LINGKAR CIREBON
Edisi 161- Tahun 1 - Senin, 08 Oktober 2012
Janjikan Jadi Pegawai
Oknum Dewan Diduga Tipu Warga
KAB CIREBON (LJ) - Hasanah (20), Warga Blok Rengas RT 03/07 Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon mengaku telah ditipu oleh oknum wakil rakyat berinisial DZ. Dugaan penipuan yang dilakukan oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Demokrat terhadap anak kedua dari lima bersaudara pasutri (pasangan suami istri) H. Sarbini dan Hj. Sari’ah itu, karena sampai sekarang Hasanah tidak juga bekerja di Rumah Sakit (RS) milik Pemerintah Daerah (Pemda) seperti yang dijanjikan DZ.
“Kenapa kami merasa telah ditipu, karena pekerjaan yang dijanjikan DZ kepada Hasanah menjadi bidan disalah satu RS Pemda sudah tiga tahun ini belum juga ada. Padahal, janji awal anggota dewan itu sanggup memasukan anak kami asalkan sanggup membayar sejumlah uang,” aku Sarbini, orangtua Hasanah kepada LINGKAR JABAR dikediamannya, kemarin. Kasus ini berawal ketika Hasanah yang sudah menyandang gelar ahli madya kebidanan didatangi DZ, dengan kata meyakinkan itu DZ mengaku
Belasan Ribu Warga Terkena Ispa dan Diare
CIREBON (LJ) - Musim kemarau panjang di wilayah Kota Cirebon ternyata mengakibatkan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh warga. Selain kekeringan yang mengakibatkan pasokan air bersih sangat sulit, warga Kota Cirebon diserukan untuk mewaspadai beberapa penyakit yang memang endemik di musim kemarau, seperti penyakit infeksi pernafasan akut (ISPA) dan diare. Seperti diungkapkan Kabid Pengendalian Masalah Penyakit (PMK) Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Said Fahmi, berdasarkan catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon warga yang terserang ISPA sedikitnya mencapai 15.510 orang dan diare 12.715 orang. Selama kurun waktu Januari sampai akhir Agustus
2012, tercatat sudah belasan ribu warga Kota Cirebon yang terserang dua penyakit identik dengan musim kemarau itu. “Di musim kemarau ini, masyarakat harus waspada terhadap dua penyakit yang memang biasanya sangat rentan di musim kering, yakni ISPA dan diare. Penyakit ISPA, biasanya sangat mudah menular melalui udara, dan diare tentu saja dari masalah air bersih. Dua penyakit itu kalau tidak segera ditangani akan berakibat fatal,” ungkapnya kepada LINGKAR JABAR diruang kerjanya, belum lama ini. Beberapa lokasi yang merupakan tempat rawan ISPA, seperti pusat keramaian atau perdagangan. Namun sejauh ini pihaknya beranggapan tidak ada salah satu tempat
yang merupakan kawasan rentan ISPA di Kota Cirebon, sekalipun beberapa warga telah mengalami ISPA. ”Orang yang rentan terserang penyakit ISPA, biasanya akibat menghirup polusi berlebihan sehingga menyebabkan gangguan pernapasan berat dan sudah menyerang paru-paru. Sejauh ini tidak ada lokasi yang kami anggap sebagai lokasi rentan ISPA,” aku Said. Sebagai langkah pencegahan, sambung Said, masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika hendak bepergian, penggunaan air yang bersih untuk dikonsumsi apalagi saat kondisi kekeringan. “Jika sudah melakukan hal itu, pencegahan penyakit dapat dilakukan,” tukasnya. Q EKA/PIP - C12
Anggaran Pembangunan Tol Cikapa Rp 6 Triliun KAB CIREBON (LJ) – Meski dalam pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Cikampek-Pelimanan masih ada segelintir warga yang menolak lahannya dibebaskan, namun rencana Pemerintah Pusat akan membuka akses atau jalur baru di wilayah Pantura itu dipastikan terrealisasi. Seperti diungkapkan Eten Roselli, Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU), pembangunan ruas jalan tol ini dinilai paling siap dilaksanakan pemerintah. Pasalnya, saat ini untuk pembebasan lahannya sudah mencapai 90 persen. “Kita akui, dalam pelaksanaan pembebasan lahan ada sedikit kendala. Makanya target pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan Kabupaten Cirebon harusnya sudah dimulai bulan Agustus 2011 terjadi perubahan, yakni diundur tahun sekarang,” ungkapnya saat menyambangi Bupati Cirebon Dedi Supriadi, di rumah dinasnya di Jl. Kartini Nomor 1 Kota Cirebon kepada wartawan. Ia mengatakan, pembebasan tanah untuk pembangunan tol ini membutuhkan lahan seluar 1000 hektar dan menghabiskan anggaran sebesar Rp 6 triliun. Sebab, ruas tol yang akan dibangun mencapai 116 KM serta menempuh jarak 2,5 Jam, sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan membutuhkan waktu panjang. “Bila ruas tol Cikampek-Palimanan tersambung dengan jaringan tol yang kini sudah ada, maka akan memperpendek jarak tempuh perjalanan di kawasan pulau jawa, antara lain ke Cirebon maupun Jawa Tengah serta Band-
ung,” ujar Eten. Diakui Eten, saat dilakukan sosialisasi terhadap warga dibeberapa desa, masih ada yang keberatan dengan rencana pembangunan tol ini, seperti di Desa Palimanan sebanyak 2 kepala keluarga dan Ciwaringin 13 kepala keluarga. Alasan mereka, karena tidak mau lahan berikut bangunan rumahnya digusur pemerintah. “Walaupun mereka tak setuju, kita akan memberikan pengertian dan melakukan pendekatan secara persuasif agar warga tersebut bersedia pindah. Karena kita targetkan ditahun ini sudah ada aktivitas pembangunan,” paparnya. Eten menambahkan, pihaknya merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada Bupati Cirebon yang telah turut serta mensukseskan rencana pembangunan jalan tol ini. Apasebab, melalui perannya yang memberikan pengertian kepada warga membuat pelaksanaan pembebasan lahan tidak lagi terkendala dan berjalan kondusif. “Pak bupati bukan tidak sayang terhadap warga, justru warga harus berterima kasih kepada orang nomor satu di Cirebon ini. Karena selama ini banyak membantu mensukseskan pembangunan jalan tol Cikapa ini,” tukasnya. Dalam kunjungannya ke rumah dinas bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Dudung Mulyana, serta beberapa kepala dinas maupun pengembang Tol Cikampek-Paliman (Cikapa) nampak terlihat hadir menyambut kedatangan Ketua TPT Keman PU tersebut. Q BAG - C12
sanggup memasukkan Hasanah jadi pegawai di lingkungan Dinas kesehatan menjadi bidan di RS Pemda, asalkan sanggup membayar Rp10 juta. “Kedatangan DZ saat itu, kami rasakan seperti penolong. Sebab dengan kedudukannya sebagai wakil rakyat dan kondisi sekarang ini tak ada lagi penerimaan masuk sebagai pegawai honor di lingkungan Pemda, makanya kami terima tawaran dan persyaratan yang diminta DZ tersebut,” jelas Sarbini. Merasa percaya dengan DZ, Sarbini mengungkapkan, saat itu juga persyaratan yang diminta sebesar Rp10 juta diberikannya. “Waktu itu kami membayar dulu uang sebesar Rp8 juta kepada DZ, sisanya nanti kalau ada berita kepastian kalau di lingkungan Dinkes Kabupaten Cirebon ada penerimaan pegawai baru dibidang ke bidanan. Dan DZ pun sepakat,” ujarnya. Namun didalam perjalanannya, pihaknya mengaku sering dihubungi DZ untuk secepatnya melunasi kekurangan uang tersebut. Alasan DZ, jika tidak dilunasi secepatnya pekerjaan yang dijanjikannya itu bakal diisi orang lain. “Terus terang kami jadi bingung, karena bukan informasi kepegawaian yang dikabarkan, melainkan menagih sisa uang. Kami akan bayar berapapun kekurangannya, asalkan anak kami bisa masuk jadi pegawai, apabila tidak masuk terpaksa akan kami laporkan ke Ketua DPRD Kabupaten Cirebon maupun kepad partainya,” tandasnya Sementara, DZ saat diminta tanggapannya terkait masalah itu menjelaskan, apa yang dikatakan kedua orang tua Hasanah itu tidak benar. Apasebab, karena dirinya hanya memberikan informasi saja kepada Hasanah, kalau di lingkungan Dinas Kesehatan sedang membutuhkan ataupun penerimaan pegawai untuk tenaga kebidanan. “Kami tidak pernah menjanjikan atau menjamin Hasanah untuk masuk jadi Pegawai. Silahkan saja kalau kedua orang tuanya itu mengadukan kesiapapun, kami siap bertanggung jawab,” singkatnya saat di Ruang Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon. Q LIL
Disdik Bakal Black List Pengusaha Nakal KAB CIREBON (LJ) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon bakal membuat catatan hitam (Black List) terhadap rekanan pemerintah yang melaksanakan pekerjaan proyeknya melanggar aturan. Pasalnya, hal itu dinilai merugikan masyarakat maupun negara, sehingga harus ditindak tegas. “Kami tak akan segan-segan menindak tegas pengusaha yang mengerjakan proyek Disdik melanggar aturan. Kalau memang ada pengusaha seperti itu, kami akan black list dan tidak akan mendapatkan pekerjaan ditahun nanti,” ujar Edy Kurniadi, Kepala Bidang (Kabid) Sarpras (sarana prasarana) Disdik Kabupaten Cirebon kepada LINGKAR JABAR diruang kerjanya akhir pekan lalu. Menurut dia, dalam menindak tegas pengusaha rekanan pemerintah, pihaknya tidak akan pandang bulu dan berlaku untuk semua pengusaha. Sehingga, hal itu diyakini bisa membuat efek jera terhadap pengusaha nakal yang hanya mememintang keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas kontruksi atau bangunan. Terkait pelaksanaan pekerjaan rehab berat di SDN 2 Pamijahan Kecamatan Plumbon yang diduga ada kongkalingkong antara pihak sekolah, dinas dengan pengusaha rekanan pemerintah, Edy mengaku hal itu sama sekali tidak ada. Alasannya, karena pengusaha yang melaksanakan proyek rehab bersumber anggaran dari DAK (Dana Alokasi Khusus) itu sudah dipanggil ke Disdik. “Harapan kami, pengusaha yang memenangkan proyek harus terbuka dan menjaga amanat serta kepercayaan dari pemerintah ini,” tukasnya. Sebelumnya, Ketua LSM Peduli Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Cirebon, Herman menegaskan, seharusnya pelaksanaan rehab yang kini dilaksanakan pihak rekanan pemerintah melalui anggaran program DAK 2011, sudah rampung dikerjakan, Namun, ternyata belum ada aktivitas pembangunan dan baru tahap pembongkaran rangka atap. “Dalam proyek ini sudah menyalahi aturan, baik juknis DAK tahun 2011 maupun Perpres N0.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Apalagi dalam pengerjaannya pengusaha yang memenangkan tender DAK ini tidak memasang papan plang proyek, makanya kami minta agar aparat penengak hukum mensikapi proyek tersebut,” jelasnya. Selain itu, kata dia, proyek rehab yang berasal dari anggaran pemerintah pusat itu baru dikerjakan ditahun sekarang, sehingga khawatir dalam pelaksanaannya akan terjadi tumpang tindih dengan bantuan dari provinsi Jawa Barat (Jabar) maupun Kabupaten Cirebon. “Bisa saja itu terjadi, kalau barengan tahun ini sekolah itu masuk skala prioritas pemerintah memberikan bantuan, apakah nantinya tidak rumpang tindih,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan, Sudjono, Ketua DPW LP2TRI Kabupaten Cirebon, seharusnya pihak Disdik lebih selektif dalam setiap melaksanakan suatu program, sehingga dapat terarah dengan baik dan tidak tumpang tindih. Disdik juga lanjutnya, harus berani menindak pengusaha nakal yang tidak konsisten dengan pekerjaannya, karena hal tersebut akan merugikan semua pihak terutama penerima bantuan. “Disini perlu adanya ketegasan dinas terkait, jangan sampai ada asumsi buruk dalam pelaksanaan proyek ini Disdik dan pihak sekolah sudah ada kerjasama dengan pengusaha untuk berbuat pelanggaran,” tukasnya. Q WAS -C12
9
LINTAS | CIREBON Pengurus Karang Taruna Harus Lebih Aktif
KAB CIREBON - Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon, Raji Supriyadi menghimbau agar para pengurus karang taruna yang ada di desa maupun kelurahan untuk terus aktif, mandiri dan kreatif dalam menjalankan roda organisasinya. Sehingga dapat memerankan perannya sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi karang taruna di tengah-tengah masyarakat.“Sudah 52 tahun usia karang taruna, saatnya kita tunjukan eksistensi Karang Taruna sebagai wadah dan sarana pengembangan generasi muda terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial ditiap desa,” ujar Raji, saat mengelar silaturahmi dengan pengurus Karang Taruna desa se-Kecamatan Klangenan, dibalai Desa Pekantingan kepada wartawan, akhir pekan lalu.Ia mengatakan, sebagai wadah organisasi sosial dan kemasyarakatan, karang taruna memiliki tugas secara bersama-sama dengan pemerintah dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. “Selain mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, karang taruna harus dapat meningkatkan usaha ekonomi produktif dikalangan generasi muda yang ada disetiap desa dan kelurahan,” ujarnya.Kegiatan silaturhami ini, jelas Raji, salah satu program Karang Taruna Kabupaten Cirebon untuk bertatap muka dan saling kenal antara pengurus, baik tingkat kabupaten, desa ataupun kecamatan yang dibagi menjadi tujuh zona wilayah. “Kegiatan ini kita jadikan sebagai sarana komunikasi, pembinaan dan penguatan kapasitas pengurus karang taruna tingkat desa maupun kecamatan,” tukasnya. Q GYO/PIP
TNI Dinilai Berperan di Kancah Internasional
KAB CIREBON- Keberadaan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dinilai mampu menaikan posisi dan peran Indonesia di kawasan atau kancah Internasional. Bahkan kekuatannya, dalam kemajuan industri pertahanan nasional juga akan berkontribusi besar bagi penguatan ekonomi nasional. “Kuatnya TNI saya yakin akan mampu menaikan posisi dan peran Indonesia di kancah Internasional,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi 1 DPR RI kepada wartawan saat mengadakan kunjungan ke Kabupaten Cirebon akhir pekan lalu. ia mengatakan, pada HUT TNI ke 67 ada tiga agenda besar yang akan dihadapi, yaitu memastikan modernisasi alutsista dalam 3 tahap renstra tuk capai minimun essential force pada 2025 berjalan lancar dan tepat. Sehingga tercapai postur pertahanan yg mampu menjaga NKRI dan efek deterrence yg kuat. Selain itu, peningkatan standar profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI berikut sarana-prasarana pendukungnya. “TNI juga menjadi motor dalam pengembangan dan pemberdayaan industri pertahanan nasional,” ujarnya.Dengan begitu, diakhir renstra tahap III yakni tahun 2025, Indonesia telah mampu meraih kemandirian alutsista. DPR dalam hal ini Komisi 1 mendukung penuh ketiga agenda tersebut melalui Panja Alutsista, Panja Kesejahteraan dan Sarpras TNI dengan melahirkan UU Industri Pertahanan.“Kebijakan politik pemerintahan saat ini yang telah memberi porsi perhatian lebih besar terhadap sektor pertahanan, diharapkan bisa tetap dilanjutkan pemerintahan paska 2014,” tukasnya. Q
HEN/MU - C12
KPU Kumpulkan Sekretaris PPK dan Bendahara
KAB CIREBON (LJ) - Tahapan persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Jawa
Barat yang akan dihelat tahun 2013 nanti telah dilaksanakan KPU (Komisi Pemilhan Umum) Kabupaten Cirebon.
Salah satu bentuk kesiapan KPU itu, yakni dengan mengelar kegiatan bimtek (bimbingan teknis) terhadap sekretaris panitia pemilihan tingkat kecamatan (PPK) dan pengelola uang muka ksa (PUMK) bertempat di Apita Tower Hotel, Jl. Tuparev Kedawung, Jum’at (5/10). “Salah satu indikasi suksesnya penyelenggaraan Pilgub dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013, ditentukan pula oleh tata kelola administrasi dan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Iding Wahidin, Ketua KPU Kabupaten Cirebon kepada wartawan saat membuka bimtek, akhir pekan lalu. Ia menjelaskan, penye-
lenggaran Pilgub dan Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini tengah memasuki tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, terutama bagi calon dari jalur perorangan atau independen. “Dalam waktu dekat, KPU dibantu PPK dan PPS akan melakukan verifikasi berkas dukungan bagi pasangan calon perseorangan yang sudah mendaftarkan diri ke KPU Jawa Barat,” jelas Iding. Untuk itu, dirinya berharap sekretariat PPK dapat membantu dan bekerjasama dengan PPK, terutama terkait dengan pengelolaan administrasi dan tata kelola keuangan sesuai dengan petunjuk maupun pedoman yang telah ditentukan. Q GYO/PIP