Constitution of AMSA-Indonesia

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASIAN MEDICAL STUDENTS’ ASSOCIATION INDONESIA

Disahkan di Banda Aceh Oleh Musyawarah Nasional Minggu, 8 Juni 2014

ANGGARAN DASAR AMSA-INDONESIA Mahasiswa kedokteran adalah calon dokter masa depan yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas mulia ini, tentunya mahasiswa kedokteran harus mampu bekerja sama dengan sesama mahasiswa kedokteran baik dalam ruang lingkup nasional maupun International.

Dalam menjalin kerja sama ini diharapkan mahasiswa kedokteran Indonesia, pada khususnya, saling bertukar ilmu dan pikiran, memperluas wawasan, mengembangkan keterampilan dirinya guna mencapai tujuan mulia tersebut serta mampu berpartisipasi dan bersaing dalam dunia kesehatan International.

PENDAHULUAN Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami mahasiswa kedokteran Indonesia, pencinta tanah air, pengemban tugas mulia, bertekad untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan bangsa dan negara di dalam suatu wadah organisasi yang diberi nama Asian Medical Students’ Association-Indonesia dengan anggaran dasar sebagai berikut: BAB I ORGANISASI Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Asian Medical Students’ Association-Indonesia, disingkat menjadi AMSA-Indonesia.

Pasal 2 Waktu dan Tempat AMSA-Indonesia didirikan pada tanggal 10 Agustus 1996 di Yogyakarta.

Pasal 3 Kedudukan danSekretariat 1. Kedudukan AMSA-Indonesia berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sekretariat AMSA-Indonesia berkedudukan di universitas asal Regional Chairperson atau General Secretary.

Pasal 4 Asas AMSA-Indonesia berasaskan Pancasila.

Pasal 5 Pengakuan AMSA-Indonesia diakui oleh AMSA-International.

Pasal 6 Sifat AMSA-Indonesia adalah organisasi yang bersifat keilmuan, non-politik, nonsektorial, non-profit, terbuka, bebas, dan mandiri.

Pasal 7 Filosofi AMSA-Indonesia mempunyai filosofi Knowledge, Action, dan Friendship.

Pasal 8 Bahasa Bahasa yang resmi digunakan oleh AMSA-Indonesia adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

Pasal 9 Tujuan Organisasi AMSA-Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan kesehatan di Indonesia.

2. Menjadi wadah penampung minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa kedokteran Indonesia.

3. Meningkatkan rasa persaudaraan yang erat antaranggota.

4. Mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika kedokteran.

5. Mewujudkan kerja sama antarmahasiswa kedokteran se-Indonesia.

BAB II SIMBOL ORGANISASI Pasal 10 Lambang Organisasi

Lambang AMSA-Indonesia diadaptasi dari lambang AMSA-International memiliki arti sebagai berikut: 1. Ular melingkari tongkat kayu; melambangkan kedokteran, mewakili status anggota AMSA-Indonesia sebagai mahasiswa kedokteran.

2. Bola dunia; melambangkan status International AMSA. 3. Laurel wreath; melambangkan harapan bahwa AMSA dapat menjadi pemersatu di kawasan Asia-Oseania; yang didasarkan pada saling pengertian dan empati.

4. Tulisan INDONESIA menunjukkan chapter AMSA-International.

Pasal 11 Lagu Organisasi Lagu AMSA-Indonesia sama dengan lagu AMSA-International yang berjudul �See The World in Perfect Harmony�.

Pasal 12 Atribut Organisasi Atribut AMSA-Indonesia adalah: 1. Bendera AMSA-Indonesia.

2. Kertas dengan kop surat berlambang AMSA-Indonesia.

3. Cap AMSA-Indonesia.

4. Maskot AMSA-Indonesia.

BAB III KEANGGOTAAN Pasal 13 Anggota AMSA-Indonesia terdiri dari AMSA-universitas.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN DEWAN PENASEHAT Pasal 14 Struktur Organisasi

Keterangan: = Garis Komando - - - - - - - = Garis Koordinasi

MusyawarahNasional AMSA-International Executive Board AMSA-Indonesia

Advisory Board

AMSA-universitas

AMSA-universitas

AMSA-universitas

Pasal 15 Kepengurusan AMSA-Indonesia terdiri

1. Kepengurusan dari Executive Board dan Representative.

2. Kepengurusan AMSA-universitas merupakan hak otonomi universitas.

Pasal 16 Pemilihan dan Penggantian Executive Board 1. Executive Board dipilih dari anggota AMSA-universitas untuk masa bakti satu periode kepengurusan.

2. Anggota pengurus dapat diganti karena: 2.1. Kehilangan keanggotaan.

2.2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

2.3. Diberhentikan dari kepengurusan.

2.4. Meninggal dunia.

3. Pemberhentian dan pengisian lowongan anggota pengurus dilakukan oleh Executive Board dan dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Nasional.

Pasal 17 Advisory Board 1. Advisory Board direkomendasikan oleh universitas anggota, dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

2. Hak dan kewajiban Advisory Board akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. Anggota Advisory Board berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Regional Chairperson, General Secretary, dan 3 (tiga) orang yang dipilih dari anggota Executive Board dan Representative AMSA-universitas pada satu periode sebelumnya yang masih berstatus sebagai mahasiswa kedokteran umum.

BAB V RAPAT-RAPAT

1.

2.

3.

4.

5.

Pasal 18 Rapat Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan, pada akhir periode kepengurusan.

Rapat Kerja Nasional diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan, pada awal periode kepengurusan.

Rapat Tatap Muka diadakan pada setiap acara nasional, kecuali Musyawarah Nasional dan dihadiri oleh Executive Board dan Representative.

Online Meeting diadakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan, selama satu periode kepengurusan.

Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas kesepakatan paling sedikit dua pertiga dari jumlah universitas anggota.

Pasal 19 Kuorum dan Pengambilan Keputusan 1. Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional adalah sah bila dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah universitas anggota.

2. Keputusan rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 20 Kekuasaan Tertinggi Organisasi Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Musyawarah Nasional.

BAB VI KEUANGAN Pasal 21 Perbendaharaan, Pengolahan, dan Pengelolaannya 1. Harta kekayaan organisasi terdiri dari seluruh kekayaan termasuk uang tunai, surat berharga, benda bergerak, dan tidak bergerak, yang pengelolaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Keuangan organisasi diperoleh dari uang iuran universitas anggota, sumbangan sukarela, dan usaha sah yang tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan organisasi.

3. Administrasi keuangan organisasi dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional oleh Executive Board.

BAB VII LAIN-LAIN Pasal 22 Perubahan Anggaran Dasar 1. Yang berhak merubah Anggaran Dasar adalah Musyawarah Nasional di bawah pimpinan sidang terpilih.

2. Rencana perubahan Anggaran Dasar disampaikan sebelum Musyawarah Nasional berlangsung.

3. Keputusan perubahan harus disetujui paling sedikit lebih dari setengah jumlah universitas anggota yang hadir pada saat Musyawarah Nasional.

Pasal 23 Pembubaran Organisasi Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui referendum oleh seluruh anggota yang disahkan secara tertulis.

BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Hal-Hal Lain 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggaran Dasar yang diperbaharui ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Musyawarah Nasional yang diselenggarakan di Banda Aceh, 8 Juni 2014.

3. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA AMSA-INDONESIA BAB I ORGANISASI

1.

2.

3.

4.

Pasal 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMSA-Indonesia AMSA-Indonesia diatur menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar merupakan hukum tertinggi AMSA-Indonesia.

Anggaran Rumah Tangga mengatur pelaksanaan pengelolaan internal AMSA-Indonesia.

Dalam kondisi tertentu AMSA-universitas dapat mengajukan Memorandum of Understanding (MoU) kepada Executive Board.

Pasal 2 Atribut AMSA-Indonesia Atribut AMSA-Indonesia digunakan dalam acara lokal, nasional, dan internasional sesuai dengan fungsinya masing-masing, antara lain: 1. Bendera AMSA-Indonesia: wajib dan hanya boleh digunakan pada saat sidang Munas, Rakernas, dan Musyawarah Besar Luar Biasa AMSA-Indonesia; Bendera AMSA-Indonesia diletakkan disamping kanan pimpinan sidang (presidium).

2. Kertas dengan kop surat berlambang AMSA-Indonesia: wajib dan hanya boleh dipergunakan oleh Executive Board AMSA-Indonesia berdasarkan persetujuan Regional Chairperson, yang dalam penggunaannya bertujuan untuk hal- hal resmi mengenai masalah keorganisasian AMSA-Indonesia yang ditujukan kepada organisasi lain dan lembaga pemerintahan.

3. Cap AMSA-Indonesia: wajib dan hanya boleh digunakan oleh Executive Board AMSA-Indonesia berdasarkan persetujuan Regional Chairperson, yang dalam penggunaannya bertujuan untuk hal-hal resmi mengenai masalah keorganisasian AMSA-Indonesia.

4. Maskot AMSA-Indonesia: direkomendasikan dan hanya boleh digunakan dalam acara- acara AMSA-International, AMSA-Indonesia, AMSA-universitas, serta dalam kegiatan-kegiatan diluar AMSA dengan tujuan mempromosikan AMSA Indonesia kepada berbagai pihak dan masyarakat luas.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3 AMSA-universitas 1. AMSA-universitas adalah anggota AMSA-Indonesia yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional.

2. AMSA-universitas terdiri dari mahasiswa kedokteran umum yang telah disetujui oleh Representative universitas yang bersangkutan dan diketahui oleh Badan Pelindung Intra-Kampus.

Pasal 4 Prosedur Keanggotaan 1. Setiap universitas yang ingin menjadi anggota AMSA-Indonesia, selanjutnya disebut dengan “Universitas Observer�, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1.1. Memberikan surat persetujuan keikutsertaan dalam AMSAIndonesia oleh pihak fakultas/dekanat universitas yang bersangkutan.

1.2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan nasional AMSA-Indonesia selama satu periode kepengurusan.

1.3. Memiliki struktur kepengurusan inti.

1.4. Disetujui keanggotaannya atas kesepakatan paling sedikit dua pertiga dari anggota Executive Board.

2. Universitas Observer akandibimbing oleh satu universitas pemimbing, yang juga bertanggung jawab untuk merekomendasikan kelayakan Universitas Observer tersebut untuk menjadi anggota di Musyawarah Nasional.

3. Yang berhak menjadi universitas pembimbing adalah universitas yang telah resmi menjadi anggota aktif AMSA-Indonesia selama paling sedikit dua periode kepengurusan berturut-turut dan dipilih oleh Executive Board.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Pasal 5 Kewajiban Anggota Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan segala ketentuan maupun peraturan organisasi lainnya.

Menjaga nama baik AMSA-Indonesia.

Berperan aktif dalam kegiatan AMSA-Indonesia.

Setiap universitas anggota membayar iuran keanggotaan.

Pasal 6 Hak Anggota Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan yang berupa usul, pertanyaan atau pernyataan kepada Executive Board.

Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh AMSA-Indonesia.

Menyelenggarakan pemilihan Representative di universitas masingmasing.

Memilih Regional Chairperson AMSA-Indonesia melalui Representativenya atau satu orang yang ditunjuk oleh Representative-nya.

Mengajukan wakilnya untuk menjadi calon Regional Chairperson AMSAIndonesia melalui Representative-nya masing-masing.

Pasal 7 Sanksi Anggota Anggota dapat dikenakan sanksi berupa: 1. Peringatan secara lisan maupun tulisan.

2. Pencabutan hak jika tiga kali peringatan tertulis tidak diindahkan untuk jenis kesalahan yang sama.

3. Sanksi pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Executive Board.

4. Sanksi yang diberikan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh Executive Board pada Musyawarah Nasional berikutnya.

Pasal 8 Kehilangan Keanggotaan Anggota akan kehilangan haknya sebagai anggota apabila: 1. Organisasi ini bubar.

2. Dikeluarkan/dicabut haknya oleh Musyawarah Nasional.

3. Mengundurkan diri dari keanggotaan.

BAB III KEPENGURUSAN Pasal 9 Susunan Kepengurusan AMSA-Indonesia terdiri dari

1. Kepengurusan Executive Board dan Representative.

2. Executive Board paling sedikit terdiri dari: 2.1. Regional Chairperson 2.2. General Secretary 2.3. Treasurer 3. Executive Board harus memenuhi persyaratan : 3.1 Anggota AMSA-universitas.

3.2 Menyatakan bersedia menjadi Executive Board.

3.3 Sehat jasmani, rohani, dan berkepribadian baik.

3.4 Persyaratan lain-lain sesuai kebijaksanaan Regional Chairperson.

4. Representative adalah pengurus tertinggi setiap AMSA-universitas dan ditentukan secara autonomi oleh AMSA-universitas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pasal 10 Pemilihan dan Penggantian Executive Board Pemilihan Regional Chairperson dilakukan saat Musyawarah Nasional dan disahkan atas dasar Surat Ketetapan Presidium.

General Secretary dan Treasurer dipilih secara pemilihan tertutup oleh Regional Chairperson paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Nasional.

Regional Chairperson, General Secretary dan Treasurer wajib melengkapi susunan Executive Board dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Nasional melalui pemilihan terbuka.

Jika terjadi kekosongan jabatan Regional Chairperson, General Secretary langsung menjabat sebagai Regional Chairperson untuk sisa masa jabatannya.

Pengesahan Executive Board selain Regional Chairperson dilakukan pada saat Rapat Kerja Nasional melalui Surat Keputusan Regional Chairperson.

Satu orang hanya dapat menduduki satu posisi dalam satu periode kepengurusan.

Satu orang dapat menduduki posisi yang sama selama paling banyak dua kali berturut-turut.

1.

2.

3.

4.

5.

Pasal 11 Executive Board Executive Board adalah mandataris Musyawarah Nasional dan karenanya mempunyai hak dan wewenang penuh untuk menjalankan segala kebijaksaan dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat Kerja Nasional untuk mencapai tujuan organisasi.

Executive Board berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Nasional.

Executive Board bertugas: 1.1. Melaksanakan keputusan Rapat Kerja Nasional.

1.2. Menjabarkan keputusan Rapat Kerja Nasional dan melaksanakan program kerja organisasi.

1.3. Mengelola administrasi dan keuangan organisasi.

1.4. Memantau perkembangan dan keberhasilan kegiatan pelaksanaan program kerja secara berkala.

Executive Board selain Regional Chairperson dapat kehilangan jabatannya apabila : 4.1 Masa jabatan yang bersangkutan sudah habis 4.2 Meninggal dunia 4.3 Tidak mengindahkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan Regional Chairperson dengan jarak antar Surat Peringatan 14 (empat belas) hari.

4.4 Kehilangan keanggotaannya di tingkat universitas Executive Board selain Regional Chairperson yang kehilangan jabatannya atas Surat Keputusan Regional Chairperson harus dipertanggungjawabkan pada saat musyawarah nasional oleh Regional Chairperson.

Pasal 12 Regional Chairperson 1. Regional Chairperson merupakan pengurus tertinggi dalam susunan Executive Board yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

2. Regional Chairperson memiliki tugas dan kewajiban: 2.1. Menjadi penghubung dengan AMSA-International.

2.2. Menjadi wakil dari AMSA-Indonesia dalam kancah nasional maupun International.

2.3. Mengkoordinasikan seluruh elemen Executive Board.

2.4. Memimpin jalannya rapat AMSA-Indonesia.

2.5. Mengambil keputusan penting yang diperlukan secara mendadak, yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan organisasi. Regional Chairperson memiliki kewajiban untuk memberitahukan keputusan tersebut kepada Executive Board dan Representative dalam jangka waktu maksimal satu bulan.

2.6. Menjalin silaturahmi dengan berbagai pihak yang terkait dengan AMSA-Indonesia.

3.

Regional Chairperson dapat kehilangan jabatannya apabila: 3.1. Masa jabatan yang bersangkutan sudah habis 3.2. Meninggal dunia.

3.3. Mengundurkan diri dengan memberikan Surat Pengunduran Diri kepada AMSA-Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal turunnya.

3.4. Kehilangan keanggotaannya di tingkat universitas.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Pasal 13 Tugas dan Kewajiban General Secretary Menggantikan Regional Chairperson bila berhalangan.

Menjadi rekan Regional Chairperson dalam mengambil suatu keputusan.

Membuat notulen rapat.

Mengurus keperluan administrasi organisasi.

Pasal 14 Tugas dan Kewajiban Bendahara Keuangan organisasi dikelola oleh Bendahara dengan tatacara yang benar, yang berkewajiban menyusun neraca dan laporan pemasukan dan pengeluaran setiap periode kepengurusan dan menyampaikannya kepada Executive Board.

Segala sesuatu yang menyangkut pemasukan/pengeluaran harus disertai dengan tanda bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional.

Mengumpulkan iuran dari AMSA-universitas.

Mengumpulkan iuran dari sumber-sumber lain yang ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional.

Memberi bantuan dana untuk kegiatan konferensi nasional dan International, dengan pertimbangan tertentu dan berdasarkan keputusan Executive Board.

Pasal 15 Tugas dan Kewajiban Representative 1. Representative dipilih dari dan oleh anggota AMSA-universitas setempat secara otonomi.

2. Representative menjadi wakil dari AMSA-universitas dan bertanggung jawab kepada AMSA-Indonesia.

3. Representative merupakan pengurus tertinggi dalam kepengurusan AMSA-universitas Pasal 16 Hak dan Kewajiban Advisory Board 1. Hak Advisory Board adalah: 1.1. Mengawasi jalannya kepengurusan AMSA-Indonesia selama satu periode kepengurusan 1.2. Memberikan nasehat-nasehat kepada pengurus AMSA-Indonesia bila diperlukan 2. Kewajiban Advisory Board adalah: 2.1. Menjalankan tugasnya seperti yang tercantum dalam AD-ART AMSA-Indonesia

BAB IV RAPAT-RAPAT Pasal 16 Musyawarah Nasional 1. Musyawarah Nasional diadakan paling lambat dalam rentang waktu satu minggu sebelum pelaksanaan Asian Medical Students’ Conference.

2. Musyawarah Nasional bertujuan untuk: 2.2. Menilai, menerima, atau menolak atas laporan pertanggungjawaban Executive Board selama periode kepengurusan.

2.3. Membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2.4. Memilih Regional Chairperson.

2.5. Hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 17 Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional diadakan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan Asian Medical Students’ Conference.

2. Rapat Kerja Nasional bertujuan untuk: 2.1. Menerima laporan Executive Board mengenai rencana kegiatan organisasi.

2.2. Hal-hal lain yang dipandang perlu Pasal 18 Kuorum dan Pengambilan Keputusan 1. Setiap universitas anggota mendapat satu hak suara diwakilkan oleh Representative atau wakilnya.

2. Keputusan adalah sah bila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah universitas peserta rapat.

3. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

BAB V LAIN-LAIN Pasal 19 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Musyawarah Nasional.

BAB VII PENUTUP Pasal 20 Hal-Hal Lain Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan lebih lanjut oleh Executive Board sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.