Indonesian Marine Spatial Planning

PRESEDEN

DEFINISI NEGARA MARITIM

ADANYA EKOREGION

(UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH)

Ekoregion adalah salah satu asas pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, artinya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. 1. Berbasis spasial (ruang) 2. Tidak dibatasi wilayah administrasi 3. Memiliki karakteristik tertentu

ADANYA MSP

Marine Spatial planning (MSP) adalah proses yang menyatukan banyak pengguna laut - termasuk energi, industri, pemerintah, konservasi dan rekreasi - untuk membuat keputusan yang terinformasi dan terkoordinasi tentang bagaimana menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #3 2018

“

Bagaimana menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan

KONDISI EKSISTING

REALISASI LUASAN KAWASAN KONSERVASI

PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR

REALISASI PROGRAM YANG LAINNYA TAHUN 2017

PROGRAM KKP

PENGELOLAAN RUANG LAUT TAHUN 2019

STRATEGI PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG LAUT

1.

Identifikasi dan pemetaan ruang perairan nasional

3.

Pembentukan kelembagaan pengaturan dan pengelolaan tata ruang nasional

4. 5.

Penguatan sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan tata ruang (laut) lintas sektor, lintas stakeholder, serta lintas daerah administratif (provinsi dan kabupaten/kota)

Penyelesaian berbagai permasalahan tata ruang laut seperti perencanaan kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan sumberdaya hayati dan non hayati, alur pelayaran nasional

Melakukan interpretasi ulang (re-interpretasi) terhadap perencanaan tata ruang laut untuk mengintegrasikan konsep Poros Maritim dalam implementasi tata ruang nasional di wilayah perairan laut

6.

ROADMAP PEMBANGUNAN KELAUTAN JANGKA PANJANG

TUJUAN

“Undang-undang Kelautan No 32 Tahun 2014”

Mempersiapkan dukungan bagi pengembangan kegiatan sumberdaya alam pesisir dan laut serta fungsi perlindungan lingkungan

Mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan global yang memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan nasional.

Membantu mengurangi kesenjangan perkembangan antar bagian wilayah nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungan serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat marjinal di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil

Memperkuat akses antar bagian wilayah nasional sebagai negara kesatuan serta memperkuat kesatuan wilayah nasional melalui kawasan perbatasan dengan negara lain

Penataan ruang laut juga dapat mempertahankan dan meningkatan kelestarian lingkungan pesisir dan laut.

PRESEDEN.

2. PEMETAAN EKOSISTEM, KAWASAN KONSERVASI DAN RAWAN BENCANA

PRESEDEN

KONSEP PENGEMBANGAN EKOREGION

Studi Kasus: BALI DAN NUSA TENGGARA (LESSER SUNDA)

3. PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

Muatan RPPLH :

• Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

• Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

• Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

• Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

RPPLH MENJADI DASAR PENYUSUNAN DAN DIMUAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH,

SEJAUH MANA RENCANA ZONASI SAAT INI?

Sumber: KKP RI, 2017

PENATAAN RUANG

DAN PENGELOLAANNYA

KEKOSONGAN HUKUM UU PENGELOLAAN LAUT

SOLUSI

APA YANG HARUS DILAKUKAN SHIRVANO?

As a Problem Solver dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna pada implikasi Rencana Zonasi Laut

INDONESIA NEGARA MARITIM YANG MAKMUR, KUAT DAN MANDIRI

Melalui proses perencanaan dan pemetaan ekosistem laut, para stakeholder dapat mempertimbangkan EFEK KUMULATIF INDUSTRI MARITIM di lautan kita, berusaha membuat industri lebih berkelanjutan dan secara proaktif meminimalkan konflik antara industri yang ingin memanfaatkan area laut yang sama.

REFERENSI

UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH

Badan Pusat Statistik.2017. Realisasi Produksi Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.2017. Rencana Zonasi

Mangindaan, R. 2011. Kepentingan Indonesia Dalam Asean Maritime Forum. Makalah. Jakarta. Mony, A. 2012. Eko-Geostrategis Pulau-Pulau Kecil. Makalah Diskusi Jaringan PulauPulau Kecil. Bogor

THANK YOU