Shirvano Insight Vol. 2 No. 2: Urban Housing Dilemma

URBAN HOUSING DILEMMA

Periode April-Juni 2023

Problematika kepemilikan hunian H.14 Milenial dan hunian milik H.18 Indikator keberhasilan H.40 Paradigma terhadap kota H.42

Sumber: Kimson Goan | Unsplash

Digest Research Unraveling the Preferences in Challenges of Millenial Homeownership

Digest Competition Sayung Berlabuh: a Resilient in Harmony Solution for Vulnerable Sayung Coastal Area

Digest Project 1 A Brief about RP3KP and its Importance in Promoting Inclusive Development

Digest Project 2 Revitalizing Slums: A Road Map Program for Sustainable Housing Solutions

Opinions Tren Penyalahgunaan Tanah Kas Desa: Dilema Pembangunan Perumahan di DIY

Opinions Hunian, Makanan, dan hal hal diantaranya

From their perspective

An interview: housing and settlements policy Dr. Ir. Mahditia Paramita, M.Sc. Direktur Eksekutif HRC (Housing Resource Center) CARITRA

Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc., Ph.D. Dosen DTAP Universitas Gadjah Mada

editorial team

Adviser Retas Aqabah Amjad

Editor

Fadhila Nur Latifah Sani

Writers

Dyah Meutia Nastiti

Hasna Munifah

Prisca Bicawasti Budi Sutanty Syifa Awalina

Layouter

Prisca Bicawasti Budi Sutanty

Leony Angela

Sumber gambar: Maximillian Conacher | unsplash

Sumber gambar: Breno Assis | unsplash

Unveiling the Urban Housing

Challenge:

Urgency for Settlement Development Plan

Writer: Dyah Meutia Nastiti

Hai Shirvamates! Berjumpa kembali dalam buletin

Shirvano Insight

Volume 2 Nomor 2 (edisi ke‐4) dengan topik pengembangan kawasan hunian

. Sebagai elemen dasar dalam lingkungan perkotaan-perdesaan, kawasan perumahan dan permukiman memiliki peranan penting dalam menjamin kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Sayangnya, backlog perumahan masih menjadi kendala dan berakibat pada kurangnya keterjangkauan masyarakat untuk mengakses lingkungan permukiman layak huni. Sehingga, lingkungan perumahan dan permukiman dibutuhkan untuk bisa meminimalisir dampak negatif dari limitasi akses dan suplai yang ada.

perencanaan

Pada edisi kali ini secara khusus Shirvano Insight akan mengulas serba-serbi, fakta, dan perspektif mengenai kawasan perumahan dan permukiman. Insight-insight tersebut kami dapatkan selama perjalanan kami mendampingi kegiatan perencanaan permukiman di beberapa daerah di Indonesia mulai dari Demak, Wonosobo, hingga Yahukimo. Dalam perjalanan tersebut, kami menemukan beragam perspektif baru ketika mencoba mengidentifikasi jenis-jenis hunian yang unik dan khas. Kami kemudian mendokumentasikan beragam karakteristik hunian tersebut dan berupaya untuk menyusun perencanaan sesuai konteks lokal yang ada.

makro

kawasan

Demikian pada edisi Housing and Settlement Development kali ini, semoga Shirvamates dapat mengambil poin penting pembelajaran dan menerapkannya ke dalam bidang ilmu masing-masing. Harapan kami selanjutnya, insight yang kami bagikan dapat dibagikan kembali oleh Shirvamates ke teman-teman penggiat, perencana, dan masyarakat pada umumnya. Nantikan Shirvano Insight pada edisi-edisi berikutnya dengan berbagai topik menarik lainnya!

Happy reading!

perspektif

Mahditia Paramita

Retno Widodo

Perencanaan yang disusun berfokus pada di lingkungan perumahan dan permukiman. Dengan mendasarkan pada riset mendalam mengenai karakteristik lokal, kami mencoba menciptakan konsep yang nyaman bagi berbagai karakteristik lingkungan permukiman yang ada. Hal ini dapat disimak dalam rubrik digest, di mana kami menceritakan pengalaman dan keterlibatan Shirvano dalam upaya merencanakan berbagai tipologi kawasan hunian atau permukiman pada beberapa daerah di Indonesia, baik itu di kawasan pedalaman seperti Yahukimo, Papua maupun kawasan pesisir seperti di Sayung, Demak, Jawa Tengah. Ulasan-ulasan tersebut kemudian kami lengkapi dengan beberapa opini dari teman-teman Shirvanians yang memiliki pengalaman serupa. Pada bagian akhir, kami akan menghadirkan dari para ahli yang sudah berpengalaman dalam dunia perencanaan perumahan dan permukiman. Ibu akan memberikan ulasan mengenai bagaimana kriteria rumah ideal dan lika liku penerapan kebijakan perumahan permukiman di Indonesia. Sementara itu Bapak akan menceritakan pengalamannya dalam berbagai kegiatan perencanaan perumahan dan permukiman serta permasalahan mendasar dari ketersedian hunian khususnya di lingkungan perkotaan.

Citra Satelit Sayung Sumber: Google Maps

skala meso hingga

Breaking the Ground of Housing and Settlement Dilemma

Writer: Prisca Bicawasti Budi Sutanty

Rumah tidak hanya sebuah hasil rupa fisik, namun merupakan proses perkembangan dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia1.

Rumah memiliki peran sebagai tempat berlindung dan sarana pengembangan kehidupan awal keluarga2.

Dalam UU No. 4 Tahun 1992 yang membahas tentang perumahan dan permukiman, disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menempati, menikmati, dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur3.

fungsi biologis

Selain memiliki untuk berlindung dan bernaung, hunian memiliki fungsi untuk kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai rumah menjadi indikator status sosial dalam masyarakat4,5. Sebagai rumah dapat menjadi investasi jangka panjang untuk memperoleh penghidupan masa depan. Sementara dalam rumah menjadi tempat pembelajaran pendidikan pertama pada lingkup keluarga sebagai tempat persemaian budaya dan nilai kehidupan6.

Sering kita jumpai keberadaan hunian yang berkoloni dalam sebuah wilayah. Fenomena ini dijuluki sebagai perumahan atau permukiman yang menjadi inti sebuah kota7, 8.

fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi budaya, Sama seperti hunian, dibutuhkan waktu yang panjang dalam proses pembentukan dan keberadaan perumahan dan permukiman dengan batas fisik yang tidak diskret.

Umumnya kawasan ini berbentuk komunitas yang memiliki norma dan aturan sesuai dengan kesepakatan antar warga atau penduduk.

Pun demikian, meskipun hunian merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, nyatanya masih banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk dapat menempati, menikmati, dan atau memiliki rumah yang layak. Masalah ini berakar pada ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman. Polemik terjadi antara masyarakat setempat, kekuatan modal atau korporat, dan atau instrumen negara.

Kesenjangan terjadi saat akses terhadap sumber daya tidak merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan lahan terjadi secara holistik dari sisi regulasi, pendataan, dan kapitalisme.

Kelompok masyarakat yang tidak mendapat akses akan informasi, berpeluang menjadi korban ketimpangan kesejahteraan yang menimbulkan tingginya angka backlog dan jumlah hunian yang tidak

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, angka backlog kepemilikan rumah mencapai 11 juta unit (93% ditujukan untuk MBR dan masyarakat miskin) dan backlog keterhunian rumah mencapai 7,6 juta unit rumah yang tidak layak huni di Indonesia

Keadaan memang pelik saat harus menyelesaikan masalah besar yang terstruktur. Namun saat seluruh aktor yang berperan aktif satu tujuan untuk menyediakan hak hunian kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan suatu hal yang mustahil keadaan ini akan menemukan titik terang.

ahan di Indonesia, Mengapa Sulit indonesia rand Design Perumahan Segmen MBR Informal Solusi perumahan

Sumber: Nabil Naidu | Unsplash

Towards Sustainable Housing and Settlements: Policy Approaches and Practices

Writer: Syifa Awalnia

Permasalahan Affordable Housing

Kesenjangan yang terus melebar antara harga perumahan dengan kemampuan finansial individu dan keluarga telah mendorong masalahan perumahan mencapai kekhawatiran kritis hingga tingkat global. Seperti api yang cepat menjalar, masalah ini merambah negara-negara dengan cepat, membawa kegundahan sosial yang semakin menguat sampai memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh.

Lonjakan harga rumah dan kenaikan harga sewa telah mendorong biaya perumahan untuk memakan sebagian besar pendapatan rumah tangga, sehingga menyisakan sedikit ruang untuk alokasi dana ke bidang-bidang kritis lainnya, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sungguh menyedihkan

bahwa impian memiliki rumah yang layak berdampingan dengan akses yang memadai ke layanan penting semakin terasa menjauh, meninggalkan keluarga dengan beban finansial yang tak tertahankan dan mengorbankan sektor-sektor penting lainnya yang memengaruhi kehidupan sehari-hari1 .

Mengapa affordable housing menjadi penting?

Perumahan yang terjangkau memiliki peranan penting, selain menyediakan ruang hidup fisik, rumah juga dapat menjadi dasar kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pentingnya perumahan yang terjangkau ditekankan oleh dampak langsungnya terhadap kualitas hidup masyarakat.

Adanya perumahan yang terjangkau memungkinkan individu dan

berbagai aktor baik pemerintah maupun swasta tetap diperlukan untuk mengembangkan strategi yang komprehensif.Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan keterjangkauan dan memastikan bahwa setiap individu dan keluarga dapat memiliki akses terhadap perumahan yang terjangkau tanpa mengorbankan kebutuhan penting lainnya.

Intervensi kebijakan memainkan peran kunci dalam mempromosikan perumahan yang terjangkau.

Dengan mengatasi masalah sistemik yang menyebabkan krisis keterjangkauan perumahan, kebijakan tersebut membantu menciptakan lingkungan yang mendukung di mana perumahan menjadi lebih mudah diakses dan terjangkau bagi mereka yang membutuhkannya secara mendesak. Melalui penerapan kebijakan yang ditargetkan, pemerintah dapat membentuk kerangka regulasi yang mempromosikan pengembangan perumahan

Perumahan, yang pernah dianggap sebagai fondasi utama kesejahteraan

dan kebutuhan esensial manusia, kian kini semakin menjadi impian yang

sulit diwujudkan bagi banyak orang.

keluarga mengalokasikan sumber daya keuangan mereka secara lebih efektif, memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Namun, ketika biaya perumahan memakan sebagian besar pendapatan suatu keluarga, maka keluarga tersebut tidak lagi memiliki dana yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penting lainnya. Hal ini tentunya menyebabkan beban finansial yang besar dan berimplikasi luas. Tidak hanya memengaruhi kebutuhan dasar, tetapi juga aspek-aspek penting lainnya seperti kesehatan, pertumbuhan populasi, dan kestabilan sosial secara menyeluruh2.

Pentingnya Intervensi Kebijakan

Mengatasi krisis perumahan terjangkau menjadi prioritas utama pemerintah di berbagai negara. Melalui kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah telah mengambil langkah-langkah ekonomi untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi inisiatif perumahan terjangkau. Namun, upaya kolektif yang melibatkan

terjangkau, menjaga stok perumahan yang ada, dan mencegah diskriminasi. Dengan demikian, pasar perumahan menjadi lebih inklusif dan adil, memberikan opsi yang sesuai dan terjangkau bagi individu dan keluarga dengan latar belakang sosialekonomi yang beragam.

Housing Policy

Kebijakan pada sektor perumahan melibatkan berbagai  intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kompleksitas sektor perumahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memengaruhi dimensi aset, investasi, dan konsumsi yang terkait dengan perumahan. Pemerintah menggunakan berbagai instrumen, termasuk perumahan sosial, dukungan, pengendalian pasar, insentif pajak, dan intervensi yang
 ditujukan pada sisi permintaan dan penawaran pasar perumahan.

Tujuan kebijakan perumahan dapat secara umum dikategorikan sebagai upaya mengatasi kegagalan pasar melalui pajak, subsidi, atau regulasi; menstabilkan kondisi pasar melalui mekanisme distribusi; dan memanfaatkan perumahan untuk mencapai tujuan yang lebih luas seperti redistribusi pendapatan dan pertumbuhan regional.

Dalam studi terbaru, organisasi seperti OECD dan Coalition for Urban Transitions merekomendasikan fokus utama bagi pemerintah meliputi penerapan insentif keuangan untuk mempromosikan kota padat dan inklusif, seperti merevisi pajak properti untuk mendorong perumahan berkepadatan tinggi dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Peningkatan pasar perumahan sewa melalui hubungan yang seimbang antara penyewa dan pemilik properti serta dukungan perumahan sosial. Selain itu, pentingnya pengembangan kapasitas institusional dan kebijakan yang konsisten, termasuk mekanisme kerjasama antar-kota dan sistem yang kuat untuk menentukan properti dan nilai properti yang dapat dikenakan pajak, juga ditekankan.

Promoting Housing Affordability (Kon tela i nterna ional)

Mempromo ikan kebijakan perumahan membutuhkan pendekatan komprehen if untuk menjawab berbagai tantangan perumahan ekaligu mempertimbangkan komplementarita dan trade-off antara berbagai tujuan kebijakan. Beberapa alat kebijakan memiliki poten i untuk memajukan beberapa tujuan ecara imultan, eperti inve ta i perumahan o ial, regula i penggunaan lahan, dan perpajakan perumahan.

Berikut akan dijabarkan mengenai beberapa ineterven i yang telah diimplementa ikan di beberapa negara, uatamanya beberapa negera maju eperti Amerika, Jerman, Inggri , dan Kanada, dalam mengahadapi perma alahan perumahan

Increasing investment in social and affordable housing offers a dual benefit

Meningkatkan inve ta i dalam perumahan o ial dan terjangkau memberikan manfaat ganda.

Hal ini melindungi rumah tangga berpengha ilan rendah dan rentan ambil memperlua pa okan perumahan, ehingga mengurangi tekanan kenaikan harga rumah.

Untuk epenuhnya meraih manfaat dari perumahan o ial dan terjangkau, kon truk i baru haru mematuhi tandar lingkungan yang tinggi dan berkontribu i pada pengembangan lingkungan yang inklu if dan beragam ecara o ial, menghindari egrega i berda arkan faktor o ial dan ekonomi3.

Reforming land-use policies can address the obstacles to expanding housing supply

Reforma i kebijakan penggunaan lahan dapat mengata i hambatan dalam memperlua pa okan perumahan ebagai re pon terhadap tekanan permintaan

, ehingga mengurangi kenaikan harga rumah di area dengan permintaan tinggi. Hal ini dapat melibatkan penghapu an pembata an tinggi bangunan yang terlalu ketat atau per yaratan ukuran lot minimum. Selain itu, pengaturan tata kelola haru menghindari tumpang tindih tanggung jawab antara tingkatan pemerintah yang berbeda dan mema tikan pengambilan keputu an dida arkan pada kebutuhan ke eluruhan wilayah metropolitan4.

Shifting away from tran action-ba ed taxe on hou ing tran action and toward annual taxe on immo able property

Beralih dari pajak berba i tran ak i pada tran ak i perumahan ke pajak tahunan ata properti tidak bergerak.

Tran i i ini mengurangi hambatan mobilita , memfa ilita i penye uaian pa ar tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mengge er ba i pajak dari nilai truktur ke harga lahan aat ini mendorong kon truk i di area berharga dengan poten i pengembangan, membantu mengata i ketidak eimbangan pa okan dan permintaan. Banyak negara belum memanfaatkan pajak properti berulang ecara optimal dan peningkatan pajak ini memberikan umber pendapatan yang tabil bagi pemerintah lokal5.

rumah, mendorong efi ien i pa ar, dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. perubahan juga memberatkan para pembeli baru, terutama keluarga muda, untuk menjadi pemilik rumah. Implementa i reforma i ecara bertahap menjadi penting dalam hal ini. Tindakan komplementer untuk menghapu hambatan ek pan i pa okan di area permintaan tinggi akan bermanfaat jika dilakukan ber amaan dengan reforma i ter ebut .

F lek ibilita yang lebih be ar dalam mengatur hubungan antara pemilik rumah dan penyewa, terma uk pengendalian harga ewa,

dapat mendorong inve ta i perumahan, mengurangi ketidak eimbangan pa okan dan permintaan, erta mengurangi amun, reforma i emacam ini dapat merugikan penyewa yang rentan dalam jangka pendek, ehingga memerlukan langkah kompen a i, terma uk peningkatan

Standar lingkungan yang lebih ketat diperlukan untuk mencapai tujuan emi i demi meningkatkan biaya kon truk i dan leh karena itu, mungkin diperlukan langkah kompen a i untuk mencapai ke elara an antara tujuan keberlanjutan dan keterjangkauan. Langkah langkah ter ebut dapat melibatkan ub idi untuk peningkatan efi ien i energi, yang dapat didanai ebagian oleh peningkatan pajak properti berulang, erta langkah langkah untuk mema tikan bahwa ektor penyewaan tercakup dengan baik. Regula i keuangan juga dapat membantu memudahkan pendanaan tran i i energi dengan memungkinkan penerbit hipotek mempertimbangkan nilai jangka panjang rumah yang lebih efi ien energi dalam penetapan harga dan kondi i kredit, terutama ketika membiayai renova i.

Sumber : CHUTTERSNAP | Un pla h

Promoting Housing Affordability (Konstelasi Nasional)

Pemerintah Indonesia sendiri juga sudah melaksanakan berbagai macam program perumahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Berikut ini akan dijabarkan mengenai beberapa program perumahan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia6.

Program sejuta rumah

Program subsidi rumah

Program subsidi rumah ditujukan untuk

memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat dengan penghasilan rendah dan menengah agar dapat membeli atau memiliki rumah.

Pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk uang muka, pembiayaan dengan suku bunga rendah, atau skema subsidi lainnya. Program ini telah membantu banyak keluarga untuk memperoleh rumah dengan harga terjangkau.

Program Rumah Susun

Program ini bertujuan untuk

Pemerintah

menyediakan satu juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

menyediakan subsidi, bantuan pembiayaan, dan fasilitas lainnya untuk mempermudah akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Hingga saat ini, program ini telah berhasil membangun sejumlah rumah yang signifikan, meskipun masih perlu upaya yang lebih besar untuk mencapai target yang ditetapkan7.

Program bedah rumah

Program ini fokus pada

Pemerintah memberikan

renovasi dan perbaikan rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni.

bantuan dana dan tenaga kerja untuk memperbaiki rumahrumah tersebut, sehingga kondisinya menjadi lebih baik dan lebih layak huni. Program bedah rumah ini telah berhasil menyediakan perbaikan dan renovasi pada ribuan rumah di seluruh Indonesia.

Program ini fokus pada

pembangunan rumah susun atau apartemen untuk masyarakat dengan penghasilan rendah.

Pemerintah menyediakan unit-unit rumah susun dengan harga terjangkau dan fasilitas umum yang memadai. Melalui program ini, banyak keluarga miskin dan rentan telah dapat tinggal di rumah susun yang lebih layak dan terjangkau8.

Dari beberapa program tersebut, ketercapaian akhir masih bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa program telah berhasil memberikan manfaat signifikan, sementara yang lain masih menghadapi tantangan dalam hal pengadaan lahan, infrastruktur, dan koordinasi antar stakeholder. Saat ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan ketercapaian programprogram ini dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada, serta melibatkan berbagai pihak untuk mencapai sasaran penyediaan perumahan yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat.

Sumber: Vitor Paladini | Unsplash

The Role of Government,

Private Sector, and Civil Society in Housing and Settlement

Koordi asi da pera a ti dari tiap-tiap stakeholder diperlu a dalam pe yediaa perumaha da pemu ima ya g terja g au are a setiap pema g u epe ti ga memili i eahlia , sumber daya, da pera ya g berbeda ya g dapat sali g mele g api De ga be erjasama secara ter oordi asi, stakeholder dapat me goptimal a upaya mere a u tu me capai tujua bersama dalam me yedia a perumaha ya g terja g au bagi masyara at Beri ut i i a a dijabar a me ge ai pera -pera dari tiap-tiap stakeholder de ga lebih ri ci9

Pemeri tah

Pemeri tah berta ggu g ja ab dalam merumus a serta mela sa a a ebija a da peratura ya g me doro g i isiati perumaha ya g terja g au, seperti memberi a subsidi, hibah, atau i se ti paja epada pe gemba g atau i dividu ya g me cari opsi perumaha Pemeri tah juga me galo asi a da a u tu o stru si da pemeliharaa proye perumaha sosial Selai itu, pemeri tah dapat me gatur ebija a pe ggu aa laha da zo asi u tu memasti a etersediaa laha ya g sesuai u tu pe gemba ga perumaha terja g au

Pe gem a g atau pihak s asta

Pe gemba g berta ggu g ja ab dalam memba gu , membiayai, da me gelola proye perumaha , termasu dalam pe gemba ga perumaha terja g au Pe gemba g dapat be erja sama de ga pemeri tah da orga isasi opemeri tah (NGO) u tu me cipta a opsi perumaha terja g au ya g meme uhi ebutuha i dividu da eluarga berpe ghasila re dah De ga begitu, pe gemba g memai a pera pe ti g dalam mera ca g solusi perumaha ya g efisie biaya da memasti a ualitas serta eberla juta li g u ga bi aa

Arsitek da pera ca g k ta

Arsite da pera ca g per otaa memberi a o tribusi pada

Masyarakat

Masyara at pada umum ya merupa a pema g u epe ti ga pe ti g dalam perumaha terja g au da pemu ima

Keterlibata , partisipasi, da masu a masyara at sa gat pe ti g u tu memasti a bah a proye perumaha terja g au meme uhi ebutuha da aspirasi mere a se diri

Masyara at dapat memberi a a asa berharga me ge ai persyarata perumaha husus, pre ere si, da ta ta ga ya g mere a hadapi Mere a dapat a ti berpartisipasi dalam proses pe gambila eputusa , o sultasi publi , da i isiati ya g bertujua u tu me gatasi masalah perumaha terja g au Masyara at juga berpera dalam mempromosi a ohesi sosial da i lusivitas sehi gga dapat me cipta a rasa epemili a da omu itas

Non governmental organi ations (NGO)

Orga isasi o -pemeri tah atau NGO memai a pera pe ti g dalam advo asi perumaha terja g au da pemu ima NGO be erja sama de ga pemeri tah, pe gemba g, da masyara at u tu me gatasi masalah ter ait perumaha da memberi a du u ga epada elompo masyara at ya g terpi ggir a atau re ta

NGO

seri g terlibat dalam pe elitia , a alisis ebija a , da pe de ata omu itas u tu me i g at a esadara te ta g ebutuha perumaha terja g au da me doro g pe erapa ebija a da program perumaha ya g e e ti

Mere a juga dapat memberi a laya a la gsu g seperti o seli g, advo asi, atau ba tua perumaha epada i dividu da eluarga ya g membutuh a NGO dapat ber olaborasi de ga pema g u epe ti ga lai u tu mempromosi a solusi perumaha terja g au ya g ber ela juta da i lusi serta ber o tribusi pada pemba gu a omu itas

Daftar pustaka: Smeta i , Paul 0 7 U dersta di g the Be efits o I vestme ts i A ordable Housi g Literature Revie Report Ca ada: Ca adia Ce tre or Eco omic A alysis

OECD 0 Overvie o A ordable Housi g I dicators https:// oecd org/els/ amily/

HC - 0Overvie 0o 0a ordable 0housi g 0i dicators pd Chalo e,r et al 0 I creasi g I vestme t i Social Housi g Lo do : Capital Eco omic https:// assets ct assets et/ sxvm d p 0s/ MyjTqJ7Wcqc JIcOa ybB/0 ce b7a e 0 bac d b a bb/Capital_Eco omics_Co fide tial_-

Sumber: Jerome Mass | U splash

A Harsh Reality in Adequating Our Primary Needs

Writer: Hasna Munifah

The Problem

Hunian sejatinya merupakan kebutuhan dan hak semua orang yang masuk dalam tiga besar kebutuhan primer manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Namun belakangan ini, rumah yang layak, nampaknya telah menjadi sebuah privilege yang hanya mampu dimiliki sebagian kalangan. Memiliki rumah di zaman sekarang memang lebih menantang dan  butuh kesiapan finansial yang mantap, belum lagi ditambah kondisi ekonomi yang dinamis kerap kali ikut memperkeruh keadaan. Salah satu permasalahan mengenai hunian ialah adanya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan rumah (backlog). Pada tahun 2022 angka backlog kepemilikan rumah diperkirakan setidaknya mencapai 11 juta unit1.

Namun untuk menuntaskan permasalahan ini dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan dari banyak pihak, mulai dari sektor pengembang, swasta, perbankan, dan masyarakat yang turut aktif membangun sektor properti

Dalam mengatasi masalah hunian ini dibutuhkan solusi menyeluruh yang tidak sekedar melihat dari sisi penyediaan fisik bangunan demi menekan angka backlog. Jika fokusnya hanya untuk mengurangi backlog tanpa ada kebijakan yang holistik, tidak akan ada perubahan yang berarti dalam jangka menengahpanjang. Jika masalah yang sama terjadi di banyak kota di Indonesia, angka backlog menjadi tidak relevan. Sebab, terus membangun fisik bangunan rumah bukanlah solusi mengurangi backlog hunian jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang menjamin suplai hunian yang ada dapat terserap oleh masyarakat3. Mirisnya, di tengah tingginya angka backlog tersebut, ternyata tidak semua rumah yang dimiliki masyarakat dapat dikatakan layak huni. Bahkan persentase masyarakat yang meninggali rumah tidak layak huni pun terbilang cukup tinggi, yakni 39.1%4.

Setidaknya terdapat enam isu strategis mengenai

permasalahan hunian5:

Pe yediaa laha

penyediaan lahan yang disebabkan tingginya harga tanah di perkotaan sehingga sulit dijangkau oleh MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Pote i pembiayaa mikro

Potensi pembiayaan mikro yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dan rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pembiayaan primer.

idak ada PSU

Masih banyak perumahan yang tidak memperhatikan keterpaduan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) dan aksesibilitas, pengembangan hunian dengan TOD (Transit Oriented Development) juga belum optimal.

Ma ajeme i forma i

Manajemen informasi atau data dan evaluasi masih kurang akurat dan belum bisa jadi acuan dalam penyelesaian permasalahan perumahan.

ek ologi ko tr k i

Belum optimalnya adopsi teknologi kinerja konstruksi dan pengembangan teknologi bangunan gedung dalam mewujudkan green building dan smar t living,

elembagaa per maha

Belum optimalnya kelembagaan perumahan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta belum kuatnya tata kelola untuk berkolaborasi dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Permasalahan perumahan dan permukiman tidak dapat dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks lagi sebagai permasalahan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi maupun politik6 .

Reality we must face

Menilik dari faktor ekonomi, yang menjadi salah satu faktor paling berpengaruh yang menentukan daya beli masyarakat, diperkirakan masyarakat kini akan semakin sulit untuk membeli rumah. Hal ini langsung disampaikan oleh menteri keuangan Sri Mulyani dalam acara Securitization Summit 2022,

Dengan inflasi tinggi maka masyarakat akan semakin sulit untuk bisa membeli (rumah) .

Ketika terjadi inflasi, biasanya akan membuat Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan, yang mana hal tersebut ikut berdampak pada kenaikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR)7. Berdasarkan survei triwulan IV Bank Indonesia, indeks harga properti residensial masih tetap naik, dengan kecenderungan mayoritas masyarakat yang membeli rumah masih mengandalkan KPR sebagai pilihan pembayaran utama.

2.

Sumber gambar: Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Survei-Harga-properti-Residensial-di-Pasar-Primer-Triwulan-IV-2022.aspx

1  Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, “Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal Solusi Jangkau Perumahan Bagi Masyarakat Non Fixed Income,” www.pu.go.id, 2022. https:// perumahan.pu.go.id/news/grand-design-perumahan-segmen-mbr-informal-solusi-jangkauperumahan-bagi-masyarakat-non-fixed-income

2 Yusuf Laksono, M. (2023). Backlog Rumah Membengkak Jadi 12,75 Juta, Apa Langkah Pemerintah? Kompas. https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/06/151343121/backlogrumah-membengkak-jadi-1275-juta-apa-langkah-pemerintah?page=all

3 Haryanto, W. (2021, August 31). Penyediaan Hunian di Jakarta Butuh Kebijakan Holistik. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/opini/20210831104524-14-272516/penyediaanhunian-di-jakarta-butuh-kebijakan-holistik

4 Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase Rumah Tangga yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni, 2021.

5 Ini 6 Isu Strategis Bidang Perumahan di Indonesia. (2022, November 22). Kementerian PUPR. https://perumahan.pu.go.id/news/ini-6-isu-strategis-bidang-perumahan-di-indonesia

6 Suprijanto, I. (2004). REFORMASI KEBIJAKAN & STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN. DIMENSI TEKNIK ARSITEKTUR, 32(2), 161–170.

Sumber gambar (background): Random Institute | Unsplash

Tabel Projection of Indonesian Population Sumber: BPS (2015-2020) Processed by Jakarta Property Institute

Tanpa program khusus yang dijalankan secara efektif oleh pemerintah, tingkat kesenjangan kepemilikan rumah diperkirakan akan terus meningkat hingga 3,5 kali lipat pada tahun 2045, seperti yang ditunjukkan oleh proyeksi pada grafik di atas ini. Menurut data statistik yang telah diolah oleh Jakarta Property Institute, hingga tahun 2045, apabila terdapat intervensi kebijakan yang tepat, setidaknya angka kesenjangan ini dapat berkurang dua kali lipat. Ilustrasi grafik ini pun turut menunjukkan kompleksitas masalah dalam penyediaan perumahan di Indonesia, yang merupakan bagian dari pemenuhan salah satu hak dasar warga negara Indonesia.

How is it happening

Masalah keterjangkauan disebabkan oleh kesenjangan antara penawaran dan permintaan yang terjadi karena banyak faktor seperti pertumbuhan penduduk dan tingginya tingkat urbanisasi yang tidak didukung oleh penyediaan perumahan yang layak.

Dari sisi permintaan, masalah utamanya adalah daya beli yang lemah, terutama bagi mereka dengan pendapatan rendah, untuk membeli atau membangun rumah yang layak. Hanya ada jumlah terbatas rumah yang dibangun oleh pengembang untuk masyarakat berpendapatan rendah, jauh lebih sedikit dari yang dibutuhkan8.

Urbanisasi memiliki peran penting dan menjadi akar permasalahan perumahan yang krusial di Indonesia.

Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia cukup tinggi, sekitar 4% per tahun dan cenderung terus meningkat. Hal ini menunjukkan tren tingginya pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Sayangnya, terdapat ketidaksesuaian antara tingkat kemampuan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk pekerjaan di daerah perkotaan, yang mengakibatkan munculnya kelas sosial dengan tingkat ekonomi yang sangat rendah. Hal ini mengakibatkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar bagi kaum berpenghasilan rendah yang bisa dikatakan sangat minimal. Rumah dan tempat tinggal mereka hanyalah tempat untuk bertahan hidup di tengah kehidupan perkotaan. Kualitas permukiman mereka dianggap rendah dan tidak memenuhi standar kehidupan yang layak9.

9  Adhy Muhtar, E., & Rusli, B. (2020). Housing and Settlement Development in Indonesia. International Journal of Engineering Research and Technology, 13(12), 5400 5407

masyarakat-akan-sulit-untuk-bisa-membeli-rumah

8 Andianto, J., & Eriska Putri, F. (n.d.). Middle Class Housing Demand Fulfillment Potential through Co-Residence. Jakarta Property Institute. https://jpi.or.id/publication/penelitian-potensipemenuhan-kebutuhan-hunian-kelas-menengah-melalui-co-residence/dist/document/ ebook%20Co-Residence%20White%20Paper%20in%20English.pdf

Supratiko, I. (2022, November 18). Perumahan Gotong Royong: Tawaran Solusi Permasalahan Perumahan Indonesia. Rujak Center for Urban Studies. https://rujak.org/perumahan-gotongroyong-tawaran-solusi-permasalahan-perumahan-indonesia/

7 Sri Mulyani: Masyarakat Akan Sulit untuk Bisa Membeli Rumah. (2022, July 6). CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220706173655-532-818144/sri-mulyani-

Notable Solution

Berbagai ide, kebijakan dan langkah solutif untuk mengatasi isu ini telah banyak dicanangkan baik dari sisi pemerintah, swasta, NGO maupun masyarakat. Dari , telah banyak program dan skema yang dilakukan mulai dari sisi pembangunan hingga skema pembiayaan terutama bagi kalangan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Di antaranya ialah program sejuta rumah, dan beberapa skema dukungan pembiayaan rumah bagi kalangan MBR seperti melalui

pemerintah

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Namun bukan selalu berarti program yang dilakukan pemerintah pusat merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi segudang problematika hunian saat ini.

Pemerintah pun memiliki batasan diantaranya adalah dari sisi anggara

n, sehingga terdapat beberapa program yang perlu mengandalkan KPBU atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Kita pun sesungguhnya memiliki andil untuk dapat mulai bergerak dan memanfaatkan keswadayaan masyarakat untuk mengatasi isu ini. Salah satu contoh  pemanfaatan swadaya masyarakat ialah dengan inisiasi perumahan gotong royong. Perumahan gotong royong sendiri merupakan pengembangan dari kebudayaan dan tradisi dalam pengadaan hunian yang telah berlangsung cukup lama di Indonesia. Gerakan koalisi perumahan gotong royong diinisiasi pada tahun 2020 oleh Arkom Jogja, Urban Poor Consortium (UPC) dan Rujak Center for Urban Studies (RCUS) dan telah mencatat keberhasilan di  tujuh kota untuk pelaksanaan model perumahan gotong royong ini.

Perumahan Gotong Royong, atau dikenal juga sebagai Collective Housing, merupakan model pengadaan hunian yang didasari oleh nilai kebersamaan dan gotong royong (gambar di atas). Model ini lahir sebagai antitesis sekaligus solusi dari model penanganan permasalahan perumahan dan permukiman saat ini—yang juga mengakomodasi tradisi dan kebudayaan penyediaan hunian masyarakat Indonesia. Prinsipnya adalah diproses, dibangun, dan dimiliki bersama oleh warga, dari warga, dan untuk warga. Perumahan Gotong Royong diharapkan dapat mendorong model penyediaan lahan yang lebih memihak kepada hunian layak bagi seluruh warga, mendorong tata ruang yang lebih humanis, dan proses penataan hunian yang lebih mendengar suara masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan sehingga pemenuhan hak atas hunian layak dapat diwujudkan10.

Sumber: Rujak Center for Urban Studies (RCUS) https://rujak.org/perumahan-gotong-royong-dan-masa-depan-kota-serial-diskusi-perumahan-gotong-royong-bagian-1/

Unraveling the Preferences in Challenges of Millenial Homeownership

Writer: Prisca Bicawasti B. S.

Rumah merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia yang memiliki rupa berbedabeda sesuai dengan karakteristik individu atau keluarga yang menempati. Perbedaan kebutuhan dasar ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara faktor gaya hidup dan profil pemilik seperti umur, tingkat pendidikan, besar penghasilan, dan lain-lain1. Hunian juga merupakan hak setiap masyarakat untuk dapat hidup pada rumah dan lingkungan yang layak untuk meningkatkan kualitas hidup2, 3, 4.

Berdasarkan demografi penduduk di Indonesia, sebesar 31.5% populasi adalah generasi milenial yang lahir pada tahun 1982-20005. Faktanya daya beli masih menjadi isu utama rendahnya kepemilikan rumah di kalangan generasi milenia6. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain tidak meratanya akses informasi terhadap KPR, lonjakan harga rumah yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan, dan pengelolaan keuangan yang belum memprioritaskan hunian sebagai kebutuhan dasar7, 8, 9.

Shirvano Consulting memiliki kesempatan untuk melakukan riset tentang preferensi dan tantangan kepemilikan hunian bagi generasi milenial di tahun 2019. Data sampel diambil dari 279 responden terdiri dari 191 milenial pekerja dan 86 milenial pelajar/mahasiswa yang tinggal di D. I. Yogyakarta. Pertanyaan yang diajukan membahas tentang preferensi kepemilikan hunian dan kemampuan finansial. Sebanyak 98% reponden yang berasal dari generasi milenial menyadari pentingnya hunian dengan sertifikat hak milik.

191 responden Milenial pelajar/mahasiswa

responden Milenial pelajar/mahasiswa

98% responden

Menyadari pentingnya rumah milik

Menekan pengeluaran dibandingkan menyewa

Hunian kebutuhansebagaiprimer

Pertimbangan memiliki hunian milik ala milenial 7

Sumber vektor: NikVector | shutterstock, Ahmad Safarudin, Simple Line | vecteezy, Valenty | creativemarket

Aspek fisik hunian

Hidup mandiri

Bebas beraktivitas (nyaman & privasi tinggi)

Investasi jangka panjang

Berdasarkan preferensi aspek fisik hunian, rumah dengan kriteria

Tipe 70

Terdiri 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi menjadi idaman generasi milenial

Gaya arsitektur tropi

Terletak pinggir kota, terutama Kabupaten Sleman.

Preferensi hunian yang dipilih tidak hanya menjadi pemenuhan kebutuhan dasar primer, namun milenial juga menjadikan rumah sebagai bagian dari aktualisasi diri. Di mana penghuni dapat nyaman dan bebas beraktivitas secara mandiri.

Meningkatkan status sosial

Tempat berkumpul keluarga

Aspek kemampuan finansial

Berdasarkan kemampuan finansial, mayoritas generasi milenial memilih untuk memiliki rumah dengan

Kisaran harga 401 600 juta rupiah

Cara beli dan bangun bertahap.

Profil finansial generasi milenial didominasi pendapatan  0 2 juta rupiah perbulan.

Sebesar 0 10% pendapatan disisihkan untuk tabungan

pendidikan dan pengembangan diri

34% milenial belum memiliki tabungan khusus hunian.

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan hasil interview dan diskusi dengan pakar bidang perumahan. Berdasarkan hasil data preferensi wujud hunian dengan data kemampuan finansial, terdapat tiga opsi langkah untuk mendapatkan hunian bagi milenial yaitu beli tanah dengan bangun bertahap, mengambil KPR, atau kontan keras. Namun perlu menjadi perhatian bahwa penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 sehingga membutuhkan pembaharuan harga dan besarnya bunga.

UMR Yogyakarta ± Rp 1.850.000 (2019)

Mengajukan KPR 142 juta rupiah (tanah dan bangunan)

Besar angsuran 925rb/bulan selama 30 tahun

om, istockphoto, mulyasriwahyuni freepik.com

Dalam kasus tersebut, salah satu solusi yang dapat diambil adalah mengambil KPR pada rumah bersubsidi sesuai dengan program arahan pemerintah. Simulasi perhitungan ini dilakukan dengan suku bunga pertahun 6.75%.

Namun di sisi lain banyak pertimbangan yang harus diperhatikan dalam membeli sebuah rumah seperti pada aspek akses; biaya transportasi menuju kantor, sekolah, atau pasar; kualitas hidup lingkungan sekita; keadaan layak huni bangunan; standar material dan konstruksi bangunan; dan pengeluaran lain yang dapat dipengaruhi oleh keadaan dan lokasi rumah.

OPSI MENDAPATKAN HUNIAN MILIK ALA MILENIAL

Opsi pertama adalah mengambil estimasi harga tanah seharga 300 juta untuk 100 m2 dengan biaya

pembangunan sebesar 280 juta yang

dilakukan selama 2 3 bulan

pengerjaan. Biaya pembangunan dapat disesuaikan dengan konsep bangunan tumbuh menyesuaikan kebutuhan

penghuni saat itu serta dilakukan penyesuaian harga material dan pekerja. Sehingga total biaya yang dibutuhkan sekitar 580 juta rupiah untuk mendapatkan hunian.

Opsi yang kedua adalah mengajukan KPR dengan estimasi harga tanah dan bangunan 675 juta rupiah. Pada awal pengajuan, milenial menyiapkan DP sekitar 30% atau 202 juta rupiah, maka hunian dapat diangsur sekitar 3 juta rupiah per bulan selama 30 tahun. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan suku  bunga pertahun 6.75%. Milenial diharuskan memiliki pendapatan sekitar 2x angsuran perbulan atau 6 juta rupiah untuk memehuni kebutuhan lain.

Opsi yang ketiga adalah kontan keras dengan estimasi harga tanah dan bangunan sebesar 675 juta rupiah. Opsi ini diambil saat milenial memiliki sejumlah uang atau tabungan dengan nominal yang sesuai dengan harga rumah yang diinginkan.

Pelindung: M. Retas Aqabah

Pembimbing: Rendy A . Diningrat

Penelit i: Arbi Ali Farmadi, Rizkiana Sidqiyatul

Hamdani, Fadhila Nur Latifah Sani, Sayyid

Habibullah

Asisten Penelit i: Icha Pajrisa Dwi P., Septi Mooi,

Penelitian ini menyimpulkan bahwa generasi milenial masih memiliki keinginan yang tinggi untuk memiliki sebuah hunian. Generasi ini masih memiliki preferensi fisik hunian yang tergong ideal untuk berhuni dan mengaktualisasikan dirinya. Namun sayangnya, keinginan tidak berbanding lurus dengan keadaan finansial yang tergolong sangat terbatas. Situasi ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada generasi milenial. Dibutuhkan sinergi dari seluruh aktor dalam menyediakan hunian tinggal yang layak huni. Baik dari pembaharuan kebijakan dan inovasi atas skema baru untuk pembiayaan, desain hunian, teknologi bangunan, dan lain lain.

Aarth Schafer Hutabarat, Zafitra Emirald

Muttaqien, Dini Norma Perwirasari, Kenia Ayu

Sica Oryziana , Yunita Laras, Ansi Arivia, Dea

Cahya Edinita, Dwiani Kartikasari

Sur veyor: Dhiya Sholiha, Muhammad Fadhli

Ihsani, Miftahus Salam, Farah Bella, Arina Nada

T im Diseminasi: Rosalina Woro Subekti, Interns

Batch 5, Shir vanians

Sumber Dana: Shir vano Consulting

Rumah Halaman all, KOMPAS.com, Dec. 14, 2016. https: //properti.kompas.com/read/2016/12/14/160706321/lima.tahun.lagi.generasi.milenial.terancam.tidak.bisa.membeli.rumah?page all (accessed May 24, 2023) Marketeers, Sekitar 2,8 Juta Millennial Jakarta Terancam

Mengambil KPR

Beli tanah bangun bertahap

T im Penelit i

Kesimpulan penelit ian

Sumber gambar : ngupakarti | pngtree.c

Sumber gambar : charlesdeluvio, Karolina Grabowska, Nathan Dumlao, Alexander Grey| Unsplash

Sayung Berlabuh: a Resilient in Harmony Solution for Vulnerable Sayung Coastal Area

Background Story

Kecamatan Sayung memiliki segudang potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi kawasan yang unggul. Letaknya yang strategis disertai alamnya yang indah dengan keanekaragaman hayati rasanya sangat sayang untuk dilewatkan apabila keberadaannya tertutupi oleh kondisi lingkungan yang semakin memburuk.

Namun, Sayung menghadapi masalah yang cukup krusial demi menjaga eksistensinya sebagai kawasan yang layak huni maupun layak dikunjungi.

Permasalahan yang dihadapi di antaranya ialah kondisi permukaan tanah yang semakin lama semakin menurun, banjir rob, dan alih guna lahan yang membuat kondisi lingkungan semakin tidak nyaman untuk dihuni.

Multi Layered Analysis

multi layered analysis

Demi tercapainya pengembangan Kawasan Sayung yang holistik, dilakukan yang mencakup seluruh aspek yang berperan penting. Beberapa aspek yang dianalisis berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kondisi hunian ialah analisis wilayah, fisik dan lingkungan, analisis sosial dan kependudukan, dan analisis arsitektur bangunan yang cocok diterapkan di Kawasan Sayung.

lokasi

Secara , Sayung memiliki konstelasi wilayah yang strategis. Terhadap Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung memiliki peran sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Terhadap Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Sayung menjadi bagian pada salah satu Wilayah Metropolitan Semarang atau dikenal resmi sebagai Kedungsepur di Provinsi Jawa Tengah. Aglomerasi ini juga ditetapkan sebagai KSN (Kawasan Strategis Nasional) dengan tema pertumbuhan ekonomi.

Selain lokasi, tak kalah memiliki peran yang penting. Meskipun memiliki permasalah lingkungan yang cukup pelik seperti penurunan muka air tanah, banjir rob, dan alih guna lahan, Kawasan Sayung termasuk kawasan yang dinamis dan memiliki sumber daya yang cukup besar.

kondisi fisik dan lingkungan Kondisi morfologinya yang relatif datar dan lokasi yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang menyebabkan kawasan pesisir dapat diakses dengan mudah sehingga berkembang menjadi pusat ekonomi dan memiliki potensi pariwisata.

Writer: Hasna Munifah

penduduk

jumlah

kondisi lingkungan mata

pencaharian

Pada tahun 2020, Kecamatan Sayung diperkirakan memiliki sebanyak 105.712 jiwa, dan 50% diantaranya tinggal di utara Jalan Arteri Primer. Namun sekitar 10 tahun terakhir, tiga desa di Kecamatan Sayung perlahan mengalami penurunan penduduk. Hal ini pun tidak terlepas dari tempat tinggal yang semakin kurang nyaman. Secara , selain bertambak, penduduk Sayung masih didominasi oleh petani namun kecenderungannya pun semakin menurun.

analisis arsitektur dan bangunan

Last but not least, diperlukan guna menentukan tipe hunian yang dinilai dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan Kawasan Sayung. Untuk bangunan rumah, dapat diterapkan desain modular untuk memudahkan pembangunan masif di masa depan.

Strategi rumah apung menjadi pilihan yang bijak untuk merespon kondisi pasang surut air laut dan banjir rob.

Sehingga ketika terjadi kenaikan air, rumah tidak akan ikut tenggelam. Minimalist lifestyle pun dapat diterapkan oleh penduduk sayung guna menghindari furnitur yang berlebihan agar bobot rumah tetap ringan dan dapat mengapung sewaktu-waktu permukaan air naik.

Selain rumah konvensional, kampung susun menjadi area komunal sebagai solusi dari banyaknya jumlah populasi di Kawasan Sayung.

Solusi ini menjadi lebih efisien karena footprint bangunan akan menjadi lebih terpusat di satu daerah dibandingkan terpisah seperti pada permukiman tradisional

.  Kampung susun akan didesain dengan menciptakan area hijau pada lantai satu, yang juga berfungsi sebagai parkir, taman, maupun area berkumpul warga. Untuk lantai dua hingga paling atas dibuat denah tipikal dengan penambahan ruang komersial bagi warga yang ingin berwirausaha.

Concept and Strategies

Sayung Berlabuh merupakan tagline kawasan yang dibawa dengan konsep yang

Urban Resilient and Sustainable Healthy City, Adaptive, Accessible, dan Water Management.

Struktur Kawasan

Berbagai strategi guna meningkatkan kualitas lingkungan Sayung yang lebih layak baik untuk hunian maupun aktivitas pendukung lainnya akan diterapkan dengan mengacu pada t lb x strategies.

Struktur kawasan ini nantinya akan terdiri dari

Area hutan mangrove

Area residensial

sebagai proteksi dari kenaikan air akibat banjir rob, yang didukung dengan silv fishery dan saline agriculture guna menunjang profesi penduduk,

Area industri

Ruang Untuk Air

Strategi yang digunakan untuk merespon keberadaan air diantaranya adalah dengan sistem pintu air, penghadiran area basah/wetland, dan river rechanneling. Penyediaan ruang bergerak bagi air digunakan untuk mengurangi dampak limpasan banjir rob.

Strategi Proteksi

Strategi lain yang digunakan untuk mengendalikan banjir rob adalah dengan pemeliharaan hutan mangr ve yang berfungsi untuk proteksi pun akan berperan sebagai barrier dan hybrid engineering.

amphibious house community center

silvofishery, urban farming, dan saline agriculture

Selain strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik, strategi untuk menciptakan kawasan hunian yang lebih adaptif pun diperlukan agar tercipta kawasan permukiman yang tangguh. Permukiman adaptif didukung dengan konsep yang beradaptasi denga banjir rob, untuk menunjang kegiatan komunal warga, proteksi dari hutan mangrove, hingga gagasan untuk

menunjang kebutuhan lapangan kerja warga yang didominasi oleh petani dan petambak.

Sistem seawater reverse osmosis (SWOC)

akan diterapkan sebagai alternatif penyediaan air bersih, untuk menggantikan penggunaan air tanah dan mencegah muka tanah semakin turun.

amphibious house ialah dengan membuat rumah yang tetap bisa ‘menapak’ dengan konsep panggung dan sekaligus dapat mengapung.

Detail gagasan konsep

Untuk dapat mengapung, material yang digunakan pada konsep rumah ini pun menggunakan material yang relatif lebih ringan, serta dibantu oleh buoyancy barrel.

konsep kampung susun

Tidak hanya gagasan adaptif rumah konvensional, hunian warga pun akan diarahkan secara vertikal dengan dihadirkannya . Kampung susun ini nantinya akan berjumlah 48 unit, dengan denah tipikal dari lantai dua hingga lantai paling atas.

Lantai satu akan dipergunakan sebagai area hijau, sehingga area hunian warga akan tetap aman apabila terjadi kenaikan air.

Lesson Learned

Sayung berlabuh merupakan sebuah jawaban atas tantangan penurunan kualitas kawasan pesisir sayung dengan pendekatan yang holistik. Strategi pengembangan kawasan yang holistik ini diperlukan agar penyelesaian antar tantangan bisa saling mendukung satu sama lain. Dalam hal tantangan improvement hunian, salah satu hal yang krusial ialah langkah adaptasi dan ketangguhan terhadap kondisi Sayung.

Dengan membuat konsep hunian yang 'ramah air' sembari didukung dengan pengembangan hal-hal complimentary guna memperbaiki kualitas hidup di lingkungan Sayung seperti strategi proteksi dan pengendalian kenaikan air, strategi adaptasi dan perbaikan penggunaan air bersih, hingga strategi adaptasi terhadap lahan mata pencaharian warga seperti tambak dan lahan pertanian. Diharapkan nantinya Kawasan Sayung yang rentan ini dapat bangkit dan menjadi kawasan yang berdaya, selaras dan tangguh terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi.

Tim perencana:

Wilda RIzkina U., Diajeng Nashukha R., M. Amri Yahya, Irvi Syauqi S., Immanuel Dion P., M. Retas Aqabah, Arbi Ali F.

Zam Zam Masrurun, Rima Darmawanti, Rizki Amalia, Alya Puspita, Muhammad Irfan, Ibrahim Wicaksono, Fitha Aulia, Ariq Bentar W, dan Ike Kurniawati.

Importance in Promoting Inclusive Development

Writer: Syifa Awalina

Perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk terus mengalami peningkatan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Namun, tantangan dalam menyediakan perumahan dan pemukiman yang memadai juga semakin kompleks.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan lahan dengan permintaan lahan untuk hunian yang semakin meningkat seiring tingginya pertumbuhan penduduk

ini menjadi isu yang perlu segera diatasi supaya kebutuhan akan hunian dapat terpenuhi dengan baik.

menjadi saksi perubahan dalam pergeseran pola pemanfaatan lahan ini, mengalihkan lanskapnya dari pedesaan yang tradisional menuju daerah terbangun. Perkembangan ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan ruang dan mendorong pembangunan kawasan perkotaan. Namun, untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman berjalan sejalan dengan sektor lainnya dan mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Yahukimo yang telah ditetapkan dalam RPJM dan RTRW Kabupaten Yahukimo, diperlukan arahan pengembangan wilayah yang komprehensif.

Tantangan yang dihadapi adalah menciptakan keselarasan antara pembangunan perumahan dan pemukiman dengan sektor-sektor lainnya, seperti infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan publik.

Untuk itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang penting dalam menyediakan perumahan yang layak dan memastikan pembangunan pemukiman dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam konteks ini, pengembangan wilayah perlu diarahkan dengan bijak dan terencana.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo menyusun RP3KP sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menyediakan rumah dan mengembangkan kawasan permukiman. Hal ini juga akan membantu menciptakan keterpaduan infrastruktur dan fasilitas perumahan dan pemukiman. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan sikap akomodatif, aspiratif, dan transparan. Konsepsi pembangunan perumahan dan pemukiman di wilayah direncanakan dengan matang dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

kegiatan penyusunan RP3KP melingkupi  Distrik Dekai sebagai ibukota Kabupaten Yahukimo, sehingga menjadi sangat krusial

Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan kawasan permukiman  di Kabupaten Yahukimo berjalan secara harmonis dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh penduduknya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, disusunlah

Perluasan perkotaan harus diimbangi dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang komprehensif, termasuk pemilihan lokasi yang strategis, pengembangan infrastruktur yang memadai, serta penyediaan fasilitas publik yang diperlukan oleh masyarakat. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

RP3KP menjadi pedoman operasional bagi semua pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan pemukiman. Dokumen ini mendukung pengembangan perumahan dan pemukiman yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu, RP3KP juga bertujuan untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta memastikan penyebaran penduduk yang proporsional.

Saat ini, mengingat sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan pemukiman yang menjadi acuan dalam penyiapan program dan arahan pembangunan perumahan dan pemukiman di wilayah tersebut.

Assessing the Materials

and Methodology

of RP3KP: A Comprehensive Review

RP3KP adalah skenario yang dirancang untuk mengelola bidang perumahan dan pemukiman secara terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi. RP3KP disusun berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dengan fokus pada pengembangan lingkungan hunian dan pembangunan lingkungan hunian baru. Lingkungan hunian ini mencakup lingkungan perkotaan dan pedesaan, yang disusun berdasarkan struktur ruang dan pola ruang dari rencana tata ruang wilayah dan rencana kawasan permukiman.

. Hal

Kabupaten Yahukimo

Ilustrasi Contoh Penataan Tepian Sungai

Dalam analisis RP3KP, terdapat beberapa aspek yang dianalisis.

Analisis Kependudukan Analisis Kebutuhan Analisis Karakteristik Analisis Kesesuaian

Memahami karakteristik

penduduk terkait perumahan dan permukiman

Memahami karakteristik permasalahan yang ada dari perumahan dan permukiman

mempertimbang kan arah perkembangan permukiman.

Mengidentifikasi

kesesuaian lahan

yang tepat

kebutuhan penyediaan perumahan dan pemukiman, perhitungan kebutuhan rumah berdasarkan

pertumbuhan pendudu

penentuan persyaratan perumahan kumuh

kebutuhan sarana dan prasarana perumaha

pembiayaan pembangunan perumaha

serta kelembagaan pembangunan perumahan.

RP3KP Pertama, melakukan inventarisasi Ke-dua, menyusun profil kebijakan dan program pembangunan,

Ke-tiga, pemetaan kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan,

memiliki lingkup dan fokus yang mencakup beberapa kegiatan inti. data untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. serta melakukan pemetaan potensi, persoalan, hambatan, tantangan, backlog, kondisi rumah, kawasan kumuh, dan squatter. termasuk ketersediaan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang, kepemilikan tanah, kondisi lahan, dan potensi lahan. Selain itu, RP3KP juga melibatkan analisis data pembangunan, seperti analisis implikasi kebijakan tata ruang, analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, proyeksi kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan, serta perumusan persoalan, tantangan, dan kebutuhan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas.

Get to Know Kabupaten Yahukimo

Melalui proses analisis dan perumusan rencana yang komprehensif,

RP3KP bertujuan untuk menyediakan arahan dalam pengembangan perumahan dan pemukiman yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

RP3KP juga membantu dalam perencanaan kebutuhan perumahan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan pembangunan perumahan. Melalui implementasi RP3KP, diharapkan pembangunan perumahan dan pemukiman di wilayah tersebut dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kepentingan semua stakeholder dan masyarakat.

Yahukimo secara umum merupakan salah

Geologi, Hidrologi, Kebencanaan

Kabupaten Yahukimo

satu kabupaten di Provinsi Papua yang

merupakan hasil pemekaran dari

Kabupaten Jayawijaya berdasarkan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2002. Kabupaten ini terdiri dari 51 distrik, dengan ibukotanya terletak di distrik Dekai. Pada tahun 2018, Kabupaten Yahukimo

mencapai 189.092 jiwa, dengan

kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Duram sebesar 36,12 orang/km². Terdapat 108.392 rumah

tangga dengan rata rata anggota

rumah tangga sebanyak 4 jiwa

Distrik Dekai

wilayah administrasi

Adapun merupakan ibu kota

Kabupaten Yahukimo, yang terletak

pada 5-500 meter di atas

ketinggian

permukaan laut (mdpl ). Distrik Dekai

memiliki luas sekitar 516,75 km² dan

terbagi menjadi 12 desa.

Topografi

wilayah ini cenderung datar dengan

kelerengan berkisar antara 2% hingga

8%. di daerah Kota Dekai

Tanah

umumnya kering, seperti pasir dan bukit pasir darat, serta bersedimen.

geomorfologiKabupaten Yahukimo

hidrologi

Dari segi , memiliki karakteristik yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu perbukitan bergelombang rendah, perbukitan lipatan lengguru memanjang, dan pegunungan karstifikasi. Hal ini disebabkan wilayah Papua secara umum banyak mengalami lipatan pegunungan dan patahan akibat adanya subduksi antar lempeng. Adapun kondisi dari Kabupaten Yahukimo memiliki aliran sungai yang berliku liku (meandering) dengan sungai utama adalah Sungai Memberamo. T idak hanya itu, Kabupaten Yahukimo juga merupakan kawasan rawan terjadinya bencana, meliputi bencana gerakan tanah, gempa bumi, dan banjir.

Kondisi ekonomi

Kondisi Permukiman

PerekonomianKabupaten Yahukimo

didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor konstruksi.

Distrik Dekai

Sementara itu, mendorong pertumbuhan perekonomiannya melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor perikanan yang aktif dan turut diimbangi dengan pertumbuhan beragam fasilitas yang mendukung kegiatan perdagangan dan layanan.

Pendapatan Daerah

1,62 triliun

36,34 milliar bersumber PAD

953,43 bersumber dana perimbangan

Selain itu, keberagaman karakter dan budaya sosial juga menjadi kendala dalam pengelompokan permukiman.

Kabupaten Yahukimo memiliki beragam suku dan kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda beda. Hal ini menimbulkan tantangan dalam merencanakan dan mengembangkan permukiman yang memenuhi kebutuhan dan keberagaman masyarakat setempat, sehingga setiap pemukiman dapat mempertahankan identitas budaya mereka.

Tantangan lainnya adalah kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan.

Permukiman penduduk tersebar pada ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lahan yang melebihi 40%.

Topografi yang tidak datar ini memberikan tantangan dalam pengembangan prasarana wilayah, terutama dalam hal transportasi. Jalan dan jalur transportasi yang diperlukan untuk menghubungkan permukiman dan akses ke wilayah lain seringkali sulit untuk dibangun dan dipelihara.

Dalam konteks perumahan dan pemukiman, merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Yahukimo. Penduduk umumnya tinggal di pemukiman skala kecil yang tersebar di daerah hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau. Keadaan ini memberikan tantangan dalam menghubungkan dan menyediakan akses yang memadai antara permukiman dengan infrastruktur dan layanan publik.

Tingkat Kemiskinan

30,99% penduduk miskin Garis kemiskinan di bawah Rp 338.610

aksesibilitas

Diperlukan perencanaan yang matang dan solusi inovatif dalam mengatasi kendala aksesibilitas dan pengembangan permukiman yang mempertimbangkan keberagaman budaya dan kondisi geografis. Pengembangan infrastruktur transportasi yang sesuai dengan kondisi pegunungan dan perbaikan jaringan jalan yang ada menjadi hal yang penting. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan permukiman juga merupakan kunci untuk menciptakan pemukiman yang inklusif, fungsional, dan berkelanjutan. Suku budaya yang khas

Di balik berbagai tantangan yang dihadapinya, Kabupaten Yahukimo tidak hanya menyimpan keindahan alam yang memukau, tetapi juga melimpahkan kekayaan budaya yang tak ternilai. Di wilayah ini, terdapat yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat, yaitu

empat suku besar

Masing masing suku memiliki keunikan dan kekhasan budaya yang membedakan mereka satu sama lain.

Kelompok suku Kimyal , suku

Momuna,

dengan tradisi pertanian yang kuat, mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan dengan berbagai jenis tanaman. Mereka juga terampil dalam kerajinan tangan, seperti anyaman bambu dan pembuatan alat musik tradisional. Sedangkan yang tinggal di daerah perbukitan, memiliki mata pencaharian yang beragam, termasuk bertani, berburu, dan meramu. Mereka memiliki keahlian dalam membuat senjata tradisional dan pakaian khas yang memperlihatkan keindahan seni mereka.

Tidak hanya mata pencaharian, kebiasaan makan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan budaya setiap suku. Mereka memiliki pola makan yang unik, dengan bahan bahan makanan tradisional yang menjadi bagian penting dari keanekaragaman kuliner daerah. Makanan yang dihasilkan mencerminkan kearifan lokal dan bahan bahan alami yang tersedia di sekitar mereka.

Kehadiran keempat suku ini memberikan warna dan kekayaan budaya yang luar biasa bagi Kabupaten Yahukimo.

lantai rumah perkapita

luas

penyediaan kelistrikan

kamar mandi pribadi

Tantangan ini tidak terkecuali mengancam kondisi perumahan di Distrik Dekai juga. Bahkan, distrik ini juga masih mengalami beberapa tantangan lainnya berupa yang terbatas, permasalahan , sampai keterbatasannya ketersediaan .

Dalam menghadapi tantangan ini, upaya pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait tentu perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan tantangan ini.

dengan kehidupan yang terkait erat dengan , memiliki mata pencaharian yang beragam. Mereka terampil dalam berburu, meramu, dan memancing, serta memiliki pengetahuan mendalam tentang tumbuhan dan hewan di sekitar mereka. Sementara itu, dikenal sebagai petani yang ulung. Mereka mengolah tanah dengan cara tradisional, menanam tanaman pangan seperti ubi, jagung, dan kacang kacangan.

Yali

Mereka tidak hanya menjaga tradisi dan kearifan lokal, tetapi juga menjadi penjaga identitas dan warisan budaya yang harus dihargai dan dilestarikan. Melalui upaya pelestarian dan pengenalan budaya ini, Kabupaten Yahukimo dapat menjadi tempat yang membanggakan, di mana kekayaan alam dan keanekaragaman budaya saling berpadu dan memberikan kehidupan yang harmonis bagi penduduknya.

suku Yahukimo, Yali, Kimyal, dan Momuna.

Suku Yahukimo, alam suku

Pola Perkembangan Permukiman Yahukimo

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Rumah Honai Sumber : Sunsinger | Shutterstock

Rumah Panggung Sumber : Dokumentasi Tim, 2019

Strategies Towards Inclusive and Sustainable Development in Yahukimo for Building Resilient Communities

Penyediaan dan kebutuhan rumah tahun 2040:

Untuk mewujudkan pembangunan Yahukimo yang lebih berkelanjutan dan resilien, tim Shirvano Consulting bekerjasama dengan pemerintah daerah, merumuskan RP3KP sebagai sarana perumusan rencana strategis untuk diimplementasikan dalam pengembangan daerah Yahukimo. Melalui analisis dan proyeksi yang sistematis, rumusan RP3KP memuat berbagai arahan pembangunan meliputi:

Penyediaan Prasarana Perumahan dan Permukiman Prasarana perumahan dan permukiman ini meliputi pemenuhan air bersih, air limbah/sanitasi, persampahan, drainase, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi

Kabupaten Yahukimo

2.380 rumah

54.198 rumah Distrik Dekai

Penyediaan kebutuhan sarana perumahan dan permukiman

Sarana perumahan dan permukiman ini meliputi pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perniagaan, sarana kebudayaan & rekreasi, sarana peribadatan, dan sarana olahraga serta daerah terbuka

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan perumahan dan pemukiman yang lebih baik, dirumuskanlah beberapa pendekatan yang strategis.

Masih merebaknya kawasan permukiman kumuh Pencegahan dan pengendalian pembangunan permukima

Peningkatan kualitas permukiman kumu Pemberdayaan masyarakat

Banyak keluarga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni RLTH)

Backlog Rumah

Penerapan konsep penanganan Rumah Tidak Layak Huni RLTH

Perbaikan ruma

Pembangunan rumah baru

Regulasi kepemilikan rumah huni

Dengan mengatasi tantangan yang ada dan menerapkan strategi yang efektif, langkah selanjutnya adalah merumuskan arah perkembangan permukiman yang lebih baik.

Arah

perkembangan permukiman yang dirumuskan adalah dengan pengarahan pembangunan menuju gaya tradisonal dan khas untuk mengedepankan nilai kebudayaan yang sudah unik dimiliki oleh Yahukimo.

Rumah-rumah tradisional yang dibangun meliputi rumah semi panggung, rumah pohon, rumah peramu hutan, rumah ladang, serta rumah semi/rumah permanen. Adapun perumahan toko juga akan dikembangkan melalui penataan zonasi terpadu dengan berbagai alternatif. Tentunya berbagai tipe rumah ini akan dikembangkan dengan berdasar pada pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana dasar perumahan layak huni seperti air bersih, sanitasi, sistem persampahan, kelistrikan hingga keterjangkauan terhadap fasilitas umum dan sosial.

Keterangan:

RP3KP

Il strasi R mah

Vernak ler(Rumah dan Toko Seputar Pasar)

Keterangan:

Dengan demikian, konsep yang diadopsi dalam pengembangan RP3KP Yahukimo adalah

menciptakan kota yang hijau dan sehat, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur penunjang perumahan dan permukiman urban center, Central Business District (CBD), TransitOriented Development (TOD),

. elalui penerapan dan pendekatan diharapkan tercipta kawasan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mudah diakses bagi masyarakat. Dengan upaya ini, Yahukimo berpotensi untuk menjadi sebuah kota yang berkualitas dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi penduduknya.

Atrib t Kota Hija

Green Planning and Design (Perencanaan dan rancangan hijau

Green Open Space (Ruang terbuka hijau

Green aste (Pengelolaan sampah hijau

Green Transportation (Transportasi Hijau

Green ater (manajemen air yang hijau

Green Energy (Energi hijau

Green Building (Bangunan hijau

Green Community (Komunitas Hijau)

Atrib t K ta S ha

Bahan Banguna

Komponendan penataan ruanga

Pencahayaa

Kualitas Udar

Ventilas

Vektor Penyaki

Penyediaan Ai

Sarana Penyimpanan akan

Pembuanagan imba

Kepadatan Hunian

Roadmap Kota Hijau Sumber : Kemen PUPR

Il strasi Penataan Zonasi R mah Toko

Il strasi Sistem Kom nitas dalam Ekosistem PerkotaanSingap ra Sumber : www.healthy partners.net

aka dari itu, visi utama dari RP3KP adalah

“Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Yahukimo yang aman, nyaman, sehat , rekreatif dan bertanggungjawab serta partisipatif”

dengan misi

enangani permasalahan permukiman yaitu Backlog, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Kumu engembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya ke dalam suatu sistem permukima

Pengembangan sistem infrastruktur permukiman yang terintegrasi dengan sistem kot engembangkan kelembagaan yang dapat menjamin kepastian kepemilikan hunian kepada masyaraka engembangkan skema pembiayaan dalam pembangunan perumahan da kawasan permukiman yang kreatif

Lesson Learned

Penyusunan RP3KP

RP3KP menjadi pedoman operasional bagi semua pemangku kepentingan dalam bidang pembangunan perumahan dan pemukiman. RP3KP harus menyediakan arahan yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pemenuhan kebutuhan hunian yang memadai

Dalam mewujudkan visi-misi tersebut, RP3KP Yahukimo mengadopsi beberapa strategi penting untuk mengembangkan wilayah dan kawasan secara terpadu. Pertama,

programprogramnya didesain dengan pendekatan lintas sektoral dan lintas wilayah, pendekatan bottom-up atau partisipatif

Dalam menghadapi peningkatan jumlah penduduk dan permintaan lahan untuk hunian, penting untuk menyediakan perumahan yang memadai bagi masyarakat. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan ketersediaan lahan yang strategis dan mengembangkan infrastruktur yang memadai.

Pengelompokan permukiman yang memperhatikan keberagaman budaya

keseimbangan dalam memenuhi kepentingan berbagai stakeholders,

sehingga memastikan keterpaduan dalam pengembangan wilayah dan kawasan. Selain itu, menjadi landasan dalam melibatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman. Rencana pembangunan juga mempertimbangkan potensi dan keunggulan lokal untuk mencapai pengembangan yang berkelanjutan. Konsistensi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dengan rencana tata ruang serta penegakan hukum yang konsekuen untuk menghindari kepentingan sepihak juga menjadi fokus strategi ini. Selain itu, pentingnya seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, juga menjadi pijakan dalam pengembangan wilayah. Strategi utama yang digunakan meliputi inventarisasi perubahan fungsi lahan dan penyimpangan pemanfaatan, penyediaan dukungan dan instrumen pemanfaatan rencana tata ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan dan penegakan sanksi hukum atas pelanggaran yang terjadi. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan tercapainya pembangunan perumahan dan pemukiman yang terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi wilayah Yahukimo.

Dengan demikian, rencana-rencana yang disusun pada RP3KP

Yahukimo berdasarkan strategis di atas akan mencakup

Kabupaten Yahukimo memiliki beragam suku dan kelompok masyarakat dengan kebiasaan dan tradisi yang berbeda. Dalam pengembangan permukiman, penting untuk mempertimbangkan keberagaman budaya dan memastikan setiap pemukiman dapat mempertahankan identitas budaya mereka.

Selain itu,

juga menjadi fokus dalam RP3KP Yahukimo untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara

berbagai pihak terkait. ekanisme pengendalian dan pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman juga diatur dalam rencana ini untuk mengatur tata ruang dan memastikan penggunaan lahan yang sesuai. Terakhir, RP3KP

Yahukimo juga mencakup yang

perumusan rencana fasilitas pendukung seperti infrastruktur, sarana dan prasarana, serta aksesibilitas. kelembagaan pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pembentukan program strategis

bertujuan untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Yahukimo.

T im perencana: Retas Aqabah, IAP, Ir. Setyo Dharmodjo, .T., IAP., IAI, Dwi Herniti, S.Hut., .Sc., Aditya Saktya W icaksana, ST., IAP, Dentisa Garini, S.Si., Ghalih N. W icaksono, S.Si, Dyah eutia Nastiti S.PWK, dan utiara ajida, S.Sos.

Revitalizing Slums:

A Road Map Program for Sustainable Housing Solutions

Writer: Dyah Meutia Nastiti

Terminologi perumahan dan permukiman kumuh sering kali dikaitkan dengan kondisi kawasan hunian yang berdesakan, kurangnya infrastruktur sanitasi dan kebersihan, rentannya kebakaran, status lahan yang ilegal hingga kondisi jalan yang rusak. Kondisi-kondisi tersebut memang kemudian menjadi dasar penyusun rencana dan kebijakan dalam menilai kondisi kekumuhan suatu kawasan permukiman. Menurut UN Habitat (2010)

Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan.

Secara lebih spesifik di Indonesia, dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) bahwa Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kriteria kekumuhan

Kondisi bangunan gedun

Kondisi jalan lingkunga

Kondisi penyediaan air minu

Kondisi drainase lingkunga

Kondisi pengelolaan air limba

Kondisi pengelolaan persampaha

Kondisi proteksi kebakaran

Pada rubrik kali ini, kita akan mengulas mengenai Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Kabupaten Wonosobo yang disusun berdasarkan dari Permen PU 14 Tahun 2018 dan berpedoman pada SE DJCK Nomor 30/SE/ DC/2020 tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK.

Dokumen RP2KPKPK penting untuk disusun karena berperan dalam memberikan validasi atas profil permukiman kumuh dan klasterisasi kawasan dari hasil baseline kawasan. Selain itu, dokumen ini dapat memberikan arahan program kegiatan bagi penanganan kumuh, memberikan pemetaan pola kontribusi stakeholders dan perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam penanganan kawasan kumuh. RP2KPKPK sendiri merupakan dokumen turunan dari  Rencana Pembangunan dan Pengembangan Prumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan memiliki kedudukan setara dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), maupun rencana sektoral. Diferensiasinya adalah RP2KPKPK berfokus dan bertemakan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

Proses pendefinisian dan penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Wonosobo melalui proses yang panjang mulai dari pendataan atau dari tiap kelurahan/desa yang ada.

baseline basis data

Dari hasil tersebut diperoleh presentase yang kemudian diukur oleh indikator yang ada sehingga beberapa kawasan dapat dikategorisasikan sebagai lokasi kumuh.

Hasil ini juga ditetapkan melalui SK Kawasan Kumuh. Di Kabupaten Wonosobo sendiri, lokasi kawasan kumuh tahun 2021 ditetapkan tersebar di 53 desa/kelurahan dengan luas total 819,999 Ha. Dari 53 lokasi desa/kelurahan tersebut kemudian dilakukan pembentukan kawasan dengan hasil terbentuknya 39 kawasan kumuh.

kriteria kekumuhan

Sumber: Marco Gaspar | Unsplash

Dokumentasi survei Kabupaten Wonosobo oleh tim Konsultan, 2021

Permasalahan ketidakteraturan bangunan

dalam kawasan-kawasan kumuh di Kabupaten Wonosobo yaitu yang hampir meliputi separuh total kawasan kumuh, sebagian besar kawasan belum memliki drainase lingkungan. Permasalahan dominan lainnya yaitu kondisi yang belum sesuai standar teknis.

Merespon berbagai permasalahan yang ada, kemudian disusun peta konsep strategi pada tiap kawasan kumuh. Setelah itu, perencanaan kawasan kumuh disusun dalam dua format utama yaitu rencana dan

sarana prasarana sanitasi air limbah dan pengelolaan sampah pencegahanrencana peningkatan kualitas.

Rencana pencegahan Berfokus pada penanganan kawasan kumuh di Wonosobo yang membutuhkan penanganan berupa pengawasan, pengendalian masyarakat terhadap regulasi pembangunan bangunan, pengawasan kondisi drainase dan jalan, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan persampahan serta pelayanan informasi pengelolaan sanitasi dan mitigasi kebakaran

Rencana peningkatan kualitas Berfokus pada penanganan yang membutuhkan aksi pembangunan seperti rehabilitasi bangunan, peningkatan kapasitas drainase, perbaikan jaringan jalan, perbaikan sarana prasarana air limbah dan penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan sesuai standar teknis

Proses penyusunan dokumen RP2KPKPK secara garis besar dilaksanakan melalui pengumpulan data awal, diskusi dan konfirmasi serta penyusunan rencana. Pada tahapan tersebut Shirvano berkesempatan melakukan survei lapangan ke berbagai lokasi kumuh dan terlibat dalam diskusi mengenai konfirmasi kondisi dan arahan rencana pada beberapa lokasi.

Temuan Lapangan Kondisi Permasalahan Kawasan Kumuh Sumber: Tim Baseline RP2KPKPK 2021

Beberapa kawasan kemudian didetailkan menjadi prioritas penanganan karena memiliki nilai urgensi seperti hasil penilaian elemen kekumuhan kawasan, lokasi, kerawanan bencana, kesesuaian permukiman, tingkat kekumuhan serta legalitas serta pertimbangan nilai strategis/potensi dan kesiapan pelaksanaan program.

Lalu, dari keseluruhan lokasi kumuh tersebut disusun prioritas arahan penanganan bagi tiap kawasan dengan arahan penanganan sebagai berikut

Peta Konsep dan Strategi Penanganan Kawasan Kumuh  Sumber: Tim Penyusun RP2KPKPK Kabupaten Wonosobo, 2021

Ilustrasi Penanganan dan Rencana Peningkatan Kawasan Kumuh Sumber: Tim Penyusun RP2KPKPK Kabupaten Wonosobo, 2021

Meninjau pada kondisi kekumuhan yang ada, tentunya kita memahami adanya kebutuhan yang cukup besar dalam implementasi rencana. Di lain sisi, terdapat limitasi baik dari segi anggaran, sumber daya dan akses informasi di kawasan-kawasan kumuh. Sebagaimana halnya, pihak pemerintah kabupaten membutuhkan koordinasi dengan pihak desa/kelurahan yang memahami langsung konteks lokasi untuk melaksanakan program. Pihak desa/kelurahan tentu juga membutuhkan dukungan sumber daya dari pemerintah. Namun, tidak luput pula prosesproses ini membutuhkan pengawasan dari pendamping kegiatan pada tingkat kabupaten hingga provinsi bahkan pusat. Sehingga pada tahap akhir perencanaan, dirumuskan peran berbagai stakeholders yang dapat berkontribusi dalam penanganan kawasan kumuh. Walaupun terdengar klise, penekanan akan adanya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam implementasi program yang ada bagi penanganan kawasan kumuh

Lesson Learned

Tidak hanya proses identifikasi kawasan kumuh, proses penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh juga memiliki tahapan yang runtut dan berkesinambungan. Serangkaian analisis dan konsolidasi antar pihak dibutuhkan untuk merumuskan sebuah rencana aksi. Hal ini yang kemudian mendasari perincian pendanaan program sehingga dapat dijangkau dan dialokasikan ke kawasan kumuh sesuai rencana. Di sisi lain, tiap-tiap pihak terlibat memiliki beberapa limitasi dalam mengakses berbagai sumber daya yang ada. Oleh karena itu koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Adanya dokumen rencana penanganan kawasan kumuh diharapkan dapat menjadi acuan utama dan membantu para stakeholders tersebut dalam memahami peran dan mengimplementasikan rencana program.

Tim perencana: Ayu Annasihatul Ainaqo, Fortiusa Damha, Diajeng Nahsukha R., Fakhrul Ramadhan, Fany Alfira, Joko Prasetyo, Dyah Meutia Nastiti, Arbi Ali Farmadi, Muhammad Isa Sulaiman, Ibrahim Wicaksono, Ricca Padyansari, Lusia Sekar Raras, dan Satria Ramadhan.

Highlighted Roles bagi Para Pemangku Kepentingan Sumber: Tim Penyusun RP2KPKPK Kabupaten Wonosobo

Dilema PerumahanPembangunan di DIY

Writer: Syifa Hana Agristya

Kabupaten Sleman mendominasi wilayah DIY dalam kontribusi sektor konstruksi dan real estate terhadap PDRB kabupaten selama periode 2020-2023. Hal ini menunjukkan tingginya aktivitas pembangunan perumahan di daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Konsentrasi pembangunan perumahan tersebut terjadi di Kecamatan Ngaglik, Depok, dan Mlati1. Terlepas dari prestasi pembangunan perumahan di Kabupaten Sleman, terdapat permasalahan pembangunan yang perlu menjadi perhatian masyarakat.

Di antaranya, belakangan ini

masyarakat Kabupaten Sleman digemparkan dengan penetapan Lurah Caturtunggal, Depok berinisial AS sebagai tersangka kasus penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD). mafia tanah desa

Sebelumnya, persoalan di Caturtunggal telah menyeret Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa sebagai tersangka. Pemeriksaan kasus ini diproses lebih lanjut sepenuhnya oleh Kejaksaan Tinggi DIY2. Ketegasan Pemerintah DIY dalam menindak kasus ini menjadi ‘alarm’ bagi pihak pengembang dan pemerintah desa untuk tidak bermainmain dengan penyalahgunaan TKD di luar peruntukannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

penghentian pembangunan perumahan di Kalurahan Maguwoharjo

institusi, regulasi, dan prospeksegi institusi, Faktor kedua terkait regulasi,

Satpol

PP juga menutup paksa sebuah kafe di Kalurahan Minomartani

Terdapat beberapa kasus serupa lainnya yang mencuat ke media massa, di antaranya , Depok pada 20 April 2023 lalu akibat belum dikantonginya izin penggunaan TKD oleh pemilik proyek. Berdasarkan keterangan Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, pengajuan izin perumahan masih tertahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman karena indikasi pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukan3. Tepat satu bulan sebelumnya, ,

Ngaglik akibat tidak dimilikinya izin penggunaan tanah kas desa. Noviar mengungkapkan bahwa saat ini marak tempat usahausaha di DIY yang didirikan di TKD secara ilegal.

lurah-caturtunggal-ditangkapterkait-mafia-tanah-kas-desa-pemda-diy-jadi-pembelajaran-bagi-perangkat-desa-lain.

Faktor terjadinya praktik penyalahgunaan dapat dibedah dari beberapa sisi: . Dari maraknya praktik seperti ini menunjukkan indikasi kuat adanya persekongkolan antara pihak pemerintah desa selaku pengelola dan pihak pengembang. Hal ini diamini oleh PJ Sekda DIY yang menyayangkan pembiaran oleh perangkat kalurahan, padahal seharusnya turut mengawasi. Persekongkolan dapat berupa pemberian izin yang tidak sesuai, pendirian bangunan melebihi rencana yang diajukan, dan lain sebagainya4. baik dari pengelola maupun masyarakat yang tidak betul-betul memahami sehingga diperdaya oleh oknum pengembang perumahan. Misalnya dengan iming-iming kepada masyarakat setempat akan dibuatkan sentra pariwisata, namun pada faktanya dibangun perumahan atau kedai milik pribadi. TKD yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat justru hanya menguntungkan pengembang properti. Terakhir, yang tinggi di beberapa wilayah, utamanya Sleman, menggoda para investor untuk meraup keuntungan maksimal. Salah satunya yakni dengan menggunakan TKD yang berada di titik strategis. Pada dasarnya penggunaan TKD untuk kepentingan pribadi sah-sah saja secara aturan Pergub berlaku, hanya saja harus didasari izin Kasultanan dan disesuaikan dengan rencana tata ruang setempat.

prospek nilai investasi properti

Menghapus penyalahgunaan TKD tentu saja bukan pekerjaan semudah membalik telapak tangan, mengingat praktiknya yang marak terjadi ditambah rendahnya pengawasan. Langkah yang perlu diupayakan tidak cukup hanya dengan memperkuat pemerintah desa dan penindakan oleh Satpol PP saja. Upaya kuratif hanya akan mengubah modus penyalahgunaan menjadi semakin tersembunyi tanpa menyelesaikan akar persoalan.

/begini-aturan-lengkap-kalauingin-pakai-tanah-kas-desa-di-diy-jadi-tempat-usaha-204nJMb8PR3/full.   4 Sunartono. Banyak Disalahgunakan, Izin Tanah Kas Desa Diperketat. Harian Jogja, 19 September 2022. https: //jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/09/19/510/1112295/banyakdisalahgunakan-izin-tanah-kas-desa-diperketat.

Foto penyegelan atas penyelewengan TKD di Sleman Sumber: Tunggul | cnnindonesia.com

1   Damayanti, Ratnaningsih. Analisis Spasial Pola Sebaran Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Sleman Tahun 2007-2010. PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2013

2   Ria, Stefani Yuliandriani. Lurah Caturtunggal Ditangkap Terkait Mafia Tanah Kas Desa, Pemda DIY: Jadi Pembelajaran Bagi Perangkat Desa Lain. Harian

Jogja, 21 Mei 2023https: // jogjapolitan.harianjogja.com/read

“Begini Aturan Lengkap Kalau Ingin Pakai Tanah Kas Desa di DIY Jadi Tempat Usaha. Kumparan, 24 Maret 2023. https: //kumparan.com/pandangan-jogja

Syifa Hana Agristya Marketing Communication, Creative, and Branding Manager, Shirvano Consulting

Termasuk menggencarkan pemahaman Pergub tentang TKD kepada tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dapat turut mengawasi secara informal. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mengawasi perangkat kalurahan selaku pemberi izin dan pengelola. Selain itu, model pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan secara tepat sasaran dengan mengelolanya sebagai usaha milik desa juga menjadi alternatif yang saat ini perlu didorong, sehingga muncul sinergi yang produktif dan bermuara pada kemaslahatan bersama.

Foto Penyegelan perumahan di Tanah Kas Desa (TKD) Caturtunggal, Sleman, DIY pada 18 Mei 2023. Sumber: Wihdan Hidayat | rejogja.republika.co.id

“Penyesuaian regulasi yang lebih rigid dan relevan, untuk mempersempit celah penyalahartian oleh ‘mafia tanah’ dapat menjadi opsi upaya preventif,”

Hunian, Makanan, dan hal-hal di Antaranya

Writer: Muhammad Amri Yahya

Selama 3 bulan lebih saya menjadi fasilitator di program yang dilaksanakan di bawah naungan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masing masing wilayah kota Administrasi.

(Community Action Planning)

Tujuan utama adanya program ini adalah untuk melakukan penataan kawasan permukiman berbasis komunitas.

Selama 3 bulan lebih juga saya disajikan makanan, minuman, jajanan dari warga RW 02 yang menurut mereka seadanya namun bagi saya ini adalah segalanya. Dan ini adalah cerita saya tentang hunian, makanan, dan hal hal diantaranya.

Hari ke-empat di bulan Mei pukul sembilan malam, saya masih ingat menyantap semangkuk mie ayam dan martabak manis setelah saya dan teman saya - juga sebagai fasilitatormelaksanakan pertemuan pertama kami bersama warga. Di dalam pertemuan ini kami menyampaikan maksud dan tujuan kami dan warga RW 02-pun menyambut baik kehadiran kami meskipun saat itu masih dalam kondisi pandemi. Diskusi selama satu setengah jam ditambah berkeliling disimpulkan sebagai kick-off program CAP. Sembari saya menikmati mie ayam, muncullah celetukan-celetukan yang mungkin tidak keluar di diskusi sebelumnya. Pertemuan pertama ini ditutup dengan karaoke lagu lagu lawas hingga tengah malam. Pulang dengan perut kenyang, kami sadar bahwa diskusi informal ditemani oleh jajanan menjadi salah satu strategi pendalaman isu wilayah RW 02.

Sembari meraba-raba dinamika sosial yang ada di dalam RW 02, kami mencoba melakukan wawancara langsung dengan warga yang tinggal di wilayah RW 02.

kalimat ini

“Sudah nyaman Mas sama lingkungannya apalagi sama tetangga tetangganya,”

diamini oleh seluruh warga ketika ditanya kenapa masih ingin tinggal di sini. Di sela sela wawancara pun kami selalu disajikan jajanan atau minuman. Dalam kurun waktu 3 jam wawancara saya berhasil membawa pulang 4 botol minuman dan 2 jajanan. Dan lagi lagi diskusi informal menjadi celah kami untuk menggali lebih dalam isu isu yang terjadi di wilayah RW 02.

Diskusi informal pun terjadi lagi ketika warga RW 02 mengadakan kerja bakti besar dan menikmati makanan khas RW 02 yaitu soto. Di sela sela meniup kuah soto dan mengambil kerupuk, uneguneg warga pun mengalir deras. Dari pengelolaan sampah, keamanan anak-anak dalam menyeberang, hingga permasalahan drainase.

Di saat kondisi pandemi memburuk, kami sepakat memanfaatkan grup WhatsApp untuk menerapkan metode Dari metode inilah kami

memahami bahwa

Photovoice. Metode ini seperti buku harian para warga RW 02. permasalahan sampah bukan hanya dari jumlah tempat sampah yang tersedia, namun dari frekuensi pengelolaan sampah skala lingkungan.

Dengan berbagai metode yang dilakukan seperti FGD (Forum Group Discussion), diskusi informal, wawancara, dan photovoice, saya membuat sebuah diagram yang memperlihatkan keterhubungan antar masalah.

Proses diskusi informal dengan penduduk

Proses kerja bakti besar dan diskusi masalah pengelolaan sampah, keamanan anak-anak dan darinase.

Diagram ini menjadi landasan kami dalam merekomendasikan solusi-solusi yang mempertimbangkan warga terdampak. Seperti isu keamanan memiliki keterhubungan dengan isu penumpukan sampah. JIka ada satu titik yang memiliki sampah yang menggunung maka warga enggan akan berkumpul di titik tersebut dan tentunya akan dimanfaatkan sebagai titik kriminalitas. Maka dari itu selain menyediakan sistem pengolahan sampah yang baik, warga sepakat untuk memasang cctv ataupun portal di malam hari

Di proses akhir yaitu penandatanganan berita acara, warga menyepakati program-program apa saja yang akan menjadi prioritas baik yang dibiayai oleh Suku Dinas ataupun secara swadaya. Lagi lagi makanan hadir sebagai daya tarik untuk mengundang warga datang ke dalam proses ini. Semakin banyak warga yang hadir, maka secara kolektif warga memahami bahwa mereka akan bertanggung jawab atas proses pelaksanaan program program yang telah disepakati bersama.

Muhammad Amri Yahya Senior Urban Designer, Shirvano Consulting

Makanan menjadi pintu pembuka untuk menjadikan diskusi yang formal menjadi lebih cair.Makanan menjadi daya tarik bagi warga untuk datang ke sesi sesi diskusi agar memiliki proses diskusi yang multi-perspektif. Dan tentunya makanan menghilangkan tembok yang tidak terlihat antara fasilitator dengan warga warga yang kami wawancara. Makanan akan dan selalu menjadi peran penting di dalam pengalaman saya untuk lebih memahami dan mengetahui apa keinginan warga.

“Saya sadari bahwa makanan memiliki dampak besar di dalam proses kami memahami permasalahan warga di program penataan kawasan permukiman,”

Diagram penyederhanaan diskusi masyarakat

An interview: housing

and settlements policy

Interviewer: Dyah Meutia Nastiti dan Prisca Bicawasti B. S.

Transcriber: Prisca Bicawasti B. S.

“I ndi kator erhasilan sebuah kiman menurut saya ya kebahagiaan masyarakat,”

Dr. Ir. Mahditia Paramita, M.Sc.

Direktur Eksekutif HRC CARITRA

Ibu Mahditia merupakan pendiri dan executive director HRC (Housing perencanan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang sehat layak huni, dan terjangkau.

Q: Menurut ibu, aspek apa saja pembentuk permukiman yang ideal?

memiliki peran sebagai intermediari dalam bidang perumahan,

Q: Apakah penerapan kebijakan perumahan saat ini dirasa sudah tepat?

Terdapat tiga aspek fundamental pembentuk permukiman yang ideal yaitu aman, sesuai kebutuhan penghuni, dan terjangkau. Aspek pertama adalah aman dapat dijelaskan seperti penggunaan konstruksi, izin bangunan, dan lain-lain. Sesuai kebutuhan penghuni menjadi aspek ke-dua terpenting. Ibu Mahditia memberi contoh, saat penghuni berprofesi sebagai penjajak makanan, maka sebuah rumah harus dapat memfasilitasi kebutuhan penghuni dengan menyediakan tempat untuk gerobak. Aspek ke-tiga yang disampaikan adalah terjangkau. Dimensi keterjangkauan dapat didefinisikan dalam banyak hal seperti lokasi, akses, finansial, dan lain-lain.

A:

A: “Sebenarnya banyak hal-hal atau program-program yang belum berbasis pada kondisi masyarakat,”

ungkap Ibu Mahditia. Kebijakan tentang permukiman yang ada di Indonesia saat ini masih terikat pada jumlah unit hunian yang harus terbangun, belum melihat sasaran kelompok pengguna. Kebijakan perumahan masih berorientasi pada anggapan bahwa rumah adalah urusan masing-masing masyarakat sebagai urusan privat. Nyatanya, dimensi rumah lebih besar dari wujud fisik, seperti ada urusan sosial, budaya, dan ekonomi.

Q: Apa sajakah indikator keberhasilan sebuah permukiman?

A: “Kalau menurut saya ya kebahagiaan masyarakat, dilihat dari tiga aspek (pembentuk permukiman) yang tadi,”

ujar Ibu Mahditia dengan tegas. Saat Ibu Mahditia mengadakan perjalanan ke India, ia melihat ada program pemerintah yang memberikan dua opsi rumah susun. Opsi pertama adalah rumah susun yang memiliki unit ruang besar dengan area fasilitas bersama yang kecil. Opsi ke-dua adalah rumah susun yang memiliki unit ruang kecil dengan area fasilitas bersama yang besar. Hasil survei menyatakan bahwa penghuni yang tinggal di unit ruang kecil dengan area fasilitas bersama yang besar dinyatakan lebih berhasil dan lebih membahagiakan penghuni. Hasil penelitian tersebut kemudian diterapkan menjadi program nasional. tutupnya.

“Nah, Indonesia masih belum melakukan seperti itu,”

Variasi program rumah milik dan rumah sewa belum menyesuaikan sasaran pengguna. Ibu Mahditia menjelaskan bahwa saat ini usia muda menjadi kelompok yang dominan. Di saat kelompok usia muda umumnya memiliki rumah sekitar umur 35 40 tahun, pemerintah belum menyiapkan kebijakan rumah sewa. Anggaran negara masih jauh lebih besar untuk penyediaan perumahan milik. lengkapnya.

“Nggak ada rumah sewa untuk kelompok menengah,”

Luas rumah tinggal yang terbangun juga dirasa kurang memperhatikan kebutuhan pengguna. ungkapnya. Saat tipe 36, berasal dari kebutuhan dasar manusia yaitu 9 m2 dikalikan dengan 4 orang sebagai rata-rata jumlah anggota keluarga, kurang relevan dengan rata-rata jumlah anggota keluarga terbaru di Indonesia yang berada pada >5 orang.

Misalnya, tipe rumahnya 36 semua. Padahal demografi penduduk itu sudah berubah,”

“Kalau ada program dari pusat, pemerintah daerah tidak bisa mengubah

mengubah. Mestinya dari pusat mengatur kebijakan pakai formula, (agar pemerintah daerah bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing)” lanjutnya sebagai sebuah solusi.

rogram yang tersedia saat ini kurang memperhatikan daya beli calon pembeli. Kebijakan dalam mengajukan K R rumah milik umumnya masih berpatok pada penghasilan suami istri. Nyatanya banyak rumah yang ditemui sebagai tempat tinggal anak ponakan dan lain-lain yang sudah bekerja. Namun karena kebijakan yang hanya melihat pendapatan suami istri maka dianggap kurang mampu.

“Apalagi kadang yang dilihat pekerjaan tetapnya, atau selain pekerjaan tetap dari seorang kepala keluarganya saja, nggak dilihat dari anggotaanggota keluarga lain yang tinggal di rumah,”

tutupnya.

Tidak ada badan yang memeriksa kualitas hasil akhir rumah tinggal. “Jadi banyak sekali rumah yang struktur dan konstruksi sama kesehatan bangunan itu masih belum bagus, belum aman,” jelasnya. Kendatipun terdapat sertifikasi layak fungsi namun dua hal itu berbeda. emerintah belum mengadakan badan yang melakukan pemeriksaan kualitas secara berkala.

Q: Siapa saja aktor yang terlibat dalam bidang permukiman?

A: Merujuk pada buku Inovasi Kebojakan dan Tata kelola ERKIM Menuju Indonesia Emas 2045 yang ditulis oleh Ibu Mahditia mengatakan bahwa terdapat 5 aktor atau lembaga terbait bidang permukiman. Lembaga tersebut antara lain1:

Pemerintah:

Bappeda Dinas erumahan dan ekerjaan Umum

Bapermas Badan usat Statistik Biro Organisasi Biro

Hukum Biro Keuangan dan Aset Daerah 1

Lembaga terkait bidang perkim5

2 3 4 5

Pengembang dan asosiasi profesi:

REI II Apersi Apernas IAI dan IA

Lembaga Pendidikan: Universitas negeri dan swasta akademisi dan yang sederajat

Lembaga Keuangan: Bank dan non-bank

Q: Apakaha ada contoh kebijakan negara lain yang bisa dicontoh?

A: Di Negara Thailand terdapat Lembaga Community Organization Development Institute (CODI). Lembaga pemerintah Thailand ini mendukung proses pembangunan nasional berbasis masyarakat bagi kelompok masyarakat atau komunitas kurang mampu. CODI menyediakan berbagai dana dan program. Salah satu contoh programnya adalah lembaga memfasilitasi pinjaman untuk membeli tanah secara bersama-sama. Terdapat empat lembaga di dalam CODI yaitu perwakilan organisasi pemerintah pusat atau daerah organisasi kemasyarakatan lembaga swadaya masyarakat dan ahli profesi atau ahli1.

Q: Bagaimanakah peran masyarakat terlibat dalam pengadaan hunian?

A: eran masyarakat cukup besar dalam penentuan kebijakan pengadaan hunian sebagai sasaran pengguna. Namun yang menjadi tantangan di sini ialah

“kadang masyarakat itu tidak tahu cara membedakan antara kebutuhan dengan keinginan.”

sampainya.Masalah komunikasi dan kondisi lokal juga dapat menjadi kendala yang bisa tidak seirama dengan kebijakan pusat.

Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah participatory method perencanaan berbasis masyarakat. endekatan ini dilakukan untuk mendapatkan sense of belonging masyarakat sehingga keberlanjutan dan keberlangsungkan komitmen dapat terus berjalan.

“Masyarakat merasa memiliki projeknya, itu paling penting nomor satu. Pas perencanaan, mereka dilibatkan: gambar peta, merasa mengambil keputusan, memilih kontraktor pelaksana, misalnya,”

lanjutnya.

Q: Bagaimana solusi atas permasalahan permukiman di Indonesia?

Lembaga kemasyarakatan:

Yayasan organisasi masyarakat kelompok KK dan Tim enggerak emberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

A: tegas Ibu Mahditia. Alternatif yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasikan kelompok sasaran menurut keterjangkauan. Seperti contoh besarnya subsidi yang diterima dibedakan berdasarkan keadaan ekonomi fisik kehidupan dll kondisi rumah tangga. Adanya anggota keluarga yang difabel atau membutuhkan penangan khusus maka besarnya keringanan yang dia terima akan lebih besar dari keluarga yang mampu menyelokahkan anaknya di luar negeri. Karena setiap keluarga memiliki kondisi uniknya masing-masing.

“Nomor satu yang harus ditangani adalah membuat banyak alternatif,”

Sumber: F lorian Schmid | Unsplash

1 aramita Mahditia Inovasi Kebijakan & Tata Kelola erkim Menuju Infonesia Emas 2045 2022.

“sebelum kebijakan, ada hal yang lebih atas lagi, harus benar dulu paradigma atau ideologinya,”

Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc., Ph.D. Dosen

Pak Widodo merupakan seorang dosen, desainer, perencana, dan peneliti yang mendalami bangunan, fasilitas umum, tata kota, hingga perencanan pembangunan daerah

Q: Bagaimana bentuk permukiman di perkotaan yang ideal?

A:

Banyak ditemukan bentuk permukiman di perkotaan yang ideal, di sini Pak Widodo menggunakan sebuah konsep Wisma, Karya, Marga, dan Suka dari Ditjen Cipta Karya PUPR. Wisma sebagai permukiman, seperti landed house atau vertical building. Karya sebagai tempat bekerja, seperti kawasan perkantoran atau industri. Marga sebagai penghubung antara permukiman dan tempat kerja, tidak hanya diartikan sebagai jalan namun juga dapat berupa konektivitas komunikasi, energi, dll. Serta yang terakhir adalah Suka sebagai area rekreasi, seperti taman publik.

Permukiman yang ideal dapat dikorelasikan dengan istilah efisien, dimana menggunakan sedikit sumber daya namun memiliki manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam struktur ruang, sistem sebaran empat aspek tidak hanya dizonasikan secara horizontal,

“sekarang di kota-kota tidak boleh hanya dizonasikan secara horizontal, tapi zonasinya bisa vertikal,”

ujar Pak Widodo. Ia memberikan contoh konsep zonasi vertikal seperti Transit Oriented Development (TOD) atau mixed use building.

Q: Siapa saja aktor yang berperan dalam perumahan?

dengan yang lain maka menjadi shareholder. Saat aktor menemukan celah untuk mendapatkan peluang, maka ditahap itu mereka mau berkolaborasi. Pemerintah tidak membutuhkan profit, namun lebih ke menjalankan tugasnya dan mamfasilitasi atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara swasta sudah dipastikan membutuhkan pemasukkan dari profit. Perbedaan ini yang menciptakan peluang negosiasi mencari titik kesepakatan.

“Semua kepentingan itu sebagian besar bisa dihitung, terutama dalam konteks ekonomi kota,”

lanjutnya. Aktor akan mau berkontribusi, saat melihat berapa besar proporsi revenue yang didapatkan, sesuai dengan kepentingannya.

Q: Apakah masalah fundamental dari terbentuknya masalah permukiman dan bagaimana solusinya?

A:

Salah satu masalah yang ditemui dalam permukiman adalah slum atau permukiman kumuh. Menurut Pak Widodo, slum dapat terjadi karena urbanisasi ruang dan manusia.

Urbanisasi ruang. Urbanisasi ini terjadi saat sebuah area berkembang yang belum terencana matang, mengalami peningkatan pesat menjadi sebuah kota.

A:

Aktor atau stakeholder yang mempengaruhi terbangunnya sebuah perumahan di kota antara lain pemerintah, pemilik tanah atau pengembang, pengusaha atau investor, industri finansial, dan budayawan serta seniman. Integrasi antar aktor perlu dilakukan untuk memaksimalkan perumahan penciptaan.

Salah satu contoh yang diberikan oleh Pak Widodo adalah mengubah landed house satu lantai di mana tanah dimiliki perseorangan, bisa diubah menjadi vertical housing. Dengan meningkatkan lantai dan fungsi ruang, maka area tersebut akan menjadi lebih produktif.

“Menjadi vertikal, kepemilikannya ditata kembali oleh investor, kepemilikan tanah diatur oleh pengembang, serta regulator (pemerintah) menjadi wasit dan fasilitator,”

lanjutnya.

Q: Apa saja faktor yang membuat aktor-aktor bisa bekerja sama untuk mengatasi masalah permukiman?

Urbanisasi perpindahan manusia. Urbanisasi ini terjadi saat kota mengalami penumbuhan yang pesat secara ekonomi. Lapangan pekerjaan umumnya berada di kota, sehingga kebutuhan tempat tinggal di kota semakin meningkat.

Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang melakukan urbanisasi dengan bekal yang terbatas, sehingga umumnya mencari tanah atau ruang yang terjangkau dan murah. Oleh sebab itu muncul permukiman kumuh dan padat penduduk.

Beliau menyampaikan bahwa dahulu terdapat satu program yang pernah pemerintah miliki untuk menangani hal ini yaitu Kampung Improvement Progam (KIP).

“KIP ini, penataan untuk minimal menyehatkan rumah kumuh. Dan sekarang juga dilanjutkan lagi program Kota Kita dan sebagainya,”

A:

Aktor-aktor yang menjadi stakeholder lazimnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda, saat aktor mau berkolaborasi dengan

“kita (perancang, perencana, dan pengambil keputusan) tidak bisa mengubah total sebuah permukiman yang dimiliki oleh orang-orang yang memang asalnya sudah dari situ, kumuh tidak bisa langsung diubah, butuh pendekatan antar stakeholder menjadi penting,”

lengkap Pak Widodo. Beliau juga berpendapat program dapat lebih dikreasikan lagi seperti tegasnya.

DTAP Universitas Gadjah Mada

Q: Apakah ada kebijakan permukiman yang sebaiknya dibenahi?

A: “Menurut saya sebelum kebijakan, ada hal yang lebih di atasnya lagi, harus benar dulu paradigma atau ideologinya,”

jawab Pak Widodo Paradigma atau cara pandang yang terlupakan, tentang bagaimana kita memandang kota, menempatkan komponen pekerjaan, pembagian peran, dan aloka i ruang

Pak Widodo memberikan gambaran aat ebuah kota dipandang ebagai atu indu tri yang mengha ilkan ja a Kota yang di ederhanakan terdiri dari inve tor, CE dan pramuniaga, haru dipikirkan dimana letak tinggal dan bekerja berda arkan tahtanya Terma uk ekonomi tentang lahan dan tran port juga memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan Adanya pilihan antara kota terbentuk ecara padat ter truktur atau membutuhkan kota atelit di ini kebijakan penyediaan ja a tran porta i menjadi penting untuk mendukung mobilita ma yarakat

alah atu turunan dari kebijakan adalah adanya rumah u un milik di tengah kota untuk pekerja pramuniaga u unami ini ditawarkan dengan harga terjangkau, dengan kepa tian pemilik tidak boleh dijual kembali Bentuk lain dapat berupa rumah u un ewa, rumah dina , atau me

Q: Seberapa penting masyarakat dalam pembentukan perumahan?

A:

Pak Widodo mendefini ikan ebuah kota dapat dilihat berda arkan empat kategori penduduk, yaitu

Penduduk permanen Kategori ini terdiri dari penduduk yang tinggal di daerah e uai KTP nya

Penduduk temporer Kategori ini terdiri dari penduduk yang tinggal di ebuah daerah untuk ekedar ekolah atau bekerja ementara

Penduduk komuter pergi pagi pulang malam Kategori ini terdiri dari penduduk yang memiliki rutinita dengan tinggal dan beraktivita pada dua kota yang berbeda

Penduduk vi itor Kategori ini terdiri dari penduduk yang datang ke ebuah kota dengan jangka waktu yang angat pendek dengan tujuan untuk mendapatkan pelayanan eperti ke rumah akit, melakukan rekrea i, dll

aat kla ifika i penduduk udah dilakukan, elanjutnya perlu adanya penye uaian program untuk memfa ilita i kebutuhan akan perumahan ehingga aat ini eolah olah kebutuhan akan perumahan udah urplu namun nyatanya hanya ebagian kategori yang dapat mera akannya, yaitu penduduk permanen

Q: Bagaimana bapak menganggapi tentang keterbatasan dimiliki oleh manusia dalam hal ketersediaan permukiman?

A: “Kita harus beranggapan lahan tidak bertambah, lanah adalah given, tidak poleh mengatahan lahan kurang. Tapi daya dukung yang semakin terbatas, itu memiliki potensi untuk berkembang,”

ujar Pak Widodo Daya dukung beliau artikan ebagai eberapa be ar popula i yang bi a didukung untuk hidup layak dan hidup berkembang alah atu daya dukung yang menjadi perhatian adalah lingkungan permukiman atau eko i tem manu ia

Pak Widodo memberikan contoh dengan peningkatan teknologi eperti bangunan bertingkat dan teknologi lift dapat meningkatkan daya dukung manu ia

“Mungkin satu hektar tanah hanya bisa untuk 10 orang, karena teknologi sipil (struktur bangunan tingkat), bisa menjadi 20 orang perhektar,”

lengkapnya Terma uk juga daya dukung tran porta i, komunika i, penyediaan air ber ih, dan lain lain

Sumber: Jo hua Kettle | Un pla h