Raden Intan – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Praja Muda Karana (Pramuka) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) gelar upacara adat pada kegiatan Perkemahan Song-song Ramadhan (PSR) ke-35 Tahun 2026. (Senin, 09/02/26)
Upacara adat dilakukan pada pukul 16 00 WIB s d selesai di Bumi Perkemahan UIN RIL Upacara adat ini diadakan dengan tujuan untuk mempererat silahturahmi antar peserta
Sebagai bentuk pembukaan kegiatan PSR secara adat dan penerimaan tamu Racana, kegiatan diawali dengan penyampaian pantun berbahasa Lampung. Kemudian dilanjut dengan penyerahan simbolik berupa pemakaian siger Lampung dan kopiah adat Lampung sebagai tanda simbolis pembukaan acara adat yang diserahkan oleh pemangku adat Racana kepada peserta.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Rip Daliansyah selaku Pemangku Adat Racana Putra, Siti Nurul Rohmah selaku Pemangku Adat Racana Putri, Aditya Pratama Putra selaku Pemangku Adat Kegiatan Putra, dan Eliyta Egistiana selaku Pemangku Adat Kegiatan Putri, serta diikuti oleh 700 peserta yang terdiri dari 32 pangkalan penegak dan 60 pangkalan pandega dari seluruh sekolah dan universitas di Indonesia.
Dina Saudiah selaku sekretaris pelaksana berharap dengan dilaksanakannya upacara adat ini para peserta dapat saling mengenal dan menambah pengalaman.
WUJUDKAN
"Harapannya, semoga para peserta lebih mengenal satu sama lain dan belajar bersama untuk mencari pengalaman serta dapat mempererat silahturahmi antar gugus," ucapnya
Muhammad Vandy Al-Aziz salah satu peserta dari pangkalan Universitas Ma'arif Lampung (UMALA) mengungkapkan perasaan senangnya setelah mengikuti upacara adat
"Saya merasa senang setelah mengikuti upacara adat, karena dengan adanya kegiatan ini kami bisa saling mengenal budaya dan keberagaman dari masing-masing daerah," ungkapnya
AKTUALISASI KURIKULUM PANCA CINTA, PSR KE-35
RESMI DISELENGGARAKAN
Sumber: Wantal
Rep: Otafi & Wantal
PSR sendiri merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Praja Muda Karana (Pramuka) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), dengan tujuan membangun dan melatih kepercayaan antar peserta terkait kepramukaan
Pada tahun ini, PSR mengusung tema “Aktualisasi Kurikulum Panca Cinta Melalui Perkemahan Songsong Ramadhan Ke35” Panca Cinta sendiri berarti 5 nilai utama yaitu cinta kepada Allah, cinta ilmu pengetahuan, cinta diri sendiri dan sesama, cinta alam dan cinta tanah air.
Raden Intan Mewujudkan kurikulum Panca Cinta, Perkemahan Songsong Ramadhan (PSR) ke35 resmi diselenggarakan. (Selasa, 10/02/26).
Perkemahan ini berlangsung selama lima hari, yakni dari tanggal 09 Februari s d 14 Februari, yang berlokasi di Bumi Perkemahan UIN RIL Kegiatan ini menghadirkan beberapa perlombaan tingkat nasional, di antaranya lomba Peraturan Baris-Berbaris (PBB), Syahril Qur’an, pentas seni, kaligrafi kontemporer, desain grafis, karya tulis ilmiah,
Sumber: Otafi
vlog competition, kreasi tenda panggung, karnaval, dan lomba cipta menu buka puasa
“Saya berharap melalui perkemahan ini dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk memperluas tali persaudaraan, menambah wawasan, menguatkan jiwa kepemimpinan, dan persatuan antar Pramuka seluruh Indonesia,” harapnya
Maulana Yusuf, salah satu peserta dari pangkalan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Bandar Lampung, mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti pembukaan PSR ke35
Dalam sambutannya, Kadisdikbud Provinsi Lampung berharap dengan adanya kegiatan ini para peserta dapat memperluas tali persaudaraan dan menambah wawasan Turut dihadiri oleh Thomas Amirico, S.STP., M.H., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Lampung, Prof Dr H Idrus Ruslan, M Ag , selaku Wakil Rektor (Warek) III UIN RIL bidang kemahasiswaan dan kerja sama, Dr. Hj Surlan, M Ag , selaku Pembina UKM Pramuka UIN RIL, jajaran civitas akademika UIN RIL, serta diikuti oleh 700 peserta dari seluruh sekolah dan universitas di Indonesia.
Raden Intan – Regenerasi kepemimpinan, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Mahasiswa Raden Intan (PersMa RI) adakan Serah Terima Jabatan (Sertijab), Orientasi Pengurus (Opus), dan Rapat Kerja (Raker) Tahun 2026 (Jum'at, 13/02/26)
Kegiatan ini berlangsung pukul 08.00 s.d. selesai di Gedung Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), dengan mengusung tema “Regenerasi Kepemimpinan sebagai Upaya untuk Menjaga Integritas dan Profesionalisme Pers Mahasiswa Raden Intan”.
Turut dihadiri oleh Anis Hadayani, S Ag , M Sos , selaku pembina UKM PersMa RI, Trian Dara Ega Febrina selaku Staf Ahli UKM PersMa RI, perwakilan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) lingkup UIN RIL, Perwakilan Aliansi Pers Mahasiswa Lampung (APML), Demisioner, dan 28 Pengurus baru UKM PersMa RI
Dalam sambutannya, Pembina UKM PersMa RI menyampaikan bahwa regenerasi bukan hanya sekedar pergantian struktur diatas kertas,
tetapi merupakan bentuk transfer nilai dan idealisme.
"Menurut saya, regenerasi bukan hanya sekedar pergantian struktur diatas kertas, tetapi ini adalah bentuk transfer nilai, idealisme, perpindahan tanggung jawab yang tidak hanya mewarisi jabatan, tetapi juga mewarisi semangat," ucapnya.
Doni Anugrah selaku ketua pelaksana dalam laporannya menyampaikan harapannya untuk kepengurusan baru
"Saya berharap kepengurusan baru UKM PersMa RI lebih berkembang dan terus menegakkan keadilan baik didalam kampus maupun di luar, " ungkapnya.
Sumber: Content
Sumber: Rinaila
PERIODE 2025/2026
Rep: Milya
Tak hanya memandu pengukuhan, Pembina UKM PersMa RI juga menjadi Pemateri dalam Orientasi Pengurus (Opus) setelah pengurus resmi dikukuhkan
Muhammad Iqbal Wahyu Anuari selaku Pemimpin Umum (Pemum) terpilih periode 2025/2026, menyampaikan harapannya untuk kepengurusan baru.
"Harapannya, kepengurusan baru ini dapat memperbaiki hal-hal yang kurang dari pengurus sebelumnya, dan program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik," ujarnya
Nadia selaku tamu undangan dari UKM BAPINDA (Bidang Pembinaan Dakwah) mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti acara ini
Raden Intan – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Mahasiswa Raden Intan (PersMa RI) resmi mengukuhkan pengurus baru periode 2025/2026 (Jum'at 13/02/26)
Pengukuhan ini dipandu oleh Anis Handayani, S Ag , M Sos , selaku pembina UKM PersMa RI di Gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL)
"Saya merasa acara pengukuhan ini berjalan dengan sakral dan saya dapat melihat bahwa hubungan UKM PersMa RI dengan organisasi lain berjalan dengan baik,"
DUTA UIN RIL JALANKAN PERAN REPRESENTATIF KAMPUS LEWAT PROGRAM GOES TO SCHOOL
Rep: Aline & Byline
Raden Intan Duta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) jalankan peran representatif kampus lewat program Goes to School (Kamis/19/02/26)
Duta Kampus UIN RIL Goes to School merupakan program Hubungan Masyarakat (Humas) UIN RIL dalam misi memperkenalkan UIN RIL kepada siswa-siswi yang berada di setiap sekolah pada daerah-daerah tertentu
Program ini dilaksanakan secara terjadwal dan terkoordinasi dengan pihak sekolah, menyesuaikan acara serta kegiatan yang dirancang oleh pihak sekolah. Sistem program ini fleksibel, namun tetap memiliki target kunjungan agar promosi merata Sekolah-sekolah yang sudah dikunjungi di antaranya adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Punggur pada (08/01), SMAN 3 Metro (20/01), SMAN 2 Metro (22/01), SMAN 1 Tulang Bawang Tengah (22/01), dan masih akan terus berlanjut mengunjungi beberapa sekolah lainnya yang ada di provinsi Lampung
Saffanatuz Zahidah selaku Duta Raden Intan Putri 2024, mengungkapkan bahwa kegiatan Duta UIN RIL ketika melakukan kunjungan adalah memperkenalkan keunggulan UIN RIL, fakultas dan program studi (prodi), jalur masuk kampus, informasi beasiswa, kegiatan organisasi serta prestasi mahasiswa di dalamnya
Ia juga turut menyampaikan bahwa para siswa-siswi menyambut antusias kedatangan mereka
"Respon siswa dan siswi sangat antusias Mereka sangat aktif dan responsif, banyak juga yang menunjukkan ketertarikan setelah mengetahui berbagai fasilitas dan program beasiswa di UIN RIL," tambahnya
Yohan Ardiansyah selaku Duta Raden Intan Integrasi Putra 2024 menyampaikan harapannya terkait dilaksanakannya program ini.
"Harapannya, semoga setelah diadakannya program Goes to School oleh Duta Raden Intan semakin banyak siswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di UIN RIL," ujarnya
KETUA DPRD LAMPUNG TEMUI MASSA AKSI, AKAN SAMPAIKAN ASPIRASI KE PEMERINTAH
Sumber: LPM Republica Fisip
Rep: Angle
Thomas Amirico, S STP, M H , selaku Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dr H Yanuar Irawan,S E ,M , selaku ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung bidang pendidikan.
Para massa aksi membawa 6 tuntutan, di antaranya:
1. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama kebijakan negara
2. Mewujudkan pendidikan gratis.
3 Menambah anggaran pendidikan
4. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
5 Memindahkan siswa SMA Siger ke sekolah yang memiliki legalitas dengan jaminan beasiswa.
6 Mendorong regulasi pajak progresif untuk dialokasikan sebagai anggaran pendidikan.
) Provinsi Lampung temui massa aksi, dan berjanji akan sampaikan aspirasi ke pemerintah. (Senin, 23/02/26).
Aksi ini berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung sejak pukul 11 00 WIB s d selesai, dengan mengusung tagline "Gelap Gulita Pendidikan Indonesia", dengan tujuan untuk menolak kebijakan pendidikan yang dianggap memberatkan dan menimbulkan ketidakpastian nasib bagi tenaga pendidik (tendik) serta peserta didik
Aksi ini diikuti oleh Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Bandar Lampung, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (UNILA), BEM Darmajaya, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), serta diikuti oleh kurang lebih 80 massa aksi yang berasal dari perguruan tinggi se-Lampung dan berbagai elemen masyarakat
Kemudian, untuk menanggapi keresahan para demonstran dengan berdialog, aksi ini turut dihadiri juga oleh Ahmad Giri Akbar, S E , M B A , selaku ketua DPRD Provinsi Lampung,
Aksi ini direspon baik oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung. Dalam dialognya bersama para demonstran, ia mengatakan bahwa seluruh aspirasi akan disampaikan ke pemerintah.
"Kami menerima aspirasi dari teman-teman semua, yang nantinya akan kami kawal serta sampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung," ujarnya.
Aditya Putra Bayu selaku ketua BEM UNILA, menegaskan bahwa aksi kali ini berfokus pada sektor pendidikan
"Aksi kami hari ini berfokus pada isu-isu pendidikan yang ada di Provinsi Lampung, dan kami akan terus mengawal isu pendidikan baik yang ada di Lampung maupun di pemerintah pusat," ungkapnya
WACANA PILKADA MELALUI DPRD KEMBALI
EFISIENSI ANGGARAN JADI ALASAN
Karya: Pretail
Sumber: rmoljabar id
Beberapa waktu lalu, beredar wacana tentang penghapusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat Skema yang ditawarkan ialah mengembalikan pemilihan wali kota, gubernur, dan bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Isu ini segera memunculkan perdebatan karena menyentuh inti demokrasi, yakni hak warga negara untuk menentukan pemimpinnya sendiri
Berdasarkan laman resmi dari news detik com, sejumlah partai besar anggota koalisi pemerintah seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
UNILA
dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) secara terbuka menyatakan persetujuan terhadap mekanisme Pilkada melalui DPRD Alasan yang kerap dikemukakan adalah tingginya biaya politik melalui Pilkada langsung Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi satu-satunya partai besar yang menolak wacana tersebut, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum mengambil keputusan menerima atau menolak terkait wacana Pilkada ini
Namun, suara elite politik tidak sepenuhnya sejalan dengan kehendak publik Mengutip dari kompas com, survei Penelitian dan Pengembangan Kompas menunjukkan bahwa 77,3 persen responden menolak Pilkada melalui DPRD, sementara hanya 5,6 persen lainnya menyatakan setuju. Data ini menegaskan bahwa mayoritas masyarakat masih menginginkan keterlibatan langsung dalam memilih pemimpin daerah Artinya, persoalan ini bukan sekadar teknis pemerintahan, melainkan menyangkut kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan
Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, pada Juli 2025 dan diperkuat oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada Desember 2025. Presiden Prabowo Subianto turut memberi sinyal dukungan yang kemudian diikuti Partai Gerindra Para pendukung menilai bahwa Pilkada melalui DPRD lebih efisien karena dapat menekan pemborosan anggaran, mengurangi konflik sosial, serta meminimalkan praktik politik uang dalam pemilihan langsung
Melalui kanal YouTube Harian Kompas, argumen efisiensi kembali ditegaskan Pilkada langsung dianggap dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat serta menelan biaya besar, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari dana pribadi para calon Sedangkan Pilkada melalui DPRD disinyalir dapat menghemat anggaran negara, menekan biaya politik, serta meminimalkan konflik
Kemudian dikutip dari kbr id, dalam konferensi persnya di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (06/01/26), Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menilai adanya desakan beberapa pihak untuk melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah satu tindakan politik yang menghilangkan dan mencederai hak konstitusi rakyat di dalam memilih pemimpin Ia juga menegaskan, adanya ide dan gagasan dari pemerintah yang mengupayakan lahirnya Pilkada melalui DPRD merupakan suatu kemunduran dari proses demokrasi Pancasila.
Persoalan ini juga bertentangan dengan prinsip konstitusional Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ” Pilkada langsung merupakan salah satu wujud konkret dari kedaulatan tersebut Menghilangkan partisipasi rakyat dalam memilih kepala daerah berarti mengubah relasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik, yang pada akhirnya melemahkan kontrol publik terhadap pemerintahan daerah.
Dari sisi praktik, Pilkada melalui DPRD juga tidak otomatis menutup celah politik uang Pakar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Andina Elok Puri Maharani, S H , M H , menilai mekanisme ini hanya memindahkan transaksi dari ruang publik ke ruang elite Politik uang tidak hilang, melainkan berubah menjadi lebih tertutup dan sulit diawasi karena hanya melibatkan beberapa elite di parlemen daerah.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakuktas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Mada Sukmajati Berdasarkan laman resmi ugm ac id, ia menilai bahwa Pilkada yang dilakukan melalui DPRD berpotensi memperkuat dominasi elite dan kesepakatan tertutup antar partai Kompetisi menjadi sempit, akses calon independen kian terbatas, dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan elite partai. Akibatnya, rakyat kehilangan ruang kontrol terhadap proses pengambilan keputusan publik
Berdasarkan sumber blitar bawaslu go id, Indonesia pernah menerapkan sistem Pilkada tidak langsung sebelum era reformasi hingga tahun 2005. Pada masa itu, kepala daerah dipilih melalui mekanisme voting di DPRD Sistem ini kemudian berubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Perubahan mendasar ini merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Oleh karena itu, jika persoalan utama Pilkada langsung adalah biaya tinggi dan politik uang, solusinya bukan mencabut hak pilih rakyat, melainkan memperbaiki sistem dengan memperketat pembiayaan kampanye, memperkuat pengawasan, serta menindak tegas kecurangan dalam proses pemilihan. Hingga saat ini, wacana pengembalian Pilkada ke DPRD masih berada pada tahap diskusi politik Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menetapkan keputusan resmi terkait perubahan sistem tersebut Perbedaan pandangan antara partai politik, akademisi, dan masyarakat menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, melainkan juga berkaitan langsung dengan tata kelola demokrasi lokal di Indonesia.
Sumber: pontianak post
KETIKA GAJI GURU
HONORER TAK SEMANIS PROGRAM
MAKAN GRATIS
Karya: Aline
Sumber: Pinterest
Perbedaan kebijakan dalam sektor pelayanan publik sering kali memunculkan perbandingan antarprofesi yang tajam Salah satu yang belakangan menjadi perhatian adalah kontras antara guru honorer dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama terkait penghasilan dan status kepegawaian Kedua aspek ini krusial karena tidak hanya menentukan kesejahteraan, tetapi juga kepastian kerja dan keberlanjutan karier mereka di masa depan
Melansir dari detik com, isu pengangkatan sejumlah tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memang kembali ramai diperbincangkan publik. Kabar tersebut mencuat di tengah perhatian luas terhadap nasib tenaga honorer di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga layanan publik lainnya Namun, di tengah riuh rendah perbincangan tersebut, muncul informasi yang menyebut pegawai SPPG akan diangkat menjadi PPPK
Kepastian ini memiliki landasan regulasi yang kuat. Berdasarkan sumber dari hukumonline com, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada November 2025 lalu hadir untuk mengisi kekosongan payung hukum Menariknya, Pasal 17 Perpres tersebut mengatur ketentuan bahwa pegawai yang terlibat dalam MBG atau yang dikenal sebagai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Meski demikian, implementasi aturan ini memiliki batasan tertentu Berdasarkan Siaran Pers Nomor SIPERS-19/BGN/01/2026, Badan Gizi Nasional (BGN) menerangkan bahwa ketentuan pengangkatan PPPK dalam Program MBG tidak berlaku bagi seluruh personel Nanik S Deyang, Wakil Kepala BGN, menjelaskan bahwa frasa “pegawai SPPG” merujuk secara spesifik pada pegawai inti dengan fungsi strategis seperti Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan bukan seluruh personel yang terlibat dalam operasional harian SPPG
Namun, menurut saya hal ini tetap saja menciptakan standar baru dalam penataan tenaga honorer
Ketimpangan semakin nyata jika kita membandingkan realita di lapangan Berdasarkan laman kompasiana com, petugas MBG yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan mendapatkan gaji yang relatif layak, bahkan di beberapa daerah mendekati Upah Minimum Regional (UMR). Sementara itu, guru honorer yang memegang peran krusial dalam mencerdaskan kehidupan bangsa justru masih menerima upah jauh di bawah standar kelayakan hidup
Ironi ini terasa tajam mengingat beban kerja guru tidaklah ringan, mulai dari administrasi pembelajaran hingga bimbingan siswa
Mengacu pada tulisan riaupos co, selisih gaji keduanya bahkan disebut dapat mencapai hingga Rp4 juta per bulan. Di banyak daerah, honor yang diterima guru honorer kerap berada di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dengan kisaran Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta saja Besaran tersebut tentu tidak mencerminkan tanggung jawab besar seorang pendidik yang menjalankan proses belajar mengajar secara penuh setiap harinya
Dalam pandangan saya, bukan hal yang problematis jika pemerintah ingin menyejahterakan pegawai SPPG. Namun, kebijakan tersebut akan menjadi sangat timpang jika pemerintah mengesampingkan profesi guru honorer yang selama ini memegang peranan vital dalam pembangunan bangsa Karena menjadi seorang guru bukan sekadar profesi administratif, melainkan profesi yang merancang peradaban. Orangorang hebat yang saat ini ada, dari pemimpin hingga tenaga profesional, tidak lahir tanpa peran seorang guru sebagai fondasi awal.
Ketika negara mampu mengalokasikan anggaran untuk sektor lain tetapi lalai memperjuangkan hak guru honorer, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar masalah keadilan, melainkan masa depan pendidikan itu sendiri Mengabaikan kesejahteraan guru berarti mempertaruhkan kualitas generasi penerus dan, pada akhirnya, meruntuhkan fondasi peradaban bangsa yang ingin kita bangun melalui gizi yang baik.
MINIMNYA RUANG TERBUKA HIJAU DI BANDAR LAMPUNG, MAHASISWA
KEHILANGAN RUANG PUBLIK GRATIS
Rep: Grafis
Sumber: theconversation com
Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur yang didominasi tumbuhan, baik yang tumbuh alami maupun sengaja ditanam RTH berfungsi sebagai paru-paru kota, area resapan air, serta ruang rekreasi publik Keberadaan RTH menjadi sangat penting, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk Namun, di tengah pesatnya pembangunan, urbanisasi, dan perubahan iklim, RTH justru kerap dikesampingkan
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung tahun 2021–2040 yang mengutip dari Teraslampung com, persentase ruang terbuka hijau di kota ini hanya mencapai 2,39 persen dari total luas wilayah. Angka tersebut sangat jauh dari standar minimal 30 persen yang telah ditetapkan undang-undang Padahal, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung seharusnya mampu menjadi contoh pembangunan kota yang seimbang antara pertumbuhan infrastruktur dan kelestarian lingkungan.
Dilansir dari lampungsuara com, RTH publik di Bandar Lampung yang dapat diakses secara gratis meliputi beberapa taman kota dan lapangan seperti Taman Gajah, Hutan Kota Way Halim, Taman Kalpataru, dan Lapangan Saburai, yang merupakan fasilitas milik pemerintah dan terbuka untuk umum tanpa biaya. Namun, beberapa kawasan hijau lain yang populer seperti Lembah Hijau dan Puncak Mas merupakan tempat wisata komersial yang berbayar, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai RTH publik gratis Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Bandar Lampung memiliki sejumlah ruang hijau, ketersediaan RTH gratis masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Dilansir dari lampungsuara com, RTH publik di Bandar Lampung yang dapat diakses secara gratis meliputi beberapa taman kota dan lapangan seperti Taman Gajah, Hutan Kota Way Halim, Taman Kalpataru, dan Lapangan Saburai, yang merupakan fasilitas milik pemerintah dan terbuka untuk umum tanpa biaya Namun, beberapa kawasan hijau lain yang populer seperti Lembah Hijau dan Puncak Mas merupakan tempat wisata komersial yang berbayar, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai RTH publik gratis Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Bandar Lampung memiliki sejumlah ruang hijau, ketersediaan RTH gratis masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Menurut pendapat saya, kondisi ini tetap belum efektif. Hal ini karena untuk memanfaatkan RTH di tempat-tempat tersebut, masyarakat harus membayar tiket masuk
Dengan demikian, aksesnya tidak jauh berbeda dengan ruang komersial seperti kafe yang juga memerlukan biaya. Sementara itu, di kota-kota besar lain, bukan hal yang sulit untuk menemukan RTH gratis dengan fasilitas yang memadai Mahasiswa tidak memerlukan fasilitas yang mahal, tetapi cukup ruang yang nyaman untuk duduk dan menyelesaikan pekerjaan akademik
Narasumber yang telah saya wawancarai juga mengungkap keresahannya terkait hal tersebut Ia mengatakan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi kehidupan sehari-hari Ia mengaku telah merasakan dampak dari minimnya ruang hijau, seperti banjir yang semakin sering terjadi, kualitas udara yang kurang baik, serta lingkungan yang terasa semakin panas dan tidak nyaman Menurutnya, RTH bukan hanya kebutuhan ekologis, tetapi juga kebutuhan sosial bagi masyarakat kota
Akibatnya, banyak mahasiswa terpaksa memanfaatkan ruang komersial seperti kafe, yang tentu membutuhkan biaya tambahan Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan RTH secara tidak langsung membatasi akses mahasiswa terhadap ruang publik yang inklusif.
Fenomena ini terlihat jelas di Bandar Lampung, terutama menjelang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau masa sibuk perkuliahan, ketika kafe-kafe dipenuhi mahasiswa yang berdiskusi dan mengerjakan tugas Pemandangan tersebut seolah dianggap wajar, padahal itu menunjukkan minimnya ruang publik yang dapat diakses tanpa biaya Alih-alih belajar di taman atau ruang terbuka hijau, mahasiswa justru terpaksa memesan makanan dan minuman demi mendapatkan tempat duduk
Mirisnya, kafe perlahan berubah fungsi menjadi “ruang belajar alternatif” Mahasiswa terpaksa memesan makanan atau minuman hanya demi mendapatkan tempat duduk dan akses fasilitas Padahal, yang mereka butuhkan sesungguhnya bukanlah ruang komersial, melainkan ruang terbuka yang teduh, aman, dan bebas diakses untuk berkumpul serta bertukar gagasan Jika ruang terbuka hijau tersedia secara memadai, kebutuhan sederhana itu semestinya dapat terpenuhi tanpa harus mengeluarkan uang.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu menunjukkan komitmen yang lebih serius dalam meningkatkan ketersediaan RTH. Penyediaan taman kota yang dapat diakses secara gratis, terawat, dan ramah bagi seluruh kalangan, termasuk mahasiswa, merupakan langkah penting dalam menciptakan kota yang berkelanjutan.
PALANG PARKIR UIN RIL, MODERNISASI SISTEM PARKIR MINIM
JAMINAN KEAMANAN?
Rep: Akurasi
Sumber:Humas UIN RIL
Penerapan sistem palang parkir otomatis atau parking gate di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) merupakan bagian dari upaya modernisasi tata kelola fasilitas kampus Mesin parkir digital ini berbasis kartu dan tiket parkir yang diharapkan mampu meningkatkan keamanan dan ketertiban kendaraan di lingkungan kampus Namun, setelah tiga tahun beroperasi, efektivitasnya layak untuk dievaluasi secara menyeluruh.
Dilansir dari sumber resmi radenintan ac id, sistem palang parkir otomatis mulai diberlakukan sejak 06 November 2023 hingga saat ini, dengan sistem kartu akses atau member card bagi mahasiswa, serta tiket parkir bagi masyarakat umum dengan tarif Rp 2 000 untuk sepeda motor dan Rp 5 000 untuk mobil. Pengelolaan sistem ini bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Perseroan Terbatas (PT) Cakra Vira Sakti Indonesia
Pada awal penerapannya, sistem ini mendapat respons yang cukup positif Mahasiswa memperoleh kartu parkir secara gratis sebagai bagian dari fasilitas kampus Secara konsep, palang parkir berfungsi sebagai sistem kontrol akses yang membatasi kendaraan keluar dan masuk melalui proses verifikasi Kendaraan yang masuk wajib menggunakan kartu atau tiket parkir, lalu melakukan validasi saat keluar. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah kendaraan keluar tanpa izin dan memperkecil potensi kehilangan
Dengan sistem pencatatan otomatis tersebut, pengawasan seharusnya menjadi lebih sistematis dan terukur Sistem digital juga diharapkan mampu menutup celah pengawasan manual yang rentan terhadap kelalaian Namun, idealitas di atas kertas tidak selalu sejalan dengan kondisi di lapangan
Dalam praktiknya, berbagai kendala teknis masih sering terjadi
Mesin parkir kerap mengalami error, kartu tidak terbaca, bahkan palang dapat terbuka tanpa kartu. Situasi ini tentu melemahkan sistem pengamanan yang telah dirancang Jika palang dapat terbuka tanpa verifikasi, maka kontrol menjadi longgar Celah inilah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
Lebih memprihatinkan lagi, kasus kehilangan sepeda motor masih terjadi meskipun sistem palang parkir telah diterapkan Mengutip dari berita-public.com, pada tanggal 05 dan 09 November 2024 sepeda motor milik mahasiswi dilaporkan hilang di area kampus
Peristiwa ini menunjukkan bahwa keberadaan palang parkir belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan kendaraan Kehilangan kendaraan di lingkungan kampus menjadi indikasi bahwa sistem yang ada masih memiliki kelemahan yang perlu segera diperbaiki
Menurut saya, tiga tahun merupakan waktu yang cukup Lebih memprihatinkan lagi, kasus kehilangan sepeda motor masih terjadi meskipun sistem palang parkir telah diterapkan Mengutip dari berita-public com, pada tanggal 05 dan 09 November 2024 sepeda motor milik mahasiswi dilaporkan hilang di area kampus Peristiwa ini menunjukkan bahwa keberadaan palang parkir belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan kendaraan. Kehilangan kendaraan di lingkungan kampus menjadi indikasi bahwa sistem yang ada masih memiliki kelemahan yang perlu segera diperbaiki untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem palang parkir yang telah berjalan Pihak kampus perlu melakukan audit secara serius dan menyeluruh, baik dari sisi teknis seperti kondisi mesin, sensor, dan sistem verifikasi, maupun dari sisi manajerial seperti pengawasan, perawatan rutin, dan kinerja pihak pengelola.Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem benar-benar berfungsi dan berjalan sesuai dengan tujuan awal
Evaluasi juga harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, termasuk keluhan mahasiswa dan kasus kehilangan kendaraan Tanpa langkah perbaikan yang konkret, sistem yang dirancang untuk meningkatkan keamanan justru beresiko menimbulkan ketidakpercayaan.
Jika ditemukan kelemahan, maka pembaruan perangkat dan peningkatan standar keamanan harus segera dilakukan Memperbaiki sistem secara terbuka jauh lebih penting daripada sekedar mempertahankan citra modern tanpa memberikan perlindungan nyata.
Pada akhirnya, kebijakan palang parkir otomatis harus diimbangi dengan kualitas layanan yang maksimal Keamanan parkir bukan sekedar fasilitas tambahan, ia merupakan bagian dari tanggungjawab institusi dalam melindungi seluruh civitas akademika Tanpa efektivitas yang nyata, palang parkir hanya akan menjadi simbol modernisasi tanpa fungsi yang benar-benar dirasakan
DUA JALAN DALAM SATU RAMADAN
Karya: Alisya
Ramadan datang bersama dengan suara azan yang merambat dari masjid ke masjid, dan wajah-wajah yang berusaha lebih sabar dari biasanya. Di sebuah kampung bernama Kampung Asri, masyarakat mengenal dua macam puasa Mereka menyebutnya dengan “puasa ular” dan “puasa ulat”
Di Kampung Asri tinggal seorang remaja berusia lima belas tahun bernama Naufal Ia pertama kali mendengar istilah tersebut dari kakeknya, Kakek Solah Suatu sore menjelang magrib, ketika langit berwarna jingga dan aroma gorengan mulai menyeruak dari dapur-dapur rumah, sang kakek berkata kepadanya, “Kalau kamu puasa, kamu bisa menjadi ular atau menjadi ulat ”
Naufal yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar mengernyitkan dahi “Apa bedanya, Kek?” "Ular itu menahan lapar lama sekali. Ia diam, tidak bergerak, seolah tidak membutuhkan apa-apa Tapi ketika waktunya tiba, ia bisa mematuk dengan cepat. Sedangkan ulat, ia makan sedikit demi sedikit, lalu mengurung diri dalam kepompong Ia sabar, dan dari kesabarannya lahir perubahan ” Saat itu Naufal hanya mengangguk, belum benar-benar memahami maknanya. Katakata itu hanya singgah sebentar, lalu tenggelam bersama waktu Namun, Ramadan tahun ini membuatnya mengingat kembali perkataan kakek. Di sekolah, Naufal dikenal sebagai siswa yang cerdas Namun, ia juga mudah tersinggung Pada hari ketiga puasa, seorang teman sekelasnya, Rendi, menuduhnya menyontek saat ujian sebelum Ramadan Tuduhan itu menyebar cepat, seperti api yang menyambar dedaunan kering Padahal Naufal tahu dirinya tidak bersalah.
Amarahnya membuncah, ia ingin membalas Ia menyimpan beberapa rahasia Rendi yang bisa saja ia ungkap di depan teman-teman. Hanya dengan satu kalimat, ia bisa membuat Rendi dipermalukan Sepanjang siang, haus dan amarah bercampur menjadi satu, terasa kering di tenggorokan dan panas di dada.
Sore itu, di beranda rumah yang mulai redup oleh cahaya senja, ia menceritakan semuanya kepada Kakek. “Kalau aku diam saja, orang-orang akan percaya aku bersalah,” katanya geram Kakek Solah tersenyum tipis “Sekarang kamu sedang diuji Kamu ingin menjadi ular, atau menjadi ulat?” Naufal terdiam.
Ingatannya melayang pada percakapan bertahun-tahun lalu “Menjadi ular,” lanjut sang kakek pelan, “adalah ketika kamu menahan amarah Kamu bisa saja mematuk, tetapi kamu memilih untuk menggulung diri Kamu menyimpan bisa di dalam tubuhmu, itu berat.”
“Lalu menjadi ulat?” tanya Naufal, kini lebih sungguh-sungguh
“Menjadi ulat bukan hanya menahan diri, tetapi juga memperbaiki diri. Kamu gunakan luka itu untuk bertumbuh. Seperti ulat yang sabar dalam kepompong, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu ”
Malamnya, setelah salat tarawih, Naufal duduk lebih lama di saf paling belakang Imam membaca ayat tentang menahan amarah dan memaafkan manusia Suaranya tenang, namun terasa menyentuh bagian terdalam hatinya Naufal menunduk, ia sadar bahwa selama ini ia hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi belum sepenuhnya menahan amarah.
Keesokan harinya, Rendi kembali menyindirnya di depan teman-teman Naufal menatapnya lama, ia tahu satu kalimat saja cukup untuk menjatuhkan Rendi Rahasia itu sudah berada di ujung lidahnya Namun, ia memilih diam Itulah puasa ular, menahan bisa meski mampu mematuk
Hari-hari berikutnya, Naufal mulai berubah. Ia belajar lebih tekun, membantu teman-teman yang kesulitan memahami pelajaran, dan membantu guru merapikan buku-buku di ruang kelas. Ia tidak ingin sekadar membuktikan bahwa dirinya benar, tetapi ia juga ingin menjadi pribadi yang lebih baik Itulah puasa ulat, mengubah luka menjadi proses bertumbuh
Suatu siang, guru memanggilnya dan mengatakan bahwa ia tidak menyontek. Naufal tersenyum, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum lega Beberapa hari kemudian, Rendi menghampirinya di masjid sekolah dan meminta maaf. Naufal mengangguk Tidak ada amarah yang tersisa, yang ada hanya ketenangan Ia menyadari bahwa kemenangan terbesarnya bukan pada pembuktian, melainkan pada kemampuannya menahan diri
Malam kedua puluh tujuh Ramadan, ketika langit terasa lebih sunyi dan doa-doa lebih panjang, Naufal duduk di samping kakeknya. Ia berkata bahwa kini ia mengerti, puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga tentang memilih untuk menahan amarah dan bersabar untuk berubah menjadi lebih kuat Ramadan hampir berakhir, tetapi pelajaran tentang puasa ular dan puasa ulat tinggal lebih lama, mengajarkannya menahan diri, memaafkan, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa
