EVALUASI IMPLEMENTASI PENERAPAN E-GOVERNMENT (STUDI PADA E-GOVERMENT PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DAN KABUPATEN PESAWARAN) Oleh Dr. Dedy Hermawan, S. Sos, M.Si Wheny Khristianto, S.Sos, MAB ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Penelitian kualitatif memandang obyek yang diteliti secara holistik. Hasil penelitian ini memperlihatkan dua hal: pertama, bahwa penggunaan website Pemkot Bandar Lampung baru sebatas pelayanan informasi kepada masyarakat, membangun tradisi atau kebiasaan para pegawai pemerintah kota untuk memanfaatkan teknologi informasi, dan keberadaan teknologi informasi belum digunakan untuk secara formal untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kedua, penggunaan website Pemerintah Daerah Pesawaran selain sebagai media informasi kepada publik, implementasi eGovernment dikembangkan sebagai media pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurenment). Kedua, kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah persoalan komitmen kepala daerah, minimnya anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan keterbatasan infrastruktur pengembangan teknologi informasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk implementasi e-Government di Pemerintah Kota Bandar Lampung baru sebatas menjadi media informasi kepada publik. Sedangkan implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah selangkah lebih maju, yaitu menjadi media informasi kepada publik dan transaksi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan-kegiatan poryek di Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Kendala pokok pengembangan teknologi informasi yang dihadapi oleh kedua pemerintah tersebut adalah rendahnya komitmen para pimpinan pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, penyusunan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan walikota/bupati beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya untuk pengembangan teknologi informasi. Kedua, pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran operasional dananggaran pemeliharaan yang memadai. Ketiga, berkaitan hambatan SDM maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegarsi. Keempat, dibentuk kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, khususnya provider ITC, untuk pengembangan IT. LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
103
KATALOG ABSTRAK PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG
Esensi utama dari pelaksanaan e-Government adalah bagaimana masyarakat dan pelaku bisnis menjadi lebih dekat dengan pemerintah. Namun, sejauh ini pengembangan e-Government umumnya masih berorientasi pada penyediaan website dan penyediaan informasi kepada publik. Ada dua tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu: pertama, mengetahui dan mendeskrisikan implementasi Pengembangan e-Government di Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kabuapten Pesawaran. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kabuapten Pesawaran dalam implementasi e-Government.