10
SABTU
5 Januari 2013
Guru PNS Kepulauan Dikritik
KM/DOK
GENERASI MADURA: Sejumlah siswa salah satu sekolah lanjutan di Pamekasan, sedang beraktifitas di lingkungan sekolahnya.
Mengawal Rencana Bahasa Madura Masuk Kurikulum 2013
Khawatir Jumlah dan Kompetensi Tenaga Pengajar Semua kalangan pasti setuju kalau kemudian Bahasa Madura ditanamkan sejak dini. Tujuannya untuk bisa melestarikan dan membumikan terhadap generasi Madura. Namun tentunya hal lain juga perlu dipertimbangan agar rencana tersebut bisa berjalan sesuai harapan. BADRUR ROSI, Sumenep KONGRES Kebudayaan Madura (KKM II) yang digelar di Kabupaten Sumenep, beberapa minggu lalu, salah satunya merekomendasikan Bahasa Madura masuk Kurikulum 2013. Hal terse-
but mendapat sorotan. Itu, menyusul sepakatnya Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD Sumenep untuk memasukkan Bahasa Madura dalam muatan lokal yang diperkirakan akan berjalan mulai Juli nanti. Di satu sisi, banyak yang mengapresiasi langkah tersebut. Sebab dinilai bisa mempertahankan bahasa lokal yang tambah lama semakin memudar di kalanga generasi Madura. Namun hal itu juga mendapat tanggapan negatif. Sebab terkait dengan minimnya pengajar Bahasa Madura. Upaya dimaksud bisa berjalan kalau memang ada banyak guru berkompeten untuk mengajarkan materi Bahasa Madura secara baik dan benar. Namun kenyataannya, sedikit sekali guru yang kapabel dalam hal materi Bahasa Madura.
Lebih-lebih Bahasa Madura yang utuh. Mengingat Bahasa Madura sendiri sangat bervariasi dan beragam di setiap daerah. Seperti yang diungkapkan Hasan, Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Ulum Karduluk, Kecamatan Pragaan Sumenep. Dia tak menampik penerapan kurikulum baru tersebut memang baik. Namun bisa terkendala oleh ketersediaan tenaga pengajar. Termasuk juga di wilayah Sumenep. ”Apakah mungkin ada guru yang benar-benar berkompeten dalam Bahasa Madura? Apalagi Bahasa Madura tidak sesimpel Bahasa Indonesia. Itu yang menurut saya juga perlu dipertimbangkan,” ujar Hasan dengan nada serius. Terpisah, Dahlawi, seorang
guru swasta di Kecamatan Pragaan, Sumenep, juga memertanyakan kesiapan penerapan kurikulum yang memasukkan Bahasa Madura sebagai muatan lokal tersebut. Pasalnya, langkah tersebut memang tak terpisahkan dengan ketersediaan pengajar. ”Masalahnya, siapa yang mau mengajar? Apakah ada yang memang benar-benar kapabel dalam hal berbahasa Madura. kalaupun ada, apakah mencukupi di sekolah-sekolah se Kabupaten Sumenep,” tuturnya. Di sisi lain, tambah Dahlawi, penerapan kurikulum tidak boleh sekadar main putus atas dasar satu pertimbangan. Tapi juga perlu pertimbangan lain dan persiapan matang. Agar kurikulum itu bisa berjalan dengan baik. (ed)
ENTREPRENEUR Tak Harus Kerja Kantoran PAMEKASAN-Peluang memang harus dimaksimalkan. Semisal yang dilakukan Ali Hosnan, 27, warga Pamekasan. Mengetahui wilayah sekitar kampus Universitas Madura (Unira) di Jl Raya Panglegur Pamekasan, potensial membuka usaha kuliner, langsung digarapnya. Sebab usahanya itu dinilai kebutuhan utama dari banyak mahasiswa yang kos di sekitar lokasi kampus. ”Saya membuka warung nasi goreng. Termasuk juga jenis makanan dan minuman lainnya. Hasilnya lumayan untuk sumber rezeki,” ujar Ali Hosnan. Perlu diketaui, warung yang dikelola mantan aktivis kampus ini berada persis di depan kampus Unira. Yakni di sisi timur dari ruas Jalan Raya Panglegur. Di tempat yang sama pula, dua tahun sebelumnya, Ali Hosnan hanya menyediakan minuman dan roti bakar. Seiring waktu, usahanya lumayan berkembang dan terus berkembang. ”Pemuda harus kreatif, progresif, dan inovatif, dan tak harus kerja di kantoran. Kita harus cari peluang, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Tak usah malu,” ujarnya penuh semangat. Pemuda berperawakan pendek itu menambahkan, sekalipun usahanya bukan termasuk kerja kantoran, namun sejatinya tak ada bedanya. Sebab sama-sama mengahsilkan uang. ”Kita kerja kan cari uang,” tegasnya. Malahan, imbuh Ali Hosnan, dengan membuka usaha sendiri, dirinya bisa berpenghasilan lebih tinggi dari gaji karyawan kantoran. Meski memang omset yang diraupnya tak menentu. (KM12/ed)
KM/ANWAR NURIS
ANTRE: Beberapa pembeli sedang menunggu nasi goreng pesanannya di warung milik Ali Hosnan, Kamis (3/1) Malam. Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com
SUMENEP-Penempatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepulauan yang mayoritas berasal dari Sumenep daratan mendapat kritik pedas Komisi D DPRD Sumenep. Sebab model penempatan seperti itu tidak membuat pendidikan di kepulauan makin maju. Sebaliknya, malah makin merosot dan tertinggal. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Badrul Aini, salah satu anggota DPRD Sumenep asal kepulauan. Sesuai dengan pengaduan warga Sapeken, aku Badrul Aini, guru yang berasal dari daratan seringkali tidak ada di lokasi. Bahkan dalam satu tahun, terkadang hanya datang mengajar tiga kali. ”Tingkat kedisiplinannya cukup rendah, tetapi tetap tak digubris oleh disdik,” katanya. Badrul menilai, kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Sumenep yang menempatkan guru PNS asal daratan tidak tepat sasaran. Kebijakan tersebut menurutnya menjadi musabab utama dari malasnya guru PNS menetap di wilayah kepulauan. ”Seperti yang terjadi pada guru SMP di Sapeken. Berdasar laporan warga ke saya, kadang masuknya giliran. Sebulan masuk, sebulannya tidak,” paparnya. Lebih lanjut Badrul juga menilai, kebijakan pemerintah yang merekrut guru PNS daratan merupakan tanda bahwa pendidikan di kepulauan masih dianaktirikan. Sebab, fenomena malasnya guru PNS kepulauan mengajar, sudah menjadi rahasia umum. ”Mestinya kan disdik merekrut guru PNS dari kepulauan juga. Sehingga angka bolos mengajar bisa dikurangi,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Disdik Sumenep, Ahmad Masuni hingga sore kemarin belum bisa dimintai komentar terkait persoalan tersebut. Namun demikian, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), M. Kamalil Ersyad mengatakan, penilaian tersebut terlalu berlebihan. ”Bagi saya, guru itu tak harus dikambing hitamkan,” tandasnya.
DOK/KM
BADRUL AINI Anggota DPRD Sumenep
Mestinya kan disdik merekrut guru PNS dari kepulauan juga. Sehingga angka bolos mengajar bisa dikurangi.”
DOK/KM
M. KAMALIL ERSYAD Ketua DPKS Sumenep
Dalam hal ini, pihak dinas pendidikan tentu harus bertanggung jawab.”
Tetapi, terkait tingkat kedisiplinan guru PNS di kepulauan, Ersyad mengakui hal itu sudah menjadi kesan umum yang beredar di masyarakat luas. Hanya saja, pihak Disdik dalam hal ini memang harus melakukan perbaikan dari segala aspek. Mulai dari perekrutan guru PNS, hingga tindakan yang tegas terhadap UPTD setempat yang tidak disiplin. ”Dalam hal ini, pihak dinas pendidikan tentu harus bertanggung jawab,” pungkas Ersyad, Jumat (4/1) kemarin. (aqu/ed)
Butuh Politik yang Santun dan Mendidik
KM/FATHOR RAHMAN
TEROBOSAN: Puluhan pengurus BEM UIM Pamekasan beraudiensi ke Disperta, Jumat (4/1) kemarin.
BEM UIM Jajaki Program Unggulan Disperta PAMEKASAN-Puluhan mahasiswa UIM (Universitas Islam Madura) yang tergabung dalam BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) mendatangi kantor Dinas Pertanian (Disperta) Pemkab Pamekasan. Maksud kedatangan mereka, meminta program-program unggulan yang sudah tersusun. Termasuk, meminta transparansi program yang sudah dicanangkan di sepanjang 2013 ini. Karena bagaimana pun, program-program unggulan disperta itu dianggap penting untuk diketahui masyarakat. ”Kami datang kesana untuk mengetahui program-program unggulan dari pihak disperta, dan kami sudah dapatkan program-program unggulan tersebut,” terang koordinator lapangan (korlap) audiensi, Moh. Amin Jakfar pada Kabar
Madura, Jumat (4/1) kemarin, seusai audiensi. Wapres (wakil presidem mahasiswa) UIM ini menambahkan, program unggulan disperta itu nantinya akan diagendakan untuk dibawa ke pertemuan BEM se-Jawa Timur. Selain itu pula, agar masyarakat mengetahui program tersebut dan memahaminya. Sehingga nantinya bisa menjadi bahan acuan para petani yang saat ini sedang bercocok tanam, khususnya padi. ”Kalau temuan-temuan kami di masyarakat terhadap program-program yang belum tercapai, masih belum turun langsung ke lapangan. Karena tujuan kami untuk sementara ini bukan untuk advokasi. Mungkin nanti setelah kami mendalami semua program SKPD seluruh Pamekasan, baru kami akan mendalami
dan kroscek ke lapangan sebagai tindak lanjutnya,” ujar Moh Ali, salah satu perserta audiensi. Sedangkan program-program unggulan yang didapat peserta audiensi kemarin, antara lain peningkatan mutu intensifikasi padi dan penanamannya. Juga agenda rutin tiap tiga tahun, evaluasi dan verifikasi kelompok tani di 13 kecamatan. ”Diakui memang, swasembada beras selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar lima persen. Tetapi dengan kenaikan yang lima persen tersebut, perhatian pihak terkait ke masyarakat masih dinilai kurang,” terangnya. Sayangnya, audiensi aktivis BEM UIM ke disperta ini, tidak ditemui langsung kepala dinasnya. Tetapi hanya ditemui Sekdis, Rika. (ong/ed)
PAMEKASAN-Beberapa pekan terakhir, masyarakat Pamekasan disodori tontonan panggung politik. Khususnya persaingan dua calon kuat yang dinilai sangat memengaruhi masyarakat sebagai figur pilihannya untuk memimpin mereka lima tahun ke depan. Persaingan ketat antara kedua calon dimaksud memberi pemikiran tersendiri bagi masyarakat kota pendidikan ini. Sebab persaingan tersebut banyak memberi efek yang dinilai cukup riskan terhadap masyarakat itu sendiri. ”Kalau saya mengharapkan, agar politik di Gerbang Salam ini memberikan pendidikan politik yang baik. Yaitu tidak saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Juga, memberi pendidikan politik yang santun. Tanpa saling menyinggung dan saling berebut kebenaran antara pendukung yang satu dengan yang lainnya,” ujar Kholiq, Presiden Mahasiswa (Presma) UIM (Universitas Islam Madura) Pamekasan, saat ditemui Kabar Madura, Jumat (4/1) kemarin. Panggung perpolitikan di Pamekasan yang mempertontonkan tensi cukup panas, dinilai Kholiq sudah cukup menjadi perhatian masyarakat. Sehingga membuat jenuh masyarakat dengan pesaingan yang menimbulkan aksi demo yang sering terjadi di
KM/DOK
KHOLIQ Presma BEM UIM Pamekasan
Pamekasan oleh salah satu pendukung fanatiknya. ”Ketika terjadi persoalan dengan dunia perpolitikan di Pamekasan, yang melibatkan seluruh masyarakat, hal ini tentu memerlukan peran aktif tokoh masyarakat untuk memberikan nilai pendidikan politik yang baik. Yang bisa membuat masyarakat tidak saling cerca dan saling serang untuk memperebutkan kemenangan.” Ketika masyarakatyang dicekoki dengan suguhan politik yang tidak mendidik, ketika itu pula masyarakat menilai bahwa keadaan politik Gerbang Salam sudah jauh dari sikap arif. Maka saat itu pula, masyarakat menjadi bulan-bulanan dari yang berkepentingan dan semata hanya memanfaatkan kekuatan masyarakat. (ong/ed)