Hutan Jawa Layak Dikelola Rakyat

Hutan Jawa Layak Dikelola oleh Rakyat

Tim E2J-Klinik Hukum Lingkungan FH UGM dan ARUPA 06 Desember 2012

Moda Kepengaturan Hutan Jawa: Berkaca Pada 2 Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Hutan Kelola Rakyat (Kalijaya, Ciamis)

(Tumiyang, Banyumas)

Moda Kepengaturan

Temuan utama (1) Model

Hutan kelola rakyat

PHBM

Pemegang Otoritas

Masyarakat

Perhutani

Basis otoritas

-

-

Pola regulasi

Formal: aturan organisasi Sosial: kepemilikan dan peralihan hak diatur dengan norma sosial

Hukum: UUPA Sejarah penguasaan tanah sebelum negara hadir.

Hukum: UU 41/1999 Memori sosial sebagai pendatang.

Formal: aturan perhutani yang mengatur soal kontrak kerja, bagi hasil, kelembagaan, dll

Temuan utama (2) Kategori

Hutan kelola rakyat

PHBM

Akses

Subyeknya: semua anggota SPP. Obyeknya: menguasai 256 hektar dengan: menguasai lahan, tanam pertanian, tanaman pohon tak beraturan, sekarang berpola.

Subyeknya terbatas. Anggota dari satu desa saja, obyeknya minim. (aspek kausalitas).

Pengaruh & Kontrol

Obyek lahan: tidak memperhatikan petak hutan, tapi berdasarkan kecukupan kebutuhan lahan anggota SPP. Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat-rapat yang melibatkan secara aktif anggota baik laki-laki dan perempuan.

Subsidiaritas: masalah dan keputusan diselesaikan di level terdekat (berjenjang).

Obyek lahan: berdasarkan petak hutan wilayah desa.

Personifikasi lembaga: ketua dominan.

Tidak ada rapat evaluasi Tidak ada transparansi dan akuntabilitas: alokasi dana bagi hasil yang diterima LMDH.

Temuan Utama (3) Kategori

Hutan kelola rakyat

PHBM

Mekanisme Sharing keuntungan

-

-

Alokasi pembagian keuntungan diputuskan ketua LMDH.

-

Tidak ada mekanisme kelembagaan untuk asuransi sosial.

Namun, ada dana sosial sukarela untuk menopang pembiayaan orang sakit dan meninggal.

Mekanisme sharing resiko

-

-

-

Keuntungan diperoleh dari hasil tanaman di hutan. untuk menghindari adanya kesenjangan pendapatan maka dibuat mekanisme mendirikan Credit Union.

Iuran proporsional untuk kebutuhan organisasi.

Sebagian keuntungan CU dialokasikan untuk asuransi sosial.

Ada dana sosial sukarela untuk menopang pembiayaan orang sakit, dipenjara, meninggal.

Setiap truk pengangkut kayu sengon yang melewati jalan yang dibangun SPP, wajib bayar uang pemeliharaan jalan.

-

Temuan Utama (4) Kategori

Hutan kelola rakyat

PHBM

Dampak ekologi

-

Petani bebas menentukan jenis tanaman: Tingkat biodiversitasnya tinggi. Namun jika tidak ada kontrol, akan justru menjadi kontradiktif (pilih monokultur atau sesuai tuntutan pasar).

Dominasi perhutani dalam menentukan jenis tanaman menyebabkan: Monokultur: ada kecenderungan biodiversitas rendah.

-

Tingkat pendidikan meningkat; mendirikan sekolah plus SPP dari SD – STM. naik haji 5 orang (1998 – 2012) hampir 100% punya motor kecuali manula rumahnya semi permanen dan permanen.

-

Internal SPP kohesif, namun ada konflik dengan desa yang lain, sejauh ini pola hubungannya koeksisten.

Tidak ada pencurian kayu karena ada kepastian mendapatkan hasil dari hutan.

-

Dampak Sosial ekonomi a.

Kesejaht eraan

-

-

a.

Keaman an dan kohesi sosial

-

-

-

Memiliki beragam pekerjaan (buruh ke kota, buruh batu bata di desa, buruh tani di desa).

Mereka tidak lagi mengandalkan hutan sebagai sumber pendapatan utama.

Hutan kayu tidak aman. Masyarakat mencuri kayu karena petani tidak ada kepastian mendapatkan hasil dari hutan.