PATH: News Letter of ALSA LC Unhas Volume XVI

Picture Source: Unsplash.com

ALSALCUNHAS.ORG

SEKAPUR SIRIH

SEKAPUR SIRIH

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Picture Source: Google.com

Assalamualaikum Wr. Wb.

Semoga informasi yang tersaji bermanfaat serta redaksi diharapkan terus

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

berbenah diri untuk selalu lebih baik lagi kedepannya sebagai tantangan

berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menikmati karunia

agar dapat bersaing sehat dengan media-media sejenis. Harapan kami

dan seluruh alam semesta-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kita

semoga ALSA LC Unhas terus mengulas isu terhangat dan menyajikan hal

haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam

positif yang memberi manfaat serta mengedukasi semua pihak khususnya

yang berilmu pengetahuan.

di lingkungan kampus. Agar mampu menunjang tujuan kami untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dengan komitmen untuk

Pembaca yang budiman,

senantiasa menyebarluaskan ilmu hukum bagi kemaslahatan dan

Tak terasa perjalanan media PATH: News Letter of ALSA LC

pemecahan masalah dalam masyarakat.

Unhas yang kita banggakan ini memasuki edisinya yang ke-16 dan telah memberikan kontribusi positif dan inovatif bagi Pendidikan Hukum guna

Selamat membaca.

kemaslahatan dan pemecahan masalah dalam masyarakat sebagai bagian dari pendidikan dan pemberdayaan anggota ALSA LC Unhas. Kami memberikan apresiasi kepada Pengurus ALSA LC Unhas dan mengucapkan selamat atas terbitnya Vol. XVI yang bertemakan "Sexual Violence". Media PATH: News Letter ini menyajikan hal-hal menarik seputar isu hukum terkini serta media informasi eksistensi ALSA LC Unhas dalam berbagi kisah, pengalaman, dan pengetahuan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi ALSA LC Unhas dalam pengembangan dan peningkatan kualitas Pendidikan Hukum.

01 I

PATH Vol. XVI

01 I

PATH Vol. XVI

TIM DEPT

|

SEKAPUR SIRIH

ALSALCUNHAS.ORG

Amaliyah, S.H., M.H. Dosen Pembina ALSA LC UNHAS

Assalamualaikum Wr. Wb.

Lingkungan Perguruan Tinggi yang mengatur 21 bentuk tindakan

Shalom,

kekerasan seksual. Mahasiswa sebagai agent of change memiliki peran

Om Swastiastu,

penting dalam memberikan edukasi terkait aturan hukum yang berlaku

Namo Buddhaya,

terhadap tindakan kekerasan seksual. Diharapkan tercipta pemahaman

Salam kebajikan bagi kita semua.

hukum bagi anak, remaja, orangtua untuk meminimalisir tindakan kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

Terima kasih kepada tim redaksi, pihak yang berkontribusi, dan

berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga PATH: News Letter of ALSA LC

terkhusus kepada Pimpinan Fakultas Hukum Unhas. Semoga PATH selalu

Unhas Vol. XVI dapat rilis kembali. PATH merupakan media informasi yang

hadir dalam memberikan perspektif hukum yang aktual, kreatif, dan

diterbitkan oleh pengurus ALSA LC Unhas secara berkala dengan rubrik

inovatif kepada para pembaca.

menarik yang membahas isu-isu terkini. Edisi kali ini dengan tema “Sexual Violence” yang merupakan permasalahan serius yang marak terjadi di

Wassalamualaikum Wr. Wb.

masyarakat, namun belum memperoleh tindakan hukum yang optimal.

Shalom,

Kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada

Om Shanti Shanti Shanti Om,

korban, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Berdasarkan

Namo Buddhaya,

data Komnas Perempuan bahwa terjadi lonjakan kekerasan seksual

Salam kebajikan.

terhadap perempuan dalam himpitan pandemi Covid-19.

Salah satu bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh

ALSA, Always Be One!

Pemerintah dengan dikeluarkannya Permendikbud Ristek RI Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

TIM DEPT

01 I

PATH Vol. XVI PATH Vol. XVI

I 02

3 I

ALSALCUNHAS.ORG

SEKAPUR SIRIH

Fawzan Mangputra Al-Ihsan Director of ALSA LC UNHAS

Picture Source: Google.com

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,

Untuk itu, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh team yang

Shalom,

telah menuangkan pikiran, tenaga, serta usaha dalam proses penyusunan

Om Swastiastu,

hingga penerbitan PATH XVI ini. Semoga usaha tersebut dapat terbayarkan

Namo Buddhaya,

dengan terbitnya PATH XVI kali ini. Besar harapan kami bahwa yang

Salam kebajikan bagi kita semua.

tertuang dalam news letter ini dapat menjadi pedoman maupun acuan yang bermanfaat bagi para pembaca. Sekian dan selamat membaca !

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga PATH Volume XVI yang merupakan

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

news letter kedua pada tahun ini dapat diterbitkan tanpa adanya

Shalom,

hambatan yang berarti. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan

Om Shanti Shanti Shanti Om,

kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman

Namo Buddhaya,

kegelapan menuju peradaban yang terang benderang seperti saat ini.

Salam kebajikan.

PATH XVI: News Letter of ALSA LC Unhas merupakan majalah yang dirangkai dan disusun guna menjadi sarana informasi dan pengetahuan bagi pembacanya. Dengan mengangkat tema “Sexual

Ignite the spirit within ALSA,

Violence”, news letter pada kali ini akan membahas isu pokok yang tiada

Hand in hand, together we can

hentinya menjadi pembahasan dan permasalahan di seluruh dunia,

ALSA, Always Be One!

termasuk di Indonesia. Harapannya, melalui news letter ini kita dapat lebih teredukasi dan aware terhadap isu kekerasan seksual yang terjadi, serta menjadi perhatian bersama untuk menanggulangi permasalahan ini.

PATH Vol. XVI PATH Vol. XVI

03 I

TIM DEPT

3 I

SEKAPUR SIRIH

ALSALCUNHAS.ORG

Randy Ireneus Hendrik Project Officer

Assalamualaikum Wr. Wb.

Besar harapan saya agar PATH Vol. XVI yang berjudul “Sexual Violence:

Shalom,

Law and Society” mampu memberikan jawaban atas kontroversi isu

Om Swastiastu,

kekerasan seksual dalam hubungan hukum dan masyarakat. Saya juga

Namo Buddhaya,

berharap majalah ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca bahwa

Salam kebajikan bagi kita semua.

stigma masyarakat dalam kasus kekerasan seksual merupakan hal yang penting untuk diubah.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya majalah PATH: News Letter of ALSA LC Unhas Vol. XVI dengan tema

Wassalamualaikum Wr. Wb.

“Sexual Violence” yang merupakan wadah kreativitas mahasiswa untuk

Shalom,

menyalurkan informasi mengenai isu hukum dalam bentuk majalah.

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Saya selaku Project Officer mengucapkan terima kasih sebanyak-

Namo Buddhaya,

banyaknya kepada Tim Redaksi PATH Vol. XVI atas kerjasama dan dedikasinya

Salam kebajikan.

sehingga majalah ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Steering Committee, alumni, serta pengurus ALSA

Ignite the spirit within ALSA,

LC Unhas atas saran dan masukannya sehingga tim redaksi dapat berjalan

Hand in hand, together we can

sebagaimana mestinya. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada segala

ALSA, Always Be One!

jajaran yang turut membantu dan berpartisipasi dalam program kerja ini.

PATH Vol. XVI

TIM DEPT

PATH Vol. XVI

I 04

ALSALCUNHAS.ORG

LEGAL OPINION

LEGAL OPINION

Indira Aru

Picture Source: Unsplash.com

Indira

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 : Pondasi Pengenalan Konsep Consent dalam Kasus Kekerasan Seksual Kekerasan seksual layaknya fenomena gunung es. Dari sekian

pernah terjadi di kampus dan 63% diantaranya memilih untuk tidak

banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi hanya segelintir yang

melaporkan kasus kekerasan seksual yang diketahuinya kepada pihak

berani dilaporkan dan akhirnya muncul ke permukaan. Perempuan

kampus. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat

dan anak menjadi kelompok yang paling rentan untuk mengalami

tentang kekerasan seksual yang justru menganggap kekerasan

kekerasan seksual baik dalam lingkup rumah tangga (ranah personal)

seksual sebagai aib sehingga korban akan merasa malu jika dilaporkan

hingga ranah publik seperti institusi pendidikan. Sepanjang tahun

dan kecenderungan untuk reviktimisasi kepada korban yang

2015-2020 Komnas Perempuan Indonesia menerima 27% aduan

melaporkan. Oleh karena itu, dalam bingkai kebijakan Merdeka Belajar

kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Bahkan

untuk mewujudkan generasi muda yang kreatif dan adaptif oleh

berdasarkan survey Mendikbud Ristek (2019) kampus menempati

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual.

(Kemendikbud Ristek) juga mengeluarkan Permen Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Kasus yang masih hangat bergulir saat ini terkait kekerasan

(Permen PPKS) untuk menciptakan ruang yang nyaman dan aman di

seksual oleh oknum dosen di Universitas Sriwijaya kepada

kampus. Namun, terhadap Permen PPKS ini masih menuai kontra oleh

mahasiswinya hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang tidak

beberapa pihak salah satunya dengan adanya frasa “tanpa

terungkap. Sebagaimana data survey Ditjen Dikti Ristek 2020

persetujuan korban” yang termuat dalam Pasal 5 Permen PPKS.

menyebutkan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual

19 I

PATH Vol. XVI

TIM DEPT

LEGAL OPINION

ALSALCUNHAS.ORG

um Puspitaranu Arum Puspitaranu Alumni ALSA LC Unhas

Indonesia menjamin perlindungan hak asasi atas segala bentuk

an unwelcome sexual advance, unwelcome request for sexual favors

kekerasan sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945

or other unwelcome conduct of a sexual nature which makes a person

bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

feel offended, humiliated and/or intimidated, where a reasonable

kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,

person would anticipate that reaction in the circumstances.”

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Terlebih lagi Indonesia telah meratifikasi Convention on The

Dalam Permen PPKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai berikut :

Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1984. Namun, hingga saat ini, belum ada satupun

Pasal 1 ayat (1) “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat

merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh,

nomenklatur kekerasan seksual.

dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat

Di dalam KUHP, hanya dikenal nomenklatur perkosaan,

penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu

perbuatan cabul dan aborsi yang diatur dalam Pasal 285 sampai

ke s ehatan reproduksi s e s eorang dan hilang ke s empatan

dengan Pasal 299 KUHP. Sementara, pelecehan seksual sendiri tidak

melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”

terbatas pada aktivitas fisik seperti perbuatan cabul, melainkan juga

Pasal 5 ayat (1) “Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang

non fisik dan verbal. Sebagaimana didefinisikan oleh Equal

dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi

Employment Opportunity Commission bahwa “Sexual harassment is

informasi dan komunikasi.”

TIM DEPT

20 I

PATH Vol. XVI

ALSALCUNHAS.ORG

LEGAL OPINION

Picture Source: Pexels.com

Permen PPKS secara perdana memberikan preseden

Ÿ

perumusan kekerasan seksual dalam hukum tertulis di Indonesia yang didefinisikan secara rinci dan progresif hingga pada bentuk

menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

Ÿ

mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau

kekerasan seksual melalui platform digital. Namun, sejak

video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah

pembentukannya Permen PPKS menuai kontroversi dengan

dilarang Korban;

adanya frasa “tanpa persetujuan korban” yang termuat dalam

Ÿ

mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau

penjabaran bentuk kekerasan seksual pada Pasal 5 ayat (2) yang

rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa

menyatakan bahwa “Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud

seksual tanpa persetujuan Korban;

pada ayat (1) meliputi: Ÿ

Ÿ

menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas

yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; Ÿ

gender Korban; Ÿ

Ÿ

memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa

mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban

menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

Ÿ

mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang

persetujuan Korban;

melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang

menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon,

bersifat pribadi;

dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;

21 I

PATH Vol. XVI

TIM DEPT

LEGAL OPINION

Ÿ

ALSALCUNHAS.ORG

membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;

Ÿ

memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

Ÿ

menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;

Ÿ

membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

Ÿ

memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.”

Picture Source: Id.pinterest.com

Beberapa organisasi masyarakat (Ormas) dan partai politik mengkritik Permen PPKS karena menilai frasa “tanpa persetujuan korban” secara tidak langsung melegalkan perzinahan dan seks bebas atas dasar persetujuan (consent). Sementara, pada kenyataannya konsep consent merupakan persetujuan antara individu yang turut melibatkan rasa hormat satu sama lain. UN Women menegaskan bahwa consent harus diberikan atas keinginan sendiri dan dengan rasa nyaman dari pihak yang terlibat. Bahkan, adanya ikatan hubungan antara individu baik pernikahan

Sumber Data :

maupun pacaran bukan berarti membolehkan adanya aktivitas tanpa

Ÿ

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

consent. Sehingga, frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permen

Ÿ

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan

PPKS bukanlah berarti memberikan lampu hijau pada seks bebas. Tetapi,

Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan TInggi

peraturan ini hadir untuk melakukan perlindungan dan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban.

Dengan demikian, Permen PPKS merupakan produk hukum yang menjadi pondasi pengenalan

Ÿ

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ÿ

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

konsep consent dalam hukum positif

Terhadap Wanita

Indonesia. Consent dalam hal ini frasa “tanpa persetujuan korban” adalah unsur penting yang menjadi faktor penentu terjadinya kekerasan

Ÿ

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaranpers-komnas-perempuan-tentang-peraturan-menteri-

seksual. Sehingga, Permen PPKS mengatur pencegahan dan penanganan

pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-ri-no-30-tahun-

kekerasan seksual dengan menggunakan perspektif korban untuk

2021-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-

mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual yang cenderung

seksual-ppks-di-lingkungan-perguruan-tinggi-29-oktober-

rentan untuk di reviktimisasi dan tidak berani melaporkan kekerasan yang

2021

dialaminya baik karena rasa malu, takut dan trauma. Hal-hal yang diatur di dalam Permen PPKS tidak dapat diartikan sebagai antitesa yang

Ÿ

https://www.eeoc.gov/sexual-harassment

melegalkan perbuatan zina, seks bebas dan asusila lainnya karena hal

Ÿ

https://humanrights.gov.au/our-work/sexual-harassmentworkplace-legal-definition-sexual-harassment

tersebut telah diatur lebih dahulu di dalam KUHP. Akhirnya, kekosongan hukum selama ini atas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di

Ÿ

https://www.unwomen.org/en

lingkungan perguruan tinggi dapat terisi dengan adanya Permen PPKS ini.

TIM DEPT

PATH Vol. XVI

I 22

.

ALSALCUNHAS.ORG

GA’DE ALSA

Picture Source: Freepik.com

k

140

Sweatshirt Ignite The Spirit

s

2

/ 0k

pc

20k Reusable Cup Happy Thoughts

Artsy Lighter

1

# 29 I

PATH Vol. XVI

BUY NOW OR REGRET LATER TIM DEPT

CARI KATA

ALSALCUNHAS.ORG

CARI KATA

Picture Source: Pexels.com

P

E

S

E

X

U

A

L

I

Z

I

N

G

N

C

O

K

K

A

J

I

K

F

E

M O

P

R

O

S

T

I

T

U

S

I

O

P

P

D

A

P

U

S

E

E

D

L

R

E

E

S

O

T

O

N

G

U

K

I

W C

A

B

U

L

O M T

R

O

E

K

S

E

K

S

I

H

I

B

I

S

I

O

N

I

S

M

E

R

I

O

K

T

H

C

A

T

C

A

L

L

I

N

G

Q

Y

F

K

I

K

A

N

S

J

G

H

O

H

L

S

E

K

S

I

S

M

E

N

T

G

O

N

A

J

O

I

A

O

A

H

E

A

I

A

E

E

N

U

O

N

Z

V

A

P

D M

I

N

S

A

G

R

O

O M

I

N

G

S

J

S

I

D

V

O

J

I

O

B

G

A M

C

J

O

J

Y

I

L

G

O

E

I

N

C

E

L

N

A

Y

S

I

C

X

E

O

P

A

K

X

E

F

G

H

J

A

B

O

R

S

I

H

O

A

K

O

T

E

Cari Kata merupakan permainan mencari kata-kata tertentu yang ada di dalam kotak. Kata-kata ini akan tertulis mendatar (horizontal) dan menurun (vertikal).

Jawablah 10 pertanyaan ini kemudian carilah jawaban tersebut dalam kotak yang telah disediakan di atas dengan cara menyoretnya! Wish you luck!

1. Munculnya istilah baru yaitu perilaku menyerang atribut seksual yang dapat dilakukan melalui ekspresi verbal seperti siulan dan suara kecupan dengan tujuan mendominasi dan membuat korban merasa tidak nyaman disebut

7. Timbulnya daya tarik secara seksual yang kuat pada bagian tubuh tertentu dan barang lainnya yang tidak dipandang sebagai objek seksual yang dapat mendorong orang melakukan tindak pelecehan atau kekerasan seksual karena melihatnya adalah

2. Serangkaian karateristik yang terikat kepada dan membedakan antara maskulinitas dan feminitas yang mencakup jenis kelamin adalah

8. Perilaku seseorang secara intens ingin menunjukkan ekspresi seksualnya tetapi jika dilakukan berlebihan dan melakukannya kepada orang lain secara paksa yang menyebabkan kekerasan seksual disebut

3. Tindakan yang dilakukan dengan cara memanipulasi dan mendekati seseorang dalam suatu hubungan untuk mendapatkan kepercayaan dan korban dapat ditipu daya untuk mengirimkan gambar tidak senonoh dan sebagaianya disebut

9. Adanya perilaku menunjukkan alat kelamin kepada orang lain tanpa ada kontak fisik dan menjurus ke perilaku masturbasi di depan umum disebut juga dengan

4. Pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan tetapi apabila dilakukan secara pemaksaan dapat menjadi tindak kekerasan seksual disebut 5. Tindakan menggurkan kandungan kehamilan dikenal sebagai

TIM DEPT

6. Keinginan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan sendiri di luar ikatan perkawinan disebut sebagai perbuatan

untuk

mengakhiri

10. Kebencian atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang karena adanya stereotip dan munculnya ujaran negative yang dilakukan secara berlebihan kepada orang lain yang dapat menyebabkan perilaku pelecehan seksual disebut

PATH Vol. XVI

I 30

ALSALCUNHAS.ORG

33 I

PATH Vol. XVI

TIM DEPT

COMING SOON SEMUNAS

TIM DEPT

PATH Vol. XVI

I 34