomunikasi dan hambatan dalam pembagian tugas dan pengambilan keputusan

yang akan berdampak pada

terhambatnya proses penyelenggaraan diklat. c. Sehubungan dengan �dak adanya pejabat eselon IV, maka staf pelaksana senior diangkat menjadi PPTK, namun pada kenyataanya kurang efek�f, karena kewenangan PPTK �dak sama dengan eselon IV, sehingga menimbulkan ke�daktaatan

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

ke�daktaatan dari staf lainnya, yang berdampak pada kinerja organisasi. d. Kinerja staf menurun karena �dak ada mo�vasi untuk berprestasi disebabkan karena peluang untuk meraih jabatan struktural sangat kecil.

2. Terjadinya Tumpang Tindih Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dengan OPD Lain ; a. Memperha�kan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah Provinsi Jawa Barat yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari Perda 15/2011, masih terjadi tumpang �ndih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badiklatda dengan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya.

Misalnya saja dalam hal penyiapan/seleksi peserta diklatpim masih merupakan tupoksi Badan Kepegawaian Daerah.

Demikian halnya program pendidikan formal lanjutan, seper� tugas belajar (S1, S2 dan Doktoral).

Di samping itu peran Biro Organisasi yang antara lain bertugas mengkoordinasikan urusan kepegawaian di Sekretariat Daerah masih perlu diperjelas.

Oleh karenanya Penataan dan

sinkronisasi tugas pokok dan fungsi

ke�ga OPD pengelola

kepegawaian tersebut menjadi keharusan sebagai konsekuensi dipisahkannya penyelenggaraan urusan kepegawaian yang dilaksanakan oleh �ga Organisasi Perangkat Daerah. b. Demikian halnya dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terdapat OPD lain yang memiliki Balai Diklat (Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Kelautan, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM).

Ber��k tolak dari masih tumpang �ndihnya pelaksanaan tupoksi seper� diuraikan di atas, dirasakan perlunya sinkronisasi

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

dan sinergitas antar OPD dalam pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badiklatda pada saat itu Dr. H. Herri Hudaya menawarkan gagasan, seperďż˝ yang tergambar dalam gambar di bawah ini :

Dengan mengacu kepada gagasan di atas, untuk penyelenggaraan administrasi kepegawaian secara luas dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas (improvement) pegawai dilakukan sepenuhnya oleh Badan Diklat.

Di samping itu, perlu kiranya dipertegas kembali implementasi sistem Diklat satu pintu yang selama ini dilaksanakan, khususnya yang menyangkut penyelenggaraan diklat aparatur harus dikoordinasikan oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam hubungan ini sesuai dengan arahan Badiklat Kemendagri, bahwa untuk dilakukannya penyelenggaraan diklat terpadu perlu

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

di per�mbangkan integrasi balai-balai pela�han yang ada di OPD sebagai UPTB Badan Diklat.

Manfaat yang didapat dari

terintegrasinya lembaga pela�han ASN tersebut, akan di diperoleh Grand Design Pendidikan dan Pela�han yang komprehensif serta akan tercapainya op�malisasi proses pendidikan dan pela�han baik bagi ASN maupun bagi kelompok masyarakat.

Dari hasil evaluasi di atas, ternyata perubahan struktur organisasi Badiklatda Provinsi Jawa Barat yang menghilangkan jabatan eselon IV di bawah bidang berdasarkan kepada Pasal 50 PP 41 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa untuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai jabatan fungsional agar dilakukan penyesuaian dengan mengutamakan jabatan fungsional, dalam pasal ini �dak secara explisit menyebutkan Badan Diklat Daerah yang termasuk dalam kelompok dimaksud. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat secara yuridis �dak tepat.

Selanjutnya berdasarkan hasil benchmarking ke provinsi lain �dak ada satupun Badan Diklat Daerah Provinsi yang menghapuskan struktur eselon IV di Bidang. Pada umumnya Badan Diklat Provinsi lain 1 (satu) Sekretariat dengan 3 subbag, dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang memiliki 2 (dua) subbid.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011,

terutama dalam kaitannya dengan struktur organisasasi Badiklatda Jawa Barat.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

3.1 4.2

Merespon Tuntutan

Sebagai buah reformasi birokrasi yang terus bergulir, pada tahun 2014 telah ditetapkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

yang

merubah

penyelenggaraan

pemerintahan

mengamanatkan

dilakukannya

perangkat

daerah

sebagai

daerah

secara yang

penataan akibat

dari

ulang

dras�s salah

pola

satunya

kelembagaan

perubahan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. UU 23/2014 tersebut mengamanatkan dilakukannya perubahan terhadap organisasi perangkat daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan demikian, maka harus

dilakukan perubahan dan bahkan mengganďż˝ PP nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Gayung bersambut, di satu sisi adanya tuntutan perubahan terhadap struktur organisasi Badiklatda Provinsi Jawa Barat, di sisi lain UU 23/2014

memberikan peluang untuk melaksanakan perubahan

tersebut.

Tuntutan revitalisasi organisasi Badiklatda ternyata bukan hanya di Jawa Barat, namun hampir di seluruh Provinsi.

Kementerian Dalam

Negeri telah merespon tuntutan perubahan kelembagaan perangkat daerah yang mengurus diklat aparatur tersebut, diantaranya dengan melakukan langkah-langkah perubahan regulasi terkait dan secara teknis dengan digelarnya rapat-rapat atau pertemuan lainnya yang membahas tentang perubahan Nomenklatur dan Struktur Organisasi Badan Diklat Daerah. Sebut saja dalam Rapat Koordinasi Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dengan para Kepala Badan Diklat Provinsi seluruh Indonesia,

tepatnya pada tanggal 22 sampai dengan 24

Februari 2014 di kota Palu Sulawesi Tengah, telah dibahas tentang

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

perubahan Nomenklatur Organisasi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Hasil rapat koordinasi di Palu tersebut rupanya di�ndaklanju� dengan terbentuknya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. BPSDM Kemendagri dimaksud merupakan transformasi kelembagaan dari Badan Pendidikan dan Pela�han (Badiklat) Kementerian Dalam Negeri.

Pembentukan BPSDM Kemendagri rupanya menjadi ide dasar dan mo�vasi bagi para penyelenggara Badan Diklat Provinsi, sehingga pada rapat koordinasi BPSDM Kemendagri dengan para Kepala Badiklat Provinsi berikutnya, tepatnya pada tanggal 5 s.d 8 April 2016 bertempat di Surakarta-Solo Jawa Tengah, mayoritas para Kepala Badiklat Provinsi se-Indonesia mengusulkan dibentuknya BPSDM sebagai penggan� Badiklat Provinsi.

Erat kaitannya dengan rencana Revitalisasi kelembagaan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah dimulai sejak tahun 2014, yaitu dengan dilaksanakannya evaluasi terhadap Perda 15/2011 yang hasilnya sebagaimana diuraikan di atas. Proses revitalisasi Badiklatda tersebut terus bergulir dengan dialokasikannya anggaran Penyusunan Naskah Akademik Raperda BPSDM pada APBD tahun anggaran 2016.

Sehingga dengan demikian, maka pada kurun waktu tahun 2016 tersebut proses pembentukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat dilaksanakan, dari mulai penyusunan Tim Penyusun Naskah Akademik hingga ditetapkannya Perda dan Pergub yang mengatur pembentukan BPSDM. Kembali gayung bersambut, ternyata seiring dengan program penyusunan Naskah akademik perda tentang BPSDM Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, regulasi penggan�

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Diskusi tentang Revitalisasi Badiklatda Jawa Barat

PP 41/2007 yaitu PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan tepatnya pada tanggal 19 Juni 2016. PP 18/2016 inilah yang mendasari dilakukannya revitalisasi organisasi perangkat daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

4.3

3.1

Naskah Akademik Raperda Pembentukan BPSDM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah akademik adalah naskah hasil peneli�an atau pengkajian hukum dan hasil peneli�an lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota

Provinsi,

sebagai

solusi

Rancangan terhadap

Peraturan

Daerah

permasalahan

dan

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

kebutuhan hukum masyarakat.

Akademik

sebagaimana

Sementara penyusunan Naskah

diatur

dalam

Pasal

56

ayat

(2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang harus disertakan sebagai penjelasan atau keterangan yang �dak terpisahkan dari dra� Raperda itu sendiri.

Erat kaitannya dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang BPSDM yang telah ditetapkan menjadi Program Kerja Badiklatda Provinsi Jawa Barat tahun 2016, Badiklat Daerah Provinsi Jawa Barat melibatkan para ahli yang akan mengkaji tentang pengembangan kompetensi aparatur dari berbagai disipilin ilmu sesuai dengan keahlian dan pengalamannya masing-masing, antara lain, bidang ilmu hukum, bidang sosial poli�k dan ilmu administrasi kepemerintahan dengan tetap berpedoman pada teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Lampirannya.

Dengan keterlibatan para ahli tersebut, naskah akademik yang dihasilkan diharapkan akan mampu memberikan gambaran tentang urgensi pembentukan badan baru penggan� Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memilliki tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan kompetensi aparatur dari mulai hulu sampai hilir.

Adapun

tujuan dari disusunnya Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pembentukan BPSDM ini adalah : a. Memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; b. Memberikan gambaran tentang struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengembangan SDM sebagai penggan� dari Badiklat Daerah Provinsi Jawa Barat ;

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

c. Menjadi bahan per�mbangan para stakeholders terkait penetapan Peraturan Daerah.

Penyusunan naskah akademik Raperda tentang Pembentukan BPSDM memiliki tahapan-tahapan dengan realisasi dan hasil kegiatan sebagai berikut : 1. Tahapan Persiapan Kegiatan Tahapan persiapan penyusunan naskah akademik dimulai dengan membentuk

Tim

Penyusun

Naskah

Akademik

Rancangan

Peraturan Daerah BPSDM Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan susunan anggota �m sebagai berikut : Tim Badiklatda (Internal) : 1)

Dr. H. Herri Hidaya,

2)

H. Engkus Su�sna, ST., MT,

3)

Dr. H. Yamin M. Saleh, M.Si,

4)

Dr. Yonathan Wiyoso, M.Si,

5)

Dr. Awan Gumelar, M.Si,

6)

H. Wisandana, SH., M.Si,

7)

Ir. Momon Rivai, M.Sc,

8)

Dra. Turwelis, S.Pd.

Tim Tenaga Ahli (Eksternal) : 1)

Prof. Dr. Ibnu Artandi, S.H. M.Hum

(Tenaga Ahli Bidang Ilmu Hukum) 2)

Dr. Teddy Asmara,S.H, M.Hum

(Tenaga Ahli Bidang Ilmu Sosial Poli�k dan Hukum) 3)

Dr. Hj. Heriyani Agus�na, MM, M.Si.

(Tenaga Ahli Bidang Ilmu Administrasi Pemerintahan).

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan se�ap ahli diberi tugas dan kewajiban yang berbeda-beda sesuai keahliannya masing-masing ahli, yaitu : a. Tenaga Ahli Bidang Ilmu hukum bertugas menyusun naskah akademik berkaitan dengan aspek legal pembentukan BPSDM yang melipu� dasar hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan

peraturan-peraturan

menteri

pelaksana

dalam lainnya

negeri yang

dan terkait

ketatalaksanaan ; b. Tenaga Ahli Bidang Ilmu Sosio Poli�k bertugas menyusun naskah akademik berkaitan dengan permasalahan sosiologis dan poli�k di masyarakat melipu� fakta-fakta empiris terkait dengan lembaga, best prac�se dari lembaga sejenis yang telah berhasil dan efek terhadap kehidupan masyarakat dan negara ; c. Tenaga Ahli Bidang Administrasi Pemerintahan bertugas menyusun naskah akademik berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan

seper�

urusan

kewenangan,

pelaksanaan

fungsi-fungsi pemerintah daerah dan praktek adminsitrasi pemerintahan lainnya.

Dengan memperha�kan uraian tugas di atas, maka walaupun dra� naskah akademik dikerjakan secara terpisah, untuk menjamin bahwa naskah akademik tersusun secara sistema�s dijadwalkan pertemuan untuk menggabungkan hasil kajian dari masing-masing ahli tersebut.

Adapun kegiatan persiapan ini dilaksanakan pada bulan Januari 2016 sampai dengan pertengahan Pebruari 2016.

2. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dra� Naskah Akademik Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat dibantu �m internal menyusun jadwal kerja kegiatan dengan terlebih dahulu menerima masukan sebagai bahan dasar yang akan dikaji oleh Tim Ahli.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Langkah awal yang dilakukan oleh �m yaitu dengan menyusun Da�ar

Inventaris

Masalah

(DIM)

untuk

mengetahui

masalah-masalah yang perlu dikaji lebih mendalam. Selanjutnya, DIM tersebut diinventarisir Tim Ahli dan internal untuk dibagi ke dalam beberapa cluster pembahasan dengan maksud agar pembahasan lebih terarah. Cluster tersebut dibagi berdasarkan jumlah BAB dalam naskah akademik yaitu : 1). Cluster BAB I Pendahulun 2). Cluster BAB II Kerangka Teori�s 3). Cluster BAB III Kondisi Eksis�ng Badan Diklat Daerah Provinsi 4). Cluster BAB IV Analisis Permasalahan 5). Cluster BAB V Penutup.

Pembahasan masing-masing cluster dilakukan dalam jadwal yang cukup ketat mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas. Adapun jadwal pembahasan cluster sebagai berikut :

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

BAB I Pendahuluan merupakan kerangka awal dalam penyusunan Naskah Akademik sehingga dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama oleh seluruh tenaga ahli tujuannya untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap materi pada Bab-bab berikutnya.

Sistema�ka penulisan BAB I terdiri dari latar belakang, iden�fikasi masalah, maksud dan tujuan dan metode penulisan naskah akademik.

Penyusunan BAB II dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Bidang Sosial Poli�k dengan per�mbangan BAB II lebih menekankan pada landasan teori�s pengembangan organisasi diklat.

BAB II disusun dengan sistema�ka : pendekatan naskah pengembangan organisasi diklat, kedudukan pengembangan kompetensi ASN dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Organisasi. Hasil yang diharapkan dari penyusunan Bab II yaitu stakeholder akan memahami tentang landasan teori�s dari pembentukan organisasi kediklatan.

Pembahasan BAB III yang berisi tentang kondisi eksis�ng Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Pemerintahan. Alasannya karena BAB III membahas tentang Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat secara mendetail yang melipu� landasan hukum, tugas, fungsi dan struktur organisasi Badiklat Daerah Provinsi Jawa Barat, Visi dan Misi, Beban Kerja Lembaga, Standarisasi, Jenis Produk Kediklatan, Sarana dan Prasarana/Pelayanan, Sumber Daya Manusia dan Jejaring Kerja Kediklatan. Dari penyusunan BAB III diharapkan akan memberikan informasi tentang kondisi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sementara BAB IV dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Hukum dengan per�mbangan BAB IV berisi kajian atas peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja dibandingkan dengan kondisi SOTK Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, analisis kebutuhan pengembangan organsasi, nomenkaltur kelembagaan dan desain

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

struktur organisasi.

BAB V merupakan penutup dari tahapan kegiatan penyusunan Naskah Akademik.

BAB V disusun oleh semua Tenaga Ahli dengan maksud untuk menghubungkan

seluruh

materi

yang

telah

disusun

oleh

masing-masing tenaga ahli menjadi satu kesatuan. Tim Ahli juga melakukan finalisasi akhir terhadap seluruh materi sebelum diekspos secara internal dengan �m dari Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat. Setelah proses finalisasi selesai dilaksanakan, Tim Ahli melakukan ekspose di depan �m internal Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan masukan sebelum ditetapkan menjadi dra� final yang akan dilakukan uji publik.

3. Tahap Diskusi Publik (Public Hearing) dra� Awal naskah Akademik Setelah dra� awal mendapat persetujuan dari �m asistensi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat (�m internal), dilakukan tahap diskusi publik atau uji publik (public hearing) dra� awal naskah akademik. Kegiatan diskusi publik ini melibatkan pihak eksternal yang terdiri dari beberapa Kepala Badan Diklat Daerah se Pulau Jawa dan Bali, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat serta para Widyaiswara dan pejabat struktural di lingkungan Badiklat Provinsi Jawa Barat. Bentuk kegiatan diskusi publik ini adalah Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat, Depu� Diklat Aparatur dari LAN RI, Kabag Perencanaan BPSDM Kemendagri, Dari Ditjen Otda Kemendagri dan Bidang Standarisasi Jabatan SDM Aparatur Kemen PAN dan RB. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Pebruari 2016 di Hotel Golden Flower Jalan Asia Afrika Nomor 15 -17 Bandung.

Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa masukkan yang sangat pen�ng bagi Tim untuk penyempurnaan dra� naskah akademik

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

yaitu kelembagaan urusan pemerintah bidang pendidikan dan pela�han aparatur �ngkat pemerintah provinsi berdiri sendiri �dak bergabung dengan BKD dan nomenklatur perangkat daerah bidang diklat aparatur �ngkat pemerintah provinsi adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

4. Tahap Evaluasi dra� naskah Akademik Setelah mendapatkan input dari kegiatan diskusi publik (public hearing), �m melakukan evaluasi dra� naskah akademik untuk mengakomodir masukan-masukan dari peserta FGD ke dalam dra� naskah akademik . Beberapa masukan terutama berkaitan dengan nomenklatur sub bidang dan penajaman rincian tugas dari se�ap subidang dipertajam dan disesuaikan dengan dra� Peraturan Pemerintah penggan� PP Nomor 41 Tahun 2007.

Evaluasi terhadap dra� naskah akademik dilakukan oleh Tenaga Ahli selama lebih kurang satu minggu. Hasil penyempurnaan dra� naskah akademik tersebut didiskusikan dengan �m internal dari Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan tanggapan. Sejalan dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Tim Ahli ( 11 Februari s.d 11 Maret 2016), maka pada tanggal 11 Maret 2016 Tim Ahli secara resmi menyerahkan hasil pekerjaan berupa DRAFT NASKAH AKADEMIK RAPERDA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) PROVINSI JAWA BARAT. 5. Tahapan Kaji Banding Ke Badiklat Provinsi Jawa Timur dan Balai Diklat Industri (BDI) Kementerian Perindustrian RI Denpasar Tujuan dari diselenggarakannya Kaji Banding ke Badiklat Jawa Timur dan ke BDI Denpasar adalah : 1). Menghimpun berbagai informasi yang dapat mendukung peningkatan

efek�fitas, efesiensi dan kualitas kegiatan

pengembangan kompetensi ASN di BPSDM yang akan dibentuk di Jawa Barat, 2). Informasi tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kediklatan yang dikunjungi termasuk permasalahan dalam pengimplementasiannya, 3). Kaji Banding proses penyelenggaraan Organisasi di Badiklatda Jawa Barat dengan Lembaga yang dikunjungi.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Kegiatan kaji banding dilaksanakan selama 3 (�ga) hari, yaitu pada tanggal 22 s.d 24 Maret 2016 dengan lokus Badan Pendidikan dan Pela�han Provinsi Jawa Timur di Surabaya dan Balai Diklat Industri (BDI) Kementerian Perindustrian di Denpasar – Bali.

Peserta Kaji Banding adalah Tim penyusun naskah akademik internal dengan rombongan dipimpin oleh Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat. a. Dari kegiatan kaji banding dihasilkan berbagai informasi tentang penyelenggaraan pendidikan dan pela�han aparatur di kedua lembaga pengembangan kompetensi tersebut. Secara garis besar hasil kaji banding dimaksud dapat dilaporkan : Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sama halnya dengan Badiklatda Provinsi Jawa Barat, Badan Diklat Provinsi Jawa Timur merasa perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Nomenklatur dan SOTK Lembaga Badan Diklat Provinsi. b. Berdasarkan

ke-dua

Undang-Undang

dimaksud,

upaya

pengembangan kompetensi ASN diarahkan guna mewujudkan kompetensi manajerial, teknis, sosiokultural dan kepemerintahan. Di samping itu, pengembangan kompetensi aparatur �dak hanya melalui diklat akan tetapi dapat dilakukan melalui Penataran, Seminar, Magang, dll. Dengan demikian, keberadaan Badan Diklat sudah �dak relevan lagi. c. Lembaga Pengembangan Kompetensi ke depan harus mampu menjawab upaya pengembangan kompetensi dari mulai hulu ke hilir, yaitu dari mulai Standarisasi yang antara lain melipu� asesmen kebutukan pengembangan kompetensi, Pengembangan Kompetensi, Uji Kompetensi hingga Ser�fikasi Kompetensi.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

d. Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar merupakan bagian dari kelembagaan pengembangan sumber daya aparatur dari BPSDM Kementerian Perindustrian RI. Hal ini apabila dianalogikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mirip kelembagaannya dengan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pembelejaran yang dapat diambil dari

keberadaan BDI ini adalah benchmark dari pembentukan UPTB BPSDM Provinsi Jawa Barat, mengingat pada saat ini di beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat masih terdapat Balai-Balai Pela�han.

6. Tahap Finalisasi Setelah dra� Naskah Akademik diterima oleh �m internal dan adanya masukan dari hasil kaji banding, �m internal melakukan finalisasi

Naskah

Akademik

Raperda

dengan

dilengkapi

lampiran-lampiran yang diperlukan.

Selanjutnya, pada tanggal 1 April 2016 Tim Internal dengan mengundang perwakilan salah seorang tenaga ahli melaksanakan rapat dengan menghasilkan kesepakatan penetapan Naskah Akademik Raperda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat sebagai Penggan� Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan diserahkan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Biro Hukum dan HAM serta diserahkan ke DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai bahan penyusunan Raperda serta tembusan kepada BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

3

4.23.1BPSDM Resmi Terbentuk Siap mengawal menuju BPSDM berkelas Dunia

Secara kronologis upaya pembentukan BPSDM Provinsi Jawa Barat, selain proses Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana yang telah dibahas dan diuraikan pada Bab IV.3, juga dapat tergambarkan dari tahapan-tahapan berikut: 1. Pada tanggal 29 Februari 2016 (setelah pelaksanaan FGD) dilakukan konsultasi dengan Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, tentang kemungkinan ditetapkannya Perda yang mengatur tentang Revitalisasi

Badiklatda

menjadi

BPSDM.

Hasil

konsultasi

menegaskan bahwa pengajuan Raperda pengganďż˝ Badiklatda akan diajukan bersamaan dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah pengganďż˝ PP Nomor 41 tahun 2007;

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

2. Pengiriman surat kepada Kepala BPSDM Kemendagri pada tanggal 1 Maret 2016 yang pada in�nya melaporkan kegiatan FGD dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik, yang antara lain menyepaka� nomenklatur penggan� Badan Diklat Provinsi adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; 3. Masih pada tanggal 1 Maret 2016, Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat berkirim surat pula ke Dirjen OTDA Kemendagri yang pada in�nya mengusulkan nomenklatur lembaga yang mengurus pendidikan dan pela�han aparatur di lingkungan Pemerintahan Provinsi adalah BPSDM Provinsi; 4. Pada tanggal 4 April 2016 disampaikan Naskah Akademik kepada Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai bahan per�mbangan dan permohonan dukungan; 5. Pada tanggal 30 Mei 2016 dilakukan ekpose tentang Revitalisasi Badiklatda menjadi BPSDM oleh Kepala Badiklatda dalam pertemuan yang dihadiri oleh Asisten Administrasi, Kepala BKD Kepala Biro Organisasi dan Kepala Bagian Kelembagaan Setda Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut seper�nya ide pembentukan BPSDM Provinsi Jawa Barat dengan perluasan Struktur Organisasi masih belum mendapatkan tanggapan yang signifikan, termasuk mengenai pembagian urusan antara Badiklatda yang menangani pengembangan kompetensi dan BKD yang menangani Manajemen ASN lainnya masih mengalami perdebatan.

6. Pada tanggal 6 Juni 2016 Kepala Badiklatda berkirim surat kepada Gubernur Jawa Barat, hal : Revitalisasi Organisasi Badiklatda Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 tahun 2016. Surat tersebut pada in�nya melaporkan tentang rencana pembentukan BPSDM yang dimungkinkan berdasarkan perhitungan typelogi OPD, bahwa urusan pendidikan pela�han di Jawa Barat termasuk type A dan ke�ka dibentuk OPD, maka OPD nya type A atau dapat

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

membentuk Struktur Oraganisasi yang maksimal.

7. Kurun waktu bulan Juni-Juli-Agustus dilakukan konsultasi dan koordinasi yang efek�f, baik dengan Stakeholder terkait di �ngkat Provinsi, terutama dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum maupun dengan Kementerian Dalam Negeri (BPSDM dan Dirjen OTDA) hingga pada akhirnya dilaksanakannya Rakor Penyusunan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah khusus Nomenklatur Badiklatda/BPSDM pada tanggal 18 s.d 19 Agustus 2016 di BPSDM Kemendagri Kalibata-Jakarta. Dalam Rakor tersebut Kepala Badan Diklatda Jawa Barat secara �dak langsung menjadi Narasumber, mengingat Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah siap dan memiliki konsep/Naskah Akademik Pembentukan BPSDM. Lebih jauh Rakor tersebut yang dihadiri Dirjen Otda dan Kepala Biro Organisasi menghasilkan dra� Struktur Organisasi BPSDM yang kemudian

dijadikan

Surat

Edaran

Dirjen

OTDA

kepada

Pemerintahan Provinsi seluruh Indonesia dan dra� SOTK nya itu sendiri diadopsi oleh hampir seluruh Pemerintah Provinsi.

8. Proses selanjutnya adalah penyampaian dra� final Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan BPSDM Provinsi Jawa Barat yang kemudian dibahas bersama-sama dengan proses Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan.

Dalam pembahasan Raperda maupun Pergub tersebut, Naskah Akademik Raperda BPSDM sebagai penggan� Badiklatda dijadikan pedoman dan acuan, walaupun dalam finalisasi dilakukan penyesuaian sejalan dengan telah ditetapkannya PP 18 tahun 2016 dan Surat Edaran Dirjen OTDA tentang pembentukan BPSDM Provinsi.

9. Setelah melalui pembahasan yang cukup alot baik di Biro Organisasi dan Biro Hukum maupun di DPRD Provinsi Jawa Barat, maka tepat pada tanggal 14 November 2016 ditetapkanlah

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang diantaranya membentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang diiku� pula dengan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016

dan Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2016 seper�

dijelaskan di atas, maka resmi sudah pembentukan

Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.

Pembetukan perangkat daerah yang membidangi pengembangan kompetensi aparatur tersebut mengakhiri perjalanan panjang Badan Pendidikan dan Pela�han Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah berdiri sejak tahun 1968. Kepala BPSDM Dr. H. Herri Hudaya sering menyebut perubahan ini sebagai Transformasi Badiklatda menjadi BPSDM. Dengan Transformasi Badiklatda menjadi BPSDM, maka sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 tahun 2016, Struktur Organisasi BPSDM adalah sebagai berikut:

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Transformasi BADIKLATDA menjadi BPSDM bukanlah sekadar perubahan Nomenklatur kelembagaan saja, namun memiliki makna yang sangat mendalam karena BPSDM secara umum memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dari hulu sampai hilir, yaitu dari mulai penyusunan Standarisasi, Pengembangan Kompetensi hingga Ser�fikasi melalui Uji Kompetensi. Tupoksi tersebut jauh berbeda dengan Badiklatda yang hanya fokus kepada pendidikan dan pela�han aparatur, sehingga terkesan hanya sebagai even organizer Diklatpim dan Diklat Prajabatan.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Di sisi lain sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa Pengembangan Kompetensi ASN �dak hanya dilaksanakan melalui Diklat Aparatur namun dapat dilaksanakan pula melalui penyelenggaraan : Seminar, Penataran, Kursus, Bimbingan Teknis, e-learning, benchmarking, magang kerja, dll.

4.5 3.1

Pengembangan Kompetensi

Seiring dengan berubahnya nomenklatur Badan Pendidikan dan Pela�han menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebutan “diklat” di lingkungan BPSDM Provinsi Jawa Barat digan� menjadi “pengembangan kompetensi”, bahkan secara bercanda Kepala BPSDM Herri Hudaya menyampaikan kepada para pegaw ai bahwa siapa saja yang masih memakai is�lah “diklat” harus “engkle” (mengangkat kaki sebelah).

Sebutan Pengembangan Kompetensi tersebut memang sesuai dengan nomenklatur di dalam PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang

mengatur

tentang

pemberian

hak

untuk

Pengembangan Kompetensi kepada semua PNS.

mengiku� PP 11/2017

tersebut juga mengatur tentang perintah untuk menyusun dan menetapkan kebutuhan pengembangan kompetensi kepada se�ap instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dalam pelaksanaannya secara teknis PP 11/2017 di�ndaklanju� oleh Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) Nomor : 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS. Secara umum proses pengembangan kompetensi tersebut dapat dilihat dalam gambar di samping ini :

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Dalam hubungannya dengan pembagian tugas, penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam pada BPSDM Provinsi,

Kementerian Dalam Negeri

melalui Surat Nomor 891-1/1006/BPSDM tanggal 27 Februari 2017 secara garis besar mengatur Tupoksi dan Program Pengembangan Kompetensi berbasis kompetensi sebagai berikut : 1. Pengembangan Kompetensi melalui Ser�fikasi Kompetensi dan Pengelolaan

Kelembagaan

Pengembangan

Sumber

diperlukan Daya

dalam

Manusia

serta

pelaksanaan penguatan

kelembagaan BPSDM, yakni yang terkait dengan : a. Ser�fikasi kompetensi yang harus melalui Uji Kompetensi untuk mengukur Kompetensi Aparatur yang dibandingkan dengan Standarisasi Kompetensi Jabatan tertentu termasuk

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

pengelolaan Kelembagaan Ser�fikasi. b. Pengelolaan kelembagaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tujuan meningkatkan fungsi kelembagaan dan pengembangan

kompetensi

bagi

tenaga

pengembang

kompetensi (tenaga pengajar/ TOT/MOT/Asessor, pengelolaan sarana pengembangan / pembelajaran). c. Pengelolaan sumber belajar dan kerja sama dengan sasaran peningkatan

kinerja

pengembangan

metode

secara belajar,

kelembagaan sarana

melalui

pembelajaran,

perangkat pembelajaran, serta Pengembangan kerjasama.

2. Pengembangan

Kompetensi

Teknis

Subtan�f/

In�

adalah

pengembangan kompetensi yang berkaitan langsung dengan tugas fungsi dalam jabatan, yakni yang terkait dengan : a. Urusan konkuren wajib pelayanan dasar (yang mencakup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, tran�bumlinmas dan sosial serta pilihan : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi) b. Urusan Konkuren wajib non pelayanan dasar (yang mencakup urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pangan, pertanahan,

lingkungan hidup, admindukcapil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informa�ka, koperasi, usaha kecil dan menegah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, sta�s�k, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan). c. Perangkat daerah penunjang yaitu sebagai pendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah (Badan Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan dan

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Sekretariat Daerah).

3. Pengembangan Kompetensi teknis umum dan teknis pilihan adalah pengembangan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh se�ap jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan pengembangan kompetensi teknis fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional, yakni yang terkait dengan : a. Pengembangan kompetensi umum yang wajib dimiliki oleh se�ap jabatan (sistem pemerintahan, manajemen pembangunan, wasbang, dll). b. Pengembangan kompetensi pilihan yang harus dimiliki (sosial kultural) oleh se�ap jabatan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing (kompetensi lain diluar jabatannya). c. Pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi yang akan atau sudah meduduki jabatan fungsional.

4. Pengembangan kompetensi manajerial adalah pengembangan kompetensi manajemen pemerintahan dan kepemimpinan, yakni yang terkait dengan : a. Pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah (KDH/ wakil KDH, pimpinan/ anggota DPRD, Camat). b. Pengembangan kompetensi bagi pimpinan �nggi utama, madya dan pratama (teknis, kepemimpinan). c. Pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan bagi administrasi dan kader PNS. Tupoksi BPSDM tersebut kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentangtentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

4.6

Selamat Tinggal Kampus Windu

Taman yang asri di bagian dalam Kampus Windu 26

Tanggal 1 Januari 2017 adalah awal beroperasinya perangkat daerah baru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat yang dibentuk melalui Perda 6 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2016. Seiring dengan dimulainya era BPSDM sebagai penggan� Badiklatda tersebut, berhembuslah isu perpindahan kantor dari kampus di Jalan Windu Nomor 26 ke jalan kolonel Masturi – Cipageran Cimahi. Isu tersebut se�daknya telah menjadi buah bibir di lingkungan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terlebih khusus lagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah yang berkantor di Jalan Windu itu sendiri, yaitu BPSDM. Selama kurang lebih 5 bulan isu tersebut cenderung berkurang dan bahkan menghilang, seiring konon dilakukannya pendekatan dan penjelasan tentang keberadaan kampus Cipageran kepada Pimpinan yang memang belum siap dan bahkan di tahun 2017 pembangunan kampus Cipageran terhen� akibat �dak teranggarkannya dalam APBD murni tahun anggaran2017. Informasi lain yang se�daknya membuat isu tersebut agak menghilang antara lain realita bahwa yang

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

menyebabkan lembaga pengembangan kompetensi ini terakreditasi “A” dari LAN RI adalah karena yang dinilai adalah kampus di jalan Windu 26, sehingga kemungkinannya kecil nilai akreditasi yang sangat bergengsi tersebut tetap dipertahankan dengan situasi kampus Cipageran saat itu.

Isu yang

yang mudah menjadi viral (meminjam is�lah medsos)

tersebut kembali bergulir dan bahkan kali ini �dak hanya sebatas isu, karena tepat pada tanggal 19 Juli 2017 ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor: 011/Kep.622-Org/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 11/Kep.53-Org/2017 tentang Penetapan Penempatan Gedung Kantor Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pergub

yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama

Gubernur Jawa Barat tersebut antara lain mengatur penempatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat berkantor di Jalan Windu Nomor 26 Bandung dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat di Jalan Kolonel Masturi Nomor 11 Cipageran Kota Cimahi.

Keresahan pun muncul diantara para pegawai BPSDM kala itu, beragam sikap yang mereka tunjukan. Ada yang pasrah menerima, ada yang berusaha protes ke gedung Sate, ada yang bertanya tanya dan bahkan ada diantara mereka mengusulkan diri untuk pindah ke Perangkat Daerah lain. Keresahan tersebut wajar dan manusiawi seiring dengan kenyataan yang harus dihadapi pada saat itu, diantaranya : pembangunan kampus Cipageran belum selesai, bisakah para pegawai melaksanakan tugas tepat waktu karena rumah yang jauh dan jalanan rela�f macet, karena jarak yang jauh transfortasi menjadi mahal dan alasan lainnya.

Dengan kearifan dan kesabaran pimpinan BPSDM dan dengan �dak pernah bosan menjelaskan kepada semua pegawai tentang keharusan perpinadahan tersebut. Akhirnya dengan berdasarkan semangat azas loyalitas dan keinginan untuk mewujudkan kampus BPSDM berstandar

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Internasional, maka tepat pada tanggal 9 Februari 2018 dilaksanakan ritual perpindahan itu, diawali dengan Apel pagi terakhir di Jalan Windu 26 Bandung dilanjutkan dengan kompoy kendaraan membawa para pegawai dan peralatan kerja menuju Jalan Kolonel Masturi KM 3,5 Cipageran Kota Cimahi. Sesampai di Cipageran dilaksanakan Apel pertama di halaman belakang Kampus dan ramah tamah di Aula.

Photo bersama sebelum meninggalkan Kampus Windu

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Apel terakhir di kampus Windu dan Apel pertama di Cipageran

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Tanggal 9 Februari 2018

mengawali sejarah baru beroperasinya

Kampus BPSDM berstandar Internasioanal sebagai kawah Candra Dimuka mewujudkan ASN Kelas Dunia – ASN Juara Lahir dan Bathin..

Selamat tinggal Windu.... kampus penuh kenangan, kini kami berjuang di kampus masa depan berstandar Internasional.

Kampus BPSDM Berstandar Internasional

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

05

BERKELAS DUNIA MENUJU ASN JUARA

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

3.1 5.1

Jawa Barat Juara Lahir dan Batin

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir periodesasi Rencana Strategi tahun 2013-2018, seiring dengan berakhirnya periodesasi jabatan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2013-2018.

Dalam

hubungannya dengan hal tersebut, maka di tahun 2018 dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat periode 2018-2023 dan telah terpilih Gubernur H. Mochamad Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur H. Uu Ruzhanul Ulum.

Sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi dalam periode kepemimpinan 5 tahun ke depan yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat (RPJMD) tahun 2018-2023.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Sampai selesainya penyusunan buku ini Perda dimaksud masih dalam proses pembahasan.

Visi tersebut adalah : “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir

Ba�n dengan Inovasi dan

Kolaborasi“.

Visi dijabarkan ke dalam 5 Misi, yaitu : 1. Membentuk

manusia

Pancasila

yang

bertaqwa

melalui

peningkatan peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai pusat peradaban, yaitu dengan pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara; 2. Melahirkan Manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produk�f melalui peningkatan pelayanan publik yang inova�f , yaitu dengan kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millenial juara, perguruan �nggi juara, dan smk juara ; 3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konek�vutas wilayah dan penataan daerah, yaitu dengan transportasi juara, logis�c juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara; 4. Meningkatkan produk�vitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi

dengan

pusat-pusat

innovasi

serta

pelaku

pembangunan, yaitu dengan nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi krea�f juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inova�f dan kepemimpinan yang kolabora�f antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota, yaitu melalui birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Erat kaitannya dengan BPSDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor : 77 tahun 2016, misi yang langsung terkait adalah misi yang ke-5 terutama dalam mewujudkan birokrasi juara dan ASN juara, walaupun secara �dak langsung

tupoksi

BPSDM

mendukung

semua

misi

tersebut

dikarenakan ASN dalam hal ini memiliki peran yang sangat menentukan dalam upaya pencapaian visi dan semua misi.

Dalam hubungannya dengan rencana strategi Badiklatda/BPSDM periode 2013-2018, yaitu Terwujudnya Badiklatda Berstandar Internasional Menuju Aparatur Berkelas Dunia “, upaya pencapaian visi terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan ba�n serta terwujudnya misi ke-5 masih sangat relevan. Hal tersebut dikarenakan pada hakekatnya Aparatur berkelas dunia merupakan bagian dari Birokrasi Juara dan ASN juara.

3.1 Capaian BPSDM Berkelas Dunia 5.2 Tepat pada tanggal 13 November 2018 Gubernur Jawa Barat H. M. Ridwan Kamil menyerahkan sejumlah penghargaan, diantaranya kepada Kepala BPSDM H. Herri Hudaya sebagai peraih TKKSD Award katagori pemrakarsa kerjasama daerah terbaik. BPSDM dinilai berhasil dalam melaksanakan kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsinya

sebagai

lembaga

pengembangan kompetensi ASN. Dalam lingkup kerjasama Pemerintahan, telah terjalin kerjasama penyelenggaraan diklat aparatur dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan beberapa Pemkab/Pemkot di luar Jawa Barat, dengan Pemerintah Provinsi lain dan dengan beberapa Kementerian/Lembaga. Dalam kerjasama internasional pun �dak ke�nggalan, diantaranya selama ini telah bekerjasama dengan

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

3

Flinder University – Australia Selatan, dengan LOGODI Korea Selatan serta dengan beberapa negara sahabat melalui program Sister Province. Keunggulan lain bentuk kerjasama yang selama ini dikembangkan adalah BPSDM mampu berperan pula sebagai Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Jawa Barat melalui pemanfaatan berbagai aset yang dimiliki disewakan

kepada

pihak

ke�ga,

baik

untuk

kepen�ngan

pengembangan kompetensi ASN itu sendiri maupun untuk kepen�ngan

lainnya,

seper�

akomudasi

bagi

wisatawan,

kongres/muktamar Ormas, dll.

BPSDM menerima penghargaan TKKSD Award

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Diraihnya penghargaan TKKSD Award adalah salah contoh dari capaian Visi terwujudnya BPSDM berstandar internasional, yang salah satu indikatornya adalah telah terjalinnya kerjasama internasional dalam upaya pengembangan kompetensi. Capaian lainnya tentu telah banyak yang diraih, secara kelembagaan BPSDM Provinsi Jawa Barat unggul dibandingkan dengan BPSDM Provinsi lainnya karena telah meraih

akreditasi

“A”

dari

LAN-RI

sehingga

berhak

untuk

menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan �ngkat II, III dan IV. Di samping itu dalam hal penjaminan mutu BPSDM Provinsi Jawa Barat telah berstandar Internasional dengan diraihnya Ser�fikat SMM ISO 9001:2015 yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Capaian prestasi lainnya yang telah diraih antara lain sebagai juara lomba Pemanfaatan Teknologi Informasi antar BPSDM Provinsi dan sebagai penyelenggara DIKLATPIM terbaik yang diselenggarakan LAN-RI. Dalam hal program Uji Kompetensi dan Ser�fikasi, BPSDM Provinsi

Jawa

Barat

mendapat

penilaian

terbaik

sebagai

penyelenggara Uji kompetensi dan Ser�fikasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dari Kementerian Dalam Negeri serta mendapatkan apresiasi meraih Rekor MURI sebagai penyelenggara Uji Kompetensi Polisi Pamong Praja terbanyak.

Khusus dalam hal inovasi, program Diklatpim Pola Baru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 �dak kurang dari 2500 bentuk inovasi yang dibangun oleh para alumni diklatpim yang merupakan persyaratan kelulusan dalam meraih predikat sebagai Pemimpin Perubahan.

Sejumlah aplikasi Teknologi Informasi yang merupakan inovasi para Alumni Diklatpim sudah diterapkan di berbagai perangkat daerah provinsi dan kebupaten/kota dan bahkan banyak yang berhasil meraih prestasi terbaik dalam lomba inovasi �ngkat nasional.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Secara internal BPSDM juga mengembangkan sejumlah inovasi, misalnya saja: penggunaan aplikasi e-learning, penda�aran diklat online, An� Plagiarism, monev online, e-journal, e-Library, pembentukan Lembaga Ser�fikasi Profesi (LSP) dan bahkan untuk WEB nya beberapa kali mendapatkan predikat juara dari Diskominfo.

Di samping itu, kini di Cipageran-Cimahi baru saja selesai pembangunan Asrama “Twin Tower” dan dalam proses finishing pembangunan gedung kantor BPSDM berstandar internasional.

Berbagai inovasi serta keberhasilan yang telah diraih BPSDM Jawa Barat seper� yang dijelaskan di atas, telah menggerakan berbagai in�tusi pengembangan kompetensi di Inonesia untuk datang ke Bandung/Cimahi untuk melaksanakan kaji banding/benchmarking tentang pengembangan kompetensi ASN di BPSDM Jawa Barat, sebut saja BPSDM Bali, BPSDM Sumbar, BPSDM, Sumut, BPSDM Kalbar, BPSDM Papua Barat, BPSDM Papua, Badiklat Jawa Timur, PSDM Setneg, dll. Demikian halnya para pejabat struktural dan juga pejabat fungsional Widyaiswara BPSDM Jawa Barat kerap mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber “best practice” pengembangan kompetensi di beberapa kota di tanah air.

Ber��k tolak dari berbagai capaian yang telah diraih di atas, maka BPSDM Provinsi Jawa Barat telah siap dalam mendukung visi terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan ba�n dengan inovasi dan kolaborasi serta dalam mewujudkan Birokrasi Juara dan ASN Juara.

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Penerimaan Benchmarking

5.3 3.1

Isu Strategis 2018-2023

Di samping berbagai capaian prestasi yang telah diraih dalam mengemban Visi 2008-2013 mewujudkan BPSDM berstandar internasional atau berkelas dunia, masih banyak permasalahan pengembangan kompetensi secara nasional maupun dalam lingkup Jawa Barat. Dalam rangka menyusun Rencana Strategis BPSDM Provinsi Jawa Barat 2018-2023, Tim Renstra telah mengidenďż˝ďŹ kasi berbagai permasalahan tersebut dan untuk selanjutnya dijadikan Isu Strategis.

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

Isu Strategis Pengembangan Kompetensi dimaksud, terdiri dari : • Intregritas dan Budaya An� Korupsi • Daya Saing Global • Lemahnya Kinerja Sektor Publik • Pengembangan Kompetensi Terintegrasi • Kebijakan Pemberian hak Pengembangan Kompetensi 20 JP Untuk Se�ap PNS • Ser�fikasi Kompetensi • Perubahan Mind Set Aparatur • Pemanfaatan Teknologi Informasi • Pengangkatan Tenaga Honorer sebagai PNS (432 Orang) • Kebijakan

Anggaran

0.34%

dari

Belanja

Daerah

untuk

Pengembangan Kompetensi di luar Infra Struktur dan fixed cost • Standarisasi Pengembangan Kompetensi • Penempatan Jabatan �dak sesuai dg Kompetensi • Pembentukan Talent Pool • World Class Apparatus tahun 2025 • Peta Gap Kompetensi • Standar Kompetensi Jabatan • Penyusunan Pola Karir Berbasis Kompetensi • Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan • Smart ASN.

Strategi Menuju Birokrasi dan ASN Juara 5.43.1 Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan menjawab isu-isu strategis pengembangan kompetensi tahun 2018-2023, serta mewujudkan Birokrasi Juara dan ASN Juara, maka Tim Renstra juga menyusun Strategi sebagai berikut :

3

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

• BPSDM Provinsi Jawa Barat sesuai Visi dan Misi Organisasi yang dituangkan dalam tugas pokok dan fungsi, dilakukan transformasi BPSDM dari penyelenggara (EO) menjadi lembaga yang memproses

dimulai

pengembangan

dari

perencanaan,

kompetensi,

melakukan

menyelenggarakan pengendalian

dan

evaluasi memperluas pengembangan kompetensi disesuaikan dengan standarisasi jabatan dan dinamika pelayanan publik di era global. Pengembangan Kompetensi dilakukan melalui berbagai macam metode seper� Training, Internship, On The Job Training, Simula�on, Field Trips, Benchmarking, Workshop, Seminar, Bimtek, dll.

• Peningkatan Inovasi diarahkan kepada pengembangan kompetensi melalui pemanfaatan TI (pembuatan e-learning, Diklat Online, Penda�aran Diklat, e-library, e-journal, bookless dsb) dan pengembangan

metode

Pengembangan

Kompetensi

serta

peningkatan sarana prasarana bertaraf internasional sebagai upaya

pembaharuan,

percepatan,

efisiensi

dalam

rangka

meningkatkan daya saing daerah.

• Kolaborasi dalam upaya pengembangan kompetensi, melalui peningkatan kualitas kelembagaan bertaraf internasional dengan melakukan pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri (BPSDM Provinsi Jawa Barat telah memperoleh akreditasi sempurna, Level Adari LAN RI dan ISO 9001-2015). Dalam hal kerjasama

internasional,

kerjasama

yang

pernah

dirin�s

di�ngkatkan (kerjasama yang dilakukan adalah Short course dengan Australia Selatan(Flinders University), COTI dan LOGODI di Korea Selatan.

• Peningkatan pelaksanaan ser�fikasi kompetensi untuk semua profesi PNS, baik jabatan struktural maupun fungsional melalui pengembangan

manajemen

LSP

termasuk

di

dalamnya

pengembangan assesmen center (Pelaksanaan Uji kompetensi

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia

yang telah dilaksanakan seper� Satpol PP, P2UPD dan Ser�fikasi Pengadaan Barang/Jasa).

• Op�malisasi peran/kontribusi BPSDM dalam peningkatan angka Indek Reformasi Birokrasi.

• Membentuk dan mengembangkan manajemen pengembangan kompetensi “Corporate University”.

Rancangan Strategi Pengembangan Kompetensi di atas masih bersifat sementara, mengingat sampai selesainya penyusunan buku ini proses penetapan Rencana Strategis BPSDM Provinsi Jawa Barat 2018-2023 masih

berlangsung

dan

diyakini

masih

akan

berkembang

pemikiran-pemikiran konstruk�f dan tentunya akan disesuaikan dengan RPJMD yang juga masih dalam proses.

Insya Allah dengan dengan semangat visi “Jawa Barat juara lahir ba�n dengan Inovasi dan Kolaborasi”, Borokrasi Juara dan ASN Juara akan terwujud. Semoga.....Salam kompetensi.

3

TRANSFORMASI BADIKLATDA Menuju BPSDM berkelas dunia