Peran Dana Desa Pada Manajemen Bencana

Peran

Dana Desa Pada Proses Manajemen Bencana Studi Kasus: Desa Susukan, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur

Tugas Akhir Planologi - ITB 2018

Abstrak Peningkatan kejadian bencana sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan efek perubahan iklim telah terjadi di hampir seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dampak dari fenomena ini pun dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat desa. Keterbatasan dana dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di tingkat desa menjadi alasan utama desa sering kali gagal melakukan upaya manajemen bencana.

Akan tetapi, di sisi lain, terdapat kebijakan transfer anggaran berupa Dana Desa yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan desa. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji bagaimana Dana Desa dapat berperan dalam upaya manajemen bencana terlebih pada desa dengan tingkat risiko bencana yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa upaya manajemen bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan) telah dilaksanakan dengan baik. Namun, kendala berupa rendahnya kapasitas masyarakat dan keterbatasan dana masih terjadi di setiap tahapan manajamen bencana. Selain itu, dari hasil analisis juga didapatkan bahwa bentuk pembangunan dengan Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan dalam bentuk pembangunan fisik.

Akibatnya, belum ada program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan menggunakan Dana Desa. Adapun bentuk pembangunan fisik yang dilakukan adalah berupa perbaikan jalan dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Sayangnya, pembangunan jalan dan TPT yang ada dilakukan atas dasar respon pada adanya kebutuhan akses menuju pusat-pusat kegiatan dan bukan untuk merespon isu kebencanaan. Meskipun demikian, kedua pembangunan tersebut ternyata secara tidak langsung memberikan efek berupa pengurangan risiko terhadap bencana tanah longsor. Oleh sebab itu, meski Dana Desa belum dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam upaya manajemen bencana, Dana Desa telah mampu menjadi pendorong adanya pembangunan yang mana pada proses pelaksanaanya dapat bersinggungan dengan konsep dan kaidah mitigasi bencana.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis yang dibuat dengan menggabungkan data dari hasil wawancara para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proses penentuan dan penggunaan Dana Desa meliputi Pemerintah Desa serta kelompok masyarakat desa. Hasil wawancara kemudian dianalisa untuk mengidentifikasi upaya manjemen bencana yang sudah dilaksanakan, kendala dalam pelaksanaan manajemen bencana, sampai pada prioritas penggunaan Dana Desa, baik secara fisik atau nonfisik. Selain itu, hasil wawancara juga digunakan sebagai bahan untuk menganalisa bagaimana posisi dan peran Dana Desa dalam membantu upaya manajemen bencanayang ada. Adapun desa yang diteliti adalah desa yang sudah memiliki satuan tanggap bencana.

Kata kunci: Dana Desa, manajemen bencana, keterbatasan dana, rendahnya kapasitas masyarakat.

1

Peran Dana Desa Pada Manajemen Bencana

Pendahuluan Sampai akhir 2017, telah terjadi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda di 25 provinsi dan 121 kabupaten/kota di Indonesia (BNPB, 2017). Banyaknya bencana yang terjadi memberikan dampak yang sangat beragam di setiap lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat desa. Beragamnya dampak akibat dari bencana yang dirasakan oleh masyarakat menunjukan perlu adanya kegiatan manajemen bencana, terutama di masyarakat desa yang tinggal di daerah rawan bencana. Pada praktikya, kegiatan manajemen bencana berbasis masyarakat sudah sangat sering dilaksanakan. Sayangnya, kegiatan berbasis masyarakat tersebut seringkali terhambat atau tidak berdampak besar akibat dana yang tersedia sangat terbatas dan kualitas SDM yang kurang mendukung (Santoso, 2013).

Dana Desa adalah program pemberian dana secara berkala, yang bersumber dari APBN, kepada pemerintah di tingkat desa untuk kemudian dikelola secara mandiri dalam rangka menyelenggarakan pembangunan desa (Shibghoh, 2016). Melalui Permen PDTT No 22 Tahun 2016, pembangunan dengan menggunakan Dana Desa dapat diarahkan untuk beberapa prioritas pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk kegiatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, secara sederhana Dana Desa dilihat berpotensi untuk menjawab kendala dana pada kegiatan manajemen bencana. Akan tetapi, pada praktiknya, wewenang penentuan prioritas pembangunan dengan Dana Desa secara penuh diberikan kepada masyarakat desa. Sehingga belum tentu urusan manajemen bencana menjadi kegiatan yang diprioritaskan dan dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa, meskipun mereka berada di desa dengan tingkat risko bencana yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini bertujuan untuk mengetahui peran Dana Desa pada proses manajemen bencana, terutama di desa dengan tingkat risiko bencana yang tinggi.

Cianjur, dokumen APBDes, Laporan Realisasi Penggunaan dan Pengalokasian Dana Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah desa, dan Dokumen Rencanan Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Bencana dan lainnya, sementara untuk literatur menggunakan beberapa jurnal dan buku terkait manajemen bencana, Dana Desa, Peran Pemerintah dan Kapabilitas Pemerintah pada Manajamen Bencana dan lainya.

Metode Penelitian ini berfokus pada peran Dana Desa pada setiap proses manajemen bencana yang dilaksanakan. Sehingga, komponen dilihat pada penelitian ini adalah jenis kegiatan dan upaya manajemen yang sudah dilakukan, kendala dalam melaksanakan kegiatan manajemen bencana, dan bentuk pembangunan yang diprioritaskan. Oleh sebab itu, sebagaian besar dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data konten atau analisis data isi, analisis deskriptif kualitatif, analisis koding sederhana terhadap hasil wawancara dan dokumen-dokumen kebijakan serta literatur.

Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan pada analisis adalah data bersifat primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan didapat dari wawancara (in depth interview) kepada beberapa stakeholder yang ditentukan dengan purposive sampling dan dariberbagai sumber dan literatur, yakni dokumen kebijakan seperti peraturan daerah Kabupaten 2

Peran Dana Desa Pada Manajemen Bencana

Kajian Literatur Manajemen bencana secara umum didefinisikan sebagai usaha kolektif yang mencakup seluruh aspek perencanaan sebagai bentuk upaya merespon bencana (Shaluf, 2008). Manajemen bencana juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan kegiatan lintas aspek yang memerlukan pendekatan multidisiplin (Nurjanah et al., 2011).

Selain itu, penentuan tipologi desa yang menjadi dasar untuk memberikan arahan pembangunan juga telah menjadikan aspek bencana sebagai salah satu tolak ukur penting. Dengan demikian, seharusnya aspek bencana menjadi perhatian khusus bagi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa, terlebih masyarakat yang tinggal di desa dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Mengingat dampak dari kejadian bancana dapat merusak dan menghambat proses pembangunan di tingkat desa.

Didefinisikanya manajemen bencana sebagai usaha kolektif menunjukan bahwa setiap proses manajemen bencana menjadi tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan proses manajemen bencana meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, dan mobilisasi sumber daya, yang mana didalamnya melibatkan usaha pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta (Kusumasari, 2014). Proses manajemen bencana secara umum dapat dilihat dalam empat kegiatan utama yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan (Carter, 2008; Moe & Pathranarakul, 2006; Flanagan at all, 2001; O’Brian, 2010; Kusumasari, 2014).

Peran Desa Pada Kegiatan Manajemen Bencana Dibentuknya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan ditetapkannya Permen PDTT No. 22 Tahun 2016 yang memasukan kegiatan manajemen bencana sebagai salah satu prioritas pembangunan yang disarankan pada penggunaan Dana Desa di tahun 2017 menunjukan secara tidak langsung desa diarahkan untuk mampu dan terlibat lebih didalam upaya manajemen bencana. Oleh karenanya, desa secara tidak langsung juga diharapkan mampu menjalankan peran atau tanggung jawab manajemen bencana yang sebagian besar menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kusumasari (dalam dalam buku Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, 2014) menyampaikan, tanggung jawab Pemerintah Daerah pada kegiatan manajemen bencana adalah sebagai berikut :

Aspek Bencana Dalam Kerangka Dana Desa Secara normatif, bencana sudah menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan didalam setiap dokumen yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa. Permen PDTT No. 22 Tahun 2016 secara jelas menyebutkan, kegiatan manajemen bencana merupakan salah satu priotitas pembangunan yang disarankan pada proses penggunaan Dana Desa di tahun 2017.

Gambar 1. Tangguang Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Manajemen Bencana

Menjaga Mengidenti- Memastikan Menyebarkan, memhubungan fikasi massetiap dari bagikan, dan koordinayarakat dan masyarakat si dengan mengajarwilayah menyadari setiap kan panduyang rentan potensi pemangku terhadap bencana dan an praktik jabatan yang mitigasi bencana di dampak yang bertanggung bencana wilayah bisa timbul jawab dalam kepada kabupeten akibatnya, masyarakat proses perenterlebih canaa dan masyarakat tindakan yang masuk dalam manapada wilayah jemen bencadengan risiko na bencana yang tinggi

Memastikan Melaksana- Menentukan rute evakuamasyarakat kan si dan lokasi mendapatprogram pendidikan yang aman kan pelatiuntuk han first aid dan peningdijadikan atau perto- katan kapalokasi sitas maslongan evakuasi yarakat pertama dan penyang sesuai gungsian.

Sumber : Kusumasari (2014), diolah.

3

Tugas Akhir - 2018

Kendala Manajemen Bencana Pada praktiknya, kendala manajemen bencana terjadi di setiap tahapan kegiatan (mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan). Kusumasari (dalam buku Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, 2014) menjelaskan, bahwa kendala dalam setiap kegiatan manajemen bencana di Indonesia, lebih sering berupa rendahnya kapasitas masyarakat dan terbatasnya jumlah dana yang dapat digunakan untuk kegiatan manajemen bencana. Kendala-kendala tersebut seringkali ditemukan pada lembaga yang bertanggung jawab pada kegiatan manajemen bencana, baik ditingkat nasional atau daerah. Sehingga kendala tersebut pun dapat muncul pada kegiatan manajemen bencana di tingkat desa.

Gambar 2. Prioritas Pembangunan dengan Dana Desa

Bidang pembangunan desa dilakukan dalam bentuk pembangunan, pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana dasar, sarana dan prasarana untuk pelayanan sosial, sarana dan prasana untuk kegiatan ekonomi, serta sarana dan prasarana untuk manajemen bencana.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Permen PDTT No. 22 Tahun 2016 mengamanatkan, prioritas pembangunan dengan menggunakan Dana Desa dapat dilakukan untuk dua bidang.

Bidang pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Masing-masing bidang dapat dirincikan seperti pada gambar disamping.

Bidang pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk kegiatan, pengembangan kapasitas, ketahan dan partisipasi masyarakat, pengembangan sistem informasi desa, dukungan kesiapsiagaan, pelestarian lingkungan, pelayanan sosial, permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi, kerjasama antar desa.

Merujuk pada Permen PDTT No. 22 Tahun 2016, jelas bahwa dana desa dapat digunakan untuk membantu kegiatan manajemen bencana di tingkat desa. Dengan catatan, kegiatan pembangunan desa memang diusulkan dan diarahkan secara sedar oleh masyarakat desa untuk membantu upaya manajemen bencana. Mengingat tujuan dari adanya kebijakan Dana Desa adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan pembangunan di tingkat desa.

Sumber : Kemendes (2016), diolah.

4

Analisis Pembangunan jalan dan tembok penahan tanah merupakan jenis pembangunan yang diprioritaskan dari tahun 2016 dan berlanjut pada tahun 2017.

Alasan utama diprioritaskanya pembangunan jalan adalah, agar akses masyarakat menjadi lebih mudah dan pembangunan yang ada dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi. Begitu halnya dengan pembangunan tembok penahan tanah, pembangunan TPT dilakukan guna melindungi jalan dari kerusakan atau ambles, mengingat kondisi tanah yang ada di Desa Susukan cenderung labil dan berpotensi untuk terjadi longsor.

Ketua LPM dan Pemerintah Desa menyampaikan, sampai pada akhir tahun 2017, pembangunan jalan di Desa Susukan telah mencapai 80% dan akan dilanjutkan secara perlahan pada tahun 2018.

Sedangkan, untuk TPT juga sudah dilakukan di hampir seluruh wilayah yang diidentifikasi memiliki kondisi tanah yang paling labil.

Pada dasarnya kegiata manajemen bencana dapat dikelompokan pada dua jenis kegiatan, struktural dan nonstructural. Sehingga peran Dana Desa akan dilihat dari sudut pandang dua kegiatan tersebut.

Manajemen Bencana Struktural Manajemen bencana struktural secara umum dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan terhadap fisik dan lingkungan lewat pembanguna infrastruktur yang disesuaikan dengan jenis bencana yang ada. Dari hasil analisis, diketahui bahwa Dana Desa yang masuk di Desa Susukan pada tahun 2017 mencapai sekitar Rp 948,670,000 atau sekitar 50% dari total dana yang masuk untuk program pembangunan yang ada di Desa Susukan.

Telah diketahui pula bahwa 100% dana yang masuk digunakan untuk pembangunan jalan dan pembangunan tembok penahan tanah (TPT).

5 4

Peran Dana Desa Pada Manajemen Bencana

Melihat pada upaya pembangunan yang ada, sebenarnya belum bisa dikatakan jika Desa Susukan telah melaksanakan manajemen bencana secara struktural dengan baik. Hal ini dikarenakan bentuk pembangunan yang sudah dilakukan belum secara langsung dimaksudkan untuk mengatasi masalah bencana. Meskipun, akibat pembangunan jalan dan TPT tersebut diakuai masyarakat Desa Susukan telah memberikan manfaat berupa pengurangan risiko bencana, terlebih untuk bencana tanah longsor.

Jika dilihat lebih jauh, adanya pembangunan jalan dan TPT juga diakui Forum Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) Desa Susukan sebagai program pembanguanan yang cukup tepat. Karena, dengan adanya akses jalan yang baik dan dapat menjangkau seluruh wilayah desa, upaya manajemen bencana akan dapat dilakasnakan lebih mudah di kemudian hari. Hal ini dikarenakan, pada banyak kejadian bencana, upaya mitigasi atau respon terhadap kejadian bencana menjadi lambat akibat akses untuk menuju lokasi kejadian bencana relatif buruk, terlebih jika bencana terjadi di wilayah yang tertinggal atau belum ada pembangunan yang baik.

Pihak Pemerintah Desa juga mengakui bahwa Dana Desa untuk tahun 2017 memang belum dapat diarahkan untuk pembanguan infrastruktur kebencanaan, mengingat isu kebencanaan sendiri masih belum menjadi fokus pembangunan. Dikarenakan masih adanya pola pikir di masyarakat bahwa bencana tidak akan datang dalam waktu dekat. Masih banyak pula masyarakat yang masih menganggap bahwa bencana yang terjadi adalah kehendak tuhan dan sebagai bentuk ujian yang harus diterima secara lapang dada. Namun, untuk tahun 2018, Pemerintah Desa dan Forum PRB mengakui bahwa Dana Desa secara spesifik diarahkan untuk pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS) yang digunakan untuk mengatasi masalah banjir dan polusi akibat timbulan sampah yang semakin membesar setiap harinya. Hal ini membuktikan, bahwa Dana Desa mempunyai peran dan diaharapkan mampu menjadi sumber dana untuk upaya manajemen bencana.

regulasi, perencanaan dan kajian terhadap risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan serta peringatan dini lewat pelatihan dan simulasi, hingga identifikasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan saat kondisi tanggap darurat.

Pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya manajemen bencana merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut realtif sama, yaitu keterbastasan dana dan rendahnaya kapasitas masyarakat.

Manajemen Bencana Nonstruktural Selain pembangunan fisik, penigkatan kapasitas masyarakat guna mendukung kegiatan manajemen bencana juga menjadi tahapan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dampak dari adanya bencana dapat masuk pada setiap lapisan masyarakat.

Begitu halnya dengan risiko bencana. Pada sebagian besar kejadian bencana, risiko bencana menjadi semakin tinggi akibat kegiatan yanag dilakukan oleh masyarakat yang kurang memperhatikan kondisi lingungan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dana Desa di Desa Susukan pada tahun 2017 secara penuh digunakan untuk pembangunan fisik. Sehingga, secara jelas dapat dikatakan bahwa kegiatan pemberdayaan mayarakat belum dapat dilaksanakan dengan semestinya. Karena kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan Dana Desa belum ada, maka terbatas pula upaya manajemen bencana secara nonstruktural.

Jika dibadingkan dengan kegiatan secara struktural, secara bentuk kegiatan, jenis kegiatan nonstruktural atau peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga dalam membantu upaya manajemen bencana lebih beragam. Mulai dari penguatan 6

Peran Dana Desa Pada Manajemen Bencana

Forum PRB sebagai penanggungjawab kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan kesiapsiagaan menyatakan bahwa ketersedian dana masih menjadi masalah utama. Akibatnya, kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan kurang berdampak dan terancam akan berhenti. Selain itu, Dana Desa pada tahun 2017 diakui Forum PRB belum mampu membantu kegiatan yang direncanakan, mengingat Forum PRB baru terbentuk pada awal tahun 2017. Dan ketika Forum PRB membutuhkan dana dari Dana Desa, banyak prosedur yang harus dilewati termasuk merubah rencana anggaran yang sudah ada, yang mana hal tersebut cenderung tidak mungkin untuk dilakukan. kerena tidak ada kejadian darurat bencana sehingga RKP Desa dapat dirubah untuk mendukung kegiatan respon terhadap kejadian bencana. Oleh sebab itu, kegiatan yang ada dialihkan untuk tahun anggaran 2018.

Selain pelatihan dan simulasi, upaya manejemen bencana nonstruktural yang juga membutuhkan dana dalam proses pelaksanaanya adalah tahapan merencana, yang memuat proses kajian terhadap risiko bencana hingga indentifikasi sumber daya yang dibutuhkan saat kondisi bencana. Namun, pada praktikya didaptkan bahwa proses ini tidak didukung oleh Dana Desa. Sesuai dengan pengakuan Pemerintah Desa, kegiatan tersebut adalah hasil dari kegiatan bersama dengan BNPB dan BPBD Kabupaten Cianjur dalam rangka program Desa Tangguh Bencana.

Dengan dua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 Dana Desa memang belum memberikan dampak yang signifikan pada upaya manajemen bencana di Desa Susukan, baik secara struktural atau nonstruktural. Akan tetapi, dari penjelasan diatas, dapat ditangkap bahwa Dana Desa memberikan harapan baru bagi setip aktor yang terlibat dalam upaya manajemen bencana, dan berpotensi besar untuk membantu upaya manajemen bencana di masa depan.

termasuk penyediaan dana untuk kegiatan manajeme bencana yang akan dilakukan di level daerah.

Sehingga, Desa tidak mempunyai kewajiban secara langsung untuk melaksanakan bentuk-bentuk pembangunan atau kegiatan manajamen bencana.

Akan tetapi, dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 disampaikan pula bahwa masyarakat berhak untuk terlibat dalam kegiatan manajemen benacana dan berkewajiban ikut terlibat dan mendukung kegiatan manajemen bencana. Diberikanya hak dan kewajiban tersebut bisa jadi mendasari adanya arahan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan Dana Desa pada prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2017. Dengan begitu, ketika prioritas pembangunan dengan menggunakan Dana Desa diarahkan untuk kegiatan manajemen bencana, desa tidak dapat disalahkan atau dikatakan menyimpang dari aturan yang ada.

Tidak diarahkanya penggunaan Dana Desa untuk kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat menjadi satu hal yang juga sangat disayangkan.

Namun, kembali pada pedoman yang ada, wewenang penentuan prioritas pembangunan dengan Dana Desa diberikan secara penuh kepada masyarakat desa. Sehingga, keputusan masyarakat untuk memprioritaskan pembangunan jalan dan TPT tidak dapat disalahkan, mengingat masyarakat yang paling mengerti kebutuhan pembangunan yang paling mendesak untuk dilaksanakan.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, diketahui bahwa sumber dana yang dapat digunakan untuk aktifitas manajemen bencana didapat dari APBN, APBD, dan masyarakat. Dari dana yang bersumber dari APBN tersebut, pemerintah juga menyediakan dana kontijensi bencana, dana siap pakai, dan dana sosial berpola hibah.

Kegiatan manajemen bencana memang merupakan kegatan yang lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, secara jelas disampaikan bahwa tanggung jawab kegiatan manajemen bencana diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 7

Tugas Akhir - 2018

Dari tabel 1 dapat dilihat dengan jelas pembagian dan sumber dana untuk setiap kegiatan manajemen bencana. Dana Desa terlihat dapat digunakan untuk setiap jenis kegiatan manajemen bencana.

Hal ini dikarenakan, Dana Desa dapat dianggarkan untuak kegiatan pada tahap prabencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), jika prioritas pembangunan dan pemberdayaan desa diarahkan untuk kegiatan manajemen bencana. Selain itu, sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 huruf a pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah ketika terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Sehingga, RKP Desa dapat sewaktu-waktu dirubah untuk membantu kegiatan manajemen tanggap darurat bencana dan pemulihan pascabencana ketika dibutuhkan.

Dalam PP Nomor 22 Tahun 2008, dana kontijensi didefinisiakan sebagai dana yang dianggarkan di APBN dan dapat digunakan untuk kegiatan prabencana. Untuk dana siap pakai, kebutuhan dana disediakan oleh APBN dan APBD yang masing-masing ditempatkan pada anggraran BNPB dan BPBD, yang mana hanya dapat digunakan untuk kegiatan tanggap darurat. Sedangkan, untuk dana sosial berpola hibah, disediakan oleh APBN dan digunakan untuk kegiatan pada tahap pasca bencana. Akan tetapi dana yang bersumber dari masyarakat belum diatur secara jelas batasan penggunaan dana tersebut. Dengan demikian, kebutuhan dana pada upaya manajemen bencana sebenernya dapat dipenuhi dari berbagai sumber, termasuk Dana Desa. Mengingat prioritas pembangunan yang ada, memperbolehkan menggunakan Dana Desa untuk mendukung kegiatan manajemen bencana. Sehingga dapat dibuat tabel matrik kegiatan manajemen dan sumber dana seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Matirks Tahapan Manajemen Bencana dan Sumber Dana Sumber Dana Tahapan Manajemen Bencana

Anggaran BNPB

Anggaran BPBD

Dana Kontijensi BNPB

Dana Siap Pakai BNPB

Dana Siap Pakai BPBD

Dana Berpola Hibah

Dana Masyarakat

Dana Desa

Mitigasi Kesiapsiagaan

(*)

Respon Pemulihan

Sumber

UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 22 Tahun 2008

Sumber : Hasil Analisis, 2018.

8

Permen Kemendes PDTT No. 22 Tahun 2016, PP No. 42 Tahun 2014 Pasal 20 ayat 1 huruf a (*)

Peran Dana Desa Pada Manajemen Bencana

Pada tabel 1 juga dapat dilihat bahwa setiap kegiatan manajamen bencana sudah mempunyai sumber dana yang jelas sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2008. Namun, terlihat pada kegiatan mitigasi sumber dana sangat terbatas.

dana yang bersumber dari APBN dan APBD memiliki karakteristik yang sama dan realatif sedikit karena harus dibagi dengan beberapa daerah atau desa. Berbeda dengan tiga kegiatan yang lain, kegiatan respon memiliki sumber dana yang paling banyak. Hal ini dikarenakan kondisi tanggap darurat bencana memang tidak dapat ditebak kapan dan dimana akan terjadi. Sehingga, penting unutk tersedia dana yang dapat kapan saja digunakan secara cepat. Banyaknya sumber dana pada kegiatan pemulihan juga menunjukan bahwa pada kegiatan respon ketersediaan dana seharusnya tidak menjadi kendala. Oleh sebab itu, Dana Desa tidak harus menjadi sumber dana pada kondisi tanggap darurat, meskipun Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan respon jika sangat dibutuhkan dan tidak ada lagi sumber dana yang dapat digunakan.

Adapun sumber dana pada tahapan mitigasi dapat diambil dari anggaran BNPB, anggaran BPBD, dana masyarakat, dan Dana Desa. Pada praktiknya, anggaran BNPB dan BPBD harus dibagi dengan beberapa wilayah atau desa yang juga mempunyai risiko bencana yang tinggi, artinya dana dari BNPB dan BPBD terbatas dan tidak bisa terlalu diharapkan. Selain itu, terdapat pula dana yang bersumber dari masyarakat. Pada PP Nomor 22 Tahun 2008, disampaikan bahwa dana yang bersumber dari masyarakat ini dapat berasal dari masyarakat internasional atau nasional. Akan tetapi, BPBD dan pemerintah daerah hanya bisa menerima dana masyarakat dari dalam negeri. Sehingga, dana yang bersumber dari masyarakat juga belum meiliki kepastian, mengingat isu bencana belum menjadi fokus pembangunan di banyak daearah. Pada Dana Desa, secara jumlah Dana Desa di setiap desa relatif pasti dan dianggarkan di awal tahun. Oleh sebab itu, Dana Desa sangat berpotensi untuk digunakan pada kegiatan manajemen bencana, dengan catatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan memang mengarah pada kegiatan manajemen bencana.

Dari hasil analisis diatas, maka dapat dikatakan bahwa peran Dana Desa dapat sangat besar jika digunakan untuk kegiatan mitigasi bencana, baik mitigasi struktural atau nonstruktural. Selain itu, Dana Desa juga akan memberikan peran yang besar pada kegiatan pemulihan, yang mana kegiatan pemulihan pasca bencana ini dapat diselaraskan pada rencana pembangunan yang ada di desa. Setelah itu, baru dapat digunakan untuk membantu kegiatan kesiapsiagaan berupa peningkatan kewaspadaan yang kebutuhan dananya tidak terlalu besar namun sangat penting untuk tetap dilaksanakan, terlebih pada desa dengan tingkat risiko bencana yang tinggi.

Selain mitigasi, kegiatan kesiapsiagaan dan pemulihan memiliki jumlah sumber dana yang relatif sama. Dari delapan sumber yang ada, masing-masing memiliki lima sumber dana. Masing-masing

9

Tugas Akhir - 2018

Rekomendasi Perlu adanya peningkatan kegiatan kesiapsiagaan yang dikemas dengan cara yang lebih kreatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan manajemen bencana. Hal ini untuk menjawab tidak efektifnya bentuk-bentuk pelatihan yang menyebabkan masih adanya masyarakat yang melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko bencana.

Perlu adanya kegiatan sosialisasi bahaya bencana dengan cara kreatif dan interaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas. Sehingga, masyarakat dapat dengan sendirinya dapat mengarahkan kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dengan Dana Desa untuk membantu upaya manajamen bencana. Rekomendasi ini, nantinya dapat menjawab adanya permaslahan terkait belum diprioritaskanya kegiatan manajemen bencana, akibat lemahnya pemahan masayarakat terkait isu bencana di desa dengan tingakt risiko bencana yang tinggi.

Perlu adanya peningkatan keterlibatan masyarakat secara luas dalam setiap musyawarah desa. Agar aspirasi yang disampaikan pada musyawarah desa murni bersal dari masyarakat desa dan bukan dari segelintir masyarakt yang mempunyai kepentingan. Sehingga setiap kebijakan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat benar-benar mewadahi kebutuhan masyarakat desa. Dan masyarakat yang terlibat dapat secara bersama berusaha untuk melaksanakan setiap kebijakan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dipilih bersama. Rekomendasi ini nantinya dapat menjawab masalah keterwakilan aspirasi yang diindikasi sebagai salah satu alasan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan di tingkat desa, termasuk kegiatan manajemen bencana.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan Dana Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu terlaksananya pembangunana desa. Adanya Dana Desa diakui sebagai salah satu kebijakan yang mampu menciptkan ruang-ruang partisipasi bagi masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Kaitanya dengan upaya manajemen bencana, Dana Desa dinilai memiliki potensi yang sangat besar dan dapat membantu proses pengurangan risiko bencana.

Meski upaya pembangunan yang dilaksanakan di Desa Susukan belum secara langsung menyasar kondisi bencana, setidaknya pembangunan yang ada sudah mampu membantu mengurangi risiko bencana yang ada, yang mana belum tentu bisa terjadi ketika kebijakan Dana Desa tidak ada.

Perlu adanya peningkatan hubungan kerjasama antara lembaga penanggung jawab manajemen bencana di tingkat desa dengan BPBD atau BNPB untuk mengatasi kerterbatasan dana pada kegiatan manajemen bencana. Sehingga beban kekurangan dana tidak ditanggung oleh desa.

Melainkan kembali kepada lembaga yang lebih tinggi, yang mana mendapatkan amanah langsung didalam UU Nomor 24 Tahun 2006. Selain itu, dapat juga dilakukan kerjasama dalam penggalangan dana yang bersumber dari masyarakat (nasional dan internasional), jika BPBD atau BNPB belum mampu memenuhi kebutuhan dana pada kegiatan manajemen bencana di tingkat desa.

Dengan catatan, mengikuti kaidah penggalangan dan pengelolaan dana bencana yang sesuai dengan PP Nomer 22 tahun 2008 Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Dana Desa mampu dan besar kemungkinannya dapat menjadi sumber dana untuk mendukung upaya manajemen bencana di masa depan. Meskipun dalam keberjalananya Dana Desa tidak bisa digunakan secara utuh untuk pembanguan infrastruktur kebencanaan, setidaknya Dana Desa dapat diberikan untuk membantu kegiatan pemberdayaaan masyarakat (mitigasi nonstruktural) yang direncanakan dan diadakan secara berkelanjutan sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana di sekitarnya. Sehingga, pembangunan fisik yang dilaksanakan dapat tetap mempertimbangkan kaidah kebencanaan atau menjadikan risiko bencana sebagai salah satu faktor penentu bagaimana infratruktur di desa dengan risiko bencana yang tinggi seharunya di bangun.

10

Daftar Pustaka Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017).

Risiko Bencana Indonesia. Jakarta: BNPB Buku Pintar Dana Desa. (2017). Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Kementrian Keuangan RI. Carter. N. (2008). Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook. Mandaluyong, Phil: Asian Development Bank.

Kusumasari, B. (2014). Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Gava Media.

Moe, T. L., & Pathranarakul. P. (2006). An Integrated Approach to Natural Disaster Management: Public project management and its critical success factors. Disaster Prevention and Management, 15(3), 396 - 413.

Nurjanah et al. (2011). Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.

O’Brien, G., O’Keefe, P., Gadema, Z., Swords, J. (2010).

Approaching disaster management through social learning. Disaster Prevention and Management, An International Journal, Vol. 19 Iss 4 pp. 498 – 508.

Santoso. (2013). Manajemen Risiko Bencana Banjir Kali Lamong Pada Kawasan Peri-Urban Surabaya-Gresik Melalui Pendekatan Kelembagaan.

Jurnal Penataan Ruang, Volume 8, Nomer 2, 48-59.

Bandung: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota FTPS ITS. Shaluf, I. M. (2008). Technological Disaster Stages and Management. Disaster Prevention and Management, 17 (I), pp. 114 - 126.

Shibghoh, Zia. (2016). Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Studi Kasus: Desa Cinunuk, Desa Sukamanah, dan Desa Karangtunggal di Kabupaten Bandung. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Silahuddin, M. 2015. Kewenangan dan Regulasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif.

Bandung: Alfabeta.

Suhardjo, D. (2007). Arti Penting Pendidikan Mitigasi Bencana dalam Mengurangi Risiko Bencana.

Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

11

12

Peran Dana Desa Pada Manajemen Bencana Tugas Akhir - Planologi ITB 2018 Angga Safik Ul Ridwan anggasafik@gmail.com 081321295986