Renstra Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ)

Program Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ) 2012 – 2014

A. PENDAHULUAN Hutan adalah sumber penghidupan (Bambang Suharsono, Presiden Serikat Tani Hutan Banyumas-Pekalongan)

Berdasarkan fungsi hutan, Perhutani diberikan hak pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang terbagi atas Unit Pengelolaan I sebanyak 20 KPH (Jateng), Unit Pengelolaan II sebanyak 23 KPH (Jatim) dan Unit Pengelolaan III sebanyak 14 KPH (Jabar).

Luasan masing-masing unit dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Unit Kerja Unit I Unit II Unit III

Jumlah

Propinsi Jawa Tengah Jawa Timur a. Jawa Barat b. Banten Total Unit III :

HP (Ha)

HL (Ha)

Luas Total (Ha)

546.290 809.959 349.649 61.406 411.055

84.430 326.520 230.708 17.244 247.952

630.720 1.136.479 580.357 78.650 659.007

1.767.304

658.902

2.426.206

Perhutani, 2006 Konflik Tenurial Kehutanan Jawa Di kawasan pengelolaan Perum Perhutani terdapat 6.161 desa dan +/- 21 juta penduduk miskin berada disekitar hutan yang memerlukan akses terhadap sumber daya hutan sebagai sumber ekonomi mereka, baik dari SDH maupun kegiatan pengelolaan sumber daya hutan.1 Dari sinilah dimulai titik persinggungan konflik tenurial antara rakyat dengan Perum Perhutani.

Sandra Moniaga, Hedar Leudjeng dan Rikardo Simarmata menulis bahwa secara gramatikal, kata ‘tenure’ berasal dari bahasa Latin, yakni ‘tenere’ yang artinya: memelihara, memegang dan memiliki. Aspek terpenting dari istilah tersebut adalah status hukumnya. Itu sebabnya, membicarakan istilah tenure pasti berarti membicarakan soal status hukum dari suatu penguasaan atas sumber daya alam tertentu pada sebuah masyarakat.

Selain itu dikenal juga istilah ‘sistem tenurial’ (tenurial system).

Sistem tenurial didefenisikan sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (bundle of rights) untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria atau sumber daya alam dalam suatu organisasi masyarakat (Joep Spiertz dan Melanie G. Wiber: 1997)2.

1

Kalimat ini diungkapkan dalam makalah yang dibuat oleh Perhutani pada saat Diskusi Mencari jawaban tentang Forest Governance di P Jawa. Institute Karsa. Di YTKI JAKARTA 15 JUNI 2006. Dan nampaknya Perhutani tidak menyadarinya sebagai “bom waktu” perlawanan kaum tani/pedesaan hutan.

2

Hedar Laudjeng, Sandra Moniaga & Rikardo Simarmata, Antara Sistem Penguasaan Berbasis Masyarakat dan Sistem Penguasaan Berbasis Negara di “Kawasan Hutan” di Indonesia:

Setiap sistem tenurial selalu mengandung tiga komponen, yakni: subyek hak, obyek hak dan jenis hak. Subyek hak bisa berupa individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial-ekonomi dan lembaga politik setingkat negara. Sedangkan obyeknya bisa berupa persil tanah, barang/benda yang tumbuh di atas tanah, barang-barang tambang/mineral, dll. Jenis haknya sendiri merentang dari mulai hak milik, hak sewa dan hak pakai. Istilah tenure sendiri menekankan lebih pentingnya aspek kepenguasaan (hak untuk mengatur pengelolaan dan peruntukan) ketimbang aspek kepemilikan (hak untuk memiliki). Tenure lebih mementingkan siapa yang dalam kenyataannya menggunakan sumber daya alam tertentu ketimbang memikirkan siapa yang memang memiliki hak tersebut.

Istilah ‘land tenure’ sendiri diterjemahkan sebagai penguasaan tanah atau “lahan�.

Tindakan penguasaan tersebut menjelma dalam berbagai hak yakni hak milik, hak gadai, hak sewa, dll. Salah satu cara untuk mengenali konsep land tenure pada masyarakat tertentu ialah dengan memastikan siapa yang dalam kenyataannya memanfaatkan tanah dan atau sumber daya alam tersebut. Bersamaan dengan ditemukannya sistem tenurial berbasis masyarakat mengemuka pula istilah customary tenure system/regime dan atau indigenous tenurial system dan atau sistem penguasaan tanah berbasiskan adat.

Penyebab utama adanya konflik tenurial di Jawa adalah ketimpangan struktur agraria yang kemudian melahirkan istilah petani gurem. Petani gurem adalah petani yang menguasai tanah kurang dari 0,5 Ha. Di Jawa Timur, jumlah rumah tangga petani gurem mencapai 3,4 juta rumah tangga, atau sekitar 25,14 persen dari total rumah tangga petani gurem di Indonesia. Daerah lain yang mempunyai banyak rumah tangga petani gurem adalah Jawa Tengah (22,98 persen), Jawa Barat (18,84 persen), Sumatera Utara (4,01 persen) dan Banten (3,15 persen). Didaerah lain, banyaknya rumah tangga petani gurem relatif kecil, kurang dari 3 persen. Jumlah rumah tangga petani gurem tidak hanya meningkat secara absolut tetapi juga dari persentasenya terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan. Dalam periode 1993-2003, persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan meningkat dari 52,1 persen menjadi 56,2 persen, mengindikasikan semakin sempitnya rata-rata lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian3..

Data lain menunjukkan selama 10 tahun terakhir, jumlah rumah tangga petani gurem meningkat 2,6 persen/ tahun. Menurut data BPS, persentase petani gurem di Jawa adalah 69,8 persen pada 1993, namun angka ini melaju cepat menjadi 74,9 persen atau bertambah sebanyak 1.922.000 rumah tangga. Di luar Jawa, ST93 persentasenya sebesar 30,6 persen, sedangkan ST03 mencatat 33,9 persen ekuivalen dengan 937.000 rumah tangga.

Hal ini menunjukkan laju pertumbuhan rumah tangga petani gurem di Jawa lebih cepat dari pada di luar Jawa. Sebenarnya komposisi banyak rumah tangga pertanian di Jawa dan luar Jawa tidak berubah dalam sepuluh tahun ini. Apabila ST93 mencatat 56,1 persen sementara menurut ST03 komposisinya 54,9 persen di Jawa dan 45,1 persen di luar Jawa. Artinya, dalam 10 tahun ini yang terjadi adalah proses pemiskinan kehidupan petani. Petani semakin terpuruk bukan semakin baik4.

Studi Kasus dari Delapan Lokasi, Presentasi HuMa, Lokakarya Tenure, Nop 2001.

3 Sebaran rumah tangga pertanian dan rumah tangga Petani gurem menurut propinsi di indonesia (Angka Sementara Hasil Sensus Pertanian 2003). Berita Resmi Statistik, No. 14/VII/16 Februari 2004

4

Naomi Siagian, SH, Proses Pemiskinan Pada Sektor Pertanian, Jumlah Petani Gurem

Selain problem tenurial, ada banyak hal lagi kondisi obyektif yang dialami oleh petani hutan. Berdasarkan assessment yang dilakukan didapatkan ragam masalah yang dihadapi petani, diantaranya: - Petani hutan tidak mempunyai akses untuk meningkatkan pendapat - Sistem pengelolaan hutan yang hanya menempatkan petani hutan sebagai alat, misalnya: petani diberi kesempatan melakukan tumpang sari hanya selama 2 tahun (selama itu pula saat petani memberi pupuk berati daerah tegakan terkena pupuk juga dan menjadi subur) untuk selanjutnya petani tidak boleh lagi menanam tanaman di bawah tegakan.

- Petani tidak mendapatkan hasil apapun dari tanaman utama. Jika pun mendapatkan 25% saat PHBM berlangsung (yang masih dibagi lagi dengan pihak lain, seperti: LMDH, Desa, dan lain-lain), tetapi beban yang diterima lebih besar (misalnya: jika ada tanaman yang hilang petani yang disalahkan, pengamanan sepenuhnya ditanggung petani). Jika dilakukan perhitungan, angka 25% dirasa petani sangat tidak layak bahkan untuk sekedar hidup (amat jauh dari standar pendapatan) - Petani selalu membeli sendiri saprodi yang diperlukan dalam tumpang sari (bibit, pupuk, dan lain-lain). Padahal seharusnya ada aturan yang mengatakan bahwa biaya keseluruhan ditanggung oleh Perhutani.

- Pemasaran yang tidak menguntungkan petani hutan.

- Biaya kerja (pembukaan lahan, penanaman, pengaciran, penebangan, transportasi) yang diperuntukkan bagi petani tidak pernah dibayarkan.

- Sering terjadi jual beli kontrak lahan - Sering muncul ancaman untuk tidak boleh menggarap lahan berdasarkan alasan subyektif petugas perhutani - Terjadi pemiskinan di 6000-an lebih desa pinggiran hutan - Petani hutan tidak mempunyai akses terhadap kemanfaatan hutan, seperti: seringnya petani hutan mengalami kekurangan air.

- Imbas dari rusaknya hutan akibat penebangan oleh pengusaha (yang berkolusi dengan pegawai Perhutani) justru dialami oleh petani pinggiran hutan (misalnya, tanah longsor, angin ribut, banjir bandang, dan lain-lain) - Penegakan hukum yang tidak adil. Selama ini petani hutan selalu dikenai hukuman jika melakukan pencurian tetapi bila pihak Perhutani yang melakukan tidak pernah dipermasalahkan.

- Petani hutan tidak mempunyai surat hak garap tetap sehingga sering terjadi konflik antar sesama petani maupun antara petani dengan Perhutani.

- Petani hutan tidak pernah menjadi subyek dalam pembahasan kebijakan perhutani (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) padahal petani hutan lebih tahu seluk beluk soal hutan.

- Petani tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan tanaman yang akan ditanam padahal petani hutanlah yang tahu banyak soal tanaman yang cocok untuk ditanam.

B. PPHJ: Derap Langkah Organisasi dan Lingkup Kerja

Semakin Membengkak, Sinar Harapan, 2003

Melihat berbagai persoalan di atas, petani hutan, khususnya yang tergabung dalam Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ) tidak berdiam diri. Organisasi tani yang untuk pertama kalinya dibentuk di Baturaden, Banyumas, Jateng pada tanggal 21-23 Februari 2012 yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Playen, Gunung Kidul pada tanggal 5-6 April 2012 digagas oleh Serikat Tani Hutan Banyumas-Pekalongan (Stan Balong), Serikat Petani Pasundan (SPP), Paguyuban Petani Hutan Bumi Lestari (PPHBL), PPHM Mojokerto, LKDPH Malang, LMDH Ngawi Barat dan Timur, LMDH Tunas Harapan Sambirejo, petani HKM Gunung Kidul dan Kulonprogo, petani dari Jember, petani dari Sambeng, Boyolali, petani dari Banten, petani dari Bogoran Wonosobo ini merasa perlu mengupayakan hutan yang memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.

Dalam perjalanannya, PPHJ kemudian mengadakan kongres II yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Januari 2012 yang menghasilkan kepengurusan baru dan gagasan untuk memantapkan realisasi Hak Kelola 100% untuk Masyarakat.

C. Visi dan Misi PPHJ mempunyai visi mendorong terwujudnya keadilan dalam pengelolaan hutan agar tercipta kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (hutan subur, rakyat makmur).

Sedangkan misi PPHJ adalah: 1. Meningkatkan kepedulian terhadap sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang berkeadilan 2. Meningkatkan harkat dan martabat petani di tepi hutan 3. Memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan, utamanya di bidang kehutanan 4. Menuju organisasi tani yang kuat dan mandiri melalui pembangunan usaha produktif organisasi 5. Mengurangi angka kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan pengangguran 6. Menjalin hubungan erat dengan semua pihak yang mendukung perjuangan organisasi D. Capaian (Program Maksimum dan Minimum) Organisasi ini mempunyai program maksimum menjadikan hutan menjadi milik rakyat dan program minimun berupa hutan yang dikelola 100% oleh rakyat.

Struktur Organisasi Kongres PPHJ

Dewan Penasehat

Sekjen Deputi Sekjen

Bendahara

Korwil Jateng

Kesekretariatan

Korwil Jatim

Korwil DIJ

Korwil Jabar

E. Personel Pengurus • Koordinator: Hadji Sahdi Sutisna • Dewan Penasehat: Bambang Suharsono • Deputi Jaringan: Barid Hardiyanto • Deputi Penguatan Organisasi: Surahmat • Deputi Media Sosial: Sungging Septivianto • Koordinator Jabar: • Koordinator Jatim: Susilo • Koordinator DIJ: Pardiastuti • Koordinator Jateng: Ahmad Zaenurokhim G. Perencanaan Kerja 2012-2014 PPHJ sebagai organisasi tani yang merupakan wadah perjuangan petani hutan yang berbasis pada kekuatan anggotanya yang mempunyai sebaran konstituen yang cukup luas merentang di Jawa.

Semenjak tahun 2008, PPHJ telah bergerak. Sayangnya pergerakan yang ada baru sebatas di atas kertas dan belum dijalankan secara maksimal. Untuk itulah di tahun 2012-2015 kerangka besar kerja PPHJ masih berdasarkan mandate di tahun 2008 ditambah dengan pembacaan terhadap situasi terkini.

Untuk situasi terkini berdasarkan hasil KEKEPAN/ SWOT diperoleh hal sebagai berikut: Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan • Masih terdapat • Semangat yang • Kebangkitan • Situasi politik keyakinan bahwa ada pada petani kembali para yang liberal hutan dapat tidak dibarengi pendukung memungkinkan dikelola 100% dengan proses program dua sisi mata uang oleh masyarakat pengorganisasian kehutanan yang yang memerlukan sehingga yang tertata memungkinkan strategi yang tepat semangat para adanya support untuk melakukan • Banyak kader petani masih kuat financial bagi perubahan yang sudah tak gerakan • Di beberapa titik lagi terurus oleh • Terus penguasaan lahan organisasi masih dilakukan melemahnya • PPHJ masih dalam dan dimungkinkan kondisi kesehatan tahap adanya inisiasi Perhutani perkembangan alternative awal pengelolaan hutan yang lebih baik • Personal pengurusnya mumpuni Ke depan, tujuan dari rencana strategis yang disusun tetap pada upaya untuk menciptakan reforma agraria kehutanan melalui dorongan organisasi petani hutan dengan melihat hasil SWOT di atas.

Lebih khusus lagi tujuan program yang di susun dalam renstra adalah: 1. Menyampaikan kepentingan dan pembelaan terhadap petani kepada pemerintah dan advokasi kebijakan 2. Membangun kelembagaan yang kuat 3. Membangun pusat informasi petani 4. Melakukan penguatan ekonomi H. Strategi dan Metode Pelaksanaan Kerja Dalam pelaksanaannya, kerja ini akan menggunakan strategi menggerakkan gerakan atas, tengah dan bawah. Sedangkan secara metodologis alur proses dilakukan dengan cara: (1) assesment; (2) capacity building; (3) penataan dan pengembangan organisasi; (4) aksi; (5) monitoring dan evaluasi; (6) konseptualisasi.

I.

Mekanisme Kerja Program Secara garis besar alur program kali ini sebagaimana yang tertera di bawah ini:

Tata Kuasa ATAS

Tata Guna

Tata Produksi

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Melalui Dorongan Organsiasi Petani Hutan

TENGAH

REFORMA REFORMA AGRARIA AGRARIA KEHUTANA KEHUTANA N N

BAWAH Tata Konsumsi

J. Kegiatan dan Output yang diharapkan Rangkaian Program dan pelaksanaan kegiatan yang dirancang untuk dapat menghasilkan output guna mencapai tujuan-tujuan spesifik di atas adalah sebagai berikut: Program 1: Menyampaikan kepentingan dan pembelaan terhadap petani kepada pemerintah dan advokasi kebijakan Output Aktifitas yang direncanakan 1.1 : Membangun kesepahaman I.1.1 Roadshow/ Kunjungan lapangan bersama solusi dari persoalan mengenai hak kelola 100% dan reforma agraria kehutanan hak milik di Jatim, Jateng, DIJ, khususnya dalam hal hak kelola Jabar dan Banten 100% (program minimum) dan I.1.2 Temu Tani “Menggapai Hak hak milik rakyat (program Kelola 100%� maksimum) 1.2.

Tersampaikannya gagasan 1.2.1. Seminar dan Lokakarya organisasi tani kepada para pihak multipihak tentang Reforma Agraria

Kehutanan: Menggapai Hak Kelola 100% Program 2: Membangun kelembagaan yang kuat Output Aktifitas yang direncanakan 2.1. Meningkatnya kapasitas petani 2.1.1. Belajar Antar Petani Politik hutan 2.1.2. Belajar Antar Petani Ekonomi 2.2. Terkonsolidasikannya petani hutan

Program 3: Pusat Informasi Petani Output 3.1. Tersedia data base organisasi tani 3.2. Pembuatan website organisasi

2.2.1 Pembiayaan Sekretariat 2.2.2. Pertemuan rutin bulanan 2.2.3. Pengadaan bendera, baliho, sticker, kalender 2.2.4. Pembuatan Film Profil PPHJ dan Hak Kelola 100% Aktifitas yang direncanakan 3.1.1. Penyelidikan desa hutan 3.1.2. Kompilasi data base 3.2.1. Pembuatan website 3.2.2. Hotline service/ SMS Centre

Program 4: Penguatan ekonomi petani Output Aktifitas yang direncanakan 4.1. Adanya peta potensi, peluang pasar 4.1.1. Pemetaan/studi tentang Peta dan persoalan pengembangan potensi, peluang dan persoalan usaha kecil oleh masyarakat. pengembangan usaha kecil oleh masyarakat.

4.2. Munculnya mekanisme dan 4.2.1. Lokakarya terbatas tentang operasionalisasi koperasi primer mekanisme dan operasionalisasi koperasi primer 4.2.2. Deklarasi dan Audiensi dengan Pemerintah tentang pendirian Koperasi Petani Hutan K. Penutup Terciptanya reforma agraria kehutanan melalui dorongan organisasi rakyat (PPHJ) pastilah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami sangat berharap para pihak yang berkepentingan dapat memberikan kebijakannya untuk mendukung proses perjuangan ini.